Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Gubernur Sumatera Selatan
2015
LAPORAN KETERANGAN PERTANGGUNGJAWABAN GUBERNUR (LKPJ) PROVINSI SUMATERA SELATAN
BADAN KETAHANAN PANGAN PROVINSI SUMATERA SELATAN TA. 2015 Badan Ketahanan Pangan Provinsi Sumatera Selatan
1
Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Gubernur Sumatera Selatan
2015
LAPORAN KETERANGAN PERTANGGUNGJAWABAN (LKPJ) TAHUN 2015 GUBERNUR SUMATERA SELATAN URUSAN WAJIB KETAHANAN PANGAN BADAN KETAHANAN PANGAN PROV. SUMSEL A.
PROGRAM & KEGIATAN
1.
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Alokasi anggaran Badan Ketahanan Pangan Provinsi Sumatera Selatan berdasarkan perubahan APBD Tahun Anggaran 2015 sebesar Rp. 19.730.309.000,(Sembilan belas milyar tujuh ratus tiga puluh juta tiga ratus sembilan ribu rupiah), terealisasi sebesar Rp. 18.489.927.303,- (Delapan belas milyar empat ratus delapan puluh sembilan juta sembilan ratus dua puluh tujuh ribu tiga ratus tiga rupiah) atau sebesar 93,71 % dengan rincian sebagai berikut. Tabel 1.
No
Jumlah Anggaran dan Realisasi Keuangan APBD Tahun Anggaran 2015 Anggaran (Rp)
Program/Kegiatan
A
BELANJA TIDAK LANGSUNG
B
BELANJA LANGSUNG
1.
Realisasi Rupiah
%
8.690.756.000,-
8.556.824.008,- 98,46
11.039.553.000,-
9.933.103.295,- 89,98
Pelayanan Adminitrasi Perkantoran
1.156.625.000,-
1.007.389.414,- 87,10
2.
Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
1.670.500.000,-
1.522.252.550,- 91,13
3.
Peningkatan Disiplin Aparatur
55.000.000,-
53.460.000,-
97,20
4.
Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kerja dan Keuangan
15.000.000,-
13.779.000,-
91,86
5. 5.1.
5.2.
6.
Peningkatan Sistem Distribusi dan Stabilitas Harga Pangan Pemantauan dan Evaluasi Harga Pangan Strategis Pembinaan dan Pengembangan Kelompok Penguatan Lembaga Distribusi Pangan Masyarakat (PLDPM) dan Lumbung Pangan Peningkatan
Ketersediaan
Badan Ketahanan Pangan Provinsi Sumatera Selatan
dan
335.000.000,-
330.661.500,- 98,70
160.000.000,-
156.341.500,- 97,71
175.000.000,-
174.320.000,-
2.240.375.000,-
99,61
2.039.302.030,- 91,03 2
Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Gubernur Sumatera Selatan
6.1 6.2 6.3 6.4 6.5
7. 7.1 7.2 7.3 7.4 7.5
8. 8.1 8.2 8.3
9. 9.1 9.2 9.3
Penanganan Daerah Rawan Pangan Pengembangan Cadangan Pangan Pemerintah Pengembangan Cadangan Pangan Masyarakat Pengembangan Desa Mandiri Pangan Penanganan Daerah Rawan Pangan Pelayanan Ketersediaan Pangan Peningkatan Penganekaragaman Konsumsi Pangan dan Keamanan Pangan Segar Operasional Otoritas Kompetensi Keamanan Pangan Daerah (OKKPD) Peningkatan Mutu dan Pengawasan Keamanan Pangan Segar Percepatan Penganekaragaman Konsumsi Pangan Promosi Produk Pangan Olahan dan Lomba Cipta Menu Makanan Pelaksanaan Peringatan Hari Pangan Sedunia Tingkat Nasional Peningkatan SDM dan Teknologi Pangan Kajian Dampak Kawasan Rumah Pangan Lestari Terhadap Ketahanana Pangan Masyarakat Penghargaan Adikarya Pangan Nusantara Kajian Pengelolaan Pangan Lokal Sumber Karbohidrat Dukungan Manajemen dan Teknis Lainnya Koordinasi Perencanaan Pembangunan Ketahanan Pangan Operasional Dewan Ketahanan Pangan Pengembangan Sistem Informasi Ketahanan Pangan JUMLAH
A.
2015
66.375.000,-
24.840.000,- 37,42
1.086.000.000,-
948.794.150,- 87,37
530.000.000,383.000.000,175.000.000,-
527.899.900,- 99,60 379.038.200,- 98,97 158.729.780,- 90,70
3.996.645.000,-
3.528.631.327,- 88,29
200.000.000,-
183.729.960,- 91,86
230.000.000,-
221.241.680,-
382.145.000,-
329.381.710,- 86,19
670.000.000,-
625.235.177,- 93,32
2.514.500.000,-
2.169.042.800,- 86,26
440.600.000,-
412.362.780,- 93,59
120.600.000,-
111.137.340,- 92,15
250.000.000,-
231.886,040,- 92,75
70.000.000,-
69.339.400,- 99,06
1.129.808.000,-
1.011.485.694,- 89,53
751.558.000,245.000.000,133.250.000,19.730.309.000,-
96,19
708.392.230,- 94,26 181.123.889,- 73,93 121.969.565,- 91,53 18.489.927.303 93,71
Belanja Tidak Langsung Realisasi Belanja Tidak Langsung Badan Ketahanan Pangan Provinsi Sumatera Selatan sampai 31 Desember 2015 sebesar Rp. 8.556.824.008,(98,46 %) dari anggaran sebesar Rp. 8.690.756.000,- yang terdiri dari belanja gaji pokok PNS/uang representasi, tunjangan keluarga, tunjangan jabatan, tunjangan fungsional, tunjangan fungsional umum, tunjangan beras, tunjangan
Badan Ketahanan Pangan Provinsi Sumatera Selatan
3
Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Gubernur Sumatera Selatan
2015
pph/tunjangan khusus, tambahan penghasilan berdasarkan beban kerja dan tambahan penghasilan berdasarkan prestasi kerja. B.
Belanja Langsung Realisasi Belanja Langsung Badan Ketahanan Pangan Provinsi Sumatera Selatan sampai 31 Desember 2015 sebesar Rp. 9.933.103.295,- (89,98%) dari anggaran sebesar Rp. 11.039.553.000,- yang terdiri dari : 1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Realisasi Belanja Pelayanan Administrasi Perkantoran sampai 31 Desember 2015 sebesar Rp. 1.007.389.414,- (87,10%) dari anggaran sebesar Rp. 1.156.625.000,- yang terdiri dari : Penyediaan Jasa Surat Menyurat Rp. 6.000.000,- Realisasi fisik sebesar 100% dan realisasi keuangan sebesar Rp. 5.940.000,- (99%) dengan sisa pagu anggaran sebesar Rp. 60.000,-. Hasil yang dicapai adalah tersedianya materai 3000 sebanyak 600 buah dan materai 6000 sebanyak 700 buah dan terkirimnya surat menyurat selama 1 tahun. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Rp. 165.000.000,- Realisasi fisik sebesar 100% dan realisasi keuangan sebesar Rp. 132.908.194,- (80,55%) dengan sisa pagu anggaran sebesar Rp. 32.091.806,-. Hasil yang dicapai adalah tersedianya jasa telpon, PDAM, listrik dan internet serta tv kabel kantor selama 1 tahun. Penyediaan Jasa pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional Rp. 180.664.000,- Realisasi fisik sebesar 100% dan realisasi keuangan sebesar Rp. 128.060.700,- (70,88%) dengan sisa pagu anggaran sebesar Rp. 52.603.300,-. Hasil yang dicapai adalah terpeliharanya dan beroperasinya kendaraan dinas roda 4 dan roda 2 selama 1 tahun. Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan Rp. 46.200.000,- Realisasi fisik sebesar 100% dan realisasi keuangan sebesar Rp. 33.600.000,- (72,73%) dengan sisa pagu anggaran sebesar Rp.12.600.000,-. Hasil yang dicapai adalah tersedianya honor PPK-SKPD dan tenaga verifikasi, Bendahara, Pembantu Bendahara dan Pengurus Barang selama 1 tahun . Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor Rp. 90.000.000,- Realisasi fisik sebesar 100% dan realisasi keuangan sebesar Rp. 90.000.000,- (100%)
Badan Ketahanan Pangan Provinsi Sumatera Selatan
4
Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Gubernur Sumatera Selatan
2015
dengan sisa pagu anggaran sebesar Rp. 0,-. Hasil yang dicapai adalah terpenuhinya peralatan kebersihan selama 1 tahun dan jasa cleaning service selama 1 tahun. Penyediaan Alat Tulis Kantor Rp. 40.000.000,- Realisasi fisik sebesar 100% dan realisasi keuangan sebesar Rp. 40.000.000,- (100%) dengan sisa pagu anggaran sebesar Rp. 0,-. Hasil yang dicapai adalah tersedianya alat tulis kantor selama 1 tahun untuk 4 bidang dan 1 sekretariat. Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Rp. 25.000.000,- Realisasi fisik sebesar 100% dan realisasi keuangan sebesar Rp. 24.960.000,(99,84%) dengan sisa pagu anggaran sebesar Rp. 40.000,-. Hasil yang dicapai adalah tersedianya barang cetakan dan penggandaan selama 1 tahun untuk 4 bidang dan 1 sekretariat. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Rp. 10.000.000,- Realisasi fisik sebesar 100% dan realisasi keuangan sebesar Rp. 10.000.000,- (100,00%) dengan sisa pagu anggaran sebesar Rp. 0,- Hasil yang dicapai adalah tersedianya alat listrik dan elektronik selama 1 tahun. Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan Rp. 32.000.000,- Realisasi fisik sebesar 100% dan realisasi keuangan sebesar Rp. 30.313.500,- (94,73%) dengan sisa pagu anggaran sebesar Rp. 1.686.500,-. Hasil yang dicapai adalah tersedianya barang bacaan atau informasi melalui media masa cetak selama 1 tahun. Penyediaan Makanan dan Minuman Rp. 25.000.000,- Realisasi fisik sebesar 100% dan realisasi keuangan sebesar Rp. 10.271.500,- (41,09%) dengan sisa pagu anggaran sebesar Rp. 14.728.500,-. Hasil yang dicapai adalah tersedianya konsumsi rapat-rapat dinas dan tamu dalam 1 tahun. Penyediaan Jasa Pedukung Administrasi Teknis/ Perkantoran Rp. 282.425.000,- Realisasi fisik sebesar 100% dan realisasi keuangan sebesar Rp. 256.750.000,- (90,91%) dengan sisa pagu anggaran sebesar Rp. 25.675.000,-. Hasil yang dicapai adalah tersedianya jasa tenaga kerja/tenaga lainnya 8 org operator komputer, 2 orang penjaga malam dan 1 orang sopir. Penyediaan Jasa Tutor SKJ Rp. 11.000.000,- Realisasi fisik sebesar 100% dan realisasi keuangan sebesar Rp. 8.000.000,- (72,73%) dengan sisa pagu anggaran sebesar Rp. 3.000.000,-. Hasil yang dicapai kesehatan karyawan/karyawati. Badan Ketahanan Pangan Provinsi Sumatera Selatan
5
Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Gubernur Sumatera Selatan
2015
Koordinasi dan Konsultasi ke Dalam Daerah/Keluar Daerah dan Luar Negeri Rp. 243.336.000,- Realisasi fisik sebesar 100% dan realisasi keuangan sebesar Rp. 236.585.520,- (97,23%) dengan sisa pagu anggaran sebesar Rp. 6.750.480,- Hasil yang dicapai adalah tersedianya biaya koordinasi dan konsultasi dalam rangka perjalanan dinas dalam dan luar daerah serta luar negeri. 2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Realisasi Belanja Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur sampai 31 Desember 2015 sebesar Rp. 1.522.252.550,- (91,13%) dari anggaran sebesar Rp. 1.670.500.000,- yang terdiri dari : Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional Rp. 200.000.000,- Realisasi fisik sebesar 100% dan realisasi keuangan sebesar Rp. 195.175.000,(97,95%) dengan sisa pagu anggaran sebesar Rp. 4.825.000,-. Hasil yang dicapai adalah tersedianya kendaraan dinas/operasional kantor berupa 1 unit kendaraan roda 4 dan 1 unit kendaraan roda 2. Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan Gedung Kantor Rp. 135.500.000,Realisasi fisik sebesar 100% dan realisasi keuangan sebesar Rp. 132.446.500,- (97,75%) dengan sisa pagu anggaran sebesar Rp. 3.053.500,-. Hasil yang dicapai adalah tersedianya peralatan dan perlengkapan gedung kantor. Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor Rp. 1.300.000.000,Realisasi fisik sebesar 100% dan realisasi keuangan sebesar Rp. 1.159.631.050,- (89,20%) dengan sisa pagu anggaran sebesar Rp. 140.368.950,-. Hasil yang dicapai adalah terpeliharanya gedung kantor, rehab gedung kantor, pengecatan gedung kantor, perbaikan pintu, plafond dan teras gedung kantor. Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan dan Perlengkapan Kantor Rp. 35.000.000,- Realisasi fisik sebesar 100% dan realisasi keuangan sebesar Rp. 35.000.000,- (100%) dengan sisa pagu anggaran sebesar Rp. 0,-. Hasil yang dicapai adalah terpeliharanya peralatan dan perlengkapan kantor untuk kelengkapan mendukung kelancaran kerja dalam keadaan baik.
