LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DESA AKHIR TAHUN ANGGARAN TAHUN 2016
DESA LIMPAS KECAMATAN PATROL PEMERINTAH KABUPATEN INDRAMAYU
KATA PENGANTAR
Puji syukur kami panjatakan kehadirat Allah SWT. Atas limpahan rahmat dan karunianya, sehingga kami dapat melaporkan Penyelenggaraan Pemerintah Desa sebagaimana yang diamanatkan pada undang-undang nomor 6 tahun 2014 tentang Desa dan Permendagri nomor 113 tahun 2014. Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Desa ini kami buat kiranya dapat memberikan gambaran secara garis besar atas penyelenggaraan Pemerintah Desa Limpas dalam kurun waktu 1 (satu) tahun yaitu Tahun 2016. Namun kami menyadari memikul Jabatan sebagai Kuwu / Kepala Desa adalah memikul amanah yang diberikan oleh rakyat satu desa bukanlah merupakan tugas yang mudah, tetapi kami yakin dengan dukungan dan partisipasi semua pihak, insya Allah penyelenggaraan pemerintah ini kami laksanakan dengan baik sesuai yang diharapkan oleh rakyat. Mudah-mudahan laporan ini bermanfaat untuk kita semua semoga dapat menjadi bahan evaluasi dan acuan dalam mengambil kebijakan di masa mendatang.
Limpas, 29 Desember 2016 Kuwu Desa Limpas,
TATO
ii
DAFTAR ISI
Halaman KATA PENGANTAR ....................................................................................................... ii DAFTAR ISI ......................................................................................................................
iii
BAB I PENDAHULUAN .................................................................................................
1
A. DASAR HUKUM ................................................................................................
1
B. GAMBARAN UMUM DESA LIMPAS .............................................................
2
BAB II RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENEGAH DESA LIMPAS ......
5
A.VISI DAN MISI KUWU DESA LIMPAS ............................................................
5
B. STRATEGI DAN KEBIJAKAN DESA ..............................................................
5
C. PRIORITAS PROGRAM / KEGIATAN ............................................................
6
BAB III WEWENANG DESA ........................................................................................
7
A. URUSAN HAK ASAL USUL DESA .................................................................
7
B. URUSAN PEMERINTAHAN YANG DI SERAHKAN KABUPATEN / KOTA .......................................................................................
11
BAB IV TUGAS PEMBANTUAN .................................................................................
15
A. TUGAS PEMBANTUAN YANG DITERIMA ..................................................
15
BAB V URUSAN PEMERINTAHAN DESA ................................................................
18
A. BATAS DESA .....................................................................................................
18
B. PENCEGAHAN DAN PENANGGULANGAN .................................................
18
C. PENYELENGGARAAN KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM .....
19
BAB VI PENTUTUP .......................................................................................................
20
LAMPIRAN – LAMPIRAN
iii
LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DESA LIMPAS AKHIR TAHUN ANGGARAN 2016
BAB I PENDAHULUAN
A. DASAR HUKUM 1.
2.
3.
4.
5.
6. 7. 8. 9. 10.
Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara tahun Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495); Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UndangUndang Nomor 9 Tahun 2015 tetang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Republik Indonesia 5679); Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438); Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan UndangUndang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717); Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2014 Tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864); Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014, tentang Pedoman Teknis Peraturan Desa; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014, tentang Pengelolaan Keuangan Desa; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094); Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 35 Tahun 2007 tentang Pedoman Umum dan Tata Cara Pelaporan dan Pertanggung jawaban Penyelenggaraan Pemerintah Desa; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 46 Tahun 2016 tentang Laporan Kepala Desa; 1
11. 12. 13.
14. 15. 16. 17. 19.
