LAPORAN KETERANGAN PERTANGGUNGJAWABAN DESA (LKPDes ) KEPALA DESA AKHIR TAHUN ANGGARAN TAHUN 2016
Di susun Oleh : KEPALA DESA HAURGAJRUG
DESA HAURGAJRUG KECAMATAN CIPANAS KABUPATEN LEBAK TAHUN 2016
KATA PENGANTAR
Puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa atas berkat ridho dan karunianya maka Jawaban (LKPJ) Akhir Cipanas Kabupaten kepada
Tahun
penyusunan Laporan Keterangan Pertanggung Anggaran Kepala
Desa Haurgajrug Kecamatan
Lebak Akhir Tahun 2016 ini dapat disusun dan disampaikan
Badan Permusyawaratan Desa
Haurgajrug sebagai yang
diamanatkan
dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 35 Tahun 2007 Tentang Pedoman Umum Tata Cara Pelaporan Dan Pertanggung Jawaban ,lebih khusus tentang LKPJ ini sesuai BAB.IV ,Pertanggung tentang melalui
jawaban Penyelenggaraan Pemerintahan
Laporan keterangan pertangggung
jawaban (LKPJ) Kepada Masyarakat
Badan Permusyawaratan Desa dalam rapat terbuka.
Pertanggungjawaban(LKPJ) merupakan
Desa
Laporan
Pencapaian
Laporan Keterangan (progress report)
Penyelenggaraan Pemerintah Desa selama masa Jabatan Kepala Desa Haurgajrug dari Tahun 2016,disampaikan kepada Badan Permusyawaratan Desa (BPD). LKPJ Tahun 2016 ini memiliki makna strategis karena merupakan LKPJ Tahun ke-2 bagi Penyelenggaraan
Pemerintahan,Kemasyarakaan dan pembangunan yang
didasarkan pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDes) Desa Haurgajrug Untuk
itu dalam buku LKPJ ini disajikan data capaian pada Tahun
2016 yang mengindikasikan adanya kemajuan dalam Penyelenggaraan Pemerintah Desa Haurgajrug dan Pembangunan di Desa Haurgajrug. Segala Bentuk kemajuan dan keberhasilan yang dapat diraih padaTahun 2016 merupakan upaya bersama dari
seluruh aparatur Desa Haurgajrug,Lembaga
Pemberdayaan Masyarakat,badan Permusyawaratan Desa dan seluruh Komponen maasyarakat Desa . Namun disadari bahwa disamping keberhasilan yang telah dicapai, masih
terdapat hal-hal yang memerlukan upaya peningkatan dimasa
mendatang.
Haurgajrug, 31 Desemeber 2016 Kepala Desa Haurgajrug
H.HASAN MUBIN
SISTEMATIKA LKPJ AKHIR TAHUN ANGGARAN BAB I :
PENDAHULUAN A. DASAR HUKUM B. GAMBARAN UMUM DESA 1. KONDISI GEOGRAFIS 2. GAMBARAN UMUM DEMOGRAFIS 3. KONDISI EKONOMI a. Potensi unggulan Desa b. Pertumbuhan Ekonomi/PDRB
BAB II :
RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DESA A. Visi dan Misi. B. Strategi dan Arah Kebijakan Desa (sesuai Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa). C. Prioritas Desa
BAB III : KEBIJAKAN UMUM PENGELOLAAN KEUANGAN DESA A. PENGELOLAAN PENDAPATAN DESA 1. Intensifikasi dan Ekstensifikasi 2. Target dan realisasi Pendapatan 3. Permasalahan dan penyelesaian B. PENGELOLAAN BELANJA DESA 1. Kebijakan Umum Keuangan Desa 2. Target dan realisasi Belanja 3. Permasalahan dan penyelesaian BAB IV : PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN DESA A. URUSAN HAK ASAL USUL DESA 1. Program da Kegiatan 2. Realisasi Pelaksanaan Kegiatan 3. Permasalahan dan penyelesaian B. URUSAN PEMERINTAHAN YANG DISERAHKAN KABUPATEN/KOTA 1. Program dan Kegiatan 2. Realisasi Pelaksanaan Kegiatan 3. Permasalahan dan penyelesaian BAB V :
PENYENGGARAAN TUGAS PEMBANTUAN A. TUGAS PEMBANTUAN YANG DITERIMA 1. Dasar Hukum 2. Instansi Pemberi Tugas Pembantuan 3. Satuan Kerja Perangkat Desa 4. kegiatan yang diterima 5. Sumber dan Jumlah Anggaran 6. Permasalahan dan penyelesaia B. TUGAS PEMBANTUAN YANG DIBERIKAN 1. Dasar Hukum 2. Urusan Pemerintahan yang ditugas pembantuankan 3. Sumber dan Jumlah Anggaran 4. 5arana dan Prasarana.
BAB VI : PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN LAINNYA A. KERJASAMA ANTAR DESA 1. Kebijakan dan Kegiatan 2. Realisasi Pelaksanaan Kegiatan 3. Permasalahan dan penyelesaian B. KERJASAMA DESA DENGAN PIHAK KETIGA 1. Kebijakan dan Kegiatan 2. Pelaksanaan Kegiatan 3. Permasalahan dan penyelesaian C. BATAS DESA 1. Kebijakan dan Kegiatan 2. Pelaksanaan Kegiatan 3. Permasalahan dan penyelesaian D. PENCEGAHAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA 1. Bencana yang terjadi dan penanggulangannya 2. Status bencana 3. Sumber dan Jumlah Anggaran 4. Antisipasi Desa 5. Potensi Bencana yang diperkirakan terjadi E. PENYELENGGARAAN KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM 1. Gangguan yang terjadi 2. Satuan pelaksana kegiatan Desa 3. Data Perangkat Desa 4. Sumber dan Jumlah Anggaran 5. Penanggulangan dan Kendalanya 6. Keikut sertaan Aparat Keamanan dalam Penaggulangan
BAB
I
PENDAHULUAN A.
DASAR HUKUM
LKPJ Desa Haurgajrug ini dibuat berdasarkan aturan sebagai berikut : 1.Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014,tentang Desa 2.Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014,tentang Pedoman Pelaksanaan dari Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 3.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 35 Tahun 2007,tentang Pedoman umum tata Cara Pelaporandan Pertanggungjawaban penyelenggaraan Pemerintahan Desa 4.Pereturan Daerah Nomor 1 Tahun 2015,tentang Desa 5.Pereturan Bupati Lebak Nomor 42 Tahun 2014,tentang Alokasi Dana Desa 6.Peraturan Desa Haaurgajrug Nomor 1 Tahun 2016,tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa ( APBDesa ) tahun Anggaran 2016 B.