Badan Ketahanan Pangan Provinsi Sumatera Selatan
6
Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Gubernur Sumatera Selatan
2015
3. Program Peningkatan Disiplin Aparatur Belanja Peningkatan Disiplin Aparatur sampai 31 Desember 2015 terealisasi sebesar 53.460.000,- (97,20%) dari anggaran sebesar Rp. 55.000.000,- yang terdiri dari : Pengadaan Pakaian Dinas Rp. 55.000.000,- Realisasi fisik sebesar 97,20 % dan realisasi keuangan sebesar Rp. 53.460.000,- (97,20 %) dengan sisa pagu anggaran sebesar Rp. 1.540.000,-. Hasil yang dicapai adalah tersedianya pakaian dinas untuk 99 orang pegawai BKP Prov.Sumsel. 4. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kerja dan Keuangan Belanja Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kerja dan Keuangan sampai 31 Desember 2015 terealisasi sebesar 13.779.000,(91,86%) dari anggaran sebesar Rp. 15.000.000,- yang terdiri dari :
Penyusunan Laporan Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD Rp. 4.000.000,- Realisasi fisik sebesar 100 % dan realisasi keuangan sebesar Rp. 3.940.000,- (98,50 %) dengan sisa pagu anggaran sebesar Rp. 60.000-. Hasil yang dicapai adalah tersedianya Laporan LAKIP BKP Prov.Sumsel.
Penyusunan Renja Rp. 3.000.000,- Realisasi fisik sebesar 100 % dan realisasi keuangan sebesar Rp. 2.689.500,- (89,65 %) dengan sisa pagu anggaran sebesar Rp. 310.500-. Hasil yang dicapai adalah tersedianya Laporan RENJA BKP Prov.Sumsel.
Penyusunan LPPD Rp. 2.500.000,- Realisasi fisik sebesar 100 % dan realisasi keuangan sebesar Rp. 2.110.500,- (84,42 %) dengan sisa pagu anggaran sebesar Rp. 389.500- Hasil yang dicapai adalah tersedianya Laporan LPPD BKP Prov.Sumsel.
Penyusunan LKPJ Rp. 2.500.000,- Realisasi fisik sebesar 100 % dan realisasi keuangan sebesar Rp. 2.180.500,- (87,22 %) dengan sisa pagu anggaran sebesar Rp. 319.500. Hasil yang dicapai adalah tersedianya Laporan LKPJ BKP Prov.Sumsel.
Penyusunan Laporan Tahunan Rp. 3.000.000,- Realisasi fisik sebesar 100 % dan realisasi keuangan sebesar Rp. 2.858.500,- (95,28 %) dengan sisa pagu anggaran sebesar Rp. 141.500-. Hasil yang dicapai adalah tersedianya Laporan Tahunan BKP Prov.Sumsel.
Badan Ketahanan Pangan Provinsi Sumatera Selatan
7
Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Gubernur Sumatera Selatan
2015
5. Program Peningkatan Sistem Distribusi dan Stabilitas Harga Pangan Belanja Peningkatan Sistem Distribusi dan Stabilitas Harga Pangan sampai 31 Desember 2015 terealisasi sebesar Rp. 330.661.500,- (98,70%) dari anggaran sebesar Rp. 335.000.000,- yang terdiri dari : 5.1.
Pemantauan dan Evaluasi Harga Pangan Strategis
Kegiatan Pemantauan dan Evaluasi Harga Pangan Strategis Rp. 160.000.000,- Realisasi fisik sebesar 100% dan realisasi keuangan sebesar Rp. 156.341.500,- (97,71%) dengan sisa pagu anggaran sebesar Rp. 3.658.500,-. Kegiatan ini bertujuan untuk mengetahui dukungan faktor-faktor distribusi terhadap kelancaran pengangkutan dan pemasaran serta penggunaan bahan pangan serta terpantaunya perkembangan harga pangan pokok/strategis di tingkat konsumen tahun 2015 dan tersedianya kompilasi data dan informasi harga pangan strategis tahun 2015. Komoditi pangan strategis yang dipantau harga sebanyak 11 komoditi yaitu : beras, jagung, kedelai, gula pasir, minyak goreng curah, cabe merah keriting, bawang merah, daging sapi, daging ayam ras, telur ayam, dan tepung terigu. Tabel 2. No 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11.
Harga Rata-rata Bahan Pangan Pokok Tingkat Konsumen Tahun 2015. Komoditi
Beras Jagung Kedelai Gula Pasir Minyak Goreng Curah Cabe Merah Keriting Bawang Merah Daging Sapi Daging Ayam Ras Telur Ayam Tepung Terigu
Badan Ketahanan Pangan Provinsi Sumatera Selatan
Harga/Kg (Rp.) Tahun 2014 Tahun 2015 9.220 10.025 7.000 5.978 9.820 9.940 13.240 11.832 12.800 11.430 60.480 36.947 23.200 26.704 110.100 107.854 25.500 29.598 18.000 19.645 8.000 7.697
Perubahan (%) 8,03 -17,10 1,21 -11,90 -11,99 -63,69 13,12 -2,08 13,85 8,37 -3,94
8
Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Gubernur Sumatera Selatan
2015
5.2. Pembinaan dan Pengembangan Kelompok Penguatan Lembaga Distribusi Masyarakat (PLDPM) dan Lumbung Pangan. Pembinaan dan Pengembangan Kelompok PLDPM dan Lumbung Pangan Rp. 175.000.000,- Realisasi fisik sebesar 100% dan realisasi keuangan sebesar Rp. 174.320.000,- (99,61%) dengan sisa pagu anggaran sebesar Rp. 680.000,-. Kegiatan Pembinaan dan Pengembangan Kelompok PLDPM dan Lumbung Pangan adalah melaksanakan pembinaan dan pemberian bantuan alat timbangan duduk sebanyak 26 unit untuk gapoktan dan kelompok lumbung pangan pasca mandiri di 8 kab masing-masing Musi Rawas 5 unit, Banyuasin 2 unit, OKU Timur 6 unit, Musi Banyuasin 2 unit, Muara Enim 3 unit, OKI 6 unit, Lahat 1 unit, OKU 1 unit. Hasil dari kegiatan ini diharapkan meningkatnya pengetahuan dan kemampuan anggota gapoktan dan kelompok lumbung dalam mengelola modal dan usaha kelompok serta meningkatkan pengetahuan kelompok dalam pengelolaan cadangan pangan di daerahnya. 6.
Program Peningkatan Ketersediaan dan Penanganan Daerah Rawan Pangan Belanja Program Peningkatan Ketersediaan dan Penanganan Daerah Rawan Pangan sampai 31 Desember 2015 terealisasi sebesar Rp. 2.039.302.030,- (91,03%) dari anggaran sebesar Rp. 2.240.375.000,yang terdiri dari : 6.1. Pengembangan Cadangan Pangan Pemerintah Pengembangan Cadangan Pangan Pemerintah Rp. 66.375.000,Realisasi fisik sebesar 100% dan realisasi keuangan sebesar Rp. 24.840.000,- (37,42%) dengan sisa pagu anggaran sebesar Rp. 41.535.000,-. Kegiatan ini merupakan usaha pemerintah untuk memenuhi kebutuhan masyarakat dalam hal ini beras pada saat musim paceklik, gagal panen, bencana alam dan keterlambatan pasokan dari luar sehingga tercegahnya kerawanan pangan pasca bencana alam serta terkendalinya harga beras pada saat gejolak harga. Stock Cadangan Pangan Pemerintah yang dititipkan di Bulog sampai dengan Desember 2015 sebesar 79,5 ton (79.500 kg) beras.
Badan Ketahanan Pangan Provinsi Sumatera Selatan
9
Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Gubernur Sumatera Selatan
2015
6.2. Pengembangan Cadangan Pangan Masyarakat Pengembangan Cadangan Pangan Masyarakat Rp. 1.086.000.000,- Realisasi fisik sebesar 100% dan realisasi keuangan sebesar Rp. 948.794.150,- (87,37%) dengan sisa pagu anggaran sebesar Rp. 137.205.850,-. Kegiatan ini bertujuan menyediakan lumbung pangan dan lantai jemur sebagai sarana penyimpanan dan pengeringan gabah cadangan pangan, meningkatkan ketersediaan cadangan pangan (gabah) dalam rangka mengantisipasi dan membantu menanggulangi masalah pangan (kekurangan pangan, ketidakmampuan mengakses pangan masyarakat) serta penyelesaian fisik lumbung pangan dan lantai jemur tahun 2015. Adapun kelompok lumbung pangan masyarakat penerima lumbung pangan, lantai jemur, dan titipan cadangan pangan (gabah) Tahun 2015 masing-masing berada di kabupaten Ogan Ilir, Lahat dan Musi Rawas. Kelompok lumbung pangan penerima titipan cadangan pangan (gabah) total 22 ton dengan rincian sebanyak 8 ton untuk kelompok lumbung pangan “setia” (Kabupaten Musi Rawas), 7 ton untuk kelompok lumbung pangan “Alam Jaya II” (Kabupaten Ogan Ilir), dan 7 ton untuk kelompok lumbung pangan “Bijaksana” (Kabupaten Lahat). Tabel 3. Lokasi Penerima Cadangan Pangan dan Pembangunan Lumbung Pangan dan Lantai Jemur TA. 2015 No. 1. 2. 3.
Kabupaten
8 7 7
Lumbung Pangan dan Lantai Jemur (Unit) 1 1 1
22
3
Cadangan Pangan Gabah (Ton)
Musi Rawas Ogan Ilir Lahat Total
6.3. Pengembangan Desa Mandiri Pangan Pengembangan Desa Mandiri Pangan Rp. 530.000.000,Realisasi fisik sebesar 100% dan realisasi keuangan sebesar Rp. 527.899.900,- (99,60%) dengan sisa pagu anggaran sebesar Rp. 2.100.000,-. Badan Ketahanan Pangan Provinsi Sumatera Selatan
10
Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Gubernur Sumatera Selatan
2015
Kegiatan Pengembangan Desa Mandiri Pangan bertujuan untuk meningkatkan keberdayaan masyarakat miskin pedesaan dalam mengelola dan memanfaatkan sumberdaya yang dimiliki atau dikuasainya secara optimal untuk mencapai kemandirian pangan rumah tangga dan masyarakat. Pelaksananaan kegiatan dilaksanakan di 6 kabupaten OKU Timur, OKU Selatan, Prabumulih, Muara Enim, Lubuk Linggau, Empat Lawang, berupa pemberian bantuan usaha kelompok berupa bibit itik, benih ikan, pakan itik dan pakan ikan, pelatihan teknis di Desa Mapan serta pemantauan dan pembinaan Desa Mapan. 6.4. Penanganan Daerah Rawan Pangan Penanganan Daerah Rawan Pangan Rp. 383.000.000,- Realisasi fisik sebesar 100% dan realisasi keuangan sebesar Rp. 379.038.200,- (98,97%) dengan sisa pagu anggaran sebesar Rp. 3.961.800,-. Kegiatan Penanganan Daerah Rawan Pangan bertujuan untuk menyediakan informasi situasi pangan dan gizi di 15 kabupaten/kota Provinsi Sumatera Selatan melalui laporan Sistem Kewaspadaan Pangan dan Gizi (SKPG) dan Pemberian bantuan bahan makanan pada masyarakat rawan pangan hasil analisa SKPG di 8 Kabupaten/Kota. Laporan SKPG bermanfaat sebagai bahan kebijakan untuk perencanaan dan penetapan langkah-langkah pencegahan dan tindakan penanggulangan kerawanan pangan secara lebih cepat dan tepat. Pemberian bantuan rawan pangan diharapkan akan mengurangi masyarakat rawan pangan di 8 kabupaten/kota( masingmasing KK mendapatkan bantuan beras 10 kg, gula pasir 3 kg, dan minyak goreng 2 liter). Tabel 4. Lokasi Penerima Bantuan Bahan Makanan untuk masyarakat rawan pangan TA. 2015 No. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8.