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 47 Tahun 2016 tentang Administrasi Pemerintahan Desa; Peraturan Daerah Kabupaten Indramayu Nomor 9 Tahun 2006 tentang Keuangan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Indramyu Nomor 9 Tahun 2006 Seri : E.6); Peraturan Daerah Kabupaten Indramayu Nomor 11 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Indramayu Nomor 4 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah di Kabupaten Indramayu (Lembaran daerah Kabupaten Indramayu Tahun 2015 Nomor 11); Peraturan Daerah Kabupaten Indramayu Nomor 13 Tahun 2015 tentang Pemerintahan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Indramayu Tahun 2015 Nomor 13); Peraturan Bupati Nomor 1.A 2 Tahun 2015 tentang Pengelolaan Keuangan Desa di Kabupaten Indramayu (Berita Daerah Kabupaten Indramayu 2015 Nomor : 1.A2); Peraturan Bupati Nomor 1.B 2 Tahun 2015 tentang Pedoman Pengadaan Barang/Jasa di Desa di Kabupaten Indramayu (Berita Daerah Kabupaten Indramayu 2015 Nomor : 1.B2); Peraturan Bupati Indramayu Nomor 12.B.1 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Tanah Bengkok di Kabupaten Indramayu Paraturan Desa Limpas Nomor 15 Tahun 2016 tentang Perubahan Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2016.
B. GAMBARAN UMUM DESA
1. Kondisi Geografis Desa Limpas merupakan salah satu desa yang sangat strategis di Kecamatan Patrol yang terletak di jalur Pantura yang dapat dilalui kendaraann baik roda empat maupun roda dua, jarak dari Kantor Desa Limpas ke Kantor Kecamatan Patrol kurang lebih 4 Km, jarak ke Kantor Kabupaten Indramayu kurang lebih 47 Km, jarak ke Ibukota Provinsi 163 Km, jarak ke Ibukota Negara 176 Km, serta berada pada ketinggian 2 - 4 m dpl (di atas permukaan laut).
a. Letak wilayah : - Sebelah utara
: Desa Patrol
- Sebelah timur
: Desa Arjasari
- Sebelah selatan
: Desa Anjatan Utara
- Sebelah barat
: Desa Sumuradem Timur
b. Luas wilayah : - Luas keseluruhan
: 510 Ha, yang terdiri dari :
- tanah sawah
: 450 Ha
- tanah darat
: 60 Ha
c. Kelengkapan Tatanan : - Jumlah Rw
: 5 Rw
- Jumlah Rt
: 24 Rt
2
d. Sarana Perekonomian : - BUMDES
:
1 buah
-KUD
:
1 buah
- Kelompok Tani
:
5 Kelompok
- Industri Kecil
:
138 Kelompok
- Angkutan Roda 4
:
107 buah
- Angkutan Roda 2
: 1691 buah
e. Sarana Sosial : - BKB Kemas / PAUD
: 2 buah
- KBMA
: 1 buah
- SD
: 3 buah
- MDA
: 2 buah
- SLTP / MTs
: -
- SLTA
: -
- Puskesmas
: -
- Masjid
: 3 buah
- Musholla
: 16 buah
- Posyandu
: 6 buah
3
2. Gambaran Umum Demografis Keadaan penduduk Desa Limpas 80 persen petani, sedang 20 persen lainnya adalah pengusaha, pedagang, jasa dan lainnya dengan rincian sebagai berikut : 1. Jumlah Penduduk
: 4.145 orang, terdiri dari :
- Laki-laki
: 2.156 orang
- Perempuan
: 1.989 orang
- Kepala Keluarga
: 1.418 KK
2. Jumlah Penduduk Datang
: 15
Orang
3. Jumlah Penduduk Pindah
: 78
Orang
4. Jumlah Angka Kematian
: 60
Orang
5. Jumlah Angka Kelahiran
: 49
Orang
6. Jumlah Rumah
: 1.243 Unit
7. Mata Pencaharian -PNS
:
27 orang
-TNI
:
2 orang
- POLRI
:
1 orang
- Pedagang
: 246 orang
- Petani
: 573 orang
- Buruh tani
: 166 orang
- Pengusaha
:
- Wiraswasta
: 963 orang
- Lainnya
: 2.157 orang
26 orang
3. Kondisi Ekonomi Kondisi ekonomi masyarakat kami 80 persen para petani dan kehidupannya pun masih sangat dipengaruhi
pada sektor pertanian, sehingga keadaan perekonomian masyarakat
masih rendah, pertumbuhan usia kerja produktif lebih tinggi dari pada lapangan pekerjaan yang tersedia. Harapan kami pada pemerintah hendaknya dapat menciptakan lapangan kerja, sehingga pertumbuhan ekonomi masyarakat dapat terangkat sejalan dengan program pemerintah (IPM) khususnya akselerasi peningkatan daya beli masyarakat.