GAMBARAN UMUM DESA
Desa Haurgajrug adalah Desa yang menghasilkan produk pertanian baik padi maupun dari hasil perkebunan,dengan kondisi tersebut dapat terlihat dari Tataguna tanah yang mayoritas lahan pesawahan desa sangat cocok untuk memacu produktipitas padi karena ditunjang lahan yang subur dan irigasi/pengairan yang sangat memadai Desa Haurgajrug terdiri dari 3 Dusun yaitu : Diwilayah Dusun 1 .Terdiri dari 2 Rw,Rw 001 & Rw 002 Jumlah Rt 11 Diwilayah Dusun 2 .Terdiri dari 1 Rw,Rw 003 Jumlah Rt 8 Diwilayah Dusun 3. Terdiri dari 2 Rw,Rw 004 & Rw 005 Jumlah Rt 9 1.
KONDISI GEOGRAFIS
Wilayah desa Haurgajrug secara geograpis berada diwilayah Kecamatan Cipanas,dilihat dari topograpinya berbukit-bukit,secara administrasi desa Haurgajrug terletak diwilayak Kecamatan Cipanas kabupaten Lebak. Batas-Batas Desa Haurgajrug : Sebelah Utara
: Desa Sajira Mekar,Kecamatan Sajira
Sebelah Barat
: Desa Sukasari
Sebelah Timur
: Desa Bintangresmi dan Desa Sukasari
Sebelah Selatan
: Desa Sukasari
Desa Haurgajrug menurut data dari statistic hasil pemetaan tahun 2015 dengan alat ukur GPS berada pada LONG 106 22 34,9 ( Bujur Timur/BT ) dan RAT -6 31 30,4 ( Lintang Selatan/LS ). Ketinggian dari petmukaan Laut
: 130 M / dpl
Curah hujan Rata-Rata
: 132 mm/ tahun
Tofografi ( Struktur Tanah )
: Berbukit-bukit
Suhu udara
: 12,7 o C
Luas wilayah Desa Haurgajrug Kurang lebih 660,28 Ha,luas lahan yang ada terbagi dalam beberapa peruntukan,sebagai berikut,lihat table
NO 1 2 3 4 5 6
JENIS PERUNTUKAN Perkampungan Sawah irigasi Tehnis Sawah ½ Tehnis Tadah Hujan Tegal/Ladang Perkebunan Rakyat Jumlah
LUAS/HA 17,20 49,00 58,00 53,00 273,28 209,8 660,28
KETERANGAN
Kondisi dan ciri Geografis Wilayah Hasil pertanian dari desa Haurgajrug terutama padi dianggap berkualitas baik oleh pasar,selain menghasilkan padi dengan kualitas juga secara kuantitas cukup memadai karena lahan pertanian sawah cukup memadai dan ditunjang dengan pengairan yang cukup. Diwilayah Desa Haurgajrug Juga Cukup baik untuk ditanami tanaman perkebunan,terutama Albazia dan jenis lainnya. 2.
GAMBARAN UMUM DEMOGRAFIS
A.
KONDISSI PENDUDUK Berdasarkan data administrasi kependudukan Desa Haurgajrug mempunyai penduduk: Jumlah Kepala Keluarga : 1.153 orang Jumlah Penduduk : 4.295 terdiri dari Laki-laki : 2.151 orang Perempuan : 2.144 orang Dengan Rincian penduduk perkampung sebagai berikut; Penduduk No Kampung Keterangan Laki-laki Perempuan jumlah 199 202 401 1 Kp.Gajrug 149
136
285
72
78
150
Kp.Leuwisema
358
376
734
5
Kp.Sampaleun
475
373
848
6
Kp.Kadupecang
151
273
424
7
Kp.Kebonjengkol
38
23
61
8
Kp.Nanggerang
393
387
780
9
Kp.Cuping
316
296
612
2.151
2.144
4.295
2
Kp.Sukarapih
3
Kp.Pasirmanggu
4
Jumlah
No
Kampung
1
2
1
Kp.Gajrug
Jumlah Kepala Keluarga Jumlah KK 3 112
Keterangan 4
2
Kp.Sukarapih
67
3
Kp.Pasirmanggu
41
4
Kp.Leuwisema
210
5
Kp.Sampaleun
243
6
Kp.Kadupecang
60
7
Kp.Kebonjengkol
16
8
Kp.Nanggerang
248
9
Kp.Cuping
156 1.153
Jumlah
Mutasi Penduduk Jenis Mutasi
Jumlah
Lahir
14
Mati
16
Pindah
26
Datang
33
Keterangan
Dari jumlah penduduk diatas sebagian besar usia produktif memungkin usia tenagakerja/tenaga kerja yang cukup namun dalam hal tenaga kerja ini perlu untuk mendapat keahlian dalam kerja dengan diadakan kegiatan kurssus ketenaga kerjaan dan pada akhirnya akan meningkatkan keahlian sehingga akan meningkatkan pendapat masyarakat.
3.
KONDISI EKONOMI.
Kondisi perekonomian Desa Haurgajrug pada setiap tahunnya semakian meningkat secara signifikan dan terus berkembang hal ini tidak lepas dari dukungan dari berbagai pihak khusnya Dinas Pertanian,Dinas Kehutanan dan Perkebunan,pihak Perbankan dan PNPM yang kegiatan dan bantuan di wilayah Desa Haurgajrug yang
sangat banyak memberikan perbaikan ekonomi bagi masyarakat dengan memberikan bantuan Bibiit Padi Unggul,Alabazia,Jabon, ,bantuan hantraktor,PUAP,Kredit Usaha Rakyat (KUR),kredit kecil dan Pinjaman Bergulir dari ProgramPemberdayaan Masyarakat (PNPM )sehinga meningkatakan tarap hidup masyarakat, Masyarakat Desa Haurgajrug umumnya dapat dikelompokan kedalam beberapa mata pencaharian,sebagiman tercantum dalam tabulasi dibawah ini : Jenis pekerjaan
Laki-laki
Perempuan
Buruh tani
110
21
Pegawai negeri sipil
15
17
Pedagang keliling
8
40
Montir
5
Pembantu rumah tangga
16
TNI
1
POLRI
2
Pensiunan PNS/TNI/POLRI
2
Pengusaha kecil dan menengah
110
Dukun Kampung terlatih
1
Pengusaha besar
3
Karyawan perusahaan swasta
40
Supir
20
Tukang tembok/kayu
15
a.
