Laporan Keterangan Pertanggung Jawaban (LKPJ) Kepala Daerah Kab. Sumbawa Tahun

Pemerintah Kabupaten Sumbawa

BAB IV PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH Berdasarkan amanat Undang-Undang nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan

Daerah

bahwa

penyelenggaraan

urusan

pemerintahan

daerah dijalankan berdasarkan kewenangan untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut azas otonomi dan tugas pembantuan dalam kerangka negara kesatuan RI dengan memperhatikan prinsip demokrasi, pemerataan, keadilan, keistimewaan dan kekhususan serta keragaman daerah, yang kemudian dijabarkan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Kabupaten/Kota. Di dalam penjabarannya diatur tentang Pembagian Urusan Pemerintah Daerah yang terdiri atas 26 (dua puluh enam) Urusan Wajib dan 8 (delapan) Urusan Pilihan, dimana

prinsip dari amanat

tersebut menjadi pijakan sekaligus kerangka umum penyelenggaraan berbagai urusan pemerintahan daerah yang dirangkum dalam berbagai

program dan

kegiatan pembangunan melalui Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD). Adapun rincian masing-masing urusan dimaksud serta program dan kegiatan pembangunan yang dilaksanakan di Kabupaten Sumbawa pada tahun 2014 adalah sebagai berikut. 4.1. Urusan Wajib 4.1.1. Program dan Kegiatan Urusan wajib adalah urusan yang sangat mendasar yang berkaitan dengan hak dan pelayanan dasar warga negara. Penyelenggaraan urusan wajib diprioritaskan untuk melindungi dan meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat dalam upaya memenuhi kewajiban daerah yang diwujudkan dalam bentuk peningkatan pelayanan dasar, pendidikan, kesehatan, fasilitas sosial dan fasilitas umum yang layak serta mengembangkan sistem jaminan sosial melalui implementasi program dan kegiatan yang telah dilaksanakan. .

Laporan Keterangan Pertanggung Jawaban (LKPJ) Kepala Daerah Kab. Sumbawa Tahun 2014

58


4.1.2. Realisasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan 4.1.2.1. Urusan Wajib Pendidikan Pada urusan wajib pendidikan terdapat 6 program strategis yang terbagi dalam 50 kegiatan dan 9 program penunjang. Urusan ini dilaksanakan oleh SKPD Dinas Pendidikan Nasional dan Kantor Arsip dan Perpustakaan Daerah dengan total anggaran sebesar Rp. 56.181.579.182,- sebagaimana pada tabel 4.1. Tabel 4.1 Program Pembangunan Pada Penyelenggaraan Urusan Wajib Pendidikan di Kabupaten Sumbawa Tahun 2014 No 1

2

Program/ Kegiatan Program Pendidikan Anak Usia Dini Pengembangan Pendidikan Anak Usia Dini

Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun Pembangunan/Re habilitasi Ruang Kelas, Paving Block dan Pagar

Anggaran

Realisasi

%

1.516.314.300

1.482.601.500

97,78

1.516.314.300

1.482.601.500

97,78

33.112.082.930

22.929.415.921

69,25

6.688.734.100

6.653.092.500

99,47

Output

-

-

Pembangunan jaringan instalasi listrik sekolah dan perlengkapannya

243.967.000

238.474.000

97,75

-

Pembangunan sarana air bersih dan sanitary

248.895.000

248.895.000

100,00

-

4.210.796.196

3.273.509.500

77,74

-

100,00

-

Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa Pengadaan meubeler sekolah

717.450.000

717.450.000

Outcome

Terlaksananya pengembangan PAUD pada 671 lembaga

Meningkatnya persentase anak usia 0 s.d 6 tahun yang terlayani PAUD

Pembangunan Ruang Kelas 5 RK Pembangunan Rumah Dinas Guru 5 rumah dinas Paving Block halaman sekolah 7 sekolah pekerjaan talud pengaman tebing pada 6 sekolah pembangunan Pagar sekolah pada 19 sekolah Rehab Ruang kelas pada 7 ruang kelas rehab pagar pada 3 sekolah Terlaksana pemasangan jaringan listrik sekolah di 6 sekolah Pembangunan WC siswa pada 5 Sekolah Terselenggaranya alat praktik dan peraga siswa

Terlaksananya pembangunan/ rehabilitasi ruang kelas, pembangunan pagar dan penataan lingkungan sekolah

Tersedianya meubeler pada 20 sekolah


Meningkatnya proses belajar mengajar dan kegiatan administrasi

Meningkatnya kelayakan prasarana sekolah Meningkatnya kualitas sarana prasarana belajar sekolah Lancarnya proses belajar mengajar

59

Pemerintah Kabupaten Sumbawa No

Program/ Kegiatan Rehabilitasi Sedang / Berat Bangunan Sekolah Penyediaan Buku Pelajaran untuk SD/MI/SDLB dan SMP/MTS Penyelenggaraan Paket A Setara SD Penyelenggraan Paket B Setara SMP Pembinaan kelembagaan dan Manajemen Sekolah dengan penerapan MBS di satuan pendidikan dasar Biaya Pengelolaan Dana BOS APBN SD, SLBN dan SMP

Anggaran

Realisasi

%

Output -

6.331.208.135

6.327.917.052

99,95 -

9.196.193.854

671.015.017

7,30

9.651.000

8.061.000

83,53

322.733.100

287.329.100

89,03

-

113.092.500

104.553.500

92,45

331.673.100

259.783.100

78,33 -

Monitoring Pelaksanaan PSB SD dan SMP

Olimpiade SAINS Nasional Pendidikan Dasar

114.507.000

5.584.500

4,88

358.357.900

307.783.800

85,89 -

Pelaksanaan Ujian Sekolah dan Nasional SD/SMP Olimpiade Olahraga Siswa Nasional (O2SN) Pendidikan Dasar Pengelolaan Bantuan Operasional Sekolah (BOS) TK, SD dan SMP Penyelenggaraan Layanan UPT SD dan PAUD

141.246.700

116.188.700

82,26 -

381.551.200

341.421.400

89,48

3.239.351.704

2.953.095.693

91,16

249.666.741

213.689.859

85,59

-

Penyusunan Kurikulum Pendidikan Dasar 3

Program Pendidikan Menengah

213.007.700

201.572.200

94,63

12.812.341.832

10.653.759.071

83,15

Terselenggaranya pembangunan rehab bangunan sekolah Terselenggaranya buku pelajaran untuk siswa Terselenggaranya paket A setara SD sebanyak 60 orang Terselenggara paket B setara SMP sebanyak 225 WB Terlaksananya kegiatan sekolah model pada 27 sekolah

Terselenggaranya layanan pendidikan SD, SLBN dan SMP pada 496 SD dan SMP Terselenggaranya monitoring pelaksanaan PSB SD dan SMP PADA 469 sekolah (366 SD dan 103 SMP) Terlaksana olimpiade sains nasional Dikdas sebanyak 172 siswa Terlaksananya ujian nasional SD/MI dan SMP/MTS pada 501 sekolah Terlaksana olimpiade olahraga siswa nasioanal tingkat SD dan SMP sebanyak 876 siswa Terpenuhinya operasional sekolah TK SD dan SMP pada 496 sekolah Terlaksananya pengelolaan administrasi pada 18 UPT Terlaksananya pengembangan kurikulum SD dan SMP pada 496 sekolah


Outcome Meningkatnya kualitas sarana dan prasarana belajar sekolah Meningkatnya kualitas srana belajar bagi siswa Meningkatnya APK dan APM jenjang SMP Meningkatnya jenjang APK dan APK jenjang SMP Peningkatan mutu sekolah

Meningkatnya angka dan nilai kelulusan

Meningkatnya penerimaan Siswa jenjang SD serta tamatan yang mellanjutkan ke jenjang SMP Meningkatnya kualitas SD dan SMP

Meningkatnya mutu pendidikan

Meningkatnya kualitas olahraga siswa SMP

Meningkatnya APM, APM dan APS

Meningkatnya mutu pelayanan di 18 UPT Tersusunya dokumen kurikulum jenjang SD dan SMP

60


Program/ Kegiatan

Anggaran

Realisasi

%

Output -

Pembangunan Gedung Sekolah SMA/SMK

Pembangunan Rumah Dinas Guru dan Pagar Sekolah Pengadaan Meubeler Sekolah Rehabilitasi Sedang/Berat Bangunan Sekolah Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah dan Laboratorium Bahasa Pelatihan Penyusunan Kurikulum SMA/SMK Pengelolaan Bantuan Operasional Manajemen Mutu (BOMM) SMA, SMK dan SLB Penyelenggraan Paket C Setara SMA Penyelenggaraan Akreditasi Sekolah Menengah Pelaksanaan Ujian Nasional dan Ujian Sekolah SMA/MA dan SMK

215.709.200

213.649.400

99,05

1.319.000.000

1.318.198.800

99,94

450.000.000

449.550.000

99,90

-

6.715.786.850

4.981.011.850

74,17 -

575.110.000

574.766.000

99,94

171.243.700

165.156.700

96,45

-

1.681.847.612

1.627.673.251

96,78

348.713.100

328.234.100

94,13

26.388.700

22.278.700

84,43

-

147.420.500

110.325.500

74,84 -

Penyelenggaraan kegiatan PSB SMA/SMK Negeri dan Swasta

63.566.540

20.396.540

32,09

-

Lomba Keterampilan dan Sains Siswa Nasional

322.543.450

230.457.150

71,45

Olimpiade olahraga siswa nasional (O2SN) SMA dan SLB

284.406.300

177.219.300

62,31

-

Outcome

Terlaksananya pengadaan peralatan LAB SMA/SMK sebanyak 5 sekolah Terlaksananya pembangunan pagar dan pembangunan rumah dinas guru pada 8 sekolah Terlaksananya pengadaan meubeler sekolah pada 9 sekolah Terlaksananya pembangunan ruang kelas SMA/SMK Terlaksananya rehabilitasi ruang kelas dan Laboratorium pada 4 sekolah

Meningkatnya ketersedian fasilitas sarana RKB

Tersusunya kurikulum sekolah tingkat menengah pada 40 sekolah Terlaksananya proses belajar mengajar di SMA/SMK dan SLB pada 43 sekolah

Meningkatnya pemahaman tentang kurikulum

Terselenggaranya paket B setara SMP pada 540 orang Terlaksananya persiapan akreditasi sekolah di 25 sekolah Terlaksananya ujian nasional,ujian sekolah SLB, SMA/MA dan SMK pada 51 sekolah Terlaksananya monitoring pelaksanaan penerimaan siswa baru SMA/SMK negari dan swasta pada 43 sekolah Terlaksananya LKS SMK dan olimpoiade sains untuk SMA dengan 675 siswa Terselenggaranya olimpiade olahraga Nasional sebanyak 250 siswa

Meningkatnya APK dan APM jenjang SMP


Meningkatkan kenyamanan belajar mengajar serta sarana penunjang guru Lancarnya proses belajar mengajar Meningkatnya ketersedian fasilitas RKB Meningkatnya kelayakan sekolah

Meningkatnya APK/APM jenjang SMA/SMK dan SLB

Terakreditasi sekolah

Meningkatkan mutu pendidikan

Meningkatnya siswa tamatan SMP yang melanjutkan ke jenjang SMA/SMK

Meningkatnya keterampilan dan mutu pendidikan kejuruan Meningkatnya kreativitas siswa di bidang olahraga

61


Program/ Kegiatan Penyusunan Profil Pendidikan Menengah dan PK-PLK (SMA/SMK dan SLB/Inklusi) verifikasi Pendirian/ Penutupan Sekolah

Anggaran

24.836.980

18.851.000

Realisasi

19.296.980

18.671.000

%

Output Tersedianya profil pendidikan menengah dan PK PLK

Meningkatnya APK dan APM SMA/SMK dan SLB inklusi

-

Tersusunya dokumen analisis pendirian dan penutupan sekolah pada 15 sekolah Terlaksananya lomba cerdas cermat, lomba debat dan paskibraka tingkat kabupaten sebanyak 57 orang

Rekomendasi pendirian dan penutupan sekolah

Tersosialisasinya kebijakan pendidikan non formal Terselenggaranya jambore PTK-PNF sebanyak 240 orang

Meningkatnya pemahaman tentang pendidikan non formal Menningkatnya kualitas pendidik dan tenaga kependidikan non formal

-

Terselenggaranya pengelolaan pendidikan non formal di SKB Alas

-

Perkuat keaksaraan dalam kegiatan usaha mandiri

-

Terlaksananyapem binaan dan pengelolaan kursus dan PKBM terhadap 20 lembaga Tersedianya profil pendidikan Non Formal

Terpenuhinya kebutuhan kurikulum untuk pelayanan PAUD dan pendidikan non formal Tercapainya pelaksanaan keaksaraan usaha mandiri dengan hasil maksimal Meningkatnya kualitas pengelola kursus dan PKBM

77,69

99,05 -

Pembinaan Minat Bakat dan Kreatifitas Siswa

4

Program Pendidikan Non Formal Publikasi dan Sosialisasi Pendidikan Non Formal Pemberdayaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Pendidikan Non Formal (PTK-PNF) Pengembangan Sanggar Kegiatan Belajar (SKB) Pengembangan pendidikan keaksaraan

5

446.917.900

396.873.800

88,80

430.284.025

401.234.519

93,25 -

26.232.600

24.622.600

93,86 -

115.285.600

52.938.325

161.472.100

111.779.900

37.704.519

158.422.100

96,96

71,22

98,11

Pembinaan LKP dan PKBM

55.721.300

52.391.300

94,02

Penyusunan Profil Pendidikan Non Formal

18.634.100

16.314.100

87,55

4.162.433.500

4.006.933.640

96,26

Program Peningkatan Mutu Pendidik Dan Tenaga Kependidikan Pelatihan Bagi Pendidik Untuk Memenuhi Standar Kompetensi Pembinaan Kelompok Kerja Guru (KKG)

-

506.708.500

474.610.940

93,67

2.958.881.500

2.869.341.500

96,97

Outcome

-


Tersedianya Dokumen informasi pendidikan non formal

-

Peningkatan kualitas dan kinerja guru dengan sasaran 560 guru

Peningkatan penguasaan materi pembelajaran mata pelajaran UN

-

Terlaksananya pembinaan 24 KKG

Meningkatkan mutu pendidikan


62


Program/ Kegiatan Pendidikan Lanjutan Bagi Pendidik Untuk Memenuhi Standar Kualifikasi Pelaksanaan Sertifikasi Pendidik

Anggaran

Realisasi

%

Output -

319.938.000

314.741.700

98,38

96.319.000

84.854.500

88,10

-

Lomba gugus jenjang TK

40.752.000

38.552.000

94,60 -

Lomba gugus jenjang SD

40.752.000

26.422.000

64,84 -

Pelaksanaan Program BERMUTU

6

Program Manajemen Pelayanan Pendidikan Pelaksanaan evaluasi hasil kinerja bidang pendidikan Pembinaan Dewan Pendidikan

199.082.500

198.411.000

1.098.664.200

861.056.200

99,66

Terlaksananya pendidikan lanjutan terhadap 120 tenaga pendidik Terlaksana kegiatan sertifikasi kepada 1000 orang Terlaksana Pembinaan dan penilaian Gugus jenjang TK pada 24 KKG Terlaksana Pembinaan dan penilaian Gugus jenjang TK pada 24 KKG Peningkatan kualitas dan kinerja guru melalui program bermutu sebanyak 42 klp

Outcome Meningkatnya jumlah pendidik yang memenuhi standar kualifikasi Meningkatnya jumlah ppendidik yang memiliki sertifikasi profesi Meningkatnya mutu pendidikan di jenjang Taman Kanak-kanak Meningkatnya mutu pendidikan di jenjang Taman Kanak-kanak Peningkatan penguasaan materi pembelajaran dan keterampilan mengajar di kelas

78,37 -

1.085.186.000

847.578.000

78,10

13.478.200

13.478.200

100,00

-

Terlaksana evaluasi hasil kinerja bidang pendidikan terhadap 86 pengawas Terselenggara pembinaan dewan pendidikan


Berfungsinya peran dewan pendidikan

Penyelenggaraan urusan wajib pendidikan di Kabupaten Sumbawa pada tahun 2014, telah ditempuh diantaranya kegiatan peningkatan layanan akses pendidikan melalui pemerataan pendidikan, baik pendidikan dasar maupun pendidikan menengah sebagai implementasi dari kebijakan inisiasi Wajar 12 tahun, kemudian pengembangan sarana dan prasarana pendidikan anak usia dini, hingga pemerataan pendidikan melalui penyelenggaraan pendidikan non formal dalam bentuk kejar paket A, B dan C. Capaian akhir (outcome) dari penyelenggaraan berbagai urusan wajib bidang pendidikan dapat dilihat dari cakupan jumlah anak usia sekolah yang bersekolah dengan ditunjukkan oleh perkembangan Angka Partisipasi Murni (APM) dan Angka Partisipasi Kasar (APK). Berikut disajikan APK dan APM masing-masing jenjang pendidikan di Kabupaten Sumbawa.


63


a.

Angka Partisipasi Kasar (APK) Angka Partisipasi Kasar (APK) adalah jumlah siswa pada jenjang pendidikan

tertentu tanpa memperhitungkan usia sebagai persentase dengan penduduk usia sekolah yang sesuai dalam satu tahun ajaran. APK menunjukkan tingkat partisipasi penduduk secara umum di suatu tingkat pendidikan dan merupakan indikator yang paling sederhana untuk mengukur daya serap penduduk usia sekolah di masingmasing jenjang pendidikan. Secara umum perkembangan APK TK/RA, SD/MI, SMP/MTs dan SMA/MA/SMK di

Kabupaten

Sumbawa

Tahun

2011-2014

disajikan

sebagai

berikut. 120 100 80 60 40 20 0

2011

2012

2013

2014

42,59

77,62

94,24

95,32

SD/MI termasuk Paket A

107,57

109,00

100,89

100,85

SMP/MTS termasuk Paket B

102,84

117,76

110,39

110,29

SMA/M/SMK termasuk Paket C

80,96

86,35

104,35

104,24

TK/RA

Sumber : Dinas Pendidikan Nasional Kab. Sumbawa

Gambar 4.1 Perkembangan APK TK/RA, SD/MI, SMP/MTs dan SM di Kab. Sumbawa Tahun 2011-2014 Berdasarkan data tersebut memperlihatkan capaian indikator APK jenjang TK/RA mengalami

peningkatan

rata-rata

pertahun

dari

tahun

2011-2014

sebesar 34,94%. Kondisi ini menunjukkan bahwa penyelenggaraan program PAUD di

Kabupaten

Sumbawa

terus

mengalami

peningkatan

ditandai

dengan

meningkatnya jumlah lembaga-lembaga PAUD baik formal maupun non formal, serta meningkatnya kesadaran orang tua untuk memasukkan anaknya di PAUD terlebih dahulu untuk mendorong tumbuh kembang anak secara optimal dan menyiapkan mereka secara lebih baik sebelum masuk ke jenjang SD/MI.


64


Pada jenjang SD/MI mengalami penurunan rata-rata pertahun sebesar -2,05%. Penurunan ini, tidak berarti penyelenggaraan program dan kegiatan bidang tersebut capaiannya rendah, sepanjang capaiannya tidak di bawah 100, hal tersebut menunjukkan adanya peningkatan efisiensi internal, dimana idealnya APK sama dengan APM mengarah pada angka 100%. Untuk jenjang SMP/MTs mengalami peningkatan rata-rata pertahun sebesar 2,72%. Demikian pula dengan APK pada jenjang SMA/MA/SMK meningkat ratarata pertahun sebesar 9,13%. Pesatnya peningkatan pertumbuhan APK pada jenjang pendidikan TK/RA dan SMA/MA/SMK, serta pelambatan pertumbuhan APK SD/MI menunjukkan trend yang benar pada upaya mewujudkan pemerataan pendidikan pada seluruh jenjang pendidikan. b.

Angka Partisipasi Murni (APM) Angka Partisipasi Murni (APM) adalah jumlah siswa dari kelompok usia resmi

untuk jenjang pendidikan tertentu dinyatakan sebagai persentase dari populasi yang sesuai. APM menunjukkan tingkat partisipasi penduduk usia sekolah di jenjang pendidikan tertentu, yang merupakan indikator daya serap penduduk usia sekolah di setiap jenjang pendidikan. Semakin tinggi APM menunjukkan tingginya partisipasi penduduk usia sekolah resmi. Secara umum perkembangan APM pendidikan jenjang SD/MI, SMP/MTs dan SMA/MA/SMK di Kabupaten Sumbawa Tahun 2011-2014 disajikan sebagai berikut 100,00 80,00 60,00 40,00 20,00 0,00

2011

2012

2013

2014

SD/MI

94,07

99,02

99,13

99,15

SMP/MTs

79,15

89,40

98,25

98,35

SMA/MA/SMK

57,62

63,82

85,88

85,92

Sumber : Dinas Pendidikan Nasional Kab. Sumbawa

Gambar 4.2 Angka Partisipasi Murni Pendidikan di Kabupaten Sumbawa Tahun 2011-2014 Laporan Keterangan Pertanggung Jawaban (LKPJ) Kepala Daerah Kab. Sumbawa Tahun 2014

65


Gambar 4.2. menunjukkan bahwa APM dari tahun 2011-2014 pada semua jenjang, baik pendidikan dasar dan menengah mengalami peningkatan dari tahun sebelumnya, hal ini ditandai oleh peningkatan rata-rata pertahun seperti APM SD/MI sebesar 1,80%, APM SMP/MTs sebesar 7,65% dan APM SMA/MA/SMK meningkat sebesar 15,12%. c.

Lembaga Pendidikan Salah satu faktor penentu yang mempengaruhi angka partisipasi sekolah

selain kesadaran masyarakat (orang tua dan anak didik), juga akses masyarakat terhadap keberadaan lembaga pendidikan (sekolah) baik pendidikan dasar maupun menengah. Adapun sebaran lembaga pendidikan di Kabupaten Sumbawa sampai tahun 2014 adalah sebagai berikut. Tabel 4.2 Sebaran Lembaga Pendidikan (Sekolah) di Kab. Sumbawa Tahun 2014 NO

KECAMATAN

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24

Lunyuk Orong Telu Alas Alas Barat Buer Utan Rhee Batulanteh Sumbawa Labuhan Badas Unter Iwes Moyo Hilir Moyo Utara Moyo Hulu Ropang Lenangguar Lantung Lape Lopok Plampang Labangka Maronge Empang Tarano Jumlah

JENJANG PENDIDIKAN

JUMLAH DESA

TK/RA

SD/MI

SMP/MTs

SM/SMK/MA

7 4 8 8 6 9 4 6 8 7 8 10 6 12 5 4 4 4 7 11 5 4 10 8 165

15 2 12 8 9 8 6 9 19 9 10 23 5 18 2 2 2 13 15 13 2 7 13 8 230

20 12 20 15 12 20 8 16 27 25 19 21 10 22 18 7 8 15 17 25 10 9 21 20 398

7 3 8 4 5 6 2 6 9 9 6 8 3 8 3 3 2 5 4 11 4 3 6 6 131

4 1 3 3 1 3 1 3 12 5 2 2 1 2 1 1 0 1 1 3 1 1 3 1 56

Sumber Data : Dinas Pendidikan Nasional Kab. Sumbawa.


66


Kondisi tersebut menunjukkan bahwa masih terdapat kecamatan yang belum memiliki sekolah menengah atas seperti di Kecamatan Lantung, hal ini disebabkan karena masih minimnya jumlah siswa yang bersekolah pada jenjang pendidikan tersebut, sehingga untuk saat ini masih belum menjadi prioritas

dalam pembangunannya.

sedangkan

keberadaan

SD/MI,

dan

SMP/MTs sudah tersedia merata sesuai kebutuhan di seluruh kecamatan. d. Jumlah Sekolah, Siswa, Guru, Rombel dan Ruang Kelas Ketersediaan fasilitas gedung sekolah, guru dan ruang kelas yang memadai akan menentukan tumbuhnya minat belajar siswa, hal ini tergambar pada tabel berikut. Tabel 4.3 Jumlah Sekolah, Siswa, Guru, Rombel dan Ruang Kelas No 1. 2. 3. 4. 5.

Uraian Jumlah Sekolah Jumlah Siswa Jumlah Guru Jumlah Rombel Jumlah Ruang Kelas

TK/RA

SD/MI

SMP/MTs

SMA/SMK/MA

13/14

14/15

13/14

14/15

13/14

14/15

13/14

14/15

230

230

395

398

131

131

56

56

8.048

8.148

53.883

53.911

27.735

27.935

21.196

21.271

744

714

5.453

5.413

2.181

2.172

1.687

1.661

458

478

3.394

3.411

1.013

1.018

499

505

485

487

2.503

2.224

932

942

418

424

Sumber Data : Dinas Pendidikan Nasional Kabupaten Sumbawa

Dari tabel tersebut, dapat dijelaskan sebagai berikut. 1. TK/RA Pembangunan gedung sekolah pada jenjang pendidikan TK/RA di tahun 2014 tidak terdapat penambahan sebagaimana jumlah gedung sekolah pada tahun sebelumnya sebanyak 230 unit. Demikian pula dengan keberadaan guru sebanyak 714 orang, dengan jumlah siswa sebanyak 8.148 orang, maka dihasilkan rasio sebesar 876,29 guru yang tersedia untuk melayani per 10.000 orang murid. Hal ini menggambarkan bahwa beban guru masih besar dalam melayani siswa.


67


2. SD/MI Pembangunan gedung sekolah pada jenjang pendidikan SD/MI di tahun 2014 terjadi penambahan sebesar 3 unit atau tumbuh sebesar 0,76% dibandingkan dengan tahun sebelumnya, dari 395 unit pada tahun 2013 menjadi 398 unit pada tahun 2014. Pembangunan 3 (tiga) gedung sekolah SD/MI tersebut adalah SDIT Samawa Cendikia di Kecamatan Labuhan Badas, SDIT Hamzanwadi di Kecamatan Lunyuk dan SDIT Darussunah di Kecamatan Unter Iwes. Demikian pula dengan keberadaan guru sebanyak 5.413 orang, dengan jumlah siswa sebanyak 53.911 orang, maka dihasilkan rasio sebesar 1.004,06 guru yang tersedia untuk melayani per 10.000 orang murid. Hal ini menggambarkan bahwa beban guru masih besar dalam melayani siswa. 3. SMP/MTs Pembangunan gedung sekolah pada jenjang pendidikan SMP/MTs di tahun 2014 tidak terdapat penambahan sebagaimana jumlah gedung sekolah pada tahun sebelumnya sebanyak 131 unit. Demikian pula dengan keberadaan guru sebanyak 2.172 orang, dengan jumlah siswa sebanyak 27.935 orang, maka dihasilkan rasio sebesar 777,52 guru yang tersedia untuk melayani per 10.000 orang murid. Hal ini menggambarkan bahwa beban guru masih besar dalam melayani siswa. 4. SMA/MA/SMK Pembangunan gedung sekolah pada jenjang pendidikan SMA/MA/SMK di tahun 2014 tidak terdapat penambahan sebagaimana jumlah gedung sekolah pada tahun sebelumnya sebanyak 230 unit. Demikian pula dengan keberadaan guru sebanyak 1.661 orang, dengan jumlah siswa sebanyak 21.271 orang, maka dihasilkan rasio sebesar 780,88 guru yang tersedia untuk melayani per 10.000 orang murid. Hal ini menggambarkan bahwa beban guru masih besar dalam melayani siswa. Demikian pula dengan gambaran rasio rombongan belajar dan ruang kelas serta rasio siswa dan ruang kelas, disajikan sebagai berikut.


68


Rasio Rombongan Belajar dan Ruang Kelas Rasio rombongan belajar dan ruang kelas menggambarkan perbandingan antara jumlah kelas (rombongan belajar) dengan jumlah ruang kelas yang tersedia untuk memenuhi kebutuhan rombongan belajar. Rasio terbaik dicapai bila jumlah rombongan belajar sama dengan jumlah ruang kelas yang tersedia (100%). Bila rasio menunjukkan angka di atas 100% berarti masih terjadinya

double shift penggunaan ruang kelas, sebaliknya bila di bawah 100% berarti adanya ruang kelas yang tidak dipergunakan sebagai ruang belajar. e. Pendidikan Non Formal dan Informal Selain itu, salah satu upaya yang dilakukan pemerintah dalam rangka menanggulangi angka putus sekolah pada berbagai jenjang pendidikan, maka telah diprogramkan pendidikan non formal dan informal (PNFI), diantaranya melalui jalur pendidikan paket A, B dan C. Tabel 4.4 Siswa Paket A, B dan C di Kab. Sumbawa (2011-2014) No

Tahun

1. 2. 3. 4.

2011/2012 2012/2013 2013/2014 2014/2015

Paket A Siswa Siswa 7-12 221 24 80 12 0 0 0 0

Paket B Siswa Siswa 13-15 1.666 314 1.405 204 1.050 80 1.180 21

Paket C Siswa Siswa 16-18 716 120 1.170 158 1.080 97 1.398 3

Sumber Data : Dinas Pendidikan Nasional Kab. Sumbawa

Berdasarkan tingkat kelulusan siswa pada ujian nasional di Kabupaten Sumbawa di jenjang pendidikan SD/MI mencapai 100% dalam rentang waktu 2 tahun

terakhir.

Sementara

pada

jenjang

pendidikan

lainnya

mengalami

peningkatan dibandingkan tahun sebelumnya, seperti pada jenjang pendidikan SMP/MTs sebesar 99,99% dari 99,88% pada tahun 2013. Demikian pula pada jenjang pendidikan SMA/MA/SMK dengan tingkat kelulusan sebesar 99,40% dari 97,99% pada tahun 2013, sebagaimana tergambar sebagai berikut.


69


Gambar 4.3 Tingkat Kelulusan Siswa Pada Ujian Nasional di Kabupaten Sumbawa Tahun 2013-2014 Adapun keberhasilan yang telah diraih pada tahun 2014 dalam bidang pendidikan diantaranya : 1. Penghargaan Tingkat Nasional : - Juara I Penyelenggaraan PAUDHI 2014. - Juara I Jenis PTK/PNF Pamong Belajar, Kegiatan Apresiasi Pemberdayaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Non Formal. - Peringkat I kategori Pengelolaan dan Pelaporan Dana BOS (Bantuan Operasional Sekolah) An. SMPN I Labuhan Badas Kec. Labuhan Badas. - Juara I Lomba Penelitian Ilmiah Remaja (LPIR) SMP Putra Tingkat Nasional an. Aditya Pratama dan Ananda Rizky Tri Putra dari SMPN I Labuhan Badas Kecamatan Labuhan Badas. - Juara Olimpiade Sains (OSN) SMA Putri pada mata pelajaran Ekonomi Tingkat Nasional an. Iman Jihad Fadilah dari SMAN I Sumbawa Kecamatan Sumbawa. - Juara Harapan I Musik Tradisional Putra Tingkat Nasional pada Kegiatan Festival Seni Siswa Nasional an. Yandhi Alsyahri Fiqrian, Al Kudri, Arghi Cahya Putra, Wahyu panca Wardana, Roman Dwi Kurnia dari SMPN I Empang Kecamatan Empang.


70


- Juara 5 Lomba gugus PAUD Terpadu an. Gugus I PAUD Kecamatan Sumbawa - Juara Boxxer Tingkat Nasional pada Kegiatan LLC 4 Pilar Kehidupan Berbangsa dan Bernegara an. Novi Jayanti SMAN 2 Sumbawa Kecamatan Sumbawa. 2. Untuk penghargaan ditingkat Provinsi, Kabupaten Sumbawa berhasil menorehkan prestasi, diantaranya : a). Peringkat I Penerapan Standar Pelayanan Minimal Award Kabupaten/ Kota se NTB. b). Juara 1 Lomba gugus PAUD Terpadu an. Gugus I PAUD Kecamatan Sumbawa dan Juara I Tari Kreasi pada Gebyar PAUD Tahun 2014. c). Pada Kegiatan Olimpiade Sains Nasional SD-SMP, berhasil meraih juara I an. Habiburrahman pada mata pelajaran Matematika Putra dari SDN 1 Moyo Kecamatan Moyo Hilir. Sementara pada Mata pelajaran IPA an. Lazuardi Choiri Imani dari SDN 1 Sumbawa dan pada mata pejaran Fisika an. Marizka Della Pebrianti dari SMPN I Sumbawa Besar masingmasing meraih juara III. d).

Pada Kegiatan Olimpiade Olahraga Siswa Nasional (O2SN), berhasil meraih juara I Atletik Putri an. Silvi Tria Ningsih dari SMPN 4 Labuhan Badas, juara I Catur Putri dan Putra an. Syahuna dari SDN 1 Lopok dan Gerry Cristianto dari SMPN 1 Sumbawa, Juara I Senam Putra an. M. Fauzan dari SDN Gelampar Kecamatan Moyo Utara. Sementara untuk cabang lainnya berhasil meraih juara II dan III.

e).

Pada Olimpiade Sains Nasional (OSN) SMA, berhasil meraih juara I pada mata pelajaran astronomi putra dan putri an. Jihan Suryani dari SMA I Plampang dan Mitha Jati Wirasti dari SMA 2 Sumbawa. Demikian pula pada Kategori Ilmu Kebumian, ekonomi, geografi juga berhasil meraih juara I.

f).

Olimpiade Sains Siswa Tingkat Nasional SMA/MA, dengan torehan prestasi sebagai juara I pada mata pelajaran Matematika an. Agustina dari SMA Muhammadiah Sumbawa dan Ridqi Al Mujahir, serta Anggun Melinda Alif dari SMAN 1 Sumbawa Besar. Juara I pada mata pelajaran


71


Fisika an. Nurul Khotimah, Soniyah dari SMAN I Sumbawa Besar dan Arip Pahrizal dari SMAN 2 Sumbawa, juara I pada mata pelajaran Kimia an. Supriadi dari SMAN 3 Sumbawa, Radaiyah dari SMAN 1 Utan dan Soniyah Larasti Datun dari SMAN I Sumbawa Besar. Pada mata pelajaran Biologi an. Ahmad Suyoko, Adeliafirdza Yamin dari SMAN I Sumbawa dan Arifin Malilana dari SMAN 3 Sumbawa. Pada mata pelajaran Komputer meraih juara I an. Doddy Defriana dari SMAN I Sumbawa, Artehina Utami dan Dino Kaykas dari SMAN I Plampang. Demikian pula dengan mata pelajaran Astronomi sebagai juara I an. Mitha Jati Wirasta dari SMAN 2 Sumbawa dan Imam Jihad Fadilah dari SMAN I Alas, mata pelajaran Ekonomi an.Luthapa Fitria Ningsih dari SMAN I Sumbawa dan Indra Setiawan dari SMAN 2 Sumbawa, mata pelajaran Kebumian an. Riska Auliawati dari SMAN I Sumbawa, Ermilah Sri Jestari dan Agnes Clarita dari SMAN 2 Sumbawa. Pada mata pelajaran Geografi an. Rahman Gunalim dari SMAN I Lunyuk, Iman Eka Apriani dari SMAN I Empang dan Agussah dari SMAN I Plampang. Juara Pidato Bahasa Jepang an. Halida Fitriasari dari SMAN 2 Sumbawa, juara debat Bahasa Indonesia an Nurul Khitimah dan Mahardika dari SMAN I Sumbawa Besar serta Anggun Silvia Richarda dari SMAN 3 Sumbawa. Juara debat Bahasa Inggris an. Gusti Ayu Kamang J. dari SMAn 2 Sumbawa dan Desita Kudratun dari SMA I Sumbawa. Berdasarkan pengukuran kinerja program dan kegiatan yang dilaksanakan oleh Dinas Pendidikan Nasional Kabupaten Sumbawa tahun 2014 yang ditetapkan dalam penetapan kinerja SKPD, maka tingkat keterserapan input (dana) realisasinya mencapai 90,96% dari total belanja yang dianggarkan Dinas Pendidikan Nasional tahun 2014 baik belanja langsung maupun belanja tidak langsung. Secara rinci realisasi program dan kegiatan pada penyelenggaraan urusan wajib pendidikan di Kabupaten Sumbawa disajikan pada lampiran.


72


4.1.2.2. Urusan Wajib Kesehatan Pada urusan wajib kesehatan terdapat 17 program strategis yang terbagi dalam 63 kegiatan. Urusan ini dilaksanakan oleh SKPD Dinas Kesehatan dan Rumah Sakit Umum Daerah dengan total anggaran sebesar Rp. 86.143.977.219,sebagaimana tabel berikut. Tabel 4.5 Program Pembangunan Pada Penyelenggaraan Urusan Wajib Kesehatan di Kabupaten Sumbawa Tahun 2014 No 1

Program/Kegiatan Program Obat Dan Perbekalan Kesehatan

Anggaran 2.457.084.500

Realisasi 2.328.820.328

%

Output

94,78 -

Pengadaaan Obat dan Perbekalan Kesehatan

Peningkatan Mutu Pelayanan Farmasi Komunitas dan Rumah Sakit

Peningkatan Mutu Penggunaan Obat dan Perbekalan Kesehatan

2

Program Upaya Kesehatan Masyarakat

Revitalisasi Sistem Kesehatan

2.385.677.500

2.265.733.328

94,97 -

45.487.000 41.997.000

92,33

25.920.000,00

21.090.000

81,37

2.008.359.650

1.915.253.225

95,36

103.420.000

103.135.000

Terlaksananya penyebaran informasi tentang bahaya NAPZA kepada 300 siswa

-

Tersedianya Registrasi Pencatatan dan Pelaporan Pelayanan kesehatan di sarana pelayanan kesehatan di 25 Puskesmas Terpilihnya Tenaga Dokter/dokter Gigi Teladan di Tk. Kabupaten sebanyak 3 orang Terpilihnya Tenaga Bidan/Perawat Teladan di Tk. Kabupaten sebanyak 3 orang Terpilihnya Tenaga Kesehatan Masyarakat

99,72

135494500

131840500

Tersedianya Bahan ObatObatan dan Perbekalan Kesehatan Terlaksananya sosialisasi tentang kosmetika dan bahan berbahaya

-

-

Penilaian Dokter dan Paramedis Teladan

Outcome

97,30

-


Terpenuhinya kebutuhan obatobatan bagi masyarakat Berubahnya perilaku masyarakat terhadap penggunaan kosmetika dan bahan berbahaya Mengurangi angka pengguna NAPZA dari kalangan pelajar

Terdata dan terekamnya riwayat kesehatan pasien di sarana pelayanan kesehatan yang dikunjungi

Terwujudnya semangat kompetitif bagi Tenaga Kesehatan dalam memberikan pelayanan bagi Masyarakat

73


Program/Kegiatan

Anggaran

Realisasi

%

Output

-

Pelayanan Kesehatan Jiwa Puskesmas

Penyelenggaraan Pelayanan Kesehatan Masyarakat di Puskesmas

3

174.168.000

1.579.519.150

137.302.175

1.530.642.550

78,83

15.758.000

12.333.000

78,27

Program Pengawasan Obat Dan Makanan

99.808.000

91.968.600

92,15

Peningkatan Pemberdayaan Konsumen/Masyarakat di Bidang Obat dan Makanan

10.782.000

10.782.000

-

Tersedianya dana operasional dan pemeliharaan puskesmas di 25 Puskesmas

-

Terlaksananya pelayanan kesehatan indera di Sarana Pelayanan Kesehatan di 25 Puskesmas

-

Terlaksananya pertemuan peningkatan pemberdayaan konsumen di 3 Kecamatan Terlaksananya Peningkatan pengawasan keamanan pangan di IRTP, Masyarakat dan Kantin Sekolah di 5 Kecamatan Terlaksananya pemeriksaan obat, kosmetik, makanan dan minuman yang beredar di pasaran sebanyak 2 kali

96,91

Pelayanan Kesehatan Indera Puskesmas

100,0 0 -

Peningkatan Pengawasan Keamanan Pangan dan Bahan Berbahaya

11.920.500

9.035.500

75,80

Peningkatan Kapasitas Laboratorium Pengawasan Obat dan Makanan

4

Program Promosi Kesehatan Dan Pemberdayaan Masyarakat

77.105.500

72.151.100

93,57

239.691.500

231.883.240

96,74

Teladan di Tk. Kabupaten sebanyak 3 orang Terpilihnya Tenaga Nutrisionis/dieteti k Teladan di Tk. Kabupaten sebanyak 3 orang Terlaksananya pelayanan kesehatan jiwa di Sarana Pelayanan Kesehatan di 25 Kesehatan


Outcome

Terjaringnya masyarakat yang mengalami gangguan jiwa oleh tenaga kesehatan di Sarana Pelayanan Kesehatan Terselenggaranya pelayanan kesehatan bagi masyarakat oleh tenaga kesehatan disarana pelayanan kesehatan secara optimal Terjaringnya masyarakat yang mengalami gangguan indera oleh tenaga kesehatan di Sarana Pelayanan Kesehatan

Terlindunginya masyarakat/konsu men dari obat, makanan dan kosmetik berbahaya Tersedianya makanan & minuman yg memenuhi syarat kesehatan

Terlaksananya upaya perlindungan dan keamanan thdp masy. dr produk kosmetika dan bahan makanan

74


Program/Kegiatan Pengembangan Media Promosi dan Informasi Sadar Hidup Sehat

Anggaran

Realisasi

%

Output -

155.914.300

152.541.040

Meningkatnya pemahaman masyarakat tentang pola hidup sehat Meningkatnya pemahamanmasya rakat di desa binaan

-

Tertanganinya kasus gizi buruk dan kasus bumil kek sebanyak 2029 kasus gizi.

Menurunnya kasus gizi kurang dan gizi buruk serta kasus bumil kek

-

Terlaksananya sosialisasi desa sehat dan terbentuknya pokja desa di masing-masing desa pada 25 desa Terpantaunya kualitas sarana air minum di masing masing desa dan puskesmas di 7 Kecamatan

Meningkatnya pemahaman masy ttg desa sehat

Terlaksananya tindakan penyemprotan/fo gging secara selektif pd lokasi terjangkit kasus di 75 lokasi Terlaksananya pelayanan vaksinasi bagi anak balita dan anak sekolah sebanyak 36.846 orang

Terlindunginya penduduk dari ancaman penyakit menular

97,84 -

Penyuluhan Masyarakat Pola Hidup Sehat

52.821.900,00

52.231.900

98,88

Sosialisasi dan Pembinaan Desa Siaga

5

6

Program Perbaikan Gizi Masyarakat Penanggulangan Kurang Energi Protein (KEP), Anemia Gizi Besi, Gangguan Akibat Kurang Yodium (GAKY), Kurang Vitamin A dan Kekurangan Zat Gizi Mikro Lainnya Program Pengembangan Lingkungan Sehat

Sosialisasi Kebijakan Lingkungan Sehat

30.955.300,00

168.280.800

27.110.300

157.829.800

87,58

157.829.800

93,79

158.083.436

148.820.950

94,14

62.443.400

91,56

Penyediaan dan Pengawasan Kualitas Air dan Lingkungan Masyarakat

7

Program Pencegahan Dan Penanggulangan Penyakit Menular

89.885.036

86.377.550

96,10

555.118.600

450.931.800

81,23 -

Penyemprotan/Foggin g Sarang Nyamuk

88.500.000

65.710.000

74,25

Pelayanan Vaksinasi Bagi Balita dan Anak Sekolah

51.245.000,00

50.865.000

Meningkatnya pemahaman desa siaga bagi masyarakat desa melalui pelaksanaan PHBS

93,79

168.280.800

68.198.400

Outcome

Tersedianya promosi kesehatan pada 25 UPT Puskesmas Terlaksananya penyuluhan dan pembinaan PHBS ttg kesehatan di kabupaten dan desa binaan di 21 puskesmas Terlaksananya pembinaan desa siaga di 12 Desa

99,26


Tersedianya sarana air minum yg memenuhi syarat kesehatan di masing-masing desa

Terlindunginya anak balita & anak sekolah dr penularan penyakit yg dpt dicegah dgn imunisasi

75


Program/Kegiatan

Anggaran

Realisasi

%

Output -

Pelayanan Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular

234.484.200,00

200.666.400

85,58

Pencegahan Penularan Penyakit Endemik/Epidemik

60.418.200,00

40.413.200

66,89

-

Peningkatan Imunisasi

54.766.400,00

51.206.400

93,50

-

8

Peningkatan Surveillance Epideminologi dan Penaggulangan Wabah

65.704.800,00

42.070.800

64,03

Program Standarisasi Pelayanan Kesehatan

764.896.690

655.152.270

85,65 -

Evaluasi dan Pengembangan Standar Pelayanan Kesehatan

Penyusunan Standar Pelayanan Rumah Sakit

6.987.000

6.356.000

90,97

39.490.440,00

34.824.970

88,19 -

Evaluasi dan Pengembangan Standar Pelayanan Kesehatan

9

Program Pelayanan Kesehatan Penduduk Miskin

718.419.250

613.971.300

85,46

52.669.129.064

44.899.744.859

85,25 -

Pelayanan Operasi Katarak

306.869.000

235.196.500

76,64

Outcome

Penemuan & penanganan penderita penyakit menular endemik sebanyak 40.785 orang Penemuan & penanganan penderita penyakit menular endemik sebanyak14.866 orang Terlaksananya upaya peningkatan kapasitas petugas dlm imunisasi melalui pelatihan, orientasi, pertemuan dll sebanyak 30 orang Peningkatan penanggulangan kejadian KLB/Wabah di 25 puskesmas

Terlaksananya pelayanan pencegahan & penanggulangan penyakit menular pd penduduk

Terlaksananya pertemuan, sosialisasi dan pembinaan pelayanan kesehatan dasar di 25 puskesmas Jumlah dokumen standar pelayanan kesehatan rumah sakit Terlaksananya pertemuan, sosialisasi dan pembinaan pelayanan kesehatan dasar di 25 puskesmas

Meningkatnya kualitas pelayanan kesehatan melalui pertemuan dan sosialisasi di puskesmas

Terlaksananya operasi katarak bagi masyarakat miskin di sebanyak 50 orang

Peningkatan kesehatan mata bagi masyarakat miskin


Terlaksananya pelayanan pencegahan & penanggulangan penyakit menular pd penduduk Peningkatan desa UCI

Terlaksananya upaya surveilans epidemiologi & penanggulangan wabah oleh nakes pd masy. yg terkena KLB

Tersedianya dokumen sistem pelayanan kesehatan sesuai standar Meningkatnya kualitas pelayanan kesehatan melalui pertemuan dan sosialisasi di puskesmas

76


Program/Kegiatan

Anggaran

Realisasi

%

Output -

Penanggulangan ISPA

23.031.500

18.701.500

81,20 -

Pelayanan Kesehatan Kulit dan Kelamin

87.666.800

52.121.800

59,45

Pelayanan Kesehatan Akibat Lumpuh Layuh

21.850.800

16.785.800

76,82

Operasional Jaminan Pelayanan Kesehatan Masyarakat

29.348.500

9.507.500

32,40

Pelayanan Kesehatan Masyarakat Umum Penyelenggaraan Jaminan Kesehatan Nasional Pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama

1.120.000.000

1.119.465.575

4.380.710.493

2.802.503.300

Jamkesda NTB

0

0

Jamkesda Sumbawa

0

0

Pengelolaan Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional Pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama

99,95

63,97

10.809.454.225

10

Program Pengadaan, Peningkatan Dan Perbaikan Sarana Dan Prasarana Puskesmas/Puskes mas Pembantu Dan Jaringannya Pembangunan Puskesmas

76,94

32.649.660.285

29.836.008.659

91,38

5.894.748.045

5.771.883.836

97,92

912.429.350

904.756.400

Terlaksananya pelayanan kesehatan di dalam dan diluar gedung sebanyak 31.688 jiwa Jumlah masyarakat kurang mampu yang dilayani sejumlah 15.000 orang

Tersedianya pelayanan kesehatan bagi peserta ASKES

Terbangunnya ruang perawatan pada 4 UPT Puskesmas

Tersedianya unit pelayanan yang lebih repsentatif

Terlindunginya masyarakat miskin dari penularanan penyakit kulit & kelamin Terlindunginya masyarakat miskin dari ancaman kelumpuhan karena polio Peningkatan kualitas pelayanan bagi peserta Jamkesmas Terlaksananya pelayanan yang prima kepada masyarakat miskin Terlaksananya pelayanan yang prima kepada masyarakat miskin

-

Jaminan Pelayanan Kesehatan untuk Masyarakat Miskin

Terlindunginya masyarakat miskin dari ancaman ISPA

-

14.049.991.686

Outcome

Penemuan dan penanganan kasus ISPA sebanyak 5001 orang Terlaksananya pelacakan kasus HIV dan Penyakit Kulit Kelamin sebanyak 12 kasus Penemuan dan penanganan kasus lumpuh layu pada keluarga miskin sebanyak 7 orang Peningkatan pengetahuan teknis pengelola Jamkesmas sebanyak 25 orang Terlaksananya pelayanan di dalam dan di luar gedung sebanyak 26.184 jiwa Terlaksananya pelayanan di dalam dan di luar gedung sebanyak 37.020 jiwa

99,16


Terpenuhinya peningkatan derajat kesehatan masyarakat miskin

77


Program/Kegiatan

Anggaran

Realisasi

%

Output -

Pemagaran Sarana Kesehatan

457.301.370

457.301.350

100,0 0 -

Pembangunan Puskesmas Pembantu

1.322.712.000

1.305.349.200

98,69

Rehab sedang/berat Puskesmas

Pengadaaan Sarana dan Prasarana Puskesmas Pemeliharaan Rutin / Berkala Sarana dan Prasarana Puskesmas dan jaringannya Rehabilitasi Sedang / Berat Puskesmas Pembantu

11

188.271.200,00

188.244.000

99,99 -

1.872.925.000,00

1.792.889.000

95,73 -

95.060.000,00

94.512.846

99,42

1.011.754.120,00

1.011.742.040

100,0 0

Operasional Physcal Asset Management (PAM) Centre

34.295.005,00

17.089.000

49,83

Program Kemitraan Peningkatan Pelayanan Kesehatan

128.525.950

76.702.700

59,68

-

Kemitraan Pelayanan Kesehatan Oleh Swasta

8.279.900

4.579.900

55,31

-

12

Kemitraan Peningkatan Kualitas Dokter dan Paramedis

120.246.050

72.122.800

59,98

Program Peningkatan Pelayanan Kesehatan Lansia

62.872.500

59.412.500

94,50 -

Pelayanan Kesehatan Lansia

62.872.500

59.412.500

94,50

Terbangunnya pagar bangunan sarana pelayanan kesehatan pada 2 pkm (utan dan maronge) Terbangunnya puskesmas pembantu dan polindes/poskesd es sebanyak 2 unit poskesdes Terehabilitasi Bangunan UPT Puskesmas Kecamatan Maronge Tersedianya Alat alat Kedokteran Umum dan Laboratorium Puskesmas Terpeliharanya fisik UPT IFK Terehabilitasinya puskesmas pembantu Tersedianya spare part/suku cadang alat kesehatan

Ijin Penyelenggaraan Pelayanan Kesehatan Swasta di 7 Kecamatan Jumlah tenaga yang mengikuti bimbingan dan pelatihan sebanyak 105 orang

Terlaksananya pelayanan kesehatan lansia dengan penerapan strategi puskesmas santun lansia di 21 puskesmas


Outcome Terjaga sarana dan prasarana puskesmas

Tersedianya tempat pelayanan kesehatan masyarakat (pustu, polindes/Poskesde s) Meningkatnya pelayanan Puskesmas Meningkatnya kualitas pelayanan di puskesmas Tersedianya UPT IFK yang memadai bagi pelayanan obat Meningkatnya pelayanan kesehatan di Pustu Berfungsinya alat kesehatan dengan baik

Meningkatnya jumlah pelayanan kesehatan swasta yang berijin Tersedianya tenaga paramedis yang berkualitas, bermutu dan profesional dalam pelayanan kesehatan di RS

Tercapainya peningkatan cakupan pelayanan kesehatan pada lansia

78


13

Program/Kegiatan Program Peningkatan Keselamatan Ibu Melahirkan Dan Anak

Anggaran

Realisasi

863.512.400

830.194.100

%

Output

96,14 -

Peningkatan Kemampuan Petugas Dalam Pelayanan Persalinan dan Perawatan Anak

412.958.500

405.187.200

Terlaksananya upaya peningkatan kemampuan pananganan persalinan terhadap 50 petugas Terlatihnya petugas kesehatan ttg pemantauan pertumbuhan perkembangan dan penyehatan anak, serta tersedianya format pencatatan & pelaporan kesehatan anak

Penurunan jumlah ibu melahirkan

-

Terselenggarany a sosialisasi PPTM sebANYAK 25 pkm

-

Terlaksananya kegiatan penyuluhan, advokasi, pencanangan dan pembinaan ttg penyakit akibat rokok dan kawasan tanpa asap rokok di 25 sekolah Tersedianya pendampingan kepada calon jemaah haji menuju dan dari embarkasi sebanyak 2 kali

Meningkatnya kesadaran masyarakat tentang PPTM dan penanggulanganny a Meningkatnya pengetahuan & kesadaran masy. ttg bahaya rokok bg kesehatan perorangan & masyarakat

98,12

-

Penyuluhan kesehatan, pemantauan dan perawatan anak

14

Program Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Tidak Menular Penyuluhan penyakit tidak menular

Penyuluhan Pencegahan Penyakit Akibat Rokok

450.553.900

425.006.900

94,33

197.012.900

169.373.500

85,97

56.190.800

99.757.600

49.494.400

91.944.600

88,08

92,17

Pelayanan Kesehatan Jamaah Haji

15

Program Pengadaan, Peningkatan Sarana Dan Prasarana Rumah Sakit Pembangunan Instalasi Pengolahan Limbah Rumah Sakit

Outcome

41.064.500

27.934.500

68,03

7.869.476.900

7.501.237.531

95,32

1.217.000.000

1.205.765.000

99,08

-

Instalasi Pengolahan Limbah yang dibangun


Meningkatnya pengetahuan dan keterampilan petugas ttg pemantauan pertumbuhan perkembangan dan penyehatan anak, serta aktivnya pencatatan & pelaporan kesehatan anak secara kontinyu

Terpantaunya kondisi kesehatan jemaah haji

Tersedianya Intalasi Pengolahan limbah RS

79


Program/Kegiatan

Anggaran

Realisasi

%

Output

Outcome

sebanyak 1 unit

Pengadaan Alat-Alat Kesehatan Rumah Sakit

2.165.368.820,00

2.084.184.000

Jumlah alat-alat kesehatan rumah sakit yang disediakan sebanyak 350 macam Jumlah obatobatan yang disediakan sebanyak 168 jenis

Tersedianya peralatan kesehatan yang up to date sesuai dengan standar pelayanan

-

Jumlah meubeler rumah sakit yang disediakan sebanyak 8 jenis

Tersedianya kebutuhan mebeuler rumah sakit

-

Jumlah sarana prasarana rumah tangga yang disediakan sebanyak 40 jenis Jumlah makanan yang disediakan sebanyak 18 jenis

96,25

Pengadaan ObatObatan Rumah Sakit

Pengadaan Mebeuleur Rumah Sakit

16

159.422.000

532.591.221

159.050.000

97,90

99,77

Pengadaan Perlengkapan Rumah Tangga Rumah Sakit

714.630.300,00

635.487.400

88,93

Pengadaan BahanBahan Logistik Rumah Sakit

3.069.055.780

2.884.159.910

93,98

1.808.984.330

1.695.966.624

93,75

Program Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Rumah Sakit

Pemeliharaan Rutin / Berkala Rumah Sakit

Pemeliharaan Rutin / Berkala Alat-Alat Kesehatan Rumah Sakit

17

544.000.000

-

1.348.742.430

143.978.000

1.288.800.210

129.277.064

277.889.350

87,87

Program Peningkatan Pelayanan Kesehatan Rumah Sakit

1.371.600.000

1.364.333.520

99,47

1.364.333.520

-

-

Jumlah alat-alat kesehatan yang dipelihara/diperb aiki sebanyak 50 unit Jumlah kendaraan ambulance yang dipelihara/ diperbaiki sebanyak 5 unit

-

Jumlah masyarakat yang dilayani sebanyak 16.000 jiwa

89,79

316.263.900

1.371.600.000

Jumlah sarana prasarana rumah sakit sebanyak 18 unit

95,56

Pemeliharaan Rutin / Berkala Mobil Ambulance/Jenazah

Pelayanan Kesehatan Rumah Sakit

-

99,47


Tersedianya kebutuhan obatobatan di rumah sakit

Terpenuhinya sarana prasarana rumah tangga rumah sakit yang memadai Terpenuhinya asupan gizi pasien, keluarga pasien dan petugas

Terselenggaranya pelayanan rumah sakit secara optimal yang didukung oleh fasilitas sarana prasarana yang memadai Alat-alat kesehatan dapat berfungsi dengan baik Tersedianya kendaraan ambulance / jenazah rumah sakit yang layak pakai

Terlaksananya pelayanan kesehatan bagi masyarakat umum di rumah sakit

80


Pembangunan kesehatan di Kabupaten Sumbawa meningkatkan

kesadaran,

meningkatkan

derajat

kemauan

kesehatan

dan

kemampuan

masyarakat,

diarahkan untuk

hidup

sehingga

sehat

arah

guna

kebijakan

dilaksanakan melalui upaya penurunan angka kematian ibu, angka kematian bayi, peningkatan status gizi masyarakat serta menurunkan angka kesakitan penyakit menular seperti TBC, DBD, HIV dan AIDS serta Malaria. Oleh karena itu, Pemerintah Daerah Kabupaten Sumbawa telah melaksanakan berbagai upaya antara lain melalui revitalisasi dan perkuatan layanan 25 puskesmas, dimana pada tahun-tahun sebelumnya dari 10 puskesmas perawatan dapat ditingkatkan menjadi 23 puskesmas perawatan, sementara 2 puskesmas non perawatan (non rawat inap) terdapat di Puskesmas Seketeng dan Puskesmas Batu Lanteh. Selain itu tersedianya 42 polindes, dan 93 Puskesmas Pembantu. Untuk puskesmas pembantu

dalam

mendukung

pelayanan

kesehatan

diwilayah

kecamatan

keberadaannya sangat penting yakni, minimal rasio 1 : 3 artinya setiap 1 puskesmas didukung oleh 2-3 puskesmas pembantu. Demikian pula dengan ketersediaan posyandu sejumlah 647 posyandu (109 posyandu Pratama, 306 posyandu Madya, 203 posyandu Purnama, dan 30 posyandu Mandiri), bila dibandingkan dengan jumlah posyandu pada tahun 2011 sejumlah 624 posyandu, maka terjadi peningkatan sebesar 23 posyandu (3,69%), hal ini mengindikasikan bahwa

berkembangnya

posyandu

menunjukkan

peningkatan

partisipasi

masyarakat dalam upaya pelayanan kesehatan. Berdasarkan jumlah posyandu yang ada, bila dibandingkan dengan jumlah balita di Kabupaten Sumbawa pada tahun 2014 sebesar 52.130 balita, maka rasio posyandu terhadap balita sebesar 12,41 artinya dalam setiap 1.000 balita mampu dilayani oleh 12 posyandu, kondisi ini mengalami peningkatan dibandingkan dengan kondisi tahun sebelumnya, dimana rasio posyandu terhadap balita sebesar 7,06%, hal ini terjadi karena adanya penurunan jumlah balita sebesar 39.519 balita atau menurun sebesar 43,12%. Untuk keberadaan jumlah tenaga dokter di Kabupaten Sumbawa, baik dokter PNS dan PTT/Sukarela berjumlah 52 orang (20 dokter di Dinas Kesehatan dan 32 dokter di RSUD) dengan rasio 0,12, artinya setiap 1.000 penduduk hanya mampu terlayani oleh 1 dokter, sehingga ketersediaan tenaga dokter masih kurang atau belum mencapai jumlah ideal dibandingkan jumlah penduduk di Laporan Keterangan Pertanggung Jawaban (LKPJ) Kepala Daerah Kab. Sumbawa Tahun 2014

81


Kabupaten Sumbawa, akan tetapi dari tahun ke tahun terus dilakukan peningkatan terhadap jumlah tenaga dokter tersebut. Disamping itu keberadaan tenaga paramedis juga menjadi prioritas untuk ditingkatkan, sehingga masyarakat dapat terlayani dengan baik. Untuk jumlah paramedis di Kabupaten Sumbawa pada tahun 2013 sebanyak 677 orang (446 di Dinas Kesehatan dan 231 di RSUD). a. Angka Kematian Bayi (AKB) Angka Kematian Bayi menunjukkan jumlah bayi meninggal dalam usia kurang satu tahun tiap 1.000 kelahiran hidup dalam kurun satu tahun. Hal ini tergambar sebagai berikut.