Kabupaten OKI OKU Muara Enim Ogan Ilir Musi Rawas Musi Banyuasin Palembang Prabumulih Total
Badan Ketahanan Pangan Provinsi Sumatera Selatan
Jumlah KK 135 135 135 135 135 135 135 135
Jenis Bantuan Beras, gula, minyak goreng Beras, gula, minyak goreng Beras, gula, minyak goreng Beras, gula, minyak goreng Beras, gula, minyak goreng Beras, gula, minyak goreng Beras, gula, minyak goreng Beras, gula, minyak goreng
1.080 11
Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Gubernur Sumatera Selatan
2015
6.5. Pelayanan Ketersediaan Pangan Pelayanan Ketersediaan Pangan Rp. 175.000.000,- Realisasi fisik sebesar 100% dan realisasi keuangan sebesar Rp. 158.729.780,(90,70%) dengan sisa pagu anggaran sebesar Rp. 16.270.220,-. Kegiatan Pelayanan Ketersediaan Pangan ini bertujuan untuk meningkatkan kemampuan aparat provinsi dan kabupaten/kota dalam melakukan analisa ketersediaan pangan serta memperoleh gambaran situasi pangan dan gizi khususnya ketersediaan pangan untuk dikonsumsi oleh penduduk Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2014 (ATAP) dan 2015 (ARAM). Data/informasi tentang situasi ketersediaan pangan dapat dijadikan sebagai bahan pertimbangan dalam melakukan perencanaan dan evaluasi ketahanan pangan. Salah satu metode untuk memperoleh gambaran situasi pangan untuk dikonsumsi penduduk disajikan dalam suatu neraca atau tabel yang dikenal dengan nama Neraca Bahan Makanan. Pelayanan Ketersediaan Pangan ini dilaksanakan dalam bentuk kegiatan Workshop Analisa Ketersediaan Pangan, Penyusunan Neraca Bahan Makanan (NBM) dan Ekspose Neraca Bahan Makanan Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2013 (ATAP) dan 2015 (ASEM). 7.
Program Peningkatan Penganekaragaman Konsumsi Pangan dan Keamanan Pangan segar. Belanja Peningkatan Penganekaragaman Konsumsi Pangan dan Keamanan Pangan Segar sampai 31 Desember 2015 terealisasi sebesar Rp. 3.528.631.327,- (88,29%) dari anggaran sebesar Rp. 3.996.645.000,yang terdiri dari : 7.1. Operasional Otoritas Kompetensi Keamanan Pangan Daerah (OKKPD) Operasional Otoritas Kompetensi Keamanan Pangan Daerah (OKKP-D) Rp. 200.000.000,- Realisasi fisik sebesar 100% dan realisasi keuangan sebesar Rp. 183.729.960,- (91,86%) dengan sisa pagu anggaran sebesar Rp. 16.270.040,Pelaksanaan kegiatan ini antara lain melakukan penilaian lapangan dalam rangka sertifikasi prima 3 dan Pendaftaran PD pada pelaku usaha wortel dari kota pagar alam dan pelaku usaha penggilingan beras dari Kabupaten Musi Rawas dan OKU.
Badan Ketahanan Pangan Provinsi Sumatera Selatan
12
Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Gubernur Sumatera Selatan
2015
Pengambilan sampel wortel dan beras dan hasil uji di Laboratorium yang terakreditasi di Jakarta dan Bogor. Dari hasil uji, sampel tidak terdeteksi (aman dikonsumsi) sehingga berdasarkan hasil rekomendasi Tim Teknis OKKPD Sumsel ketiga pelaku usaha tersebut layak diberikan sertifikasi Prima 3 pada produk wortel dan pendaftaran PD pada produk berasnya. 7.2. Peningkatan Mutu dan Pengawasan Keamanan Pangan Segar Peningkatan Mutu dan Pengawasan Keamanan Pangan Segar Rp. 230.000.000,- Realisasi fisik sebesar 100% dan realisasi keuangan sebesar Rp. 221.241.680,- (96,19%) dengan sisa pagu anggaran sebesar Rp. 8.758.320,Pelaksanaan kegiatan peningkatan mutu dan pengawasan keamanan pangan segar yang dilaksanakan pada tahun 2015 adalah pengembilan sampel pangan segar sayur dan buah di 16 (enam belas) Kabupaten/Kota di Sumatera Selatan dengan 4 komoditi yang diuji yaitu anggur merah, cabe hijau, nanas, dan kentang. Sampel anggur merah dan cabe hijau di ambil di 8 Kabupaten/kota yaitu PALI, Pagar Alam, OKI, Ogan Ilir, OKU Timur, Lahat, OKU selatan, Muara Enim sedangkan sampel nanas dan kentang di ambil di 8 Kabupaten/kota yaitu Musi Rawas, Lubuk Linggau, OKU, Banyuasin, Muratara, Prabumulih, Musi Banyuasin, dan Empat Lawang. Pengujian sampel di laboratorium untuk melihat apakah ada kandungan residu pestisida dan mikroba pada buah dan sayur tersebut. Hasil yang didapat ternyata cabe hijau dari kab. OKI dan Muara Enim terdeteksi kandungan residu pestisida. Untuk pengujian mikroba bahwa semua komoditi anggur merah, cabe hijau, nanas dan kentang tidak mengandung mikroba atau negatif. 7.3. Percepatan Penganekaragaman Konsumsi Pangan Percepatan Penganekaragaman Konsumsi Pangan Rp. 382.145.000,Realisasi fisik sebesar 100% dan realisasi keuangan sebesar Rp. 329.381.710,- (86,19%) dengan sisa pagu anggaran sebesar Rp. 52.763.290,-. Dalam upaya mendukung pemanfaatan pekarangan dengan konsep Kawasan Rumah Pangan Lestari (KRPL) Badan Ketahanan Pangan memberikan bantuan bahan dan benih tanaman pekarangan di 4 (empat) Badan Ketahanan Pangan Provinsi Sumatera Selatan
13
Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Gubernur Sumatera Selatan
2015
kab/kota yaitu : OKU, OKU Timur, Banyuasin, Prabumulih kepada 4 (empat) kelompok wanita/dasa wisma masing-masing berupa benih cabe rawit/cabe merah, terong ungu, kangkung, bayam, rampai (cung kediro)/tomat, kacang panjang, sawi manis, seledri, pepaya calina, jagung manis, pupuk NPK Mutiara, polybag, bibit ikan lele, pakan ikan lele, dan sprayer. Selain itu dilaksanakan juga pembelajaran diversifikasi konsumsi pangan di provinsi Jawa Barat pada bulan April 2015. Kegiatan ini diikuti oleh pelaku usaha pangan lokal di 15 Kabupaten/Kota se Sumatera Selatan dan staf Bidang konsumsi dan keamanan pangan BKP Provinsi Sumatera Selatan sebanyak 20 orang. Kegiatan ini dilaksanakan dalam rangka meningkatkan pengetahuan, keterampilan dan kreativitas pelaku usaha pangan lokal di 15 Kabupaten/kota se Sumatera Selatan dalam mengelola usahanya agar dapat bersaing di pasaran serta sarana bertukar informasi dan pengalaman sesama pelaku usaha sehingga dapat dimanfaatkan dan dipraktekkan di wilayah masing-masing. Promosi Gerakan Percepatan Penganekaragaman Konsumsi Pangan (P2KP) melalui pembuatan dan pemasangan baliho P2KP yang dicetak berukuran 8 x 4 m sebanyak 1 unit di halaman Kantor Badan Ketahanan Pangan Provinsi Sumatera Selatan. Melalui pesan baliho ini diharapkan masyarakat memahami dan menyadari tentang pentingnya mengkonsumsi makanan yang beragam, bergizi, seimbang dan aman dengan memanfaatkan pangan lokal, terutama untuk peningkatan sumber daya manusia yang berkualitas agar bisa hidup sehat, cerdas, aktif dan produktif. 7.4. Promosi Produk Pangan Olahan dan Lomba Cipta Menu Makanan Promosi Produk Pangan Olahan dan Lomba Cipta Menu Rp. 670.000.000,- Realisasi fisik sebesar 100% dan realisasi keuangan sebesar Rp. 625.235.177,- (93,32%) dengan sisa pagu anggaran sebesar Rp. 44.764.823,-. Dalam rangka pengembangan keanekaragaman pangan dilakukan lomba cipta menu Beragam, Bergizi, Berimbang dan Aman tingkat Provinsi di Palembang dengan peserta seluruh tim penggerak PKK dari 15 (lima belas) Kabupaten/Kota, tersedianya kreasi resep baru masakan khas Sumatera Selatan melalui lomba Cipta Menu Makanan Beragam, Bergizi, Seimbang dan Aman. Selain itu juga dilaksanakan pameran produk pangan olahan sebanyak 4 (empat) kali yaitu Pameran Agro and Food di JCC Badan Ketahanan Pangan Provinsi Sumatera Selatan
14
Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Gubernur Sumatera Selatan
2015
Senayan Jakarta, Pameran South Sumatera di Palembang, Pameran Pangan Nusantara di Jogja Expo Center Jogjakarta, Pameran Batam Agro Bussiness Matching Expo di Batam. Hasil Yang diharapkan adalah dikenalnya produk pangan lokal dan pangan olahan khas Sumatera Selatan. 7.5. Pelaksanaan Peringatan Hari Pangan Sedunia Tingkat Nasional Pelaksanaan Peringatan Hari Pangan Sedunia Tingkat Nasional Rp. 2.514.500.000,- Realisasi fisik sebesar 100% dan realisasi keuangan sebesar Rp. 2.169.042.800,- (86,26%) dengan sisa pagu anggaran sebesar Rp. 345.457.200,-. Pelaksanaan Hari Pangan Sedunia (HPS) Tingkat Nasional Tahun 2015 dilaksanakan pada tanggal 17-20 Oktober 2015 di Jakabaring Sort City Palembang. Tujuan dari peringatan HPS tersebut adalah untuk meningkatkan kesadaran dan perhatian masyarakat akan pentingnya penanganan masalah pangan baik ditingkat global, regional maupun nasional. Penyelenggaraan peringatan Hari Pangan Sedunia (HPS) merupakan konsekuensi keikutsertaan Indonesia sebagai anggota FAO. Manfaat dari kegiatan ini antara lain : (1) sebagai wahana mempromosikan seluruh potensi bidang pertanian, kehutanan, kelautan, dan perikanan, (2) memberikan wawasan dan motivasi ke seluruh pelaku agribisnis dan agroindustri untuk mewujudkan ketahanan pangan dengan kepedulian yang tinggi terhadap lingkungan, (3) masyarakat dapat mengethui peran pemerintah, swasta, perguruan tinggi dalam mewujudkan ketahanan pangan nasional, serta (4) menumbuhkan kesadaran seluruh lapisan masyarakat terhadap potensi sumber daya alam serta tantangan dalam mewujudkan ketahanan pangan. 8. Program Peningkatan Sumber Daya Manusia dan Teknologi Pangan Belanja Peningkatan Sumber Daya Manusia dan Teknologi Pangan sampai 31 Desember 2015 terealisasi sebesar Rp. 412.362.780,- (93,59%) dari anggaran sebesar Rp. 440.600.000,- yang terdiri dari : 8.1. Kajian Dampak KRPL Terhadap Ketahanan Pangan Masyarakat Kajian Dampak KRPL Terhadap Ketahanan Pangan Masyarakat Rp. 120.600.000,- Realisasi fisik sebesar 100% dan realisasi keuangan sebesar Rp. 111.137.340,- (92,15%) dengan sisa pagu anggaran sebesar Rp. 9.462.660,Badan Ketahanan Pangan Provinsi Sumatera Selatan
15
Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Gubernur Sumatera Selatan
2015
Tujuan kegiatan ini adalah mengevaluasi dampak pelaksanaan Kegiatan Kawasan Rumah Pangan Lestari (KRPL) terhadap ketahanan masyarakat di provinsi sumatera selatan. Dari hasil kajian menunjukkan bahwa kegiatan KRPL dari tahun 2012 hingga tahun 2015 telah memberikan dampak positif terhadap ketahanan pangan di tingkat rumah tangga yang ditinjau dari aspek ketersediaan pangan, distribusi dan konsumsi namun belum mencapai tujuan pelaksanaan program secara menyeluruh. Dampak pelaksanaan kegiatan KRPL pada aspek ketersediaan pangan, mayoritas hasil produksi dari lahan perkarangan hanya dimanfaatkan untuk konsumsi keluarga belum dalam tahap untuk di jual, pada aspek konsumsi dampaknya belum begitu terlihat dalam membantu masyarakat mengkonsumsi pangan yang beragam, bergizi, berimbang karena tidak terlihat perubahan pola konsumsi pangan. Perbaikan program KRPL dengan tahapan yang benar, pemberdayaan kelompok, dan kerjasama dengan kelembagaan yang telah ada merupakan dasar pengembangan program ke depan. Pola pelaksanaan program KRPL harus bersifat multiyears dan dilakukan melalui proses sosialisasi, implementasi yang matang serta pendampingan yang komprehensif mengingat pencapaian tujuan program ini tidak dapat dilakukan dengan satu kali pelaksanaan. 8.2. Penghargaan Adhikarya Pangan Nusantara Penghargaan Adhikarya Pangan Nusantara Rp. 250.000.000,Realisasi fisik sebesar 100% dan realisasi keuangan sebesar Rp. 231.886.040,- (92,75%) dengan sisa pagu anggaran sebesar Rp. 18.113.960,-. Penghargaan Adhikarya Pangan Nusantara merupakan wujud apreasi terhadap keberhasilan di bidang pembangunan ketahanan pangan dan untuk memberikan motivasi telah diberikan penghargaan ketahanan pangan pada Tahun 2015 berupa Penghargaan Adhikarya Pangan Nusantara Tingkat Provinsi Sumatera Selatan sebagai berikut : a.