160
4
Potensi Unggulan Desa
Kegiatan ekonomi desa selama ini masih didominasi oleh sektor pertanian dan Perkebunan. Mengingat wilayah desa Haurgajrug 20 % persawahan dan yang 50 % Perkebunan yang merupakan lahan mata Pencaharian Masyarakat. Namun dari pesatnya pertanian desa belum seutuhnya membuahkan hasil optimal. Ini disebabkan karena masih rendahnya pengetahuan dan kurangnya dana penunjang. Tingkat pendapatan masyarakat belum seutuhnya mencukupi kebutuhan hidup karena harga barang tidak sebanding dengan penghasilan yang didapat mereka serta masih minimnya bekal ketrampilan, upah buruh yang masih kecil serta masih mahalnya barang -barang kebutuhan sembako. Keadaan tersebut tidak hanya terjadi di wilayah desa Haurgajrug namun wilayah lain juga keadaanya sama. b. Pertumbuhan Ekonomi/ PDRB Pertumbuhan perekonomian desa Haurgajrug masih didominasi oleh sektor pertanian dan Perkebunan. Selain mengolah Pertanian dan Perkebunan Masyarakat ada juga yang memelihara ternak Ayam, Itik, Kambing dan hanya beberapa Orang yang melaksanakan kegiatan ini karena memerlukan pembiayaan yang besar. Dalam Data Profil Desa 2015 disebutkan bahwa ; Potensi umum : Potensi sedang Potensi sumberdaya alam : Potensi sedang Potensi Sumber Daya Manusia : Potensi sedang Potensi Kelembagaan : Baik Potensi sarana dan prasarana : sedang
BAB. II. RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DESA. A. VISI DAN MISI 1.
VISI
Visi adalah suatu gambaran yang mendatang tentang keadaan masa depan yang diinginkan dengan melihat potensi dan kebutuhan desa. Penyusunan Visi Desa Haurgajrug ini dilakukan dengan memperhatikan kondisi internal dan Eksternal didesa seperti satuan kerja wilayah pembangunan dikecamatan.Maka berdasarkan pertimbangan diatas Visi Desa Haurgajrug adalah : “ DESA HAURGAJRUG MENUJU DESA YANG SEJAHTERA “ Visi tersebut memiliki 2 ( dua ) pokok pikiran yang diuraikan sebagai berikut : Sejahtera, yaitu merupakan cita-cita dan perwujudan Masyaraakat Desa Haurgajrug yang terbatas dari ketergantungan dan ketertinggalan terutam dalam pemenuhan kebutuhan hidupnya baik primer maupun sekunder. Dan merupakan cita-cita dan perwujudan Masyarakat Desa Haurgajrug yang memiliki akhlak mulia dengan meletakan pondasi agama sebagai landasan dalam berfikir dan bertindak dalam segala aspek kehidupan, sehingga kondisi pemerintah Desa dengan sumber daya manusia yang cerdas dan berkualitas serta berbudi pekerti yang luhur. Menuju Pemerataan Pembangunan sarana dan prasarana disetiap dusun, Pengembangan usaha kecil menengah dan pengembangan usaha pertanian Masyarakat yaitu target dan sasaran prioritas pembangunan dibidang sarana prasarana, UKM dan pertanian sebagai potensi unggulan Desa.
2.
MISI.
Untuk mencapai Visi mewujudkan Masyarakat Menuju Sejahtera yang melalui peningkatan pemerataan pembangunan, UKM dan Pertanian tersebut diatas, Desa Haurgajrug telah menetapkan Misi Sebagai berikut : 1. Meningkatkan SDM yang berpotensi dalam Ekonomi dan Pendidikan. 2. Meningkatkan harkat martabat para Petani, buruh dan para pedagang. 3. Mewujudkan pemerataan pemabnguna desa sarana prasrana lngkungan 4. Membangun dan mendorong terselenggaranya pendidikan yang Menghasilkan insan Intelektual yang berkualitas dan berakhlakul mulia. 5. Membangun dan mendorong terciptanya kehidupan masyarakat yang Sehat dan sejahtera. 6. Membangun dan mendorong terciptanya usaha sector Pertanian dan Perkebunan. 7. Mendorong dan membangun terjalinnya kerukunan hidup beragama, Bermayarakat dan bernegara.
B.
STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN DESA.
Strategi Desa Haurgajrug dalam pelaksanaan penyelenggaran Pemerintahan desa yang dapat dinilai dalam rangka penyelenggaraan pengelolaan keuangan desa
Merupakan keseluruhan kegiatan meliputi perncanaan, penganggaran, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban, dan pengawasan keuangan desa. Arah kebijakan desa haurgajrug yaitu mengacu kepada Peraturan Per Undang Undangan anatara lain, Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2007, tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa dan Peraturan Bupati Lebak Nomor 42 Tahun 2014, tentang alokasi Dana Desa yang mencerminkan keberpihakan terhadap kebutuhan riil Masyarakat,yang setiap Tahunnya Pemerintah Desa bersama Badan Permusyawaratan Desa tentang Anggaran Pendapatan Belanja Desa ( APBDes ) secara partisipatif dan transparan yang prosesnya melalui berbagai tahapan diantaranya musyawarah Desa.APBDes memuat Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan yang pengelolaannya dimilai 1 Januari sampai dengan 31 Desember 2016. Kebijakan Pengelolaan Keuangan desa pada tahun 2016 merupakan system pengelolaan yang baru bagi Desa, sehingga masih harus banyak dilakukan penyesuain-penyesuaian secara keseluruhan pada teknis implementasinya. C. PRIORITAS DESA. Desa Haurgajrug memilik skala prioritas dalam pembangunan adalah : 1. Peningkatan sector pertanian sebagai basis pangan Nasional dengan Mencipatakan kelompok-kelompok pertanian dimasyarakat. 2. Sektor Perkebunan yaitu dengan pemanfaatan lahan pekarangan dan Lahan tidur/ terlantar menjadi lahan perkebunan Rakyat untuk Memperkuat perekonomian masyarakat sehingga terciptanya Masyarakat Desa Haurgajrug yang makmur. 3. Menjalin kerjasama berbasis kemitraan dengan pihak perusahaan besar Swasta yang berada diwilayah Desa Haurgajrug. 4. Menggalakan perekonomian Masyarakat berbasis Simpan Pinjam ( SPP ) dari Pogram PNPM Mandiri Perdesaan yang dirasakan cukup Bermanfaat dan mudah. 5. Membangun Sarana Prasarana Pemerintah Desa Haurgajrug yaitu Kantor Desa. 6. Bidang Pendidikan, untuk menciptakan Sumber Daya Manusia yang Handal dan maju. 7. Keagamaan, yaitu dengan membangun dan Rehab Sarana Ibadah serta Pendidikan kegamaan sehingga terciptanya Masyarakat Desa Haurgajrug yang beriman dan bertaqwa.