Angka Kematian Bayi (Tiap1.000 Kelahiran) 35

32

30 25 20 15

13

11

9

10

7

5 0

2011

2012

2013

2014

2015 (Target MDG's)

Data yang tersaji merupakan data diluar kelahiran dan kematian bayi di sarana kesehatan swasta

Gambar 4.4 Angka Kematian Bayi di Kabupaten Sumbawa Tahun 2011-2014 Angka kematian bayi di Kabupaten Sumbawa dari tahun 2011-2014 mengalami penurunan rata-rata pertahun sebesar 17,76% dari 13 kematian bayi per 1.000 kelahiran bayi pada tahun 2011 menjadi 7 kematian bayi per 1.000 kelahiran bayi. Adapun kematian tersebut sebagian besar disebabkan oleh diare/disentri dan ISPA sebanyak 9 kasus.


82


b. Angka Kematian Ibu (AKI) Angka Kematian Ibu merupakan jumlah kematian ibu melahirkan per 100.000 kelahiran hidup dalam kurun satu tahun. Hal ini tergambar sebagai berikut.

Angka Kematian Ibu (Tiap100.000 Kelahiran) 250

239

200

164

151

150

107

100

69

50 0

2011

2012

2013

2014

2015 (Target MDG's)

Data yang tersaji merupakan data di luar kelahiran bayi dan kematian ibu disarana kesehatan swasta

Sumber Data : Dinas Kesehatan Kabupaten Sumbawa

Gambar 4.5 Angka Kematian Ibu (AKI) Per 100.000 Kelahiran Hidup Tahun 2011-2014

Angka kematian Ibu yang terjadi di Kabupaten Sumbawa dari tahun 2011-2014 mengalami peningkatan rata-rata pertahun sebesar 19,24% dari 239 kematian ibu per 100.000 kelahiran hidup pada tahun 2011 menjadi 151 kematian ibu per 100.000 kelahiran hidup pada tahun 2014. Angka kematian ibu ini masih diatas target MDG‟s tahun 2015 sebesar 107. Kondisi ini disebabkan karena terjadinya peningkatan pendarahan dan Eklamsia/Pre Eklamsia pada ibu hamil, bersalin dan nifas, sebagaimana tergambar sebagai berikut.


83

Pemerintah Kabupaten Sumbawa 15

JUMLAH

7 4

2

Lain-lain (emboli) 0 0 0

Pertus Lama

3

9

2014

3 1

Eklamsia/Pre Eklamsia

22

2013

6 2 2

0

Infeksi Jalan Lahir Perdarahan

0

Abortus

0 0 0

2012 2011

2 2 2 10

5 6

0

5

10

15

20

25

Gambar 4.6 Penyebab Kematian Maternal di Kab. Sumbawa Tahun 2011-2014

c. Gizi Buruk Kasus gizi buruk di Kabupaten Sumbawa menunjukkan penurunan yang signifikan yaitu sebesar 44,03% selama 4 tahun terakhir, sebagaimana tergambar sebagai berikut. 300

296

250 200 150 91

100

81 39

50 0 2011

2012

2013

2014

Sumber Data : Dinas Kesehatan Kab. Sumbawa

Gambar 4.7 Kasus Gizi Buruk Di Kabupaten Sumbawa Tahun 2011-2014


84


Pada tahun 2014 kasus gizi buruk yang relatif tinggi terjadi di Kecamatan Tarano dan Kecamatan Empang masing-masing sebanyak 6 kasus serta Kecamatan Utan sebanyak 4 kasus, sementara 9 kecamatan yang tidak terdapat kasus gizi buruk yakni di Kecamatan Plampang, Labangka, Maronge, Lape, Ropang, Orong Telu, Rhee, Alas dan Alas Barat. Terhadap kasus yang terjadi tersebut sudah dilakukan penanganan yang tepat sesuai dengan tatalaksana gizi buruk, sehingga dapat meningkatkan kembali status gizi balita dan mengurangi resiko kematian balita yang diakibatkan gizi buruk. Pelayanan kesehatan sudah mampu menjangkau keseluruhan masyarakat termasuk masyarakat miskin. Adapun gambaran pengunjung rawat inap dengan menggunakan Jamkesmas/Jamkesda pada RSUD Sumbawa dalam tahun 2014, sebagai berikut. Tabel 4.6 Jumlah Pengunjung Rawat Inap Dengan Jamkesmas/Jamkesda menurut Ruang Perawatan di RSUD Sumbawa 2014 NO

RUANG PERAWATAN

ASKES

BPJS PBI

BPJS Non PBI

SKTM

UMUM

JAMPERSAL

JUMLAH

1

Dalam

-

1.141

1.314

181

395

3

3.034

2

Anak

-

600

558

163

643

23

1.987

3

Absgyn

-

2.549

1.410

70

807

213

5.049

4

Bedah

-

938

1.092

113

335

2

2.480

5

ICU

-

139

199

25

73

0

436

Jumlah

-

5.367

4.573

552

2.253

241

12.986

%

-

41,33

35,21

4,25

17,35

1,86

100,00

Sumber Data : RSUD Sumbawa

Tabel 4.6, menunjukkan bahwa pengunjung rawat inap pada RSUD Sumbawa dengan Jamkesmas/Jamkesda pada tahun 2014 keseluruhan sebanyak 12.986 pengunjung, mengalami peningkatan kunjungan sebanyak 1.418 pasien atau 12,26% dibandingkan tahun 2013 dengan jumlah kunjungan sebanyak 11.568 pasien. Kunjungan pasien pada tahun 2014 yang menggunakan BPJS PBI mencapai 41,33%, sedangkan yang menggunakan BPJS Non PBI 35,21%, selebihnya menggunakan Umum sebanyak 17,35%, Surat Keterangan Tidak Mampu dari yang berwenang sebanyak 4,25%, dan 1,86% menggunakan Jampersal. Secara umum pengunjung rawat inap di RSUD berada pada ruang perawatan Absgyn, diikuti ruang perawatan dalam, bedah, anak dan ICU. Laporan Keterangan Pertanggung Jawaban (LKPJ) Kepala Daerah Kab. Sumbawa Tahun 2014

85


Pada tahun 2014 RSUD mengalami perubahan status rumah sakit menjadi PPK-BLUD berdasarkan Keputusan Bupati Nomor 977 Tahun 2014 tentang Persetujuan Penerapan Status Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah pada Rumah

Sakit

Umum Daerah Sumbawa. Selain

itu dalam

meningkatkan kompetensi tenaga medis dan paramedis telah dilakukan bimbingan dan

pelatihan

Manajemen

Asfiksia

dan

BBLR,

bimbingan

dan

pelatihan

interprestasi pembacaan EKG. Berbagai upaya bidang kesehatan tersebut telah memberikan dampak positif pada meningkatnya derajat kesehatan masyarakat, semakin membaiknya pelayanan kesehatan dan meningkatnya akses masyarakat miskin terhadap layanan kesehatan. 4.1.2.3. Urusan Wajib Lingkungan Hidup Pada urusan wajib lingkungan hidup terdapat 5 program strategis yang terbagi dalam 14 kegiatan. Urusan ini dilaksanakan oleh SKPD Dinas Badan Penanaman Modal

dan

Lingkungan

Hidup

dengan

total

anggaran

sebesar

Rp. 5.271.116.055,- sebagaimana tabel berikut. Tabel 4.7 Program Pembangunan Pada Penyelenggaraan Urusan Wajib Lingkungan Hidup di Kabupaten Sumbawa Tahun 2014 No 1

Program/Kegiatan Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan Penyediaan Sarana dan Prasarana Persampahan

Peningkatan Operasi dan Pemeliharaan Sarana Prasarana Persampahan Bimbingan Teknis Persampahan

2

Program Pengendalian Pencemaran Dan Perusakan Lingkungan Hidup

Anggaran

Realisasi

3.184.194.110

3.109.978.910

257.722.400

243.887.200

94,63

-

Pengadaan peralatan kebersihan 3 jenis

2.905.945.210

2.845.565.210

97,92

-

Pengadaan dan pemeliharaan sarana dan prasarana persampahan 148 unit

Tersedia dan terpeliharanya sarana dan prasarana persampahan

20.526.500

20.526.500

100,00

Terlaksananya Bintek persampahan untuk 80 orang

Meningkatkan kemampuan dan keterampilan masyarakat dalam pengelolaan sampah

424.765.365

394.744.865

%

Output

Outcome

97,67 Tersedianya peralatan kebersihan untuk operasional persampahan

92,93


86


Program/Kegiatan

Realisasi

%

Output

41.725.530

40.978.430

98,21

-

Pemantauan Kualitas Lingkungan

38.974.055

31.158.755

79,95

-

Pengawasan Pelaksanaan Kebijakan Bidang Lingkungan Hidup

22.658.980

21.823.980

96,31

-

Penyusunan Kebijakan Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup

55.706.640

53.833.340

96,64

-

Koordinasi Penyusunan Dokumen Lingkungan

50.990.780

34.155.780

66,98

-

177.772.980

176.917.780

99,52

-

Kegiatan peringatan hari lingkungan hidup dan pembinaan sekolah-sekolah program Adiwiyata

36.936.400

35.876.800

97,13

-

Tersusunnya Dokumen Menuju Indonesia hijau (MIH)

88.411.565

85.343.415

18.650.250

17.688.300

-

69.761.315

67.655.115

Penyediaan papan informasi lingkungan hidup sebanyak 7 unit Tersusunnya dokumen Status Lingkungan Hidup Daerah sebanyak 2 dokumen

Peningkatan Peran Serta Masyarakat Dalam Pengendalian Lingkungan Hidup

Penyusunan dokumen Menuju Indonesia Hijau (MIH) 3

Anggaran

Koordinasi Penilaian Kota Sehat / Adipura

Program Peningkatan Kualitas Dan Akses Informasi Sumber Daya Alam Dan Lingkungan Hidup Peningkatan Edukasi Masyarakat Dibidang Lingkungan Hidup Penyusunan Status Lingkungan Hidup Daerah

Koordinasi Adipura, penyusunan dokumen Adipura dan lomba kebersihan sebanyak 3 dokumen Terwujudnya pemantauan kualitas lingkungan pada 4 Kecamatan Pengawasan dan evaluasi terhadap usaha/kegiatan yang wajib memiliki dokumen lingkungan hidup Dokumen Peraturan Daerah di Bidang Lingkungan Hidup Penyusunan dokumen rekomendasi lingkungan hidup

Outcome Terciptanya kota Sumbawa Besar yang "Green and Clean" dan tersedianya dokumen penilaian Adipura Terpantaunya kualitas lingkungan Teridentifikasi dan tertibnya pelaksanaan usaha/industri yang memiliki dokumen lingkungan Tersusunnya naskah akademik draft Perda PPLH dan Perda Persampahan Tersusunnya dokumen rekomendasi lingkungan hidup Meningkatnya pemahaman dan peran serta dalam pengendalian lingkungan hidup khususnya masyarakat dan anak-anak sekolah serta meningkatnya jumlah sekolah Adiwiyata di Kabupaten Sumbawa Dokumen Menuju Indonesia hijau

96,53

94,84

-


Tersedianya papan informasi lingkungan hidup Tersedianya dokumen Status Lingkungan Hidup Daerah

87

Pemerintah Kabupaten Sumbawa No 4

5

Program/Kegiatan Program Peningkatan Pengendalian Polusi Peningkatan Kinerja Laboratorium Lingkungan Program Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Alam Peningkatan Konservasi Daerah Tangkapan Air dan Sumber-Sumber Air

Urusan

Anggaran

Realisasi

%

Output

Outcome

-

Terwujudnya pemantauan kualitas limbah

Terpantaunya kualitas limbah cair

-

Pengadaan bibit tanaman dan penyusunan dokumen/database mata air

Tersedianya bibit dan dokumen/datab ase mata air

98,84 87.012.655 87.012.655

86.004.755 86.004.755

257.287.720 257.287.720

254.681.481 254.681.481

98,84

98,99

wajib

lingkungan

98,99

hidup

yang

diselenggarakan

di

Kabupaten Sumbawa pada tahun 2014, diantaranya melalui peningkatan intensitas koordinasi baik terhadap pengelolaan maupun pengendalian dampak lingkungan hidup. Hal ini bertujuan untuk memberikan edukasi kepada masyarakat melalui akses informasi akan pentingnya lingkungan yang bersih, sehingga masyarakat selalu berupaya untuk turut serta menjaga lingkungannya. Untuk mengatasi semakin berkurangnya lahan bervegetasi disebabkan oleh terjadinya

alih

fungsi

lahan

karena

memenuhi

kebutuhan

pemukiman,

perkantoran, industri/usaha dan jaringan jalan akibat dari pertambahan penduduk dan investasi yang signifikan dan kebutuhan pembangunan yang meningkat pesat. Implementasi tata ruang yang tegas dengan pengawasan dan pengendalian yang ketat menjadi kunci dari keberhasilan mencegah hilangnya lahan bervegetasi secara tidak proporsional. Pengawasan dan pengendalian dapat dimulai sejak dari proses perizinan seperti izin usaha dan izin mendirikan bangunan. Adapun upayaupaya yang telah dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Sumbawa dalam mengatasi permasalahan lahan dan tata ruang adalah : 1.

Revitalisasi Kebijakan. Penyusunan Masterplan RTH, penyusunan peraturan daerah tentang rencana tata ruang wilayah, penyusunan peraturan daerah tentang ruang terbuka hijau, penyusunan peraturan daerah tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup daerah dan penyusunan peraturan daerah tentang pengelolaan persampahan.

2.

Menambah kualitas dan kuantitas RTH Publik.


88


3.

Requirement yang tegas pada kawasan perumahan dan bangunan dengan total 10% dari luas perumahan untuk fasos fasum dengan lebih memperbesar ruang terbuka hijau dengan fungsi sosial (diluar jalur hijau).

4.

Penanaman pohon di lahan kritis di dalam dan luar kawasan hutan.

5.

Penerapan 8 atribut kota hijau dalam setiap pembangunan wilayah.

6.

Pelibatan pihak swasta dalam merehabilitasi lahan kritis.

7.

Perlindungan dan konservasi sumber mata air.

8.

Pembagian bibit tanaman gratis kepada masyarakat untuk memulihkan lahan kritis. Perhatian

pemerintah

daerah

Kabupaten

Sumbawa

dalam

upaya

meningkatkan kualitas lingkungan hidup, tercermin dari upaya yang telah dilakukan diantaranya dalam hal pengelolaan persampahan. Hal ini ditandai dengan adanya penambahan lokasi TPA baru yang berlokasi di Langam dan Utan, sehingga jumlah TPA pada tahun 2014 mengalami peningkatan dibandingkan dengan tahun sebelumnya, walaupun kedua TPA tersebut belum beroperasi. Sementara TPA yang telah ada sebelumnya yakni TPA Raberas dan TPA Alas terus menglami peningkatan dalam sistem pengelolaannya. Terhadap pengelolaan manajemen persampahan seperti pengelolaan sampah di TPA Raberas dengan luasan + 6 Ha dan kapasitas volumenya + 4 Ha, merupakan TPA yang telah menggunakan sistem Sanitary Landfill (pembuangan secara sehat), yakni sampah ditimbun secara berselang-seling antara lapisan sampah dan lapisan tanah sebagai penutup. Proses sanitasi landfill ini merupakan pembuangan sampah yang didesain, dibangun, dioperasikan dan dipelihara dengan cara menggunakan pengendalian teknis terhadap potensi dampak lingkungan yang timbul dari pengembangan dan operasional fasilitas pengelolaan sampah. Sistem ini lebih baik bila dibandingkan dengan pengelolaan sampah sistem Open Damping (sistem urug terbuka) yang masih digunakan di TPA Desa Lekong Kecamatan Alas Barat dengan luasan + 2,5 Ha dan kapasitas volumenya sebesar + 1,5 Ha. Sistem Open

Damping ini merupakan sistem pembuangan sampah dilahan tanah lapang tanpa ada pengelolaan lebih lanjut, sistem ini tidak ramah lingkungan dan tidak efektif menangani volume sampah yang menggunung dari hari ke hari. Terkait hal tersebut Pemerintah Daerah Kabupaten Sumbawa telah menyediakan Laporan Keterangan Pertanggung Jawaban (LKPJ) Kepala Daerah Kab. Sumbawa Tahun 2014

89


fasilitas dan sarana persampahan seperti keberadaan truck sampah yang terdiri dari Amroll truck 6 unit, Dump truck 13 unit dan grobak sampah sebanyak 6 unit. Untuk jumlah TPS mini mengalami peningkatan yang cukup siqnifikan yakni dari 12 buah pada tahun 2011 menjadi 112 buah pada tahun 2014. Demikian pula dengan Kontainer sampah dari 5 unit pada tahun 2011 menjadi 26 unit pada tahun 2014. Dengan kondisi ini diharapkan agar kualitas lingkungan dapat terus terjaga dan sosialisasi

kepada

masyarakat

terus

ditingkatkan,

agar

masyarakat

ikut

bertanggung jawab dalam membuang sampahnya secara benar pada suatu tempat pengumpulan dan diharapkan dapat mengelola persampahan secara mandiri dan terpadu. Demikian pula dengan upaya meningkatkan kepedulian terhadap kelestarian lingkungan. Upaya ini tetap diperlukan karena masih terjadinya kerusakan lingkungan yang akan berdampak pada meningkatnya jumlah lahan kritis, pencemaran lingkungan dan berkurangnya sumber air sebagai akibat dari pembuangan limbah oleh pelaku usaha/kegiatan yang tidak mengindahkan kaidahkaidah lingkungan, adanya pelaku usaha/kegiatan yang belum memiliki dokumen lingkungan,

serta

belum

maksimalnya

pelaksanaan/penerapan

peraturan

perundang-undangan. Sampai dengan tahun 2014 Kabupaten Sumbawa baru memiliki 2 orang petugas Pengawas Lingkungan Hidup Daerah (PPLHD), sedangkan tenaga dalam jabatan fungsional lingkungan belum tersedia, sehingga diperlukan tenaga PPNS dan PPLHD yang lebih banyak lagi guna pengawasan dan pengendalian dengan permasalahan lingkungan yang cukup kompleks, sehingga tenaga penyidik dan pengawas sangat dibutuhkan terutama yang memahami bidang pengendalian pencemaran air, udara, dan pengelolaan limbah bahan beracun berbahaya (B3). Selain itu terdapat 3 orang yang memiliki sertifikat penilaian AMDAL (AMDAL C) dan 1 (satu) orang dengan kompetensi sebagai penyusun AMDAL (AMDAL B). Terhadap perhatian Pemerintah Daerah Kabupaten Sumbawa pada lingkungan hidup, maka selama 3 tahun berturut-turut dari tahun 2012-2014 berhasil mendapatkan Tropy Raksaniyata yaitu sebagai juara I Tingkat Nasional Dalam Pengendalian Lingkungan dan Penyelenggaraan Program Menuju Indonesia Hijau 2014. Laporan Keterangan Pertanggung Jawaban (LKPJ) Kepala Daerah Kab. Sumbawa Tahun 2014

90


Terkait dengan realisasi dari rencana kinerja yang ditetapkan, hingga akhir tahun anggaran 2014 tingkat keterserapan input (dana) realisasinya mencapai 96,14% dari pagu total anggaran belanja BPM-LH tahun 2014 baik dari belanja langsung maupun dari belanja tidak langsung. Secara lebih rinci mengenai target dan realisasi program dan kegiatan pada urusan wajib lingkungan hidup disajikan pada lampiran. 4.1.2.4. Urusan Wajib Pekerjaan Umum Pada urusan wajib pekerjaan umum terdapat 13 program strategis yang terbagi dalam 25 kegiatan. Urusan ini dilaksanakan oleh SKPD Dinas Pekerjaan Umum dengan total anggaran sebesar Rp. 99.194.626.735,- sebagaimana tabel berikut. Tabel 4.8 Program Pembangunan Pada Penyelenggaraan Urusan Wajib Pekerjaan Umum di Kabupaten Sumbawa Tahun 2014 No 1

2

Program/Kegiatan Program Pembangunan Jalan dan Jembatan Pembangunan Jembatan

Program Pembangunan Saluran Darainase/Goronggorong Pemeliharaan Saluran Drainase / GorongGorong Pembangunan Saluran Drainase / Gorong gorong

3

4

Program Pembangunan Turap / Talud / Bronjong Pembangunan Turap / Talud / Bronjong

Program Rehabilitasi/Pemelih araan Jalan Dan Jembatan

Anggaran 5.294.383.000

Realisasi 5.283.465.000

%

5.283.465.000

99,79

1.444.891.375

1.425.345.250

98,65

275.866.500

Outcome

99,79

5.294.383.000

276.022.625

Output

99,94

1.168.868.750

1.149.478.750

98,34

2.697.345.500

2.695.186.200

99,92

2.697.345.500

2.695.186.200

99,92

65.430.696.950

64.970.011.750

99,30

-

-

-

-

Jumlah Jembatan pada ruas jalan kabupaten yang dibagun

Gorong-gorong dan saluran drainase yang dipelihara sepanjang 10 Km Salurang Drainase / Gorong-gorong tang terbangun sepanjang 980 meter

Turap/Talud/Bro njong yang terbangun sepanjang 603 meter


Terbagunnya jembatan dalam rangka menunjang sarana transportasi

Terpeliharanya Gorong-gorong dan Saluran Drainase Terwujudnya keamanan masyarakat dari genangan / Banjir

Terlindunginya Daerah - daerah Aliran Sungai (DAS) yang rawan bencana banjir

91


Program/Kegiatan

Anggaran

Realisasi

%

Output

Rehabilitasi / Pemeliharaan Jalan 23.514.808.200

23.233.763.750

98,80

-

Panjang Jalan dipelihara sepanjang 100,1 Km

-

Panjang Jembatan yang dipelihara sepanjang 15 meter

-

Panjang jalan yang dilaksanakan peningkatannya sepanjang 17,53 Km

-

Data hasil survey kondisi jalan sepanjang 80 km

-

Data hasil survey kondisi jembatan sebanyak 25 buah

-

Alat-alat berat untuk pelaksanaan konstruksi, Suku cadang alat-alat berat dan alat Laboratorium

-

Normalisasi Alur Sungai sepanjang 200 meter

-

Pemeliharaan jaringan irigasi 24 Daerah Irigasi sepanjang 3.451 meter

Rehabilitasi / Pemeliharaan Jembatan 105.560.000

105.560.000

100,00

Peningkatan Jalan

5

Program Inspeksi Kondisi Jalan dan Jembatan Inspeksi Kondisi Jalan

41.810.328.750

41.630.688.000

99,57

165.460.000

0

0

114.140.000

0

0,00

Inspeksi Kondisi Jembatan

6

7

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Kebinamargaan Rehabilitasi / Pemeliharaan Alat Alat Berat

Program Pengembangan Dan Pengelolaan Jaringan Irigasi, Rawa Dan Jaringan Pengairan Lainnya Pelaksanaan Normalisasi Saluran Sungai Optimalisasi Fungsi Jaringan Irigasi Yang Telah Dibangun

8

Program Penyediaan Dan Pengelolaan Air Baku

51.320.000

0

0,00

174.297.050

140.738.000

80,75

174.297.050

140.738.000

80,75

5.978.418.700

5.953.470.275

99,58

402.017.000

393.586.900

97,90

5.576.401.700

5.559.883.375

99,70

8.456.913.950

8.312.751.385

98,3


Outcome Terpeliharanya jalan dalam rangka menunjang sarana transportasi Terpeliharanya jembatan dalam rangka menunjang sarana transportasi Meningkatnya panjang jalan kondisi mantap

Terlaksananya kegiatan pendapatan ruas jalan kabupaten (K1) Terlaksanannya kegiatan pendapatan jembatan pada ruas kabupaten (K10)

Terpenuhinya alat-alat berat siap pakai dalam rangka menunjang pelaksanaan kegiatan pembangunan fisik

Alur Sungai yang terpelihara, DAS yang bebas banjir Kondisi Jaringan Irigasi pada 24 DI membaik dan dapat dimanfaatkan secara optimal

92


Program/Kegiatan Pembangunan Prasarana Pengambilan dan Saluran Pembawa

Pemeliharaan Prasarana Pengambilan dan Saluran Pembawa

Anggaran

436.000.000

5.731.779.950

Realisasi

434.397.200

5.667.955.550

%

99,63

98,89

Output

Tersedianya Sumber Air Baku dan distribusinya

-

Jumlah bendung yang dipelihara/rhab sebanyak 5 unit

Terwujudnya bendung yang mantap sebagai sarana penyiapan air baku untuk pertanian

-

Tersedianya sarana pengelolaan air yang baik dan organisasi pengelolaan air sebanyak 5 paket

Terwujudnya peningkatan kemampuan P3A dan Pemanfaatan Air Irigasi secara efisien

-

Operasional 8 UPT

Terwujudnya distribusi air yang lancar dan mantap

-

Terbangunnya pengaman pantai berupa pasangan batu pemecah gelombang

Terwujudnya prasarana pengaman pantai yang baik dan berfungsi untuk pemecah gelombang

-

Terkoordinasinya pelaksanaan pembangunan infrastruktur pedesaan

-

panjang jalan dan jembatan pedesaan yang dibangun

-

Terkoordinasinya pelaksanaan pembangunan infrastruktur sosial ekonomi masyarakat pedesaan

-

Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Pengelolaan Air

9

10

11

Pengembangan, Pengelolaan Dan Konversi Sungai, Danau Dan Sumber Daya Air Lainnya Unit Pelayanan Teknis Pengairan Program Pengendalian Banjir Pembangunan Prasarana Pengaman Pantai

Program Pembangunan Infrastruktur Perdesaaan Koordinasi Pelaksanaan Program Pembangunan Infrastruktur Perdesaan

Pembangunan Jalan dan Jembatan Pedesaan

Koordinasi Pelaksanaan Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Pengembangan Infrastuktur Sosial Ekonomi Wilayah (PNPM PISEW)

2.289.134.000

2.210.398.635

96,56

246.678.200

178.498.200

72,36

246.678.200

178.498.200

72,36

150.000.000

106.700.000

71,13

150.000.000

106.700.000

71,13

8.055.479.285

7.605.183.300

94,41

50.000.000

6.681.187.060

356.250.900

41.905.900

6.547.258.100

159.744.550

83,81

98,00

44,84

Outcome

Pemasangan Jaringan Irigasi Air Tanah dengan sistem pompa sebanyak 1 unit


Terwujudnya masyarakat yang berdayaguna dan berhasilguna Tertatanya lingkungan pemukiman penduduk pedesaan yang baik Tercapainya penurunan tingkat kemiskinan di pedesaan

93


Program/Kegiatan Penyusunan dan analisis data/informasi Data base bidang keciptakaryaan Penataan Lingkungan Permukiman Penduduk Perdesaan

Anggaran

Realisasi

%

Output

50.000.000

49.000.000

98,00

-

Data Base Perencanaan di Bidang Keciptakaryaan

734.946.750

728.290.750

99,09

-

Permukiman pada Desa Lebin dan Pantai Goa

-

Koordinasi lintas sektor TK. Pusat, Propinsi, Kabupaten, Kecamatan dan Desa dalam pelaksanaan PNPM Mandiri

Fasilitasi dan Koordinasi PNPM Mandiri Perkotaan (P2KP)

12

13

Program Pembinaan Penyelenggaraan Jasa Konstruksi Pembinaan Tertib Penyelenggaraan Jasa Konstruksi

Program Pengelolaan Areal Pemakaman Pembangunan sarana Pemakaman

183.094.575

78.984.000

43,14

26.441.550

0

0

26.441.550

0

0,00

433.557.000

432.922.000

99,85

433.557.000

432.922.000

99,85

Outcome Terwujudnya sistem perencanaan yang terpadu dibidang keciptakaryaan Tertatanya lingkungan pemukiman penduduk sesuai peruntukannya Terfasilitasinya program antara masyarakat perkotaan, pusat, provinsi, kabupaten, kecamatan dan desa

-

Pelaksanaan Pembinaan untuk jasa konstruksi

Terwujudnya pelaksanaan kegiatan jasa konstruksi sesuai dengan ketentuan yang ada

-

Jumlah areal pemakaman yang dilaksanakan pemagaran

Terlaksananya pengolaan areal pemakaman yang baik

Sebagai gambaran pelaksanaan kegiatan pembangunan pada urusan wajib pekerjaan umum di Kabupaten Sumbawa, pada tahun 2014 dilaksanakan beberapa kegiatan pokok, yaitu meliputi bidang kebinamargaan berupa pembangunan, rehabilitasi dan peningkatan jalan dan jembatan; bidang keciptakaryaan berupa pembangunan infrastruktur air bersih dan sanitasi serta pemeliharaan saluran drainase/gorong-gorong;

bidang

Sumber

Daya

Air

berupa

pembangunan,

rehabilitasi dan pemeliharaan jaringan irigasi, sungai serta pengendalian banjir. Dalam rangka pembangunan dan peningkatan jalan dan jembatan yang sasarannya adalah untuk membuka akses antarwilayah dan pemanfaatan wilayahwilayah

yang

masih terisolir

yang memiliki potensi besar

untuk dapat

dikembangkan, dimana total panjang jalan Kabupaten di Sumbawa adalah sepanjang 951,51 km dengan kondisi sebagaimana tergambar sebagai berikut.


94


Gambar 4.8 Kondisi Jalan Kabupaten Sumbawa Tahun 2011-2014 Kondisi infrastruktur jalan kabupaten dalam rentang waktu 4 tahun terakhir terus mengalami perkembangan kemantapan jalan, yakni dari panjang jalan mantap 476,12 km (50,04%) pada tahun 2011 meningkat menjadi 552,03 km (58,02%) pada tahun 2014, dengan peningkatan rata-rata pertahun sebesar 5,06%. kondisi kemantapan jalan kabupaten ini telah melampaui target RPJMD Kabupaten Sumbawa tahun ke-4 sebesar 55,00%. Meningkatnya

kemantapan jalan

kabupaten ini diikuti oleh berkurangnya kondisi jalan tidak mantap, yakni dari panjang jalan 157,53 km (16,56%) pada tahun 2011 menjadi 129,33 km (13,59%) pada tahun 2014, dengan penurunan rata-rata pertahun sebesar 6,21%. Demikian pula dengan kondisi jalan kritis dari panjang jalan kritis pada tahun 2011 sepanjang 317,86 km (33,41%) menurun menjadi 270,15 km (28,39%) pada tahun 2014, dengan penurunan rata-rata pertahun sebesar 5,27%. Dalam rangka mendukung kawasan SAMOTA, maka pembangunan konstruksi ruas jalan lingkar utara kota Sumbawa Besar telah menampakkan hasil yang signifikan sepanjang 5 km dari 24 km yang direncanakan akan tuntas pada tahun 2015. Kondisi ini menunjukkan perhatian pemerintah daerah yang selalu fokus dalam mewujudkan pemerataan

pembangunan,

pengentasan

kemiskinan

dan

keserasian

pengembangan wilayah yang masih terisolir melalui peningkatan kemantapan jalan, sehingga akselerasi pembangunan menjadi lebih merata. Selain itu pada tahun 2014 telah dilaksanakan peningkatan jalan berupa Hotmix, yakni jalan Kebuyit-Pungkit Kecamatan Lopok, jalan Kerato-Saliper Ate Kecamatan Unter Iwes sepanjang 0,64 km, SJN-Labu Ala Kecamatan Plampang sepanjang 2,29 km, SJNLaporan Keterangan Pertanggung Jawaban (LKPJ) Kepala Daerah Kab. Sumbawa Tahun 2014

95


Pamunga

Kecamatan

Plampang,

jalan

Lenangguar-Teladan

Kecamatan

Lenangguar dan Jalan Leseng-Batu Bulan Kecamatan Moyo Hulu sepanjang 2,81 km. Demikian pula dengan penyediaan sarana air bersih dan sanitasi dasar bagi masyarakat miskin, juga telah dilaksanakan pengerjaannya melalui DAK regular dengan lokasi peningkatan jaringan perpipaan air bersih di Desa Labuhan Alas sepanjang 1.000 meter, Desa Mapin Rea sepanjang 500 meter, BTN Karang Dima sepanjang 500 meter, Dusun Unter Kipas sepanjang 800 meter, Desa Jotang Beru sepanjang 1.500 meter, Dusun Hijrah sepanjang 1.100 meter, Desa Kukin-Limung sepanjang 5.500 meter, dan IKK Orong Telu sebanyak 3 buah. Selain itu, pelaksanaan penyediaan air bersih juga dilakukan melalui DAK Tambahan yang berlokasi di Dusun Berang Rea Desa Berang Rea, Desa Jorok Kecamatan Utan, Dusun Olat Po Desa Moyo, Desa Mungkin (Lanjutan), Kelurahan Brang Bara (Jalan Amanat), Dusun Tanian Desa Dalam Kecamatan Alas, Dusun Padak Desa Labuhan Sumbawa, Dusun Pasanggrahan Desa Labu Mapin, Desa Tengah Kecamatan Utan, Desa Selante, Desa Luar Kecamatan Alas, Dusun Sempe B Desa sempe, Dusun Mate Mega Desa Marenteh Kec. Alas (Lanjutan), dan Desa Labuhan Aji Kec Lab. Badas. Terkait dengan pembangunan prasarana sanitasi melalui DAK regular yakni pembangunan sarana dan prasarana Komunal (MCK++) Pulau Kaung Kecamatan Buer, Dusun Tanian Desa Dalam Kecamatan Alas, Desa Selante Kecamatan Plampang, IPAL Komunal Desa Jamu Kecamatan Lunyuk dan Desa Moyo Kecamatan Moyo Hilir. Juga melalui DAK tambahan dengan lokasi Pembangunan MCK++ Desa Lopok Kecamatan Lopok, Desa Pidang Kecamatan Tarano dan Desa Gontar Baru Kecamatan Alas Barat serta IPAL Komunal Desa Pelat Kecamatan Unter Iwes. Berdasarkan data Sumbawa Dalam Angka dan website kementerian Pekerjaan Umum, bahwa sampai dengan tahun 2013 keberadaan jembatan di Kabupaten Sumbawa terdapat sebanyak 441 buah dengan bentangan sepanjang 6.035,01 meter, dimana jembatan < 6 m sebanyak 152 buah dengan bentangan sepanjang 695,30 meter, sedangkan untuk jembatan sepanjang > 6 m sebanyak 289 buah dengan bentangan sepanjang 5.339,71 meter, sebagaimana tabel berikut.


96


1

Tabel 4.9 Jembatan Berdasarkan Kewenangan dan Bentangan di Kabupaten Sumbawa Tahun 2013 Bentangan < 6 M Bentangan > 6 M Jenis Konstruksi Banyak Panjang Banyak Panjang (Buah) (Meter) (Buah) (Meter) Jembatan Negara 28 125,60 99,00 1.944,91

2

Jembatan Provinsi

51

235,20

88,00

1.458,80

3

Jembatan Kabupaten

73

334,50

102,00

1.936,00

152

695,30

289,00

5.339,71

No

Jumlah

Sedangkan untuk program pembangunan/peningkatan dan pemeliharaan jaringan irigasi ditujukan untuk mendukung ketersediaan sarana dan prasarana yang memadai untuk mencukupi serta melayani kebutuhan air bagi seluruh areal pertanian di Kabupaten Sumbawa, untuk mendukung hal tersebut, maka ketersediaan irigasi teknis sangat dibutuhkan. Adapun jumlah daerah irigasi teknis sampai dengan tahun 2014 sebanyak 25 daerah irigasi dengan luas baku mencapai 11.228 Ha, dan luas irigasi sebesar 8.362 Ha, dengan panjang saluran induk 31.639,5 meter dan saluran sekunder sepanjang 180.237 meter.

Untuk

mengoptimalkan hasil dari pembangunan / peningkatan serta rehabilitasi saluran irigasi diiringi dengan penyediaan sarana pengelolaan dan organisasi pengelolaan air agar distribusi air dapat merata ke seluruh areal pertanian. 4.1.2.5. Urusan Wajib Penataan Ruang Pada urusan wajib penataan ruang terdapat 3 program strategis yang terbagi dalam 4 kegiatan. Urusan ini dilaksanakan oleh SKPD Dinas Pekerjaan Umum dengan total anggaran sebesar Rp. 1.106.706.100,- sebagaimana tabel berikut. Tabel 4.10 Program Pembangunan Pada Penyelenggaraan Urusan Wajib Penataan Ruang di Kabupaten Sumbawa Tahun 2014 No 1

Program/Kegiatan Program Perencanaan Tata Ruang Penyusunan Rencana Tata Ruang Wilayah

Anggaran

Realisasi

%

940.283.450

90.534.650

9,63

940.283.450

90.534.650

9,63

Output

-

Dokumen Peraturan Daerah tentang RTRW Kab. Sumbawa

Outcome

Legalisasi Tata Ruang


97


3

Program Pemanfaatan Ruang Penyusunan Kebijaksanaan Perijinan Pemanfaatan Ruang

Sosialisasi Kebijakan, Norma, Standar, Prosedur dan Manual Pemanfaatan Ruang Program Pengendalian Pemanfaatan Ruang Pengawasan Pemanfaatan Ruang

128.602.650

71.876.750

55,89

12.656.800

2.400.000

18,96

115.945.850

69.476.750

59,92

37.820.000

8.783.000

23,22

37.820.000

8.783.000

23,22

-

Dokumen Kebijakan Perijinan IMB sebanyak 1 dokumen

Terlaksananya kegiatan sosialisasi IMB

-

Pelaksanaan Sosialisasi Kebijakan Perijinan /IMB di 14 Kecamatan

-

Terlaksana kegiatan sosialisasi, NSPM

Sosialisasi NSPM

-

Dokumen Monitoring sebanyak 22 dokumen

Tertatanya Kawasan sesuai dengan RTRW

Penataan ruang di Kabupaten Sumbawa, ditandai dengan ditetapkannya Peraturan Daerah Kabupaten Sumbawa tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Sumbawa 2011 – 2031. Perda RTRW Nomor 10 Tahun 2012 ini akan menjadi panduan bagi Badan Koordinasi Penataan Ruang Daerah beserta Kelompok-Kelompok Kerjanya dalam rangka menindaklanjuti penataan ruang baik dari sisi perencanaan maupun pengendalian pemanfaatan ruang. Terkait dengan pengendalian

dan

pemanfaatan

ruang

dalam

rangka

mempertahankan

keseimbangan peningkatan jumlah penduduk, yang diikuti dengan peningkatan eksploitasi terhadap ruang yang berakibat pada menurunnya kualitas lingkungan, maka Pemerintah daerah Kabupaten Sumbawa melakukan langkah antisipasi dengan penambahan keberadaan ruang terbuka hijau, dimana ruang terbuka hijau merupakan bagian dari ruang-ruang terbuka yang diisi oleh tumbuhan, tanaman dan vegetasi, yang memiliki fungsi ekologis, sosial, ekonomi dan arsitektural serta nilai estetika yang berguna meningkatkan kualitas lingkungan dan kelangsungan kehidupan biotik pada wilayah tersebut serta menjadi nilai kebanggaan atau identitas wilayah tersebut. Adapun ruang terbuka hijau di Kabupaten Sumbawa dari tahun ke tahun terus mengalami peningkatan, hal ini ditandai dari luasan ruang terbuka hijau sampai dengan tahun 2014 berada di 36 lokasi dengan luasan 104.497,44 ha. Berdasarkan standar lingkungan hidup tentang pengembangan ruang terbuka hijau minimal 30% dari luas kawasan perkotaan, sehingga ketersediaan RTH masih perlu ditingkatkan keberadaannya pada tahun-tahun mendatang sebagai langkah penataan kota serta menjaga kualitas lingkungan di Kabupaten Sumbawa. Rincian RTH terdapat pada tabel berikut. Laporan Keterangan Pertanggung Jawaban (LKPJ) Kepala Daerah Kab. Sumbawa Tahun 2014

98


Tabel 4.11 Ruang Terbuka Hijau di Kabupaten Sumbawa s.d. 2014 No 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36

Nama Ruang Terbuka Hijau Hutan Kota Olat Rarang Hutan Kota Pungka Hutan Kota Simpang Moyo Hutan Kota Wisma Daerah Taman Kota Bantaran Sungai Kampung Mande Taman Kota Bugis Taman Kota Depan Asrama Lama Taman Kota Depan PLN I Taman Kota Depan PLN II Taman Kota Jam Gadang Taman Kota Jembatan Lempeh Taman Kota Labuhan Sumbawa I Taman Kota Labuhan Sumbawa II Taman Kota Labuhan Sumbawa III Taman Kota Lapangan Kerato Taman Kota Lapangan Pahlawan Taman Kota Lawang Desa Taman Kota Median Jalan Depan Kantor Bupati Taman Kota Patung Karaci Taman Kota Patung Kerbau Taman Kota Patung Kuda Taman Kota Patung Menjangan Taman Samping Kantor Bupati Taman Kota Simpang Boak Taman Kota Simpang Dam Aji Taman Kota Simpang Moyo Taman Kota Simpang Nijang Taman Kota Simpang Sering Taman Kota Simpang Sernu Taman Kota Simpang Tano Taman Kota Tugu Adipura Taman Kota Tugu Lilin Taman Kota Ujung Jembatan Brang Biji Taman Kota Jalan Mangga Taman Unter Ketimis Taman Kota Istana Dalam Loka Jumlah

Luas (m2) s.d. Tahun 2014 11.413,00 9.545,00 1.572,86 10.150,00 1.354,00 2.228,00 660,00 135,00 36,00 28,00 362,20 570,00 586,25 1.551,00 41.000,00 6.900,00 665,00 525,00 359,40 40,00 17,70 94,50 322,44 461,20 238,74 206,87 93,38 448,06 90,57 48,00 112,74 719,60 123,50 5.491,43 6.348,00 104.497,44

Apreasi yang diperoleh Pemerintah Kabupaten Sumbawa dari Pemerintah Pusat adalah berupa : 1.

Kabupaten Terbaik

III Nasional Sub Bidang Penataan Ruang dari

Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat RI. Dan sebagai reward program dari Pemerintah Pusat berupa dana sebesar Rp. 2 Milyar. Laporan Keterangan Pertanggung Jawaban (LKPJ) Kepala Daerah Kab. Sumbawa Tahun 2014

99


2.

Piagam Penghargaan Tim Pelaksana P2KH Tahun 2014 atas prestasi dan kinerja dalam pelaksanaan Program Pengembangan Kota Hijau (P2KH) dari Ditjen Penataan Ruang kementerian PU dan Perumahan Rakyat RI.