Kategori Pelopor Ketahanan Pangan Sugito, SP, Penyuluh Pertanian Kota Palembang
b.
Kategori Pemangku Ketahanan Pangan Edi Herman, Kepala Dusun 2 Desa Ulak Paceh Kabupaten Musi Banyuasin.
Badan Ketahanan Pangan Provinsi Sumatera Selatan
16
Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Gubernur Sumatera Selatan
c.
2015
Kategori Pelaku Pembangunan Ketahanan Pangan Sub Kategori Produksi : 1. Suwarno, Ketua Kelompok Talenta Sejahtera Desa Muara Burnai Kecamatan Lempuing Jaya Kabupaten Ogan Komering Ilir (Peringkat I) 2. Yayuk, Ketua Kelompok Wanita Tani Dhara Karsa Desa Manaresmi Kcamatan Muara Beliti Kabupaten Musi Rawas (Peringkat II) Sub Kategori Pemberdayaan Masyarakat 1. Hartanto, Ketua Kelompok Lumbung Pangan Harapan Jaya Desa Sumber Rejo Kecamatan Megang Sakti Kabupaten Musi Rawas (Peringkat I). 2. Emiliawati, Ketua Kelompok Mandiri Pangan Cempaka Indah Desa Jagolano Kecamatan rantau Panjang Kabuaten Ogan Ilir (Peringkat II) 3. Sukarti, Ketua Kelompok Tegal Serasan Desa Tegal Rejo Kecamatan Lawang Kidul Kabupaten Muara Enim (Peringkat III) Sub Kategori Industri Pangan Olahan/Perakitan Teknologi Pangan 1. Mulyono, Ketua Kelompok Tani Karya Bersama Kelurahan Margo Rejo Kecamatan Lubuk Linggau Utara Kota Lubuk Linggau (Peringkat I). 2. Weni, Ketua Kelompok Putra Abadi Desa Suka Cinta Kecamatan Dempo Selaan Kota Pagar Alam (Peringkat II).
d.
Kategori Pelayanan Ketahanan Pangan Sub Kategori Pengamat Hama 1. Herlan, SP, Pengamat Hama Kabupaten Muara Enim Sub Kategori Penyuluh 1. Farida, SP, Penyuluh Kecamatan Rantau Panjang Kabupaten Ogan Ilir
e.
Kategori Pembina Ketahanan Pangan Tuwon, Kepala Desa Ganesha Mukti Kecamatan Muara Sugihan Kabupaten Banyuasin.
Badan Ketahanan Pangan Provinsi Sumatera Selatan
17
Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Gubernur Sumatera Selatan
2015
8.3. Kajian Pengolahan Pangan Lokal Sumber Karbohidrat Non Beras Kajian Pengolahan Pangan Lokal Sumber Karbohidrat Non Beras Rp. 70.000.000,- Realisasi fisik sebesar 100% dan realisasi keuangan sebesar Rp. 69.339.400,- (99,06%) dengan sisa pagu anggaran sebesar Rp. 660.600,-. Kajian Pengolahan Pangan Lokal Sumber Karbohidrat Non Beras dilaksanakan dengan bekerjasama dengan Lembaga Penelitian Universitas Sriwijaya. Kegiatan ini bertujuan untuk mengetahui penyebab kerusakan tepung pisang dan manfaat dari produk tepung pisang di Sumatera Selatan. Hasil penelitian menunjukkan jenis pisang, ukuran mesh dan suhu pengeringan merupakan faktor penentu kerusakan tepung pisang. Hasil yang diharapkan dari kajian pengolahan pangan lokasl sumber karbohidrat non beras ini antara lain : 1. Berkembangnya sumber karbohidrat non beras berasal dari produk tepung pisang di Sumatera Selatan 2. Dimanfaatkannya produk tepung pisang oleh masyarakat 3. Berkurangnya konsumsi karbohidrat berasal dari beras 4. Bertambahnya pendapatan masyarakat. 9. Program Dukungan Manajemen dan Teknis Lainnya Belanja Dukungan Manajemen dan Teknis Lainnya sampai dengan 31 Desember 2015 terealisasi sebesar Rp. 1.011.485.694,- (89,53%) dari anggaran sebesar Rp. 1.129.808.000,- yang terdiri dari : 9.1. Koordinasi Perencanaan Pembangunan Ketahanan Pangan Kegiatan Koordinasi Perencanaan Pembangunan Ketahanan Pangan dengan pagu sebesar Rp. 751.558.000,- Realisasi fisik sebesar 100% dan realisasi keuangan sebesar Rp. 708.392.230,(94,26%) dengan sisa pagu anggaran sebesar Rp. 43.165.770,-. Kegiatan Koordinasi Perencanaan Pembangunan Ketahanan Pangan terdiri beberapa sub kegiatan : (1) Rapat Koordinasi Teknis Ketahanan Pangan Tahun 2016; (2) Pembinaan Pelaksanaan Kegiatan Ketahanan Pangan Tahun 2015 dan Tahun 2014; (3) Monitoring dan Evaluasi Kegatan Ketahanan Pangan Tahun 2015; (4) Pembinaan Perencanaan Ketahanan Pangan Tahun 2016; (5) Rapat Evaluasi Kegiatan Ketahanan Pangan Tahun 2015. Badan Ketahanan Pangan Provinsi Sumatera Selatan
18
Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Gubernur Sumatera Selatan
2015
Rapat Koordinasi Teknis Ketahanan Pangan Tahun 2015 dalam rangka memperoleh data/informasi perencanaan program/kegiatan ketahanan pangan tahun 2015 serta mensinkronkan kegiatan ketahanan pangan Tahun 2015 antara Provinsi dan Kabupaten/Kota se Sumatera Selatan berdasarkan plafon anggaran yang disediakan. Peserta pertemuan adalah 2 (dua) orang pejabat dari masing-masing Badan/Dinas/Instansi yang menangani Ketahanan Pangan dan 1 (satu) orang pejabat Bappeda Kabupaten/kota dari 15 (lima belas) Kabupaten/Kota se Sumatera Selatan dan peserta dari Badan Ketahanan Pangan Provinsi Sumatera Selatan dengan jumlah keseluruhan peserta sebanyak 50 (lima puluh) orang. Narasumber nya terdiri dari : Kepala Badan Ketahanan Pangan Provinsi Sumatera Selatan, Ketua Pokja Ahli Dewan Ketahanan pangan dan Kepala Bappeda Provinsi Sumatera Selatan. Pembinaan Pelaksanaan Kegiatan Ketahanan Pangan Tahun 2015 dan Tahun 2014; Monitoring dan Evaluasi Kegatan Ketahanan Pangan Tahun 2015; Pembinaan Perencanaan Ketahanan Pangan Tahun 2016 dilakukan di 15 Kabupaten/Kota di Sumatera Selatan. Rapat Evaluasi Kegiatan Ketahanan Pangan Tahun 2015 bertujuan untuk mengevaluasi program, kegiatan dan anggaran ketahanan pangan tahun 2015 dan antisipasi permasalahan kegiatan ketahanan pangan tahun 2016; juga untuk mengetahui permasalahanpermasalahan yang menghambat pelaksanaan kegiatan sehingga dapat diantisipasi untuk pelaksanaan tahun berikutnya. Peserta Rapat Evaluasi adalah 2 (dua) orang pejabat dari masing-masing Badan/Dinas/Instansi yang menangani Ketahanan Pangan 15 (lima belas) Kabupaten/Kota se Sumatera Selatan dan peserta dari Badan Ketahanan Pangan Provinsi Sumatera Selatan dengan jumlah keseluruhan peserta sebanyak 45 (empat lima) orang. Narasumber nya terdiri dari : Badan Ketahanan Pangan Kementrian Pertanian, Kepala Badan Ketahanan Pangan Provinsi Sumsel, Sekretaris dan Kepala Bidang BKP Provinsi Sumatera Selatan. 9.2. Operasional Dewan Ketahanan Pangan Operasional Dewan Ketahanan Pangan Rp. 245.000.000,- Realisasi fisik sebesar 100% dan realisasi keuangan sebesar Rp. 181.123.899,(73,93%) dengan sisa pagu anggaran sebesar Rp. 63.876.101,-. Dari kegiatan ini dihasilkan beberapa bahan dan rumusan kebijakan dewan ketahanan pangan baik di tingkat Nasional, regional dan provinsi, untuk tingkat wilayah (provinsi) dihasilka rumusan kebijakan berupa kesepakatan Dewan Ketahanan Pangan se Provinsi Sumatera Selatan. Badan Ketahanan Pangan Provinsi Sumatera Selatan
19
Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Gubernur Sumatera Selatan
2015
Dari rangkaian kegiatan-kegiatan Dewan Ketahanan Pangan diatas dapat diambil manfaatnya berupa kesamaan presepsi dan terkoordinasinya kegiatan-kegiatan pembangunan ketahanan pangandan dihasilkannya rumusan kebijakan ketahanan pagan tingkat provinsi yang menjadi acuan dalam pembangunan dan pelaksanaan kegiatan ketahanan pangan di Sumatera Selatan Tahun 2015 telah dilaksanakan fasilitasi kegiatan Dewan Ketahanan Pangan Provinsi Sumatera Selatan selama tahun 2015 meliputi : (1) Rapat Pokja Tenaga Teknis Dewan Ketahanan Pangan di Palembang, (2) Rapat Pleno Dewan Ketahanan Pangan Provinsi Sumatera Selatan di Palembang, (3) Menghadiri Sidang Regional Dewan Ketahanan Pangan di Bogor, (4) Koordinasi/pembinaan dan menghadiri rapat DKP Kabupaten/kota se Sumatera Selatan. Rapat Pokja Tenaga Teknis Dewan Ketahanan Pangan di Palembang. Materi yang disampaikan oleh Kepada Badan Ketahanan pangan selaku sekretaris Dewan Ketahanan Pangan Provinsi Sumatera Selatan yaitu sistem ketahanan pangan melibatkan berbagai sektor pertanian sehingga harus ditangani secara terpadu oleh berbgai instansi. Rapat ini menghasilkan beberapa rumusan yaitu : (1) aspek ketersediaan berfungsi menjamin pasokan komponen bahan pangan untuk mencukupi kebutuhan penduduk dari segi jumlah, mutu, keragaman dan kemanannya sangat dipengaruhi oleh produksi, pasokan dan pengelolaan cadangan pangan;(2) Aspek distribusi pangan dimaksudkan untuk menjamin agar seluruh rumah tangga dapat memperoleh pangan dalam jumlah dan mutu yang cukup sepanjang waktu melalui pengembangan sistem distribusi yang efektif dan efisien; (3) Aspek konsumsi pangan berfungsi menggerakkan agar pemanfaatan pangan dapat emmenuhi kaedah mutu, keragaman, kandungan gizi, keamanan dan mutu kehalalan. Rapat Pleno Dewan Ketahanan Pangan Provinsi Sumatera Selatan tahun 2015 dilaksanakan pada tanggal 3 Desember 2015 bertempat di Aula Badan Ketahanan Pangan Provinsi Sumtera Selatan. Rapat ini dihadiri oleh 75 peserta terdiri dari : anggota Dewan Ketahanan Pangan se Sumatera Selatan, pokja ahli Dewan Ketahanan Pangan, dan pokja teknis Dewan Ketahanan Pangan. Rapat ini bertujuan untuk merumuskan arah kebijakan Program Ketahanan Pangan di Sumatera Selatan tahun 2016 yang disebabkan dampak dari kekeringan/kemarau panjang dan elnino tahun 2015. Rapat ini menghasilkan rumusan kesepakatan antisipasi dampak kekeringan/kemarau/elnino terhadap ketahanan pangan yaitu : 1. Rekomendasi kebijakan umum yaitu : pengendalian laju petumbuhan penduduk, pengendalian alih fungsi lahan pertanian, perbaikan saluran irigasi, peningkatan luas dan produktivitas Badan Ketahanan Pangan Provinsi Sumatera Selatan
20
Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Gubernur Sumatera Selatan
2015