4
BAB II RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DESA
A. VISI DAN MISI
1. V i s i Visi merupakan salah satu maksud dan tujuan Desa Limpas yang ingin dicapai, yang tidak terpisahkan dari visi Bupati Indramayu, karena Kuwu pejabat di desa yang merupakan kepanjangan tangan dari Bupati. Maka Visi Kuwu Limpas adalah Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Desa Limpas yang bersih dan berwibawa guna mewujudkan Desa Limpas yang Adil, Makmur, dan Sejahtera.
2. M i s i Sebagai langkah operasional dalam upaya pencapaian visi tersebut, maka disusunlah misi yang diharapkan dapat mampu mewujudkan visi tersebut, yaitu :
1. Memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat yang transparan, cepat, tepat, serta Memuaskan; 2. Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia ( SDM ) melalui sarana pendidikan yang Memadai; 3. Meningkatkan keimanan dan ketaqwaan sebagai umat beragama; 4. Meningkatkan kesehatan masyarakat; 5. Meningkatkan hasil pertanian dengan jalan penataan sarana dan prasarana; 6. Meningkatkan kualitas Insfrastruktur Desa
B. STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN DESA
Perbaikan sarana dan prasarana infra sturktur, yaitu : Perbaikan jalan desa Perbaikan gang desa Irigasi / saluran air Kantor Desa Limpas Program rintisan wajib belajar 12 tahun
5
C. PRIORITAS PROGRAM / KEGIATAN DESA Sarana Perhubungan Irigasi / saluran air Rintisan Wajib Belajar 12 tahun Peningkatan Pelayanan Posyandu yaitu dengan pelatihan Kader Pos KB dan Pos PKK Rehab Kantor Desa Limpas Menciptakan lingkungan masyarakat yang aman, tentram dan kondusif.
6
BAB III WEWENANG DESA
A. URUSAN HAK ASAL USUL DESA 1. Pelaksanaan Kegiatan Dalam hal pelaksanaan kegiatan Pemerintah Desa baik di Bidang Pemerintahan, Pembangunan dan
Kemasyarakatan ada yang bersifat intruksi/perintah, keputusan hasil
musyawarah atau kebijakan seperti: kegiatan berdasarkan suatu keputusan yaitu melaksanakan kegiatan berpedoman / berdasarkan suatu keputusan yang telah ditetapkan bersama BPD. Kegiatan yang telah kami laksanakan kurun waktu 1 tahun (tahun 2016) yang sudah ditetapkan pada APB Desa Limpas tahun 2016. 1. 2.
3.
Pendapatan Desa Belanja Desa a. Bidang Penyelenggaraan Pemerintah Desa b. Bidang Pembangunan c. Bidang Pembinaan Kemasyarakatan d. Bidang Pemberdayaan Masyarakat e. Bidang Tak Terduga Jumlah Belanja Surplus/Defisit
Rp. 1.501.889.000,-
Pembiayaan Desa a. Penerimaan Pembiayaan b. Pengeluaran Pembiayaan Selisih Pembiayaan ( a – b ) Jumlah Total Belanja
Rp. 0,Rp. 0,Rp. 50.000.000,Rp. 50.000.000,Rp. 1.501.889.000,-
Rp. 656.186.000,Rp. 623.486.000,Rp. 88.290.000,Rp. 83.927.000,Rp. 0,Rp. 1.451.889.000,Rp. 50.000.000,-
Realisasi : 1. 2.
3.