4.1.2.6. Urusan Wajib Perencanaan Pembangunan Pada urusan wajib perencanaan pembangunan terdapat 8 program strategis yang terbagi dalam 25 kegiatan. Urusan ini dilaksanakan oleh SKPD Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dengan total anggaran sebesar Rp. 5.364.237.825,sebagaimana tabel berikut. Tabel 4.12 Program Pembangunan Pada Penyelenggaraan Urusan Wajib Perencanaan Pembangunan di Kabupaten Sumbawa Tahun 2014 No 1

Program/Kegiatan Program Kerjasama Pembangunan Koordinasi Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Pengembangan Infrastruktur Sosial Ekonomi Wilayah (PNPM-PISEW)

Anggaran

Realisasi

%

481.769.800

384.744.900

79,86

393.282.500

344.415.600

87,57

Output

Tersedianya Dokumen MPK (Memorandum Program Koordinatif) Tahunan Kabupaten -

-

Koordinasi Tim Penanggulangan Kemiskinan

2

Program Pengembangan Wilayah Perbatasan Koordinasi Penyelesaian Masalah Perbatasan Antar Daerah Koordinasi Penetapan Rencana Tata Ruang Perbatasan

Outcome

-

Tersedianya Dokumen Evaluasi Capaian PSE PNPM PISEW 2014 Tersedianya Dokumen Review PJM PSE KSK Mandiri 2014 Terlaksananya Identifikasi Keluarga Miskin

88.487.300

40.329.300

45,58

135.322.200

71.991.900

53,20

92.516.500

31.105.200

33,62

-

Dokumen Hasil Koordinasi

42.805.700

40.886.700

95,52

-

Tersusunnya Dokumen Peta Desa


Terlaksananya Rangkaian Kegiatan PNPM PISEW di Kabupaten Sumbawa

Adanya Dokumentasi Keluarga Miskin se Kabupaten Sumbawa

Terkoordinasinya Penanganan Permasalahan dan Pemanfaatan Ruang Wilayah Perbatasan Tersedianya Peta Dasar Wilayah Desa Yang Telah Disingkronkan Dengan Peta Dasar RBI Sebagai Pedoman Penyusunan Perencanaan Pembangunan

100


4

5

Program/Kegiatan Program Perencanaan Pengembangan Wilayah Strategis Koordinasi Perencanaan Pembangunan Kawasan Agropolitan

Anggaran

Realisasi

%

78.434.700

54.112.200

68,99

78.434.700

54.112.200

68,99

120.228.400

62.437.300

51,93

120.228.400

62.437.300

51,93

1.483.060.500

1.378.858.660

92,97

229.457.900

224.834.460

Penyelenggaraan Musrenbang RKPD

247.165.000

Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah

Output

Outcome

-

Laporan Pembangunan Kawasan Agropolitan

Tersedianya Bahan Evaluasi dan Perencanaan Pembangunan Kawasan Agropolitan

-

Dokumen Identifikasi Kawasan Kumuh Perkotaan

Tersedianya Data/Dokumen Kawasan Kumuh Perkotaan & Pedesaan Sebagai Acuan Perencanaan Pembangunan Permukiman & Perumahan

97,99

-

Dokumen Peraturan Bupati RKPD 2014

240.715.100

97,39

-

Dokumen Hasil Musrenbang RKPD 2014

156.160.500

86.924.100

55,66

-

Laporan EKPD 2013, Midterm Review 2013 dan TP 2013 & 2014

Penyusunan Rancangan Kebijakan Umum Anggaran (KUA)

209.747.600

195.655.300

93,28

-

Dokumen Kebijakan Umum APBD TA 2014 & KU APBD Perubahan 2013

Penyusunan Rancangan Priroitas dan Plafon Sementara (PPAS)

39.983.000

38.733.000

96,87

-

Dokumen Prioritas & Plafon Anggaran Sementara (PPAS) TA 2014 & PPAS-P 2013

Tersedianya Dokumen RKPD Untuk Bahan Musrenbang RKPD 2014 Terhimpunya Aspirasi Pelaku Pembangunan Dalam Rangka Menetapkan RKPD Tahun 2014 Tersedianya Dokumen Laporan Monitoring dan Evaluasi Kinerja Pembangunan Daerah,Dana Alokasi Khusus & Pembantuan Tersedianya Rancangan Dokumen KUA Sebagai Dasar Penyusunan Rancangan PPAS APBD TA 2014 & PPAS-P APBD 2013 Tersedianya Rancangan Dokumen PPAS Sebagai Dasar Penyusunan RKA SKPD TA 2014 & PPAS-P 2013

Koordinasi Perencanaan Pengembangan Kota-Kota Besar Dan Menengah Koordinasi Prencanaan Penanganan Perumahan

Program Perencanaan Pembangunan Daerah Penyusunan RKPD 2015


101


6

Program/Kegiatan

Anggaran

Realisasi

%

Output

539.320.000

530.770.200

98,41

-

Dokumen Hasil Pengkajian Masalahmasalah Strategis Pembangunan Daerah

Penyusunan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ)

61.226.500

61.226.500

100,00

-

Penyusunan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Tahun 2013

710.385.980

621.072.880

87,43

281.296.680

266.846.580

94,86

-

Laporan Hasil Koordinasi Pengembangan BUMDes-LKM sebanyak 1 dokumen Terlatihnya Pengurus BUMDes-LKM Dalam Penyusunan Pedoman Kerja Operasional sebanyak 13 orang Terlatihnya Pengurus BUMDes-LKM Tentang Manajemen Perkreditan sebanyak 26 orang Terlatihnya Manajer BUMDes-LKM sebanyak 13 orang Laporan hasil Koordinasi Perencanaan Pembangunan Bidang Pertanian Laporan Hasil Koordinasi Pembangunan Bidang Koperasi,Perindustria n,Perdagangan dan Pengembangan Dunia Usaha

Program Perencanaan Pembangunan Ekonomi Koordinasi Pengembangan Lembaga Keuangan Mikro

-

-

-

7

Outcome

Pengkajian MasalahMasalah Strategis Pembangunan Daerah

Koordinasi Perencanaan Pembangunan Bidang Pertanian

192.633.000

148.832.800

77,26

-

Koordinasi Perencanaan Pembangunan Bidang Koperasi, Perindustrian, Perdagangan, dan Pengembangan Dunia Usaha

185.630.200

168.987.700

91,03

-

Koordinasi Percepatan Pembangunan Daerah Tertinggal (PPDT)

50.826.100

36.405.800

71,63

-

416.735.300

303.785.700

72,90

Program Perencanaan Sosial Dan Budaya Koordinasi Perencanaan Pembangunan Pendidikan dan Kesehatan

172.645.300

117.515.100

68,07

-

Terakomodirnya Masalah-masalah Strategis Dalam Perencanaan Pembangunan Daerah Tersusunnya Laporan Keterangan Pertanggungjawab an Tahun 2013

Terlaksananya Pembinaan 13 Tenaga Administrasi dan 13 Manager BUMDes-LKM

Tersedianya Bahan Evaluasi Perencanaan Pembangunan Bidang Pertanian Terlaksananya Koordinasi Perencanaan Pembangunan Bidang Koperasi,Perindust rian Perdagangan dan Pengembangan Dunia Usaha

Tersedianya Laporan Hasil Pembangunan Kawasan Pusat Pertumbuhan Daerah Tertinggal

Koordinasi Bidang Perencanaan Pendidikan,Kesehata n dan Sosial Budaya


Tersedianya Laporan Hasil Koordinasi Pembangunan Pendidikan dan Kesehatan

102


Program/Kegiatan Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan Umum

Anggaran

66.504.000

Realisasi

58.885.400

%

88,54

Output

-

Laporan Hasil Koordinasi Pembangunan Bidang Pemerintahan Umum

-

Terlaksananya Program Nasional Percepatan Pembangunan Sanitasi Permukiman di Daerah (PPSP)

Koordinasi Program Air Minum dan Sanitasi Masyarakat

8

Program Perencanaan Prasarana Wilayah Dan Sumber Daya Alam Koordinasi Penyusunan Rencana dan Pengembangan Wilayah Pesisir dan Laut Koordinasi dan Pembinaan Perkuatan Kelembagaan Sumberdaya Air

177.586.000

127.385.200

71,73

939.996.300

519.967.500

55,32

146.594.000

39.748.600

27,11

-

Tersusunnya Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau

609.543.500

408.534.500

67,02

-

Tersusunnya Dokumen PSETK

-

Koordinasi Perencanan Pembangunan Prasarana Wilayah Koordinasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Sumberdaya Energi Baru Terbarukan

86.315.800

97.543.000

52.181.400

19.503.000

60,45

19,99

Outcome

-

-

Tersusunnya Dokumen Analisis DAS Tersosialisasi dan Terfanfaatkannya Dokumen PSETK Dokumen Hasil Pengkajian Masalahmasalah Strategis Pembangunan Daerah Dokumen Koordinasi Pengembangan Energi Baru Terbarukan

Terwujudnya Singkronisasi dan Tersedianya Bahan Acuan Bidang Pemerintahan Umum Tersedianya Dokumen Program Nasional Percepatan Pembangunan Sanitasi Permukiman di Daerah (PPSP)

Dokumen Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulaupulau

Terbina dan Terwujudnya Kemandirian Kelompok P3A dan GP3A

Terakomodirnya Masalah-masalah Strategis Pembangunan Daerah Tersedianya Data Kawasan Pengembangan Energi Baru Terbarukan di Kabupaten Sumbawa

Pelaksanaan program dan kegiatan pada urusan wajib perencanaan pembangunan pada tahun 2014 meliputi pengembangan sistem perencanaan pembangunan, koordinasi perencanaan pada setiap sektor pembangunan, pelaksanaan Musrenbang Kabupaten, penyusunan RKPD, penyusunan KUA dan PPAS, penyusunan laporan evaluasi pembangunan, koordinasi pelaksanaan Tugas Pembantuan serta beberapa program koordinasi perencanaan penunjang untuk penyelarasan dengan program dari pemerintah pusat. Dokumen data dalam rangka perencanaan pembangunan yang disediakan Laporan Keterangan Pertanggung Jawaban (LKPJ) Kepala Daerah Kab. Sumbawa Tahun 2014

103


meliputi

profil

daerah,

statistik

ekonomi,

data

spasial

daerah.

UU No. 25 tahun 2004 tentang sistem perencanaan pembangunan nasional, mengamanatkan bahwa data menjadi kebutuhan yang sangat mendasar dalam perencanaan pembangunan. Data ini menjadi acuan sangat strategis dalam membuat perencanaan yang baik. Seiring dengan otonomi daerah kebutuhan akan data dan informasi yang cepat, akurat, dan mutakhir semakin dirasakan. Hal ini dapat dilihat bahwa pemerintah pusat selalu membutuhkan data dan informasi dari daerah bagi penentuan besaran dana perimbangan (DAU, DAK, Bagi Hasil). Kondisi demikian, secara praktis sebenarnya dapat dibantu melalui data dan informasi tentang pembangunan daerah yang merupakan suatu unit fungsional pengelolaan basis data dan informasi daerah bagi perencanaan dan pengendalian pembangunan daerah, serta dapat digunakan dalam rangka pengembangan peluang investasi dan potensi daerah. UU No. 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah, Pasal 152 ayat 1, yang berbunyi Perencanaan Pembangunaan Daerah harus didasarkan pada data dan informasi yang akurat serta dapat dipertanggungjawabkan, yang mencakup: (a) penyelenggaraan Pemerintah Daerah; (b) organisasi dan Tata laksana Pemerintah Daerah; (c) kepala Daerah, DPRD, Perangkat Daerah dan PNS Daerah; (d) keuangan daerah; (e) potensi Sumberdaya Daerah; (f) produk Hukum daerah; (g) kependudukan; (h) informasi Dasar Wilayah; (i) informasi lain terkait dengan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah. Dalam rangka meningkatkan kualitas perencanaan pembangunan daerah, maka perlu penguatan koordinasi perencanaan pembangunan dibidang ekonomi, sosial budaya, prasarana wilayah yang secara terus menerus perlu ditingkatkan, karena dengan koordinasi inilah, akan terbangun sinergisitas konsep implementasi pembangunan dan tersedianya bahan evaluasi perencanaan pembangunan daerah. Koordinasi dalam rangka penyusunan rencana pembangunan pada tingkat desa pada tahun 2014 dilaksanakan bersama-sama dengan Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa, Pemerintah Kecamatan dan Pemerintahan Desa dalam beberapa bentuk untuk penyusunan RPJM Desa, implementasi pola perencanaan partisipatif dalam program PNPM, serta koordinasi perencanaan SKPD. Upaya tersebut dipandang penting, selain untuk meningkatkan kemampuan SDM aparatur di desa, kecamatan dan SKPD-SKPD juga dalam rangka memperkuat Laporan Keterangan Pertanggung Jawaban (LKPJ) Kepala Daerah Kab. Sumbawa Tahun 2014

104


ketersediaan data-data empiris masing-masing wilayah, kesamaan persepsi dan pola pikir mengenai perencanaan pembangunan. Manfaat yang diraih dengan upaya tersebut telah mulai terlihat pada tahapan diskusi forum SKPD dan forum gabungan SKPD sebagai salah satu tahap dalam proses Musrenbang dan Pra Musrenbang di Kabupaten Sumbawa, meskipun masih tetap menyisakan beberapa kelemahan yang akan terus diperbaiki untuk tahapan berikutnya. Output dari proses Musrenbang Kabupaten yang dilaksanakan pada tahun 2014 adalah dokumen perencanaan pembangunan tahunan daerah yang selanjutnya disebut dengan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) untuk tahun 2014, selanjutnya menjadi acuan dan pedoman bagi penyusunan Rencana Kerja SKPD (Renja-SKPD), dan sebagai dasar dalam penyusunan Rancangan Kebijakan Umum APBD serta Rancangan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) yang dijadikan acuan dalam penyusunan APBD Tahun Anggaran 2015. Dalam rangka menghasilkan dokumen-dokumen perencanaan tersebut, maka proses koordinasi perencanaan dilaksanakan secara sektoral, spasial maupun secara terintegrasi pada berbagai bidang koordinasi perencanaan pembangunan. Koordinasi perencanaan pembangunan ekonomi yang selain dilaksanakan dalam jajaran pemerintahan daerah serta stakeholders internal lainnya yang berada dalam wilayah Kabupaten Sumbawa termasuk lembaga swadaya masyarakat juga dilakukan dengan pemerintah Provinsi dan pusat, terutama

dalam

memperlancar

perencanaan

dan

pelaksanaan

program

pembangunan daerah tertinggal di Kabupaten Sumbawa pada tahun 2014, serta pengembangan lembaga ekonomi lokal di desa melalui pembinaan dan pengembangan BUMDes-LKM yang sudah mulai memberikan kontribusi bagi peningkatan income desa. Demikian pula dengan koordinasi perencanaan pembangunan sosial budaya, selain melibatkan unsur-unsur penyelenggara pemerintahan sejak tingkat desa hingga kabupaten, juga dilakukan dengan pemerintah provinsi dan pusat, serta masyarakat. Upaya meningkatkan peran serta masyarakat dan segenap stakeholder dilaksanakan juga dalam rangka memantapkan pelaksanaan PNPM PISEW, program AMPL dan perencanaan pembangunan kesehatan, PPAUD, perencanaan pembangunan pendidikan dasar dan menengah serta KTM, selain koordinasi perencanaan bidang pemerintahan lainnya

di

lingkup

pembangunan

sosial

budaya.

Koordinasi

perencanaan


105


pembangunan fisik prasarana wilayah yang dilaksanakan pada tahun 2014, selain mencakup perencanaan yang anggarannya bersumber dari APBD Kabupaten Sumbawa, juga terkait dengan koordinasi perencanaan dengan pemerintah provinsi dan pusat termasuk Badan Informasi Geospasial, serta beberapa pihak lainnya sebagai stakeholder dalam perencanaan pembangunan daerah, termasuk pembinaan kelembagaan P3A dan koordinasi penetapan batas desa serta dengan batas Kabupaten yang berbatasan. Pengembangan kawasan strategis dan cepat tumbuh akan selalu konsisten untuk diimplementasikan dalam bentuk kegiatan-kegiatan nyata. Intervensi program/kegiatan pembangunan

pada

kawasan

infrastruktur

tersebut

jalan,

pasar

terus

dilaksanakan

agribisnis

dan

melalui

pengembangan

infrastruktur pendukung kawasan KTM Labangka. Pada tahun 2014 Kabupaten Sumbawa mendapatkan apresiasi sebagai nominasi terbaik nasional (Kabupaten Paling Siap) „Indonesia - Spasial Data

Infrastructure Readiness Index‟ atas prestasi pengelolaan portal informasi geospasial dan simpul jaringan dalam perencanaan pembangunan daerah dari Badan Informasi Geospasial RI. Atas prestasi tersebut, belum lama ini Bappeda kota bekasi telah berkunjung untuk melakukan studi banding ke Kabupaten Sumbawa.

4.1.2.7. Urusan Wajib Perumahan Pada urusan wajib perumahan terdapat 3 program strategis yang terbagi dalam 4 kegiatan. Urusan ini dilaksanakan oleh SKPD Dinas Pekerjaan Umum dan Badan Penanaman Modal dan Lingkungan Hidup dengan total anggaran sebesar Rp. 8.719.311.015,- sebagaimana tabel berikut. Tabel 4.13 Program Pembangunan Pada Penyelenggaraan Urusan Wajib Perumahan di Kabupaten Sumbawa Tahun 2014 No 1

Program/Kegiatan Program Pengembangan Perumahan Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan Di Bidang Perumahan

Anggaran

Realisasi

%

99.532.500

6.659.000

6,69

99.532.500

6.659.000

6,69

Output

-

Dokumen dan Laporan Hasil Pelaksanaan Sosialisasi


Outcome

Tersosialisasinya Peraturan Perundangundangan di bidang perumahan pada masyarakat

106


3

Program/Kegiatan

Anggaran

Program Lingkungan Sehat Perumahan Penyediaan Sarana Air Bersih dan Sanitasi Dasar Terutama Bagi Masyarakat Miskin

7.164.390.325

6.656.105.5 75

92,91

7.164.390.325

6.656.105.575

92,91

Program Pembangunan / Penataan Taman Dan Penerangan Jalan Pembangunan/Penata an Taman

Penataan dan Pemeliharaan Lampu Jalan

Realisasi

%

Output

Outcome

-

Terbangunnya Sarana Air Bersih sepanjang 17.426 km

-

Terbangunnya jaringan air bersih dan prasarana sanitasi komunal di 11 Kecamatan

Terlaksananya program Kota Hijau dan pembangunan/pena taan taman di 34 lokasi Tersedianya / terpeliharanya lampu penerangan jalan di 24 Kecamatan

1.455.388.190

690.653.600

677.464.350

0

0,00

-

777.923.840

690.653.600

88,78

-

Meningkatnya jumlah masyarakat pengguna air dalam rangka peningkatan kesehatan masyarakat

47,45

Terciptanya keindahan kota

Berfungsinya lampu penerangan jalan di Kabupaten Sumbawa

Pelaksanaan program dan kegiatan pada penyelenggaraan urusan wajib perumahan, digambarkan dari Kondisi penanganan perumahan di Kabupaten Sumbawa, sebagai berikut. Tabel 4.14 Kondisi Perumahan Penduduk di Kabupaten Sumbawa Tahun 2014 No

Kecamatan

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

Sumbawa Lab. Badas Utan Alas Alas Barat Lape Lopok Plampang Labangka Empang Lenangguar Lantung Orong Telu Lunyuk Batulanteh Rhee

Rumah Penduduk

14.087 7.075 7.148 6.728 4.579 3.879 4.437 6.372 2.735 5.270 1.587 808 1.028 4.509 2.651 1.668

Rumah Tidak Layak Huni

Rumah Yang Telah Tertangani

Rumah Yang Belum Tertangani

2.817 1.415 1.430 1.346 916 776 887 1.274 547 1.054 317 162 206 902 530 334

1.188 1.042 594 703 278 184 91 150 527 182 15 15 36 40 229

1.629 373 836 643 638 592 796 1.124 547 527 135 147 191 866 490 105


107


No

Kecamatan

17 18 19 20 21 22 23 24

Buer Unter Iwes Moyo Hilir Moyo Utara Moyo Hulu Ropang Maronge Tarano Jumlah

Rumah Penduduk

Rumah Tidak Layak Huni

Rumah Yang Telah Tertangani

Rumah Yang Belum Tertangani

674 911 1.093 450 1.067 257 475 731 20.571

208 186 515 136 342 15 104 45 6.825

466 725 578 314 725 242 371 686 13.746

3.372 4.553 5.463 2.249 5.336 1.283 2.374 3.654 102.845

Sumber Data : BPMPD Kab. Sumbawa

Rumah penduduk di Kabupaten Sumbawa pada tahun 2014 terdata sejumlah 102.845 rumah, dengan kategori tidak layak huni sebanyak 20.571 rumah, dan yang tertangani dari rumah tidak layak huni tersebut pada tahun ini sebanyak 6.825 rumah, sehingga masih tersisa rumah yang belum tertangani sebanyak 13.746 unit rumah. Peningkatan

perumahan

layak

huni

di

Kabupaten

Sumbawa

penanganannya dilakukan setiap tahun secara bertahap, yang dihajatkan kepada masyarakat untuk dapat menikmati perumahan yang layak.

Adapun sumber

pendanaan bantuan stimulan tersebut berasal dari dana : 1). APBD Provinsi sebesar Rp. 1.920.000.000,- untuk rehabilitasi 96 unit rumah tidak layak huni yang berlokasi di Desa Lito Kecamatan Moyo Hulu sebanyak 13 unit, Kelurahan Lempeh Kecamatan Sumbawa sebanyak 1 unit, Desa Buin Baru Kecamatan Buer sebanyak 15 unit, Desa Mama Kecamatan Lopok sebanyak 12 unit, Desa Gontar Baru Kecamatan Alas Barat sebanyak 36 unit, Desa Labuhan Kuris Kecamatan Lape sebanyak 5 unit, dan di Kecamatan Unter Iwes Desa Jorok sebanyak 12 unit serta Desa Pungka sebanyak 2 unit; 2).

APBD Kabupaten Sumbawa sebesar Rp. 400.000.000,- untuk rehabilitasi rumah kumuh dan pembangunan baru sebanyak 70 unit rumah kumuh yang berlokasi di Desa Labuhan Sumbawa Kecamatan Labuhan Badas sebanyak 10 unit, Desa Rhee Kecamatan Rhee sebanyak 10 unit, Desa Terusa Kecamatan Buer sebanyak 10 unit, Desa Moyo Kecamatan Moyo Hilir sebanyak 10 unit, Desa Kelungkung Kecamatan Batulanteh sebanyak 10 unit, Desa Mapin Beru Kecamatan Alas Barat sebanyak 10 unit dan Desa Kalabeso Kecamatan Buer berupa pembangunan baru sebanyak 10 unit.;


108


3). Kementerian Perumahan Rakyat RI sebesar Rp. 6.142.500.000,- berupa Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) sebanyak 820 unit rumah yang berlokasi di Kecamatan Sumbawa (Kelurahan Samapuin sebanyak 102 unit dan Kelurahan Pekat sebanyak 143 unit) serta Kecamatan Alas (Desa Luar sebanyak 188 unit, Desa Kalimango sebanyak

210 dan Desa

Marente sebanyak 177 unit). 4.1.2.8. Urusan Wajib Kepemudaan dan Olah Raga Pada urusan wajib Kepemudaan dan Olah Raga terdapat 6 program strategis yang terbagi dalam 6 kegiatan. Urusan ini dilaksanakan oleh SKPD Dinas Pemuda Olahraga Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Sumbawa dengan total anggaran sebesar Rp. 3.074.501.635,- sebagaimana tabel berikut. Tabel 4.15 Program Pembangunan Pada Penyelenggaraan Urusan Wajib Kepemudaan dan Olah Raga di Kabupaten Sumbawa Tahun 2014 No 1

2

3

4

Program/Kegiatan Program Peningkatan Peran Serta Kepemudaan Pembinaan Pemuda Pelopor Keamanan Lingkungan Program Peningkatan Upaya Penumbuhan Kewirausahaan dan Kecakapan Hidup Pemuda Pelatihan Kewirausahaan bagi Pemuda

Program Pembinaan dan Permasyarakatan Olahraga Penyelenggaraan Kompetisi Olahraga

Program Pengembangan dan Keserasian Kebijakan Pemuda

Anggaran

Realisasi

%

173.765.570

149.652.070

86,12

173.765.570

149.652.070

86,12

86.992.680

81.105.080

93,23

86.992.680

81.105.080

93,23

749.463.000

735.833.200

98,18

749.463.000

735.833.200

98,18

136.071.500

122.742.000

Output

Outcome

-

Terlaksananya festival Saliper Ate

-

Terlaksananya pelatihan kewirausahaan pemuda dan pertukaran pemuda sebanyak 55 orang

Terbentuknya sentra kewirausahaan pemuda

Terlaksananya lomba olahraga pelajar/Liga Pendidikan Indonesia (LPI) dan PORKAB sebanyak 4 Cabor

Teridentifikasin ya siswa SMP dan SMA yang berprestasi juara

-

Mningkatnya kerjasama dalam dalam pengembangan budaya

90,2


109


Program/Kegiatan

Anggaran

Pengembangan Pemuda

5

6

Kegiatan

%

122.742.000

90,20

437.740.045

431.823.645

98,65

437.740.045

431.823.645

98,65

1.490.468.840

1.481.350.040

99,39

1.490.468.840

1.481.350.040

99,39

Program Pengembangan Kebijakan dan Manajemen Olahraga Peningakatn Mutu Organisasi dan Tenaga Keolahragaan

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Olahraga Peningkatan Saranan dan Prasarana Olahraga

Realisasi

136.071.500

pokok

yang

dilaksanakan

terkait

Output

Outcome

-

Pengembangan pola kemitraan pemuda dan masyarakat

Terselenggaran ya kegiatan peningkatan pola kemitraan pemuda dan masyarakat

-

Pelatihan Pelatih Atletik TK. Dasar se Kabupaten Sumbawa dan Lomba Lari 10 K di Kabupaten Sumbawa

Tersedianya pelatih atletik tk. dasar di Kabupaten Sumbawa dan terlaksananya lomba lari 10 K

-

Tersedianya fasilitas peralatan dan sarana/prasarana olahraga

Terlaksananya bantuan fasilitas kegiatan olahraga masyarakat

dengan

urusan

wajib

kepemudaan dan olahraga sepanjang tahun 2014 adalah dengan berperan sertanya pemuda dalam memanfaatkan peluang untuk ikut berpartisipasi dalam pembangunan, hal ini ditandai dengan berkembangnya organisasi kepemudaan yang aktif sejumlah 18 buah dengan prestasi-prestasi yang berhasil diraih dibidang olahraga pada berbagai even, yakni sejumlah 102 prestasi dari 48 prestasi olahraga pada tahun sebelumnya. Selain itu, prestasi lainnya adalah sebagai pemuda pelopor keamanan lingkungan sejumlah 17 orang, yakni 15 orang sebagai pemuda pelopor keamanan lingkungan tingkat kabupaten dan 2 orang lainnya pada tingkat Provinsi pada bidang pangan sebagai juara II atas nama Bayu Eka Putra dan bidang sumber daya alam sebagai juara III atas nama I Made Karta. Prestasi-prestasi yang telah diraih tersebut diharapkan dapat menjadi pendorong bagi pemuda-pemuda lainnya dalam meraih prestasi berikutnya, sehingga

dengan

lahirnya

pemuda-pemuda

berprestasi

tersebut

dapat

meminimalisir lingkungan yang tidak sehat menjadi lingkungan yang sehat. Dalam rangka meningkatkan prestasi olahraga masyarakat, keberadaan sarana dan prasarana olahraga sangat menentukan pengembangan kemampuan Laporan Keterangan Pertanggung Jawaban (LKPJ) Kepala Daerah Kab. Sumbawa Tahun 2014

110


prestasi pemuda dibidang olah raga. Oleh karena itu Pemerintah Daerah terus berupaya meningkatkan prasarana dibidang olahraga yakni dengan keberadaan klub olahraga yang hingga saat ini berjumlah 895 klub dari 871 klub pada tahun 2013, sehingga terjadi peningkatan jumlah klub olahraga sebanyak 24 klub atau tumbuh sebesar 2,76%. Selain itu gedung olah raga juga mengalami peningkatan sebanyak 20 buah atau tumbuh sebesar 117,65% dari tahun sebelumnya, dimana pada tahun 2013 terdapat sebanyak 17 buah gedung dan pada tahun 2014 sebanyak 37 gedung olah raga. Demikian pula dengan jumlah lapangan olah raga terjadi peningkatan sebanyak 87 buah atau tumbuh sebesar 41,23% dibandingkan tahun sebelumnya, dimana pada tahun 2013 terdapat sebanyak 211 buah dan pada tahun 2014 sebanyak 298 buah. Terkait dukungan prasana keolahragaan ini, Pemerintah Daerah juga terus berupaya melaksanakan pembinaan-pembinaan dalam rangka meningkatkan minat generasi muda akan intensitas olahraga melalui pelaksanaan even-even olahraga yang rutin diselenggarakan setiap tahunnya. Optimasi organisasi cabang-cabang olahraga di Kabupaten Sumbawa relatif sudah mencapai ke tingkat desa.

4.1.2.9. Urusan Wajib Penanaman Modal Pada urusan wajib penanaman modal terdapat 2 program strategis yang terbagi dalam 5 kegiatan. Urusan ini dilaksanakan oleh SKPD Dinas Kesehatan dan Rumah Sakit

Umum

Daerah

dengan

total

anggaran

sebesar

Rp.

283.743.460,-

sebagaimana tabel berikut. Tabel 4.16 Program Pembangunan Pada Penyelenggaraan Urusan Wajib Penanaman Modal di Kabupaten Sumbawa Tahun 2014 No 1

Program/Kegiatan

Anggaran

Realisasi

%

150.733.170

150.508.570

99,85

37.657.510

37.525.410

99,65

-

Peningkatan Kegiatan Pemantauan, Pembinaan dan Pengawasan Pelaksanaan Penanaman Modal

29.135.460

29.051.760

99,71

-

Penyelenggaraan Pameran Investasi

83.940.200

83.931.400

99,99

-

Program Peningkatan Promosi dan Kerjasama Invenstasi Pengembangan Potensi Unggulan Daerah

Output

Tersedianya data potensi unggulan daerah Terpantaunya pelaksanaan penanaman modal

Pelaksanaan pameran investasi / APKASI

Outcome

Meningkatnya potensi unggulan daerah Meningkatnya pemantauan, pembinaan dan pengawasan pelaksanaan penanaman modal Terlaksananya kegiatan pameran investasi / APKASI


111


Program Peningkatan Iklim Investasi dan Realisasi Investasi Pengembangan Sistem Informasi Penanaman Modal

133.010.290

127.636.890

95,96

76.076.975

75.579.075

99,35

-

Tersedianya data dan informasi tentang potensi daerah yang up to date

56.933.315

52.057.815

91,44

-

Pelayanan investasi satu pintu

Penyederhanaan Prosedur Perijinan dan Peningkatan Pelayanan Penanaman Modal

Adanya informasi potensi dan unggulan daerah serta informasi penanaman modal di website BKPM RI Terlaksananya pelayanan investasi satu pintu bidang penanaman modal

Urusan Wajib Penanaman Modal merupakan urusan yang dilaksanakan melalui promosi, kerjasama dan penciptaan iklim kondusif bagi investasi termasuk penghapusan penyebab ekonomi biaya tinggi serta penyiapan sumberdaya dalam mendukung

investasi,

merupakan

sasaran

yang

hendak

dicapai

dalam

penyelenggaraan pemerintahan daerah khususnya pada urusan wajib penanaman modal di tahun 2014. Pemerintah daerah telah menempuh upaya penyebaran informasi potensi unggulan melalui kegiatan promosi investasi yang telah diselenggarakan oleh Asosiasi Pemerintah Kabupaten Seluruh Indonesia (APKASI) serta melalui media-media cetak. Keberadaan investor untuk berinvestasi di Kabupaten Sumbawa dari tahun ke tahun terus mengalami peningkatan, hal ini terlihat dari jumlah perusahaan yang bergerak di Penanaman Modal Asing (PMA) yakni dari 7 perusahaan yang berinvestasi pada tahun 2011 dengan nilai investasi USֆ. 14.600.442, meningkat menjadi 9 perusahaan pada tahun 2014 dengan nilai investasi sebesar USֆ. 19.865.518,-. Sementara untuk investor dibidang Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) dengan nilai investasi sebesar Rp. 1.016.087.482.659,-, meningkat bila

dibandingkan

dengan

jumlah

investasi

dari

tahun

2011

sebesar

Rp. 974.491.571.736,-.

4.1.2.10.

Urusan Wajib Koperasi dan UKM

Pada urusan wajib Koperasi dan UKM terdapat 6 program strategis yang terbagi dalam 15 kegiatan. Urusan ini dilaksanakan oleh SKPD Dinas Koperasi, Perindustrian

dan

Perdagangan

dengan

total

anggaran

sebesar

Rp. 5.182.629.840,- sebagaimana tabel berikut. Laporan Keterangan Pertanggung Jawaban (LKPJ) Kepala Daerah Kab. Sumbawa Tahun 2014

112


Tabel 4.17 Program Pembangunan Pada Penyelenggaraan Urusan Wajib Koperasi dan UKM di Kabupaten Sumbawa Tahun 2014 No

1

Program/Kegiatan Program Penciptaan Iklim Usaha Kecil Menengah Yang Kondusif Fasilitasi Kemudahan Formalisasi Badan Usaha Usaha Kecil Menengah

Anggaran

Realisasi

%

27.676.675

12.376.675

44,72

27.676.675

12.376.675

44,72

Output

-

-

-

2

3

Program Pengembangan Kewirausahaan dan Keunggulan Kompetitif Usaha Kecil Menengah Pelatihan Manajemen Pengelola Koperasi/KUD

127.493.600

112.281.700

88,07

31.318.600

31.318.600

100,00

-

Widaswara manajemen dari provinsi

-

Diklat manajemen koperasi di 30 Koperasi Pembinaan dan pengembangan usaha koperasi pada sektor riil pada 20 Koperasi Pembinaan wirausaha baru sebanyak 120 unit

Peningkatan dan Pengembangan Usaha KUKM Agribisnis dan Agroindustri

22.693.900

22.251.800

98,05

-

Pengembangan Kewirausahaan

73.481.100

58.711.300

79,90

-

2.032.441.900

1.898.323.301

93,40

40.824.200

39.800.201

97,49

Program Pengembangan Sistem Pendukung Usaha Bagi Usaha Mikro Kecil Menengah Koordinasi Penggunaan dana Pemerintah Untuk Usaha Mikro Kecil Menengah

Tim penguatan kelembagaan koperasi sebanyak 7 orang Pembinaan pra koperasi dalam rangka tata cara pembentukan koperasi sebanyak 10 kelompok Pembinaan terhadap koperasi yang kurang/tidak aktif sebanyak 10 koperasi

-

Tim verifikasi dana bergulir

-

Konsultasi perkuatan permodalan sebanyak 4 kali Bantuan dan perkuatan modal dari APBN kepada koperasi sebanyak 4 koperasi

-


Outcome

Pertumbuhan koperasi baru

Meningkatkan pengetahuan dan kemampuan manajemen pengelola koperasi Meningkatkan kemampuan koperasi dalam usaha agribisnis dan agroindustri Berkembangnya usaha mikro kecil dan menengah

Terfasilitasinya dana perkuatan bagi koperasi

113


Program/Kegiatan Penyelenggaraan Promosi Produk Usaha Mikro Kecil Menengah

Anggaran 370.713.900

Realisasi 359.620.300

% 97,01

Output -

Fasilitasi pembiayaan usaha bagi UMKM

31.839.600

25.389.600

79,74 -

Penyediaan sarana dan prasarana usaha mikro

211.618.100

192.109.300

90,78

-

-

-

-

Pemberdayaan dan pembinaan UMKM

1.377.446.100

1.281.403.900

93,03 -

4

Program Peningkatan Kualitas Kelembagaan Koperasi Sosialisasi PrinsipPrinsip Pemahaman Perkoperasian

80.045.700

64.852.100

81,02

35.150.400

34.059.300

96,90

-

-

Pengawasan dan Penilaian Koperasi

20.679.300

11.616.800

56,18

-

Pameran UMKM tingkat provinsi 1 kali Pameran UMKM tingkat nasional sebanyak 1 kali pameran pembangunan sebanyak 1 kali Pelaksanaan MICE Faisilitasi permodalan bagi UMKM sebanyak 5 unit Fasilitasi sertifikasi tanah KUMKM sebanyak 150 unit Fasilitasi peningkatan sarana dan prasarana usaha/produksi koperasi Pembangunan sarana pasar Empang dari dana APBN bantuan sosial kepada koperasi Pembangunan PLTMH Baturotok dari dana APBN bantuan sosial kepada koperasi Pembangunan peralatan/mesin pengolahan kopi dari dana APBN bantuan sosial kepada koperasi Pengadaan lapak PKL sebanyak 6 unit Pembinaan dan pengembangan UMKM sebanyak 150 unit Fasilitasi sarana usaha UMKM sebanyak 13 kelompok

Narasumber kelembagaan dan usaha koperasi Sosialisasi perkoperasian pada kelompok ekonomi produktif/pra koperasi kepada 20 kelompok Tim pengawasan dan penilaian koperasi sebanyak 6


Outcome

Meningkatkan akses pasar bagi koperasi dan UMKM

Terfasilitasinya dana perkuatan bagi UMKM

Meningkatkan sarana dan prasarana usaha bagi KUMKM

Berkembangnya usaha UMKM

Tersosialisainya pemahaman perkoperasian pada kelompok ekonomi produktif Terlaksananya pengawasan dan pemeringkatan

114


Program/Kegiatan

Anggaran

Realisasi

%

Output orang -

5

Pembinaan dan fasilitasi pelaksanaan RAT koperasi Program Pengembangan KSP/USP Koperasi dan LKM Pembinaan, pengawasan dan penilaian kesehatan KSP/USP koperasi

24.216.000

19.176.000

79,19

99.957.200

98.941.900

98,98

99.957.200

98.941.900

98,98

-

-

-

6

Peningkatan dan Pengendalian Penerimaan PAD Pengawasan dan Pengendalian Pengelolaan Sarang Burung Walet Pengadaan sarana dan prasarana pasar tradisional

1.849.633.200

1.815.524.611

Pengawasan dan penilaian kembali hasil pemeringkatan koperasi sebanyak 150 koperasi Pembinaan RAT koperasi

Outcome koperasi

Meningkatnya pelaksanaan RAT koperasi

Penilaian kesehatan SP dari Dana Dekon untuk KSP/USP koperasi sebanyak 60 unit Tim penilai kesehatan Pembinaan KSP/USP sebanyak 120 unit Pembinaan LKM Bumdes sebanyak 13 unit Bantuan sarana operasional LKM Bumdes sebanyak 3 unit

Terlaksananya pengawasan dan penilaian kesehatan usaha simpan pinjam koperasi

Pengawasn dan pengendalian pengelolaan sarang burung walet pada 4 lokasi

Terawasinya unit-unit tempat pengambilan sarang burung walet

Renovasi prasarana pasar plampang

Meningkatnya jumlah sarana dan prasarana pasar

98,16 -

23.816.800

22.531.800

94,60

1.825.816.400

1.792.992.811

98,20

-

Renovasi prasarana pasar Lab. Sumbawa

Untuk mengetahui tingkat keberhasilan dalam pelaksanaan pembangunan koperasi dapat diketahui berdasarkan indikator – indikator : 1) Meningkatnya jumlah koperasi yang melaksanakan Rapat Anggota Tahunan (RAT); 2) Meningkatnya kualitas kelembagaan koperasi menurut hasil pemeringkatan koperasi yang ditandai dengan bertambahnya koperasi yang dikategorikan sangat berkualitas, berkualitas atau kurang berkualitas; 3) Meningkatnya jumlah koperasi simpan pinjam (KSP)/Unit Simpan Pinjam (USP) yang dikategorikan sehat, sedang atau kurang sehat. 4) Pertumbuhan wirausaha baru. Laporan Keterangan Pertanggung Jawaban (LKPJ) Kepala Daerah Kab. Sumbawa Tahun 2014

115


Jumlah koperasi di Kabupaten Sumbawa pada tahun 2014 mengalami peningkatan sejumlah 22 unit atau 6,23% dalam kurun waktu 4 (empat) tahun terakhir, yakni dari 353 unit pada tahun 2011 menjadi 375 unit pada tahun 2014. Dari jumlah koperasi tersebut yang aktif sejumlah 184 koperasi dan yang telah melaksanakan RAT sebanyak 133 koperasi atau 35,47% dari jumlah keseluruhan koperasi. Berdasarkan hasil pemeringkatan koperasi, terdapat 39 koperasi dengan peringkat berkualitas, sedangkan 90 unit merupakan koperasi dengan peringkat cukup berkualitas. Sebagai gambaran koperasi di Kabupaten Sumbawa Tahun 2011-2014 adalah sebagai berikut. Tabel 4.18 Jumlah Koperasi, Koperasi RAT Dan Hasil Pemeringkatan Koperasi di Kab. Sumbawa Tahun 2011 - 2014 No

Tahun

Jumlah koperasi

1. 2011 2. 2012 3. 2013 4. 2014 Perkembangan %

Koperasi RAT Jumlah

353 355 363 375 22 6,23

98 93 99 133 35 35,71

Hasil pemeringkatan Sangat ber kualitas -

% 27,76 26,20 27,27 35,47 7,70 27,75

Berkualitas

Cukup berkualitas

Jumlah

36 36 37 39 3,00 8,33

64 71 82 90 26,00 40,63

100 107 119 129 29,00 29,00

Sumber Data : Dinas Koperasi Perindustrian dan Perdagangan Kab. Sumbawa.

Sedangkan Koperasi Simpan Pinjam (KSP) / Unit Simpan Pinjam (USP) menurut

hasil

penilaian

kesehatan

KSP/USP

di

Kabupaten

Sumbawa

Tahun 2014 sebagaimana terlihat pada tabel berikut. Tabel 4.19 Jumlah KSP / USP dan LKM Bumdes serta Hasil Penilaian Kesehatan di Kab. Sumbawa Tahun 2014 No

KSP/USP

1. 2. 3.

KSP USP LKM-Bumdes Jumlah

Jumlah KSP / USP Aktif

KSP/ USP Yg Dinilai

KSP/ USP Yg Tidak Dinilai

5 158 17 180

5 61 66

0 97 17 114

Hasil penilaian kesehatan Sehat

2 14 16

Cukup sehat

3 43 46

KSP / USP

Kurang sehat

Jumlah

4 4

5 61 66

%

100,00 38,61 36,67

Sumber Data : Dinas Koperasi Perindustrian dan Perdagangan Kab. Sumbawa

Selain koperasi, urusan wajib ini dihajatkan untuk membina usaha daerah melalui pengembangan kewirausahaan. Kewirausahaan merupakan faktor penting dalam meningkatkan daya saing UKM, untuk itu perlu dikembangkan strategi Laporan Keterangan Pertanggung Jawaban (LKPJ) Kepala Daerah Kab. Sumbawa Tahun 2014

116


pengembangan kewirausahaan dimasa mendatang. Pengembangan wirausaha baru diharapkan mampu menjadi sumber pertumbuhan ekonomi dan penyedia lapangan kerja. Oleh karena itu, perlu dilakukan gerakan memasyarakatan dan membudayakan kewirausahaan. Usaha kecil dan menengah di Kabupaten Sumbawa sampai dengan tahun 2014 sejumlah 260 unit UKM Binaan, yang dikelompokkan dalam 3 (tiga) kelompok besar, yakni : 1). UKM Sektor Industri Pertanian sejumlah 59 unit, 2). UKM Sektor Industri Non Pertanian sejumlah 35 unit, dan 3). UKM Sektor Perdagangan dan Aneka Jasa sejumlah 166 unit. Dalam rangka menumbuhkembangkan koperasi dan UKM yang berkualitas dapat ditempuh melalui ; (1) Peningkatan efektivitas penanggulangan kemiskinan dan mendukung peningkatan pendapatan masyarakat berpendapatan rendah, pemberdayaan usaha mikro yang difokuskan untuk mendorong pertumbuhan yang berpihak pada rakyat miskin; (2) Peningkatan produktivitas dan akses UKM kepada sumberdaya produktif; (3) Peningkatan daya saing hasil produksi UKM di pasar daerah, regional maupun nasional melalui pola promosi industri daerah. 4.1.2.11.

Urusan Wajib Kependudukan dan Catatan Sipil

Pada urusan wajib kependudukan dan catatan sipil terdapat 1 program strategis yang terbagi dalam 10 kegiatan. Urusan ini dilaksanakan oleh SKPD Dinas Kependudukan

dan

Pencatatan

Sipil

dengan

total

anggaran

sebesar

Rp. 2.119.707.315,- sebagaimana tabel berikut. Tabel 4.20 Program Pembangunan Pada Penyelenggaraan Urusan Wajib Kependudukan dan Catatan Sipil di Kabupaten Sumbawa Tahun 2014 No 1

Program/Kegiatan Program Penataan Administrasi Kependudukan Implementasi Sistem Administrasi Kependudukan

Pengolahan dalam Penyusunan Laporan Informasi Catatan Sipil

Anggaran

Realisasi

%

Output

1.219.071.565

1.180.838.447

96,86

493.159.200

487.992.500

98,95

-

43.832.700

43.491.100

99,22

-

Terlaksananya Pelayanan Penerbitan Dokumen Kependudukan sebanyak 5000 lembar Terwujudnya Pengolahan Data Capil melalui SIAK sebanyak 79.200 orang

Outcome

Terbitnya Dokumen KTP dan KK

Tersedianya Data Capil yang akurat


117


Program/Kegiatan Peningkatan Pelayanan Publik dalam Bidang Catatan Sipil Penyusunan Laporan Pengolahan Data dan Informasi Kependudukan

Anggaran

Realisasi

%

Output

207.152.500

206.614.000

99,74

-

85.744.740

85.619.172

99,85

-

Pembinaan, Pengendalian dan Penertiban Administrasi Kependudukan

69.415.500

69.294.100

99,83

-

Pelayanan Penerbitan Akta Perkawinan dan Perceraian

50.173.000

32.791.000

65,36

-

Penyusunan Profil Pekembangan Penduduk Kab. Sumbawa

35.604.100

34.859.100

97,91

-

Sosialisasi Kebijakan Kependudukan

37.849.125

37.728.125

99,68

-

8.241.550

4.240.200

51,45

-

187.899.150

178.209.150

94,84

-

Penataan Administrasi Pencatatan Sipil

Pelaksanaan Isbat Nikah

Jumlah Akta yang diterbitkan sebanyak 15.000 orang Terwujudnya dokumen kependudukan sebanyak 3 dokumen Terwujudnya Penertiban Dokumen Kependudukan sebanyak 2 dokumen Jumlah Akta yang diterbitkan sebanyak 150 akta Terwujudnya Profil Perkembangan Penduduk Kab. Sumbawa sebanyak 3 dokumen Terlaksananya Kegiatan Sosialisasi Program e-KTP di 24 Kecamatan Tertibnya Administrasi Pencatatan Sipil sebanyak 1000 lembar Terlaksananya Isbat Nikah Bagi Pasangan Nikah yang belum mempunyai akta nikah di 5 Kecamatan

Outcome Meningkatnya kepemilikan akta capil Tersedianya data base kependudukan yang akurat Tertibnya Administrasi Kependudukan

Meningkatnya Kepemilikan Akta Perkawinan/Percera ian Tersedianya Profi Perkembangan Penduduk Kab. Sumbawa

Terciptanya kecadaran masyarakat mengenai pentingnya e-KTP Tersedianya arsip Catatan Sipil yang akurat Terbitnya akta nikah bagi pasangan Nikah Isbat

Pelayanan kependudukan dan pencatatan sipil merupakan salah satu urusan wajib yang menjadi kewenangan pemerintah daerah kabupaten yang telah diimplementasikan

secara

operasional

melalui

Program

Sistem

Informasi

Administrasi Kependudukan (SIAK). Adapun pelayanan administrasi kependudukan dan pencatatan sipil berupa biodata penduduk, Kartu Keluarga (KK), Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan Surat Keterangan Pindah/datang serta dokumen catatan sipil lainnya seperti akta kelahiran, kematian, perkawinan, perceraian dan pengakuan anak. Pelayanan administrasi kependudukan ini dilaksanakan, agar dapat terwujudnya : 1). Tertibnya database kependudukan berbasis Nomor Induk Laporan Keterangan Pertanggung Jawaban (LKPJ) Kepala Daerah Kab. Sumbawa Tahun 2014

118


Kependudukan (NIK) Nasional dan terlayaninya masyarakat dengan cepat, mudah, murah dan benar dalam penerbitan dokumen kependudukan dan pencatatan sipil; 2). terwujudnya pemberian Nomor Induk Kependudukan (NIK) kepada setiap penduduk; 3). Tersedianya data dan informasi kependudukan dan pencatatan sipil sebagai dasar dalam penyusunan perencanaan pembangunan daerah; 4). Tersedianya pranata hukum daerah tentang penyelenggaraan administrasi kependudukan yang mampu mendorong penduduk taat melaporkan dan mencatat peristiwa kependudukan dan peristiwa penting yang dialaminya; 5). Tertibnya proses pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil sesuai dengan SPO yang terintegrasi melalui Sistem Informasi Administrasi Kependudukan (SIAK). Berdasarkan data administrasi kependudukan di Kabupaten Sumbawa pada tahun 2014 jumlah KTP yang telah diterbitkan sebanyak 235.870 KTP atau 57,10% dari penduduk wajib KTP sejumlah 413.155 KTP, Kepemilikan Kartu Keluarga (KK) sebesar 84,57% dari jumlah Kepala Keluarga yaitu 157.031 KK dan Kepemilikan Akte Kelahiran sejumlah 499.418 atau 88,29% dari jumlah penduduk. Demikian pula dengan Akta Perkawinan yang telah diterbitkan pada tahun 2014 sebanyak 119 buah dari 81 buah pada tahun 2013, Akta Kelahiran sebanyak 25.801 buah dari 11.860 buah pada tahun 2013, Akta Kematian sebanyak 33 buah dan Akta Perceraian sebanyak 2 buah. Terkait hal tersebut, Pemerintah Daerah juga telah melaksanakan pelayanan publik berupa isbat nikah ditingkat Kecamatan serta pelayanan

langsung

ke

masyarakat

dalam

hal

pendaftaran

dokumen

kependudukan dan pencatatan sipil seperti akte kelahiran, Kartu Keluarga (KK) dan kartu Tanda Penduduk (KTP), sehingga pelayanan langsung kepada masyarakat dapat dilakukan dengan lebih profesional, efektif, efisien, sederhana, transparan, terbuka dan tepat, baik tepat dalam hal biaya maupun sistem serta prosedurnya, sehingga akan terwujud pelayanan prima menuju birokrasi yang bersih dan berwibawa. 4.1.2.12.