tanaman pangan, pemanfaatan pangan lokal, diversifikasi pangan untuk menurunkan ketergantungan terhadapberas. 2. Perencanaan Pembangunan Pangan yaitu : pembuatan peta detail pertanian tanaman pangan, mempelajari pola pangan masyarakat untuk merencanakan pasokan pangan, riset untuk mendapatkan pangan lokal seperti beras, membangun industri pangan berbasis sumberdaya lokal, kampanye diversifikasi pangan. 3. Peningkatan Produktivitas yaitu : penelitian varietas baru dan teknologi produksi, perluasan lahan/percetakan sawah baru, mencegah alih fungsi lahan pertanian, Perbaikan bendungan/saluran irigasi. 4. Diversifikasi Produksi Pangan yaitu : peningkatan pangan berbasis sumberdaya lokal, pengolahan pangan lokal agar menjadi pangan yang bergizi dan modern yang lebih baik dari beras, modernisasi pangan lokal. 5. Diersifikasi Konsumsi Pangan yaitu : golongan berpenghasilan tinggi (menaikkan konsumsi daging, telur, ikan, buah dan sayur), golongan menengah (mengganti beras dengan sumber karbohidrat lain berbasis sumberdaya lokal yang sudah diolah secara modern), pengurangan konsumsi beras seyogyanya tidak disarankan pada kelompok masyarakat miskin karena akan kesulitan untuk mendapatkan sumber kalori semurah beras. 9.3. Pengembangan Sistem Informasi Ketahanan Pangan Kegiatan Pengembangan Sistem Informasi Ketahanan Pangan dengan pagu sebesar Rp. 133.250.000,- Realisasi fisik sebesar 100% dan realisasi keuangan sebesar Rp. 121.969.565,- (91,53%) dengan sisa pagu anggaran sebesar Rp. 11.280.435,-. Kegiatan Pengembangan Sistem Informasi Ketahanan Pangan Tahun 2015 terdiri dari beberapa sub kegiatan antara lain : (1) Workshop Database Ketahanan Pangan Provinsi Sumatera Selatan; (2) Sosialisasi dan Pembinaan Database Ketahanan Pangan di 17 Kabupaten/Kota. Workshop database Ketahanan Pangan bertujuan untuk mensinergikan gerak langkah dan persepsi dalam menyelaraskan kegiatan pengelolaan database dan perstatistikan serta informasi ketahanan pangan, sehingga dapat dihasilkan perumusan analisis kebijakan ketahanan pangan yang lebih baik serta meningkatkan kemampuan tenaga pengelola informasi 15 kabupaten/kota dan tenaga pengelola informasi BKP Provinsi Sumatera Selatan dalam menggunakan aplikasi Sistem Informasi Ketahanan Pangan (SIKAP) Provinsi Sumatera Selatan untuk mengelola Badan Ketahanan Pangan Provinsi Sumatera Selatan
21
Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Gubernur Sumatera Selatan
2015
database ketahanan pangan provinsi sumatera selatan. Hal tersebut ditujukan untuk meningkatkan kualitas dan mutu database ketahanan pangan provinsi sumatera selatan. Peserta workshop berjumlah 45 orang dengan rincian 34 (tiga puluh empat) tenaga pengelola database dari masing-masing Badan/Dinas/Instansi yang menangani Ketahanan Pangan di 15 Kabupaten/kota dan staf dari Badan Ketahanan Pangan Prov. Sumsel. Narasumber terdiri dari : Kepala Badan Ketahanan Pangan Provinsi Sumatera Selatan, Kepala Subbag Data dan Informasi BKP Kementerian Pertanian, Pusat Data dan Informasi Setjen Kementerian Pertanian. 2.
Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Kegiatan yang dilaksanakan dengan sumber dana APBN Dekonsentrasi serta realisasi anggaran sampai dengan 31 Desember 2015 sebagai berikut : Tabel 5.
No. 1
1.1 1.2 1.3
1.4
Jumlah Anggaran dan Realisasi Keuangan APBN Dekonsentrasi Provinsi Sumatera Selatan Tahun Anggaran 2015.
Program/Kegiatan Peningkatan Diversifikasi Ketahanan Pangan Masyarakat
Anggaran (Rp)
%
dan
Pengembangan Sistem Distribusi dan Stabilitas Harga Pangan Pengembangan Ketersediaan dan Penanganan Rawan Pangan Pengembangan Penganekaragaman Konsumsi Pangan dan Peningkatan Keamanan Pangan Segar Dukungan Manajemen dan Teknis Lainnya JUMLAH
Realisasi (Rp)
5.440.192.000,-
4.810.636.120,- 88,43
1.874.363.000,-
1.533.209.848,- 81,80
2.995.226.000,-
2.681.927.197,- 89,54
1.176.037.000-
1.100.532.151,- 93,58
11.485.818.000,- 10.126.305.316,- 88,16
Realisasi Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) Dekonsentrasi sampai dengan 31 Desember 2015 mencapai Rp. 10.126.305.316,- (88,16%).
Badan Ketahanan Pangan Provinsi Sumatera Selatan
22
Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Gubernur Sumatera Selatan
2015
Capaian Hasil, Sasaran dan kegiatan yang dilaksanakan dengan sumber dana APBN Dekonsentrasi adalah : 2.1
Pengembangan Sistem Distribusi dan Stabilitas Harga Pangan Pengembangan Sistem Distribusi dan Stabilitas Harga Pangan Rp. 5.440.192.000,- Realisasi fisik sebesar 100% dan realisasi keuangan sebesar Rp. 4.810.636.120,- (88,43%) dengan sisa pagu anggaran sebesar Rp. 629.555.850,-. 2.1.1.
Jumlah Gabungan Kelompok Tani yang Diberdayakan Kegiatan ini bertujuan untuk penguatan modal usaha Gabungan Kelompok Tani (Gapoktan) di Sumatera Selatan tahun 2015 berupa penyaluran dana bantuan sosial P-LDPM sebagai modal bagi Gapoktan Tahap Penumbuhan. Ada 12 gapoktan di 8 kabupaten menerima dana bansos ini yaitu kab. MURA, OKU Timur, MUBA, Banyuasin, Lahat, OKI, OKU, dan Muara Enim masing-masing gapoktan menerima Rp. 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah). Sedangkan untuk Gapoktan Tahap Kemandirian (Penumbuhan Tahun 2013) sebanyak 5 Gapoktan tidak lagi menerina dana bansos P-LDPM tapi masih dilakukan pembinaan yaitu di kabupaten MURA 1 gapoktan, OKU Timur 1 gapoktan, MUBA 1 gapoktan, Banyuasin 1 gapoktan, Lahat 1 gapoktan. Diharapkan dengan penyaluran dana bansos ini berkembangnya kemampuan ekonomi bagi 5 gapoktan di Sumatera Selatan dalam rangka penguatan modal usaha distribusi (jual/beli) gabah/beras.
2.1.2.
Jumlah Lumbung Pangan yg diberdayakan Pelaksanaan kegiatan ini adalah penyaluran dana Bansos DAK Lumbung Pangan Tahap Kemandirian bagi 98 kelompok lumbung pangan di 10 kabupaten Muara Enim, Lahat, OKI, Banyuasin, OKU Timur, OKU Selatan, Ogan Ilir, Empat Lawang, Lubuk Linggau, Musi Rawas. Dana Bansos diberikan kepada kelompok lumbung pangan dengan mekanisme dicairkan/disalurkan kepada kelompok dengan cara transfer langsung ke rekening kelompok masing-masing sebesar Rp. 20.000.000,- untuk pengadaan cadangan pangan (gabah) dan penguatan modal usaha.
Badan Ketahanan Pangan Provinsi Sumatera Selatan
23
Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Gubernur Sumatera Selatan
2.1.3.
2015
Laporan Kondisi Harga Pangan Pokok Kegiatan ini bertujuan untuk mengetahui volume, waktu dan pola distribusi bahan pangan dari satu daerah ke daerah lainnya dan sebaliknya serta melakukan pemantauan, pengumpulan dan pengelolahan data harga pangan baik data sekunder maupun primer di tingkat konsumen sehingga tersedianya kompilasi data dan informasi harga pangan strategis tahun 2015. Data diambil langsung ke lapangan (pasar) dengan menggunakan tabel pertanyaan ke pedagang pasar atau pembeli dan dengan mengambil data sekunder ke instansi terkait seperti Disperindang, KKP/BKP kab/kota dan BPS.
2.1.4.
Laporan Pengembanga Model Distribusi dan Cadangan Pangan Manfaat yang didapat dari kegiatan ini adalah tersedianya pangan pokok (beras, bawang, dan cabe merah) bagi masyarakat/konsumen, dengan mutu yang baik dan harga terjangkau karena adanya proses distribusi pangan yang lancar dan terkendali.
2.2. Pengembangan Ketersediaan dan Penanganan Rawan Pangan Pengembangan Ketersediaan dan Penanganan Rawan Pangan Rp. 1.874.363.000,- Realisasi fisik sebesar 100% dan realisasi keuangan sebesar Rp. 1.533.209.848,- (81,80%) dengan sisa pagu anggaran sebesar Rp. 341.153.152,2.2.1.
Jumlah Desa Mandiri Pangan yang diberdayakan Pelaksanaan kegiatan ini untuk mengetahui perkembangan dan permasalahan pelaksanaan Kegiatan desa mandiri pangan tahun 2011 dan 2012 di 18 desa pada 12 kabupaten/kota yaitu OKU, Muara Enim, Lahat, OKI, Banyuasin, OKU Timur, OKU Selatan, Ogan Ilir, Empat Lawang, Pagar Alam, Lubuk Linggau dan Prabumulih. Berdasarkan hasil Dengan adanya Program Aksi Desa Mandiri Pangan terjadi perubahan di lokasi sasaran desa mandiri pangan seperti terjadinya pembangunan sarana dan prasarana pedesaan yaitu pembangunan dan perbaikan jalan desa, pembangunan lumbung pangan desa, pembangunan irigasi, adanya titipan cadangan pangan, bantuan ternak itik, bantuan bibit sirsak madu, bantuan alat pembuatan pupuk organik, bantuan kebun rakyat. Serta belum optimalnya peranan lembaga keuangan desa dan belum berjalannya kelembagaan sosial kelompok.
Badan Ketahanan Pangan Provinsi Sumatera Selatan
24
Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Gubernur Sumatera Selatan
2.2.2.
2015
Lokasi Penanganan Rawan Pangan, SKPG Kegiatan Sistem Kewaspadaan Pangan dan Gizi untuk menyediakan informasi situasi pangan dan gizi di 12 kabupaten/kota Provinsi Sumatera Selatan untuk dapat digunakan dalam kepentingan intervensi pangan dan gizi yang diperlukan, menghasilkan benchmark setiap indikator yang digunakan dalam menentukan situasi pangan dan gizi di suatu daerah. Pelaksanaan kegiatan dilakukan melalui Rapat Koordinasi Tim Pokja SKPG Provinsi membahas data hasil rekapitulasi indikator aspek ketersediaan, aspek pangan, aspek pemanfaatan pangan serta analisis situasi pangan dan gizi dari ketiga aspek tersebut. Dengan telah dilaksanakan Rapat Koordinasi SKPG dalam menganalisis SKPG bagi petugas yang mengelola data SKPG diharapkan dapat memberikan peningkatan dan kemampuan kinerja guna optimalisasi peranan SKPG dalam menunjang program ketahanan pangan; terkumpulnya data dan persamaan presepsi dalam menganalisis SKPG; dan dapat diketahuinya Situasi Pangan dan Gizi.
2.2.3.
