1 LAPORAN KERJA PERTANGGUNGJAWABAN (LKPJ) KEPALA DESA TAHUN 2013 DESA MULYOSRI KECAMATAN PREMBUN KABUPATEN KEBUMEN2 BAB I PENDAHULUAN A. LATAR BELAKAN...
LAPORAN KERJA PERTANGGUNGJAWABAN (LKPJ) KEPALA DESA TAHUN 2013
DESA MULYOSRI KECAMATAN PREMBUN KABUPATEN KEBUMEN
BAB I PENDAHULUAN A. LATAR BELAKANG ; Bahwa dengan telah ditetapkan Undang – undang Nomor : 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 72 tahun 2005 tentang Desa disebutkan pada Bab I ketentuan umum pasal 1 angka 6 berbunyi pemerintahan Desa adalah Penyelenggara Urutan Pemerintahan oleh Pemerintah Desa dan BPD dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal usul adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia. Angka 7 berbunyi Pemerintah Desa atau yang disebut dengan nama lain adalah Kepala Desa dan Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Desa. Kepala Desa sebagai penyelenggara Pemerintahan Desa mempunyai tugas, wewenang, kewajiban dan hak Kepala Desa. Kepala Desa dalam menjalankan pemerintahan Desa meliputi Urusan Pemerintahan, Urusan Pembangunan, Urusan Kemasyarakatan serta melaksanakan Urusan – Urusan yang lainnya. Yang menjadi Kewenangan Desa Mencangkup : a. Urusan Pemerintahan yang sudah ada berdasarkan hak asal usul Desa. b. Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan kabupaten yang diserahkan pengaturanya kepada Desa. c. Tugas pembantuan dari Pemerintah. d. Urusan Pemerintahan lainnya yang oeleh perundang undangan diserahkan kepada Desa. Dalam menyelenggarakan Pemerintahan Desa , Kepala Desa disamping melaksanakan kewajiban kewajiban yang menjadi tugas dan tanggung jawab sebagaimana tersebut di atas. Kepala Desa dalam melaksanakan tugasnya setiap tahun anggaran mempunyai kewajiban untuk membuat dan menyampaikan laporan Penyelengaraan Pemerintahan Desa kepada bupati dan memberikan LKPJ kepada BPD serta menginformasikan laporan pertanggung jawaban Pemerintah Desa kepada masyarakat. Didalam mempertanggungjawabkan keseluruhan kegiatan penyelenggaraan pemerintahan Desa paling tidak mengembangkan prinsip transparasi / keterbukaan dalam menyampaikan antara materi LKPJ dengan relita sedangkan prinsip akuntabilitas mengarah antara kebenaran rencana dan hasil pelaksanaan benar-benar dapat didukung dengan data-data yang bisa dipertanggungjawabkan.
B. MAKSUD DAN TUJUAN ; 1. MAKSUD 1. LPJ dan/atau LKPJ Kepala Desa sebagai salah satu perwujudan kewajiban Kepala desa untuk memberikan, menyampaikan dan mempertanggung jawabkan pelaksanaan tugasnya. 2. Menciptakan Pemerintahan yang transparan akuntabilitas efisien efektif serta responsive terhadap aspirasi masyarakat. 3. Terwujudnya Pemerintahan yang baik ( Good Govermence )
2. TUJUAN 1. Untuk menginformasikan keseluruhan rangkaian kegiatan penyelenggaraan Pemerintahan Desa selama satu tahun. 2. Untuk mengetahui sejauh mana akuntabilitas kinerja aparatur Pemerintahan Desa. 3. Sebagai bahan evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Desa. 4. Sebagai sarana Pembinaan dan tindak lanjut kedepan oleh Desa. C. DASAR HUKUM; Pada dasar hukum ini dituangkan aturan – aturan dan ketentuan yang menjadi landasan atas palaksanaan kegiatan penyelenggaraan Pemerintahan Desa; 1. Undang - undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan 2. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 Pengaturan mengenai Desa.
tentang Pedoman Umum
3. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor tentangPeraturan Desa Dan Keputusan Kepala Desa . 4. Peraturan Daerah Kabupaten Sumber Pendapatan Desa
Daerah.