Urusan Wajib Ketenagakerjaan

Pada urusan wajib ketenagakerjaan terdapat 3 program strategis yang terbagi dalam 12 kegiatan. Urusan ini dilaksanakan oleh SKPD Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi dengan total anggaran sebesar Rp. 1.402.178.688,- sebagaimana tabel berikut. Laporan Keterangan Pertanggung Jawaban (LKPJ) Kepala Daerah Kab. Sumbawa Tahun 2014

119


Tabel 4.21 Program Pembangunan Pada Penyelenggaraan Urusan Wajib ketenagakerjaan di Kabupaten Sumbawa Tahun 2014 No 1

2

Program/Kegiatan

Anggaran

Realisasi

%

340.438.208

324.758.750

95,39

1.350.350

0

0

-

Pelatihan Berbasis Masyarakat

163.783.904

157.695.200

96,28

-

Pendidikan dan Pelatihan Ketrampilan Bagi Pencari Kerja

117.627.484

111.576.080

94,86

-

Koordinasi Penyelenggaraan LLS

16.000.920

15.822.920

98,89

-

Penyuluhan Produktivitas bagi Tenaga Kerja Usaha Kecil dan Menengah

41.675.550

39.664.550

95,17

-

Terlaksananya penyuluhan produktivitas tenaga kerja usaha kecil dan menengah sebanyak 40 Tenaga Kerja

358.752.130

286.327.330

79,81

22.426.820

21.841.820

97,39

-

Penyebarluasan Informasi Bursa Tenaga Kerja

38.441.100

34.765.600

90,44

-

Tersedianya buku informasi pasar kerja dan bursa tenaga kerja sebanyak 468 buku Tersedianya informasi bursa kerja melalui media masa sebanyak 54 kali

Fasilitasi dan Pedoman Pelatihan Kewirausahaan Berbasis Masyarakat

49.889.000

47.238.000

94,69

-

247.995.210

182.481.910

73,58

-

Program Peningkatan Kualitas dan Produktivitas Tenaga Kerja Peningkatan Profesionalisme Tenaga Kepelatihan dan Instruktur BLK

Program Peningkatan Kesempatan Kerja Penyusunan Informasi Pasar Kerja

Pembinaan dan Penempatan Tenaga Kerja Luar Negeri

Output

Terlaksananya pendidikan dan up grading bagi tenaga kepelatihan nstruktur dan calon instruktur sebanyak 3 orang Terlaksananya pelatihan bagi masyarakat pencari kerja di desa sebanyak 64 siswa Terlaksananya pendidikan dan pelatihan bagi pencari kerja sebanyak 48 siswa Terlaksananya pembinaan Latihan Lembaga Swasta sebanyak 38 LLS

Terlaksananya pelatihan kewirausahaan bagi 5 kelompok TKI purna dan keluarganya Sosialisasi penempatan dan perlindungan TKI asal Sumbawa sebanak 2.600 orang


Outcome

Terciptanya tenaga kepelatihan dan instruktur yang profesional

Terciptanya masyarakat dan tenaga kerja yang terampil Terciptanya tenaga kerja yang terampil Meningkatnya pengetahuan dan pembinaan Lembaga Latihan Swasta Meningkatnya produktivitas tenaga kerja usaha kecil dan menengah

Tersampaikan informasi pasar kerja kepada pencari kerja Terciptanya informasi bagi pencari kerja dan pengguna tenaga kerja sehingga terjadi penempatan Terciptanya 5 kelompok wirausahaan TKI purna dan keluarganya Meningkatnya kesejahteraan, keamanan dan hak serta kewajiban TKI

120


Program/Kegiatan

Anggaran

Realisasi

%

202.950.250

183.556.335

90,44

80.921.100

79.566.650

98,33

-

Terlaksananya hubungan industrial yang efektif, selaras dan serasi kepada 250 orang

Peningkatan Pengawasan, Perlindungan dan Penegakan Hukum Jaminan Sosial TK, Keselamatan dan Kesehatan Kerja

75.023.650

63.506.750

84,65

-

Penyusunan Kebijakan Standarisasi Lembaga Penyalur Tenaga Kerja

47.005.500

40.482.935

86,12

-

Terlaksananya pemeriksaan, pengawasan dan pendataan tenaga kerja kepada 250 orang Adanya kebijakan standarisasi UMK pagi pekerja sebanyak 300 orang

Program Perlindungan Pengembangan Lembaga Ketenagakerjaan Fasilitasi Prosedur Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial

Output

Outcome

Terlaksananya mekanisme penyelesaian perselisihan hubungan industrial secara tepat, cepat dan murah Dipatuhinya kewajiban maupun hak oleh pengusaha maupun pekerja Terwujudnya UMK dan terlaksananya syarat-syarat kerja yang berkeadilan

Implementasi terhadap penyelenggaraaan urusan wajib ketenagakerjaan di Kabupaten Sumbawa, antara lain dilaksanakan melalui Program peningkatan kualitas dan produktifitas tenaga kerja. Program ini ditujukan untuk meningkatkan keterampilan, keahlian dan kompetensi tenaga kerja dan produktifitas, baik melalui pendidikan formal, pelatihan kerja dan pengembangan di tempat kerja sebagai satu kesatuan sistem pengembangan SDM yang komprehensif dan terpadu. Hal ini peranannya

sangat

penting

untuk

meningkatkan

kualitas

kerja

dalam

mengantisipasi perubahan teknologi dan persyaratan kerja yang sesuai dengan kebutuhan pasar kerja, sehingga pemerintah daerah terus melakukan peningkatan terhadap

pelatihan-pelatihan

yang

bersifat

produktivitas, daya saing yang selanjutnya

kejuruan

guna

meningkatkan

akan menuju pada penciptaan

lapangan kerja baru. Adapun pelatihan-pelatihan tersebut diantaranya : - Pelatihan

berbasis

masyarakat

dilaksanakan

untuk

mendayagunakan

masyarakat pencari kerja dalam rangka peningkatan keterampilan dan produktivitas tenaga kerja agar dapat berperan serta dalam mengisi pembangunan. Adapun pelatihan ini bersifat kejuruan dengan jumlah peserta setiap kejuruan masing-masing berjumlah 16 orang, berupa pelatihan kejuruan tukang kayu/furniture di Desa Maronge Kecamatan Maronge, pelatihan kejuruan menjahit di Kelurahan Brang Biji Kecamatan Sumbawa, dan pelatihan kejuruan Processing Makanan di desa Uma Beringin Kecamatan Unter Iwes. Laporan Keterangan Pertanggung Jawaban (LKPJ) Kepala Daerah Kab. Sumbawa Tahun 2014

121


- Pelatihan berbasis kompetensi yang merupakan pelatihan kejuruan yang dilaksanakan oleh UPTD LLK Sumbawa, berupa pelatihan kejuruan las listrik dan kejuruan menjahit dengan jumlah peserta sebesar 32 orang yang bersumber dari dana APBD. Selain itu pelatihan yang bersumber dari dana Dekonsentrasi APBN, dengan jumlah peserta 64 orang berupa pelatihan operator computer, pelatihan instalasi listrik dan pelatihan otomotif (mobil bensin). - Pembinaan terhadap 38 Lembaga Latihan Swasta (LLS) dan dari 38 LLS tersebut 30 LLS yang masih aktif, sementara yang tidak aktif 8 LLS. LLS tersebut memberikan pelatihan-pelatihan pada bidang-bidang, diantaranya pelatihan Bahasa Inggris, Komputer, Mengetik, Menjahit, Belajar Mengemudi, Salon Kecantikan, Menjahid PAUD Prosesing, Pertanian, pertukangan dan kayu, bimbingan belajar, dll. Dampak terhadap kontinyuitas pembinaan yang telah dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Sumbawa adalah berkurangnya 14 LLS yang tidak aktif pada tahun 2013 menjadi 6 LLS aktif pada tahun 2014 dengan tetap berupaya menjaga mutu dan daya saing jebolan yang dihasilkan sesuai dengan permintaan pasar. - Kegiatan penyuluhan bagi tenaga kerja usaha kecil dan menengah serta siswa pasca pelatihan keterampilan kerja, baik pelatihan berbasis kompetensi maupun pelatihan berbasis masyarakat. Kegiatan ini dilaksanakan di Desa Maronge Kecamatan Maronge dan Desa Nijang Kecamatan Unter iwes dengan harapan dapat memberikan pemahaman masyarakat terhadap usaha kecil dan menengah dalam rangka pengembangan usaha mandiri. - Demikian pula dengan pelatihan kewirausahaan kepada eks. TKI dan keluarga, dengan harapan dapat mengembangkan usaha pasca menjadi TKI. Pada tahun 2014 pelatihan yang telah dilaksanakan di Desa Baru Tahan Kecamatan Moyo Utara. Pemerintah Daerah Kabupaten Sumbawa setiap tahunnya melaksanakan peningkatan terhadap mobilitas kerja melalui penyebarluasan informasi pasar kerja lewat media-media cetak maupun elektronik dan penerbitan buletin pasar kerja yang terdistribusi sampai ke desa-desa dengan harapan untuk memberikan arah, tujuan sekaligus informasi lowongan kerja serta penempatan tenaga kerja sehingga pencari kerja mendapat gambaran tentang pekerjaan yang diinginkan, sehingga tercatat pencari kerja yang terdaftar pada tahun 2014 sebanyak 5.567 Laporan Keterangan Pertanggung Jawaban (LKPJ) Kepala Daerah Kab. Sumbawa Tahun 2014

122


orang, yang terdiri dari laki-laki 418 orang dan perempuan sebanyak 5.149 orang. Tingkat pendaftaran pencari kerja ini mengalami penurunan sebesar 3,97% dibandingkan dengan tahun 2013 sejumlah 5.797 orang dengan komposisi laki-laki sebanyak 891 orang dan perempuan sebanyak 4.906 orang. Untuk penempatan pencari kerja baik di dalam negeri maupun di luar negeri mengalami peningkatan sebesar 23,31% dibandingkan tahun sebelumnya, dimana pada tahun 2014 telah ditempatkan pencari kerja sebanyak 5.042 orang dengan tujuan 5.020 ke Luar Negeri dan 22 orang di dalam negeri/Kalimantan Barat, atau terealisasi penempatannya sebesar 90,57% dari pencari kerja yang terdaftar, yang terdiri dari 106 laki-laki dan 4.936 perempuan. Sementara pada tahun 2013 telah ditempatkan sejumlah 4.089 orang tenaga kerja atau sebesar 70,54% dari tenaga kerja terdaftar, dengan komposisi laki-laki sebanyak 99 orang dan perempuan sebanyak 3.990 orang. Peningkatan koordinasi terhadap pelayanan perlindungan dan pengawasan tenaga kerja terus dilaksanakan antara lain melalui pembinaan dibidang hubungan industrial yaitu penyuluhan tata cara penyelesaian kasus Perselisihan Hubungan Industrial (PHI) dan Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) serta kegiatan revitalisasi lembaga kerjasama bipartit di perusahaan. Untuk memberikan perlindungan terhadap tenaga kerja ditekankan pada pemberian hak-hak dasar tenaga kerja baik perlindungan di bidang sosial ekonomi, perlindungan norma umum serta norma keselamatan dan kesehatan kerja. Demikian juga dengan kegiatan-kegiatan pengawasan dan keselamatan kerja, pengaturan pengupahan, jaminan sosial, perluasan

perjanjian

kerja

bersama

dan

pembinaan

lembaga-lembaga

ketenagakerjaan terus dilanjutkan dan tingkatkan dari tahun ke tahun. Penyuluhan dan perlunya perlindungan tenaga kerja, untuk itu ditempuh melalui kebijakankebijakan yang terus disempurnakan setiap tahunnya. Terkait dengan kasus-kasus ketenagakerjaan yang terjadi di Luar Negeri, didominasi oleh kasus TKI yang melebihi kontrak (over stay), disusul dengan gaji yang belum dibayar, tidak ada kabar atau putus komunikasi, calon TKI masih dalam penampungan dan kasus-kasus lainnya. Sampai dengan tahun 2014 kasus yang terlapor sejumlah 145 kasus, baru terselesaikan sejumlah 46 kasus (31,72%), sementara kasus yang sedang dalam proses penyelesaian sejumlah 99 kasus (68,28%). Hal ini terkendala pada keberadaan TKI yang sulit dilacak untuk Laporan Keterangan Pertanggung Jawaban (LKPJ) Kepala Daerah Kab. Sumbawa Tahun 2014

123


TKI yang telah melebihi kontrak akibat pindah majikan dan lain sebagainya. Sementara untuk jumlah penyelesaian kasus perselisihan, hak, kepentingan,PHK dan antar Serikat Pekerja/Serikat Buruh (SP/SB) terdapat sejumlah 27 kasus dengan jumlah tenaga kerja 89 orang dan telah diselesaikan 24 kasus dan untuk 3 kasus telah dilimpahkan ke pihak PHI (Perselisihan Hubungan Industrial). Untuk meminimalisir terjadinya kasus-kasus ketenagakerjaan, maka pada tahun 2014 telah dilaksanakan penyuluhan/ sosialisasi advokasi PHI (UU No. 2 Tahun 2004) terhadap 25 perusahaan. Pengaturan pengupahan bagi tenaga kerja merupakan salah satu upaya dalam meningkatkan kesejahteraan, hal ini dimaksudkan agar upah terendah dapat sesuai dengan Kebutuhan Hidup Layak (KHL). Hal ini terus diusahakan agar upah dalam jabatan yang sama tidak jauh berbeda dan terdapat keseimbangan antar wilayah, keseimbangan antara upah tertinggi dan terendah dalam satu sektor atau perusahaan. Untuk rata-rata Upah Minimum Kabupaten (UMK) mengalami peningkatan dari tahun ke tahun, seperti UMK pada tahun 2011 dari Rp. 975.000,menjadi Rp. 1.000.000,- pada tahun 2012, Rp. 1.075.000,- pada tahun 2013 dan terus mengalami peningkatan pada tahun 2014 sebesar Rp. 1.340.000,-. Besaran UMK ini masih berada dibawah rata-rata kebutuhan hidup minimum, sebagaimana tergambar sebagai berikut. 2.000.000 1.500.000 1.000.000 500.000 0 Rata2 Kebutuhan Hidup Minimum Rata-rata Upah Minimum

2011

2012

2013

2014

1.215.000

1.360.000

1.410.000

1.637.000

975.000

1.000.000

1.075.000

1.340.000

Gambar 4.9 Rata-rata Kebutuhan Hidup Minimum dan Rata-rata Upah Minimum di Kabupaten Sumbawa Tahun 2011-2014


124


Terhadap kebijakan dibidang keselamatan dan kesehatan kerja yang ditujukan kepada perlindungan tenaga kerja, maka usaha peningkatan pengawasan dari tahun 2011-2014 terlihat seperti pada tabel berikut.

No 1. 2. 3. 4. 5.

Tabel 4.22 Kegiatan Inspeksi Kontrol Dan Kunjungan Tahun 2011-2014 Tahun Kegiatan 2011 2012 2013 2014 Inspeksi 50 75 115 87 Kontrol 200 275 280 150 Pemeriksaan Kasus Kecelakaan Kerja 8 8 9 3 Pemeriksaan Kasus PHK 22 18 12 19 Pemeriksaan Kasus Jam Kerja 29 29 2 -

Jumlah

309

405

418

259

Sumber Data : Disnakertrans Kab. Sumbawa. 4.1.2.13.

Urusan Wajib Ketahanan Pangan

Pada urusan wajib ketahanan pangan terdapat 4 program rutin yang terbagi dalam 17 kegiatan. Urusan ini dilaksanakan oleh SKPD Kantor Ketahanan Pangan dengan total anggaran sebesar Rp. 1.317.255.700,- sebagaimana tabel berikut. Tabel 4.23 Program Pembangunan Pada Penyelenggaraan Urusan Wajib Ketahanan Pangan di Kabupaten Sumbawa Tahun 2014 No 1

Program/Kegiatan Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Penyediaan Jasa Surat Menyurat

Anggaran

Realisasi

%

Output

192.224.300

182.327.791

94,85

2.799.500

2.740.000

97,87

-

Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik

25.662.300

22.752.891

88,66

-

Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan kendaraan Dinas/Operasional

9.061.900

6.394.200

70,56

-

25.799.400

25.158.900

97,52

-

9.977.600

9.977.600

100,00

-

Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor

Jumlah surat-surat yang dibuat dan dikirim dan sampai ke alamatnya sebanyak 138 surat Tersedianya jasa komunikasi, Air dan listrik sebanyak 36 surat Tersedianya STNK kendaraan dinas opersional yang masih berlaku sebanyak 30 surat Tersedianya dokumen SPP dan SPM semua kegiatan sebanyak 188 surat Jumlah surat bukti administrasi pembayaran petugas Bahan dan alat-alat kebersihan sebanyak 15 surat


Outcome

Ketersediaan bukti administrasi suratsurat yang telah dibuat dan dikirim Terlunasinya surat tagihan komunikasi, Air dan penggunaan listrik Tersedianya bukti keabsahan kepemilikan kendaraan dinas/operasional Tersedianya bukti penyelesaian administrasi keuangan Tersedianya bukti pembayaran Honorer Tenaga, pembelian bahan dan alat kebersihan kantor

125


Program/Kegiatan

Realisasi

%

Output

7.255.200

7.222.500

99,55

-

Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor

2.500.000

2.457.000

98,28

-

Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan

2.940.000

2.580.000

87,76

-

106.228.400

103.044.700

97,00

-

1.096.396.900

1.092.832.430

99,67

975.975.700

974.889.700

99,89

Rapat-Rapat Kordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah

2

Anggaran

Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja

Program Peningkatan Sarana & Prasarana Aparatur Pembangunan Gedung Kantor

-

Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor Pemeliharaan Rutin / Berkala Kendaraan Dinas/Operasional

3

4

Jumlah Peralatan Kantor yang terpelihara sebanyak 7 surat Tersedianya komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor sebanyak 4 surat Tersedianya bahan bacaan dan peraturan perundangundangan sebanyak 60 surat Tersedianya SPPD ke luar daerah sebanyak 13 surat

Jumlah Lumbung Pangan yang bangun sebanyak 5 unit Jumlah Lantai Jemur yang dibangun sebanyak 8 unit Tersedianya Perlengkapan kantor sebanyak 37 unit Jumlah kendaraan dinas roda 4 yang terpelihara sebanyak 2 unit

55.744.700

53.409.000

95,81

-

64.676.500

64.533.730

99,78

-

12.384.500

12.218.300

98,66

2.020.000

1.958.700

96,97

-

Penyusunan Laporan Tahunan SKPD

2.250.000

2.214.600

98,43

-

Monitoring dan Evaluasi

8.114.500

8.045.000

99,14

-

Tersusunnya laporan MONEV

16.250.000

14.931.200

91,88

12.250.000

10.992.800

89,74

-

Terlaksananya penyusunan data/informasi untuk perencanaan

Progaram Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja & Keuangan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD

Program Penyusunan Rencana Kerja SKPD Penyusunan Data / Informasi Untuk Perencanaan SKPD

Tersusunnya laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja Kantor Ketahanan Pangan Tersusunnya laporan tahunan SKPD


Outcome Ketersediaan Peralatan Kantor yang Layak Tersedianya bukti pelunasan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor Tersedianya bukti pelunasan bahan bacaan dan peraturan perundangundangan Tersedianya bukti pembayaran perjalanan dinas ke luar daerah

Tersedianya Lumbung Pangan dan Lantai Jemur bagi Masyarakat Menunjang pelaksanaan kinerja aparatur Terpeliharanya kendaraan dinas roda 4

Tersedianya capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja yang lengkap Tersedianya capaian pelaksanaan kegiatan SKPD Tersedianya bahan evaluasi pelaksanaan program/kegiatan

Tersedianya dokumen perencanaan

126


Program/Kegiatan

Anggaran

Penyusunan RKA / DPA SKPD

4.000.000

Realisasi 3.938.400

% 98,46

Output -

Terlaksananya penyusunan RKA dan DPA

Outcome Tersedianya RKA dan DPA

Penyelenggaraan urusan wajib ketahanan pangan di Kabupaten Sumbawa tahun 2014 dilaksanakan melalui program dan kegiatan pada SKPD Kantor Ketahanan Pangan sebagai leading sektor yang didukung dengan beberapa program melalui SKPD lainnya seperti Dinas Pertanian Tanaman Pangan, Dinas Peternakan, Dinas Kelautan dan Perikanan, Kehutanan dan Perkebunan dan Badan Pelaksana Penyuluhan Pertanian. Ketahanan Pangan diartikan dengan tersedianya pangan dalam jumlah yang cukup setiap waktu, aman, bermutu, dan terdistribusi dengan harga terjangkau. Adapun indikator untuk mengetahui ketahanan pangan penduduk/ masyarakat di suatu wilayah melalui pola konsumsi pangan masyarakat. Jenis pangan yang beragam merupakan persyaratan utama untuk menghasilkan pola pangan yang bermutu gizi seimbang berdasarkan kemampuan daya beli masyarakat dengan mengembangkan potensi lokal. Untuk mengukur upaya penganekaragaman dibidang penyediaan konsumsi pangan penduduk di Kabupaten Sumbawa, dibutuhkan suatu parameter berupa Pola Pangan Harapan (PPH), karena dengan pendekatan PPH maka skor mutu pangan yang dikonsumsi penduduk dapat dinilai, yakni semakin tinggi skor PPH maka menunjukkan situasi pangan yang semakin beragam dan semakin baik komposisi dan mutu gizinya. Adapun target skor pola Pangan Harapan Nasional maupun regional sebesar 100,0 yang menggambarkan situasi pola konsumsi sudah beragam dan memenuhi angka kecukupan energi dan protein, sedangkan Kabupaten Sumbawa berdasarkan hasil survey mandiri Pola Pangan Harapan masih berada dibawah target nasional dengan Skor PPH pada tahun 2014 sebesar 82,30. Akan tetapi bila dibandingkan dengan skor PPH pada tahun-tahun sebelumnya, terjadi peningkatan seperti skor PPH, yakni dari tahun 2013 sebesar 82,10, tahun 2012 sebesar 77,56 dan tahun 2011 sebesar 75,00. Hal ini mengindikasikan bahwa situasi pola konsumsi masyarakat di Kabupaten Sumbawa mengalami perbaikan terhadap kulaitas dan keragaman konsumsi pangan dibandingkan tahun-tahun sebelumnya, karena capaian ini dapat dipengaruhi oleh tingkat pengetahuan/pendidikan orang tua Laporan Keterangan Pertanggung Jawaban (LKPJ) Kepala Daerah Kab. Sumbawa Tahun 2014

127


akan gizi berimbang, juga dipengaruhi oleh tingkat pendapatan rumah tangga. Pada tahun 2014 survey konsumsi pangan dilakukan pada 9 (Sembilan) kecamatan yaitu : Kecamatan Alas, Utan, Sumbawa, Batu Lanteh, Ropang, Moyo Hilir, Moyo Hulu, Lape dan Empang. Berdasarkan hasil survey yang telah dilakukan, relatif belum berimbang apabila dilihat dari prinsip gizi seimbang dan keragaman bahan makan seperti : 1. Padi-padian, yaitu beras, jagung, terigu dan olahannya menyumbangkan energi terbesar dengan skor PPH sebesar 25,0 (skor ideal 25,0), sama dengan skor PPH pada tahun 2013 2. Pangan hewani, yaitu ikan, daging, telur, susu dan hasil olahannya menempati posisi kedua dalam menyumbangkan energi sebanyak 220 Kkal/hari dengan skor PPH sebesar 22,0 (skor ideal 24,0),

tidak jauh berbeda dibandingkan

dengan tahun 2013 dengan skor PPH 22,2. 3. Minyak dan lemak, yaitu minyak kelapa, minyak goreng/kelapa sawit dan margarin memberikan sumbangan energi sebanyak 171 Kkal/hari dengan skor PPH sebesar 4,3 (skor ideal 5,0), lebih tinggi dibandingkan denga skor PPH tahun 2013 sebesar 3,6. 4. Umbi-umbian, yaitu ubi kayu, ubi jalar, kentang, talas, sagu dan hasil olahannya menyumbangkan energi sebanyak 26 Kkal/hari dengan skor PPH sebesar 0,6 (skor ideal 2,5), lebih rendah dibandingkan dengan skor PPH tahun 2013 sebesar 2,5. 5. Sayur dan buah, yaitu semua jenis sayuran dan buah-buahan menyumbangkan energi sebanyak 97 Kkal/hari dengan skor PPH sebesar 24,2 (skor ideal 30,0), mengalami peningkatan dibandingkan skor PPH tahun 2013 sebesar 22,0. 6. Kacang-kacangan, yaitu kedele, kacang tanah, kacang hijau, kacang merah, kacang polong, kacang tunggak dan kacang lainnya memberikan sumbangan energi sebanyak 44 Kkal/hari dengan skor PPH sebesar 4,4 (skor ideal 10,0), mengalami pendurunan dibandingkan skor PPH tahun 2013 sebesar 5,9. 7. Gula, yaitu gula pasir, gula merah/mangkok dan sirup menyumbangkan energi sebanyak 32 Kkal/hari dengan skor PPH sebesar 0,8 (skor ideal 2,5), lebih tinggi dibandingkan skor PPH tahun 2013 sebesar 0,7.


128


8. Buah/Biji Berminyak, yaitu kelapa, kemiri, kenari, mete dan coklat memberikan sumbangan energi sebanyak 49 Kkal/hari dengan skor PPH sebesar 1,0 (skor ideal 1,0), terjadi peningkatan dibandingkan tahun 2013 dengan skor PPH 0,1. Kabupaten

Sumbawa

pada

tahun

2014

secara

kontinyu

terus

melaksanakan Sistem Kewaspadaan Pangan dan Gizi (SKPG), yang merupakan serangkaian proses untuk mengantisipasi kejadian kerawanan pangan dan gizi melalui pengumpulan, pemerosesan, penyimpanan, analisis, dan penyebaran informasi situasi pangan dan gizi. Kegiatan SKPG ini terdiri dari analisis data situasi pangan dan gizi bulanan dan tahunan serta penyebaran informasi. Data bulanan dan tahunan tersebut menginformasikan tentang 3 (tiga) aspek utama yaitu ketersediaan, akses, dan pemanfaatan pangan yang menjadi dasar untuk menganalisis situasi pangan dan gizi di Kabupaten Sumbawa, yang digunakan sebagai dasar pelaksanaan investigasi untuk menentukan tingkat kedalaman kejadian kerawanan pangan dan gizi di lapangan serta intervensi dalam rangka mewujudkan ketahanan pangan masyarakat. Kegiatan SKPG di Kabupaten Sumbawa sampai saat ini baru memantau 96 desa (58,18 %) dari 165 desa di 24 kecamatan, bila dibandingkan dengan tahun 2011 hanya 48 desa yang terpantau, sehingga terjadi penambahan desa sebanyak 48 desa atau tumbuh sebesar 100% desa. Berdasarkan hasil analisis pada aspek ketersediaan pangan secara umum di Kabupaten Sumbawa dalam kategori aman. Demikian pula dengan aspek akses pangan

yang

diwakili

oleh

perkembagan

harga

kebutuhan

pokok

sehari-hari yang dibutuhkan masyarakat tidak terjadi lonjakan harga yang siqnifikan, sehingga masuk dalam kategori aman. Untuk aspek pemanfaatan pangan dengan mengukur jumlah kasus gizi kurang dan kasus gizi buruk, persentase prevalensi KEP sebesar 6,8%, sehingga masuk dalam kategori aman. Terkait 3 indikator ketahanan pangan tersebut yakni ketersediaan, akses dan pemanfaatannya secara komposit, Kabupaten Sumbawa tergolong aman. Terkait

dengan

Program

Desa

Mandiri

Pangan

(MAPAN)

yang

pelaksanaannya dimulai dari tahun 2007 hingga sekarang, bertujuan untuk meningkatkan kemampuan masyarakat desa dalam pengembangan usaha produktif berbasis sumber daya lokal, peningkatan ketersediaan pangan, Laporan Keterangan Pertanggung Jawaban (LKPJ) Kepala Daerah Kab. Sumbawa Tahun 2014

129


peningkatan daya beli dan akses pangan rumah tangga, sehingga dapat memenuhi kecukupan gizi rumah tangganya. Hal ini akan berdampak terhadap penurunan kerawanan pangan dan gizi masyarakat di pedesaan. Adapun pelaksanaan program tersebut sampai dengan tahun 2014 telah dikembangkan di 18

desa.

Program

Desa

Mandiri

Pangan

ini

dilaksanakan

melalui

tahapan-tahapan sebagai berikut : 1.

Tahap Persiapan. Tahap persiapan dilaksanakan selama satu tahun pada tahun pertama kegiatan

Program

Aksi

Desa

Mandiri

Pangan.

Kegiatannya

berupa

mempersiapkan aparat pelaksana dan masyarakat melalui seleksi lokasi sasaran, pendampingan, pembentukan Tim Pangan Desa (TPD), penumbuhan Lembaga Keuangan Desa (LKD), sosialisasi kegiatan, penyusunan data dasar desa, penetapan kelompok, pelatihan-pelatihan, pemberdayaan kelompok afinitas, penyusunan Rencana Pembangunan Wilayah Desa (RPWD), dan penyaluran Bansos. 2.

Tahap Penumbuhan Tahap penumbuhan di tahun kedua, LKD sudah berfungsi sebagai layanan modal, posyandu bersama kader gizi dan PKK sudah aktif; sistem ketahanan pangan dalam aspek ketersediaan, distribusi, dan konsumsi pangan sudah bekerja, serta koordinasi program lintas subsektor dan sektor sudah dirintis untuk rencana pembangunan sarana prasarana perdesaan yang mendukung ketahanan pangan. Tahap ini dilaksanakan di 3 (tiga), yaitu di Desa Telaga Kecamatan Lenangguar, Desa Aimual Kecamatan Lantung dan Desa Samapuin Kecamatan Sumbawa.

3.

Tahap Pengembangan Tahap pengembangan dilaksanakan pada tahun ketiga untuk penguatan dan pengembangan dinamika serta usaha produktif kelompok afinitas, serta pengembangan fungsi kelembagaan layanan modal, kesehatan, pendidikan, sarana usahatani, dan lainnya. Pada tahap ini sudah terdapat kemajuan sumber pendapatan, peningkatan daya beli, gerakan tabungan masyarakat, peningkatan ketahanan pangan rumah tangga, peningkatan pola pikir masyarakat, peningkatan keterampilan, dan pengetahuan masyarakat. Tahap ini dilaksanakan di 3 (tiga) Desa, yaitu Desa Gontar Baru Kecamatan Alas


130


Barat, Desa Ledang Kecamatan Lenangguar dan Desa Sepukur Kecamatan Lantung. 4.

Tahap Kemandirian Pada Tahap Kemandirian ditandai dengan : (a) adanya perubahan pola pikir, aktivitas, dan perbaikan usaha kelompok afinitas; (b) adanya perubahan pola konsumsi pangan yang

beragam, bergizi seimbang,

dan aman; (c)

berfungsinya cadangan pangan masyarakat; (d) berfungsinya lembagalembaga layanan kesehatan, permodalan, akses produksi, dan pemasaran pertanian;

(e)

bekerjanya

sistem

ketahanan

pangan

yang

ditandai

ketersediaan dan kecukupan pangan, kemudahan akses distribusi pangan wilayah, kestabilan harga pangan, serta

konsumsi pangan yang cukup,

beragam, bergizi, berimbang, dan aman sampai tingkat rumah tangga. Tahap ini dilaksanakan di Desa Labuhan Jambu Kecamatan Tarano. 5. Pasca Mandiri Pasca mandiri adalah Desa Mandiri yang telah melewati seluruh tahap, dan telah dilaksanakan pada 11 (sebelas) desa, yaitu Desa Labangka Kecamatan Labangka, Desa Hijrah Kecamatan Lape, Desa Olat Rawa Kecamatan Moyo Hilir, Desa Pukat Kecamatan Utan, Desa Usar Mapin Kecamatan Alas Barat, Desa Padasuka Kecamatan Lunyuk, Desa Tatede Kecamatan Lopok, Desa SP2 Prode Kecamatan Plampang, Desa Suka Damai Kecamatan Labangka, Desa Suka Mulya Kecamatan Labangka, dan Desa Sekokat Kecamatan Labangka. Perhatian

Pemerintah

Daerah

Kabupaten

Sumbawa

dalam

rangka

peningkatan ketahanan ditunjukkan melalui rencana aksi berupa satu-satunya kabupaten yang mencanangkan One Day No Rice di Provinsi NTB serta sukses dalam melaksanakan penelenggaraan Hari Pangan Sedunia Tingkat Provinsi NTB. Adapun prestasi lainnya yang berhasil diraih berupa : 1.

Juara I Lomba Optimalisasi Pekarangan Tingkat Provinsi NTB dari Kelompok KRPL Mulya Desa Plampang Kecamatan Plampang.

2.

Juara III dan Juara Favorit Lomba Cipta Menu B2SA Tingkat Provinsi.


131


4.1.2.14. Urusan Wajib Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Pada urusan wajib Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak terdapat 3 program strategis yang terbagi dalam 6 kegiatan. Urusan ini dilaksanakan oleh SKPD Badan Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan dengan total anggaran sebesar Rp. 220.335.900,- sebagaimana tabel berikut. Tabel 4.24 Program Pembangunan Pada Penyelenggaraan Urusan Wajib Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak di Kabupaten Sumbawa Tahun 2014 No

1

2

Program/Kegia tan Program Keserasian Kebijakan Peningkatan Kualitas Anak Dan Perempuan Pelaks Sosialisasi Yg Terkait Dgn Kesetaraan Gender, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Program Penguatan Kelembagaan Pengarusutama an Gender dan Anak Fasilitasi pengembangan pusat pelayanan terpadu pemberdayaan perempuan (P2TP2)

Anggaran

Realisasi

%

18.383.000

17.633.000

95,92

18.383.000

17.633.000

95,92

Output

-

-

198.782.000

193.745.600

97,47

74.818.100

70.523.100

94,259

-

-

Evaluasi pelaksanaan PUG

50.399.000

49.949.700

99,109

-

Jumlah yang mengikuti sosialisasi UU No.23 th 2004,UU No.23 th 2002 dan UU No.21 th. 2007 sebanyak 60 orang Jumlah yang ikut pelatihan fasilitator simulasi trafficking sebanyak 140 orang

Jumlah Penangan kasus kekerasan terhadap anak dan perempuan oleh Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak sebanyak 30 kasus Jumlah peserta pelatihan fasilitator simulasi Kekerasan Dalam Rumah Tangga sebanak 140 orang Terasilitasinya kegiatan Gerakan Sayang Ibu Tk.Kabupatan,kecamatan dan satgas GSI dan pokjasap Gerakan Sayang Ibu Tk.Kabupaten


Outcome

Meningkatnya keyakinan peserta KB dalam pemakaian alat kontrasepsi

Meningkatnya cakupan perempuan dan anak korban kekerasan yang mendapat penanganan oleh petugas terrlatih di dalam unit pelayanan terpadu (P2TP2A) Berfungsinya satgas Gerakan Sayang Ibu dan Pokjasap Gerakan Sayang Ibu Tk.Kabupaten dan dapat tercapainya target penurunan angka kematian ibu dan anak

132


Program/Kegia tan

Anggaran

Realisasi

%

Output

Outcome tk.kabupaten

Fasilitasi pengembangan desa prima (perempuan Indonesia menuju maju mandiri)

3

Temu anak Samawa dan pengiriman duta anak Samawa untuk Temu anak NTB dan Temu anak nasional Program Peningkatan Peran Serta Dan Kesetaraan Jender Dalam Pembangunan Penyuluhan bagi ibu - ibu rumah tangga dalam membangun keluarga sejahtera

2.247.400

2.247.400

100,00

71.317.500

71.025.400

99,59

3.170.900

3.170.900

100,00

3.170.900

3.170.900

100,00

-

Jumlah desa prima (perempuan Indonesia maju mandiri) yang mendapat bantuan modal

Terlaksanaan pengarusutamaan gender di desa

-

Perempuan yang ikut bimbingan manajemen usaha sebanyak 60 orang

-

Kegiatan forum anak Samawa, forum anak NTB dan pengiriman duta anak nasional sebanyak 50 anak

Terlaksananya bimbingan manajemen usaha bagi perempuan yang mengelola usaha Terwujudnya anak samawa yang cerdas, kreatif,inovatif dan partisipatif dalam pembangunan

-

Jumlah ibu rumahtangga dan remaja putri yang ikut dalam penyuluhan sebanyak 50 orang

Terwujudnya peningkatan kesadaran ibu rumahtangga dalam membangun keluarga sejahtera

Arah kebijakan pembangunan untuk urusan Pemberdayaan Perempuan dan perlindungan anak adalah : (1) peningkatan partisipasi dan peran perempuan dalam proses politik dan jabatan publik; (2) peningkatan taraf pendidikan, akses dan kualitas kesehatan guna meningkatkan kualitas hidup kaum perempuan; (3) peningkatan kampanye anti kekerasan terhadap perempuan dan anak; (4) penguatan kelembagaan, koordinasi dan jaringan pengarusutamaan gender; dan (5) peningkatan kesejahteraan dan perlindungan anak, terutama anak usia dini. Urusan Wajib Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak bertujuan untuk mengupayakan dan mengkondisikan situasi serta proses kehidupan yang kondusif dalam mewujudkan kepekaan terhadap terjadinya kekerasan terhadap


133


perempuan dan anak. Kegiatan-kegiatan yang telah dilaksanakan pada tahun 2014 diantaranya adalah sosialisasi, penyuluhan dan bimbingan penyadaran serta pembentukan

jaringan

kemitraan

dengan

lembaga-lembaga

peduli

pada

perempuan dan anak. Adapun sosialisasi diberikan kepada 110 orang di Kecamatan Unter Iwes, Lape, Labuhan Badas dan Kecamatan Empang dengan maksud untuk meningkatkan wawasan dan pemahaman Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan anak, Undang-undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga dan Undang-undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Tindak Pidana Perdagangan Orang (traffiking) agar mereka memberikan perlindungan terhadap perempuan dan anak korban pelecehan dan kekerasan dalam rumah tangga maupun seksual sesuai aturan hukum yang berlaku. Terkait dengan penanganan terhadap kasus-kasus yang terjadi pada tahun 2014 sebanyak 65 kasus tindak kekerasan, diantaranya 3 kasus

trafficking, 19 kasus pemerkosaan dan sisanya 43 kasus kekerasan dalam rumahtangga yang telah tertangani 100% melalui Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (P2TP2A). Urusan wajib pemberdayaan perempuan di Kabupaten Sumbawa juga dihajatkan dalam

rangka

memajukan

tingkat

keterlibatan

perempuan

dalam

proses

pembangunan, termasuk pembangunan politik dan pembangunan masyarakat baik melalui pemerintahan maupun kegiatan sosial lainnya. Terkait hal tersebut, terus diupayakan peningkatan kegiatan, seperti pelaksanaan Pengarusutamaan Gender (PUG) yang dilatarbelakangi untuk memperkuat jaringan Gerakan Sayang Ibu (GSI) yang bertujuan untuk meningkatkan jumlah dan kualitas Kecamatan Sayang Ibu dengan sasaran kegiatan adalah Satgas GSI Tingkat Kabupaten, Kecamatan dan desa serta ibu hamil, ibu menyusui, kader posyandu, bayi, balita dan anak. Pada tahun 2014 telah dilaksanakan penilaian lomba Kecamatan Sayang Ibu yang dipusatkan di Desa Brang Kolong Kecamatan Plampang, dan untuk lomba tingkat selanjutnya, Kabupaten Sumbawa berhasil memperoleh juara I

untuk

lomba kecamatan sayang ibu tingkat Provinsi NTB. Kegiatan lainnya berupa penyuluhan bagi ibu-ibu rumahtangga dalam membangun keluarga sejahtera, dipusatkan di Kecamatan Unteriwis yang pada tahun sebelumnya

dilaksanakan

di

Desa

Lenangguar.

Dari

pertemuan

tersebut

diharapkan para peserta dapat memahami peran dan posisi strategis perempuan Laporan Keterangan Pertanggung Jawaban (LKPJ) Kepala Daerah Kab. Sumbawa Tahun 2014

134


sebagai ibu rumahtangga guna meningkatkan pengetahuan dan pemahaman ibuibu pada khususnya dan kaum perempuan Kecamatan Unteriwis pada umumnya tentang

peran

dan

potensi

perempuan

dalam

membangun

desa

untuk

mewujudkan keluarga sejahtera lahir dan batin. Selain itu dalam upaya pengembangan Desa Prima (Perempuan Indonesia Maju Mandiri), Pemerintah Daerah Kabupaten Sumbawa telah memberikan bantuan modal bagi kelompok usaha ekonomi perempuan di 3 (tiga) Desa, yakni di desa Labuhan Badas Kecamatan Labuhan Badas, Desa Nijang Kecamatan Unteriwis dan Desa Jorok Kecamatan Utan, masing-masing sebesar Rp.3.000.000,- sebagai bantuan stimulan. Gambaran pemberdayaan perempuan di Kabupaten Sumbawa, dapat diukur dari proporsi perempuan dalam birokrasi pemerintahan, hal ini tercermin selama 4 (empat) tahun terakhir dari proporsi perempuan pada tahun 2011 sebesar 42,17% menjadi 42,61% pada tahun 2012, dan terus mengalami peningkatan proporsi pada tahun 2013 sebesar 42,96%. Demikian pula pada tahun 2014, dari jumlah PNS Kabupaten Sumbawa sebanyak 7.840 pegawai dengan proporsi pria sebesar 56,77% (4.451 orang) dan perempuan sebanyak 43,23% (3.389 orang). Terkait pemenuhan hak anak, Pemerintah Daerah setiap tahunnya selalu melaksanakan kegiatan-kegiatan yang berhubungan dengan anak antara lain melalui penyaluran pendapat anak dalam bentuk aspirasi, pandangan dan rekomendasi anak dengan mengidentifikasikan permasalahan, merencanakan kegiatan hingga melakukan kemampuan dalam mengambil keputusan dan membangun kerjasama dengan pihak lain atau orang dewasa. Pada Tahun 2014 telah dilaksanakan Temu Anak Samawa dengan sasaran anak dari usia 7 - 17 tahun dengan jumlah peserta 50 orang anak, dan dari pertemuan tersebut terpilih 10 anak perwakilan yang dikirim ke Mataram, selanjutnya terpilih 2 anak perwakilan Sumbawa yang berhasil meraih Juara I Tingkat Provinsi NTB pada lomba Duta Mahasiswa Putra dan Putri, untuk mengikuti Forum Anak Nasional Tahun 2014 di Jakarta dan satu anak perwakilan Provinsi NTB untuk mengikuti Kongres anak di Serang-Banten.


135


4.1.2.15.

Urusan Wajib Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera

Pada urusan wajib Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera terdapat 6 program strategis dan 5 program penunjang yang terbagi dalam 32 kegiatan. Urusan ini dilaksanakan oleh SKPD Badan Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan dengan total anggaran sebesar Rp. 2.734.153.795,- sebagaimana tabel berikut. Tabel 4.25 Program Pembangunan Pada Penyelenggaraan Urusan Wajib Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera 5. di Kabupaten Sumbawa Tahun 2014 No 1

Program/Kegiatan Program Keluarga Berencana Penyediaan Pelayanan KB dan Alat Kontrasepsi Bagi Keluarga Miskin

Pelayanan KIE

Peningkatan Perlindungan Hak Reproduksi Individu

Anggaran

Realisasi

%

Output

326.219.200

320.673.300

98,30

126.192.300

126.126.300

99,95

-

191.589.700

186.109.800

97,14

-

2.976.550

2.976.550

100,00

-

-

Pembinaan Keluarga Berencana

2

Program Pelayanan Kontrasepsi Pelayanan Pemasangan Kontrasepsi KB

5.460.650

5.460.650

100,00

8.168.500

8.168.500

100,00

1.196.550

1.196.550

100,00

-

-

-

Akseptor KB baru dan aktif dari Keluarga miskin yang mendapat pelayanan KB sebanyak 26.354 orang Pembinaan dan bimbingan peserta program Keluarga Berencana Keluarga Sejahtera sebanak 924 orang Jumlah kasus pencabutan implant,kegagalan,ko mplikasi dan rujukan komplikasi sebanyak 130 kasus Jumlah akseptor KB yang mendapat perlindungan pemakaian alat kontrasepsi sebanak 1.680 orang Pembinaan Akseptor KB aktif dan baru sebanyak 86.726 orang

Pelayanan alat kontrasepsi bagi keluarga pra Sejahtera dan Keluarga Sejahtera I di Klinik Keluarga Berencana Pasangan Usia Subur yang medapat pelayanan pemasangan alat kontrasepsi


Outcome

Meningkatnya cakupan peserta KB baru dan aktif Meningkatnya animo masyarakat dalam ber-KB Terlindunginya hak reproduksi peserta KB

Tersosiaisasinya UU No.23 Th.2004, UU No.23 th.2002 dan UU No 21 th 2007

Meningkatnya pelayanan alat kontrasepsi bagi keluarga pra Sejahtera dan Keluarga Sejahtera I di Klinik Keluarga Berencana

136


Program/Kegiatan

Anggaran

Realisasi

%

Output -

3

Pengadaan Alat Kontrasepsi dan Peralatan Medis

1.499.150

1.499.150

100,00

-

Pelayanan KB Medis Operasi

5.472.800

5.472.800

100,00

-

Pelayanan KB medis operatif

337.580.600

336.216.400

99,60

15.987.850

15.563.750

97,35

-

14.378.500

13.903.500

96,70

-

Pengelolaan data dan informasi program KB

167.715.150

167.502.750

99,87

-

Anggota kelompok KB pria yang ikut sosialisasi KB Pria sebanyak 50 orang Kader kelompok Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Sejahtera yang mendapat pelatihan pemberdayaan ekonomi keluarga sebanyak 30 0rang Dokumen laporan umpan balik dan hasil pendataan keluarga dan klinik

Publikasi program Badan KB dan PP

139.499.100

139.246.400

99,82

-

Sarana publikasi program KBPP

71.365.000

70.422.900

98,68

71.365.000

70.422.900

98,68

-

Review pembinaan kelompok Pusat Informasi Konseling Remaja sebanak 40 kelompok Sosialisasi pendewasaan usia perkawinan melalui kelompok Pusat Informasi Konseling Remaja sebanyak 44 orang

Program Pembinaan Peran Serta Masyarakat Dalam Pelayanan KB/KR Yang Mandiri Fasilitasi Pembentukan Kelompok Masyarakat Peduli KB Pemberdayaan Ekonomi Keluarga

4

Program Pengembangan Pusat Pelayanan Informasi Dan Konseling KRR Pendirian Pusat Pelayanan Informasi dan Konseling KRR

-

5

Pelatihan inform choice bagi Penyuluh Keluarga Berencana Pelayanan alat kontrasepsi

Program Pengembangan Bahan Informasi Tentang Pengasuhan Dan Pembinaan Tumbuh Kembang Anak

233.848.300

226.349.700

Outcome

Ketersediaan alat kontrasepsi KB penunjang pelayanan KB Terpenuhinya permintaan Modis Operatif Wanita dan Modis Operatif Pria

Meningkatnya partiipasi pria dalam ber-KB Meningkatnya ekonomi keluarga melalui kelompok Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Sejahtera Tersedianya dokumen laporan umpan balik dan hasil pendataan keluaga dan klinik Tersedianya informasi program kbpp yang sedang dan akan dilaksanakan

Peningkatan kualitas Pusat Informasi Konseling Remaja

96,79


137


6

Program/Kegiatan Peningkatan kualitas POKTAN, IMP dan PKB yg berkaitan dengan Pengasuhan dan Pembinaan Bina Keluarga Program Penyiapan Tenaga Pendamping Kelompok Bina Keluarga Pelatihan Tenaga Pendamping Kelompok Bina Keluarga Di Kecamatan

Anggaran

Realisasi

%

233.848.300

226.349.700

96,79

92.049.500

91.769.500

99,70

92.049.500

91.769.500

99,70

Output -

Jmlah kelompok yang di bina sebanyak 10 kelompok

-

Tenaga pendamping kelompok Bina Keluarga Balita yang mendapat pelatihan BKB sebanyak 30 orang Kader Bina Keluarga Balita yang mendapat pelatihan Bina Keluarga Balita sebanyak 150 0rang

-

Outcome Peningkatan kwalitas kegiatan kelompok

Tersedianya kader dan tenaga pendamping kelompok BKB yang paham dan trampil dalam pengelola bina keluarga Balita

Arah kebijakan pembangunan pada urusan wajib keluarga berencana dan urusan keluarga sejahtera adalah : 1). Penggerakan dan pemberdayaan masyarakat dalam program keluarga berencana dan kesehatan reproduksi, antara lain melalui peran serta masyarakat dan pembantu pembina keluarga berencana desa; 2). Penataan kembali pengelolaan keluarga berencana dengan sistem informasi yang up to date dan jejaring kerja yang aktif berdasarkan kemitraan; 3). Penguatan Sumber Daya Manusia operasional program KB; 4). Pengadaan sarana operasional pelayanan komunikasi informasi dan edukasi program KB; 5). Peningkatan ketahanan dan kesejahteraan keluarga; 6). Pemenuhan pembiayaan program KB. Dalam rangka pendewasaan usia perkawinan serta mewujudkan generasi berencana, Pemerintah Daerah Kabupaten Sumbawa dari tahun ke tahun terus berupaya meningkatkan penyelenggaraan keluarga berencana dan keluarga sejahtera, antara lain melalui kegiatan Pendirian Pelayanan Informasi dan Konseling KRR (PIK KRR) sebanyak 72 kelompok PIK KRR yang tersebar di 24 kecamatan dengan kualifikasi tumbuh berjumlah 46

kelompok, tegak 14

kelompok dan 12 kelompok tegar. Kegiatan lainnya berupa peningkatan kualitas keluarga melalui wadah pembinaan kelompok ketahanan keluarga (Bina Keluarga Balita sebanyak 160 kelompok atau 9.874 keluarga dengan status PUS sejumlah 8.707 keluarga, Bina Keluarga Remaja sebanyak 66 kelompok atau 4.014 keluarga dengan status PUS sejumlah 3.061 Laporan Keterangan Pertanggung Jawaban (LKPJ) Kepala Daerah Kab. Sumbawa Tahun 2014

138


keluarga dan Bina Keluarga Lansia sebanyak sebanyak 66 kelompok atau 3.338 keluarga dengan status PUS sejumlah 581 keluarga) serta Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Sejahtera (UPPKS) sebanyak 130 kelompok atau 1.211 keluarga dengan status PUS sejumlah 1.062 keluarga. Berdasarkan hasil pendataan Pasangan Usia Subur (PUS) di Kabupaten Sumbawa pada tahun 2014 mengalami peningkatan sebesar 3,01%, dibandingkan dengan PUS tahun sebelumnya, dengan jumlah PUS pada tahun 2014 sebanyak 93.001 PUS dan pada tahun 2013 sejumlah 90.282 PUS. Jumlah PUS bila dirata-ratakan pertahunnya selama kurun waktu 4 (empat) tahun terakhir terjadi peningkatan sebesar 1,86%., sebagaimana tergambar sebagai berikut. 100.000 80.000 60.000 40.000 20.000 0

Jumlah PUS

Peserta KB Baru

Peserta KB Aktif

2011

88.000

27.198

63.613

2012

89.229

30.298

64.037

2013

90.282

22.597

67.151

2014

93.001

19.664

70.085

Gambar 4.10 Jumlah PUS, Peserta KB Baru dan KB Aktif 2011-2014 Demikian pula dengan perkembangan peserta KB aktif yang meningkat sebesar 4,37% dibanding tahun sebelumnya dengan peningkatan rata-rata pertahun selama rentang waktu 4 tahun terakhir sebesar 3,30%. Cakupan sasaran PUS menjadi KB aktif pada tahun 2014 telah mencapai 75,36% dari target sasaran PUS menjadi peserta KB aktif sebesar 71,85%, hal ini mengindikasikan bahwa kesadaran masyarakat akan pentingnya ber-KB semakin meningkat dari tahun ke tahun sebagai wujud terciptanya keluarga yang berkualitas. Peningkatan jumlah PUS dan peserta KB aktif ini tidak diikuti oleh peningkatan peserta KB baru dengan penurunan sebesar 12,98% dari tahun sebelumnya, dengan rata-rata penurunan pertahunnya dalam rentang waktu 4 tahun sebesar 9,00%. Laporan Keterangan Pertanggung Jawaban (LKPJ) Kepala Daerah Kab. Sumbawa Tahun 2014

139


Peran serta masyarakat secara sukarela dalam mensukseskan program keluarga berencana terus ditumbuhkan, antara lain meningkatkan sosialisasi guna membuka kesadaran masyarakat untuk dapat berpartisipasi aktif dalam mengikuti program keluarga berencana. Terhadap peserta KB tidak hanya ditujukan untuk kaum wanita saja namun kaum pria juga merupakan objek yang perlu mendapat perhatian untuk digarap. Terkait dengan peserta KB aktif pria sampai dengan akhir tahun 2014 berjumlah 1.338 akeptor atau sekitar 2% dari Prakiraan Permintaan Masyarakat (PPM) Peserta KB aktif (66.755) atau sebesar 1,44% per PUS (93.001), sedangkan untuk peserta KB baru pria sampai akhir Desember 2014 terlayani 392 akseptor atau sebesar 0,42% dari PUS. Hal ini berarti masih perlu diadakan peningkatan peran serta pria dalam ber-KB terhadap masyarakat, karena target kesertaan pria ber-KB terhadap PUS tahun 2014 sebesar 1,90% atau realisasinya mencapai 73,68% dari target. Perhatian Pemerintah Kabupaten Sumbawa terhadap keluarga berencana tercermin dari keberhasilan-keberhasilan yang diraih baik ditingkat nasional maupun tingkat provinsi, seperti : 1.

Juara I Tingkat Nasional pada Bina Keluarga Balita (BKB)

2.

Juara Terbaik Nasional Regional II lomba Kelompok KB Pria dan lomba Motivator KB Pria.

3.

Juara IV Tingkat Nasional pada lomba Bina Keluarga Remaja (BKR)

4.

Juara I Tingkat Provinsi pada : - Lomba Bina Keluarga Remaja (BKR) - Lomba Kelestarian ber-KB 15 Tahun - Lomba Kelompok Bina Keluarga Balita (BKB) - Lomba Duta KB Mandiri - Lomba Bidan Praktek Mandiri

5.

6.