Pendapatan Desa Belanja Desa a. Bidang Penyelenggaraan Pemerintah Desa b. Bidang Pembangunan c. Bidang Pembinaan Kemasyarakatan d. Bidang Pemberdayaan Masyarakat e. Bidang Tak Terduga Jumlah Belanja Surplus/Defisit
Rp. 1.498.428.747,-
Pembiayaan Desa a. Penerimaan Pembiayaan b. Pengeluaran Pembiayaan Selisih Pembiayaan ( a – b ) Jumlah Total Belanja
Rp. 0,Rp. 0,Rp. 50.000.000,Rp. 50.000.000,Rp. 1.498.428.500,-
7
Rp. 654.859.000,Rp. 623.486.000,Rp. 88.225.500,Rp. 81.858.000,Rp. 0,Rp. 1.448.428.500,50.000.247,Rp.
Realisasi APBDesa Limpas tahun 2016 mencapai 98 %, hal ini disebabkan sumber pendapatan dari bagi hasil pajak dan retribusi tidak terpenuhi semua.
2. Tingakat Pencapaian a. Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) 1. PBB Desa Limpas tahun 2015 :
Target
: Rp. 61.548.418,-
Realisasi
: RP. 18.862.226,-
Realisasi 30 % pada tanggal
: 31 Desember 2015
2. PBB Desa Limpas tahun 2016 :
Target
: Rp. 61.238.081,-
Realisasi
: RP. 18.353.696,-
Realisasi 30 % pada tanggal
: 29 Desember 2016
b. Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa NO 1
KEGIATAN
SUMBER DANA
Penghasilan Tetap dan Tunjangan - Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kuwu dan Pamong Desa - Tambahana Penghasilan Aparatur Pemerintah Desa
ADD BANPROV
- Tunjangan BPD
ADD
- Tambahan Penghasilan Tunjangan Kuwu dan Pamong Desa
PAD
2
Operasional Pemerintah Desa
ADD
3
Operasional BPD
ADD
4
Operasionla Rt/Rw
ADD
5
Kegiatan Pengelolaan Profil Desa (DDK)
6
Kegiatan Penyelengaraan Musrenbangdes
PAD
7
Kegiatan Penyusunan RKPDes
PAD
8
Kegiatan Penyusunan APBDesa dan Pertanggungjawaban APBDesa
PAD
9
Kegiatan Penyelenggaraan Pengelolaan dan Pelaporan Keuangan Desa
ADD
10
Pembangunan Teras Kantor Desa
PARET
NON PANGONAN
8
c. Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa Pada Tahun Kedua (2016) kami memimpin Desa Limpas, Pembangunan yang kami laksanakan yaitu : NO
KEGIATAN
SUMBER DANA
1
Pembangunan Rabat Beton Panjang 189 m (Blok Bulu)
DD
2
Pembangunan Rabat beton Panjang 257 m (Blok Masjid Baitul Gofur)
DD
3
Pembangunan Rabat Beton Panjang 518 m (blok Limpas Tengah)
DD
4
Pembangunan Rabat Beton Panjang 200 m (blok Bpk. Dartim)
DD
5
Perkerasan Jalan Panjang 360 m (Blok Kedokan Wungu)
DD
6
Pembangunan Jembatan / Plat Beton blok Bpk. Masyhuri
DD
7
Pembangunan Jembatan / Plat Beton blok Bpk. Jen
DD
8
Pembangunan Draenase Panjang 160 m (Blok Limpas Tengah)
DD
9
Pembangunan Jembatan Blok Bpk. Sukardi
DD
10
Pembangunan Jembatan Blok Bpk. Rakmin
DD
11
Pembangunan Jembatan / Plat Beton blok Bpk. H. Ali
DD
12
Pembangunan Rabat Beton Panjang 200 m (Blok Karang Anyar)
DD
13
Rehab Rumah Keluarga Tidak Mampu 5 Unit
DD
14
Jamban Keluarga Tidak Mampu 6 Unit
DD
15
Pengadaan dan pemeliharaan Penerangan Lampu Jalan
16
Kegiatan Kebersihan dan Pemeliharaan Saluran (Padat Karya)
