PEMERINTAH ALOKASIKAN ANGGARAN DANA DESA TAHUN 2015 SEBESAR RP9,1 TRILIUN
soloraya.net
Presiden Republik Indonesia, Susilo Bambang Yudhoyono, Jumat 15 Agustus 2014, menyatakan bahwa selain dialokasikan melalui anggaran belanja Pemerintah Pusat, dalam Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) Tahun 2015 pemerintah juga tetap menganggarkan alokasi Dana Transfer ke Daerahi sebagai instrumen pelaksanaan desentralisasi fiskalii. Dalam tahun 2015, sebagai tahun pertama pelaksanaan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN)iii Tahun 2015–2019, akan dialokasikan “Dana Desa” melalui realokasi anggaran belanja pusat yang berbasis desa. Langkah ini sekaligus sebagai konsekuensi atas pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. Pemerintah melalui RAPBN Tahun 2015 mengusulkan kucuran Dana Desa senilai Rp9,1 triliun sesuai amanah Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. Menurut Presiden Susilo Bambang Yudhoyono dalam keterangan pemerintah tentang RAPBN Tahun 2015 beserta Nota Keuangannya di depan Rapat Paripurna Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) di Senayan Jakarta, tahun 2015 sebagai tahun pertama pelaksanaan RPJMN Tahun 2015-2019 dan sekaligus konsekuensi atas pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, selain Dana Transfer ke Daerah, kepada daerah juga akan dialokasikan Dana Desa melalui realokasi anggaran belanja pusat yang berbasis desa. Selanjutnya, untuk pemenuhan Dana Desa sebesar 10 persen dari dan di luar anggaran Dana Transfer ke Daerah akan dilakukan secara bertahap. Dalam RAPBN Tahun 2015, alokasi anggaran Dana Transfer ke Daerah dan Dana Desa direncanakan mencapai Rp640 triliun, yang berarti naik Rp43,5 triliun atau 7,3 persen dari alokasi anggaran Dana Transfer ke Daerah tahun 2014. Selanjutnya, menurut Presiden, untuk memenuhi amanat undang-undang mengenai otonomi khususiv, dalam RAPBN Tahun 2015 pemerintah merencanakan alokasi Dana Seksi Informasi Hukum – Ditama Binbangkum
Otonomi Khusus (Dana Otsus) sebesar Rp16,5 triliun atau naik sekitar Rp320,4 miliar dari alokasi tahun 2014 sebesar Rp16,1 triliun. Dana tersebut dialokasikan masing-masing untuk Dana Otsus Provinsi Papua dan Papua Barat sebesar Rp7 triliun dan Dana Otsus untuk Provinsi Aceh sebesar Rp7 triliun. Selain Dana Otsus, kepada Provinsi Papua dan Provinsi Papua Barat juga dialokasikan Dana Tambahan Infrastruktur yang direncanakan sebesar Rp2,5 triliun. Dana Otsus Provinsi Papua dan Provinsi Papua Barat terutama ditujukan untuk mendanai bidang pendidikan dan kesehatan. Sementara itu, Dana Otsus Provinsi Aceh diarahkan terutama untuk mendanai pembangunan dan pemeliharaan infrastruktur, pemberdayaan ekonomi rakyat, pengentasan kemiskinan serta pendanaan pendidikan, sosial dan kesehatan. Selain melalui Dana Transfer ke Daerah, kata Presiden, dalam rangka pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, dalam RAPBN Tahun 2015, pemerintah mengusulkan alokasi anggaran Dana Desa sebesar Rp9,1 triliun. Dana tersebut berasal dari Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri (PNPM Mandiri)v yang sebelumnya dikelola oleh Pemerintah Pusat. Penggunaan dana tersebut akan terus dievaluasi dan akan ditingkatkan secara bertahap pada tahun-tahun berikutnya sesuai kemampuan keuangan negara. Pengalokasian Dana Desa tersebut diarahkan terutama untuk meningkatkan kemandirian masyarakat desa dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan desa. Dana Desa tersebut, bersama-sama dengan sumber-sumber pendapatan lainnya, seperti pendapatan asli