Juara II Tingkat Provinsi : -

Lomba Rumah Sakit Pasca Persalinan dan Pasca Keguguran

-

Lomba Puskesmas Pelayanan MKJP

Juara III Tingkat Provinsi : -

Lomba Kader Bina Keluarga Balita (BKB)

-

Lomba Bina Keluarga Lingkungan (BKL)

-

Lomba Keluarga Harmonis


140


-

Lomba Pengelola Bina Keluarga Balita (BKB)

4.1.2.16

Urusan Wajib Perhubungan

Pada urusan wajib Perhubungan terdapat 7 program strategis dan 3 program penunjang yang terbagi dalam 32 kegiatan. Urusan ini dilaksanakan oleh SKPD Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika dengan total anggaran sebesar Rp. 6.500.700.250,- sebagaimana tabel berikut. Tabel 4.26 Program Pembangunan Pada Penyelenggaraan Urusan Wajib Perhubungan di Kabupaten Sumbawa Tahun 2014 No

1

2

Program/Kegiatan Program Pembangunan Prasarana Dan Fasilitas Perhubungan Perencanaan Pembangunan Prasarana dan Fasilitas Perhubungan

Program Rehabilitasi Dan Pemeliharaan Prasarana Dan Fasilitas LLAJ Rehabilitasi/Pemelihara an Sarana Alat Pengujian Kendaraan Bermotor Rehabilitasi/Pemelihara an Terminal/Pelabuhan

Pemeliharaan Sarana Rambu-Rambu Lalu Lintas 3

Program Peningkatan Pelayanan Angkutan Kegiatan Uji Kelayakan Sarana Transportasi Guna Keselamatan Penumpang Kegiatan Pengendalian Disiplin Pengoperasian Angkutan Umum Di Jalan Raya Kegiatan Penciptaan Keamanan dan Kenyamanan Penumpang Dilingkungan Terminal

Anggaran

Realisasi

%

29.890.000

26.525.000

88,74

29.890.000

26.525.000

88,74

55.448.800

47.121.200

84,98

8.240.000

8.240.000

7.906.000

Output

Outcome

-

Data base perhubungan

Kemudahan dalam menghitung potensi pendapatan daerah bidang perhubungan dan rencana penganggaran dan pembiayaan

100,00

-

Terpeliharanya sara alat PKB

Efektifitas layanan pengujian kendaraan bermotor

706.000

8,93

-

Terpeliharanya terminal dan pelabuhan

39.302.800

38.175.200

97,13

-

Pemeliharaan traffik light sebanyak 3 unit

Meningkatnya kenyamanan pengguna fasilitas terminal dan pelabuhan Meningkatnya keamanan dan kenyamanan pengguna jalan

697.129.550

655.514.802

94,03

66.545.600

65.300.600

98,13

-

224.141.500

219.366.500

97,87

-

Pengujian kendaraan bermotor sebanyak 2.700 unit Penertiban angkutan umum

42.099.600

39.398.652

93,58

-

tersedianya jaringan air bersih dan listrik kios terminal sumer payung

Meningkatnya kelaikan kendaraan bermotor

Meningkatnya ketertiban dan kedisiplinan pengguna jalan Meningkatnya keamanan dan kenyamanan penumpang dilingkungan terminal


141


Program/Kegiatan

Anggaran

Realisasi

%

Output

Outcome

sebanyak 28 unit Kegiatan Penciptaan Disiplin dan Pemeliharaan Kebersihan Di Lingkungan Terminal Fasilitasi Perijinan Di Bidang Perhubungan

60.453.800

58.988.600

97,58

-

Terjaganya kebersihan terminal di 7 terminal

Meningkatnya kedisiplinan dan kebersihan di lingkungan terminal

34.091.800

29.091.800

85,33

-

Sehatnya persaingan pengelolah angkutan umum

Pengujian Kendaraan Tidak Bermotor dan Pelayanan SIM Dokar

52.955.450

51.485.450

97,22

-

Pengawasan Jaringan Transportasi Jalan

106.890.000

104.855.000

98,10

-

Pelayanan Perizinan Bidang Perhubungan Laut

69.972.100

56.270.500

80,42

-

Pengelolaan Perparkiran

30.999.000

22.332.000

72,04

-

8.980.700

8.425.700

93,82

-

Terlayaninya izin trayek angkutan penumpang umum sebanyak 274 unit Terujinya kendaraan tidak bermotor (dokar/grobak) Tertibya jaringan transportasi Dokumen perizinan bidang perhubungan laut Terkelolanya titik parkir yang berpotensi pada 80 titik Dokumen WTN

4.751.990.200

4.316.087.250

90,83

331.727.200

187.188.000

56,43

-

4.420.263.000

4.128.899.250

93,41

-

Tersedianya halte sebanak 3 unit Tersedianya tambatan perahu sebanyak 2 unit

Meningkatnya jumlah sarana perhubungan darat Meningkatnya jumlah sarana perhubungan laut

423.662.100

258.743.100

61,07

423.662.100

258.743.100

61,07

-

Tersedianya Pagar pengaman jalan dan marka jalan

Meningkatnya keamanan lalu lintas jalan

29.478.200

25.084.900

85,1

29.478.200

25.084.900

85,10

-

Sosialisasi dan konsultasi peraturan bidang

Meningkatnya pemahaman masyarakat tentang peraturan bidang pos

Lomba Tertib Lalu Lintas

4

5

6

Program Pembangunan Sarana Dan Prasarana Perhubungan Pembangunan Fasilitas Sarana Penunjang Perhubungan Darat Pembangunan Fasilitas Sarana Penunjang Perhubungan Laut Program Pengendalian Dan Pengamanan Lalu Lintas Pengadaan RambuRambu Lalu Lintas

Program Pemanfaatan Potensi Sektor Pos Dan Telekomunikasi Koordinasi dan Singkronisasi Peraturan Bidang Pos dan Telekomunikasi

Meningkatnya kelaikan kendaraan tidak bermotor Meningkatnya ketertiban jaringan transportasi Meningkatnya ketertiban pengguna jasa bidang perhubungan laut Meningkatnya disiplin dan ketertiban pengguna jalan Meningkatnya ketertiban angkutan kota


142


7

Program/Kegiatan

Program Peningkatan Akses Informasi Dan Keselamatan Penerbangan Koordinasi Kawasan Operasi Penerbangan Bandar Udara

Dalam

Anggaran

Realisasi

%

5.966.100

5.716.000

95,81

5.966.100

5.716.000

95,81

rangka

meningkatkan

daya

Output

-

dukung

Outcome

perposan

dan telekomunikasi

Temu wicara dengan masyarakat kawasan operasi penerbangan

Meningkatnya pemahaman masyarakat sekitar kawasan operasional penerbangan

perhubungan

melalui

peningkatan pembangunan sarana, prasarana dan fasilitas perhubungan, maka pada tahun 2014 yang bersumber Dana Alokasi Khusus dari Kementrian Pembangunan Daerah Tertinggal (PDT) pada Bidang Sarana dan Prasarana Pedesaan,

Kabupaten

Sumbawa

mendapatkan

alokasi

dana

sebesar

Rp. 3.016.900.000, dengan dana pendamping dari APBD Kabupaten sebesar Rp. 697.825.000,- untuk pembangunan Tambatan Perahu yang berlokasi di Labuhan Ijuk Kecamatan Moyo Hilir, Labuhan Terujung Kecamatan Tarano dan Labuhan Mapin Kecamatan Alas Barat. Selain itu juga dilakukan pengadaan

guadraill, pengadaan rambu lalu lintas dan pengadaan marka zona sekolah dengan total dana DAK sebesar Rp. 381.410.000,- dengan dana pendamping sebesar Rp. 38.141.000,-. Selain itu telah dilaksanakan pembangunan Halte yang berlokasi di Kecamatan Moyo Hulu dan Utan sebagai sarana penunjang perhubungan darat. Peningkatan layanan angkutan yang telah dilaksanakan bertujuan untuk memenuhi ketersediaan kendaraan yang layak jalan untuk menjamin keselamatan penumpang yang menjadi pengguna angkutan. Pada tahun 2014 telah dilakukan uji KIR angkutan umum sebanyak 2.762 unit kendaraan yang terdiri dari mobil bus sebanyak 520 unit dan mobil barang sebanyak 2.242 unit, dengan peningkatan rata-rata per tahun yakni dari tahun 2011-2014 sebesar 4,78% unit kendaraan yang telah melaksanakan uji KIR kendaraan, dimana pada tahun 2013 sebanyak 2.898 unit, tahun 2012 sebanyak 2.603 unit dan pada tahun 2011 sebanyak 2.417 unit kendaraan. Hal ini dimaksudkan untuk meminimalisir angka kecelakaan yang terjadi di jalan raya guna tercipta rasa aman bagi pengguna angkutan, sehingga dalam pengoperasian angkutan umum di jalan raya telah memenuhi standar teknis Laporan Keterangan Pertanggung Jawaban (LKPJ) Kepala Daerah Kab. Sumbawa Tahun 2014

143


yang telah ditetapkan dengan tingkat disiplin yang tinggi sebagai pengguna jalan raya. Perizinan dibidang perhubungan juga diperlukan untuk menjaga keselamatan dan keamanan dengan cara memberikan ijin operasi dan ijin trayek kendaraan umum sebanyak 239 izin pada tahun 2014 dari 219 izin pada tahun 2013, akan tetapi bila dirata-rata pertahun izin trayek dari tahun 2011-2014, maka terjadi penurunan sebesar 6,97%, dengan jumlah izin trayek pada tahun 2012 sebanyak 246 izin dan 304 izin pada tahun 2011, hal ini terkait dengan adanya penurunan jumlah sarana angkutan darat yang mengalami penurunan dalam kurun waktu 4 tahun terakhir dari tahun 2011-2014 sebesar 1,45%, sebagaimana tergambar sebagai berikut.

Gambar 4.11 Jumlah Sarana Angkutan Darat di Kabupaten Sumbawa Tahun 2011-2014 Terhadap penyelenggaraan urusan perhubungan di Kabupaten Sumbawa pada tahun 2014, kembali mendapatkan penghargaan Wahana Tata Nugraha sebagai Juara I Nasional Tertib Lalu Lintas Dalam Kota Kategori kota sedang dari Kementerian Perhubungan RI. Selain itu Terminal Sumer Payung terpilih sebagai Terminal Penumpang Terbaik II Kegiatan Wahana Tata Laksana Kategori Kota Sedang dari Kementerian Perhubungan RI.


144


4.1.2.17.

Urusan Wajib Komunikasi dan Informatika

Pada urusan wajib Komunikasi dan Informatika terdapat 5 program strategis yang terbagi dalam 9 kegiatan. Urusan ini dilaksanakan oleh SKPD Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika dengan total anggaran sebesar Rp. 735.640.400,sebagaimana tabel berikut. Tabel 4.27 Program Pembangunan Pada Penyelenggaraan Urusan Wajib Komunikasi dan Informatika di Kabupaten Sumbawa Tahun 2014 No

1

2

3

4

Program/Kegiatan

Anggaran

Program pengembangan komunikasi, informasi dan media masa Pembinaan dan pengembangan jaringan informasi

Program Fasilitasi Peningkatan SDM Bidang Informasi & Komunikasi Pelatihan SDM bidang informasi dan komunikasi

Program kerjasama informasi dan media masa Penyebarluasan informasi pembangunan daerah Optimalisasi Pemanfaatan Teknologi Informasi Penyelenggaraan Siaran RPD Pemeliharaan Peralatan RPD

Realisasi

%

Output

25.855.000

0

0

25.855.000

0

0

30.674.500

30.670.500

99,99

30.674.500

30.670.500

99,99

292.265.400

266.812.100

91,29

292.265.400

266.812.100

91,29

19.587.000

19.587.000

100,00

19.587.000

19.587.000

100

-

-

Kerjasama Siaran RPD dengan RRI

-

-

Peningkatan Jangkauan Siaran RPD

-

-

Outcome

-

Pembentukan kelompok informasi masyarakat di 5 Kecamatan

Bertambahnya pengetahunan tentang informasi komunikasi pada kelompok informasi masyarakat

-

Jumlah SDM sasaran sebanyak 120 orang

Meningkatnya kemampuan SDM informatika yang menjadi sasaran dalam implementasi teknologi informatika

-

Informasi pembangunan daerah sampai ke masyarakat

Tersebarnya informasi pembangunan ke seluruh masyarakat

-

Dokumen Siaran RPD

-

Terpeliharanya peralatan RPD sebanyak 10 unit Dokumen siaran regional dan nasional

Informasi yang terima masyarakat cepat dan akurat Meningkatnya kualitas siaran

-

-

tersedianya Perangkat siaran


Meningkatnya jangkauan informasi tentang Kabupaten Sumbawa Meningkatnya jangkauan siaran

145


5

Program/Kegiatan

Program pengembangan Teknologi informatika Pengembangan infrastruktur jaringan

Pengembangan inplementasi teknologi internet dan intranet

Anggaran

Realisasi

%

Output

Outcome

RPD

RPD

Tersedianya perangkat jaringan sebagai sarana komunikasi antar SKPD Tersedianya sistem informasi manajemen sebagai prasarana komunikasi data antar SKPD

367.258.500

349.785.914

95,24

321.249.500

311.925.914

97,10

-

Jumlah perangkat jaringann yang dikembangkan/diad akan

46.009.000

37.860.000

82,29

-

Jumlah sistem informasi manajemen yang dapat dikembangkan

Urusan wajib komunikasi dan informatika yang diselenggarakan di Kabupaten Sumbawa dilaksanakan melalui pemanfaatan jaringan informasi antar dinas dengan e-government dipandang sangat penting untuk efisiensi di dalam penggunaan sumberdaya, kecepatan waktu dan akurasi dalam proses tukar menukar informasi di lingkungan instansi. Pengembangan infrastruktur jaringan memiliki output terpeliharanya dan tersedianya komunikasi LAN/WAN di SKPD sehingga mudah dalam mengakses informasi. Untuk menghindari penggunaan Software yang ilegal, maka setiap tahun selalu dilaksanakan sosialisasi dan bintek

open source software pada lingkup SKPD se-Kabupaten Sumbawa, yang muaranya akan menjamin ketersediaan software yang legal. Dalam rangka meningkatkan layanan informasi publik kepada masyarakat, Pemerintah Daerah Kabupaten Sumbawa melalui teknologi informasi telah menyediakan website resmi pemerintah daerah yakni sumbawa.go.id, yang dapat diakses secara luas oleh masyarakat. Selain itu ketersediaan Radio Pemerintah Daerah Kabupaten Sumbawa (RPD) dengan jangkauan siaran yang hampir menjangkau semua kecamatan di Kabupaten Sumbawa berdampak luas kepada penyebarluasan informasi kepada masyarakat. Peningkatan siaran RPD juga dilaksanakan melalui kegiatan kerjasama RPD dengan RRI yang menghasilkan informasi Kabupaten Sumbawa yang tersebar baik di tingkat regional maupun nasional. Selain itu, Pemerintah Kabupaten Sumbawa juga melaksanakan penyebaran informasi melalui media cetak lokal, regional dan nasional, serta memfasilitasi media lokal untuk berperan aktif dalam membuka akses informasi Laporan Keterangan Pertanggung Jawaban (LKPJ) Kepala Daerah Kab. Sumbawa Tahun 2014

146


seluas-luasnya kepada masyarakat. Untuk mendukung penyebaran akses informasi serta pelayanan kehumasan, di Kabupaten Sumbawa hingga tahun 2014 telah tersedia media Surat kabar nasional/lokal sejumlah 11 buah, media regional 1 buah, radio lokal 3 buah, TV lokal 1 buah dan website sebanyak 5 buah yakni

sumbawakab.go.id,

dprd_sumbawakab.go.id,

lpse.sumbawakab.go.id,

distan.sumbawakab.go.id dan bappeda.sumbawakab.go.id. Suksesnya pelaksanaan pembangunan di kabupaten Sumbawa, karena adanya daya dukung masyarakat, oleh karenanya kebijakan pemerintah perlu terus disosialisasikan kepada masyarakat luas baik melalui melalui pameran pembangunan yang secara rutin dilaksanakan setiap tahun, keberadaan layanan

hotspot kabupaten, situs sumbawakab.go.id dan pusat layanan internet kecamatan serta koordinasi program Kampung Media Digital. Terkait langkah serta upaya tersebut, Pemerintah Kabupaten Sumbawa berhasil meraih Harapan I Anugerah Informasi Badan Publik Tingkat Provinsi pada tahun 2014. 4.1.2.18.

Urusan Wajib Pertanahan

Pada urusan wajib Pertanahan terdapat 2 program strategis yang terbagi dalam 5 kegiatan. Urusan ini dilaksanakan oleh SKPD Sekretariat Daerah dengan total anggaran sebesar Rp. 11.724.416.900,- sebagaimana tabel berikut. Tabel 4.28 Program Pembangunan Pada Penyelenggaraan Urusan Wajib Pertanahan di Kabupaten Sumbawa Tahun 2014 No

1

Program/Kegiatan Program Penataan Penguasaan, Pemilikan, Penggunaan dan Pemanfaatan Tanah Penerbitan Rekomendasi Pertanahan

Pengadaan Tanah

Pengukuran dan Pemetaan Tanah Milik Pemerintah Kabupaten Sumbawa 2

Program Penyelesaian Konflik-

Anggaran

Realisasi

%

Output

11.637.230.500

3.915.929.361

33,65

104.177.000

96.019.000

92,169

-

11.145.584.800

3.646.236.481

32,715

-

387.468.700

173.673.880

44,823

-

87.186.400

67.735.000

77,69

Terselenggarany a penerimaan kunjungan kerja pejabat negara dari luar daerah ke kabupaten sumbawa sebanyak 13.500 Koordinasi unsur MUSPIDA Terselenggarany a pemeliharaan kesehatan bupati dan wakil bupati sumbawa


Outcome

Terwujudnya penerimaan kunjungan kerja pejabat negara ke kabupaten sumbawa yang baik Terselenggara nya koordinasi unsur MUSPIDA Terwujudnya kesehatan bupati dan wakil bupati

147


Program/Kegiatan

Anggaran

Realisasi

%

Output

Outcome

Konflik Pertanahan Fasilitasi Penyelesaian Konflik-Konflik Pertanahan

40.524.700

34.715.000

85,664

-

Koordinasi Penyelesaian Masalah Perbatasan Antar Daerah

46.661.700

33.020.000

70,765

-

Urusan

wajib

pertanahan

sepanjang

tahun

Terselenggarany a penanganan yang baik terhadap konflikkonflik pertanahan di Kabupaten Sumbawa Terselenggarany a koordinasi penyelesaian masalah perbatasan antar daerah

2014

ditujukan

Tercapainya keamanan dalam penanganan konflik-konflik pertanahan Terkoordinasin ya penyelesaian masalah perbatasan antara wilayah kabupaten sumbawa dengan wilayah kabupaten sumbawa barat

untuk

meminimalisir permasalahan-permasalahan yang terjadi di masyarakat, karena selama ini masalah pertanahan terjadi akibat kurangnya pengetahuan masyarakat akan peraturan yang ada. Untuk itu diperlukan koordinasi dan sosialisasi yang intensif sebagai upaya peningkatan pelayanan terbaik kepada masyarakat, sehingga masalah pertanahan yang timbul dapat teratasi. Pada tahun 2014 telah dilakukan sertifikasi tanah Pemerintah Daerah Kabupaten Sumbawa sejumlah 25 objek tanah atau seluas 46.101 m2, sebagaimana tabel berikut. Tabel 4.29 Sertifikasi Tanah Pemerintah Daerah Kabupaten Sumbawa Tahun 2014 Status Luas (m2)

No

Tanah

1

2.395

2

Asrama Mahasiswa Sumbawa di Mataram Pustu Labuhan ijuk

3

Tanah Kosong

4

Kantor BKBPP

5

Rumah Dinas (Dr. Kosala) Rumah Dinas (Depan Gratama)

6

Lokasi

Hak

Sertifikat Tanggal

Nomor

Kel. Dasan Agung BaruMataram

Pakai N0. 28

13-01-2014

243/Dasan Agung Baru/2013

Pakai N0. 01

16-07-2014

01/Labuhan Ijuk/2014

1.000

Desa Labuhan Ijuk-Moyo Hilir Kel. Uma Sima - Sumbawa

Pakai N0. 23

16-07-2014

78/Uma Sima/2013

1.223

Kel. Uma Sima - Sumbawa

Pakai N0. 22

16-07-2014

75/Uma Sima/2013

453


Pakai N0. 21

16-07-2014

77/Uma Sima/2013

436


Pakai N0. 20

16-07-2014

76/Uma Sima/2013

431


148

Pemerintah Kabupaten Sumbawa Status No

Tanah

Luas (m2)

Lokasi

Hak

Sertifikat Tanggal

Nomor

7

Pustu Jerongko

234

Desa Pukat – Utan

Pakai N0. 06

16-07-2014

08/Pukat/2014

8

Pustu Pukat

218

Desa Pukat – Utan

Pakai N0. 05

16-07-2014

09/Pukat/2014

9

SDN Kokarpit

Desa Lekong - Alas Barat

Pakai N0. 06

16-07-2014

113/Lekong/2014

10

Desa Baru – Alas

Pakai N0. 06

16-07-2014

112/Baru/2014

11

Balai Pengomatan Lama SDN Marente

6.079

Desa Marente - Alas

Pakai N0. 01

16-07-2014

106/Marente/2014

12

SDN 6 Kalimango

828

Desa Kalimango - Alas

Pakai N0. 08

16-07-2014

156/Kalimango/2014

13

265

Desa Labuhan SumbawaSumbawa

Pakai N0. 36

16-07-2014

289/Labuhan Sumbawa/2013

14

Rumah Dinas Dokter (Lab. Sumbawa) Pustu Rhee

453

Desa Rhee – Rhee

Pakai N0. 07

16-07-2014

108/Rhee/2014

15

Pustu Ngeru

368

Desa Ngeru - Moyo Hilir

Pakai N0. 16

16-07-2014

132/Ngeru/2014

16

Pustu Sebewe

896

Desa Sebewe – Moyo Utara

Pakai N0. 07

16-07-2014

13/Sebewe/2013

17

Pustu Olat Rawa

262

Desa Olat Rawa - Moyo Hilir

Pakai N0. 03

16-07-2014

03/Olat Rawa/2013

18

Pustu Penyaring

504

Desa Penyaring - Moyo Hilir

Pakai N0. 13

16-07-2014

531/Penyaring/2013

19

Puskesmas Batu Lanteh Asrama Mahasiswa Yogyakarta SDN 2 Lenangguar

1.942

Pakai N0. 09

16-07-2014

59/Kelungkung/2014

Pakai N0. 00006 Pakai N0. 16

17-12-2014

00268/2014

11-12-2014

156/Lenangguar/2014

4.977

Pakai N0. 03

11-12-2014

08/Suka Damai/2014

23

Puskesmas Labangka BP3K Labangka

Desa Klungkung - Batu Lanteh Kel. Suryatmajan Yogyakarta Desa Lenagguar Lenangguar Desa Suka Damai Labangka Desa Sekokat - Labangka

Pakai N0. 01

11-12-2014

01/Sekokat/2014

24

Pasar Lenagguar

3.959

Pakai N0. 15

11-12-2014

158/Lenangguar/2014

25

Puskesmas Lenagguar Jumlah

2.628

Desa Lenangguar Lenangguar Desa Lenangguar Lenangguar

Pakai N0. 14

11-12-2014

157/Lenangguar/2014

20 21 22

1.971 543

299 4.253

9.484

46.101

Selain itu, telah dilakukan pengamanan terhadap objek tanah yang belum termanfaatkan (masih kosong) dengan memasang informasi kepemilikan, sebagai langkah antisipasi terjadinya penyalahgunaan lahan. Sedangkan tanah-tanah yang belum tersentuh penanganannya akan terus diupayakan proses hukumnya lebih lanjut. 4.1.2.19.

Urusan Wajib Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri

Pada urusan wajib Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri terdapat 10 program strategis yang terbagi dalam 33 kegiatan. Urusan ini dilaksanakan oleh SKPD Kesatuan Bangsa Politik Dalam Negeri, Badan Penanggulan Bencana Daerah dan Satuan Polisi Pamong Praja dengan total anggaran sebesar Rp. 9.934.242.600,sebagaimana tabel berikut. Laporan Keterangan Pertanggung Jawaban (LKPJ) Kepala Daerah Kab. Sumbawa Tahun 2014

149


Tabel 4.30 Program Pembangunan Pada Penyelenggaraan Urusan Wajib Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri di Kabupaten Sumbawa Tahun 2014 No

1

Program/Kegiatan Program Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan Koordinasi dan Fasilitasi Penanganan Konflik Sosial

Realisasi

%

Output

607.771.460

445.753.660

73,34

65.482.100

59.212.100

90,42

-

Terselenggaranya penanganan gangguan keamanan dalam negeri secara terpadu

542.289.360

386.541.560

71,28

-

Terlaksananya Fasilitasi, Pembinaan dan Pemberdayaan Satuan Perlindungan Masyarakat Tk. Desa/Kelurahan dan Kecamatan

157.595.160

140.332.580

89,05

20.342.055

17.982.055

88,40

-

Peningkatan Rasa Solidaritas dan Ikatan Sosial Dikalangan Masyarakat

8.792.400

8.792.400

100,00

-

Peningkatan Kesadaran Masyarakat Akan Nilai-Nilai Luhur Budaya Bangsa

15.661.400

14.921.400

95,28

-

Terlaksananya sosialisasi penanaman nilainilai kerukunan hidup antar umat beragama Terlaksananya sosialisasi penanaman nilainilai persatuan dan kesatuan antar suku etnis dalam kehidupan masyarakat Terlaksananya Sosialisasi penanaman nilainilai luhur budaya bangsa yang terkandung pada UUD 1945

Pendataan Ormas dan LSM

10.666.600

9.636.600

90,34

-

Terdatanya Ormas dan LSM

Revitalisasi dan Aktualisasi Nilai-nilai Pancasila

14.749.010

14.239.010

96,54

-

Terlaksananya Diskusi Revitalisasi dan Aktualisasi Nilainilai Pancasila

Dukungan Pengendalian Ketentraman dan Ketertiban Masyarakat

2

Anggaran

Program Pengembangan Wawasan Kebangsaan Peningkatan Toleransi dan Kerukunan Dalam Kehidupan Beragama


Outcome

Tersusunnya kesepakatan bersama tentang penyelesaian perselisihan/konflik secara musyawarah mufakat Terciptanya Pengendalian Keamanan Lingkungan

Terwujudnya sikap toleransi dan kerukunan hidup antar umat beragama dalam masyarakat Terwujudnya percepatan proses pembauran di kalangan masyarakat

Terwujudnya peningkatan kesadaran masyarakat untuk mengamalkan nilai-nilai luhur budaya bangsa yg terkandung dlm UUD 1945 Tersedianya Data Base Ormas dan LSM di Kabupaten Sumbawa Terwujudnya Pengamalan nilainilai Pancasila dlm Kehidupan masyarakat, berbangsa dan bernegara

150


3

4

5

Program/Kegiatan

Anggaran

Realisasi

%

Output

Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan FKDM

37.490.095

24.977.515

66,62

-

Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan

19.851.800

19.741.800

99,45

-

Pembinaan Kesadaran Bela Negara

30.041.800

30.041.800

100,00

-

87.277.475

87.277.475

100

87.277.475

87.277.475

100,00

116.102.355

107.594.250

92,67

92.031.550

91.226.550

24.070.805

Outcome

Terlaksananya Pembinaan Kewaspadaan Dini Masyarakat bagi Anggota dan Dewan Pembina FKDM Tingkat Kecamatan Terlaksananya sosialisasi Permendagri Nomor 33 Tahun 2012 Terlaksananya pembinaan kesadaran bela negara bagi anggota/penguru s PKK Desa/Kelurahan dan Kecamatan

Meningkatnya Kewaspadaan Dini Masyarakat

-

Terlaksananya Kirab Pataka Kabupaten Tahun 2013

Terciptanya hubungan yang harmonis antar kecamatan di Kabupaten Sumbawa

99,13

-

Terselenggarany a Pemberdayaan KOMINDA

Terkendalinya stabilitas keamanan daerah

16.367.700

68,00

-

630.628.450

584.126.350

92,63

43.059.900

42.319.900

98,28

-

Terciptanya kesadaran politik bagi masyarakat

Fasilitasi Penyelesaian Perselisihan Partai Politik

14.714.250

13.584.250

92,32

-

Koordinasi ForumForum Diskusi Politk

27.709.800

26.852.700

96,91

-

Terlaksananya Sosialisasi UU bidang politik sebanyak 4 kali Tercapainya penyelesaian perselisihan peserta pemilu legislatif sebanyak 3 kali Terselenggarany a forum diskusi tentang UndangUndang Bidang Politik

Program Kemitraan Pengembangan Wawasan Kebangsaan Pelaksanaan Kirab Pataka Kabupaten

Program Peningkatan Pemberantasan Penyakit Masyarakat (Pekat) Koordinasi Intelijen Daerah (Kominda) Penyuluhan Pencegahan Peredaran/Penggunaa n Minuman Keras dan Narkoba Program Pendidikan Politik Masyarakat Penyuluhan Kepada Masyarakat


Meningkatnya kesamaan persepsi/pemaham an Ormas/LSM Anggota dan Pengurus PKK meningkat kesadaran akan pentingnya kesadaran bela negara

Terwujudnya Pemilu yang damai dan berkualitas

Terwujudnya kesamaan persepsi dalam bidang politik

151


Program/Kegiatan Penyusunan Data Base Partai Politik

Rapat Koordinasi Pembina Wilayah

Verifikasi Persyaratan Administrasi Pengajuan Bantuan Keuangan Parpol

6

Program Pencegahan Dini Dan Penanggulangan Korban Bencana Alam Pemantauan dan Penyebarluasan Informasi Potensi Bencana Alam Kewaspadaan dan Antisipasi Dini Bencana

7

Pelatihan Tim Reaksi Cepat Penanggulangan Bencana ( TRC-PB ) Dalam Pertolongan Penyelamatan dan Evakuasi ( PPE ) pada Korban Bencana Sosialisasi Pembelajaran tentang Pengurangan Resiko Bencana ( PRB ) di Sekolah secara berkelanjutan Program Sarana dan Prasarana dan Logistik Bencana Pengadaan Logistik dan Obat-obatan Pasca Bencana

Anggaran

Realisasi

%

Output

20.537.300

10.212.300

49,73

-

Terlaksananya pendataan partai politik 2 kali

502.077.500

469.767.500

93,56

-

22.529.700

21.389.700

94,94

-

Tersusunnya Rekomendasi Mengenai langkah-langkah Antisipatif dalam Memecahkan Persoalan Sosial Politik sebanyak 80 kali Terselesainya administrasi pengajuan permohonan bantuan keuangan parpol sebanyak 7 kali

1.774.926.055

1.670.008.780

94,09

113.673.760

107.246.735

94,35

-

1.479.045.000

1.450.492.300

98,07

-

166.975.500

98.627.500

59,07

-

15.231.795

13.642.245

89,56

342.489.535

328.743.085

95,99

260.663.650

253.427.150

97,22

Outcome Tersedianya Data Parpol Peserta Pemilu dan Data Perolehan Suara Pemilu dan Pemilukada Tersedianya bahan kajian strategis bidang sosial dan politik daerah

Terpenuhinya persyaratan administrasi pengajuan bantuan keuangan parpol

Terlaksananya Penyuluhan dan Peningkatan Kewaspadaan Masyarakat sebanyak 3 kali Tersedianya tenaga siap pakai dalam penanggulangan bencana sebanyak 30 orang Terselenggarany a pelatihan dasar kebencanaan bagi Aratur dan Masyarakat

Tumbuhnya informasi dalam mengantisipasi munculnya bencana Alam

-

Pengintegrasian Materi Pendidikan pengurangan resiko bencana kedalam KTSP

Meningkatnya pengetahuan dan keterampilan untuk pencegahan dan pengurangan resiko bencana

-

Tersedianya logistik dan obatobatan

Terpenuhinya kebutuhan logistik dan Obat-obatan bagi korban bencana


Terwujudnya kegiatan antisipasi dini terhadap bencana alam

Adanya kesiapan Tim TRC-PB dalam mengantisipasi munculnya bencana

152


Program/Kegiatan Pengadaan Sarana dan Prasarana Evakuasi Korban Bencana

8

Program Rehabilitasi dan Rekonstruksi Rehabilitasi Pasca Bencana

Rekonstruksi Pasca Bencana

9

Peningkatan Kesiagaan dan Pencegahan Bahaya Kebakaran Pengadaan Sarana dan Prasara Pencegahan Bahaya Kebakaran Pemeliharaan Sarana dan Prasaran Pencegahan Bahaya Kebakaran

10

Program Pemeliharaan Ketrantibmas Dan Pencegahan Tindakan Kriminal Apel besar dalam rangka HUT Polisi Pamong Praja se-NTB

Peningkatan Kerja Sama Dengan Aparat Keamanan dan Teknik Pencegahan Kejahatan

Anggaran

Realisasi

%

81.825.885

75.315.935

92,04

607.733.540

564.677.730

92,92

532.100.575

489.477.410

75.632.965

866.906.880

Output Tersedianya Sarana dan Prasarana Evakuasi Korban Bencana

Adanya kesiapan dalam penanganan evakuasi korban bencana

91,99

-

75.200.320

99,43

-

Tersedianya Bahan Bangunan dalam rangka Rehabilitasi Pasca Bencana Terlaksana Rekonstruksi Sarana dan Prasarana pasca Bencana

Tersedianya Bahan bangunan untuk hunian Sementara Korban Bencana Terselenggaranya Rekonstruksi Pasca Bencana

843.657.909

97,32 Terwujudnya Sarana dan Prasarana Pemadam kebakaran Yang Memadai Terpeliharanya Sarana dan Prasarana yang ada di UPT Pemadam sebanyak 6 unit

Tersedianya Sarana dan Peralatan Yang Cukup

Terlaksananya pelaksaan Apel Besar dan peringatan HUT Pol-PP se-Provinsi NTB dengan aman dan tertib sehingga menumbuhkan jiwa korsa dan semangat persaudaraan sesama anggota Korps Praja Wibawa kab/kota se Prov NTB Pelaksanaan Operasi gabungan antar instansi penegak hukum (vertikal dan horisontal) berjalan dengan baik dan lancar sehingga selalu terjalin kerjasama

433.720.180

Outcome

-

418.558.200

96,50

433.186.700

425.099.709

98,13

2.186.792.400

2.089.058.200

95,53

49.438.000

45.393.000

91,82

-

pelaksanaan kegiatan perayaan rutin tahunan HUT Polisi Pamong Praja se Prov. NTB

855.152.000

829.307.000

96,98

-

Pelaksanaan kegiatan operasi gabungan dan operasi rutin pengendalian ketrantibmas sebanyak 116 kali


Terlaksananya Kelancaran Tugas Pemadam kebakaran

153


Program/Kegiatan

Anggaran

Realisasi

%

Output

Outcome yang baik antar sesama penegak hukum dalam menjaga Ketrantibmas di wilayah Kab. Sumbawa

Kerja Sama Pengembangan Kemampuan Aparat Polisi Pamong Praja Dengan TNI / Polri dan Kejaksaan

Pengawalan/ Pengamanan Pejabat Negara dan Pengamanan hari besar/tempat-tempat vital

89.022.400

88.085.200

98,95

-

1.193.180.000

1.126.273.000

94,39

-

kasus pelanggaran PERDA yang diproses oleh Satpol-PP Kab. Sumbawa bekerja sama dengan instansi penegak hukum lainnya di kab. Sumbawa (TNI, Polri, Kejaksaan dan Pengadilan) sebanyak 35 kasus kegiatan pamwal pejabat negara/daerah dan pengamanan lokasi vital/strategis serta pengamanan hari besar daerah/nasional/ agama dalam wilayah Kabupaten Sumbawa yang dilaksanakan sebanyak 455 kali

Terlaksananya proses peradilan bagi oknum pelanggar PERDA oleh Satpol-PP Kab. Sumbawa yang bekerja sama dengan instansi penegak hukum lainnya

Terwujudnya keamanan dan ketertiban tempattempat strategis serta ketentraman dalam menjalankan peringatan harihari besar nasional/keagama an serta terlaksananya pengawalan bagi pejabat negara/daerah

a. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri Penyelenggaraan urusan wajib kesatuan bangsa dan politik dalam negeri yang telah dilaksanakan pada tahun 2014 diantaranya : 1. Melakukan penyuluhan kepada masyarakat yang meliputi kegiatan : - Peningkatan toleransi dan kerukunan umat beragam. - Rasa solidaritas dan ikatan sosial masyarakat. - Revitalisasi dan aktualisasi Pancasila. - Sosialisasi undang-undang politik ormas dan LSM. 2. Pengukuhan pengurus FKDM diseluruh Kecamatan Kabupaten Sumbawa. 3. Melakukan koordinasi melalui kegiatan MUSPIDA dan KOMINDA dalam Laporan Keterangan Pertanggung Jawaban (LKPJ) Kepala Daerah Kab. Sumbawa Tahun 2014

154


rangka pengendalian, memelihara ketentraman dan ketertiban dikalangan masyarakat. Partisipasi masyarakat dalam menjaga lingkungan dari gangguan keamanan, memegang peranan penting terciptanya stabilisasi daerah. Kabupaten Sumbawa relatif terkendali dalam hal situasi keamanan, ini terlihat dari intensitas dan kualitas kejahatan yang tidak begitu menonjol. Adapun kegiatan yang diharapkan dapat berimplikasi pada partisipasi masyarakat, diantaranya kegiatan peningkatan toleransi dan kerukunan dalam kehidupan beragama, peningkatan rasa solidaritas dan ikatan sosial di kalangan masyarakat, penyuluhan pencegahan peredaran minuman keras dan narkoba, penyuluhan pencegahan praktek perjudian. Disamping itu, keberadaan petugas perlindungan masyarakat (Linmas) merupakan satuan yang memiliki tugas umum memelihara ketentraman dan ketertiban masyarakat. Adapun jumlah Linmas pada tahun 2014 sebanyak 2.394 linmas dengan rasio sebesar 56,18, artinya dalam setiap 10.000 penduduk terdapat 56 petugas Linmas, dan bila dirata-ratakan selama rentang waktu 4 tahun terakhir, terjadi peningkatan jumlah Linmas sebesar 7,31% dari jumlah Linmas pada tahun 2013 sebanyak 2.432 orang, tahun 2012 sebanyak 2.256 orang dan pada tahun 2011 sebanyak 1.950 orang. Demikian juga dengan ketersediaan pos siskamling pada setiap desa/kelurahan, dimana pada tahun 2014 terdapat sebanyak 1.837 pos siskamling, sehingga pada setiap desa/kelurahan memiliki rasio pos siskamling sebanyak 11 unit. Keberadaan pos siskamling ini dari tahun ke tahun terus mengalami peningkatan, dengan rata-rata pertahunnya meningkat sebesar 2,50% dari rentang waktu tahun 2011-2014, dari jumlah pos siskamling pada tahun 2013 sebanyak 1.775 pos siskamling, tahun 2012 sebanyak 1.740 pos siskamling dan tahun 2011 sebanyak 1.706 pos siskamling, hal ini mengindikasikan bahwa semakin besar rasio pos siskamling, maka semakin besar pula kapasitas dan partisipasi seluruh komponen masyarakat dalam menyediakan fasilitas penunjang dalam rangka menjaga ketertiban dan keamanan di tengah-tengah masyarakat. Disamping itu telah dilaksanakan pertemuan dengan Forum Kewaspadaan Dini Mayarakat (FKDM) pada seluruh Kecamatan dalam rangka pembinaan dan pembekalan untuk meningkatkan kewaspadaan terhadap hal-hal yang akan terjadi guna menjaga kondusifitas keamanan daerah. Keragaman umat beragama di Kabupaten Sumbawa membawa berbagai Laporan Keterangan Pertanggung Jawaban (LKPJ) Kepala Daerah Kab. Sumbawa Tahun 2014

155


macam konsekuensi baik positif maupun negatif untuk menghindari terjadinya halhal yang yang negatif perlu ditingkatkan sikap toleransi dan kerukunan hidup antar umat beragama dalam masyarakat, selain itu pemerintah juga melaksanakan pembinaan terhadap organisasi keagamaan. Selain keragaman umat beragama di lingkungan masyarakat juga terjadi keragaman sosial, hal ini perlu disikapi dengan meningkatkan rasa solidaritas dan ikatan sosial dikalangan masyarakat sehingga dapat terwujud percepatan proses asimilasi di kalangan masyarakat. b. Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Berbagai upaya peningkatan terhadap kapasitas Satpol Pamong Praja sebagai institusi pengamanan

dan

penegakan Peraturan Daerah terus

dilaksanakan, hal ini dipandang penting sebagai jaminan tegaknya implementasi peraturan daerah. Adapun langkah-langkah antisipatif yang telah dilaksanakan untuk penegakan Perda, Keputusan Bupati dan aturan lainnya adalah berupa konsultasi dan koordinasi dengan instansi terkait, operasi gabungan terpadu, pelatihan dan pembinaan, serta sosialisasi dan pembinaan kepada masyarakat. Pada tahun 2014 terdapat sejumlah 85 kasus pelanggaran PERDA dan telah selesai penanganannya sebanyak 77 kasus, sementara 8 kasus lainnya masih dalam

proses

penyelesaian.

Sementara

terhadap

pelanggaran

Keamanan,

Ketertiban dan Keindahan baik untuk kasus PKL dan Kafe telah selesai sebanyak 127 Kasus dari 130 kasus, dan sisanya 3 kasus masih dalam proses penyelesaian. Untuk personil Satuan Polisi Pamong Praja terdapat sejumlah 154 orang yang terdiri dari PNS sejumlah 34 orang dan Banpol PP sebanyak 120 orang. Keterbatasan jumlah personil yang dimiliki oleh Satpol PP tersebut, tidak mengurangi kinerja yang telah dilaksanakan pada tahun 2014, diantaranya : 1). Melaksanakan tugas Tim terpadu di bidang perizinan dalam memberikan pertimbangan teknis yang digunakan sebagai standar pokok penertiban perizinan; 2). Menjamin keamanan terhadap Pejabat Daerah/Negara dan tempat-tempat vital diwilayah Kabupaten Sumbawa dengan menempatkan personil/petugas piket serta melakukan mobilisasi personil dalam rangka pengamanan pada kegiatan-kegiatan tertentu untuk mengantisipasi gangguan keamanan serta menjaga kelangsungan terselenggaranya kegiatan terkendali; 3). Melakukan upaya deteksi dini dan pemetaan daerah-daerah rawan terhadap kemungkinan timbulnya upaya/gerakan Laporan Keterangan Pertanggung Jawaban (LKPJ) Kepala Daerah Kab. Sumbawa Tahun 2014

156


kelompok-kelompok tertentu yang terindikasi melakukan tindakan anarkis ataupun preasure dan gejala-gejala lain yang dapat menggangu keamanan dan ketertiban umum. Secara lebih rinci mengenai target dan realisasi pelaksanaan urusan wajib kesatuan bangsa dan politik dalam negeri disajikan pada lampiran.

4.1.2.20.

Urusan Wajib Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi

Keuangan

Daerah,

Perangkat

Daerah,

Kepegawaian, dan Persandian; Pada urusan wajib Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian, dan Persandian terdapat 39 program strategis dengan jumlahh kegiatan 158 kegiatan. Urusan ini dilaksanakan oleh SKPD

Sekretariat

Daerah,

Sekretariat

Dewan

Perwakilan

Rakyat

Daerah,

Inspektorat, Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan, Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu, Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan Daerah dengan total anggaran sebesar Rp. 52.380.920.747,- sebagaimana tabel berikut. Tabel 4.31 Program Pembangunan Pada Penyelenggaraan Urusan Wajib Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian, dan Persandian di Kabupaten Sumbawa Tahun 2014 No

Program/Kegiatan

Anggaran

Realisasi

%

Output

Outcome

Terselenggaranya penerimaan kunjungan kerja pejabat negara dari luar daerah ke kabupaten Sumbawa sebanyak 13.500 orang Koordinasi unsur MUSPIDA

Terwujudnya penerimaan kunjungan kerja pejabat negara ke kabupaten sumbawa yang baik

Sekretariat Daerah 1

Program Penataan Penguasaan, Pemilikan, Penggunaan Dan Pemanfaatan Tanah Penerbitan Rekomendasi Pertanahan

Pengadaan Tanah Pengukuran dan Pemetaan Tanah Milik Pemerintah Kabupaten Sumbawa

11.637.230.500

3.915.929.361

33,65

104.177.000

96.019.000

92,17

11.145.584.800

3.646.236.481

32,71

387.468.700

173.673.880

44,82

Terselenggaranya pemeliharaan kesehatan bupati dan wakil bupati sumbawa


Terselenggarany a koordinasi unsur MUSPIDA Terwujudnya kesehatan bupati dan wakil bupati

157


Program/Kegiatan

Anggaran

Realisasi

%

Program Peningkatan Pelayanan Kedinasan Kepala Daerah/ Wakil Kepala Daerah

2.374.051.415

1.854.554.487

78,12

Penerimaan Kunjungan Kerja Pejabat Negara/ Departemen/ Lembaga Pemerintah Non Departemen/ Luar Negeri

1.248.420.800

1.058.592.350

84,79

16.800.000

1.820.000

10,83

914.837.845

619.568.667

67,72

Kunjungan Kerja/ Inspeksi Kepala Daerah/ Wakil Kepala Daerah

Koordinasi Dengan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah Lainnya

Output

Outcome

Terselenggaranya penerimaan kunjungan kerja pejabat negara dari luar daerah ke kabupaten sumbawa Terselenggaranya kunjungan kerja/inspeksi kepala daerah

Terwujudnya penerimaan kunjungan kerja pejabat negara ke kabupaten sumbawa yang baik Terwujudnya komunikasi langsung antara bupati dan wakil bupati dengan aparatur, tokoh masyarakat, tokoh agama, tokoh pemuda dan masyarakat secara keseluruhan di wilayah kecamatan/desa Terwujudnya Sinkronisasi pelaksanaan kebijakan program dan kegiatan antara pemeriintah pusat dan pemerintah daerah lainnya dengan pemerintah kabupaten sumbawa

Terselenggaranya koordinasi dengan Pemerintah Daerah lainnya dalam Provinsi Terselenggaranya koordinasi dengan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah lainnya Luar Provinsi

Pemeliharaan Kesehatan Bupati / Wakil Bupati

80.000.000

79.790.500

99,74

Terselenggaranya pemeliharaan kesehatan bupati dan wakil bupati sumbawa

Koordinasi, Evaluasi dan Monitoring Pelaksanaan Pemerintahan

44.820.870

42.151.070

94,04

Terselenggaranya koordinasi, evaluasi dan monitoring pelaksanaan pemerintahan

Peningkatan Pelayanan Keprotokolan Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah

69.171.900

52.631.900

76,09

Terselenggaranya bintek pelayanan keprotokolan Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah Terselenggaranya pelayanan keprotokolan


Terwujudnya kesehatan bupati dan wakil bupati Terwujudnya koordinasi dan evaluasi serta monitoring pelaksanaan pemerintahan liingkup pemerintah kabupaten sumbawa Tersedianya pelayanan keprotokolan Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah yang baik dan profesional

158


Program/Kegiatan

Anggaran

Realisasi

%

Output

Outcome

Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah 3

Program Peningkatan Dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah Penyusunan Harga Satuan Upah dan Bahan Pekerjaan

Peningkatan manajemen aset/barang daerah

Penyusunan Daftar Kebutuhan Barang Milik Daerah (DKBMD) dan Daftar Kebutuhan Pemeliharaan Barang Milik Daerah (DKPBMD)

Penertiban Barang Milik Daerah

Bimbingan Teknis Penatausahaan Barang Milik Daerah

4

Program Penyelesaian Konflik-Konflik Pertanahan

1.032.244.160

875.374.624

84,80

197.558.470

157.295.970

79,62

401.449.790

331.147.175

82,49

67.926.000

63.475.900

93,45

313.584.300

280.599.979

89,48

51.725.600

42.855.600

82,85

87.186.400

67.735.000

77,69

Dokumen Perubahan Standar Satuan Harga Pemerintah Kabupaten Sumbawa Tahun Anggaran 2014 Dokumen Standar Satuan Harga Pemerintah Kabupaten Sumbawa Tahun Anggaran 2015 Terselenggaranya Laporan kondisi dan status penggunaan sarana prasarana pemerintah dan barang milik daerah, papan informasi aset tanah milik Pemda sebanyak 230 buku Terselenggaranya Laporan kondisi dan status penggunaan sarana prasarana pemerintah dan barang milik daerah, papan informasi aset tanah milik Pemda Terselenggaranya himpunan Lembaran Daerah tentang BMD Terselenggaranya perda tentang pengelolaan BMD Terselenggaranya BINTEK Penatausahaan BMD


Tersedianya pedoman penyusunan rencana kerja dan anggaran SKPD Tahun Anggaran 2014 dan 2015

Terwujudnya penataan dan pengelolaan aset milik pemerintah kabupaten sumbawa sesuai dengan ketentuan yang berlaku

Terwujudnya penataan dan pengelolaan aset milik pemerintah kabupaten sumbawa sesuai dengan ketentuan yang berlaku

Terwujudnya penertiban BMD yang Baik

Tersedianya sumber daya apartur yang bertanggung jawab terhadap penatausahaan BMD sesuai dengan peraturan perUU

159


5

Program/Kegiatan

Realisasi

%

Fasilitasi Penyelesaian Konflik-Konflik Pertanahan

40.524.700

34.715.000

85,66

Koordinasi Penyelesaian Masalah Perbatasan Antar Daerah

46.661.700

33.020.000

70,76

Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDH Pengendalian Manajemen Pelaksanaan Kebijakan KDH

225.259.165

164.505.900

73,03

112.643.765

90.555.300

112.615.400

Koordinasi Pelaksanaan Pembangunan

6

Anggaran

Program Peningkatan Pelayanan Publik Pembinaan dan Kompetisi Unit Pelayanan Publik

Evaluasi Kinerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD)

Output

Outcome

Terselenggaranya penanganan yang baik terhadap konflik-konflik pertanahan di Kabupaten Sumbawa Terselenggaranya koordinasi penyelesaian masalah perbatasan antar daerah

Tercapainya keamanan dalam penanganan konflik-konflik pertanahan

80,39

Terselenggaranya koordinasi pelaksanan kebijakan pembangunan KDH tahun 2014

73.950.600

65,67

Terselenggaranya rapat koordinasi pelaksanan pembangunan

Terwujudnya pengendalian kebijakan KDH tentang pelaksanan pembangunan sarana dan prasarana Terwujudnya pelaksanaan kegiatan pembangunan pada SKPD yang terkoordinasi secara baik

292.243.960

257.098.860

87,97

69.862.480

57.981.280

82,99

Terselenggaranya penilaian/kompeti si pelayanan publik

44.235.000

42.978.600

97,16

Terselenggaranya evaluasi kinerja SKPD Lingkup Pemerintah Kabupaten Sumbawa


Terkoordinasiny a penyelesaian masalah perbatasan antara wilayah kabupaten sumbawa dengan wilayah kabupaten sumbawa barat

Tersedianya unit-unit pelayanan publik dengan kinerja yang sesuai dengan standar pelayanan minimal untuk mewakili pemerintah kabupaten sumbawa di dalam penilaian kinerja pelayanan publik di tingkat Provinsi Tersedianya SKPD yang berprestasi atas kinerja dan pengabdiannya kepada masyarakat

160


7

Program/Kegiatan

Anggaran

Realisasi

%

Output

Outcome Terwujudnya pengelolaan sistem informasi pelayanan publik yang terarah dengan baik Tersedianya standar operasional prosedur (SOP) pelayanan publik yang sesuai dengan kebutuhan daerah berdasarkan peraturan perUUan yang berlaku Tersedianya laporan Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Kabupaten Sumbawa

Pengelolaan Sistem Informasi Pelayanan Publik

48.834.500

40.363.000

82,65

Terselenggaranya pengelolaan sistem informasi pelayanan publik

Fasilitasi Penyusunan Standar Operasional Prosedur

62.042.480

55.920.780

90,13

Terselenggaranny a penyusunan standar operasional prosedur (SOP) pelayanan publik

Penyusunan Indek Kepuasan Masyarakat

67.269.500

59.855.200

88,98

Terselenggaranya penyusunan Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Terselenggaranya penyusunan executive summary

862.195.955

642.483.455

74,52

37.817.500

27.091.400

71,64

Terselenggaranya Prolegda 2014

Tersedianya rancangan Peraturan Daerah

192.906.700

157.622.900

81,71

Terselenggaranya legislasi Peraturan Daerah Tahun 2014

Fasilitasi Sosialisasi Peraturan PerundangUndangan

59.820.650

57.555.650

96,21

Terselenggaranya sosialisasi peraturan per-UU

Publikasi Peraturan Perundang-Undangan

106.279.700

66.357.100

62,44

Terselenggaranya publikasi informasi hukum melalui media cetak

Tersedianya Peraturan Daerah Tahun 2012 yang sesuai dengan kondisi daerah berdasarkan peraturan perUU yang baru, yang lebih tinggi dan peratuan per-UU lainnya Terwujudnya pemahaman masyarakat tentang peraturan-perUU yang berlaku Terwujudnya informasi hukumkepada aparatur pemerintah dan masyarakat

Program Penataan Peraturan PerundangUndangan Penyusunan Rencana Kerja Rancangan Peraturan PerundangUndangan, Peraturan Perundang-Undangan yang Baru, yang Lebih Tinggi dan Keserasian Antar Peraturan Perundang-Undangan Daerah Legislasi Peraturan Perundang-Undangan


161


Program/Kegiatan

Kajian Peraturan Perundang-Undangan Daerah Terhadap Peraturan PerundangUndangan Yang Baru,Lebih Tinggi Dari Keserasian Antar Peraturan PerundangUndangan Daerah Pemberian Bantuan Hukum Kepada Pemerintahan Daerah

9

Realisasi

%

Output Terselenggaranya penyediaan materi publikasi peraturan per-UU Terselenggaranya kajian Peraturan Perundangundangan

63.851.750

43.702.350

68,44

308.063.750

211.729.850

68,73

93.455.905

78.424.205

83,92

Program Peningkatan Kesadaran Hukum dan HAM Penyuluhan Hukum Terpadu

317.737.875

168.465.275

53,02

74.265.100

23.727.100

31,95

Desiminasi Bahan Informasi dan Peningkatan Pengetahuan Aparatur Pemerintah tentang HAM

78.013.700

28.588.200

36,65

Pembinaan Desa dan Kelompok Kadarkum

102.291.425

92.640.925

90,57

Terselenggaranya pembinaan Desa dan Kelompok Kadarkum

Pengolahan Informasi Data HAM dan Monev Pelaksanaan RANHAM

63.167.650

23.509.050

37,22

Terselenggaranya pengolahan informasi data pemenuhan HAM oleh SKPD

373.922.115

327.936.380

87,70

38.613.020

37.823.905

97,96

Penyusunan Rancangan Peraturan Bupati

8

Anggaran

Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Kesejahteraan Sosial Pendataan Organisasi Sosial, Organisasi Wanita, Lembaga Sosial Kemasyarakatan dan Fasilitasi Pemberian Beasiswa

Outcome

Terwujudnya pemahaman tentang Peraturan PerundangUndangan

Terselenggaranya pemberian bantuan Hukum kepada Pemerintahan Daerah Pelaksanaan Penyusunan Ranperbub Tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal

Terwujudnya penyelesaian sengketa hukum pemerintah daerah

Terselenggaranya penyuluhan hukum terpadu kepada masyarakat Terselenggaranya informasi tentang hukum dan HAM

Terciptanya masyarakat yang mengerti dan sadar akan hukum Terwujudnya pengetahuan dan kesadaran masyarakat tentang Hukum dan HAM Terciptanya pengetahuan dan Kesadaran masyarakat pedesaan dan kelompok Kadarkum tentang Hukum dan HAM Terwujudnya pengolahan dan pelaksanaan HAM oleh SKPD

Terselenggaranya pendataan organisasi sosial, organisasi wanita, lembaga sosial kemasyarakatan


Terlaksananya Penyusunan Ranperda

Terpantaunya organisasi sosial, organisasi wanita, lembaga sosial kemasyarakatan

162


10

11

Program/Kegiatan

Anggaran

Realisasi

%

Pembinaan Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga

335.309.095

290.112.475

86,52

Program Koordinasi Kebijakan Peningkatan Pembangunan Ekonomi Daerah Pembinaan,Pengembanga n dan Repitalisasi BUMD

465.599.270

390.610.557

83,89

136.080.400

110.695.700

81,35

Koordinasi Sektor Perekonomian Daerah

175.181.775

128.201.365

73,18

Koordinasi Kormonev Distribusi Raskin

154.337.095

151.713.492

98,30

755.635.720

694.449.020

91,90

178.311.300

176.991.300

DESK Pemilu/Pilkada Gubernur/Wakil Gubernur

105.269.355

Iklan Layanan Masyarakat dan Interaktif Melalui Media Elektronik

Output

Outcome

Terselenggaranya pembinaan pemberdayaan kesejahteraan keluarga

Terwujudnya kesejahteraan keluarga

Terlaksananya Pembinaan, Pengembangan dan Revitalisasi BUMD Terselenggaranya koordinasi pengembangan perekonomian daerah Terselenggaranya koordinasi distribusi raskin

Terlaksananya Pembinaan, Pengembangan dan Revitalisasi BUMD Terselenggarany a koordinasi pengembangan perekonomian daerah Terselenggarany a koordinasi distribusi raskin

99,26

Terselenggaranya informasi kepada jajaran aparatur pemerintah melalui surat kabar Nasional

74.236.775

70,52

187.109.900

181.429.900

96,96

Pembuatan Baliho

141.634.565

140.321.445

99,07

Terselenggaranya DESK Pilkada Gubernur dan wakil Gubernur Provinsi NTB Tahun 2013 Terselenggaranya Informasi dari Pemerintah Daerah kepada Masyarakat melalui spot iklan Terselenggaranya Informasi dari Pemerintah Daerah kepada Masyarakat melalui media cetak Terselenggaranya pengadaan Baliho dalam rangka PHBN/PHBK

Terwujudnya Informasi aktual bagi jajaran aparatur pemerintah lingkup Sekretariat Daerah Terwujudnya DESK Pilkada Gubernur dan wakil Gubernur Provinsi NTB Tahun 2013 Tersajinya Informasi secara berkala kepada masyarakat

Penyelenggaraan Siaran RPD

110.510.600

100.909.600

91,31

Dokumen Siaran RPD

Pemeliharaan Peralatan RPD

19.100.000

14.100.000

73,82

Terpeliharanya peralatan RPD

Program Optimalisasi Pemanfaatan Teknologi Informasi Pengumpulan Data Informasi Media Cetak


Termanifestasika nnya atensi Pemerintah Daerah dalam rangka peringatan PHBN/PHBK Informasi yang terima masyarakat cepat dan akurat Meningkatnya kualitas siaran

163


Program/Kegiatan Kerjasama Siaran RPD dengan RRI

12

13

14

15

Anggaran

Realisasi

%

13.700.000

6.460.000

47,15

Program Peningkatan Pelayanan Kehidupan Beragama Fasilitasi, Pendataan dan Pembinaan Kegiatan Keagamaan

708.658.005

163.416.420

23,06

708.658.005

163.416.420

23,06

Program Pembinaan Usaha Kesehatan Sekolah (UKS) Fasilitasi Pembinaan UKS Kabupaten dan Kecamatan

214.943.890

163.416.420

76,03

214.943.890

163.416.420

Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan dan Ketatalaksanaan Penyusunan Strategi Implementasi Reformasi Birokrasi di Daerah

97.342.255

87.075.455

97.342.255

87.075.455

Program Pemberitaan dan Penyebaran Informasi Penyusunan Naskah Pidato/Keterangan Pemerintah

1.304.535.555

1.254.980.982

96,20

63.967.740

56.682.740

88,61

Kerjasama Publikasi dengan Media Massa

819.987.275

809.300.097

98,70

Peliputan dan Pemberitaan

214.724.400

199.389.505

92,86

Sosialisasi LPPD

63.700.400

63.700.400

Output

Outcome

Terlaksananya kerjasama siaran dengan RRI

Meningkatnya jangkauan informasi tentang Kabupaten Sumbawa

Terselenggaranya Fasilitasi, pendataan dan pembinaan kegiatan keagamaan

Semakin tumbuhnya nilainilai agama dalam kehidupan bermasyarakat

Terselenggaranya fasilitasi pembinaan UKS Kabupaten dan Kecamatan

Meningkatnya kemampuan UKS kabupaten dan kecamatan

Terlaksananya kegiatan desiminasi road map reformasii birokrasi bagi SKPD

Tersedianya Strategi Implementasi Repormasi Birokrasi di Daerah

Terselenggaranya penyusunanNaska h Pidato dan Keterangan Pers Pemerintah Daerah Terselenggaranya kerjasama publikasi pemerintah daerah dengan media masa

Terdokumentasi nya Naskah Pidato Bupati dan Keterangan Pers Pemerintah Daerah Tersajinya berita dan informasi pelaksanaan kegiatan Pemerintah Kabupaten Sumbawa di Media Massa Tersajinya Informasi mengenai pelaksanaan kegiatan Pemerintah Daerah

89,45

100

Pemberitaan Kebijakan dan Kegiatan Pemerintah Daerah di Media Massa Terselenggaranya pembuatan film dokumenter Tersosialisasinya informasi LPPD secara memadai


Meningkatnya pengetahuan masyarakat tentang LPPD

164


16

17

18

Program/Kegiatan

Anggaran

Realisasi

%

Output

Penerbitan Khusus Pemerintah Daerah

79.656.940

76.989.440

96,65

Majalah Khusus Pemerintah Daerah ( Barungan )

Regulasi Kehumasan

62.498.800

48.918.800

78,27

Jumlah masyarakat yang tersosialisasi regulasi kehumasan

Program Analisis Jabatan Penyusunan Standar Kompetensi Jabatan

76.613.100

59.738.000

77,97

35.210.600

23.944.200

68,00

Penyusunan Evaluasi Jabatan

41.402.500

35.793.800

80,45

Program Pengembangan Nilainilai Al-Qur'an Pengembangan Tilawatil Qur'an

2.018.073.750

1.902.317.091

94,26

2.018.073.750

1.902.317.091

94,26

Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Pembangunan Pembinaan Jasa Konstruksi

1.206.202.630

1.114.327.330

92,38

343.299.500

298.894.200

Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Melalui ULP dan LPSE

862.903.130

815.433.130

Outcome Tersajinya informasi mengenai pelaksanaan kegiatan Pemerintah Daerah Tercapainya porsentase jumlah masyarakat yang paham regulasi kehumasan

Terselenggaranya penyusunan standar kompetensi Jabatan Terselenggaranya penyusunan standar kompetensi Jabatan Terselenggaranya penyusunan analisis beban kerja dan evaluasi jabatan

Terwujudnya Profesionalisme Aparatur

Terlaksananya MTQ/STQ tingkat kabupaten dan provinsi

Meningkatnya pemahaman terhadap Kandungan dan Isi Al-Qur'an

87,07

Terselenggaranya bintek di bidang jasa konstruksi (bintek penyelenggaraan jasa konstruksi)

94,50

Terselenggaranya pengadaan barang/jasa melalui ULP dan LPSE

Meningkatnya kompetensi, kemandirian dan profesionalisme pelaku-pelaku pembangunan di bidang jasa konstruksi Terwujudnya proses pelelangan melalui LPSE sesuai dengan prinsip-prinsip pengadaan barang/jasa sebagaimana diatur dalam perpres 54 tahun 2010 beserta perubahanperubahannya


Terwujudnya Profesionalisme Aparatur

165


Program/Kegiatan

19

Program Pengembangan dan Penataan Kecamatan Penyelenggaraan Administrasi Terpadu kecamatan ( PATEN )

47.015.850

42.546.852

47.015.850

42.546.852

Program Penataan dan Pengembangan Kesandian Daerah Pengkajian dan Pengembangan Kebijakan Kesandian Daerah

34.275.230

24.644.200

34.275.230

24.644.200

453.184.485

408.609.650

453.184.485

408.609.650

90,16

Program Penataan Sistem Administrasi Kearsipan Pengembangan Sistem Administrasi Kearsipan

47.718.030

41.991.450

88,00

47.718.030

41.991.450

Program Penataan Daerah Otonomi Baru Fasilitasi Pengkajian dan Penyiapan Pembentukan Kabupaten/Kota Samawa Rea Program Pengembangan Wilayah Perbatasan Fasilitas Penyelesaian Konflik Batas Desa antar Kecamatan

98.848.190

45.964.700

98.848.190

45.964.700

106.290.390

82.091.750

77,23

43.232.050

29.047.050

63.058.340

20

21

22

23

24

Program Pengembangan Kelompok Drumband Peningkatan Mutu Kelompok Drumband

Pelacakan Batas Wilayah Kecamatan

25

Program Peningkatan Kapasitas UPT Penyusunan Pola Koordinasi dan Tata Kerja UPT

Anggaran

Realisasi

%

Output

Outcome

Terselenggaranya Rancangan kebijakan dan petunjuk umum/teknis dalam penerapan PATEN

Rekomendasi untuk kecamatan yang telah memenuhi syarat sebagai penyelenggara PATEN

Terselenggaranya kajian penataaan dan pengembangan sandi

Tersedianya kajian penataan dan pengembangan sandi

terselenggaranya peningkatan mutu anggota kelompok drumband

Tersedianya pasukan/kelomp ok drumband yang terampil dan profesional

Terselenggaranya pengembangan sistem administrasi kearsipan

Terwujudnya sistem administrasi kearsipan yang baik

Kajian dan Pembentukan Kabupaten/Kota Samawa Rea

Terselesaikanny a Pembentukan kabupaten/Kota Samawa Rea

67,19

Penataan Batas Desa antar Kecamatan

53.044.700

84,12

Terselenggaranya pelacakan batas wilayah Desa dalam kecamatan Sumbawa, Labuhan Badas, Unter Iwes, Moyo Utara dan Moyo Hilir

Tertibnya Administrasi Batas Desa antar Kecamatan Penetapan batas wilayah desa dalam kecamatan Sumbawa, Labuhan Badas, Unter Iwes, Moyo Utara dan Moyo Hilir

29.990.065

25.497.065

85,02

29.990.065

25.497.065

85,02

90,49

71,90

90,16

88,00

46,50 46,50

Pelaksanaan Bintek Peningkatan Kapasitas UPT ( Unit Pelaksana


Meningkatnya Kapasitas UPT

166


Program/Kegiatan

Anggaran

Realisasi

%

Output

Outcome

Teknis )

26

27

Program Perencanaan Pembangunan Daerah Koordinasi Penyusunan LAKIP daerah

88.584.200

80.326.600

90,68

88.584.200

80.326.600

90,68

Sekretariat Dewan Perawakilan Rakyat Daerah Program Peningkatan 9.813.985.460 7.314.882.873 Kapasitas Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah

Hearing/ Dialog dan Koordinasi Dengan Pejabat Pemerintah Daerah dan Tokoh Masyarakat/ Tokoh Agama Rapat-Rapat Alat Kelengkapan Dewan

Rapat-Rapat Paripurna

Kegiatan Reses

Kunjungan Kerja Pimpinan dan Anggota DPRD Dalam Daerah Peningkatan Kapasitas Pimpinan dan Anggota DPRD Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan

Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah

Tersusunnya dokumen LAKIP 2012

Tersedianya Laporan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah Tahun anggaran 2014

74,54

265.009.890

30.396.990

11,47

Rapat Pembahasan Perda APBD

Terlaksananya Rapat Pembahasan Ranperda

44.408.220

26.507.220

59,69

Terlaksananya pertemuan hearing/dialog

1.222.885.550

965.486.375

78,95

Rapat rapat alat kelengkapan dewan

Terpenuhinya dialog/hearing dengan pemerintah daerah, tokoh masyarakat dan tokoh agama Terwujudnya rapat-rapat kelengkapan DPRD

177.006.550

156.658.150

88,50

Terlaksananya rapat paripurna DPRD

Terlaksananya rapat-rapat paripurna DPRD

2.444.838.450

2.436.232.800

99,65

Reses

Terlaksananya kegiatan Reses anggota DPRD

175.775.795

50.948.060

28,98

Kunjungan kerja

Terlaksananya perjalanan dinas dalam daerah

4.614.669.280

2.954.220.605

64,02

Bintek

81.731.550

59.006.550

72,20

Risalah KUA PPAS

201.412.275

101.145.823

50,22

Rancangan Peraturan Daerah Inisiatif

Terwujudnya peningkatan kapasitas Pimpinan dan Anggota DPRD Terlaksananya soialisasi Peraturan Perundangundangan Tersedianya Peraturan Daerah


167


28

29

Program/Kegiatan

Anggaran

Realisasi

%

Pelantikan Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah

116.747.900

114.769.900

Penyediaan Jasa Asuransi Kesehatan Anggota DPRD

0,00

0,00

Penyediaan Pakaian Dinas Anggota DPRD

469.500.000

419.510.400

89,35

1.056.782.200

829.825.200

78,52

629.272.200

470.313.000

Kegiatan Penanganan Kasus Pengaduan Di Ling.Pemda

102.002.000

Kegiatan Inventarisasi Temuan Pengawasan

Outcome

Anggota DPRD yang dilantik

Terpenuhinya trifungsi DPRD

Anggota DPRD yang dilantik

Terpenuhinya trifungsi DPRD

Tersedianya Pakaian Dinas Anggota DPRD

Terpenuhinya Pakaian Dinas Anggota DPRD

74,74

Terlaksananya pengawasan penyelenggara pemerintah daerah

88.730.600

86,99

Terlaksananya pengawasan penyelenggara pemerintah daerah

20.907.500

20.738.500

99,19

Terselenggaranya pengawasan pemerintah daerah

Mengurangi jumlah penyimpangan terhadap kerugian negara/daerah Terselesainya penyelesaian kasus dilingkungan pemerintah daerah Meningkatkan kelancarana kebutuhan pengawasan

Kegiatan Tindak Lanjut Hasil Temuan Pengawasan

202.197.000

148.832.200

73,61

Terselesainya temuan tindak lanjut hasil pengawasan

Kegiatan Koordinasi Pengawasan Yang Lebih Komprehensif

60.536.500

59.720.300

98,65

Kegiatan Evaluasi Berkala Temuan Hasil Pengawasan

41.867.000

41.490.600

99,10

Laporan pengawasan tindak lanjut pemerintah daerah Terlaksananya koordinasi pengawasan penyelenggara pemerintah daerah Terlaksananya evaluasi pengawasan penyelenggara pemerintah daerah

Program Peningkatan Propesionalisme Tenaga Pemeriksa Dan Aparatur Pengawasan

25.478.500

23.938.500

93,96

Kegiatan Pelatihan Teknis Pengawasan dan Penilian

25.478.500

23.938.500

93,96

Memahami SPIP dan tehnis pengawasan

Meningkatnya pengetahuan dan pemahaman SPIP dan tehnis pengawasan

Inspektorat Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal Dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDH Kegiatan Pelaksanaan Pengawasan Internal Secara Berkala

98,31

Output


Mengurangi tumpang tindihnya pengawasan Meningkatnya hasil evaluasi pengawasan

168


31

Program/Kegiatan

Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan Program Fasilitas 67.418.115 Pindah/Purna Tugas PNS

%

56.335.900

83,56

Output

Outcome

52.394.975

42.335.100

80,80

Trewujudnya pnyelesaian SK pensiun

SK Pensiun PNS

Pemindahan Tugas PNS

15.023.140

14.000.800

93,19

Terlaksananya perpindahan PNS antar daerah/instansi

Rekomendasi Pindah ( Menerima dan melepas )

2.736.370.940

2.426.054.300

88,66

18.394.100

6.580.900

35,78

Pendidikan dan Pelatihan Teknis Tugas dan Fungsi Bagi PNS Daerah

789.890.295

681.485.550

86,28

Aparatur yang memahami aturan kepegawaian Jumlah peserta Diklat Tekhnis tugas dan fungsi bagi PNS Daerah

Penerapan aturan kepegawaian Sertifikat Diklat

Diklat Prajabatan Bagi Calon PNS Daerah

462.602.580

387.084.450

83,68

Jumlah CPNS yang akan mengikuti diklat Prajabatan

Kemitraan Program Pendidikan Pasca Sarjana (S2)

548.563.750

527.645.200

96,19

Diklatpim II dan III

376.823.100

304.175.400

80,72

Pendidikan dan Pelatihan Bendahara Keuangan daerah

106.260.030

94.766.800

89,18

Terwujudnya peningkatan kapasitas sumber daya aparatur Kab.Sumnbawa Terwujudnya Sumber Daya Aparatur Kabupaten Sumbawa Jumlah PNS Diklat bendahara keuangan daerah

Diterimanya sertifikat STTPL (sertifikat diklat prajabatan) 44 orang Sumber daya manusia aparatur

Diklatpim IV

433.837.085

424.316.000

97,81

Program Pendidikan Kedinasan Peningkatan Ketrampilan dan Profesionalisme ( Ujian Dinas )

90.447.571

45.127.050

49,89

43.867.735

21.177.750

48,28

Terlaksananya ujian dinas bagi PNS Kabupaten Sumbawa

STTPL

46.579.836

23.949.300

51,42

Terlaksananya ujian penyesuaian ijazah bagi PNS golongan I dan II

Sertifikat kelulusan ujian

2.897.892.499

2.546.836.515

87,89

Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur

Peningkatan Keterampilan dan Profesionalisme ( Ujian Penyusuaian Ijazah ) 33

Realisasi

Pengurusan Administrasi Pegawai Pensiun

Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan

32

Anggaran

Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur

Sumber Daya Aparatur

STTPL (Sertifikat Diklat pengelola keuangan daerah)

Terwujudnya kapasitas sumber daya aparatur


169


Program/Kegiatan Penyusunan Analisis Formasi Pegawai Kabupaten Sumbawa

Anggaran

Realisasi

%

21.291.625

18.109.500

85,05

580.451.040

513.154.000

88,41

Penempatan PNS

88.429.580

78.602.615

88,89

Penataan Sistem Administrasi Kenaikan Pangkat Otomatis PNS

93.557.135

89.884.000

96,07

Pembangunan Pengembangan Sistem Informasi Kepegawaian Daerah

73.149.305

47.135.600

64,44

Pemberian Penghargaan Pengabdian bagi PNS

183.864.000

175.699.300

95,56

Proses Penanganan Kasus-Kasus Pelanggaran Disiplin

52.307.615

41.115.900

78,60

1.529.142.015

1.408.773.800

Pengurusan Kelengkapan Administrasi Kepegawaian

46.760.955

Pelayanan Taperum PNS

Output

Outcome

Tersusun dan tertatanya perencanaan formasi pegawai dalam jabatan sesusi dengan tugas Tersedianya formasi CPNSD dan terseleksinya CPNSD

Dokumen dan laporan

Penempatan PNS dalam tugas dan jabatan yang sesuai kompetensi yang dimiliki Terwujudnya kenaikan pangkat dan berkala bagi PNS Kab.Sumbawa Berhasilnya direvitalisasi dan dimutakhir data pegawai, serta terlaksananya entry data ke BKN Terciptanya aparatur yang berprestasi di lingkup Pemerintah Kabupaten Sumbawa Aparatur yang melanggar disiplin diproses sesuai ketentuan

SK Penempatan dan SK pengangkatan dalam jabatan

92,13

PNS yang lulu seleksi tugas belajar dan ikatan dinas

Dokumen dan PNS yang profesional

38.942.600

83,28

Terciptanya aparatur yang tertib administrasi

31.649.400

28.392.800

89,71

Penyelenggaraan penerimaan Praja IPDN

75.096.145

18.925.050

25,20

Terlaksananya pengembalian uang taperum bagi PNS yang purna tugas Calon Praja yang lulus seleksi

Terbitnya Karpeg, Karis. Karsu, Taspen,izin dan cuti PNS Aparatur Laporan/ dokumen

Pengangkatan CPNS dan PNS

79.124.479

52.146.050

65,90

Seleksi Penerimaan CPNS Daerah.

Penyelenggaraan Tugas Belajar dan Ikatan Dinas

Jumlah CPNS dan PNS yang diangkat


Jumlah pelamar yang lulus seleksi

Terbitnya SK pangkat dan Berkala Data dan Dokumen pegawai yang akurat Terbitnya Piagam penghargaan Satya Lancana Karya Satya Dokumen laporan

Praja IPDN Terisinya kekurangan formasi PNS

170


34

Program/Kegiatan

36

%

43.069.205

35.955.300

83,48

Program Penataan Sistem Administrasi Arsip Kepegawaian Pendataan dan Penataan Dokumen/Arsip Kepegawaian

56.015.115

46.752.400

83,46

38.590.060

35.955.300

17.425.055

Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu Program Peningkatan 120.116.720 Pelayanan Izin Usaha Peningkatan pelayanan 22.417.670 perizinan

Output

Outcome

PNS Kabupaten Sumbawa

Laporan dan SK jabatan fungsional

93,17

Jumlah dokumen pegawai yang dapat dimusnahkan

Dokumen/arsip yang tertata dan terdata

10.797.100

61,96

Terwujudnya pelayanan administrasi kepegawaian yang optimal

Dokumen/file

98.881.820

82,32 Meningkatnya kualitas pelayanan perizinan

21.000.670

93,68

Tersedianya sarana prasarana perizinan

dan

Sosialisasi Perizinan

31.577.150

29.677.250

93,98

Tersosialiasinya jenis izin dan persyaratannya

Pendataan Izin Usaha dan Kebutuhan Perizinan

66.121.900

48.203.900

72,90

Terlaksananya penyusunan data perizinan tahun 2013

Sosialisasi Program dan Kegiatan Kantor Pelayanan Terpadu

200.536.645

172.899.725

86,22

Monitoring dan Evaluasi Pelayanan Perizinan

35.091.830

35.019.430

99,79

Terlaksananya monitoring dan evaluasi pelaporan

Penyelesaian Masalah Pengaduan Masyarakat

9.211.075

6.999.575

75,99

153.750.120

129.464.120

84,20

Terselesianya masalah pengaduan masyarakat tentang perizinan Terlaksananya peninjauan 600 lokasi

2.483.620

1.416.600

57,04

11.460.150

11.394.385

Peninjauan Lokasi

Pameran Pembangunan

37

Realisasi

Verifikasi dan penetapan jabatan fungsional PNS

Penduplikatan Dokumen/Arsip Daerah dalam Bentuk Informatika

35

Anggaran

Program Penyelamatan dan Pelestarian Dokumen/Arsip

Terwujudnya peran serta KPPT dalam pameran pembangunan


Meningkatnya kesadaran masyarakat untuk mengurus ijin usaha Tersedianya data perizinan yang akurat

Terlaksananya monitoring dan evaluasi pelaporan Meningkatnya kesadaran masyarakat tentang perizinan Tersedianya data hasil monitoring dokumen kajian teknis perizinan dan evaluasi perizinan Meningkatnya kesadaran masyarakat tentang perizinan

171


Program/Kegiatan Pendataan dan Penataan Dokumen/Arsip

Anggaran 11.460.150

Realisasi

%

11.394.385

99,43

Output

Outcome

Terlaksananya penataan dokumen kearsipan perizinan

Tertatanya dokumen kearsipan perizinan

Tersedianya Dokumen Standar Belanja Sebagai Pedoman Peraturan Pengelolaan Keuangan Daerah Tersedianya Perda tentang APBD sebagai pedoman dalam pengelolaan keuangan daerah Ketersediaan Perda tentang APBD untuk menjadi pedoman dalam pengelolaan keuangan daerah Ketersediaan Perda tentang Perubahan APBD untuk menjadi pedoman dalam pengelolaan keuangan daerah Ketersediaan Peraturan KDH tentang Penjabaran Perubahan APBD untuk menjadi pedoman dalam pengelolaan keuangan daerah Ketersediaan dokumen pelaporan keuangan TA 2013 Tersedianya Dokumen Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjaw aban

Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan 38

Program Peningkatan Dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah Penyusunan Analisa Standar Belanja

4.127.392.200

2.765.381.998

67,00

420.752.100

123.712.900

29,40

Terwujudnya Dokumen Analisa Standar Belanja Daerah

Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah Tentang APBD

908.664.800

839.127.050

92,35

Dokumen Peraturan Daerah tentang APBD

73.584.250

57.946.000

78,75

Dokumen Peraturan Daerah tentang APBD

151.051.250

112.200.110

74,28

Dokumen Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD

51.822.750

30.060.000

58,01

Dokumen Peraturan KDH tentang Penjabaran Perubahan APBD

120.885.300

107.443.100

88,88

69.543.400

43.831.300

63,03

Dokumen Perda tentang Pertanggungjawa ban Pelaksanaan APBD Dokumen Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggunjawaba n Pelaksanaan APBD TA 2013

Penyusunan Rancangan Peraturan KDH Tentang Penjabaran APBD

Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah Tentang Perubahan APBD

Penyusunan Rancangan Peraturan KDH Tentang Penjabaran Perubahan APBD

Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah Tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Penyusunan Rancangan Peraturan KDH Tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD


172


Program/Kegiatan

Anggaran

Realisasi

%

Output

Pengelolaan Administrasi dan Penerbitan SP2D

364.650.300

304.507.700

83,51

Dokumen Surat Perintah Membayar DAU, DAK, DBH dan Dokumen Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Non Gaji

Pengelolaan Administrasi PNS Daerah Otonom

270.314.600

218.268.050

80,75

Dokumen Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Gaji Pokok + Tunjangan, Kekurangan Gaji, Gaji Terusan dan SKPP

18.115.000

16.823.000

92,87

457.289.600

405.619.288

88,70

SPD yang diterbitkan Tertibnya dokumen administrasi penyaluran dana bantuan

Penyusunan Akuntansi Pendapatan Daerah

69.755.150

47.074.500

67,49

Dokumen Akuntansi dan Pelaporan Pemerintah Daerah TA 2013

Penyusunan Akuntansi Belanja Daerah

101.642.100

57.273.900

56,35

Dokumen Akuntansi dan Pelaporan Pemerintah Daerah TA 2013

Pengelolaan Administrasi Kegiatan TPTGR

96.733.350

71.368.700

73,78

Dokumen administrasi TPTGR

Optimalisasi Pengelolaan Aplikasi SIMDA Keuangan

361.708.050

218.884.900

60,51

Terwujudnya Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan

Penerbitan SPD Penyaluran Dana Bantuan


Outcome Pelaksanaan APBD TA 2013 Ketersediaan Dokumen Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Gaji Pokok + Tunjangan, Kekurangan Gaji, Gaji Terusan, SKPP & Kartu Gaji untuk Tertib Administrasi Penatausahaan Keuangan Daerah Ketersediaan Dokumen Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Gaji Pokok + Tunjangan, Kekurangan Gaji, Gaji Terusan, SKPP Untuk Tertib Administrasi Penatausahaan Keuangan Daerah Ketersediaan Dokumen SPD Meningkatnya kinerja pengelolaan administrasi keuangan daerah Ketersediaan Dokumen Akuntansi dan Pelaporan Pemerintah Daerah TA 2013 Tersedianya Dokumen Akuntansi dan Pelaporan Pemerintah Daerah TA 2013 Berkurangnya temuan yang berkaitan dengan kerugian Negara/Daerah Ketersediaan Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan

173


39

Program/Kegiatan

Anggaran

Realisasi

%

Output

Pembinaan Pengelolaan Dana Bantuan

98.982.700

35.802.000

36,17

Tersedianya dokumen pengelolaan Keuangan Daerah

Review Kebijakan dan sistem Akuntansi Pemda dan Sosialisasi Standar Akuntansi Pemerintah Berbasis Akrual

152.661.500

44.081.500

28,88

Bimtek Standar Akuntansi Pemerintah Berbasis Akrual

339.236.000

31.358.000

9,24

Akuntansi Pemerintah Daerah dan Akuntansi Pemerintah Berbasis Akrual Aplikasi Akuntansi Pemerintah Berbasis Akrual

3.092.774.380

1.991.086.697

64,38

203.416.700

72.115.518

35,45

Dokumen rencana penerimaan daerah

Pendaftaran dan Pendataan Obyek dan Subyek Pajak Daerah

245.554.600

197.134.244

80,28

Data pajak dan retribusi daerah

Pengendalian dan Evaluasi Penerimaan PAD

115.759.600

50.190.800

43,36

Dokumen evaluasi penerimaan PBB dan PAD

Sosialisasi PAD kepada Wajib Pajak

159.412.100

135.461.320

84,98

Wajib pajak yang mengetahui tentang PBB dan PAD

Perhitungan, Penerbitan, dan Penyampaian Pajak Daerah

227.054.740

142.453.000

62,74

Dokumen Surat Ketetapan Pajak Daerah

Pelayanan Keberatan Atas Materi Penetapan Pajak

69.254.700

22.442.900

32,41

Cetak Masal, SPPT, SSPD, SSPD-S, DHKP

249.790.300

221.854.800

88,82

Terlayaninya wajib pajak atas keberatan yang diajukan SPPT, SSPD, SSPD-S, DHKP

86.052.600

78.395.425

91,10

Benda Berharga sebagai alat bukti pembayaran

217.747.900

112.302.960

51,57

Terlaksananya pencairan dana

Program Peningkatan Dan Pengendalian Penerimaan Daerah Penyusunan Rencana Penerimaan Daerah

Pengadaan dan Pembukuan Benda Berharga

Koordinasi Penyelesaian Dana Perimbangan


Outcome Meningkatnya kemampuan Pengelola Keuangan Daerah dalam mengelola Keuangan Daerah Kebijakan pengelolaan keuangan daerah yan mantap Kebijakan pengelolaan keuangan daerah yang mantap

Tersedianya dokumen perencanaan penerimaan daerah yang akurat Tersusunnya pedoman rencana penerimaan daerah Tersedianya data obyek dan subyek pajak daerah dan retribusi daerah Tersedianya dokumen obyek dan subyek pajak daerah dan retribusi daerah Terwujudnya pemahaman dan kesadaran tentang PBB dan PAD Terlaksananya penyampaian SPPT yang cepat dan tepat Tersedianya dokumen peraturan daerah Terdatanya semua penerimaan sumber pendapatan lainlain Tercapainya realisasi dana

174


40

Program/Kegiatan

Anggaran

Realisasi

%

Output

Outcome

perimbangan

perimbangan

Terlaksananya rekonsiliasi PBB pada tingkat Desa/Kelurahan dan Kecamatan Dokumen Penerimaan PAD

Peningkatan penerimaan PBB

Rekonsiliasi Data Penerimaan PBB

152.164.750

63.439.700

41,69

Penagihan PAD

150.007.600

84.000.800

56,00

Penagihan PBB

300.699.000

197.771.300

65,77

Dokumen Penerimaan PBB

Sosialisasi dan Optimalisasi PBB kepada Wajib Pajak

257.721.350

249.302.980

96,73

Terlaksananya pelayanan PBB yang optimal

Penyampaian dan Pemantauan SPPT PBB

234.304.540

187.943.850

80,21

Penyusunan Peraturan Bupati tentang Pajak dan Retribusi Daerah

110.950.000

56.045.700

50,51

Terlaksananya pendistribusian SPPT PBB kepada Wajib Pajak Dokumen peraturan bupati

BPHTB ( Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan )

133.880.200

33.076.350

24,71

Pendaftaran dan Pendataan PBB-P2

179.003.700

87.155.050

48,69

12.942.653.552

12.440.836.759

96,12

Kantor Kecamatan Kecamatan

Tersedianya Dokumen Surat Ketetapan Pajak Daerah Terdata dan terdaftarnya Obyek dan Subyek PBB-P2

Terwujudnya Peningkatan Penerimaan PAD Terwujudnya peningkatan penerimaan PBB Terwujudnya pemahaman dan kesadaran masyarakat terhadap PBB Terwujudnya Pencapaian target penerimaan PBB Tersedianya Dokumen Peraturan Bupati Meningkatnya Pemahaman dan Kesadaran tentang PAD

a. Sekretariat Daerah Sebagai bagian dari pelaksanaan urusan wajib Otda, Pemerintahan Umum, Adm Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian, maka tingkat keterserapan input (dana) realisasinya mencapai 78,03% dari total belanja yang dianggarkan Sekretariat Daerah Kabupaten Sumbawa baik belanja langsung maupun belanja tidak langsung. Sebagai wujud dari pelaksanaan reformasi birokrasi yang menuntut lahir dan terlaksananya proses pemerintahan yang efektif, maka perlu penataan perundang-undangan sebagai kelengkapan perangkat aturan, baik berupa peraturan daerah ataupun peraturan kepala daerah sebagai acuan pelaksanaan urusan pemerintah daerah. Pada tahun 2014 telah diterbitkan sebanyak 10 (sepuluh) Peraturan Daerah dan 62 (enam puluh dua) Peraturan Bupati, seperti : Laporan Keterangan Pertanggung Jawaban (LKPJ) Kepala Daerah Kab. Sumbawa Tahun 2014

175


1. Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2014, tanggal 24 Maret 2014 tentang Pengelolaan Air Tanah. 2. Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2014, tanggal 24 Maret 2014 tentang Peraturan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Sumbawa Nomor 2 Tahun 2008 tentang Pembentukan, Susunan, Kedudukan, Tugas Pokok dan Fungsi Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sumbawa. 3. Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2014, tanggal 24 Maret 2014 tentang Peraturan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Sumbawa Nomor 3 Tahun 2008 tentang Pembentukan, Susunan, Kedudukan, Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Daerah Kabupaten Sumbawa. 4. Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2014, tanggal 24 Maret 2014 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Kabupaten Sumbawa Nomor 4 Tahun 2008 tentang Pembentukan, Susunan, Kedudukan, Tugas Pokok dan Fungsi Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Sumbawa. 5. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2014, tanggal 24 Maret 2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Sumbawa Nomor 15 Tahun 2013 tentang Penyertaan Modal Daerah Kepada Badan Usaha Milik Daerah Tahun Anggaran 2013-2015. 6. Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2014, tanggal 2 Mei 2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Sumbawa Nomor 1 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Umum. 7. Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2014, tanggal 2 Mei 2014 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Sumbawa Nomor 3 Tahun 2012 tentang Retribusi Perizinan Tertentu. 8. Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2014, tanggal 8 Agustus 2014 tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2013. 9. Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2014, tanggal 26 Agustus 2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Sumbawa Nomor 18 Tahun 2013 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2014.


176


10. Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2014, tanggal 30 Desember 2014 tentang Peraturan Daerah Kabupaten Sumbawa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2015. Kegiatan publikasi peraturan perundang-undangan yang dilaksanakan setiap tahunnya

merupakan

amanat

undang-undang

yang

mengatur

tentang

keterbukaan informasi publik untuk mewujudkan ketersediaan informasi peraturan perundang-undangan bagi instansi pemerintah, swasta dan masyarakat baik melalui pengelolaan media elektronik (website) Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH) atau situs lain milik pemerintah Kabupaten Sumbawa, serta melalui media cetak lainnya. Selain itu, Pemerintah Daerah terus melakukan sosialisasi terhadap peraturan perundang-undangan melalui penyuluhan hukum terpadu. Hal ini dimaksudkan untuk meningkatkan kesadaran hukum masyarakat sehingga tercipta ketenteraman dan ketertiban. Adapun pembinaan desa sadar hukum ini mengalami peningkatan jumlah desa dari tahun ke tahun, yakni dari masing-masing 3 desa pada tahun 2011 dan 2012 meningkat menjadi 12 desa pada tahun 2013. Demikian pula pada tahun 2014 yang dilaksanakan di 12 desa/kelurahan sadar hukum yakni Desa Jorok Kecamatan Unter Iwes, Desa Baru Tahan Kecamatan Moyo Utara, Desa Moyo Mekar Kecamatan Moyo Hilir, Desa Sebasang Kecamatan Moyo Hulu, Desa Lekong Kecamatan Alas Barat, Desa Selante Kecamatan Plampang, Desa Jotang Beru Kecamatan Empang, Desa Banda Kecamatan Tarano, Desa Sampe Kecamatan Rhee, Desa Baru Kecamatan Alas, Desa Padasuka Kecamatan Lunyuk, dan Desa Suka Damai Kecamatan Labangka. Untuk terlaksananya urusan pemerintah daerah ditempuh melalui program peningkatan kapasitas kelembagaan dan ketatalaksanaan berupa penataan organisasi Pemerintah Kabupaten Sumbawa, dalam rangka membentuk organisasi pemerintah daerah lebih efektif dan dapat menjawab tuntutan pelayanan pada masyarakat. Beberapa regulasi yang diterbitkan untuk mewujudkan penataan organisasi ini adalah Peraturan Pemerintah Kabupaten Sumbawa 4 Tahun 2014 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Kabupaten Sumbawa Nomor 7 Tahun 2011 tentang perubahan kedua atas peraturan daerah Kabupaten Sumbawa Nomor 4 Tahun 2008 tentang pembentukan, susunan, kedudukan, tugas pokok dan fungsi lembaga teknis Kabupaten Sumbawa. Selain itu, juga Laporan Keterangan Pertanggung Jawaban (LKPJ) Kepala Daerah Kab. Sumbawa Tahun 2014

177


dilaksanakan

Survey

Indeks

Kepuasan

Masyarakat

(IKM)

sebagai

upaya

peningkatan kualitas pelayanan publik. Pada tahun 2014 survey IKM dilaksanakan terhadap pelayanan di 30 UPT yang terdiri dari 8 UPT Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura, 8 UPT BP4K, 7 UPT Pengairan Dinas PU, dan 7 UPT Produksi dan Kesehatan Hewan Dinas Peternakan. Berdasarkan hasil survey dan pengukuran IKM atas pelayanan publik di 30 UPT tersebut, memperoleh nilai ratarata 2,75-3,50 dengan mutu pelayanan Baik (B), dalam arti ke-30 unit pelayanan/UPT tersebut memiliki kinerja pelayanan yang baik. Demikian pula kegiatan yang telah dilaksanakan pada tahun 2013, survey IKM dilakukan terhadap pelayanan kesehatan di 15 UPT. Puskesmas yaitu UPT Puskesmas Alas Barat, Alas, Utan, Rhee, Lopok, Lape, Maronge, Tarano, Labangka, Moyo Hulu, Batu Lanteh, Ropang, Lunyuk, Lantung dan Lenangguar. Berdasarkan hasil survey dan pengukuran IKM atas pelayanan kesehatan tersebut, memperoleh hasil skor rata-rata Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) sebesar 78,62, ini menunjukkan kinerja unit pelayanan UPT Puskesmas secara umum berada dalam mutu pelayanan B dengan kategori BAIK (berada pada interval 62,51-81,25). Pada Kegiatan Fasilitasi Penyusunan Standar Operasional Prosedur (SOP), pada tahun 2014 telah difasilitasi 1 SKPD dalam menyusun SOP sebagai panduan aparatur SKPD dalam memberikan pelayanan public dengan tujuan terwujudnya standar pelayanan minimal di instansi pemerintah. SKPD yang telah selesai menyusun SOP pada tahun 2014 adalah Kantor Kecamatan Sumbawa, sementara fasilitasi penyusunan Standar Pelayanan (SP) dilakukan terhadap 8 SKPD yaitu BPM-LH, Dinas Kesehatan, Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika, Dinas Kelautan dan Perikanan, Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura, Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil, Dinas Pekerjaan Umum, dan Rumah Sakit Umum Daerah. Terkait kinerja kegiatan Fasilitasi Penyusunan Standar Operasional periode 2011-2014 telah mencapai 60% atau sebanyak 33 SKPD yang telah memiliki SOP dari jumlah SKPD di lingkungan Pemerintah Kabupaten Sumbawa. Kondisi ini menunjukkan bahwa masih terdapat 22 SKPD yang belum memiliki SOP dan menjadi target kinerja kegiatan pada tahun anggaran 2015. Pada tahun 2014 hasil penilaian LAKIP Kabupaten/Kota Tingkat Nasional, Kabupaten Sumbawa meraih nilai CC dari nilai D pada tahun sebelumnya.


178


Kabupaten Sumbawa merupakan salah satu kabupaten sebagai pilot project reformasi birokrasi di daerah yang ditetapkan oleh Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi. Sejak tahun 2012 Pemerintah Daerah Kabupaten Sumbawa telah menyusun Road Map reformasi birokrasi yang dilanjutkan pada tahun 2013 dengan menyelesaikan naskah Road Map reformasi birokrasi, yang diikuti dengan terbitnya Peraturan Bupati nomor 25 Tahun 2013 tentang Road Map reformasi birokrasi Kabupaten Sumbawa. Penyusunan dokumen strategi manajemen perubahan dalam reformasi birokrasi Pemerintah Kabupaten Sumbawa sebagai target kinerja tahun 2014 telah terealisasi 100%. Kondisi ini menggambarkan bahwa Kegiatan Penyusunan Strategi Implementasi Reformasi Birokrasi di Daerah dapat dilaskanakan secara efektif dan efisien. Sesuai

dengan

fungsi

manajemen

pemerintahan,

maka

kebijakan

pembangunan yang sebelumnya telah disepakati secara bersama-sama antara Pemerintah Daerah dengan DPRD Kabupaten Sumbawa sebagaimana dituangkan ke

dalam

Nota

Kesepakatan

mengenai

Kebijakan

Umum,

maka

fungsi

pengendalian dalam pelaksanan kebijakan dimaksud tetap dipandang penting. Untuk itu, pada tahun 2014 dilaksanakan pengendalian penyelenggaraan kebijakan pembangunan

dengan

melakukan

pemantauan

terhadap

capaian

program/kegiatan pembangunan yang dijalankan oleh SKPD. Prinsip pengendalian ini, adalah bahwa pelaksananaan Kegiatan di SKPD baik fisik maupun non fisik harus sejalan dengan perencanaan yang telah ditetapkan dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah maupun dalam Penetapan Kinerja Tahun 2014. Hasil pemantauan dan pengendalian dapat dijadikan dasar di dalam pengambilan keputusan maupun kebijakan untuk pelaksanaan kegiatan di tahun - tahun berikutnya. Sebagai bagian dari penyelenggaraan kebijakan pelayanan kesejahteraan rakyat, pemahaman agama dan kehidupan beragama, serta peningkatan kerukunan intern dan antar umat beragama, secara berkala dilakukan pembinaan terhadap pengelolaan sarana ibadah umat Islam 497 buah masjid, 5 buah gereja, 37 buah pura dan 1 buah Wihara, sedangkan organisasi keagamaan umat beragama sebagai pilar penting konstruksi kerukunan umat beragama, secara kuantitatif terdapat 46 organisasi yang terdiri dari organisasi Muhammadiyah sebanyak 13 buah, NU sebanyak 14 buah, NW sebanyak 17 buah dan Al Irsyad Laporan Keterangan Pertanggung Jawaban (LKPJ) Kepala Daerah Kab. Sumbawa Tahun 2014

179


sebanyak 2 buah. Dalam

rangka

pembangunan

ekonomi

daerah,

terutama

dalam

meningkatkan aksesibilitas lembaga keuangan, kebijakan harga serta kebijakan lainnya

terkait

dengan

perekonomian

daerah,

maka

dalam

mendukung

penyelenggaraan kebijakan ekonomi daerah harus melalui perumusan kebijakan. Kebijakan

ekonomi

daerah

meliputi

arahan

untuk

panduan

pelaksanaan

pembangunan daerah terutama dalam hal kebijakan anggaran untuk mendorong stimulus ekonomi daerah. Berhubungan dengan sasaran ini ketercapaian sasaran diterapkan dengan penyusunan harga satuan upah dan bahan pekerjaan, koordinasi

pelaksanaan

pembangunan,

Koordinasi

sektor

pengembangan

perekonomian daerah serta pembinaan dan pengembangan BUMD. Sebagai salah satu upaya untuk meningkatkan aksesibilitas informasi bagi masyarakat, telah dilakukan pelayanan fasilitasi pemanfataan teknologi komunikasi dan kehumasan, yang ditujukan dalam rangka berfungsinya arus komunikasi antara pemerintah dengan masyarakat sehingga terjaminnya responsibiliti antara kebijakan pemerintah daerah dan kepentingan masyarakat. Instrumen yang digunakan untuk menjaga gap ini adalah dilakukan melalui implementasi kegiatankegiatan: (i) Dialog/audiensi dengan tokoh-tokoh masyarakat, pimpinan/anggota organisasi sosial dan masyarakat; (ii) Rubrik “masyarakat bertanya pemerintah menjawab (MBPM)”; (iv) peliputan dan pemberitaan; (v) Penerbitan khusus pemerintah daerah; (vi) Kerjasama publikasi dengan media massa; (vii) Iklan layanan masyarakat dan interaktif melalui media elektronik; (viii) Pemberitaan dan penyebaran informasi. Pada tahun 2014 berdasarkan hasil penilaian LPPD Kabupaten/Kota Tingkat Provinsi, Kabupaten Sumbawa berhasil meraih Peringkat I dari peringkat 8 pada tahun sebelumnya, dan untuk peringkat Nasional, Kabupaten Sumbawa berhasil meraih 10 besar raihan kabupaten/Kota se Indonesia. Secara lebih rinci target dan realisasi program dan kegiatan dalam penyelenggaraan urusan wajib otonomi daerah, dan pemerintahan umum yang dilaksanakan melalui Sekretariat Daerah Kabupaten Sumbawa disajikan pada lampiran.


180


b. Sekretariat DPRD Sekretariat DPRD Kabupaten Sumbawa Tahun 2014 dalam menjalankan urusan Otda, Pemerintahan Umum, Adm Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian, tingkat keterserapan input (dana) realisasinya mencapai 80,60% dari total belanja yang dianggarkan Sekretariat DPRD Kabupaten Sumbawa baik belanja langsung maupun belanja tidak langsung. Tingginya

dinamika

aktifitas

DPRD

dalam

mengimplementasikan

Tri Fungsi DPRD baik dalam kegiatan persidangan DPRD, konsultasi dan kunjungan kerja komisi dan alat kelengkapan DPRD lainnya, diperlukan sistem pendampingan sekretariat DPRD yang berkualitas, yakni mampu memfasilitasi secara administratif dan operasional seluruh rangkaian kegiatan DPRD. Sebagai wujud pelaksanaan fungsi pelayanan tersebut di antaranya adalah pelayanan dalam kegiatan rapat pembahasan Perda APBD sebanyak 57 kali, melakukan Hearing / dialog dan koordinasi dengan pejabat pemerintahan daerah dan tokoh masyarakat / tokoh agama sebanyak 25 kali, rapat-rapat alat kelengkapan dewan sebanyak 192 kali, pelaksanaan rapat - rapat paripurna sebanyak 31 kali, serta reses sebanyak 2 kali dalam tahun 2014. Adapun permasalah yang sering dihadapi berdasarkan tugas dan fungsi Sekretariat DPRD Kabupaten Sumbawa, diantaranya sering berubahnya jadwal kegiatan yang telah ditetapkan sebagai agenda kerja DPRD pada setiap masa sidang. Disamping itu keterbatasan waktu yang tersedia dalam memfasilitasi kegiatan-kegiatan insedentil Dewan yang tidak terjadwal, akibat semakin banyaknya tuntutan penyampaian aspirasi masyarakat untuk melakukan hearing/dengar pendapat terhadap permasalahan yang ada, baik dalam dinamika pelanggaran tugas-tugas pemerintahan dan kemasyarakatan. c. Inspektorat Pada penetapan kinerja SKPD tahun 2014, sebagai bagian dari pelaksanaan urusan Otda, Pemerintahan Umum, Adm Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian, secara simultan, tingkat keterserapan anggaran hingga akhir tahun 2014 mencapai 89,91% dari total anggaran belanja yang ditargetkan, baik belanja langsung maupun belanja tidak langsung. Sasaran yang ingin dicapai oleh Inspektorat Kabupaten Sumbawa untuk melaksanakan fungsi pengawasan di daerah adalah : Laporan Keterangan Pertanggung Jawaban (LKPJ) Kepala Daerah Kab. Sumbawa Tahun 2014

181


1). Menurunnya tingkat pelanggaran dalam penyelenggaraan pemerintahan di SKPD, yang dilaksanakan melalui program peningkatan sistem pengawasan internal dan pengendalian pelaksanaan kebijakan kepala daerah, yakni dengan melaksanakan pengawasan internal secara berkala, penanganan kasus pengaduan

di

lingkungan

pemerintah

daerah,

inventarisasi

temuan

pengawasan, tindaklanjut hasil temuan pengawasan, koordinasi pengawasan yang lebih komprehensif dan melakukan evaluasi berkala terhadap temuan hasil pengawasan. Berdasarkan capaian kinerja, terjadi penurunan kasus penyimpangan/pelanggaran terhadap peraturan Perundang-undangan di seluruh SKPD dengan penurunan kasus rata-rata pertahun yakni dari tahun 2011-2014 sebesar 50,90%, dimana kasus-kasus pada tahun 2011 terdapat sebanyak 40 kasus dengan capaian 100% kasus yang terselesaikan. Pada tahun 2012 terjadi lonjakan kasus sebanyak 117 kasus dan yang terselesaikan pada tahun tersebut sebanyak 108 kasus dengan melanjutkan penyelesaian 9 kasus pada tahun berikutnya. Sementara pada tahun 2013 terjadi penurunan jumlah kasus sebanyak 91 kasus dan terus mengalami penurunan kasus pada tahun 2014 sebesar 75 kasus dengan rata-rata pertahun kasus yang terselesaikan sebesar 23,76% kasus, sementara untuk kasus-kasus yang belum terselesaikan akan ditindaklanjuti pada tahun selanjutnya untuk dituntaskan, sehingga tugas pengawasan dan pembinaan yang dilaksanakan secara kontinyu dari tahun ke tahun dapat meminimalisir pelanggaran yang terjadi dalam penyelenggaraan tugas pemerintah di Kabupaten Sumbawa. Terhadap keberhasilan pelaksanaan tindaklanjut kerugian daerah, kerugian Negara periode Januari s.d. Desember 2014 telah berhasil dikembalikan ke kas daerah/Negara sebesar 43,86% dari total nilai temuan sebesar Rp. 786.819.253,50,2). Meningkatnya jumlah aparatur pengawasan yang terlatih sebagai APIP (Aparatur Pengawas Internal Pemerintah) yang dilaksanakan melalui program peningkatan profesionalisme tenaga pemeriksa dan aparatur pengawas. Hal ini ditindaklanjuti melalui kegiatan pelatihan teknis pengawasan dan penilaian. Untuk itu terus diupayakan peningkatan terhadap jumlah aparatur pengawas terlatih guna menghasilkan aparatur pemeriksa yang profesional, handal dan mempunyai integritas moral yang tinggi. Pada tahun 2014 jumlah aparatur Laporan Keterangan Pertanggung Jawaban (LKPJ) Kepala Daerah Kab. Sumbawa Tahun 2014

182


pengawasan yang dilatih sebanyak 20 orang aparatur, kondisi ini masih sangat rendah bila dibandingkan dengan jumlah objek pemeriksaan. Pelaksanaan beberapa kegiatan Inspektorat Kabupaten Sumbawa tidak hanya dilaksanakan oleh Inspektorat, akan tetapi terdapat beberapa kegiatan yang dilaksanakan dengan Lembaga Pengawasan lain seperti BPKP (Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan), yang didasarkan pada penandatanganan MOU (Memorandum Of Understanding) dengan BPKP Perwakilan Provinsi Bali Denpasar pada tahun 2002. Selain itu untuk mendukung ketercapaian sasaran pengawasan dan pengendalian kebijakan, kegiatan-kegiatan yang dilakukan meliputi penyusunan evaluasi kebijakan, pendataan ketersediaan objek IPPT, koordinasi evaluasi dan monitoring pelaksanaan pemerintahan, fasilitasi penyelesaian konflik-konflik pertanahan. Untuk menjamin berjalannya sistem kepemerintahan sesuai peraturan perundang-undangan maka dibutuhkan pengawasan yang intensif, meliputi: (a) Masalah Struktur yaitu kelembagaan pengawasan, hubungan antar lembaga pengawasan pada saat ini, apakah telah sesuai dengan perubahan lingkungan stratejik terutama adanya perubahan peraturan perundang-undangan di bidang hukum, keuangan negara dan otonomi daerah; (b) Masalah Substansi, yaitu masalah

integritas,

independensi,

profesionalisme,

koordinasi

pengawasan,

standar, sumber daya manusia dan akuntabilitas serta transparansi pengawasan;

(c) Masalah Kultur, masalah kode etik, penghargaan atas prestasi pengawasan dan sanksi-sanksi atas pelanggaran ketentuan pengawasan. Secara rinci mengenai target dan realisasinya disajikan pada lampiran. d. Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan (BKPP) Realisasi anggaran pada tahun 2014 sebesar 53,33% dari total belanja langsung dan tak langsung. Sebagai gambaran kondisi PNS Kabupaten Sumbawa pada tahun 2014 adalah sebagai berikut .