BAB III :
KEBIJAKAN UMUM PENGELOLAAN KEUANGAN DESA
Penyusunan APBDes Tahun Anggaran 2016 didasarkan pada Peraturan Bupati Lebak Nomor 42 Tahun 2014,tentang Pedoman Penyusunan Anggaran dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2016,Penetapan APBDes Tahun Anggaran 2016,dengan Peraturan Desa haurgajrug Nomor 1 Tahun 2016. Dalam mengoptimalkan Pengelolaan Keuangan Desa, Kebijakan Anggaran APBDes Tahun Anggaran 2016 dilaksanakan dengan prinsip Partisipasi Masyarakat, Transparansi, dan Akuntabilitas Anggaran, Disiplin Anggaran, Keadilan Anggaran, Efisiensi dan Efektivitas Anggaran, serta taat Azas APBDes. A.
PENGELOLAAN PENDAPATAN DESA
1. Intensifikasi dan Ekstensfikasi Untuk meningkatkan pendapatan Desa tahun 2016 ini telah dilakukan langkah-langkah sebagai berikut : Ekstensifikasi pendapatan desa dilaksanakan dengan cara menggali dan memberdayakan sumber sumber pendapatan desa lainnya sebagaimana berikut : a. Mempercepat Pelunasan PBB tepat waktu agar mendapatkan dana stimulus pelunasan PBB. b. Pengajuan Proposal Permohonan dana bantuan ke Pemerintah Provinsi. 2. Target dan Realisai pendapatan pada Tahun Anggaran 2016 mencapai sebesar RP. 1,006,831-, atau 100 % semuanya dari bantuan Pemerintah Kabupaten,Provinsi dan Pemerintah Pusat. 3. Permasalahan dan Penyelesaian. Permasalahan masih banyak program pembangunan yang belum bisa didanai dari APBDes Penyelesaiannya dengan cara mengajukan proposal ke pemerintah provinsi ataupun Daerah Kabupaten untuk pembangunan yang dananya membutuhkan dana besar B.
PENGELOLAAN BELANJA DESA
1.
Kebijakan Umum Keuangan Desa
Sebagaimana kami sampaikan diatas bahwa Pengelolaan Keuangan Desa telah melalui beberapa Proses, hinggga penetapan dalam APBDes.Demikian pula untuk belanja Desa juga melalui beberapa Proses, Sehingga dapat optimal penggunaannya dan dapat pula dipertanggunjawabkan secara benar. 2.
Target dan Realisasi Belanja.
Serapan atau Realisai belanja mencapai RP. 1,006,831,000-, atau 100 % dari Total Anggaran sebesar Rp. 1,006,831,000-,. Serapan belanja Langsung Mencapai RP. 788,431,000-, atau 78 % dari total Anggaran RP.1,006,831,000-, untuk belanja Tidak Langsung mencapai RP. 218,400,000-, Atau 22 % dari total Anggaran sebesar RP. 1,006,831,000-,.
Target dan Realisasi belanja 2016,sebagaimana table berikut.
APBDes
Haurgajrug
Tahun
Anggaran
No
Pendapatan Desa
Target
Realisasi
Prosentase
1
2
3
4
5
A
Belanja Langsung 122,249,000
122,249,000
100 %
1
Pos
Belanja
Pegawai/
honorarium
2
Pos Belanja Barang/jasa
173,511,600
173,511,600
100 %
3
Pos Belanja Modal
492,670,400
492,670,400
100 %
B
Belanja Tidak Langsung 218,400,000
218,400,000
100 %
1
Belanja
Pegawai/
Penghasilan Tetap
2
Belanja Subsidi
3
Belanja Hibah
4
Belanja Bantuan Sosial
5
Belanja Bantuan Keuangan
6
Belanja Tak terduga
JUMLAH A+B
3.
1,006,831,000 1,006,831,000
100 %
Permasalahan dan Penyelesaian
a. Dalam penyerapan belanja langsung mencapai 100 % disebabkan semua dana sudah ditetapkan didalam APBDes. b. Sedangkan untuk belanja tidak langsung juga mencapai 100 % disebabkan semua dana sudah ditetapkn didalam APBDes. c. Bantuan social Seperti Bencana Alam dan belanja yang lain belum dianggarkan dari APBDes
BAB IV :
PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN DESA.
A.
URUSAN HAK ASAL USUL DESA. Kepala Desa mempunyai tugas dan kewajiban sebagai penyelenggara dan penanggung jawab utama dibidang Pemerintahan, Pembangunan, Kemasyarakatan, Urusan Pemerintahan Umum, termasuk pembinaan ketentraman dan ketertiban serta mengemban tugas membangun mental, baik dalam bentuk menumbuhkan maupun mengembangkan semangat membangun yang dijiwai oleh azas usaha bersama dan kekeluargaan. Sehubungan dengan tugas dan kewajiban termasuk diatas dalam setiap pembuatan dan penetapan program yang menyangkut kebijakan Pemerintah Desa selalu memperhatikan aspirasi dari bawah dan peraturan Per Undang-Undangan yang berlaku serta kebijakan dari tingkat atas. Selanjutnya untuk kelancaran Perencanaan,Penetapan maupun pelaksanaan program kebijakan pemerintah Desa, kami selaku Kepala Desa menciptakan dan menjalin hubungan kerja yang serasi, baik dan terarah diantara Perangkat Desa, unsur pelaksana dilapangan maupun Lembaga kemasyarakatan yang ada diDesa. 1.
Program dan Kegiatan. a) Melaksanakan pembinaaan serta mengarahkan kepada Perangkat Desa untuk melaksanakan tugas sesuai dengan Fungsinya. ( TUPOKSI ). b) Mengadakan evaluasi terhadap pelaksanaan tugas sehari-hari untuk lebih meningkatkan disiplin kerja didalam memberikan pelayaanan kepada masyarakat. c) Mengawasi serta memeriksa pekerjaan administrasi Kependudukan, Pertahanan, Keuangan, dan kegiatan Pembangunan dan Pembinaan Masyarakat. d) Menginventarisasi kekayaan Desa berikut pemeliharaannya. e) Membuat serta menyusun program kerja tahunan Desa bersama dengan Badan Permusyawaratan Desa ( BPD ), untuk menetapkan Peraturan Desa antara lain : Peraturan Desa/ Perdes, tentang Rencana Pembangunan Tahunan Desa. Peraturan Desa/ Perdes, tentang anggaran Pendapatan Belanja Desa/ APBDes. Peraturan Desa/ Perdes, tentang kekayaan Desa. f) Melaksanakan usaha-usaha dalam memelihara dan meningkatkan Ketentraman dan ketertiban. g) Membina Masyarakat khususnya para ketua RT / RW dan Anggota Linmas mengenai keamanan dan ketertiban lingkungan. h) Mengawasi dari gangguan keamanan dan ketertiban antara lain : Bahaya penggunaan Obat-obatan terlarang/ Narkoba. Pencurian, Kenakalan Remaja, Bahaya Kebakaran, Bencana Alam, Sara dan tindak Kriminalitas. Mengawasi adanya kemungkinan pertentangan ideology Negara dan adat istiadat Bangsa. I) Memberikan pembinaan kepada masyarakat khususnya pemuda dan Generasi Muda pada kegiatan kegamaan, untuk memantapkan Potensi Sumber Daya Manusia yang berhasil guna dan berdaya guna. Melaksanakan usaha-usaha dalam rangka pelaksanaan Program antara Lain : Pemberdayaan masyarakat sekaligus melibatkan kepada kegiatan Pembangunan Desa. Keluarga berencana dan kesehatan. Sosial dan Keagamaan.