17
Pembangunan Rabat Beton (Blok Bpk. Ismantoro)
BANPROV
18
Perkerasan Jalan (Blok Bpk. Kuwu Caraka)
BANPROV
PARET ADD
d. Bidang Pembinaan Kemasyarakatan NO
KEGIATAN
1
Kegiatan Pembinaan TP. PKK
2
Kegiatan Pembinaan LPM
3
Kegiatan Pembinaan Karang Taruna
4
Kegiatan Pembinaan Fokorgaki
5
Kegiatan Pembinaan Gapoktan/Kelompok Tani
6
Kegiatan Pembinaan PIK-RR
7
Pembinaan Ketentraman dan Ketertiban kepada masyarakat
8
Pembinaan Kerukunan Umat Beragama Pembinaan Kesenian, Sosial dan budaya masyarakat - Kegiatan Adat Mapag Sri - Kegiatan Adat Sedekah Bumi
9
SUMBER DANA
- Kegiatan Adat Ngunjung - Peringatan Hari Jadi Desa Limpas - Kegiatan Perawatan Tempat Pemakaman Umum
e. Bidang Pemberdayaan Masyarakat NO
KEGIATAN
SUMBER DANA
1
Kegiatan Pelatihan Tentang Tupoksi Aparat Desa, BPD, Dan LPM
2
Kegiatan Pelatihan Administrasi dan Keuangan Desa
3
Kegiatan POSYANDU
4
Kegiatan BKB Kemas / PAUD
5
Pembentukan BUMDES
6
Penyertaan Modal Desa
f. Sosial 1. Pendidikan Kejar paket AKF telah tuntas. Wajar dikdas 9 tahun telah kami laksanakan semua lulus SD bisa melamjutkan ke SLTP. Dengan rincian : Lulus SD tahun 2015 sebanyak
: 80
Telah melanjutkan ke SLTP Sebanyak
: 80
Selanjutnya rincian wajib belajar 12 tahun akhir tahun 2016 terdapat : 80 Orang / anak akan melanjutkan ke SLTP atau kejar paket C : 2. Kesehatan Pelayanan Posyandu telah kami tingkatkan pelayanannya yaitu dengan pelatihan : - Kader Posyandu
: 30 orang
- Kader Pos KB
: 2 orang
- Jumlah Posyandu
: 6 buah
3. Pertanian Terbentuknya kelompok tani sebanyak Produksi pertanian rata-rata
10
: 5 kelompok : 7 ton / ha
B. URUSAN PEMERINTAHAN YANG DISERAHKAN KABUPATEN 1. Pelaksanaan Kegiatan - Bidang pertanian dan ketahanan pangan - Bidang kesehatan - Bidang pendidikan dan kebudayaan - Bidang sosial - Bidang otonomi desa - Bidang tugas pembantuan - Bidang pertanahan - Bidang kependudukan - Bidang kesatuan bangsa dan perlindungan masyarakat - Bidang perencanaan - Bidang penerangan - Bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak - Bidang Keluarga Berencana ( KB ) - Bidang Pemuda dan olah raga - Bidang pemberdayaan masyarakat dan desa 2. Tingkat Pencapaian Tingkat pencapaian pelaksanaan kegiatan yang kami laksanakan secara umum terjadi peningkatan, hal ini dapat dilihat diantaranya Pendidikan Kelompok AKF telah tuntas tahun 2015, program wajar dikdas 9 tahun telah berjalan, yaitu dengan semua lulusan SD dapat melanjutkan ke SLTP. Selanjutnya telah melaksanakan rintisan wajib belajar 12 tahun, sejalan dengan program Bupati Indramayu. 3. Realisasi Program dan Kegiatan Realisasi program dan kegiatan sudah ditetapkan dengan Keputusan Desa dapat dilaksanakan sesuai aturan diantaranya Program ADD, DD, BANPROV, PAD dalam tahun 2016 ini sudah berjalan atau sudah dinikmati masyarakat.