Hasil Penyusunan FSVA Kegiatan ini terdiri dari pertemuan peningkatan kapasitas aparat dalam penyusunan FSVA dan pertemuan ekspose Peta Ketahanan dan Kerentanan Pangan. Output pe pertemuan peningkatan kapasitas aparat dalam penyusunan FSVA adalah erlatihnya 22 aparat dari 11 Kabupaten dalam menyusun dan menganalisis Peta Ketahanan dan Kerentanan Pangan (FSVA) diharapkan dapat memberikan peningkatan kemampuan dan kinerja dalam penyusunan peta ketahanan dan kerentanan pangan; pada pertemuan ekspose Peta Ketahanan dan Kerentanan Pangan adalah diperolehnya data/informasi situasi ketahanan dan kerentanan pangan di masingmasing wilayah kabupaten di Sumatera Selatan.
2.2.4.
Jumlah Kawasan Mandiri Pangan yang diberdayakan Kegiatan ini bertujuan untuk memberdayakan masyarakat miskin/rawan pangan menjadi kaum mandiri, mengembangkan cadangan pangan masyarakat kawasan dan meningkatkan potensi pengembangan pangan yang mendukung terwujudkan swasembada pangan dan ketahanan pangan masyarakat. Sasaran dari Kegiatan ini adalah Rumah Tangga Miskin (RTM) Rawan Pangan yang mempunyai potensi pengembangan komoditas unggulan spesifik
Badan Ketahanan Pangan Provinsi Sumatera Selatan
25
Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Gubernur Sumatera Selatan
2015
lokal dan potensi pengembangan titik tumbuh sebagai pusat ekonomi dikawasan. Pelaksanaan Kegiatan Kawasan Mandiri Pangan di Sumatera Selatan yang dibiayai melalui dana APBN Tahun 2015 berjumlah 3 (tiga) kawasan di 3 (tiga) kabupaten yaitu : kecamatan muara sugihan Kabupaten Banyuasin, kecamatan pemulutan selatan Kabupaten Ogan Ilir, Kecamatan Lempuing Kabupaten Ogan Komering Ilir. Hasil dari Kegiatan ini adalah meningkatnya usaha-usaha produktif masyarakat; Meningkatnya perekonomian komunitas (adat) dan peningkatan nilai tambah dari sumber pangan lokal; Meningkatnya cadangan pangan masyarakat; Penguatan diversifikasi aneka bahan pangan yang bersumber dari bahan baku local. 2.2.5.
Laporan Kajian Kerawanan Pangan Pelaksanaan kegiatan ini meliputi : Analisis Kerawanan Pangan dan Kajian Instrumen Kerawanan Pangan. Analisis Kerawanan Pangan dilaksanakan dengan kegiatan Kajian Desa Mandiri Pangan yang bertujuan agar diperoleh data/informasi/gambaran tentang dampak Desa Mandiri Pangan terhadap ketahanan pangan masyarakat di Desa Mandiri Pangan Tahun 2011. Kajian Instrumen Kerawanan Pangan bertujuan untuk memperoleh data/informasi/ gambaran tentang kondisi kerawanan pangan kronis dengan menggunakan indikator SKPG sebagai instrument kerawanan pangan.
2.2.6.
Laporan Kajian Ketersediaan Pangan dan Akses Pangan Kegiatan ini bertujuan untuk melakukan pengumpulan data ketersediaan pangan dan pembinaan aparat kabupaten/kota dalam menyusun dan menganalisis ketersediaan pangan. Jumlah ketersediaan energi untuk di konsumsi tahun 2014 (ATAP) sebesar 5.344 kal/kap/hari, ketersediaan tersebut sudah melebihi Angka Kecukupan Energi (AKE) 2.200 kal/kap/hari. Andil terbesar berasal dari padi-padian dengan kontribusi energi sebesar 2.937 kal/kap/hari; 72,27 gram protein dan 12,67 gram lemak. Tahun 2015 mengalami peningkatan dibanding tahun dimana jumlah ketersediaan energi menjaadi sebesar kal/kap/hari. Dari jumlah tersebut kelompok padi-padian menjadi penyumbang terbesar dengan energi sebesar
Badan Ketahanan Pangan Provinsi Sumatera Selatan
2014 5.469 tetap 3.317 26
Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Gubernur Sumatera Selatan
2015
kal/kap/hari; protein 81,54 gram dan lemak 13,95 gram. Peningkatan ketersediaan ini disebabkan meningkatnya pasokan dari komoditas padi-padian, daging, ikan, serta minuman dan bumbu. 2.2.7.
Pemantauan, Monitoring dan Evaluasi Desa Mandiri Pangan Pelaksanaan kegiatan ini bertujuan untuk meningkatkan keberdayaan masyarakat pedesaan dengan memanfaatkan secara optimal sumberdaya yang dimiliki atau dikuasainya untuk mencapai kemandirian pangan rumah tangga dan masyarakat, untuk mengetahui pelaksanaan, permasalahan dan hambatan dalam pelaksanaan Kegiatan Program Aksi Desa Mandiri Pangan di Sumatera Selatan mulai tahun 2016 sampai dengan 2015. Pelaksanaan kegiatan Program Aksi Mandiri Pangan di Sumatera Selatan yang dibiayai dana APBN sampai tahun 2015 berjumlah 105 desa yang terdiri dari 81 desa regular dan 24 desa replikasi. Kegiatan yang dilaksanakan tahun 2015 di Provinsi Sumatera Selatan merupakan, Pemantauan dan Evaluasi dengan kegiatan antara lain: Monev Desa Mapan tahun 2011 dan 2012, Apresiasi Pendamping Dersa Mapan, Sosialisasi Kawasan Mandiri pangan, Apresiasi desa mandiri pangan dan Workshop akhir desa Mandiri pangan. Sedangkan untuk di tingkat kabupaten Pendamping desa lama 2011 dan 2012 Pemberian honor pendamping dan LKD, Penilaian Dinamika kelompok dan Pengembangan Usaha, Pertemuan pendamping, TPD, kelompok Afinitas dan Lembaga Keuangan Desa sebanyak 2 kali, Pertemuan Tim Pangan Desa sebanyak tiga kali, konsolidasi pendamping dengan coordinator pendamping sebanyak 2 kali, Laporan kegiatan pendamping sebanyak 2 kali dan Pelatihan teknis sebanyak 2 kali. Sedangkan untuk kegiatan Pembinaan, Pemantauan dan Evaluasi terdiri dari: Pertemuan Evaluasi Desa mapan, Pertemuan Persiapan kegiatan, Penyusunan Laporan Akhir dan Evaluasi Dampak Pertemuan Demapan (tim Pokja) Pembinaan, Monitoring dan Evaluasi.
2.3. Pengembangan Penganekaragaman Konsumsi Pangan dan Peningkatan Keamanan Pangan Segar Pengembangan Penganekaragaman Konsumsi Pangan dan Peningkatan Keamanan Pangan Segar Rp. 2.995.226.000,-. Realisasi fisik sebesar 100% dan realisasi keuangan sebesar Rp. 2.681.927.197,- (89,54%) dengan sisa pagu anggaran sebesar Rp. 313.298.803,-. Badan Ketahanan Pangan Provinsi Sumatera Selatan
27
Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Gubernur Sumatera Selatan
2.3.1.
Pendampingan P2KP Konsumsi Pangan)
(Percepatan
2015
Penganekaragaman
Pelaksanaan Gerakan Percepatan Penganekaragaman Konsumsi Pangan (P2KP) berbasis Kawasan Rumah Pangan Lestari (KRPL) yang dilaksanakan melalui bansos untuk optimalisasi pemanfaatan pekarangan yaitu : Kelompok wanita penerima bantuan tahun 2015 sebanyak 96 desa/kelompok yang terdiri dari 66 desa/kelompok baru dan 30 desa/kelompok lama di 12 kabupaten/kota. Sampai dengan bulan Desember 2015 ada 65 kelompok baru (OKU, OKU Selatan, OKU Timur, Muara Enim, Lahat, Pagar Alam, Empat Lawang, Banyuasin, Palembang dan Lubuk Linggau) yang mendapatkan bantuan Rp 15.000.000,-/klp (sedangkan 1 kelompok yang tidak realisasi bansosnya adalah dari kabupaten Lahat); dan 30 kelompok lama (OKU, Muara Enim, OI, Lubuk Linggau, Palembang dan Prabumulih) yang mendapatkan bantuan sebesar Rp. 3.000.000,-/klp sudah proses pencairan. Kegiatan pemberian bantuan bahan dan benih tanaman pekarangan kepada kelompok wanita tani/ kelompok dasawisma dimaksudkan untuk memberikan pengetahuan dan meningkatkan kesadaran kelompok dasawisma/kelompok wanita tani tentang pentingnya pemanfaatan pekarangan, terutama untuk penyediaan pangan dan untuk memenuhi gizi keluarga guna mendukung Gerakan Percepatan Penganekaragaman Konsumsi Pangan (P2KP). 2.3.2.
Pemantauan, Monitoring, Evaluasi dan Perumusan Kebijakan P2KP Manfaat kegiatan ini adalah terlaksananya (1) Workshop P2KP (2) Evaluasi P2KP dan (3) Monitoring dan Evaluasi di Kabupaten/Kota penerima bantuan pemanfaatan pekarangan dengan konsep Kawasan Rumah Pangan Lestari (KRPL). Tujuan Workshop P2KP tahun 2015 adalah meningkatkan pengetahuan aparat yang menangani P2KP kabupaten/kota, kelompok penerima manfaat P2KP pada desa baru tentang langkahlangkah pelaksanaan gerakan P2KP di lapangan. Workshop P2KP Tahun 2015 dihadiri oleh aparat yang menangani P2KP serta kelompok penerima manfaat P2KP, pada 15 kabupaten/kota Provinsi Sumsel dengan jumlah peserta sebanyak 30 orang. Kegiatan Evaluasi P2KP ini bertujuan untuk mengetahui perkembangan pelaksanaan kegiatan P2KP, permasalahan yang
Badan Ketahanan Pangan Provinsi Sumatera Selatan
28
Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Gubernur Sumatera Selatan
2015
dihadapi dalam pelaksanaan kegiatan P2KP dan untuk mengetahui tingkat keberhasilan kegiatan P2KP di Provinsi Sumsel. Pertemuan Evaluasi P2KP dihadiri oleh aparat yang menangani P2KP serta pendamping desa penerima manfaat P2KP, pada 15 kabupaten/kota Provinsi Sumsel dengan jumlah peserta 30 orang. 2.3.3.
Laporan Promosi Percepatan Penganekaragaman Konsumsi Pangan (P2KP) Keluaran dari kegiatan ini adalah tersebarluasnya informasi tentang P2KP melalui Gelar Pangan Nusantara dan Sosialisasi Program Beragam, Bergizi, Seimbang dan Aman. Hasil yang diharapkan dari kegiatan ini adalah dikenalnya produk pangan lokal dan pangan olahan khas Sumsel dan memasyarakatnya program mengkonsumsi makanan beragam, bergizi seimbang dan aman. Sosialisasi program beragam, bergizi, seimbang dan aman dilakukan melalui kampanye dan penyuluhan-penyuluhan kepada masyarakat. Agar kampanye dan penyuluh-penyuluh tersebut tersebar luas kepada masyarakat digunakan alat bantu atau alat peraga yang menggambarkan tentang program P2KP. Kegiatan yang dilaksanakan yaitu dengan pembuatan kipas, gantungan kunci dan tempelan magnet untuk lemari es. Alat peraga tersebut disebarluaskan untuk masyarakat baik melalui pameran tingkat regional maupun nasional atau event lainnya yang melibatkan aparat ketahanan pangan maupun masyarakat. Selain itu juga disebarluaskan kepada penyuluh lapangan, kelompok tani/wanita tani/ dasawisma terutama dilokasi desa P2KP, anak SD/MI dan dinas/instansi terkait. Melalui penyebarluasan informasi ini, diharapkan lambat laun akan menimbulkan penyadaran sikap dan perilaku masyarakat untuk mengkonsumsi aneka ragam pangan yang bergizi dan dalam jumlah yang seimbang antar kelompok pangan sehingga tercipta pola hidup yang sehat, aktif dan produktif.
2.3.4.