183


Tabel 4.32 Pegawai Negeri Sipil Berdasarkan Rincian Golongan dan Eselon Di Kabupaten Sumbawa Tahun 2014 No 1. 2. 3. 4.

No

Golongan I II III IV Jumlah Tahun 2013 Tahun 2012 Tahun 2011 Eselon

1. I 2. II 3. III 4. IV Jumlah Pejabat Struktural Tahun 2013 Tahun 2012 Tahun 2011 Jumlah Pejabat Fungsional Tahun 2013 Tahun 2012 Tahun 2011 Sumber : BKPP Kab. Sumbawa.

Pria

Wanita

104

5

1.211 1.843 1.293 4.451 4.587 4.704 4.854

728 1.740 917 3.389 3.455 3.492 3.539

Pria 0 32 162 476 670 668 669 670 2.297 3.919 4.035 4.184

Wanita 0 1 20 221 242 241 230 204 2.471 3.214 3.262 3.335

Jumlah PNS 108 1.939 3.583 2.210 7.840 8.042 8.196 8.393 Jumlah PNS 0 33 182 697 912 909 899 874 4.768 7.133 7.297 7.519

% 1,38 24,73 45,70 28,19 100,00 100,00 100,00 100,00 % 0 3,62 19,96 76,43 11,63 11,30 10,97 10,41 60,81 88,70 89,03 89,59

Berdasarkan golongan Pegawai Negeri Sipil di Kabupaten Sumbawa selama kurun waktu 4 (empat) tahun terakhir dari tahun 2011 s.d. 2014 masih didominasi oleh golongan III dengan proporsi PNS pada tahun 2014 sebesar 45,70%, diikuti golongan IV sebesar 28,19%, kemudian golongan II sebesar 24,73% dan yang terakhir adalah golongan I sebesar 1,38%. Besarnya proporsi golongan III ini terjadi antara lain karena adanya peningkatan strata PNS, hal ini terlihat dari proporsi pertumbuhan selama 4 tahun terakhir bahwa PNS golongan III dan IV menunjukkan pertumbuhan positif masing-masing sebesar 2,32% dan 6,73%, sementara untuk PNS golongan I dan II mengalami pertumbuhan negatif masingmasing sebesar -3,97% dan -8,69%. Demikian pula dengan eselon PNS, lebih didominasi oleh Eselon IV sebesar 76,43% atau proporsinya mengalami peningkatan selama 4 tahun terakhir sebesar 0,25%, sementara untuk eselon III


184


dan II mengalami penurunan proporsi masing-masing sebesar -0,66% dan -1,27%. Tingkat pendidikan PNS masih didominasi oleh PNS yang berpendidikan Diploma IV/Strata I dengan proporsi sebesar 40,15% dari 37,45% pada tahun 2013, sementara untuk PNS yang berpendidikan SMA/sederajat, D-II, D-III masingmasing dengan peringkat yang sama sebagaimana tahun sebelumnya. Sementara untuk PNS yang berpendidikan S-2 mengalami peningkatan peringkat dari tahun sebelumnya dari proporsi 1,62% menjadi 1,96% pada tahun 2014, seperti disajikan pada tabel sebagai berikut. Tabel 4.33 PNS Daerah Kabupaten Sumbawa Berdasarkan Pendidikan Tahun 2014 No 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9.

Pendidikan Pria SD / Sederajat 65 SMP / Sederajat 104 SMA / Sederajat 1.497 D–1 33 D – II 539 D – III 314 D - IV / S-1 1.796 S–2 101 S–3 2 4.451 Jumlah Sumber Data : BKPP Kab. Sumbawa.

Wanita 1 9 748 82 566 578 1.352 53 0 3.389

Total 66 113 2.245 115 1.105 892 3.148 154 2 7.840

% 0,84 1,44 28,64 1,47 14,09 11,38 40,15 1,96 0,03 100,00

Berkaitan dengan penanganan kasus pelanggaran disiplin aparatur, pada tahun 2014,

telah tertangani kasus-kasus yang telah terselesaikan dan

kasus-kasus yang masih dalam proses penyelesaian sebagai berikut. Tabel 4.34 Penanganan Kasus Pelanggaran Disiplin PNS 2014 No. Uraian Penanganan Kasus 1. Kasus yang telah diselesaikan (terbit SK. Bupati) 2. Kasus yang sedang dalam proses penyelesaian 3. Kasus yang masih dalam proses pembinaan Jumlah Sumber Data : BKPP Kab. Sumbawa

Jumlah 47 53 0 104

Terhadap Realisasi Pengurusan Karpeg, Karis, Karsu, Satya Lencana, Taspen dan Taperum Pensiun, sebagaimana tabel berikut.


185


Tabel 4.35 Pengurusan Kelengkapan Administrasi Kepegawaian dan Tanda - tanda Jasa lainnya, Tahun 2014 No. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7.

Uraian Kartu Pegawai (KARPEG) Kartu Istri (KARIS) Pegawai Kartu Suami (KARSU) Pegawai Satya Lencana (Tanda Jasa Pengabdian PNS) TASPEN TAPERUM PNS Pensiun Lain-lain Jumlah

Sumber Data : BKPP Kab. Sumbawa

Target

Realisasi

78 125 115 60

91 129 117 60

Tingkat Capaian (%) 116,67 103,20 101,74 100,00

25 145 149 697

44 85 201 727

176,00 58,62 134,90 104,30

e. Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu (KPPT) KPPT sebagai bagian dari SKPD pelaksana Urusan Otda, Pemerintahan Umum, Adm Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian, berdasarkan

tingkat

realisasi

anggaran

sebagai

deskripsi

performance

keterserapan anggaran mencapai 91,06%. Pelayanan perizinan terpadu di Kabupaten Sumbawa dimulai sejak dibentuknya KPPT dengan Perda Nomor 4 Tahun 2008, yang mengelola 99 jenis ijin, antara lain mencakup kelompok ijin pertanian, ijin perdagangan, ijin kehutanan, ijin usaha perikanan, ijin usaha sarana pariwisata, ijin usaha pertambangan umum, ijin pengambilan dan pemanfaatan air bawah tanah, ijin usaha peternakan dan pemotongan hewan, ijin pelayanan medik dasar, ijin pelayanan medik spesialis, ijin pelayanan medik penunjang, ijin bagi sarana pengobatan tradisonal dan pengobatan tradisional, dll. Berdasarkan data pada KPPT Kabupaten Sumbawa, sampai dengan akhir tahun 2014 telah diterbitkan sebanyak 3.885 izin yang disajikan sebagai berikut.

No. 1. 2. 3.

Tabel 4.36 Pemberian Izin Pada Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Sumbawa Tahun 2011-2014 Jumlah Izin Yg Terbit Jenis Izin 2011 2012 2013 2014 Izin Peruntukan Penggunaan Tanah (IPPT) 4 7 7 3 Izin Pertanian 17 5 16 10 Izin Gangguan (HO/Izin Tempat Usaha) 106 81 146 104


186


Jumlah Izin Yg Terbit 2011 2012 2013 2014 4. Izin Mendirikan Bangunan (IMB) 215 197 378 349 5. Izin Usaha Jasa Konstruksi (IUJK) 306 301 240 54 6. Izin Reklame 74 40 28 12 7. Izin Penyimpanan / Penimbunan BBM 281 341 459 358 8. Izin Perdagangan 2.704 2.645 2.523 2.675 9. Izin Usaha Penyediaan Jasa Listrik (IUPJL) 3 1 0 0 10. Izin Kehutanan 81 69 111 130 11. Izin Usaha Perikanan 25 27 25 11 12. Izin Usaha Sarana Pariwisata 61 54 60 77 13. Izin Usaha Pertambangan Umum 184 144 9 6 14. Izin Pengambilan dan Pemanfaatan Air 6 5 10 1 Bawah Tanah 15. Izin Usaha Peternakan dan Pemotongan 99 74 82 89 Hewan 16. Izin Pelayanan Medik Dasar 3 1 0 1 17. Izin Pelayanan Medik Spesialis 0 2 0 0 18. Izin Pelayanan Medik Penunjang 12 9 12 5 19. Izin Bagi Saran Pengob. Tradisional & 0 2 1 0 Pengob. Tradisional Jumlah 4.181 4.005 4.107 3.885 Sumber Data : KPPT Kab. Sumbawa.

No.

Jenis Izin

Pada tabel 4.15, terlihat bahwa izin tertinggi yang dikeluarkan pada tahun 2014 berupa Izin Perdagangan sebanyak 2.675 izin atau meningkat sebesar 6,02% dibandingkan dengan izin perdagangan pada tahun 2013 sebesar 2.523 izin, akan tetapi bila dirata-ratakan selama 4 (empat) tahun terakhir terjadi penurunan sebesar 0,26 izin. Selanjutnya izin yang dikeluarkan pada tahun 2014 diikuti oleh izin penyimpanan/penimbunan BBM sebanyak 358 izin, izin Mendirikan Bangunan (IMB) sebanyak 349 izin, izin Kehutanan sebanyak 130 izin, dan izin Gangguan (HO/Izin Tempat Usaha) sebanyak 104 izin dengan total izin yang dikeluarkan pada tahun 2014 sebanyak 3.885 izin, dengan penurunan jumlah perizinan yang dikeluarkan sebesar 5,41% dibandingkan izin yang dikeluarkan pada tahun 2013 dengan jumlah izin sebanyak 4.107 izin. Kondisi penurunan izin ini terjadi karena beberapa penerbitan izin tertentu tidak setiap tahun dikeluarkan. Adapun keberhasilan pelayanan izin yang dicapai pada tahun 2014 adalah meningkatnya kesadaran masyarakat terhadap pentingnya pengurusan izin sebagai bentuk ketaatan masyarakat dalam melaksanakan kewajiban hukum sebagai warga negara, hal ini ditandai dengan meningkatnya penerimaan Izin Laporan Keterangan Pertanggung Jawaban (LKPJ) Kepala Daerah Kab. Sumbawa Tahun 2014

187


Gangguan (HO) dari target sebesar Rp. 55.000.000,- terealisasi sebesar Rp. 108.042.710,- (196,44%). Secara rinci mengenai target dan realisasi program dan kegiatan yang dilaksanakan melalui Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu pada tahun 2014 disajikan dalam lampiran. f. Dinas Pendapatan dan Pengelola Keuangan Daerah Pendapatan Pengelolaan Keuangan Kabupaten Sumbawa tahun 2014 sebagai bagian dari pelaksanaan urusan Otda, Pemerintahan Umum, Adm Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian, tingkat keterserapan input (dana) realisasinya mencapai 84,15%. Sesuai dengan fungsinya, dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah pada urusan wajib otonomi daerah, Pemerintahan Umum, Adm Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian, maka beberapa pelaksanaan program dan kegiatan melalui DPPK dapat dijelaskan sebagai berikut. Dalam rangka meningkatkan kualitas pengelolaan keuangan daerah secara transparan, akuntabel dan professional, telah dihasilkan beberapa hal sebagai berikut: 

Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD;



Rancangan Peraturan KDH tentang Penjabaran APBD;



Rancangan Peraturan KDH tentang Penjabaran Perubahan APBD;



Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD;



Rancangan

Peraturan

KDH

tentang

Penjabaran

Pertanggungjawaban

Pelaksanaan APBD; 

Pengelolaan Administrasi dan Penerbitan SP2D;



Pengelolaan Administrasi dan Perkartuan Gaji PNS Daerah Otonom;



Fasilitasi Pelaksanaan Administrasi Pengelolaan Keuangan Daerah;



Penerbitan SPD;



Penyaluran Dana Bantuan;



Penyusunan Akuntansi Pendapatan Daerah;



Penyusunan Akuntansi Belanja Daerah;



Pengelolaan Administrasi Kegiatan TPTGR;



Pembinaan Pengelolaan Keuangan Daerah;


188




Penyusunan Rencana Penerimaan Daerah;



Pendaftaran dan Pendataan Obyek dan Subyek Pajak dan Retribusi Daerah;



Pengendalian dan Evaluasi Penerimaan PBB dan PAD;



Sosialisasi PBB dan PAD kepada Wajib Pajak;



Perhitungan, Penerbitan dan Penyampaian SKPD;



Pelayanan keberatan Atas Materi Pajak;



Penagihan PAD dan PBB;



Penyusunan Tahapan Penerimaan Daerah;



Koordinasi Penyelesaian Dana Perimbangan;



Rekonsiliasi Data Penerimaan PBB; Pada tahun 2014 dilaksanakan beberapa kegiatan mulai dari pendataan

kembali potensi penerimaan, pendaftaran dan pendatan obyek dan subyek pajak dan retribusi daerah, penyusunan rencana penerimaan, sosialisasi kepada wajib pajak/retribusi, perhitungan dan penyampaian SKPD, pelayanan keberatan atas materi ketetapan pajak, penagihan PAD dan PBB dan rekonsiliasi penerimaannya, koordinasi penyelesaian dana perimbangan. Mengenai hasil-hasil yang dicapai, secara khusus disampaikan melalui laporan pertanggungjawaban APBD. Secara lebih rinci mengenai target dan realisasi pelaksanaan program dan kegiatan yang dilaksanakan melalui Dinas Pendapatan dan Pengelola Keuangan, disajikan pada lampiran. g. Kantor Kecamatan Program/Kegiatan yang dilaksanakan oleh kantor kecamatan tahun 2014 relatif seragam meliputi program pelayanan administrasi perkantoran, program peningkatan sarana dan prasarana aparatur, program pengembangan sistem pelaporan, program penyusunan rencana kerja SKPD, program pelayanan penyelenggaraan

pemerintahan

desa,

program

koordinasi

pembangunan

kecamatan, program pembangunan partisipatif kecamatan. Pelaksanaan kegiatan oleh kantor kecamatan ini merupakan bagian dari pelaksanaan urusan Otda,

Pemerintahan Umum, Adm Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian. Capaian kegiatan input dan output yang dilaksanakan pada tahun 2014 pada kantor kecamatan menurut rincian kecamatan di Kabupaten Sumbawa dijelaskan sebagai berikut. Laporan Keterangan Pertanggung Jawaban (LKPJ) Kepala Daerah Kab. Sumbawa Tahun 2014

189


(a) Kantor Kecamatan Alas Barat Secara kumulatif tingkat pencapaian kegiatan yang dilaksanakan oleh Kantor Kecamatan Alas Barat tahun 2014 berdasarkan indikator kinerja yang ditetapkan dalam penetapan kinerja mencapai skala ordinal 80%-100%. Sedangkan tingkat keterserapan input (dana) yang meliputi belanja langsung dan belanja tak langsung, realisasinya mencapai 97,47%. (b) Kantor Kecamatan Alas Secara kumulatif tingkat pencapaian kegiatan yang dilaksanakan oleh Kantor Kecamatan Alas tahun 2014 berdasarkan indikator kinerja yang ditetapkan dalam penetapan kinerja mencapai skala ordinal 80%-100%. Sedangkan tingkat keterserapan input (dana) yang meliputi belanja langsung dan belanja tak langsung, realisasinya mencapai 96,57%. (c) Kantor Kecamatan Buer Secara kumulatif tingkat pencapaian kegiatan yang dilaksanakan oleh Kantor Kecamatan Buer tahun 2014 berdasarkan indikator kinerja yang ditetapkan dalam penetapan kinerja mencapai skala ordinal 80%-100%. Sedangkan tingkat keterserapan input (dana) yang meliputi belanja langsung dan belanja tak langsung, realisasinya mencapai 94,72%. (d) Kantor Kecamatan Utan Secara kumulatif tingkat pencapaian kegiatan yang dilaksanakan oleh Kantor Kecamatan Utan tahun 2014 berdasarkan indikator kinerja yang ditetapkan dalam penetapan kinerja mencapai skala ordinal 80%-100%. Sedangkan tingkat keterserapan input (dana) yang meliputi belanja langsung dan belanja tak langsung, realisasinya mencapai 96,99%. (e) Kantor Kecamatan Rhee Secara kumulatif tingkat pencapaian kegiatan yang dilaksanakan oleh Kantor Kecamatan Rhee tahun 2014 berdasarkan indikator kinerja yang ditetapkan dalam penetapan kinerja mencapai skala ordinal 80%-100%. Sedangkan tingkat keterserapan input (dana) yang meliputi belanja langsung dan belanja tak langsung, realisasinya mencapai 94,70%.


190


(f) Kantor Kecamatan Labuhan Badas Secara kumulatif tingkat pencapaian kegiatan yang dilaksanakan oleh Kantor Kecamatan Labuhan Badas tahun 2014 berdasarkan indikator kinerja yang ditetapkan dalam penetapan kinerja mencapai skala ordinal 80%-100%. Sedangkan tingkat keterserapan input (dana) yang meliputi belanja langsung dan belanja tak langsung, realisasinya mencapai 97,76%. (g) Kantor Kecamatan Sumbawa Secara kumulatif tingkat pencapaian kegiatan yang dilaksanakan oleh Kantor Kecamatan Sumbawa tahun 2014 berdasarkan indikator kinerja yang ditetapkan dalam penetapan kinerja mencapai skala ordinal 80%-100%. Sedangkan tingkat keterserapan input (dana) yang meliputi belanja langsung dan belanja tak langsung, realisasinya mencapai 96,59%. (h) Kantor Kecamatan Unter Iwes Secara kumulatif tingkat pencapaian kegiatan yang dilaksanakan oleh Kantor Kecamatan Unter Iwes tahun 2014 berdasarkan indikator kinerja yang ditetapkan dalam penetapan kinerja mencapai skala ordinal 80%-100%. Sedangkan tingkat keterserapan input (dana) yang meliputi belanja langsung dan belanja tak langsung, realisasinya mencapai 95,01%. (i) Kantor Kecamatan Batulanteh Secara kumulatif tingkat pencapaian kegiatan yang dilaksanakan oleh Kantor Kecamatan Batulanteh tahun 2014 berdasarkan indikator kinerja yang ditetapkan dalam penetapan kinerja mencapai skala ordinal 80%-100%. Sedangkan tingkat keterserapan input (dana) yang meliputi belanja langsung dan belanja tak langsung, realisasinya mencapai 97,84%. (j) Kantor Kecamatan Moyo Utara Secara kumulatif tingkat pencapaian kegiatan yang dilaksanakan oleh Kantor Kecamatan Moyo Utara tahun 2014 berdasarkan indikator kinerja yang ditetapkan dalam penetapan kinerja mencapai skala ordinal 80%-100%. Sedangkan tingkat keterserapan input (dana) yang meliputi belanja langsung dan belanja tak langsung, realisasinya mencapai 95,05%. (k) Kantor Kecamatan Moyo Hilir Secara kumulatif tingkat pencapaiannya menurut indikator kinerja yang ditetapkan

dalam

penetapan

kinerja

yang

dilaksanakan

oleh

Kantor


191


Kecamatan Moyo Hilir tahun 2014 mencapai skala ordinal 80%-100%. Sedangkan tingkat keterserapan input (dana) yang meliputi belanja langsung dan belanja tak langsung, realisasinya mencapai 96,75%. (l) Kantor Kecamatan Moyo Hulu Secara kumulatif tingkat pencapaian kegiatan yang dilaksanakan oleh Kantor Kecamatan Moyo Hulu tahun 2014 berdasarkan indikator kinerja yang ditetapkan dalam penetapan kinerja mencapai skala ordinal 80%-100%. Sedangkan tingkat keterserapan input (dana) yang meliputi belanja langsung dan belanja tak langsung, realisasinya mencapai 95,51%. (m) Kantor Kecamatan Lenangguar Secara kumulatif tingkat pencapaian kegiatan yang dilaksanakan oleh Kantor Kecamatan Lenangguar tahun 2014 berdasarkan indikator kinerja yang ditetapkan dalam penetapan kinerja mencapai skala ordinal 80%-100%. Sedangkan tingkat keterserapan input (dana) realisasinya mencapai 96,82%. (n) Kantor Kecamatan Ropang Secara kumulatif tingkat pencapaian kegiatan yang dilaksanakan oleh Kantor Kecamatan Ropang tahun 2014 berdasarkan indikator kinerja yang ditetapkan dalam penetapan kinerja mencapai skala ordinal 80%-100%. Sedangkan tingkat keterserapan input (dana) yang meliputi belanja langsung dan belanja tak langsung, realisasinya mencapai 97,80%. (o) Kantor Kecamatan Lantung Secara kumulatif tingkat pencapaiannya menurut indikator kinerja yang ditetapkan

dalam

penetapan

kinerja

yang

dilaksanakan

oleh

Kantor

Kecamatan Lantung tahun 2014 mencapai skala ordinal 80%-100%. Sedangkan tingkat keterserapan input (dana) yang meliputi belanja langsung dan belanja tak langsung, realisasinya mencapai 96,38%. (p) Kantor Kecamatan Orong Telu Secara kumulatif tingkat pencapaian kegiatan yang dilaksanakan oleh Kantor Kecamatan Orong Telu tahun 2014 berdasarkan indikator kinerja yang ditetapkan dalam penetapan kinerja mencapai skala ordinal 80%-100%. Sedangkan tingkat keterserapan input (dana) meliputi belanja langsung dan belanja tidak langsung, realisasinya mencapai 95,25%.


192


(q) Kantor Kecamatan Lunyuk Secara kumulatif tingkat pencapaian kegiatan yang dilaksanakan oleh Kantor Kecamatan Lunyuk tahun 2014 berdasarkan indikator kinerja yang ditetapkan dalam penetapan kinerja mencapai skala ordinal 80%-100%. Sedangkan tingkat keterserapan input (dana) meliputi belanja langsung dan belanja tidak langsung, realisasinya mencapai 95,93%. (r) Kantor Kecamatan Lopok Secara kumulatif tingkat pencapaian kegiatan yang dilaksanakan oleh Kantor Kecamatan Lopok tahun 2014 berdasarkan indikator kinerja yang ditetapkan dalam penetapan kinerja mencapai skala ordinal 80%-100%. Sedangkan tingkat keterserapan input (dana) yang meliputi belanja langsung dan belanja tidak langsung, realisasinya mencapai 93,09%. (s) Kantor Kecamatan Lape Secara kumulatif tingkat pencapaian kegiatan yang dilaksanakan oleh Kantor Kecamatan Lape tahun 2014 berdasarkan indikator kinerja yang ditetapkan dalam penetapan kinerja mencapai skala ordinal 80%-100%. Sedangkan tingkat keterserapan input (dana) realisasinya mencapai 99,04%. (t) Kantor Kecamatan Maronge Secara kumulatif tingkat pencapaian kegiatan yang dilaksanakan oleh Kantor Kecamatan Maronge tahun 2014 berdasarkan indikator kinerja yang ditetapkan dalam penetapan kinerja mencapai skala ordinal 80%-100%. Sedangkan tingkat keterserapan input (dana) yang meliputi belanja langsung dan belanja tak langsung, realisasinya mencapai 96,68%. (u) Kantor Kecamatan Plampang Secara kumulatif tingkat pencapaian kegiatan yang dilaksanakan oleh Kantor Kecamatan Plampang tahun 2014 berdasarkan indikator kinerja yang ditetapkan dalam penetapan kinerja mencapai skala ordinal 80%-100%. Sedangkan tingkat keterserapan input (dana) yang meliputi belanja langsung dan belanja tak langsung, realisasinya mencapai 96,71%. (v) Kantor Kecamatan Labangka Secara kumulatif tingkat pencapaian kegiatan yang dilaksanakan oleh Kantor Kecamatan Labangka tahun 2014 berdasarkan indikator kinerja yang Laporan Keterangan Pertanggung Jawaban (LKPJ) Kepala Daerah Kab. Sumbawa Tahun 2014

193


ditetapkan dalam penetapan kinerja mencapai skala ordinal 80%-100%. Sedangkan tingkat keterserapan input (dana) yang meliputi belanja langsung dan belanja tak langsung, realisasinya mencapai 94,39%. (w) Kantor Kecamatan Empang Secara kumulatif tingkat pencapaian kegiatan yang dilaksanakan oleh Kantor Kecamatan

Empang

tahun

2014

berdasarkan

indikator

kinerja

yang

ditetapkan dalam penetapan kinerja mencapai skala ordinal 80%-100%. Sedangkan tingkat keterserapan input (dana) yang meliputi belanja langsung dan belanja tak langsung, realisasinya mencapai 91,34%. (x) Kantor Kecamatan Tarano Secara kumulatif tingkat pencapaian kegiatan yang dilaksanakan oleh Kantor Kecamatan Tarano tahun 2014 menurut indikator kinerja yang ditetapkan dalam penetapan kinerja mencapai skala ordinal 80%-100%. Sedangkan tingkat keterserapan input (dana) yang meliputi belanja langsung dan belanja tak langsung, realisasinya mencapai 96,24%.

4.1.2.21.

Urusan Wajib Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

Pada urusan wajib Pemberdayaan Masyarakat dan Desa terdapat 5 program strategis dengan jumlah kegiatan 23 kegiatan. Urusan ini dilaksanakan oleh SKPD Badan Pemberdayaan Masyarakat Pemerintahan Desa dengan total anggaran sebesar Rp. 4.287.977.036,- sebagaimana tabel berikut. Tabel 4.37 Program Pembangunan Pada Penyelenggaraan Urusan Wajib Pemberdayaan Masyarakat dan Desa di Kabupaten Sumbawa Tahun 2014 No

1

Program/Kegiatan Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Perdesaan Pemberdayaan Lembaga dan Organisasi Masyarakat Pedesaan

Anggaran

Realisasi

%

1.486.195.115

1.375.296.684

92,54

260.025.600

241.275.300

92,79

Output

-

Terfasilitasinya Kegiatan Pokjanal Posyandu tk Kabupaten, Kecamatan, Pokja/UPP Desa/Kel. Sebanak 190 unit Pokja


Outcome

Berfungsinya Lembanga Organisasi Masyarakat Perdesaan

194


Program/Kegiatan

Realisasi

%

Output

Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan Tehnis dan Masyarakat

56.147.000

50.177.000

89,37

-

Fasilitasi Penyelenggaraan Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat (BBGRM)

83.092.225

72.139.625

86,82

-

Penerapan dan Pengembangan TTG (Penjaringan)

102.530.250

102.175.250

99,65

-

Terjaringnya Temuan TTG sebanyak 7 temuan

Sosialisasi Hasil Temuan TTG dan Uji Coba TTG Unggulan

61.871.700

60.133.850

97,19

-

Terlatihnya Pengurus Posyantek dalam Pengelolaan Posyantek

Promosi TTG Unggulan Daerah

197.275.215

196.617.165

99,67

-

Terlaksananya Gelar TTG tk Provinsi dan Nasional

Fasilitasi dan Koordinasi Pelaksanaan PNPM Generasi Sehat dan Cerdas

325.876.350

305.115.650

93,63

-

Jumlah Desa / Kec Lokasi Fasilitasi PNPM GSC pada 12 Kecamatan

67.607.675

32.809.675

48,53

-

3 Desa Model Pemberdayaan Masyarakat

331.769.100

314.853.169

94,90

-

Terlaksananya data profil Desa

275.117.495

248.134.600

90,19

139.914.300

133.547.000

95,45

-

20.000.695

5.111.900

25,56

-

Terlaksananya Kegiatan Pembangunan Prasarana Desa di 7 Kecamatan Terlaksananya Fasilitasi Kelompok Usaha Mikro Kecil Menengah di 5 Kecamatan

Pembentukan dan Pembinaan Desa Model

Fasilitasi Penyusunan Profil Desa / Kelurahan

2

Anggaran

Program Pengembangan Lembaga Ekonomi Pedesaan Koordinasi Pengembangan Usaha Ekonomi dan Fasilitasi Pengembangan Pasar Lokal Fasilitasi Pengembangan Wirausaha Lokal

Terlaksananya Diklat Teknis bagi Pengurus Lembaga Kemsyarakatan di tingkat Desa/Kel. Untuk 48 orang Terselenggaranya Kegiatan Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat (BBGRM) di D/K di 165 desa


Outcome Peserta Diklat Mengerti dan Paham dari Tugas dan Fungsinya Meningkatnya Partisipasi Masyarakat dalam Pembangunan D/K dan Kehadiran Siswa Akses Masyarakat Terhadap Teknologi Hasil Pengembangan dan Pemasyarakatan TTG di Masyarakat Penyebarluasan informasi tentang berbagai hasil produk unggulan darah dan jenis TTG hasil temuan putra daerah Berfungsinya Lembaga dan Komponen dibidang Pendidikan dan Kesehatan di Tingkat Desa Terwujudnya Partisipasi Masyarakat dalam Membangun Desa Masyarakat dapat mengakses profil desa secara cepat

Termanfaatnya Sarana dan Prasarana Desa bagi Masyarakat Terlaksananya Fasilitasi Pembinaan Kelompok Usaha Informal

195


Program/Kegiatan Pembinaan Lembaga Keuangan Perdesaan

Anggaran 115.202.500

Realisasi 109.475.700

% 95,03

Output -

-

3

Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Membangun Desa Pembinaan Kelompok Masyarakat Pembangunan Desa

Pelaksanaan Musyawarah Pembangunan Desa Fasilitasi dan Koordinasi PNPM melalui Program Pengembangan Kecamatan ( PPK)

1.570.824.950

1.323.535.850

84,26

599.964.400

396.831.950

66,14

-

90.849.850

90.306.850

99,40

-

636.838.000

604.599.750

94,94

-

Koordinasi Pelaksanaan Lomba Desa / Kelurahan

126.595.600

123.757.600

97,76

-

Terlaksananya Sosialisasi tentang Pendirian dan pembentukan BUMDES di 6 Kecamatan Terlaksananya Pelatihan Pengurus Pasar Desa Terlaksananya Kegiatan Pendataan Lembaga Ekoniomi Masyarakat di 6 Kecamatan

Terbinanya klp masyarakat pemb. desa (kelompok masyarakat penerima bantuan wilayah tertinggal dan kelompok masyarakat penerima bantuan stimulan rumah kumuh ) sebanyak 648 KK Dokumen Perencanaan RKPD tahun 2013 Fasilitasi Pelaksanaan Program di Tingkat Kecamatan dan Desa di 12 Kecamatan Pelatihan SPP PNPM MP Pelatihan BKAD PNPM MP Pelatihan KPMD PNPM MP Pelatihan Kader Teknis PNPM PM Terselenggaranya pengendalian program Terselenggaranya kegiatan perlombaan desa/kelurahan tingkat provinsi Terselenggaranya perlombaan desa tingkat kabupaten


Outcome

Tersedianya data tentang lembaga ekonomi masyarakat

Tersedianya Kelompok masyarakat yang mampu membangun desanya secara mandiri melalui partisipasi dan swadaya masyarakat Terserapnya aspirasi dan terealisasinya kegiatan musyawarah

Terwujudnya Peningkatan peran serta Masyarakat

Terpilihnya Juara Lomba Desa tk Kabupaten dan tk Provinsi

196


Program/Kegiatan Peningkatan Kualitas Lingkungan dan Sanitasi Berbasis Masyarakat

4

5

Program Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Desa Dan Peningkatan Keberdy.Masyaraka t Perdesaan Pelatihan Aparatur Pemdes dalam Bidang Manajemen Desa

Program Pengembangan dan Penataan Desa dan Kelurahan Fasilitasi Pemilihan Kepala Desa

Anggaran

Realisasi

%

116.577.100

108.039.700

92,68

255.731.100

255.421.100

99,88

255.731.100

255.421.100

99,88

273.172.496

237.989.570

87,12

39.603.000

35.723.000

90,20

Output -

Terbinanya Kelompok-kelompok masyarakat Pembangunan Desa (Klp. Pantai, dan Pesisir, Klp. KSM Program Bantuan perumahan kumuh pedesaaan bagi Masyarakat kurang mampu

Terwujudnya Kelompok Masyarakat yang mampu untuk membangun Desa

-

Terlaksanya Pelatihan bagi Kepala Desa dan Ketua BPD dalam Bidang Manajemen Pemerintahan Desa

Bertambahnya Wawasan Peserta Pelatihan dibidang Manajemen Pemerintahan Desa

-

Terlaksananya Pilkades yang jujur, adil dan aspiratif di 16 Desa Terlaksananya Penanganan Masalah Desa/Kelurahan di 111 desa Terbinanya desa berkaitan dengan ADD di 157 Desa

Terpilihnya Kades Devinitif

Fasilitasi Masalah Desa

16.068.600

Pembinaan dan Evaluasi Pelaksanaan Alokasi Dana Desa

34.873.676

34.530.350

99,02

-

Pengkajian Pembentukan Desa / Kelurahan

21.013.500

18.541.000

88,23

-

161.613.720

149.195.220

92,32

-

Fasilitasi Pelaksanaan Penyerahan Urusan/Pelimpahan Kewenangan Pemerintah Kabupaten Sumbawa Kepada Pemerintah Desa

Outcome

-

Tersedianya Kajian untuk Pemekaran Kelurahan dan Perubahan Status Desa Menjadi Kelurahan di 4 Desa dan 8 Kelurahan Tersedianya laporan hasil Fasilitasi Pelaksanaan Penyerahan Urusan/Pelimpahan Kewenangan PemKab kepada Desa


Terwujudnya Suasana Desa yang Kondusif dan Tenteram Meningkatnya pemahaman administrasi keuangan desa Terwujudnya Data Hasil Kajian

Terwujudnya Regulasi Pemerintah Desa tentang Pelaksanaan Penyerahan Urusan / Pelimpahan Kewenangan Pemerintah Kabupaten yang daoat dilaksanakan oleh Pemerintah Desa

197


Penyelenggaraan urusan wajib pemberdayaan masyarakat dan desa di Kabupaten Sumbawa pada tahun 2014, diarahkan pada beberapa sasaran di antaranya adalah pemberdayaan dan peningkatan partisipasi masyarakat dalam perencanaan dan pembangunan desa, sehingga keberdayaan masyarakat desa dalam pembangunan daerah ini bukan hanya sekedar berpartisipasi dalam perencanaan saja, melainkan juga secara kelembagaan, karena masalah aktual pembangunan dewasa ini tidak terlepas dari persoalan ekonomi baik nasional maupun daerah serta kapasitas aparatur pemerintahan desa. Dengan demikian, maka penanganan kelembagaan ekonomi dan pembinaan aparatur dipandang perlu untuk menjadi perhatian. Dalam rangka terlaksananya pemberdayaan dan peningkatan partisipasi masyarakat dalam pembangunan Perencanaan

Pembangunan

desa

yang

(Musrenbang)

dilakukan melalui Musyawarah Desa

dan

Kecamatan

secara

partisipatif, maka pada awal tahun 2014 telah dilaksanakan Musrenbang Desa dan Musrenbang Kecamatan. Pelaksanaan musrenbang dilakukan secara berjenjang mulai dari pemerintahan desa/kelurahan, kecamatan, Kabupaten, Provinsi dan Pusat. Pelaksanaan Musrenbang Tahun 2014 di Kabupaten Sumbawa telah diselenggarakan sesuai dengan prinsip-prinsip pendekatan perencanaan seperti : Politik, Teknokratik, Partisipatif, Top Down, dan Bottom Up. Adapun Musrenbang tingkat Kecamatan dimaksudkan untuk membahas dan menyepakati hasil-hasil Musrenbang dari tingkat desa/kelurahan yang akan menjadi kegiatan prioritas pembangunan di wilayah kecamatan yang bersangkutan, membahas dan menetapkan kegiatan prioritas pembangunan di tingkat kecamatan yang belum tercakup dalam prioritas kegiatan pembangunan desa/kelurahan, melakukan klasifikasi atas kegiatan prioritas pembangunan kecamatan sesuai dengan fungsifungsi SKPD Kabupaten. Partisipasi masyarakat dalam perencanan pembangunan mulai dari desa hingga kabupaten sepanjang tahun 2014 sudah dipandang cukup baik,

ditandai

dengan

kelancaran

pelaksanaan

musrenbang

pada

165

desa/kelurahan. Keluaran yang dihasilkan dari hasil Musrenbang adalah Dokumen Rencana Kerja (Renja) Kecamatan yang akan dibiayai melalui anggaran kecamatan yang Laporan Keterangan Pertanggung Jawaban (LKPJ) Kepala Daerah Kab. Sumbawa Tahun 2014

198


bersumber dari APBD Kabupaten tahun berikutnya, Daftar kegiatan prioritas yang akan dilaksanakan oleh SKPD ataupun gabungan SKPD, Daftar nama delegasi kecamatan untuk mengikuti forum SKPD dan Musrenbang tingkat kabupaten, Berita acara Musrenbang tahunan Kecamatan. Prioritas Kegiatan Pembangunan Daerah Kabupaten Sumbawa untuk tahun 2015 sebagai gambaran hasil musrenbang desa dan kecamatan adalah isu tentang reformasi birokrasi, peningkatan aksesibilitas dan kualitas pendidikan dan kesehatan, penanggulangan kemiskinan, peningkatan ketahanan pangan dan energi, peningkatan kualitas infrastruktur wilayah, dan peningkatan ekonomi lokal dan iklim investasi. Kegiatan lainnya yang telah dilaksanakan seperti pemberdayaan Lembaga dan Organisasi Masyarakat Perdesaan yang dilaksanakan pada tahun 2014 antara lain berupa fasilitasi Pokjanal Posyandu dengan Tim yang terdiri dari SKPD terkait sesuai peran dan fungsinya seperti Bappeda, Dinas Kesehatan. BKBPP, TP-PKK, Dinas Sosial, Kantor Kementerian Agama, Dinas Pendidikan Nasional, Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura, serta Kantor Ketahanan Pangan dengan target sebanyak 190 unit dan telah terealisasi 100%. Pokjanal Posyandu yang diberdayakan adalah meliputi pokjanal posyandu seluruh desa se-Kabupaten Sumbawa sebanyak 157 desa, Pokjanal Kelurahan sebanyak 8 kelurahan, Pokjanal Kecamatan sebanyak 24 kecamatan serta ditambah Pokjanal dari Kabupaten Sumbawa sebanyak 1 pokjanal. Selain pelaksanaan Musrenbang tingkat Kecamatan, kegiatan – kegiatan lainnya yang dilaksanakan diantaranya fasilitasi dan koordinasi pelaksanaan PNPM Generasi Sehat dan Cerdas. Kegiatan ini dilatarbelakangi tingginya angka mortalitas balita serta masih rendahnya penyelesaian pendidikan dasar menengah pertama anak-anak dalam rumah tangga miskin. Adapun sasaran dari kegiatan ini adalah seluruh ibu-ibu hamil, ibu menyusui dan bayinya, anak-anak balita serta anak-anak usia sekoah dasar dan menengah pertama yang termasuk dalam kelompok rumah tangga miskin-rumah tangga sangat miskin. Disamping itu

implementasi pemberdayaan dan peningkatan partisipasi

masyarakat dalam pembangunan desa adalah melalui kegiatan fasilitasi dan koordinasi PNPM-MPd masih dilaksanakan pada 12 Kecamatan yaitu Kecamatan Utan, Lape, Plampang, Labuhan Badas, Lunyuk, Alas Barat, Empang, Labangka, Orong Telu, Lenangguar, Lantung dan Kecamatan Lopok. Disamping itu Laporan Keterangan Pertanggung Jawaban (LKPJ) Kepala Daerah Kab. Sumbawa Tahun 2014

199


pemerintah daerah telah melakukan berbagai macam kegiatan yang mendukung keberdayaan masyarakat diantaranya yang berkaitan dengan peningkatan sumberdaya manusia yang bersifat partisipatif dalam memanfaatkan sumberdaya yang ada, sehingga masyarakat termotivasi menjadi kreatif, inovatif dan memiliki kecerdasan like skill. Pemberdayaan tersebut berupa Teknologi Tepat Guna (TTG) dengan

prinsip

teknis

dapat

dipertanggungjawabkan,

secara

ekonomis

memberikan keuntungan dan secara sosiologis tidak menimbulkan pencemaran atau

kerusakan

lingkungan

serta

dapat

diterima

oleh

masyarakat

luas.

Berdasarkan penilaian Tim Terpadu Teknologi Tepat Guna terjaring penemuan baru Teknologi Tepat Guna tahun 2014, seperti terlihat pada tabel berikut. Tabel 4.38 Teknologi Tepat Guna di Kab. Sumbawa Tahun 2014 No 1 2 3 4 5 6 7

Nama Teknologi Tepat Guna Oven Kopi Pompa Tauco Bak Penampung Air Alat Perangkap Lobster Filter Air Semir Kemiri Alat Penggiling Padi Modifikasi

Penemu Tommy Oktavariyanto Samsuddin, S.Pd I Ketut Teron Hardawiansyah, S. Pi Devinna Cordella Rhamadhani Sarafuddin A. Latief A. Rahman B.

Kecamatan Moyo Utara Sumbawa Utan Buer Moyo Utara Ropang Unter Iwes

Berdasarkan hasil temuan tersebut ditindaklanjuti dengan sosialisasi hasil temuan TTG dan uji coba TTG unggulan tersebut melalui Pembinaan Pos Pelayanan Teknologi (Posyantek) tingkat Kecamatan di 24 Kecamatan sesuai dengan Permendagri No. 20 Tahun 2010 tentang Pemberdayaan Masyarakat Melalui Pengelolaan teknologi Tepat Guna. Atas perhatian Pemerintah Daerah Kabupaten Sumbawa terhadap pengembangan teknologi tepat guna tersebut, Pemerintah Pusat melalui Ditjen PMD Kemendagri memberikan dana stimulan berupa dana Bantuan Langsung Masyarakat kepada Posyantek Percontohan yaitu Posyantek Karya Muda Kecamatan Moyo Utara sebesar Rp. 75.000.000 dengan shering dana dari APBD sebesar Rp. 15.000.000,-. Demikian pula dengan kegiatan lainnya seperti Pembentukan dan Pembinaan Desa Model, dengan pembinaan terdiri dari beberapa bidang yang disesuaikan dengan aktifitas pembangunan yaitu meliputi ekonomi, sosial, fisik dan Laporan Keterangan Pertanggung Jawaban (LKPJ) Kepala Daerah Kab. Sumbawa Tahun 2014

200


prasarana dan pemerintahan. Penetapan desa model dilaksanakan melalui lomba desa yang terintegrasi, didasarkan pada capaian beberapa indikator sebanyak 26 (dua puluh enam) indikator. Kelompok indikator tersebut juga menggambarkan luasnya pemangku kepentingan yang terlibat dalam upaya peningkatan derajat kemajuan dan perkembangan desa yang ditandai dengan lahir dan dibinanya Desa Model Bunga Eja Kecamatan Empang. Untuk kelompok binaan LPM di Kabupaten Sumbawa dari tahun 2012 – 2014 berjumlah 24 kelompok binaan, dengan penurunan setengahnya jumlah LPM dibandingkan dengan tahun 2011 sejumlah 48 LPM. Terkait dengan pemberdayaan yang telah dilaksanakan maka pada tahun 2014 telah dihasilkan sejumlah 67 buah Desa Swakarya, 49 Desa Swadaya dan 16 Desa Swasembada, sehingga dari tahun ke tahun diharapkan terjadi peningkatan status desa tersebut sebagai bentuk dari meningkatkanya serapan pemberdayaan yang telah dilaksanakan di masyarakat. Keberhasilan-keberhasilan yang telah diraih pada tahun 2014, adalah sebagai berikut : -

Juara I Stand Terbaik Gelar TTG Tingkat Provinsi NTB.

-

Juara TTG unggulan daerah Tingkat Nasional pada gelar TTG TK. Nasional.

-

Terintegrasinya system perencanaan partisipatif (PNPM Mandiri Perdesaan) dengan system perencanaan terlaksana dan politis melalui mekanisme Musrenbang di 12 Kecamatan lokasi PNPM Mandiri perdesaan.

-

Terbentuknya kader pemberdayaan masyarakat desa, Tim pelaksana kegiatan, tim verivikasi, unit pelaksana kegiatan, Badan pengawas UPK, BKAD (Badan Kerjasama Antar Daerah) yang dapat melaksanakan kegiatan pembangunan desa dan antar desa secara mandiri.

-

Terbangunnya sarana dasar infrastruktur desa (jalan usaha tani, jalan lingkungan, local sekolah, jembatan, sarana irigasi dan PAUD) dll.

-

Terbentuknnya sarana dasar ekonomi perdesaan berupa dana bergulir untuk kelompok simpan pinjam, kelompok perempuan dengan asset 43 Milyar lebih.

-

Terbentuknya 5 BUMDES.


201


4.1.2.22.

Urusan Wajib Sosial

Pada urusan wajib Sosial terdapat 6 program strategis dengan jumlah kegiatan 17 kegiatan. Urusan ini dilaksanakan oleh SKPD Dinas Sosial dengan total anggaran sebesar Rp. 1.841.596.354,- sebagaimana tabel berikut. Tabel 4.39 Program Pembangunan Pada Penyelenggaraan Urusan Wajib Sosial di Kabupaten Sumbawa Tahun 2014 No

1

2

Program/Kegiatan

Anggaran

Realisasi

%

580.705.510

557.691.984

96,04

35.102.900

34.260.700

97,60

-

Pelatihan Keterampilan Bagi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial

73.147.365

70.757.165

96,73

-

Persiapan Dan Pemberdayaan Komunitas Adat Terpencil Pemberdayaan Sosial Bagi KTK-PM Dan Askesos Pemberdayaan Sosial Bagi Sasaran Program Keluarga Harapan

261.044.945

250.389.899

95,92

-

96.731.750

88.201.370

91,18

-

114.678.550

114.082.850

99,48

-

281.954.935

271.112.835

96,15

16.642.775

16.342.775

98,20

Program Pemberdayaan Fakir Miskin, Komunitas Adat Terpencil (KAT) Dan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Pelatihan Keterampilan Berusaha Bagi Keluarga Miskin

Program Pelayanan Dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial Pelaksanaan KIE Konseling dan Kampanye Sosial Bagi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS)

Output

-

Outcome

Terlaksananya pelatihan keterampilan bagi keluarga miskin untuk berusaha dan mencari penghasilan sendiri sefbanyak 40 KK Terlatihnya ketrampilan berusaha bagi keluarga keluarga miskin dan Terlaksananya pelayanan LK3 yang optimal bagi 62 orang Jumlah Komunitas Adat Terpencil yang diberdayakan sebanyak 2 dusun Pemberian bantuan UEP bagi KTK - PM untuk 60 orang Terbantunya RTSM sasaran PKH dlm masalah pendidikan dan kesehatan Ibu dan Anak sejumlah 13.250 RTSM

Terlatihnya keluarga miskin untuk berusaha dan mencari penghasilan sendiri

Terlaksananya KIE Konseling dan Kampanye Sosial Bagi PMKS sejumlah 100 orang

Tersebar luasnya program pembangunan kesejahteraan sosial


Adanya peningkatan usaha dan penghasilan bagi keluarga miskin dan terselesaikannya permasalahan kelayan LK3 Adanya peningkatan taraf hidup masyarakat KAT Adanya peningkatan taraf hidup bagi KTK-PM Terwujudnya kesejahteraan Ibu dan Anak RTSM sasaran PKH

202


3

Anggaran

Realisasi

Penanganan MasalahMasalah Strategis Yang Mnyangkut Tanggap Cepat Darurat dan Kejadian Luar Biasa

Program/Kegiatan

239.517.060

229.031.260

95,62

-

Pelayanan Dan Penyantunan Terhadap Lanjut Usia (Jompo)

25.795.100

25.738.800

99,78

-

71.271.125

69.584.525

97,63

28.401.325

27.914.725

98,29

-

42.869.800

41.669.800

97,20

-

99.198.925

91.711.925

92,45

99.198.925

91.711.925

92,45

62.530.285

51.861.875

82,94

31.120.600

26.461.990

31.409.685

184.986.255

Program Pembinaan Anak Terlantar Pelatihan Keterampilan dan Praktek Belajar Kerja Bagi Anak Terlantar Pengembangan Bakat dan Keterampilan Anak Terlantar

4

5

Program Pembinaan Para Penyandang Cacat Dan Trauma Pendayagunaan Para Penyandang Cacat dan Eks Trauma

Program Pembinaan Eks Penyandang Penyakit Sosial (Eks Narapidana, PSK, Narkoba, dan Penyakit Sosial Lainnya) Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan Berusaha Bagi Eks Penyandang Penyakit Sosial

Pemberdayaan Eks Penyandang Penyakit Sosial

6

Program Pemberdayaan Kelembagaan

%

Output

Outcome

Tersalurkannya bantuan tanggap cepat darurat (pangan, sandang, dan lauk pauk) bagi korban bencana Alam dan Bencana Sosial untuk 400 KK Terlaksananya pelayana dan penyantunan bagi lansia sejumlah 40 orang

Terpenuhinya bantuan bagi korban Bencana dan adanya Tagana sebagai Tim Reaksi Cepat (TRC) dalam penanggulangan bencana Tersantuninya Lanjut Usia (jompo) terlantar

Terlaksananya pelatihan Keterampilan bagi anak terlantar sebanyak 20 orang Adanya pengiriman kelayan anak terlantar ke PSPA, PSBR dan PSPM sebanyak 56 orang

Anak terlantar yang telah dilatih dapat mandiri

-

Penyandang Cacat dan Eks Trauma mempunyai usaha yang berkembang sehingga bisa membantu diri dan keluarganya

Penyandang Cacat dan Eks Trauma yang usahanya berkembang

85,03

-

Terlatihnya Eks Narkoba dan WTS dalam berusaha

25.399.885

80,87

-

Diberikannya pelatihan bagi Eks Pengguna Narkoba dan Eks WTS serta adanya pengiriman WTS ke Panti Budi Rini Mataramsebanyak 20 orang Adanya bantuan UEP bagi KUBe Eks Napi dan adanya biaya pengiriman kelayan ke PSBK Aikmel untuk 20 orang

183.453.555

99,17


Anak terlantar mampu mengembangkan bakat & keterampilan setelah mendapat pelatihan di Panti

Terbantunya Eks Penyandang Penyakit Sosial untuk peningkatan taraf hidup

203


Program/Kegiatan

Anggaran

Realisasi

%

Output

Outcome

Kesejahteraan Sosial Peningkatan Kualitas SDM Kesejahteraan Sosial Masyarakat

51.835.465

51.649.265

99,64

-

Pemberdayaan Kelembagaan Kesos

37.051.565

36.731.565

99,14

-

Pelestarian Kepahlawanan Keperintisan Kejuangan & Kesetiakawanan Sosial

31.835.425

31.479.325

98,88

-

Fasilitasi Pemberian Bantuan Sosial

64.263.800

63.593.400

98,96

-

Terlaksananya pembinaan bagi adanya PSM dan Organisasi Sosial yang berprestasi untuk 30 orang Terlaksananya Bimbingan Manajemen Usaha bagi Karang Taruna Terlaksananya sarasehan nilai-nilai kepahlawanan bagi generasi muda dan tersantuninya janda pahlawan sebanak 75 orang tersalurnya bantuan kepada fakir miskin sejumlah 35 kelompok

Terwujudnya kualitas SDM dan Kesejahteraan Sosial

Terwujudnya peningkatan usaha Karang Taruna Terwujudnya nilai kesetiakawanan sosial bagi masyarakat

Pemberdayaan fakir miskin sehingga meningkat taraf hidupnya

Pembangunan bidang kesejahteraan sosial merupakan bagian integral dari pembangunan nasional dalam rangka membangun ketahanan sosial yang mampu memberikan penyelamatan dan pemberdayaan terhadap Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) dan potensi sumber kesejahteraan sosial, yang dilaksanakan secara terencana, terpadu, selaras, bertahap, berkelanjutan dan merata di seluruh Kabupaten Sumbawa. Dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan sosial dasar bagi masyarakat yang mengalami masalah sosial, rentan dan miskin, maka pada tahun 2014 telah dilaksanakan kegiatan-kegiatan seperti : 1.