11
4. Data Perangkat Desa Desa Limpas dibagi menjadi 4 wilayah Dusun yang terdiri dari 5 RW dan dibagi menjadi 25 RT, berikut data Perangkat Desa Limpas Kecamatan Patrol Kabupaten Indramayu ; a. Kuwu
:TATO
b. Sekretaris Desa
: TRISDIANTORO
c. Kaur Tata Usaha
: WAWAN HERMAWAN
d. Kaur Keuangan
: BENDAHARA
e. Kaur Umum/Lurah
: EMAN SUHERMAN
f. Kasi Pemerintahan
: WARTONO
g. Kasi Ekbang
: CASTRA WIJAYA
h. Kasi Kesra
: TOMY AL FAIZAL SY
i. Kadus I
: YOYON
j. Kadus II
: BASORIH
k. Kadus III
: SARMIDI
l. Kadus IV
: CASMA’I
5. Data Lembaga Desa a. BPD Limpas Ketua
: SIHONO S.Pd
Wakil Ketua
: EDI SUWARDI ANTAD
Sekretaris
: TOIDIN
Anggota
: ROHADI S.Pd.I
Anggota
: SULANI
Anggota
: AHMAD SYATORI S.Pd.I
Anggota
: SUWARTO S.Pd
Anggota
: RAWENDI
Anggota
: CARYUNUS S.Pd.I
Anggota
: ROBIDIN
Anggota
: ERNA LAELASARI
b. LKMD/LPM Desa Limpas Ketua
: ATIM
Wakil Ketua
: RASDI
Sekretaris
: NURITA
Bendahara
: TARYANI
Anggota
: AMING
Anggota
: YOYON 12
Anggota
: SUKARDI
Anggota
: KAMIM
Anggota
: ANDI
Anggota
: TOLIB
Anggota
: KARSITA
Anggota
: YONO
Anggota
: SINAH
Anggota
: KUSNEDI
Anggota
: KARMA
c. TP-PKK Desa Limpas Ketua
: SRI ADIJAH
Sekretaris
: AYU ARIMEISARI
Bendahara
: CARSINAH
Pos Pelayanan Terpadu
: Ada 6 ( enam )
Posyandu 1
: CENDRAWASIH I
Posyandu 2
: CENDRAWASIH II
Posyandu 3
: MAWAR I
Posyandu 4
: MAWAR II
Posyandu 5
: MAWAR III
Posyandu 6
: JELITA
d. KARANG TARUNA Ketua
: BAGUS SEWU AJIE
Wakil Ketua
: CARMANA
Sekretaris
: ANWAR MUZAKI
Bendahara
: TONO
Anggota
:
13
-
DARNO
-
KARMANA
-
TOHIRIN
-
DARUDI
-
RUDI
-
RENDI
6. Satuan Pelaksanaan Kegiatan Desa 1. Tim Pelaksana Kegiatan Fisik Susuna Profil sebagai berikut : Ketua
: WARIM
Sekretaris
: WARNEDI
Anggota
: TARYANI
Anggota
: YOYON
7. Alokasi dan realisasi Anggaran - Kinerja Aparat Pemerintah Desa untuk tahun 2016 sebesar Rp. 493.950.000,( empat ratus sembilan puluh tiga juta sembilan ratus lima puluh ribu rupiah ). - Insentif Ketua RT / RW tahun 2016 sebesar Ketua RT Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) tiap bulan, Ketua RW Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) tiap bulan. 8. Permasalahan dan Penyelesaian Permasalahan - Operasional Kuwu dan Pamong Desa yang terdapat di ADD. - Insentif Ketua Rt/Rw agar dilanjutkan Pemecahan - Operasional Kuwu dan Pamong Desa disampaikan melalui rekening masing-masing. - Insentif Ketua Rt /Rw bisa tepat waktu.
BAB IV TUGAS PEMBANTUAN
A. TUGAS PEMBANTUAN YANG DITERIMA 1. Dasar Hukum 1.
2.
3.
Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara tahun Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495); Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UndangUndang Nomor 9 Tahun 2015 tetang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Republik Indonesia 5679); Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 14
4.
5.
6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13.
14. 15. 16. 17. 19.