Situasi Konsumsi Pangan Penduduk Pelaksanaan Kegiatan Situasi Konsumsi Pangan Penduduk ini melakukan analisis kebutuhan pangan dan penyusunan Pola Pangan Harapan (PPH) dengan menggunakan Pola Pangan Harapan untuk mendapatkan gambaran kualitas konsumsi pangan dan keragaman konsumsi pangan penduduk Sumatera Selatan melalui pengumpulan data yang diperoleh dari Sensus Umum Sosial Ekonomi Nasional
Badan Ketahanan Pangan Provinsi Sumatera Selatan
29
Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Gubernur Sumatera Selatan
2015
(Susenas) Sumatera Selatan Tahun 2014 yang dilaksanakan oleh Badan Pusat Statistik (BPS) Sumatera Selatan. Dari hasil analisis Kualitas konsumsi pangan penduduk Sumsel pada tahun 2014 Keragaman konsumsi pangan penduduk Sumsel pada tahun 2014 belum beragam, hal ini ditunjukan dari skor PPH Sumsel baru mencapai 83,7 masih dibawa skor PPH ideal 100. Skor PPH menunjukan bahwa: beberapa kelompok bahan pangan masih berada dibawah konsumsi harapan seperti kelompok umbi-umbian, pangan hewani, buah/biji berminyak, kacang-kacangan, sayur dan buah. Sedangkan untuk kelompok bahan makanan yang telah melebihi kecukupannya yaitu kelompok padi-padian, gula minyak dan lemak. Hasil dari analisis diatas dapat dinyatakan bahwa terdapat masalah konsumsi pangan terutama dari aspek keragamannya dimana masyarakat Sumsel kurang mengkonsumsi Umbi-umbian, Pangan Hewani, Buah/Biji berminyak, Kacang-kacangan, Buah/Biji Berminyak, Sayur dan buah. Secara rinci konsumsi energi dan skor PPH berdasarkan kelompok pangan dapat dilihat pada Tabel berikut. Tabel 6.
Konsumsi Energi dan Skor Pola Pangan Harapan Tahun 2014 dibandingkan Skor Pola Pangan Harapan (PPH) Ideal Tahun 2020.
No.
Kelompok Pangan
1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9.
Padi-padian Umbi-umbian Pangan Hewani Minyak dan Lemak Buah/biji berminyak Kacang-kacangan Gula Sayur dan Buah Lain-lain Jumlah
Konsumsi Energi 1.142 37 197 269 30 45 117 150 39 1.977
Skor PPH 2014 2020 25,00 25,00 0,90 2,50 19,70 24,00 5,00 5,00 0,80 1,00 4,40 10,00 2,50 2,50 25,40 30,00 0,00 0,00 83,70 100,00
Komposisi konsumsi energi masing-masing kelompok pangan belum sesuai dengan komposisi energi ideal yang diharapkan dalam PPH Tahun 2020 dimana konsumsi kelompok pangan umbi-umbian, kacang-kacangan, pangan hewani masih kurang, yang berarti bahwa pola konsumsi pangan masyarakat Sumatera Selatan belum beragam, bergizi dan seimbang.
Badan Ketahanan Pangan Provinsi Sumatera Selatan
30
Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Gubernur Sumatera Selatan
2.3.5.
2015
Hasil Penanganan Keamanan Pangan Segar Kegiatan ini terdiri dari Pengambilan Sampel Pangan Segar di 12 Kabupaten/Kota Provinsi Sumatera Selatan dan Pemantauan Monitoring Keamanan Pangan Segar di 10 Kabupaten/Kota. Pengambilan Sampel Pangan Segar di 12 Kabupaten/Kota Provinsi Sumatera Selatan bertujuan untuk mengambil sampel pangan segar (buah dan sayur) pada pedagang di pasar pada 12 (dua belas) kabupaten/kota Sumatera Selatan yaitu Kabupaten Ogan Komering Ilir, Ogan Ilir, OKU, OKU Timur, Banyuasin, Musi Banyuasin Muara Enim, Lahat, Kota Palembang, Prabumulih, Lubuk Linggau, dan Pagar Alam. Selanjutnya akan dilakukan pengujian di laboratorium untuk melihat apakah ada kandungan residu pestisida dan mikroba pada buah dan sayur tersebut. Sampel pangan segar (buah dan sayur). Pemantauan Monitoring Keamanan Pangan Segar di 10 Kabupaten/Kota (OKI, Prabumulih, Lubuk Linggau, Muara Enim, OKU, OKU Timur, MUBA, MURA, Pagar Alam dan Lahat) bertujuan untuk melakukan pemantauan monitoring keamanan pangan segar yang dilaksanakan oleh pihak kabupaten/kota. Di kabupaten/kota rata-rata dilaksanakan 1 kali dalam satu tahun untuk melakukan pengawasan keamanan pangan dengan pengambilan sampel dan pemeriksaan ke laboratorium, selain itu juga dilaksanakan inspeksi mendadak pada hari-hari besar kagamaan.
2.4. Dukungan Manajemen dan Teknis Lainnya Dukungan Manajemen dan Teknis Lainnya Rp. 1.176.037.000,- Realisasi fisik sebesar 100% dan realisasi keuangan sebesar Rp. 1.100.532.151,(93,58%) dengan sisa pagu anggaran sebesar Rp. 75.504.849,-. Pelaksanaan kegiatan ini berupa terselenggaranya : (1) Publikasi Media Elektronik; (2) Publikasi Media Cetak; (3) Pembuatan Buletin Ketahanan Pangan; (4) Laporan Statistik Ketahanan Pangan 2014; (5) dokumen perencanaan/penganggaran; (6) evaluasi ketahanan pangan 2015 dan (7) penyusunan rencana program/kegiatan ketahanan pangan 2016. Publikasi Media Elektronik bertujuan untuk mempublikasikan kegiatan ketahanan pangan melalui media elektornik dalam bentuk liputan berita, liputan kegiatan dan iklan, sehingga agar masyarakat mengetahui kegiatan ketahanan pangan dan sadar akan pentingnya ketahanan pangan. Adapun Publikasi Media Elektronik yang telah dilakukan oleh BKP Provinsi Sumsel selama tahun 2015 Badan Ketahanan Pangan Provinsi Sumatera Selatan
31
Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Gubernur Sumatera Selatan
2015
antara lain : Liputan Berita Kegiatan Ketahanan Pangan dilakukan oleh TVRI stasiun Palembang dan PALTV, Talkshow Konsumsi Pangan B2SA dengan Narasumber Sekretaris BKP Sumsel Ir. Hj. Atika, MM dan Wakil PKK Prov. Sumsel (TVRI Stasiun Palembang), Talkshow Keamanan Pangan dengan Narasumber Ir. Taufik Gunawan, M.Si dan Prof. Dr. Ir. Rindit Pembayun, M.S (TVRI Stasiun Palembang), Liputan Kegiatan KRPL, LDPM, dan Lumbung Pangan di Kabupaten Musi Rawas (TVRI Stasiun Palembang), Iklan Keamanan Pangan (Sriwijaya TV), Iklan Konsumsi Pangan Beragam Bergizi Sehat dan Aman/B2SA (PALTV), Running Text Konsumsi Pangan Beragam Bergizi Sehat dan Aman/B2SA (Sriwijaya TV) Publikasi Media Cetak bertujuan untuk mempublikasikan kegiatan ketahanan pangan melalui media cetak dalam bentuk berita koran dan promosi /iklan, sehingga agar masyarakat mengetahui kegiatan ketahanan pangan dan sadar akan pentingnya ketahanan pangan. Adapun Publikasi Media cetak yang telah dilakukan oleh BKP Provinsi Sumsel selama tahun 2015 antara lain : Berita koran Advertorial sebanyak 4 kali (Koran Sumatera Ekspress), berita koran Society sebanyak 2 kali (Koran Sumatera Ekspress), Iklan Konsumsi Pangan Beragam Bergizi Sehat dan Aman/B2SA (Koran Berita Pagi), Iklan Konsumsi Pangan Beragam Bergizi Sehat dan Aman/B2SA (Koran Sumatera Ekspress), Iklan Kawasan Rumah Pangan Lestari/KRPL (Koran Berita Pagi). Pembuatan Buletin Ketahanan Pangan sebanyak 2 (dua) edisi yang cetak sebanyak 5.000 lembar dan dibagikan ke 15 kabupaten/kota. Buletin dengan Judul “Kawasan Rumah Pangan Lestari (KRPL) dan Model Pengembangan Pangan Pokok Lokal (MP3L)” dan Buletin dengan Judul “Sertifikasi Pangan Segar dan Cemaran Mikroba Pada Produk Pertanian Perlu Waspadai”. Pembuatan buletin ini bertujuan untuk memberikan informasi dan mengedukasi masyarakat tentang pentingnya keanekagaraman pangan, pangan pokok lokal dan keamanan pangan. Penyusunan buku database dan statistik Ketahanan Pangan sangat penting. Keberhasilan pembangunan ketahanan pangan salah satunya tergantung dari ketersediaan data yang disusun secara komprehensif, terstruktur dan terkompilasi dalam bentuk bank data ketahanan pangan yang bersifat kini (current), tepat waktu (timely), konsisten (consistent), relevan sehingga dapat digunakan sebagai bahan acuan dalam menentukan kebijakan ketahanan pangan. Untuk memenuhi kebutuhan tersebut, perlu didukung dengan serangkaian kegiatan penyusunan, pengumpulan, pengolahan, updating, validasi dan analisis ketahanan pangan secara berkelanjutan. Output kegiatan ini adalah tersedianya buku Database Ketahanan Pangan 2008 – 2015 dan buku Statistik Ketahanan Pangan 2014.
Badan Ketahanan Pangan Provinsi Sumatera Selatan
32
Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Gubernur Sumatera Selatan
3.
2015
Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Tugas Pembantuan (TP) Kabupaten Kegiatan yang dilaksanakan dengan sumber dana Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Tugas Pembantuan (TP) Kabupaten serta realisasi anggaran sampai dengan 31 Desember 2015 adalah sebagai berikut : Tabel 7. No. 1. 2.
Jumlah Anggaran dan Realisasi Keuangan APBN Tugas Pembantuan (TP) Kabupaten Tahun Anggaran 2015. Anggaran (Rp)
Kegiatan Kabupaten Peningkatan Diversifikasi Ketahanan Pangan Kab. MUBA Peningkatan Diversifikasi Ketahanan Pangan Kab. MURA Jumlah
Realisasi Rupiah
%
dan 593.091.000,-
558.891.000,-
99,29
523.278.000,-
514.274.000,-
98,28
1.116.369.000,-
1.073.165.000,-
dan
Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Tugas Pembantuan (TP) Kabupaten sampai 31 Desember 2013 mencapai Rp. 1.073.165.000,Capaian hasil, sasaran dan realisasi kegiatan yang dilaksanakan dengan sumber dana Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Tugas Pembantuan (TP) Kabupaten sebagai berikut : 3.1. Kabupaten MUBA Pelaksanaan Program Peningkatan Diversifikasi dan Ketahanan Pangan Masyarakat Rp. 593.091.000,- Realisasi fisik sebesar 100% dan realisasi keuangan sebesar Rp. 558.891.000,- (99,29%) dengan sisa pagu anggaran sebesar Rp. 34.200.000,-. Pelaksanaan kegiatan ini berupa terselenggaranya Pengembangan Ketersediaan dan Penanganan Rawan Pangan, Pendampingan Percepatan Penganekaragaman Konsumsi Pangan serta Dukungan Manajemen dan Teknis Lainnya. 3.2. Kabupaten MURA Pelaksanaan Program Peningkatan Diversifikasi dan Ketahanan Pangan Masyarakat Rp. 523.278.000,- Realisasi fisik sebesar 100% dan realisasi keuangan sebesar Rp. 514.274.000,- (98,28%) dengan sisa pagu anggaran sebesar Rp. 9.004.000,-. Pelaksanaan kegiatan ini berupa terselenggaranya Pengembangan Ketersediaan dan Penanganan Rawan Pangan, Pendampingan Badan Ketahanan Pangan Provinsi Sumatera Selatan
33
Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Gubernur Sumatera Selatan
2015
Percepatan Penganekaragaman Konsumsi Pangan serta Dukungan Manajemen dan Teknis Lainnya.
B.
CAPAIAN HASIL DAN SASARAN TAHUN 2015 Pembangunan Ketahanan Pangan didasarkan kepada tiga pilar utama yaitu ketersediaan, distribusi dan harga pangan serta konsumsi dan keamanan pangan. Dilihat dari produksi dan kebutuhan konsumsi langsung pangan masyarakat, secara umum Sumatera Selatan sudah dapat memenuhi kebutuhan pangan sendiri. Data produksi dan Konsumsi langsung masyarakat beberapa komoditas pangan pada Tahun 2015 adalah sebagai berikut : Tabel 8. Produksi dan Konsumsi Pangan Strategis di Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2015. No.
1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15.