7
Kebumen Nomor 3 Tahun
Tahun
2007
2004
tentang
5. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 4 Tahun 2007 tentang Tata Cara Pencalonan,Pemilihan,Pelantikan dan Pemberhentian Perangkat Desa. 6. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 5 Tahun 2007 tentang TataCara Pencalonan,Pemilihan,Pelantikan dan Pemberhentian Kepala Desa. 7. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 6 Tahun Susunan Organisasi Dan Tata Kerja Pemerintahan Desa .
2007
tentang
8. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 7 Tahun penyusunan APB Desa 9. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 8 Tahun kedudukan keuangan Kepala Desa dan Perangkat Desa.
2007
tentang
2007
tentang
D. LANDASAN OPERASIONAL; Pada landasan Operasional dituangkan peraturan-peraturan sebagai pelaksana kegiatan oleh Pemerintah Desa antara lain ; I. PERATURAN DESA 1. Perdes Nomor
: 3 Tahun 2009 tentang pungutan Desa
2. Perdes Nomor
: 7 Tahun 2010 tentang RPJM Desa tahun 2011-2015
3. Perdes Nomor
: 2 Tahun 2013 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa
4. Perdes Nomor
: 4 Tahun 2013 tentang Perubahan APB desa Tahun Anggaran 2013
II. PERATURAN KEPALA DESA 1. Peraturan Kepala Desa Nomor 1 Tahun 2013 tentang LPPD 2. Peraturan Kepala Desa Nomor 3 Tahun 2013 tentang RKP Desa Tahun 2014 3. Peraturan Kepala Desa Nomor 2 Tahun 2013 tentang Biaya pengisian Perangkat Desa lainnya 4. Peraturan Kepala Desa Nomor 4 Tahun 2013 tentang Pengelolaan Keuangan Desa ( PKD ) BAB II PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DESA A. PELAKSANAAN PERATURAN DESA ; Sesuai ketentuan PP Nomor 72 tahun 2005 pasal 14 ayat 2 huruf c ; Kepala Desa dalam melaksanakan tugasnya mempunyai wewenang antara lain : 1. Memimpin Penyelenggaraan Pemerintahan Desa berdasarkan kebijakan yang ditetapkan bersama BPD 2. Mengajukan rencana Peraturan Desa 3. Menetapkan PerDes yang telah mendapat Persetujuan BPD Untuk tahun anggaran 2013 yang telah ditetapkan oleh Desa beberapa Perdes yang meliputi : 1. Peraturan Desa nomer
1
tahun
2013 tentang Perhitungan APBDesa tahun
2012 persetujuan BPD nomer 1 tahun 2013 tanggal 10 januari 2013 2. Peraturan Desa nomer 2 tahun
2013 tentang APBDesa anggaran tahun 2013
persetujuan BPD nomer 3 tahun 2013 tanggal 28 Pebruari 2013 3. Peraturan Desa nomer
3
tahun
2012 tentang
Pembentukan Lembaga
Kemasyarakatan Desa persetujuan BPD nomer 4 tahun 2013 tanggal 3 - 9 – 2013 4. Peraturan Desa nomer 4
tahun
2013 tentang Biaya Panitia Pengangkatan
Perangkat Desa Lainnya persetujuan BPD nomer 143.5/BPD/IX/2013 tanggal 23 09 – 2013 5. Peraturan Desa nomer
5 tahun
2013 tentang perubahan APBDesa tahun
anggaran 2013 persetujuan BPD nomer 5/BPD/X/2013 tanggal 4 -11 -2013
Dalam melaksanakan Perdes yang sudah dilaksankan selama tahun 2013 meliputi : 1. Peraturan Desa nomer