2.
Realisasi Pelaksanaan kegiatan
Dalam Rangka mendukung Pogram Pemerintah baik Pemerintah Provinsi maupun Pemerintah Kabupaten, kami dari jajaran Pemerintahan Desa beserta lembaganya senatiasa mendukung dan melaksanakan program tersebut, Namun pelaksanaannya tidak seluruhnya mulus tetap saja ada kendala, tetapi dari pihak Pemerintahan Desa beserta Lembaganya sering diadakan sosialisasi-sosialisasi pelaksanaan program. Bagaimanapun juga kontribusi masayarakat sangat diperlukan dalam setiap program-program pemerintah. Berikut disampaikan data-data Pembangunan Desa Haurgajrug Tahun 2016 : 1. Pemebangunan Jemabatan Permanen Kampung Nanggerang Tahap II ( APBD PROV ) : Ukuran 60 m x 2 m. 2. Pembangunan Jembatan Gantung Kp Cuping ( APBD KAB ) : Ukuran 1.000 m x 2 m. 3. Pembanguan Pasar Desa Haurgajrug ( APBN ) 4. Pembangunan jalan Dengan Paving Blok Kampung Gajrug dan Sukarapih ( APBDes ) : Ukuran 687 m x 1 m. 5. Pembangunan Jalan Dengan Paving Blok Kampung Leuwisema ( APBDes ) : Ukuran 663 m x 1 m. 6. Rehab Berat SDN 1 Desa Haurgajrug ( APBN ) 7. Pembangunan Puskesmas DTP Kecamatan Cipanas ( APBD KAB ) 8. Reahab DI Cimodar Kampung Nanggerang ( APBD KAB ) 9. Pembangunan Rabat Beton Jl.Raya Gajrug-Muncang ( APBD KAB ) : Ukuran 600 m x 5 m. 10. Sub Terminal Pasar Cipanas Desa Haurgajrug ( APBD KAB ) 11. Gedung Perpustakaan SDN 2 Haurgajrug ( APBD KAB ) 3.
Permasalahan dan Penyelesaian a. Permasalahan. Permasalahan yang kerap terjadi dalam pembangunan Sebagai berikut : 1. Kurang Respon Pemerintah Kabupaten, Pemerintah Provinsi maupun Pemerintah Pusat akan kebutuhan masyarakat desa. 2. Tidak terkapernya usulan Pembangunan dari desa oleh pemerintah Daerah sehingga banyak Rencana Pembangunan diDesa Tidak terealisasi. 3. Minimnya Dana untuk Pembangunan diDesa sehingga membutuhkan waktu yang lama hingga perencanaan pembangunan tersebut bisa didanai. 4. Kurang efektipnya Pembangunan/ Proyek yang bersumber Dananya dari APBD yang proses pembangunannya melalui Lelang/ Rekanan, Sehingga Berakibat dari kualitas bangunan hanya ingin keuntungan semata. 5. Tidak efektipnya sebuah bangunan diDesa karena kurang koordinasi Antara Pemerintah Daerah yang pembangunannya melalui anggaran SKPD/ Dinas Instansi terkait dengan pemerintah Desa sebagai pihak Penerima Bangunan sehingga bangunan tersebut terkesan mubajir/ sia-saia. 6. Kurang kesadaran masyarakat untuk membangun Desa, sehingga Banyak Program pemerintah kurang direspon oleh masyaraakat. b. Penyelesaian. Adapun solusi untuk penyelesaian permasalahan tersebut adalah : 1. Pemerintah harus bisa merespon kebutuhan masyarakat desa yang Tertuang dalam usulan rencana Pembangunan Desa yang tertauan dalam Dalam Dokumen Rencana Pemabngunan Desa. 2. Pemerintah harus mengkaper usulan Pemabngunan dari Desa sehingga Prioritas Pembangunan diDesa cepat tercapai. 3. Pemerintah harus mengalokasikan dana/ Anggaran yang sesuai untuk Pembangunan Desa yang didukung oleh dana swadaya masyarakat desa. 4. Pembangunan hendaknya melalui Program maupun Sistem Swakelola Yang mana pembangunannya melibatkan masyarakat sehingga kualitas nya dapat dijamin oleh masyarakat. 5. Hendaknya pemerintah Daerah harus benar-benar melihat secara jeli Akan kebutuhan bangunan diDesa yang dianggap sangat penting dan Skala prioritas sehingga benar-benar bisa dimanfaatkan dan tdak Terkesan sia-sia. 6. Pemerintah harus melakukan sosialisasi terlebih dahulu kepada Masyarakat Desa sehingga program-program yang dicanangkan
Pemerintah bisa direspon dan diterima dengan baik oleh masyarakat. B.
URUSAN PEMERINTAHAN YANG DISERAHKAN KABUPATEN/KOTA.
1.
Program dan Kegiatan.
Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah Kabupaten/ Kota terdiri dari urusan wajib adalah urusan pemerintahan yang wajib diselenggarakan oleh Pemerintah daerah Kabupaten/ kota yang terkait dalam pelayanan dasar.dalam hal pelaksanaan kegiatannya Pemerintah desa Berhasil.Kaeadaan Desa Haurgajrug jangkauan ke ibukota Kecamatan yang relative dekat ( 0,5 Km ) hal ini dapat mempengaruhi peleksanaan pekerjaan Pemerintah Desa.Pelaporan-Pelaporan data tidak menemui kendala, dan tepat waktu.terkait perencanaan pembangunan yang berskala besar diDesa diserahkan kepada Pemerintah Kabupaten lewat RPJMDes.Sedangkan kegiatan Pemerintah desa yang berskala kecil pelaksanaannya dilakukan oleh Desa, ini disebabkan kerena kecilnya pendapatan asli Desa.Dengan harapan semua perencanaan pembangunan yang tertuang dalam RPJMDes dapat terlaksana dan didukung dari pihak Pemerintah Daerah Kabupaten Lebak dan Pihak Provinsi Banten. 2.