2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438); Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan UndangUndang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717); Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2014 Tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864); Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014, tentang Pedoman Teknis Peraturan Desa; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014, tentang Pengelolaan Keuangan Desa; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094); Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 35 Tahun 2007 tentang Pedoman Umum dan Tata Cara Pelaporan dan Pertanggung jawaban Penyelenggaraan Pemerintah Desa; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 46 Tahun 2016 tentang Laporan Kepala Desa; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 47 Tahun 2016 tentang Administrasi Pemerintahan Desa; Peraturan Daerah Kabupaten Indramayu Nomor 9 Tahun 2006 tentang Keuangan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Indramyu Nomor 9 Tahun 2006 Seri : E.6); Peraturan Daerah Kabupaten Indramayu Nomor 11 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Indramayu Nomor 4 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah di Kabupaten Indramayu (Lembaran daerah Kabupaten Indramayu Tahun 2015 Nomor 11); Peraturan Daerah Kabupaten Indramayu Nomor 13 Tahun 2015 tentang Pemerintahan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Indramayu Tahun 2015 Nomor 13); Peraturan Bupati Nomor 1.A 2 Tahun 2015 tentang Pengelolaan Keuangan Desa di Kabupaten Indramayu (Berita Daerah Kabupaten Indramayu 2015 Nomor : 1.A2); Peraturan Bupati Nomor 1.B 2 Tahun 2015 tentang Pedoman Pengadaan Barang/Jasa di Desa di Kabupaten Indramayu (Berita Daerah Kabupaten Indramayu 2015 Nomor : 1.B2); Peraturan Bupati Indramayu Nomor 12.B.1 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Tanah Bengkok di Kabupaten Indramayu Paraturan Desa Limpas Nomor 15 Tahun 2016 tentang Perubahan Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2016.
15
2. Instansi Pemberi Tugas Pembantuan Penyelenggara Pemerintah Desa merupakan kepanjangan tangan sekaligus pembinaan dari Kecamatan dan Pemerintah Kabupaten, sesuai dengan kedudukannya Pemerintah Desa merupakan pelaksana penyelenggara pemerintahan. Dalam melaksanakan kegiatannya tugas-tugas pembantuan dilaksanakan sesuai tugas pokok dan fungsinya. Penyelenggara Pemerintahan Desa dilaksanakan sesuai kewenangannya, karena Desa merupakan bagian dari Pemerintah Kabupaten yang melaksanakan penyelenggaraan tugas umum diantaranya pelaksanaan pembangunan, pemberdayaan masyarakat, penyelenggara ketentraman dan ketertiban umum, pemeliharaan sarana dana prasarana serta fasilitas pelayanan unum dan pelaksanaan tugas pembantuan yang diberikan oleh instansi yang terkait. 3. Pelaksanaan Kegiatan Pelaksanaan kegiatan berpedoman pada juknis dan juklak yang ada sesuai dengan program misalnya kegiatan ADD dilaksanakan dengan petunjuk teknis dan pelaksanaannya yang sudah ditetapkan. 4. Realisasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan Pelaksanaan Program dan Kegiatan sesuai dengan yang sudah ditetapkan melalui APBDesa tahun bersangkutan Anggaran yang bersumber dari :
PAD
Dana Transfer
Rp.
275.500.000,-
Dana Desa ( DD )
Rp.
649.460.000,-
Bagian dari Hasil Pajak dan Retribusi
Rp.
24.798.000,-
Alokasi Dana Desa ( ADD )
Rp.
462.131.000,-
Bantuan Keuangan Pemerintah Provinsi
Rp.
65.000.000,-
Bantuan Keuangan Pemerintah Kab.
Rp.
25.000.000,-
Daerah Kabupaten
JUMLAH
Rp. 1.501.889.000,-
5. Sumber dan Jumlah Anggaran yang digunakan :
PAD
Dana Transfer
Dana Desa ( DD )
Rp.
649.460.000,-
Bagian dari Hasil Pajak dan Retribusi
Rp.
21.402.247,-
Alokasi Dana Desa ( ADD )
Rp.
462.131.000,-
Bantuan Keuangan Pemerintah Povinsi
Rp.
65.000.000,-
Bantuan Keuangan Pemerintah Kab.
Rp.
25.000.000,-
Rp.