1
tahun
2013 tentang Perhitungan APBDesa tahun
2012 persetujuan BPD nomer 1 tahun 2013 tanggal 10 januari 2013 2. Peraturan Desa nomer 2 tahun
2013 tentang APBDesa anggaran tahun 2013
persetujuan BPD nomer 3 tahun 2013 tanggal 28 Pebruari 2013 3. Peraturan Desa nomer
3
tahun
2012 tentang
Pembentukan Lembaga
Kemasyarakatan Desa persetujuan BPD nomer 4 tahun 2013 tanggal 3 - 9 – 2013 4. Peraturan Desa nomer 4
tahun
2013 tentang Biaya Panitia Pengangkatan
Perangkat Desa Lainnya persetujuan BPD nomer 143.5/BPD/IX/2013 tanggal 23 09 – 2013 5. Peraturan Desa nomer
5 tahun
2013 tentang perubahan APBDesa tahun
anggaran 2013 persetujuan BPD nomer 5/BPD/X/2013 tanggal 4 -11 -2013 PELAKSANAANYA : 1. Sosialisasi Pemasyarakatan ditiap-tiap 12 RT dan kelompok Tahlil 2. Perdes yang sudah ditetapkan ditindak lanjuti Keputusan Kepala Desa, dengan hasil Musyawarah BPD dan lembaga Desa 3. Mengevaluasi tiap Akhir Bulan untuk menetukan kebijakan 4. Memberikan informasi Daftar Perdes Ditiap-tiap RT 5. Peraturan Kepala Desa Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Rencana Kegiatan Pembangunan Desa (RKP Desa) Tahun 2013 B. PELAKSANAAN KEPUTUSAN KEPALA DESA ; Sebagai tindak lanjut PERDES selama tahun 2013 telah ditindak lanjut pula dengan Keputusan Kepala Desa yang meliputi 1. Keputusan
Kepala
Desa
Nomer
143.1/KEP/II/2013
tentang
Panitia
Pembentukan BPD tanggal 18-02-2013 2. Keputusan Kepala Desa Nomer 148.2/KEP/III/2013 tentang
Pembentukan
Panitia Percepatan dan Pencatat Tanah melalui PRONA tanggal 21-03-2013 3. Keputusan
Kepala
Desa
Nomer
270/3/KEP/2013
tentang
Sekretaiatan PPS dalam PEMILU 2014 tanggal 17-04-2013
Penetapan
4. Keputusan
Kepala
Desa
Nomer
141/4/KEP/VI/2013
tentang
Surat
Pemberhentian Dengan Hormat Sdr Markimin Dari Jabatan Kaur Pemerintahan tanggal 20-06-2013 5. Keputusan Kepala Desa Nomer 143/5/KEP/2013 tentang PKD tahun Anggaran 2013 tanggal 25-04-2013 6. Keputusan Kepala Desa Nomer 143/6/KEP/2013 tentang Pemberhentia RT dan RW tanggal 03-09-2013 7. Keputusan Kepala Desa Nomer 143/7/KEP/2013 tentang SK RT dan RW periode 2013-2018 tanggal 10-09-2013 8. Keputusan Kepala Desa Nomer 143/8KEP/2013 tentang SK LKMD periode 20132018 tanggal 16-09-2013 9. Keputusan Kepala Desa Nomer 143/9/KEP/2013 tentang
SK Panitia Lelang
tanggal 16-09-2013 10. Keputusan Kepala Desa Nomer 143/10/KEP/2013 tentang
Panitia Pelaksana
Pengangkatan Perangkat Desa Lainnya tanggal 19-02-2013 11. Keputusan Kepala Desa Nomer 143/11/KEP/2013 tentang
Penetapan nama
Kepala Keluarga penerima Bantuan Sosial dan pembentukan panitia pelaksana pembangunan perumahan masyarakat kurang mampu tanggal 19-02-2013 12. Keputusan Kepala Desa Nomer 148/12/KEP/X/2013 tentang Pengurus sayang Ibu dan Anak tanggal 10 - 10 - 2013 13. Keputusan Kepala Desa Nomer 141/13/KEP/X/2013 tentang