desa, bagi hasil pajak dan retribusi daerah kabupaten/kota, Alokasi Dana Desa (ADD) dari bagian dana perimbangan yang diperoleh dari kabupaten/kota serta bantuan keuangan dari provinsi/kabupaten/kota diharapkan dapat mendanai seluruh kewenangan yang menjadi tanggung jawab desa. "Berkaitan dengan itu, saya meminta agar pemberian sumber-sumber pendanaan yang besar kepada desa, dapat diikuti dengan tanggung jawab terhadap pengelolaan keuangan oleh desa secara transparan dan akuntabel, guna menghindari segala bentuk penyimpangan," kata Presiden. Sebagaimana telah dikemukakan di awal pidato ini, kata Presiden, untuk tahun 2015, perlu terus berupaya mempercepat pencapaian target pembangunan nasional melalui kebijakan fiskalvi yang ekspansif. "Sebagaimana kita ketahui, konsekuensi dari kebijakan fiskal yang ekspansif adalah terjadinya defisit anggaran," kata Presiden. Dalam rangka mendukung pelaksanaan kebijakan fiskal pada tahun 2015, kebijakan umum pembiayaan diarahkan pada beberapa kebijakan utama, antara lain pertama, pengendalian rasio utang terhadap Produk Domestik Bruto (PDB)vii. Kedua, mengutamakan Seksi Informasi Hukum – Ditama Binbangkum
pembiayaan utang yang bersumber dari dalam negeri. Ketiga, mengarahkan pemanfaatan utang untuk kegiatan produktif. "Kita berharap, melalui serangkaian kebijakan pembiayaan anggaran, rasio utang Pemerintah terhadap PDB dapat dijaga tren yang menurun dalam jangka menengah. Penurunan rasio utang pemerintah terhadap PDB harus terus kita jaga dan lanjutkan guna mencapai kemandirian fiskal yang berkelanjutan, yang Insya Allah, akan semakin memperkuat struktur ketahanan fiskal kita," kata Presiden.
Sumber berita: 1. http://www.ciputranews.com, Rp9 Triliun Dikucurkan Untuk Dana Desa, Jumat, 15 Agustus 2014. 2. http://news.viva.co.id/, Anggaran Transfer ke Daerah dan Dana Desa Rp640 Triliun, Jumat, 15 Agustus 2014.
Catatan: Berdasarkan ketentuan Pasal 72 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, desa mempunyai sumber pendapatan yang terdiri dari: a. pendapatan asli desa, terdiri atas hasil usaha, hasil aset, swadaya dan partisipasi, gotong royong, dan lain-lain pendapatan asli Desa; b. alokasi dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN); c. bagian dari hasil pajak daerah dan retribusi daerah kabupaten/kota; d. alokasi dana Desa yang merupakan bagian dari dana perimbangan yang diterima kabupaten/kota; e. bantuan keuangan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) provinsi dan APBD kabupaten/kota; f. hibah dan sumbangan yang tidak mengikat dari pihak ketiga; dan g. lain-lain pendapatan desa yang sah. Pendapatan desa yang bersumber dari alokasi APBN sebagaimana dimaksud pada huruf b di atas sering disebut dengan Dana Desa, yaitu dana yang bersumber dari APBN yang diperuntukkan bagi desa yang ditransfer melalui APBD kabupaten/kota dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat. Berdasarkan ketentuan Pasal 11 dan 12 Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, Seksi Informasi Hukum – Ditama Binbangkum