Realisasi Pelaksanaan Kgiatan.
Dalam Rangka mendukung Pogram Pemerintah baik Pemerintah Provinsi maupun Pemerintah Kabupaten, kami dari jajaran Pemerintahan Desa beserta lembaganya senatiasa mendukung dan melaksanakan program tersebut, Namun pelaksanaannya tidak seluruhnya mulus tetap saja ada kendala, tetapi dari pihak Pemerintahan Desa beserta Lembaganya sering diadakan sosialisasi-sosialisasi pelaksanaan program. Bagaimanapun juga kontribusi masayarakat sangat diperlukan dalam setiap program-program pemerintah. 3.
Permasalahan dan Penyelesaian.
Mengingat letak Desa Haurgajrug berbatasab dengan Desa-Desa Sekitar ( Desa Sajira Mekar Kecamatan Sajira, Desa Sukasari, Desa Bintangresmi ) tidak terlepas dari masalah khususnya masalah kependudukan dan batas desa yang belum ditetapkan secara legalitas formal secara hokum oleh pihak kabupaten, sehingga masih ada batas-batas Desa yang rancu dan status penduduk yang tak jelas. Namun demikian tidak pernah menimbulkan permasalahan yang serius dan masih dapat diatasi secara kekeluargaan melalu pengurus RT setempat. Bagi pihak pemerintah Desa Haurgajrug terhadap semua masalah yang timbul itu adalah suatu tantangan untuk sesuatu kemajuan dan semua dapat diselesaikan sesuai dengan aturan yang ada
BAB V :
PENYELENGGARAAN TUGAS PEMBANTUAN. A. TUGAS PEMBANTUAN YANG DITERIMA.
1.
Dasar Hukum.
Dasar hukum penyelenggaraan tugas pembantuan yang diterima oleh Pemerintah Desa Haurgajrug adalah sebagai berikut : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2000 tentang Pembentukan Propinsi Banten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 182, Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4010); 2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844); 3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintahan Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438); 4. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesai Nomor 4587); 5. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah. 6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737); 7. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentanga Pengelolaan Keuangan Negara/Daerah (Lembaran Negaran Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4738); 8. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah. 9. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2008 tentang Dekonsentralisasi dan Tugas Pembantuan. 10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 340); 11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 35 Tahun 2007 tentang Pedoman Pelaporan Pertanggung Jawaban Penyelenggaraan Pemerintahan Desa; 12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa; 13. Peraturan Daerah Kabupaten Lebak Nomor 3 Tahun 2006 tentang Pembentukan, Penataan, dan Perubahan Nama Desa-Desa di wilayah Kabupaten Lebak (Lembaran Daerah Kabupaten Lebak Tahun 2006 Nomor 3 Seri D); 14. Peraturan Daerah Kabupaten Lebak Nomor 15 Tahun 2006 tentang PokokPokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Lebak Tahun 2006 Nomor 15); 15. Peraturan Daerah Kabupaten Lebak Nomor 14 Tahun 2006 tentang Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Lebak Tahun 2006 Nomor 14) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Lebak Nomor 7 Tahun 2012 (Lembaran Daerah Kabupaten Lebak Tahun 2012 Nomor 7); 16. Peraturan Daerah Kabupaten Lebak Nomor 19 Tahun 2006 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Kabupaten dan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Lebak Tahun 2006 Nomor 19);
17. Peraturan Daerah Kabupaten Lebak Nomor 8 Tahun 2012 tentang Anggaran Pendapata dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2013 (Lembaran Daerah Kabupaten Lebak Tahun 2012 Nomor 8). 2.
Instansi Pemberi Tugas bantuan
Peneyelenggaraan Pemerintahan Desa tidak Lepas dari Pembinaan Pihak Kecamatan dan Pemerintah Kabupaten. Sesuai dengan kedudukannya Pemerintah Desa merupakan pelaksana penyelenggaraan Pemerintahan. Dalam Pelaksanaan kegiatannya Tugas-tugas pembantuan dilaksanakan sesuai dengan tugas dan fungsinya. Penyelenggaraan Pemerintahan Desa dilaksanakan sesuai kewenangannya, karena Desa sesuai peraturan yang ada merupakan bagian dari pemerintah Kaabupaten yang melaksanakan penyelenggaraan tugas umum diantaranya pelaksanaan pembangunan, pemberdayaan masyarakat, peneyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum, pemeliharaan prasarana dan fasilitas umum dan pelaksanaan tugas pembantuan yang diberikan oleh instansi terkait.
Instansi Pemberi Tugas Kantor Pajak Bumi dan Bangunan Departemen Sosial Republik Indonesia
3.
Realisasi Pelaksanaan Kegiatan
Sumber Anggaran
APBN
Satuan Kerja Perangkat Desa.
No.
4.
Pelaksanaan Kegiatan Pemungutan PBB Penyaluran Raskin
Nama
Jabatan
1.
Suhana Atmaja
Ketua
2.
Ahmad Jawahir
Anggota
3.
Muhit
Anggota
4.
Aria NWD
Anggota
1.
Ema Maya Devi
Satgas Raskin
Kegiatan
Penarikan PBB
Penyaluran Raskin
Kegiatan Yang Diterima. a. Pelaksanaan Pemungutan PBB o
Jumlah SPPT Tahun 2016 sebanyak 3.506 lembar dengan total Pajak Terhutang sebesar Rp. 51.110.331,- realisasi sebesar Rp. 51.110.331,- (Lunas)
b. Bantuan yang diterimakan langsung oleh masyarakat Program Beras Miskin (Raskin) Jumlah yang diterima selama 12 bulan sebanyak 45.720 Kg di Tahun 2016 senilai uang Rp. 73.152.000,- ( Tujuh Puluh Tiga Juta Seratus Lima Puluh Dua Ribu Rupiah ) Bantuan Keluarga Prasejahtera (PKH) sebanyak 30 Keluarga
5.
Sumber dan Jumlah Anggaran. a. APBN sebesar
Rp. 629.134.000-,
6.
b. ADD KAB sebesar
Rp. 338.748.000-,
c. Dana Bagi Hasil
Rp.
18.949.000-,
d. Bantuan Provinsi
Rp.
20.000.000-,
Permasalahan dan Penyelesaian.
Permasalahan
Penyelesaian
1. Penurunan tingkat gotong royong 1. Memberikan pembinaan akan masyarakat pentingnya gotong royong 2. Sumber Daya Manusia yang masih 2. Memberikan pelatihan rendah keterampilan untuk peningkatan ekonomi masyarakat B.