Komoditas Beras Jagung Ubi Kayu Ubi Jalar Kedelai Kc. Tanah Kc. Hijau Daging Telur Daging Unggas Susu Ikan Sayur dan Buah Gula Pasir Minyak Goreng/Sawit
Produksi (ton) 2.672.162 314.605 226.262 17.652 19.196 2.244 955 29.386 71.035 48.755 73.238 1.528.630 443.667 142.922 346.805
Konsumsi (ton) 809.015 1.499 31.683 7.965 87.497 1.264 1.675 10.081 63.014 120 28.774 182.841 580.677 83.206 61.486
Surplus/ Minus 1.863.147 313.106 194.579 9.687 (68.301) 980 (720) 19.305 8.021 48.635 44.464 1.345.789 (137.010) 59.716 285.319
Target RPJMD Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2013-2018 yang dilaksanakan oleh Badan Ketahanan Pangan Provinsi Sumatera Selatan “Ketahanan pangan yang handal, aspiratif dan inovatif menuju Sumatera Selatan Sejahtera” melalui 6 indikator yaitu : 1. Ketersediaan Energi Ketersediaan energi tahun 2015 angka sementara (ASEM) sebesar 5.470 kkal/kap/hari sudah melebihi target yang diharapkan yaitu sebesar 4.543 kkal/kap/hari dan jauh diatas Standar Nasional sebesar 2.200 kkal/kap/hari Badan Ketahanan Pangan Provinsi Sumatera Selatan
34
Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Gubernur Sumatera Selatan
2015
sehingga capaian ketersediaan energi tahun 2015 sebesar 120%. Kelompok pangan penyumbang energi terbesar adalah kelompok pangan padi-padian dan minyak dan lemak yaitu 60,65% dan 19,18%. Peningkatan ketersediaan disebabkan meningkatnya pasokan dari komoditas padi-padian dan minyak dan lemak sedangkan kelompok pangan yang memiliki kontribusi paling rendah terhadap ketersediaan energi berasal dari sayur-sayuran yaitu 0,20%. 2.
Ketersediaan Protein Ketersediaan protein tahun 2015 angka sementara (ASEM) sebesar 163,25 gram/kap/hari sudah melebihi target yang diharapkan yaitu sebesar 108 gram/kap/hari dan jauh diatas Standar Nasional sebesar 57 kkal/kap/hari (WNPG Tahun 2008) sehingga capaian ketersediaan protein tahun 2015 sebesar 151%. Kelompok pangan penyumbang protein terbesar adalah kelompok pangan padi-padian dan ikan yaitu 49,95% dan 39,84% sedangkan kelompok pangan yang memiliki kontribusi paling rendah terhadap ketersediaan protein berasal dari gula serta minyak dan lemak dengan nilai kurang dari 0,00%.
3.
Penanganan Kerawanan Pangan Ketahanan pangan pada saat ini belum dapat diwujudkan karena masih banyaknya kejadian kerawanan pangan di berbagai daerah bersifat kronis (terjadi berulang sepanjang waktu) dan transien (terjadi secara mendadak). Dalam rangka menurunkan kerawanan pangan sesuai target RPJMD Badan Ketahanan Pangan Provinsi Sumatera Selatan melaksanakan kegiatan Pengembangan Desa Mandiri Pangan dan kegiatan Penanganan Daerah Rawan Pangan tetapi karena dari kegiatan tersebut hanya menyentuh beberapa jiwa/penduduk belum bisa menanggulangi kerawanan pangan dengan menyeluruh. Capaian penanganan kerawanan pangan sebesar 49,65% belum mencapai target yang diharapkan yaitu 60%, hal ini disebabkan target kecamatan yang terindikasi rawan pangan di Provinsi Sumatera Selatan yang terindikasi rawan pangan sebanyak 47 kecamatan di Sumatera Selatan (berdasarkan FSVA 2014), hanya 14 kecamatan yang mendapat bantuan kerawanan pangan melalui desa kerawanan pangan melalui kegiatan desa mandiri pangan dan penanganan daerah rawan pangan. Bantuan yg diberikan untuk masyarakat melalui kegiatan Desa Mandiri Pangan antara lain di kecamatan Belitang Jaya (Kabupaten OKU Timur), Buana Pemanca (OKU Selatan), Rambang Kapak Tengah (Prabumulih), Muara Enim (Muara Enim), Lubuk Linggau Utara (Lubuk Linggau), Saling (Empat Lawang) berupa benih ikan, benih itik, pakan ikan, dan pakan itik. Bantuan yg diberikan untuk masyarakat melalui kegiatan Penanganan Daerah Rawan Pangan antara lain di kecamatan sungai keruh (Musi Banyuasin), jejawi (OKI), Prabumulih Selatan (Prabumulih), Rambang
Badan Ketahanan Pangan Provinsi Sumatera Selatan
35
Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Gubernur Sumatera Selatan
2015
(Muara Enim), Baturaja Barat (OKU), sako (Palembang), Rantau Panjang (Ogan Ilir), Sumber Harta (Musi Rawas). 4.
Distribusi dan Stabilitas Harga Pangan Pemantauan distribusi dan stabilitas harga pangan pokok merupakan upaya yang dilaksanakan oleh pemerintah dalam rangka mengantisipasi kemungkinan terjadinya gejolak/fluktuasi harga pangan pokok strategis yang ekstrim, melalui pemantapan di 16 kab/kota se Sumatera Selatan. Capaian kinerja tahun 2015 adalah sebesar 84,6% kurang dari target 13 komoditi terealisasi 11 komoditi yang dilaksanakan di 16 kab/kota. Adapun 11 komoditi yang dipantau adalah beras, jagung, kedelai, gula pasir, minyak goreng curah, cabe merah keriting, bawang merah, daging sapi, daging ayam ras, telur ayam, dan tepung terigu.
5.
Pola Pangan Harapan (PPH) Skor PPH penduduk Sumatera Selatan tahun 2015 sebesar sebesar 85,49 menurun dari target yang telah ditetapkan sebesar 88,61 dan masih dibawah standar ideal PPH 100 yang ditargetkan akan dicapai pada tahun 2020, hal ini bearti capaian skor PPH Tahun 2015 sebesar 96,4%. Skor PPH belum mencapai target dikarenakan konsumsi beberapa kelompok bahan pangan yang masih dibawah konsumsi harapan dan perlu ditingkatkan lagi yaitu dari kelompok umbi-umbian, buah/biji berminyak, kacang-kacangan serta kelompok sayur dan buah. Jadi melihat pencapaian skor PPH yang belum mencapai target, pada tahun yang akan datang Badan Ketahanan Pangan akan tetap berupaya meningkatkan skor PPH yang sesuai untuk menuju Pola Pangan Harapan yang ideal (Skor PPH 100) melalui peningkatan pola konsumsi masyarakat yang beragam, bergizi dan berimbang yang ditargetkan akan tercapai pada tahun 2020 mendatang.
6.
Pangan Segar yang Aman Dikonsumsi Capaian pangan segar yang aman dikonsumsi tahun 2015 yaitu sebesar 100%. Dari 56 sampel komoditi yang ditargetkan realisasi sebesar 51 sampel komoditi. Pengambilan sampel pangan segar sayur dan buah di 16 (enam belas) Kabupaten/Kota di Sumatera Selatan (melalui Dana APBD) dengan rincian 8 Kabupaten/kota yaitu kabupaten Pali, Pagar Alam, OKI, Ogan Ilir, Oku Timur,
Badan Ketahanan Pangan Provinsi Sumatera Selatan
36
Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Gubernur Sumatera Selatan
2015
Lahat, OKU selatan, Muara Enim, masing-masing kabupaten sampel yang diambil sebanyak 2 komoditi (anggur merah dan cabe hijau); 8 kabupaten/kota yaitu Musi Rawas, Lubuk Linggau, OKU, Banyuasin, Muratara, Prabumulih, Musi Banyuasin, Empat Lawang, masing-masing kabupaten sampel yang diambil sebanyak 2 komoditi (nanas dan kentang). Melalui dana APBN juga dilakukan uji keamanan pangan di 12 Kabupaten/kota yaitu OKI, Ogan Ilir, OKU, OKU Timur, Banyuasin, Musi Banyuasin, Muara Enim, Lahat, Palembang, Prabumulih, Lubuk Linggau, Pagar Alam, masing-masing kabupaten sampel yang diambil sebanyak 2 komoditi (Pepaya Calina dan wortel). Selanjutnya setelah dilakukan pengujian di laboratorium hasil yang didapat ternyata semua sampel yang diuji tidak terdeteksi mengandung kandungan residu pestisida dan mikroba kecuali sampel cabe hijau dari kab. OKI dan Muara Enim terdeteksi kandungan residu pestisida. Kebijakan penanganan keamanan pangan diarahkan untuk menjamin tersedianya pangan segar yang aman untuk dikonsumsi agar masyarakat terhindar dari pangan yang terkontaminasi oleh cemaran biologis, kimia maupun fisik, sehingga mendukung terjaminnya pertumbuhan/ perkembangan, kesehatan dan kecerdasan manusia. Oleh karena itu pengawasan keamanan pangan segar perlu terus dilaksanakan dengan tujuan untuk memastikan bahwa pangan yang diproduksi dan yang beredar aman dikonsumsi.
C.
CAPAIAN KEBERHASILAN DI BIDANG KETAHANAN PANGAN Sebagai wujud apresiasi terhadap pembangunan ketahanan pangan Kementerian Pertanian memberikan penghargaan Adhikarya Pangan Nusantara (APN) Tahun 2015 kepada : Ir. H. Alex Nurdin, SH (Gubernur Sumatera Selatan) sebagai penerima penghargaan Kategori Pembina Ketahanan Pangan Sub Kategori Gubernur
Yan Anton Ferdian, SH (Bupati Banyuasin) sebagai penerima Penghargaan Kategori Pembina Ketahanan Pangan Sub Kategori Bupati/Walikota
Kelompok Talenta Sejahtera (Ketua Suwarno Desa Muara Burnai Kecamatan Lempuing Jaya Kabupaten OKI) sebagai Penerima Penghargaan Kategori Pelaku Pembangunan Ketahanan Pangan Sub Kategori Pelaku Produksi.
Kelompok Lumbung Pangan Harapan Jaya (Ketua Hartanto Desa Sumber Rejo Kecamatan Megang Sakti Kabupaten Musi Rawas) sebagai Penerima Penghargaan Kategori Pelaku Pembangunan Ketahanan Pangan Sub Kategori Pelaku Pemberdayaan.
Badan Ketahanan Pangan Provinsi Sumatera Selatan
37
Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Gubernur Sumatera Selatan
D.
PERMASALAHAN 1. 2. 3.
E.
2015
Belum meratanya ketersediaan dan distribusi pangan antar waktu dan antar wilayah. Belum optimalnya Pelaksanaan Sistem Kewaspadaan Pangan dan Gizi (SKPG). Belum terealisasinya pola konsumsi pangan sesuai dengan Pola Pangan Harapan (PPH).
SOLUSI 1.
Perlu dilakukan pengendalian terhadap stok, distribusi dan harga pangan serta melakukan kerjasama antar derah surplus dan minus dalam rangka penyediaan pangan yang cukup dan merata di wilayah Sumatera Selatan.
2.
Pelaksanaan Sistem Kewaspadaan Pangan dan Gizi (SKPG) agar lebih optimal dengan meningkatkan koordinasi dengan instansi terkait (Dinas Pertanian, Dinas Kesehatan, dll) agar data aspek-aspek ketahanan pangan mudah didapat, akurat, dan tepat waktu. Agar tidak kesulitan dalam merencanakan dan menentukan kebijakan penanganan kerawanan pangan yang tepat waktu serta dalam upaya penanggulangan secara dini apabila ada daerah yang beresiko terjadi rawan pangan;
3.
Peningkatan Pola konsumsi pangan agar sesuai dengan Pola Pangan Harapan (PPH) dengan gerakan percepatan Penganekaragaman Konsumsi Pangan berupa Promosi, Sosialisasi dan Penyuluhan serta melibatkan PKK Agar konsumsi pangan hewani, kacang-kacangan, umbi-umbian, sayur dan buah bisa ditingkatkan sedangkan konsumsi beras, minyak/lemak dan gula perlu dikurangi sehingga skor Pola Pangan Harapan (PPH) dapat meningkat dengan proporsi kelompok pangan yang berimbang.
4.
Pemberdayaan Masyarakat melalui Pengembangan Desa Mandiri Pangan, Pengembangan Cadangan Pangan, memberikan bantuan melalui Penanganan Daerah Rawan Pangan serta mengantisipasi secara dini terjadinya rawan pangan melalui Pemantauan dan Pemetaan Sistem Kewaspadaan Pangan dan Gizi (SKPG). Upaya-upaya ini di lakukan untuk penanganan daerah rawan pangan kronis serta untuk mengetahui perkembangan yang signifikan dalam penanganan masalah balita gizi buruk/kurang.
Badan Ketahanan Pangan Provinsi Sumatera Selatan
38
Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Gubernur Sumatera Selatan
F.
2015
PENUTUP Demikian Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dari Badan Ketahanan Pangan Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2015.
Badan Ketahanan Pangan Provinsi Sumatera Selatan
39