besaran Dana Desa setiap kabupaten/kota ditetapkan dengan Peraturan Menteri berdasarkan jumlah desa dalam provinsi yang bersangkutan serta jumlah penduduk kabupaten/kota, luas wilayah kabupaten/kota, angka kemiskinan kabupaten/kota, dan tingkat kesulitan geografis kabupaten/kota dalam provinsi yang bersangkutan. Berdasarkan Peraturan Menteri tersebut, bupati/walikota menetapkan besaran Dana Desa untuk setiap desa di wilayahnya berdasarkan jumlah penduduk desa, luas wilayah desa, angka kemiskinan desa, dan tingkat kesulitan geografis. Alokasi anggaran untuk Dana Desa ditetapkan sebesar 10% dari total Dana Transfer ke Daerah dan akan dipenuhi secara bertahap sesuai dengan kemampuan APBN. Dalam masa transisi, sebelum Dana Desa mencapai 10%, anggaran Dana Desa dipenuhi melalui realokasi dari Belanja Pusat dari program yang berbasis Desa. Pada RAPBN Tahun 2015, alokasi Dana Transfer ke Daerah sebesar Rp640 triliun, sehingga seharusnya Dana Desa mencapai sebesar Rp64 triliun (10% dari Dana Transfer ke Daerah). Namun, karena masih dalam masa transisi Pemerintah mengalokasikan Dana Desa hanya sebesar Rp9,1 triliun (1,4% Dana Transfer ke Daerah) yang berasal dari pos PNPM Mandiri sebesar Rp7,5 triliun dan selebihnya bersumber dari pos Kementerian Pekerjaan Umum. Dalam hal Dana Desa telah dipenuhi sebesar 10% dari total Dana Transfer ke Daerah, penganggaran sepenuhnya mengikuti mekanisme penganggaran dana Bendahara Umum Negara yang sudah diatur sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. Dalam rangka mewujudkan pengelolaan Dana Desa yang tertib, transparan, akuntabel, dan berkualitas, Pemerintah kabupaten/kota diberi kewenangan untuk dapat memberikan sanksi berupa penundaan penyaluran Dana Desa dalam hal laporan penggunaan Dana Desa tidak/terlambat disampaikan. Di samping itu, Pemerintah dan kabupaten/kota juga dapat memberikan sanksi berupa pengurangan Dana Desa apabila penggunaan dana tersebut tidak sesuai dengan prioritas penggunaan Dana Desa, pedoman umum, pedoman teknis kegiatan, atau terjadi penyimpanan uang dalam bentuk deposito lebih dari 2 (dua) bulan.
Seksi Informasi Hukum – Ditama Binbangkum
i
Dana Transfer ke Daerah adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang dialokasikan kepada daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi yang terdiri dari Dana Perimbangan dan Dana Otonomi Khusus dan Penyesuaian. ii Desentralisasi fiskal adalah suatu proses distribusi anggaran dari tingkat pemerintahan yang lebih tinggi kepada pemerintahan yang lebih rendah, untuk mendukung fungsi atau tugas pemerintahan dan pelayanan publik sesuai dengan banyaknya kewenangan pemerintahan yang dilimpahkan. iii Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) adalah dokumen perencanaan untuk periode 5 (lima) tahun. iv Otonomi khusus adalah kewenangan khusus yang diberikan kepada daerah „tertentu‟ untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri tetapi sesuai dengan hak dan aspirasi masyarakat di daerah tersebut. Kewenangan ini diberikan agar daerah „tertentu‟ dapat menata daerah dan bagian dari daerah tersebut agar lebih baik lagi di bidang tertentu sesuai dengan aspirasi daerahnya. v Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri (PNPM Mandiri) adalah program nasional dalam wujud kerangka kebijakan sebagai dasar dan acuan pelaksanaan program-program penanggulangan kemiskinan berbasis pemberdayaan masyarakat. PNPM Mandiri dilaksanakan melalui harmonisasi dan pengembangan sistem serta mekanisme dan prosedur program, penyediaan pendampingan dan pendanaan stimulan untuk mendorong prakarsa dan inovasi masyarakat dalam upaya penanggulangan kemiskinan yang berkelanjutan. vi Kebijakan fiskal merujuk pada kebijakan yang dibuat pemerintah untuk mengarahkan ekonomi suatu negara melalui pengeluaran dan pendapatan (berupa pajak) pemerintah. vii Produk Domestik Bruto (PDB) adalah nilai pasar semua barang dan jasa yang diproduksi oleh suatu negara pada periode tertentu. PDB merupakan salah satu metode untuk menghitung pendapatan nasional.
Seksi Informasi Hukum – Ditama Binbangkum