275.435.500,-
:
Daerah Kabupaten
JUMLAH
Rp. 1.498.428.747,-
16
6. Satuan Pelaksana Kegiatan Desa Pelaksana Pengelolaan Keuangan Susuna Profil sebagai berikut : Pelaksana Pengelolaan Keuangan Desa
: T A T O ( Kuwu Desa Limpas )
Koordinator PTPKD
: TRISDIANTORO ( Sekdes Limpas )
Kepala Seksi PTPKD
: WARTONO ( Pemerintahan )
Kepala Seksi PTPKD
: TOMY ALFAIZAL SY ( Kesra )
Kepala Seksi PTPKD
: CASTRA WIJAYA ( Ekbang )
Bendahara
: RUWENDY ( Bendahara Desa )
7. Sarana dan Prasarana : -
8. Permasalahan dan Penyelesaian > Permasalahan : - Masih banyak Jalan dan Gang yang perlu diperbaiki. - Saluran air / irigasi masih banyak yang diperbaiki - Masih minimnya dana ADD yang diterima - Insentif Rt / Rw yang minim. > Penyelesaian : - Perlu adanya pengerasan jalan dan gang. - Partisipasi swadaya masyarakat. - Mengajukan permohonan agar dana insentif Rt / Rw di Tingkatkan.
17
BAB V URUSAN PEMERINTAH LAINNYA
A. BATAS DESA :
- Sebelah utara
: Desa Patrol
- Sebelah timur
: Desa Arjasari
- Sebelah selatan : Desa Anjatan Utara - Sebelah barat
: Desa Sumur Adem Timur
B. PENCEGAHAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA
1. Bencana yang terjadi dan penanggulangannya -
Banjir di musim hujan
2. Status bencana 3. Sumber dan Jumlah Anggaran 4. Antisipasi Desa -
Pembuatan Senderan / TPT di Lokasi Panggang Welut
-
Pengurasan Sungai dari limbah rumah tangga
5. Satuan Pelaksana Kegiatan Desa Satlak Penanggulangan Bencana Alam (PBA) Desa Limpas : Penanggung jawab
: - Kuwu ( T A T O ) - BPD ( SIHONO S. Pd )
Satuan Pelaksana
:
Ketua
: Castra Wijaya
Sekretaris
: Trisdiantoro
Bendahara
: Ruwendy
Seksi-seksi
:
-
Sie Humas
: E. Suherman
-
Sie Dana
: Tomy alfaizal sy
-
Sie Logistik
: Wawan hermawan
18
C. PENYELENGGARAAN KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM
1. Gangguan yang terjadi Dalam melaksanakan ketertiban umum di Desa Limpas telah diadakan kegiatan ronda pos malam disetiap lingkungan wilayah RT masing, dan setiap malam di kantor Kepala Desa dijadwalkan piket bagi Perangkat Desa yang terintegrasi dengan Kantor Polisi Sektor Patrol. 2. Satuan pelaksana Kegiatan Desa : Dalam melaksanakan ketertiban umum, Pemerintah Desa Limpas dibantu oleh BABINKAMTINMAS/POSMAS Kepolisian Sektor Patrol dan BABINSA Koramil yang bertugas menyelesaikan permasalahan dan ketertiban umum, baik perselisihan warga maupun kejadian lainnya. 3. Penanggulangan dan kendalanya Penangulangan ketertiban umum jarang mendapatkan hambatan, keadaan umumnya kondusif dan apabila ada gejolak-gejolak kecil dilapangan cepat diatasi dengan cara kekeluargaan. 4. Keikutsertaan Aparat Keamanan dalam penanggulangan. Dalam menyelenggarakan dan penanggulangan ketertiban umum, pihak Pemerintah Desa Limpas selalu berkoordinasi dengan BABINSA dan BABINKAMTIBMAS.
19
BAB VI PENUTUP
Dengan memanjatkan puji dan syukur kepada Allah SWT yang senantisa memberikan limpahan rahmat dan taufik serta hidayahNya sehingga kami dapat menyelesaikan Laporan Penyelenggaran Pemerintah Desa Akhir Tahun 2016. Kami menyadari sepenuhnya bahwa Laporan ini jauh dari kesempurnaan dan banyak kekurangan, namun segala daya dan upaya telah kami curahkan untuk menyusun Laporan Penyelenggaraan pemerintah Desa Akhir Tahun 2016. Semoga kita semua diberikan kekuatan dan keselamatan dalam melaksanakan Tugas yang telah dilaksanakan.
Limpas, 29 Desember 2016 Kuwu Desa Limpas,
TATO
20