Pengangkatan
Perangkat Desa lainnya tanggal 31 – 10 - 2013 14. Keputusan Kepala Desa Nomer 143/14/KEP/XI/2013 tentang Pembentukan POKJA Perencanaan Pembangunan Desa tanggal 10-11-2013 15. Keputusan Kepala Desa Nomer 143/15/KEP/XI/2013 tentang Nama-nama Wakil Peserta MusrenbangCam tanggal 13-11-2013 C. PELAKSANAAN APB Desa ; Penyusunan APB Desa merupakan kegiatan awal yang sangat penting dalam pengelolaan Keuangan Desa dan sebagai landasan pelaksanaan operasional dalam penyelenggaraan Pemerintahan Desa. Perwujudan APB Desa sebagai rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa,Operasional Tahunan kegiatan Pemerintahan Desayang
dijabarkan
mengandung
dan
perkiraan
diterjemahkan
target
dalam
pendapatan
dan
angka-angka perkiraan
rupiah
batas
yang
tertinggi
pengeluaran. Proses penyusunan APB Desa perubahan dan perhitungan telah ditempuh melalui prosedural pembahasan dengan meng akomodir seluruh aspirasi masyarakat,
dengan
demikin
APB
Desa
benar-benar
obyektif
Transparan
akuntabilitas dan partisipatif dan tetap mempertimbangkan adanya prinsip-prinsip penyusunan anggaran yaitu : a. Prisip disiplin anggaran b. Transparan dan terbuka c. Preinsip melaksakan tertib administrasi d. Prinsip kemandirian e. Prinsip efektif dan efisien Produk Peraturan Kepala Desa tahun2013 sebagai berikut: 1. Peraturan Kepala Desa nomer 2
tahun 2013 tentang Laporan penyelenggaran
Pemerintah Desa ( LPPD ) tanggal 16 – 01 – 2013 2. Peraturan Kepala Desa nomer 3 tahun 2013 tentang Rencana kerja pembangunan Desa ( RKP ) tahun Anggaran 2014 tanggal 31 – 10 - 2013
Atas dasar tersebut dapat kami laporkan pelaksanaan APB Desa Tahun 2013 adalah sebagai berikut: 1. Jumlah Pendapat Sebelum Perubahan - Pendapatan
= 247.220.150
- Belanja rutin
= 174.657.650
- Belanja Pembangunan = 72.562.500 - JUMLAH BELANJA
= 247.220.150
Karena adanya perubahan bantuan dari ADD, bagi hasil pajak dan Restribusi maka APB Desa tahun 2013 mengalami perubahan. 2. Jumlah Pendapat Setelah Perubahan - Pendapatan
= 308.768.310
- Belanja rutin
= 204.097.484
- Belanja Pembangunan = 86.475.826 - Selisih tambah
= 18.195.000
D. PEMBAYARAN PBB TAHUN 2013 ; 1. Baku Pajak
= 45.085.117
2. Setor di BRI
=
0
3. Sisa belum disetor
=
0
BAB III PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DAN LAIN-LAIN >> Pelaksanaannya Terlampir
BAB IV HAMBATAN DAN PEMECAHANNYA >> Pembangunan fisik yang belum terselasaikan karena hambatan tidak sesuai PK nya >> Prioritaskan pelaksanaan pembangunan yahun berikutnya
BAB V PENUTUP Demikian LKPJ Kepala Desa ini dibuat dengan yang sebenar-benarnya sebagai salah satu perwujudan kewajiban Kepala Desa untuk memberikan menyampaikan dan mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.