TUGAS PEMBANTUAN YANG DIBERIKAN.
Dalam kontek penyelenggaraan pemerintahan desa semua pekerjaan yang telah tertuang dalam APBDesa maupun RPJMDes dalam pelaksanaanya banyak membutuhkan bantuan informasi dari Instansi terkait. Karena dalam teknis pelaksanaanya sering sekali informasi tersebut dibutuhkan karena menyangkut bidang pelayanan pada masyarakat, bahkan juga dana dana yang diperlukan untuk mendukung pelaksanaan Anggaran dan yang lainya. 1. Dasar Hukum. a). Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Derah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara No. 4437), sebagaimana diubah dengan UndangUndang Nomor 8 Tahun 2005 tentang penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang – Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548); b). Undang-Undang Nomor 33 tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438); c). Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4587); d).Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan dan Pemerintahan Daerah (Lembaran negara republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran negara Republik Indonesia Nomor 4593); .
2. Urusan Pemerintahan yang ditugas pembantuankan. Pelaksanaan Anggaran desa menjadi dasar untuk melaksanakan pendapatan dan belanja pada tahun yang bersangkutan, dalam perencanaan mengandung arti bahwa anggaran desa menjadi pedoman bagi manajemen dalam merencanakan kegiatan pada tahun yang bersangkutan.Dalam pelaksanaanya pengawasan diartikan bahwa anggaran desa menjadi pedoman untuk menilai apakah kegiatan penyelenggaraan pemerintahan desa sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan. Fungsi alokasi mengandung arti bahwa anggaran desa harus diarahkan untuk menciptakan lapangan kerja / mengurangi pengangguran dan pemborosan sumber daya, serta meningkatkan efisiensi dan efektivitas pelaksanaan. Anggaran desa harus memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan. Fungsi dan mengupayakan keseimbangan fundamental perekonomian desa. Di Desa Haurgajrug pelaksanaan semua perencanaan dilaksanakan oleh perangkat dan Lembaga desa yang berkepentingan dalam pelaksanaan
perencanaan tersebut. Untuk mengantisipasi semua pelaksanaan perencanaan yang tidak berhasil, maka pihak Pemerintah Desa mengadakan Koordinasi dengan Instansi Pemerintah Daerah yang berkepentingan untuk mendukung kegiatan desa tersebut. 3. Sumber dan jumlah Anggaran. Keuangan desa dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundangundangan,efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan asas keadilan, kepatutan, dan manfaat untuk masyarakat. Serta dilaksanakan dalam suatu sistem yang terintegras yang diwujudkan dalam APBDes yang setiap tahun ditetapkan dengan peraturan desa. Kepala Desa selaku kepala pemerintah di Desa Haurgajrug adalah pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan desa dan mewakili pemerintah desa dalam kepemilikan kekayaan desa. Kewenangan kekuasaan pengelolaan keuangan desa adalah: a. menetapkan kebijakan tentang pelaksanaan APBDes; b. menetapkan kebijakan tentang pengelolaan barang desa; c. menetapkan kuasa pengguna anggaran/barang milik desa; d. menetapkan bendahara penerimaan dan/atau bendahara pengeluaran; e. menetapkan petugas yang bertugas melakukan pemungutan penerimaan desa; g. menetapkan petugas yang bertugas melakukan pengelolaan barang milik desa; serta Koordinator pengelolaan keuangan desa bertanggung jawab atas pelaksanaan tugas kepada Kepala Desa Pada akhir tahun Anggaran 2016, sumber dan pendapatan desa dalam Anggaran Perhitungan tercatat terealisasi sebesar Rp. 1.006.831.000 ( Satu Milyar Enam Juta Delapan Ratus Tiga Puluh Satu Ribu Rupiah ) 4.
Sarana dan Prasarana Dalam Pelaksanaan Anggaran diatas kegiatan sarana dan prasarana yang didanai APBDes (berupa Pembangunan Jalan Lingkungan Paving Blok ) tidak terjadi masalah dikarenakan mencukupi dari anggaran yang rencanakan. Untuk melanjutkan kegiatan sarana Prasarana lainnya yang belum dilaksanakan rencana pelaksanaannya dilanjutkan pada tahun berikutnya.
BAB VI : A.
URUSAN PEMERINTAHAN LAINNYA.
KERJASAMA ANTAR DESA.
Pada tahun anggaran 2016 Pemerintah Desa Haurgajrug belum mengajakan kerjasama dengan Desa lainnya, sehingga dalam laporan ini tidak melaporkan mengenai hal tersebut. B.
KERJASAMA DENGAN PIHAK KETIGA.
Pemerintah Desa Haurgajrug pada tahun anggaran tahun 2016 ini belum mengadakan kerjasama dengan pihak ketiga, sehingga dalam Laporan ini tidak melaporkan mengenai hal tersebut. C.
BATAS DESA.
Desa Haurgajrug sebagaimana tertulis dalam Bab 1 diatas, berbatasan dengan beberapa Desa, baik dalam satu kecamatan maupun dengan lain Kecamatan dalam wilayah Kabupaten Lebak dan sampai sejauh ini maengenai Batas Desa tersebut tidak terjadi adanya sengketa mengenai batas-batas Tanah, baik berupa sawah, pekarangan, tegalan dan lainnya, baik milik penduduk / perorangan maupun milik Desa, sehingga dalam kesempatan ini kami tidak menyampaikan masalah sengketa batas Desa. D.
PENCEGAHAN DAN PENAGGULANGAN BENCANA. 1.
Bencana yang terjadi dan Penaggulangannya.
Pada tahun 2016 ini diDesa Haurgajrug Tidak ada bencana yang merugikan Masyarakat. 2.
Status Bencana.
Tidak ada. 3.
Sumber dan Jumlah Anggaran.
Mengenai Sumber dan Anggaran untuk penanggulangan bencana, pada tahun 2016 ini belum teranggarkan dalam APBDes. 4.
Antisipasi Desa.
Untuk mengantisipasi bencana, Desa melakukan pembinaan kepada masyarakat baik secara langsung ataupumn melalui lemabaga yang ada, sehingga warga agar
bisa selalu waspada terhadap bencana. 5.
dan
Potensi Bencana yang diperkirakan terjadi.
Untuk bencana yang sering terjadi diwilayah Desa Haurgajrug biasanya banjir tanah longsor.
E.
PENYELENGGARAAN KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM. 1.
Ganggguan yang terjadi.
Pada tahun 2016 Desa Haurgajrug tidak terjadi gangguan kemanan yang berarti 2.
Satuan Pelaksana Kegiatan Desa.
Untuk satuan pelaksana kegiatan ini diserahkan kepada Linmas Dibantu Oleh masayrakat.
3.
Data Perangkat Desa. 1. H.HASAN MUBIN, Jabatan Kepala Desa Haurgajrug. Tuga dan Kewenanganya adalah meneyelenggarakan urusan Pemerintahan, Pembangunan dan Kemasyarakatan yang menjadi kewenangannya. Menyelenggarakan Tugas Umum Pemerintahan dan melaksanakan tugas Pembantuan dari Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten dan lain Sebagainya. 2. MOEHAMAD NURHASAN, Jabatan Sekretaris Desa Haurgajrug, Sebagian Tugas dan wewenangnya adalah menjalankan Administrasi Pemerintahan, Pemabngunan dan Kemasyarakatan diDesa serta memberikan Pelayanan Teknis Administrasi kepada seluruh satuan Organisasi Pemerintah Desa. Dan Lain sebagainya. 3. EMA MAYA DEVI, Jabatan KASI Pemerintahan, sebagian tugas dan Wewenagnya adalah penyusunan tugas Rencana Kegiatan, menjabarkan, Koordinator, Pengumpulan, Penyusunan Program dan pengadministrasian Dibidang kependudukan dan catatan sipil serta administrasi pertanahan, Dan lain sebagainya. 4. ARIA NATA WINATU DATAR, Jabatan KASI Ekbang dan Kesra, sebagian Tugas dan wewenangnya adalah Penyusunan Program dan Penyelenggaraan pembangunan diDesa, menyusun program dan Melaksanakan bimbingan dibidang perekonomian, distribusi dan Produksi serta melakukan pelayanan kepada masyarakat dibidang Perekonomian dan pembangunan, dan lain sebagainya. 5. SUPIYANI, Jabatan Kaur Umum, sebagian tugas dan wewenangnya adalah Melaksanakan program kerja sebagai pengurus Rumah Tangga Desa, Sebagai Pembantu Sekretaris Desa dalam Administrasi Desa dan kegiatan-kegiatan dan Pembinaan kemasyarakatan diantaranya, Mengatur urusan dan kebutuhan Pegawai Kantor Desa, membuat Administrasi Desa dan surat menyurat Desa, serta membuat Laporan Desa yang bersipat Umum. 6. ASEP YUYU PURBAYU, Jabatan Kaur Keuangan, Sebagian Tugas dan wewenangnya adalah menatausahakan dan mengelola Keuanagan Desa secara Transparan dan akuntabel. 4. Sumber dan jumlah anggaran. Untuk Pelaksanaan kegiatan keamanan dan ketertiban umum belum teranggarkan dari APBDes. 5. Penanggulangan dan Kendalanya. Guna pencegahan gangguan kemanan dan ketertiban umum, dilaksanakan dengan memberikan penyuluhan kepada masyarakat, agar masayarakat bisa melindungi diri sendiri, keluarga, harta benda miliknya maupun lingkungannya, dan sampai saat ini masih ada kendala yaitu siskamling dengan ronda malam belum isa berjalan secara maksimal, dan pos ronda banyak yang rusak dan
tidak
berfungsi. 6.
Keikutsertaan Aparat Keamanan dalam Penaggulangannya.
Untuk peran serta aparat keamanan dalam penanggulangan gangguan kemanan, sampai dengan saat ini cukup aktif dan responsive, yaitu dengan adanya Babinmas dari Polri dan Babinsa dari TNI
BAB. VII PENUTUP Berhasilnya Pembangunan Desa sangat ditentukan oleh Partisifasi aktif seluruh warga masyarakat serta pada kesungguhan, kemauan dan kerja keras seluruh aparat Pemerintah Desa pada khusunya dan warga masyarakat pada umumnya. Kepala Desa dan seluruh warga masyarakat dengan memanfaatkan seluruh potensi yang ada serta dengan kemampuan / keterbatasan yang dimiliki telah melaksanakan berbagai kegiatan fisik dalam Pemerintahan, Pembangunan maupun bidang Kemasyarakatan. Dalam melaksanakan tugas tersebut, masih terdapat berbagai kendala yang dihadapi, namun kami menyadari secara bertahap serta dengan batas kemampuan dan kewenangan yang dimiliki akan berupaya terus untuk meningkatkan serta menyelesaikan berbagai permasalahan yang ada demi mencapai hasil yang lebih baik dimasa yang akan datang. Mudah – mudahan dengan adanya Laporan Keterangan Pertanggung Jawaban ( LKPJ ) Akhir Tahun Anggaran Kepala Desa ini, dapat menjadikan pemicu untuk lebih aktif lagi peran serta masyarakat didalam Mendukung Pemerintahan Desa dan menanggapi / menangani setiap kegiatan dibidang Pemerintahan, Pembangunan dan Pembinaan Kemasyarakatan. Dan sebagai pelaksana dari setiap Program yang dapat menjamin berjalan atau tidaknya Program tersebut dilaksanakan, maka dengan demikian tentunya kita dituntut peran serta secara aktif didalam kehidupan bermasyarakat, dan sudah sepantasnya pula kita agar menyatukan tekad dan fikiran kita dengan sikap mental yang tangguh, berdisiplin, teguh dalam memegang prinsip namun luwes dalam pembawaan, mengembang dalam jumlah kegiatan yang berorientasi pada kepentingan dan kebutuhan masyarakat yang tentunya dibarengi dengan tingginya kualitas, serta pandai dalam pemecahan setiap masalah sosial yang ada di masyarakat. Karena ukuran keberhasilan seseorang bukan hanya mampu mengendalikan situasi, akan tetapi harus juga mampu menciptakan situasi baru yang lebih maju dan menguntungkan. dan akhir dari semuanya tentunya bermuara pada Ridho dan Izin Allah SWT, maka kita dapat mencapai sukses yang lebih besar dihari – hari mendatang. Kami sadar sepenuhnya, bahwa masih terdapat berbagai kendala yang dihadapi, namun inilah yang yang dapat kami persembahkan yang terbaik untuk masyarakat dengan batas kemampuan dan kewenangan yang dimiliki demi kemajuan Desa dan Kemakmuran Masyarakat hingga sampai waktunya di penghujung masa Ahir jabatan ini. Demikian Laporan Keterangan Pertanggung Jawaban ( LKPJ) Akhir Tahun Anggaran Kepala Desa Tahun 2016 ini disampaikan dan untuk dijadikan Reviu dan bahan lebih lanjut untuk Penyelengraan Pemerintahan Desa Berikutnya dan atas segala perhatian dan kerja samanya kami ucapkan terima kasih.
Haurgajrug, 31 Desember 2016 KEPALA DESA HAURGAJRUG
H.HASAN MUBIN