Dibuat di
: Mulyosri
Pada Tanggal : 16 Januari 2013
KEPALA DESA
MUKHAMAD BAHRI
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA ( BPD) DESA MULYOSRI KECAMATAN PREMBUN KABUPATEN KEBUMEN Kode Pos : 54394
KEPUTUSAN BADAN PERMUSYAWARATAN DESA DESA MULYOSRI KECAMATAN PREMBUN KABUPATEN KEBUMEN NOMOR : 2/BPD/I/2014 TENTANG LAPORAN KERJA PERTANGGUNG JAWABAN KEPALA DESA (LKPJ) DESA MULYOSRI TAHUN ANGGARAN 2013 Menimbang
: a. Bahwa untuk melaksanakan Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2004 tentang penyusunan APB Desa, pasal 21 selambat –lambatnya 3 bulan setelah tahun anggaran berakhir Kepala Desa menyampaikan LKPJ kepada BPD. b. Bahwa Laporan Kerja Pertanggung jawaban tersebut huruf a, ditanda tangani oleh Kepala Desa setelah mendapat tanggapan/persetujuan BPD dan tembusan disampaikan kepada Bupati melalui Camat. c. Bahwa untuk pelaksanaan tersebut di atas perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa (BPD).
Mengingat
: 1. Undang-undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerahdaerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah jo. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950; 2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah 3. Keputusan Mentri Dalam Negri Nomor 76 Tahun 2001 tentang pedoman umum pengaturan mengenai Desa 4. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 4 Tahun 2007 tentang Pembentukan Badan Permusyawaratan Desa. 5. Undang-undang nomor 24 Tahun 2011 tentang kebebasan Informasi publik 6. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 7 Tahun 2007 tentang APB Desa
7. Peraturan Bupati Kebumen Tanggal 30 september 2004 tentang Pedoman Pelaksanaan penyusunan APB Desa
MEMUTUSKAN : Menetapkan
:
KESATU
: Menerima Laporan Kerja Pertanggungjawaban Kepala Desa Mulyosri Kecamatan Prembun Tahun Anggaran 2013.
KEDUA
: Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapakan. Ditetapkan di MULYOSRI Pada tanggal 16 Januari 2014 BADAN PERMUSYAWARATAN DESA KETUA
JAMRONI S.Ag
Lampiran : KEPUTUSAN BPD DESA MULYOSRI Nomor : 2/BPD/I/2014 Tanggal : 16 Januari 2014 Tentang : LKPJ Kepala Desa Tahun Anggaran 2014
BERITA ACARA BADAN PERMUSYAWARATAN DESA MULYOSRI Pada hari ini Kamis tanggal enam belas Januari tahun dua ribu empat belas bertempat di Balai Desa Mulyosri Kecamatan Prembun Kabupaten Kebumen telah diadakan rapat Badan Permusyawaratan Desa Mulyosri dalam rangka membahas Laporan Kerja Pertangung Jawaban Kepala Desa Mulyosri Tahun Anggaran 2013. Rapat Badan Permusyawaratan Desa (BPD) tersebut dihadiri oleh : Ketua, Wakil Ketua, Sekretaris, Kepala Bidang dan Anggota sebagaimana daftar hadir terlampir. Dalam Rapat Badan Permusyawaratan Desa (BPD) tersebut telah diadakan penelitian mengenai isi Laporan Kerja Pertangung Jawaban Kepala Desa didalam melaksanakan tugas selama Tahun Anggaran 2013 yang mana telah sesuai dengan Peratuaran Desa (APB Desa) yang telah ditetapkan. Untuk itu dari para peserta rapat telah sepakat dan menerima Laporan Kerja Pertangung Jawaban Kepala Desa. Demikian Berita Acara rapat Badan Permusyawaratan Desa Mulyosri ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.
Mulyosri, 16 Januari 2014 BADAN PERMUSYAWARATAN DESA KETUA
JAMRONI S.Ag
DAFTAR HADIR ANGGOTA BPD. Rapat
: Laporan Pertanggung Jawaban Kepala Desa Tahun Anggaran 2013 : Mulyosri : Prembun : Kebumen : 16 Januari 2014