Pengembangan Kesejahteraan Sosial, diantaranya : -

Pelatihan keterampilan berusaha bagi wanita rawan sosial ekonomi sebanyak 50 orang yang dilaksanakan di Kelurahan Lempeh, Kelurahan Brang Biji, Kelurahan Bugis, Kelurahan Seketeng, Kelurahan Pekat dan Kelurahan Brang Bara Kecamatan Sumbawa, Desa Jorok Kecamatan Unter Iwes, Desa Pernek Kecamatan Moyo Hulu, dan Desa Pungkit Kecamatan Lopok dari sumber Dana APBN masing-masing sebesar Rp. 1.000.000,- per orang dengan total dana Rp. 50.000.000,-

-

Dilaksanakan bimbingan sosial bagi masyarakat yang berada dilokasi Komunitas Adat Terpencil (KAT) yaitu di Dusun Arung Santek dan Dusun Lepaloang Desa Labuhan Aji Kecamatan Labuhan Badas sebanyak 159 KK


204


dari dana APBD. Selain itu telah terlaksananya pemberdayaan tahun I bagi masyarakat KAT di Dusun Arung Santek sebanyak 96 KK dan Dusun Lepaloang sebanyak 63 KK Desa Labuhan Aji Kecamatan Labuhan Badas. Pemberdayaan tersebut berupa pemberian bantuan Bahan Bangunan Rumah (BBR), bantuan jaminan hidup, bantuan peralatan kerja bagi warga, bantuan bibit tanaman bagi warga, peralatan rumah tangga bagi warga. Selain itu telah dilaksanakannya pemberdayaan tahun ke II bagi masyarakat KAT di Dusun Sukamaju Desa Tangkampulit Kecamatan Batu Lanteh sebanyak 91 KK dan Dusun Karya Baru Desa Mungkin Kecamatan Orong Telu sebanyak 43 KK melalui dana Tugas Pembantuan dan 5 KK di Dusun Sukamaju Desa Tangkampulit Kecamatan Batu Lanteh dari dana APBD dengan pemberdayaan berupa pemberian bantuan jaminan hidup bagi warga. -

Untuk memperkuat kelembagaan kesejahteraan sosial, Pemerintah Daerah pada tahun 2014 telah memberikan subsidi kepada 11 panti sosial sebanyak Rp. 190.000.000,- untuk 190 anak. Selain itu bimbingan manajemen usaha bagi 30 orang anggota Karang Taruna di Kecamatan Batu Lanteh, Plampang dan Empang, serta dilaksanakannya pelatihan Pekerja Sosial Masyarakat (PSM) bagi 30 orang PSM dari Kecamatan Batu Lanteh, Utan dan Plampang.

2.

Pembinaan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial, diantaranya : -

Pelatihan keterampilan dan praktek belajar kerja perbengkelan bagi 20 anak terlantar dari Kecamatan Lape, Lopok, Sumbawa dan Buer.

-

Pengiriman kelayan ke Panti Sosial Bina Remaja (PSBR) Mataram sebanyak 5 orang kelayan dan Panti Sosial Marsudi Putra Paramitha (PSMP Paramitha) Mataram sebanyak 6 orang kelayan dan Panti Asuhan Anak Harapan sebanyak 5 orang.

Pengiriman 45 orang anak ke Panti Sosial

Pestirahatan Anak (PSPA) disertai 2 orang pendamping. -

Pemberian bantuan uang tunai (asistensi lanjut usia) bagi lansia yang tidak mampu menghidupi dirinya sebanyak 40 orang dari Desa Labuhan Sumbawa, Kecamatan Plampang, dan Kecamatan Maronge.

-

Pengiriman kelayan ke Solo sebanyak 4 (empat) orang penyandang cacat yang masih produktif. Selain itu telah disalurkan dana asistensi social


205


Orang Dengan Kecatatan Berat (ODK Berat) untuk 47 orang dari sumber dana APBD Provinsi dan 45 orang yang bersumber dari dana APBN, serta bantuan rehabilitasi berupa kaki palsu, tangan palsu, kursi roda, tongkat dan alat bantu dengar bagi 25 orang penderita cacat yang berasal dari kecamatan Lape sejumlah 17 orang, Kecamatan Lopok sebanyak 3 orang, Kecamatan Empang 3 orang, Kecamatan Ropang 1 orang dan Kecamatan Moyo Hilir sebanyak 1 orang. -

Terlaksananya praktek belajar kerja bagi eks Napza sebanyak 20 orang dari Kecamatan Sumbawa, Moyo Hulu, Lopok dan Plampang.

-

Terlaksananya praktek belajar kerja bagi eks Napi sebanyak 20 orang dari Kecamatan Unter Iwes, Alas Barat, Utan dan Moyo Hilir.

3.

Pengiriman WTS ke Panti Sosial Budhi Rini Mataram sebanyak 6 orang.

Bantuan dan Jaminan Sosial, diantaranya : -

Penyaluran bantuan tanggap cepat darurat bagi 408 KK atau 1.552 jiwa korban bencana alam dan 53 KK atau 363 jiwa korban bencana sosial, serta penyaluran bantuan air bersih bagi masyarakat yang terkena bencana kekeringan di 8 Desa yaitu Desa Labuhan Badas, Desa Klungkung, Desa Maronge, Desa Penyaring, Desa Pernek, Desa Lenangguar, Desa Limung dan Desa Moyo.

-

Untuk jaminan sosial kegiatan yang telah dilaksanakan pada tahun 2014 adalah berupa penyaluran bantuan bagi sasaran Program Keluarga Harapan Sumbawa kepada 9.617 Keluarga Sangat Miskin yang tersebar di 23 Kecamatan. Selain itu telah dilaksanakan pemberian bantuan modal UEP bagi korban tindak kekerasan Migran sebanyak 50 orang dan penyaluran bantuan premi untuk Asuransi Kesehatan Sosial (Aksesos) bagi masyarakat miskin pekerja non formal untuk 584 KK.

-

Penyaluran bantuan bagi Kelompok Usaha Bersama (KUBE) sebanyak 20 kelompok atau 200 KK yang berasal dari Kecamatan Alas,Utan, Sumbawa, Unter Iwes, Moyo Hulu, Lopok, dan Moyo Hilir. Bantuan ini diharapkan agar kelompok usaha bersama tersebut dapat berkembang, guna memenuhi kebutuhan dasar serta meningkatnya kualitas hidup keluarga.

-

Pelatihan keterampilan berusaha bagi 35 orang keluarga miskin yang dilaksanakan secara rutinitas setiap tahunnya dengan sasaran yang


206


berbeda-beda setiap tahunnya. Perhatian Pemerintah Daerah Kabupaten Sumbawa mendapat kepercayaan Pemerintah Provinsi dan Pusat dalam menunjang program-program strategis seperti kerjasama dalam Program Keluarga Harapan dalam penanganan keluarga sangat miskin yang diwujudkan dengan pengembangan lokasi peserta Program PKH dari 19 Kecamatan pada tahun 2013 menjadi 23 Kecamatan pada tahun 2014 dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 19.000.000.000,Adapun penduduk yang dikelompokkan sebagai penduduk rawan sosial (PMKS) di Kabupaten Sumbawa sampai dengan tahun 2014 adalah : Tabel 4.40 Jumlah PMKS dan yang sudah Tertangani di Kab. Sumbawa Tahun 2014 Jumlah Yang No Jenis PMKS Satuan PMKS s.d Tertangani Th. 2014 Th. 2014 1 Anak Balita Terlantar Jiwa 385 0 2 Anak Terlantar Jiwa 3.297 104 Anak Yang Berhadapan dgn 3 Jiwa 11 0 Hukum (ABH) 4 Anak Jalanan Jiwa 6 0 5 Anak dengan Kedisabilitasan (ADK) Jiwa 132 4 Anak Yang Menjadi Korban Tindak 6 Kekerasan atau Diperlakukan Jiwa 7 23 Salah Anak Yang Memerlukan 7 Jiwa 946 0 Perlindungan Khusus (AMPK) 8 Lanjut Usia Terlantar Jiwa 4.965 40 9 Penyandang Disabilitas Jiwa 1.020 127 10. Tuna Susila Jiwa 43 6 11 Gelandangan Jiwa 17 0 12 Pengemis Jiwa 2 0 13 Pemulung Jiwa 42 0 14 Kelompok Minoritas Jiwa 110 0 Bekas Warga Binaan Lembaga 15 Jiwa 223 20 Pemasyarakatan (BWLBP) 16 Orang dengan HIV/AIDS Jiwa 3 0 17 Korban Penyalahgunaan Napza Jiwa 11 20 18 Korban Traffiking Jiwa 3 8 19 Korban Tindak Kekerasan Jiwa 120 37 20 Pekerja Migran Bermasalah Sosial Jiwa 25 41 21 Korban Bencana Alam Jiwa 154 408 22 Korban Bencana Sosial Jiwa 53 53 23 Perempuan Rawan Sosial Ekonomi Jiwa 3.328 50 24 Fakir Miskin Jiwa 14.244 9.617 Laporan Keterangan Pertanggung Jawaban (LKPJ) Kepala Daerah Kab. Sumbawa Tahun 2014

207


No

Jenis PMKS

Satuan

25 26

Keluarga Bermasalah Psikologis Komunitas Adat Terpencil Jumlah Sumber Data : Dinas Sosial Kab. Sumbawa.

4.1.2.23.

KK KK

Jumlah PMKS s.d Th. 2014 210 225 29.582

Yang Tertangani Th. 2014 0 159 10.717

Urusan Wajib Kebudayaan

Pada urusan wajib Kebudayaan terdapat 3 program strategis dengan jumlah kegiatan 5 kegiatan. Urusan ini dilaksanakan oleh SKPD Dinas Pemuda Olahraga Budaya dan Pariwisata dengan total anggaran sebesar Rp. 2.359.659.035,sebagaimana tabel berikut. Tabel 4.41 Program Pembangunan Pada Penyelenggaraan Urusan Wajib Kebudayaan di Kabupaten Sumbawa Tahun 2014 No 1

2

3

Program/Kegiatan Program Pengembangan Nilai Budaya Pelestarian dan Aktualisasi Adat Budaya Daerah

Program Pengelolaan Kekayaan Budaya Pengelolaan dan Pengembangan Pelestarian Peningggalan Sejarah Purbakala, Museum dan Peninggalan bawah air Pengembangan Kebudayaan dan Pariwisata Pendukungan Pengelolaan Museum dan Taman Budaya di Daerah Program Pengelolaan Keragaman Budaya Pengembangan Kesenian dan Budaya daerah

Anggaran

Realisasi

%

707.662.550

698.182.550

98,66

707.662.550

698.182.550

98,66

254.669.775

241.448.947

94,81

142.174.600

139.194.400

67.419.000

Output

Outcome

-

Terlaksananya pelestarian dan aktualisasi adat budaya serta meningkatnya apresiasi organisasi seni dan budaya

Meningkatnya apresiasi organisasi seni budaya, seniman dan pelaku permainan

97,90

-

Terlaksananya pemeliharaa benda cagar budaya

Meningkatnya pelestarian benda cagar budaya

64.884.900

96,24

-

Terpeliharanya peralatan Museum Daerah

Tertatanya peralatan Museum Daerah

45.076.175

37.369.647

82,90

-

785.894.010

768.407.510

97,77

785.894.010

768.407.510

97,77

Terlaksananya GBN dan Barapan Kebo

Meningkatnya jumlah seniman pelajar dan apresiasi terhadap budaya daerah

-


208


Pembangunan

kebudayaan

Kabupaten

Sumbawa

diarahkan

untuk

pemantapkan identitas bangsa dan daerah, serta meningkatkan penghayatan dan pengamalan nilai-nilai luhur budaya bangsa yang ditujukan untuk memperkuat kepribadian, memperkokoh rasa persatuan, mempertebal rasa harga diri dan kebanggaan nasional serta memupuk nilai-nilai budaya dalam masyarakat. Implementasi

pembangunan

kebudayaan

di

Kabupaten

Sumbawa

dilaksanakan melalui kegiatan pelestarian dan aktualisasi Adat Budaya Daerah yang

diarahkan pada pembinaan terhadap sanggar seni yang hingga saat ini

tercatat sebanyak 83 sanggar seni dari 45 sanggar seni yang ada pada tahun 2011, sehingga terjadi penambahan sebanyak 38 sanggar seni selama empat tahun terakhir atau tumbuh rata-rata pertahun sebesar 24,53% sanggar seni. Hal ini mengindikasikan geliat berkesenian terus mengalami peningkatan dari tahun ke tahun di Kabupaten Sumbawa. Adapun event budaya yang rutin diselenggarakan setiap tahun seperti seperti Pekan Budaya Samawa, Festival Ponan, Festival Samba, Pertunjukan Seni dan Budaya Hari Kemerdekaan dan Hari Besar Nasional, Festival Kolaboratif Dewan Kesenian Sumbawa, dan festival samawa malanti budaya di Kecamatan Plampang serta Festival Moyo yang merupakan agenda tahunan yang semakin berkembang serta keikutsertaan Kabupaten Sumbawa dalam Misi Kesenian ke Luar Daerah. Untuk menunjang pelestarian kepurbakalaan telah dilaksanakan program pengelolaan kekayaan budaya yang dilaksanakan secara komprehensif oleh UPTD Museum Daerah sebagai leading sektor, sasaran program ini yaitu penguatan kelembagaan pengelolaan kekayaan budaya daerah untuk merumuskan dan menyusun kebijakan daerah terkait dengan kegiatan pengelolaan, pelestarian dan pengembangan kekayaan budaya, sejarah dan kepurbakalaan, kesenian dan kepariwisataan daerah, serta sosialisasi dan fasilitasi partisipasi masyarakat dalam pengelolaan kekayaan budaya lokal. Keberadaan cagar Budaya di Kabupaten Sumbawa sampai dengan tahun 2014, berjumlah 42 buah, seperti pada tabel berikut.


209


Tabel 4.42 Jumlah Cagar Budaya di Kabupaten Sumbawa Tahun 2014 No 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42

Nama Makam Sampar Istana Dalam Loka Istana Baru/Wisma Praja Bala Kuning Batu Bertulis Bala Datu Ranga Makam Karongkeng Ai Renung Lutuk Batu Peti Tarakin Raboran Makam Ponan Makam Lala Bunte Temang Dongan Batu Tata Batu Bergores Patung Batu Kuber Tana Belo Batu Masjid Lakemudi Makam Lala Bulan Kuber Peti Batu Tempayan Keramat Endagu Bala Dea Imam Batu Gong Makam Orong Bawa Makam Faqih Ismail Keramat Mampis Lesung Batu Batu Tapak Kaki Sampar Rhee Makam Pua Bongan Liang Nemunri Makam Dea Busing Batu Pemanto Makam Datu Puti Geti Patung Kebo Buin Ai Awak Batu Nong Makam Keramat Bala Datu Alas

Alamat Kel. Seketeng Kec. Sumbawa Kel. Seketeng Kec. Sumbawa Kel. Brang Bara Kec. Sumbawa Kel. Seketeng Kec. Sumbawa Kel. Seketeng Kec. Sumbawa Kel. Pekat Kec. Sumbawa Desa Karongkeng Kec. Tarano Desa Batu Tering Kec. Moyo Hulu Desa Kuang Amo Kec. Moyo Hulu Desa Kuang Amo Kec. Moyo Hulu Desa Sebasang Kec. Moyo Hulu Desa Poto Kec. Moyo Hilir Desa Pemasar Kec. Maronge Desa Pungkit Kec. Lopok Desa Punik Kec. Batu Lanteh Desa Tepal Kec. Batu Lanteh Kec. Ropang Desa Olat Rawa Kec. Moyo Hilir Desa Olat Rawa Kec. Moyo Hilir Desa Ngeru Kec. Moyo Hilir Desa Batu Bulan Kec. Moyo Hulu Desa Poto Kec. Moyo Hilir Desa Mata Kec. Tarano Desa Lab. Jambu Kec. Tarano Desa Empang Atas Kec. Empang Desa Pukat Kec. Utan Desa Orong Bawa Kec. Utan Desa Motong Kec. Utan Desa Luar Kec. Alas Desa Brangkolong Kec. Plampang Desa Tangkan Pulit Kec. Moyo Hulu Dusun Kalimango Kec. Moyo Hulu Desa Labuhan Burung Kec. Buer Desa Dalam Kec. Alas Kec. Lape Mate Mega Kec. Alas Kel. Brang Biji Kec. Sumbawa Desa Jamu Kec. Lunyuk Kel. Seketeng Kec. Sumbawa Desa Lekong Kec. Alas Barat Labu Bua Kec. Utan Desa Dalam Kec. Alas


210


Beberapa kegiatan yang dilaksanakan dalam menunjang program ini diantaranya: fasilitasi partisipasi masyarakat dalam pengelolaan kekayaan budaya, pelestarian fisik dan kandungan bahan pustaka termasuknaskah kuno, pelestarian peninggalan sejarah purbakala, museum dan peninggalan bawah air, fasilitasi pengembangan kemitraan dengan LSM dan perusahaan swasta. Uraian lebih rinci dari target dan realisasi pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan urusan wajib kebudayaan disajikan pada lampiran.

4.1.2.24.

Urusan Wajib Statistik

Pada urusan wajib Statistik terdapat 2 program strategis dengan jumlah kegiatan 5 kegiatan. Urusan ini dilaksanakan oleh SKPD Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dengan total anggaran sebesar Rp. 249.106.500,- sebagaimana tabel berikut. Tabel 4.43 Program Pembangunan Pada Penyelenggaraan Urusan Wajib Statistik di Kabupaten Sumbawa Tahun 2014 No 1

2

Program/Kegiatan Program Pengembangan Data/Informasi Penyusunan dan Analisis Data Informasi Perencanaan Pembangunan Ekonomi

Anggaran

Realisasi

%

Output

186.185.500

149.340.900

80,21

36.811.500

31.237.000

84,86

-

Dokumen Analisis Statistik Ekonomi Daerah

Penyusunan Profil Daerah

66.574.000

62.904.000

94,49

-

Dokumen Profil Daerah

Penyusunan Data Sumberdaya Alam Spasial dan Lingkungan

82.800.000

55.199.900

66,67

-

Tersedianya Data Spasial Kabupaten Sumbawa Setiap Tahun

62.921.000

19.970.000

31,74

42.693.000

10.223.000

23,95

-

20.228.000

9.747.000

48,19

-

Dokumen Sumbawa Dalam Angka dan Kecamatan Dalam Angka Tahun 2013 Dokumen PDRB Kab.Sumbawa Per Kecamatan Tahun 2013

Program Pengembangan Data/Informasi/ Statistik Daerah Penyusunan dan Pengumpulan Data dan Statistik Daerah

Penyusunan dan Pengumpulan Data PDRB


Outcome

Tersedianya Dokumen Data/Informasi Perencanaan Ekonomi Daerah Tersedianya Dokumen Data/Informasi Profil Daerah Tersedianya Data /informasi Spasial Kabupaten Sumbawa

Tersedianya Dokumen Statistik Kecamatan dan Kabupaten Tersedianya Dokumen Data Statistik Indikator Ekonomi Daerah

211


Secara umum penyelenggaraan urusan wajib statistik yang dilaksanakan di Kabupaten Sumbawa pada tahun 2014 diarahkan untuk penyediaan dan pengembangan data, informasi dan statistik daerah. Data/informasi memegang peranan yang sangat strategis dalam penguatan perencanaan dan evaluasi pembangunan. Dalam UU No. 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN) disebutkan bahwa perencanaan pembangunan didasarkan

pada

data

dan

informasi

yang

akurat

dan

dapat

dipertanggungjawabkan. Pada tahun 2014, publikasi data/informasi adalah terdiri dari statistik dasar seperti Sumbawa Dalam Angka, Kecamatan Dalam Angka, Penyusunan PDRB, Profil daerah, Statistik Ekonomi dan data spasial daerah ditunjang dengan dikembangkannya Pusat informasi spasial kabupaten melalui Badan Perencanaan Pembangunan Daerah. Hal ini selaras dengan amanat UU No. 25 tahun 2004 tentang sistem perencanaan pembangunan nasional, bahwa data menjadi kebutuhan yang sangat mendasar dalam perencanaan pembangunan. 4.1.2.25. Urusan Wajib Kearsipan Pada urusan wajib Kearsipan terdapat 3 program strategis dengan jumlah kegiatan 3 kegiatan. Urusan ini dilaksanakan oleh SKPD Kantor Kearsipan dan Perpustakaan Daerah dengan total anggaran sebesar Rp. 178.966.495,- sebagaimana tabel berikut. Tabel 4.44 Program Pembangunan Pada Penyelenggaraan Urusan Wajib Kearsipan di Kabupaten Sumbawa Tahun 2014 No

1

2

Program/Kegiatan Program Penyelamatan Dan Pelestarian Dokumen/Arsip Daerah Pendataan dan Penataan Dokumen/Arsip Daerah

Pemeliharaan Rutin/Berkala Sarana dan Prasarana Kearsipan

Anggaran

Realisasi

%

106.304.350

101.135.470

95,14

106.304.350

101.135.470

95,14

31.339.850

29.909.050

95,43

Output

-

Tersedianya sarana pengelolaan dan penyimpanan arsip hasil akuisisi instansi yang dimerger sebanyak 15 dokumen


Outcome

Terdata dan tertatanya seluruh arsip instansi yang dimerger yang mempunyai nilai guna primer dan nilai guna sekunder

212


Program/Kegiatan Pemeliharaan Rutin / Berkala Arsip Daerah

3

Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Informasi Sosialisasi/Penyuluha n Kearsipan Di Lingkungan Instansi Pemerintah/Swasta

Anggaran

Realisasi

%

31.339.850

29.909.050

95,43

41.322.295

25.990.295

62,90

41.322.295

25.990.295

62,90

Output

Outcome

-

DPA Arsip Musnah sebanyak 10 dokumen

Daftar Kumpulan Senerai Arsip Statis yang berhasil diselamatkan milik Dinas/Instansi

-

Terwujudnya Kesepahaman tentang pengelolaan Arsip di 20 desa

Terbinanya Bidang Kearsipan di Tingkat Desa/Kelurahan

Arsip merupakan data terekam yang seakan-akan tidak mempunyai arti ketika ia disimpan ditempatnya, karena arsip tidak lebih dari sekumpulan kata, rekaman suara atau gambar yang ditata sedemikian rupa. Ia akan mempunyai kekuatan ketika orang mulai mencari dan memakainya untuk tujuan tertentu. Berdasarkan pentingnya penyelenggaraan urusan wajib kearsipan tersebut, maka pemerintah daerah Kabupaten Sumbawa secara bertahap terus melakukan pembenahan terhadap pengelolaan arsip, hal ini ditandai dengan penerapan arsip secara baku pada 5 SKPD pada tahun 2014, yakni Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan, Dinas Pekerjaan Umum, Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan, KPPT dan Kantor Arsip dan Perpustakaan Daerah. Bila dibandingkan dengan tahun 2011 hanya terdapat di 3 SKPD. Demikian pula dengan pengelola arsip terpadu terlatih dari 12 orang pada tahun 2011 meningkat menjadi 20 orang pada tahun 2014. Untuk menentukan keperluan jangka waktu penyimpanan suatu arsip, terdapat 7 nilai dari arsip tersebut, yaitu

: nilai-nilai kegunaan administrasi,

nilai-nilai kegunaan hukum, nilai-nilai kegunaan keuangan, nilai-nilai untuk pembuatan kebijaksanaan, nilai-nilai untuk pelaksanaan kegiatan, nilai-nilai untuk kegunaan sejarah dan nilai-nilai untuk penelitian. Pada tahun 2014 Kabupaten Sumbawa berhasil meraih Juara I pemilihan Lembaga Kearsipan Daerah Kabupaten/Kota Teladan se-NTB. Secara rinci target dan realisasi pelaksanaan program dan kegiatan yang dilaksanakan pada penyelenggaraan urusan kearsipan disajikan pada lampiran.


213


4.1.2.26.

Urusan Wajib Perpustakaan.

Pada urusan wajib Perpustakaan terdapat 1 program strategis dengan jumlah kegiatan 6 kegiatan. Urusan ini dilaksanakan oleh SKPD Kantor Kearsipan dan Perpustakaan

Daerah

dengan

total

anggaran

sebesar

Rp.

729.620.545,-

sebagaimana tabel berikut. Tabel 4.45 Program Pembangunan Pada Penyelenggaraan Urusan Wajib Perpustakaan di Kabupaten Sumbawa Tahun 2014 No

1

Program/Kegiatan Program Pengembangan Budaya Baca Dan Pembinaan Perpustakaan Pemasyarakatan Minat dan Kebiasaan Membaca Untuk Mendorong Terwujudnya Masyarakat Pembelajar Pengembangan Minat dan Budaya Baca

Supervisi, Pembinaan dan Stimulasi Pada Perpustakaan Umum, Perpustakaan Khusus, Perpustakaan Sekolah dan Perpustakaan Masyarakat Penyediaan Bantuan Pengembangan Perpustakaan dan Minat Baca Di Daerah Publikasi dan Sosialisasi Minat dan Budaya Baca Penyediaan Bahan Pustaka Perpustakaan Umum Daerah

Anggaran

Realisasi

%

Output

Outcome

729.620.545

628.876.768

86,19

229.556.250

227.348.773

99,04

-

Pelayanan Perpustakaan umum dan Perpustakaan Keliling pada 8.3547

Terpenuhinya Layanan Pengunjung Perpustakaan

70.656.000

66.506.000

94,13

-

Meningkatnya minat dan budaya baca SD/MI dan SMA/MA

9.705.820

9.704.920

99,99

-

Terlaksananya Lomba Membaca dan Bercerita Untuk Siswa SD/MI dan Lomba Pidato untuk Siswa SMA/MA Terbinanya Tenaga Pengelola Perpustakaan

122.000.000

122.000.000

100,00

-

Meningkatnya Pengetahuan Masyarakat

111.041.800

19.121.400

17,22

-

186.660.675

184.195.675

98,68

-

Tersedianya bahan bacaan bagi masyarakat pada 12 desa Terpublikasi dan Tersosialisasi Minat Budaya Baca Buku Perpustakaan sebanyak 800 eksemplar

Ketersediaan Pengelola Perpustakaan yang Berkualitas

Meningkatnya Minat Baca Masyarakat Ketersediaan Buku Bacaan Bagi Pengunjung Perpustakaan Umum

Urusan wajib perpustakanpun diarahkan untuk meningkatkan cakupan layanan perpustakaan daerah ditempuh melalui peningkatan jumlah koleksi buku dan melakukan pembinaan kepada perpustakaan di kecamatan. Untuk mencapai sasaran ini, dilaksanakan beberapa kegiatan yaitu pemasyarakatan minat dan kebiasaan membaca untuk mendorong terwujudnya masyarakat yang rajin belajar, yang diimplementasikan melalui pelayanan perpustakaan umum dan perpustakaan keliling, penyediaan bantuan pengembangan perpustakaan dan minat baca di Laporan Keterangan Pertanggung Jawaban (LKPJ) Kepala Daerah Kab. Sumbawa Tahun 2014

214


daerah, dengan menyediakan buku bacaan bagi pengunjung perpustakaan. Ketersediaan perpustakaan yang tersebar di Kabupaten Sumbawa dari tahun ke tahun terus mengalami peningkatan, hal ini ditandai dengan bertambahnya jumlah perpustakaan dalam kurun waktu 4 tahun terakhir dari 372 perpustakaan pada tahun 2011 menjadi 419 perpustakaan pada tahun 2014 atau terjadi penambahan perpustakaan sebanyak 47 perpustakaan dengan rata-rata peningkatan pertahun sebesar 4,11%, sebagaimana tergambar sebagai berikut.

Gambar 4.12 Jumlah Perpustakaan di Kabupaten Sumbawa Tahun 2011-2014 Peningkatan budaya baca masyarakat dari tahun ke tahun ditandai dengan meningkatnya jumlah pengunjung, hal ini ditandai dari jumlah pengunjung perpustakaan umum yang meningkat dari tahun ke tahun dengan rata-rata peningkatan empat tahun terakhir sebesar 9,16% dan pengunjung perpustakaan keliling dengan peningkatan rata-rata pertahun sebesar 20,97%, sebagaimana tergambar sebagai berikut.


215


Gambar 4.13 Jumlah Pengunjung Perpustakaan Umum dan Keliling Tahun 2011-2014 Meningkatnya jumlah pengunjung perpustakaan tersebut menunjukkan ekspektasi positif bagi upaya peningkatan minat baca masyarakat, sehingga pemerintah daerah terus berupaya meningkatkan jumlah koleksi perpustakaan tersebut, hal ini ditandai dengan penambahan jumlah koleksi buku dari tahun ke tahun, dengan jumlah koleksi buku pada tahun 2014 sebanyak 35.023 eksemplar dari 32.773 pada tahun 2013 atau bertambah sejumlah 2.250 eksemplar atau 6,87% dari tahun sebelumnya. Untuk

mendorong

terwujudnya

masyarakat

pembelajar,

maka

pengembangan minat dan budaya baca terus dilaksanakan antara lain melalui kegiatan lomba pidato dan lomba bercerita yang dilaksanakan secara rutin setiap tahun. 4.1.3.

Permasalahan dan Solusi Beberapa

permasalahan

pokok

yang

masih

dihadapi

dalam

penyelenggaraan pembangunan daerah Kabupaten Sumbawa untuk masa mendatang terkait dengan penyelengaraan urusan wajib, sebagai berikut. 1. Pada urusan wajib pendidikan terdapat beberapa permasalahan diantaranya : a). Belum

meratanya

kualitas

pendidikan

terutama

di

daerah-daerah

terisolir/terpencil. Laporan Keterangan Pertanggung Jawaban (LKPJ) Kepala Daerah Kab. Sumbawa Tahun 2014

216


Solusinya : Perlunya kebijakan khusus untuk daerah-daerah terpencil, melalui pemerataan distribusi tenaga pendidik dan tenaga kependidikan secara proporsional, sehingga pemerataan akses pendidikan dapat dirasakan oleh seluruh

lapisan

masyarakat

khususnya

yang

berada

di

daerah-daerah terisolir/terpencil. b). Masih terbatasnya kualitas dan kuantitas guru, baik pada jenjang pendidikan dasar maupun pendidikan menengah.

Solusinya : Peningkatan kompetensi dan kualifikasi tenaga pendidik secara bertahap serta pengangkatan secara selektif guru-guru honorer maupun guru kontrak yang dibiayai oleh masing-masing sekolah dari dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS). c). Masih adanya anggapan orang tua siswa terhadap sekolah favorit, khususnya sekolah yang berada di wilayah Kecamatan Sumbawa, sehingga terjadi penumpukan jumlah siswa pada satu sekolah yang berakibat tidak meratanya sebaran murid.

Solusinya : Penerapan manajemen penerimaan siswa baru, dengan dukungan sarana dan prasarana yang memadai bagi sekolah lainnya, sehingga nilai-nilai diskriminatif yang tertanam sebelumnya pada siswa dapat berubah menjadi nilai kompetitif. 2. Pada urusan wajib kesehatan terdapat beberapa permasalahan diantaranya : a). Belum optimalnya koordinasi dari rumah sakit dan sarana kesehatan swasta lainnya dalam hal penemuan penderita pneumonia balita, penemuan penderita DBD, penemuan dan penanganan TB-BTA positif, penemuan penderita diare, penemuan dan penanganan penderita HIV-AIDS, dan penemuan ibu dengan komplikasi kebidanan, sehingga kasus yang terjadi tidak sepenuhnya dapat teridentifikasi oleh Dinas Kesehatan.

Solusinya Meningkatkan

koordinasi

dan

pembinaan

kepada

seluruh

tenaga

kesehatan yang memberikan pelayanan kepada bayi, ibu dan anak serta Laporan Keterangan Pertanggung Jawaban (LKPJ) Kepala Daerah Kab. Sumbawa Tahun 2014

217


pelayanan penderita penyakit menular, untuk secara rutin mengirimkan laporannya ke Dinas Kesehatan Kabupaten Sumbawa, serta melakukan sosialisasi tentang sistem pengambilan data dan pencatatan pelaporan kepada pihak swasta. b). Masih kurangnya tenaga kesehatan strategis meliputi dokter, bidan dan tenaga analis kesehatan Laboratorium dan tenaga lainnya, karena ketiadaan PNS dengan latar belakang pendidikan yang dibutuhkan, juga karena minimnya alokasi tenaga kesehatan dari Kementerian Kesehatan RI sehingga mempengaruhi distribusi tenaga kesehatan ke puskesmas dan jaringannya.

Solusinya : Meningkatkan koordinasi dengan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Propinsi

NTB

untuk

menambah

alokasi

tenaga

kesehatan

(dokter, perawat, bidan, tenaga farmasi, analis kesehatan, nutrisionis dan lain-lain) untuk penempatan pada puskesmas dan jaringannya. 3. Pada

urusan

wajib

ketenagakerjaan

terdapat

beberapa

permasalahan

diantaranya : a).

Masih

belum

optimalnya

penyelesaian

masalah

penempatan

dan

perlindungan tenaga kerja Indonesia ke luar negeri yang berasal dari Kabupaten Sumbawa, sehingga masih terdapat beberapa kasus yang belum terselesaikan.

Solusinya : Optimalisasi koordinasi dengan melibatkan stakeholder seperti Kedutaan Besar RI, Kementerian Nakertrans, BNP2TKI, PPTKIS Pusat, BP3TKI, Disnaketrans Provinsi, PPTKIS Cabang dan Masyarakat. b). Masih tingginya tingkat pengangguran, terbatasnya informasi pasar kerja dan lowongan kerja dalam negeri, rendahnya kompetensi calon TKI dan kurangnya anggaran untuk pembinaan TKI pasca penempatan.

Solusinya : Peningkatan kualitas dan produktivitas tenaga kerja, peningkatan kuantitas dan kualitas pelatihan dan peran serta fungsi Loka Latihan Kerja (LLK), peningkatan penempatan, pengawasan serta perlindungan tenaga kerja dalam negeri dan luar negeri serta penyempurnaan mekanisme Laporan Keterangan Pertanggung Jawaban (LKPJ) Kepala Daerah Kab. Sumbawa Tahun 2014

218


pengiriman tenaga kerja keluar negeri. 4. Pada urusan wajib Koperasi dan UMKM, yakni masih rendahnya tingkat kemampuan berwirausaha bagi pengelola koperasi dan pelaku usaha UMKM yang menyebabkan kurangnya inovasi bisnis, penguasaan teknologi industri, dan informasi serta penguasaan pasar.

Solusinya : Penguatan penguasaan IPTEK dan peningkatan kemampuan kewirausahaan baik secara teknis maupun manajemen, serta memfasilitasi kegiatan-kegiatan pameran baik yang bersifat regional maupun nasional sebagai upaya promosi atas produk-produk yang dihasilkan IKM serta promosi melalui website.

4.2. Urusan Pilihan Urusan pilihan adalah urusan yang secara nyata ada di daerah dan berpotensi untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat sesuai dengan kondisi, kekhasan dan potensi unggulan daerah. Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kepada Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah Kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kepada Masyarakat, pada Pasal 3 ayat (2) bahwa terdapat 8 (delapan) urusan yang menjadi urusan pilihan. 4.2.1. Program dan Kegiatan yang Dilaksanakan Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 pada Pasal 3 ayat (2) bahwa terdapat 8 (delapan) urusan yang menjadi urusan pilihan.

4.2.2.

Realisasi Program pada Urusan Pilihan Pelaksanaan program dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah

untuk 8 (delapan) urusan yang menjadi urusan pilihan disajikan sebagai berikut.


219


4.2.2.17. Urusan Pilihan Kelautan dan Perikanan Pada urusan pilihan Kelautan dan Perikanan terdapat 11 program strategis dengan jumlah kegiatan 25 kegiatan. Urusan ini dilaksanakan oleh SKPD Dinas Kelautan dan Perikanan dengan total anggaran sebesar Rp. 10.923.630.100,- sebagaimana tabel berikut. Tabel 4.46 Program Pembangunan Pada Penyelenggaraan Urusan Pilihan Kelautan dan Perikanan di Kabupaten Sumbawa Tahun 2014 No 1

2

Program/Kegiatan Program Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Pesisir Pembinaan Kelompok Ekonomi Masyarakat Pesisir

Program Pemberdayaan Masyarakat Dalam Pengawasan Dan Pengendalian Sumberdaya Kelautan Pembentukan Kelompok Masyarakat Swakarsa Pengamanan Sumberdaya Kelautan

Anggaran

Realisasi

%

22.060.600

17.095.600

77,49

22.060.600

17.095.600

77,49

687.095.600

656.264.000

95,51

322.913.000

298.277.400

92,37

Output

-

Terbinanya kelompok ekonomi masyarakat pesisir

-

Terbentuk pokmaswas

-

-

Terbentuknya forum pokmaswas se kab. Sumbawa Tersedianya kartu anggota pokmaswas Perahu motor untuk pokmaswas sebanyak 2 unit Ikan Nila

-

Ikan Mas

-

Ikan Tawes

-

Tersedianya buku profil KKP Terlaksananya sosialisasi konsevasi perairan Rambu-rambu laut kawasan konservasi laut Tersedianya kapal operasional kawasan konservasi laut

-

Pengelolaan dan Pengendalian Kawasan Konservasi Usaha Perikanan

364.182.600

357.986.600

98,30

-

-


Outcome

Terbinanya kelompok ekonomi masyarakat pesisir yang tangguh dan mandiri

Terbentuknya Pokmaswas Sumberdaya Kelautan dan Perikanan

Terkendalinya kawasan konservasi Perairan

220


3

Program/Kegiatan

Program Peningkatan Kesadaran Dan Penegakan Hukum Dalam Penggunaan Sumberdaya Laut Penyuluhan Hukum Dalam Pendayagunaan Sumbertdaya Laut

Anggaran

Realisasi

%

217.307.600

154.635.600

71,16

27.710.000

21.390.000

77,19

Output -

Benur PL 10

-

Terlaksananya Penyuluhan hokum Terlaksananya penyuluhan hukum lewat media elektronik/radio Pengawasan Perairan Laut Terawatnya Speedboat Kunci kapal patrol Sepeda motor roda dua 150 cc Berita Acara Pemeriksaan (BAP)

-

Pengawasan Perairan Laut

154.415.100

116.283.100

75,31

-

Penegakan Hukum Dalam Pendayagunaan Sumberdaya Laut

4

Program Peningkatan Budaya Kelautan dan Wawasan Maritim Kepada Masyarakat Penyuluhan Budaya Kelautan

35.182.500

16.962.500

48,21

319.005.700

291.914.900

91,51

319.005.700

291.914.900

91,51

-

-

-

5

Program Pengembangan Budidaya Perikanan

1.778.244.100

1.695.131.560

95,33

Pengembangan Bibit Unggul

987.686.450

941.548.350

95,33

-

-

Outcome

Meningkatnya kesdaran hukum dalam pelestarian SDKP

Terjaganya kelestarian Sumberdaya Kelautan dan Perikanan Tercapainya Penegakan hukum dalam upaya kelestarian sumberdaya kelautan dan perikanan

Terlaksanya Forikan Terlaksananya lomba masak serba ikan tingkat provinsi Terlaksananya lomba masak serba ikan tingkat nasional Terlaksananya gemarikan

Meningkatnya pemahaman masyarakat tentang budaya kelautan dan wawasan maritim

Tersalurnya saprokan kebun bibit rumput laut Tersalurnya bantuan saprokan UPR Tersedianya alat uji kualitas air BBI Rhee Tersedianya bahan obatobatan BBI dan BBU Tersalurnya induk bagi UPR

Meningkatnya penggunaan bibit unggul dan benih berkualitas untuk peningkatan produksi perikanan budidaya


221


Program/Kegiatan

Anggaran

Realisasi

%

Output

Outcome

dan BBI Pembinaan dan Pengembangan Budidaya Perikanan

588.920.400

564.094.110

95,78

-

-

-

-

-

Pengembangan Prasarana Perikanan

201.637.250

189.489.100

93,98

-

-

Tersedianya produksi benih ikan BBI Rhee Tersedianya produksi benur BBU Meno Tersedianya saprokan BBI Rhee Terehabnya kolam BBIAT Rhee Terehabnya instalasi listrik BBI di kolam Gerbang BBI Terlaksananya temu lapang perikanan budidaya CBIB Tersalurnya bantuan saprokan karamba air tawar Tersalurnya bantuan saprokan KJA air tawar Tersalurnya saprokan kolam ikan air tawar Terbangunnya para-para permanen rumput laut kawasan minapolitan Terbangunnya gudang rumput laut Pembangunan perahu motor pengangkut rumput laut Saprokan budidaya rumput laut Tersedianya bibit ikan untuk masyarakat Terehabilitasinya jaringan irigasi tambak Terbangunnya jembatan penyeberangan di kawasan pertambakan Jalan produksi tambak


Meningkatnya penggunaan bibit unggul dan benih berkualitas untuk peningkatan produksi perikanan budidaya

Meningkatnya prasarana budidaya perikanan dalam rangka peningkatan produksi perikanan budidaya

222


Program/Kegiatan

Anggaran

Realisasi

%

Output

Outcome

penyaring

6

Program Pengembangan Perikanan Tangkap Pembangunan Tempat Pelelangan Ikan

3.245.831.800

3.194.568.057

98,42

425.578.000

412.067.200

96,83

-

-

-

Pengembangan Lembaga Usaha Perdagangan Perikanan Tangkap

Pengembangan Sarana Penangkapan Ikan

90.228.400

2.730.025.400

87.134.200

2.695.366.657

96,57

98,73

-

Terbangunnya pagar belakang mess PPI tanjung pangamas Terbangunnya gerbang PPI Lab. Mapin Terehabnya dermaga tanjung pangamas Terbangunnya kantor administrasi pelabuhan Tersedianya gerobak dorong Terbangunnya pagar PPI tanjung pangamas Sosialisasi PPI/TPI

-

Terlaksananya operasional TPI/PPI

-

Kapal 3,5 GT

-

Mesin dalam 24 PK Mesin dalam 16 PK Mesin ketinting 9 PK Mesin ketinting 5,5 PK Tersedianya jarring Rumpon

-

GPS + Fish finder Coolbox untuk nelayan Perahu motor untuk perairan umum Sampan 6 meter + mesin ketinting 5,5 PK Sampan 6 meter + mesin ketinting 5,5 PK + jaring


Tercapainya peningkatan prasarana penangkapan ikan dalam upaya peningkatan produksi pengakapan ikan

Mantapnya kelembagaan perdagangan perikanan tangkap dalam upaya peningkatan produksi penangkapan ikan

Tercapainya peningkatan sarana penangkapan dalam upaya peningkatan produksi penangkapan ikan

223


Program/Kegiatan

Anggaran

Realisasi

%

Output

Outcome

Cleopatra

7

Program Pengembangan Sistim Penyuluhan Perikanan Pembinaan Kelompok Tani Nelayan

436.511.500

390.627.150

89,49

436.511.500

390.627.150

89,49

-

Purse seine

-

Mesin winch

-

Tersedianya kendaraan mini bus Tersedianya sepeda motor 125 cc Tersedianya laptop Terbangunnya ruang tambahan pos penyuluh Terbangunnya pagar pos penyuluh Tersedianya buku-buku kelembagaan

-

8

Program Optimalisasi Pengelolaan Dan Pemasaran Produksi Perikanan Pembinaan Mutu dan Pengembangan Produk Perikanan

892.638.900

844.436.350

94,60

700.030.400

688.187.100

98,31

-

Tersedia sarana pengolahan ikan

-

Pembangunan gudang outlet pemasaran hasil perikanan Para-para penjemuran ikan Tersedianya freezer Tersedianya coolbox Tersedianya mesin presto Kios pemasaran

Temu Kemitraan Usaha Perikanan

144.752.800

122.028.550

84,30

-

Terlaksananya temu kemitraan

Penerbitan dan Penertiban IUP

32.420.000

21.825.000

67,32

-

Terbitnya rekomendasi usaha perikanan Terlaksananya sosialisasi IUP

-

Penerbitan dan Penertiban SKPHP

15.435.700

12.395.700

80,31

-

Terbitnya SKPHP


Meningkatnya kelompok pembudidaya dan nelayan

Meningkatnya mutu produk dan peningkatan prasarana produk perikanan

Tercapainya kemitraan dan peningkatan pemasaran produk perikanan Tercapainya penerbitan dan ijin usaha perikanan (IUP) dalam upaya peningkatan pemasaran hasil perikanan Termonitornya aktivitas pengiriman hasil

224


Program/Kegiatan

Anggaran

Realisasi

%

Output

Outcome keluar daerah

9

Program Pengembangan Kawasan Budidaya Laut, Air Payau dan Air Tawar Kajian Kawasan Budidaya Laut, Air Payau dan Air Tawar

404.945.600

346.801.000

85,64

302.695.600

283.016.000

93,50

-

Terlaksananya bintek petambak

-

Tersedianya KJA ramah lingkungan Tersedianya percontohan budidaya udang Terlaksananya sosialisasi pengembangan kawasan budidaya dan pemukiman nelayan

Pengembangan Pengelolaan Kawasan Budidaya Laut, Air Payau dan Air Tawar

10

102.250.000

63.785.000

62,38

326.870.200

273.271.100

83,60

87.162.000

67.672.500

77,64

-

Tersedianya proposal pembangunan kelautan dan perikanan

Pengendalian dan Pengewasan Pembangunan

10.568.100

10.208.100

96,59

-

Terlaksananya rapat koordinasi pembangunan

Evaluasi Kegiatan Pembangunan

52.125.600

26.276.000

50,41

-

Laporan Evaluasi pembangunan

Penyusunan Data Statistik Perikanan

177.014.500

169.114.500

95,54

-

Laporan statistik perikanan

Program Pengembangan Perencanaan, Pengendalian Pembangunan Dan Data Statistik Perikanan Pengembangan Perencanaan Pembangunan

-

Berkembangnya kawasan budidaya laut, air payau dan air tawar

Tertatanya kawasan budidaya laut, air payau dan air tawar

Tersedianya dokumen perencanaan pembangunan Kelautan dan Perikanan Tersedianya dokumen pengendalian dan pengawasan pembangunan Tersedianya dokumen evaluasi kegiatan pembangunan Tersedianya database dan statistik perikanan yang

up-to-date 11

Program Pengembangan Dan Pengelolaan Pada Pulau-Pulau Kecil Pengembangan Parsarana Dasar Pulau-Pulau Kecil

1.034.081.000

986.881.300

95,44

1.034.081.000

986.881.300

95,44

-

Terbangunnya jalan antar kampung Tersedianya pengadaan listrik tenaga surya Terehabnya pondok wisata Terbangunnya SPDN Tersedianya profil desa


Tersedianya sarana dan prasarana ekonomi masyarakat pesisir dan pulau-pulau kecil

225


Program/Kegiatan

Anggaran

Realisasi

%

Output

Outcome

pesisir -

Terbangunnya jalan antar kampung Tersedianya pengadaan listrik tenaga surya Terehabnya pondok wisata Terbangunnya SPDN Tersedianya profil desa pesisir Kamera digital

Pembangunan bidang kelautan dan perikanan diarahkan kepada penataan sarana dan prasarana untuk peningkatan produksi dan produktivitas kelautan dan perikanan, antara lain ditempuh melalui pembinaan masyarakat nelayan dan pembudidaya

dalam

rangka

intensifikasi,

ekstensifikasi,

rehabilitasi,

dan

diversifikasi usaha, serta peningkatan sistem dan upaya pengamanan wilayah perairan melalui aktivasi dan penumbuhan kelompok pengawas. Sedangkan dalam upaya peningkatan aksesibilitas masyarakat terpencil yang menghuni pulau-pulau kecil ataupun wilayah-wilayah pulau kecil yang belum berpenghuni, maka pemerintah

daerah

berupaya

melaksanakan

penataan

wilayah

melalui

pembangunan infrastruktur pulau-pulau kecil tersebut, serta meningkatkan pengamanan wilayah melalui penetapan zona Konservasi Kawasan Laut (KKL). Selain itu pembangunan perikanan juga diarahkan pada penumbuhan industri kelautan dan perikanan, yakni dengan ditetapkannya Kabupaten Sumbawa sebagai Kabupaten percontohan industrialisasi rumput laut di Indonesia oleh Kementerian Kelautan dan Perikanan pada tahun 2012. Hal ini mendorong Pemerintah Kabupaten Sumbawa untuk melakukan rehabilitasi dan pembangunan sarana dan prasarana yang mendukung persiapan kawasan industrialiasi perikanan tersebut, khususnya komoditas rumput laut. Perkembangan kelautan dan perikanan di Kabupaten Sumbawa, terlihat dari aktivitas penangkapan ikan yang masih didominasi oleh penangkapan ikan di laut, meski terdapat juga aktivitas penangkapan ikan di perairan umum yang terdapat di bendungan-bendungan atau dam di Kabupaten Sumbawa. Pemanfaatan sumber daya lahan perikanan pada tahun 2014 sebesar 1.295.204,48 ha dari 1.210.000,00 Laporan Keterangan Pertanggung Jawaban (LKPJ) Kepala Daerah Kab. Sumbawa Tahun 2014

226


ha pada tahun 2013, dengan penambahan real sebesar 7,04%. Dari luasan pemanfaatan areal tersebut, dihasilkan produksi perikanan yang terus mengalami peningkatan dari tahun ke tahun, hal ini ditandai dari produksi perikanan pada tahun 2014 sebesar 492.559,27 ton dari 360.825,65 ton produksi pada tahun 2013 atau terjadi peningkatan sebesar 36,52%. Capaian produksi perikanan ini telah melampaui target RPJMD sebesar 346.915,27 ton atau 238,13% dengan target RPJMD sebesar 145.684,00 ton. Tabel 4.47 Potensi dan Pemanfaatan Sumberdaya Perikanan Kab. Sumbawa 2014 No

Sumber Daya

1

2

I

Perikanan Laut

II

a. Perikanan Tangkap 1. P. Pantai 2. P. Lepas Pantai 3. Z E E Jumlah b. Budidaya Laut 1. Budidaya Rumput Laut 2. Budidaya Kerapu 3. Budidaya Mutiara Jumlah Perairan Umum 1. Waduk Dam 2. Sungai 3. Laguna Jumlah

III

IV

Potensi Luas (Ha) Prod (ton)

3

4

Luas (Ha)

Dimanfaatkan % Prod (ton)

5

6

7

%

8

677.600,00 900.000,00 7.400.000,00 8.977.600,00

24.864,00 30.789,00 203.390,00 259.043,00

677.600,00 562.554,48 37.435,18 1.277.589,66

100,00 62,51 0,51 14,23

38.021,60 9.132,21 991,12 48.144,93

152,92 29,66 0,49 18,59

14.950,00 1.200,00 5.700,00 21.850,00

897.000,00 15.080,00 13,40 912.093,40

9.710,41 287,54 2.181,00 12.178,95

64,95 23,96 38,26 55,74

364.919,30 351,10 1,11 365.271,51

40,68 2,33 8,28 40,05

1.074,31 900,00 50,00

1.611,47 900,00 50,00

753,18 821,76 24,00

70,11 91,31 48,00

1.668,70 398,90 29,83

103,55 44,32 59,66

2.024,31

2.561,47

1.598,94

78,99

2.097,43

81,88

1.464,00 398,20 406,00 2.268,20

5.856,00 398,20 812,00 7.066,20

291,60 6,83 22,00 320,43

19,92 1,72 5,42 14,13

1.708,95 9,20 109,30 1.827,45

29,18 2,31 13,46 25,86

10.375,00 10.375,00 9.014.117,51

140.000,00 140.000,00 1.320.764,07

3.516,50 3.516,50 1.295.204,48

33,89 33,89 14,37

75.257,95 75.257,95 492.599,27

53,76 53,76 37,30

Perairan Air Tawar 1. Kolam 2. Sawah/mina Padi 3. Kerambah/KJA Jumlah Perairan Air Payau 1. Tambak Jumlah TOTAL

Sumber Data : Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Sumbawa Tahun 2014 Salah satu sumberdaya kelautan yang masih perlu mendapatkan perhatian adalah sumberdaya pesisir dan pulau-pulau kecil. Jumlah kecamatan pesisir di Kabupaten Sumbawa sebanyak 18 kecamatan yang berada di pesisir utara dan sisir selatan, dan dari 18 kecamatan pesisir terdapat 63 desa yang tergolong desa pesisir atau 38,18% dari 165 total desa di Kabupaten Sumbawa. Untuk pulau-pulau kecil terdapat sebanyak 62 pulau, dengan 6 pulau telah berpenghuni yaitu: Pulau Bungin, Pulau Kaung, Pulau Medang, Pulau Moyo, Pulau Ngali, dan Pulau Tapan (Gili Tapan). Adapun sarana dan prasarana yang Laporan Keterangan Pertanggung Jawaban (LKPJ) Kepala Daerah Kab. Sumbawa Tahun 2014

227


terbangun di pulau-pulau kecil meliputi jalan antar kampung, sarana air bersih, PLTS, dermaga/tambatan perahu dan tempat pendaratan ikan. Untuk zona-zona konserasi dan reservasi sebagai kawasan penyangga dan kawasan perlindungan sumberdaya kelautan dan perikanan, terdiri dari : 1.

Kawasan wisata alam laut Taman Nasional Pulau Moyo

2.

Kawasan Konservasi Penyu di Kecamatan Lunyuk

3.

Kawasan Konservasi terumbu karang Pulau Rakit, Pulau Ngali, Pulau Sejangan, Pulau Moyo, Pulau Medang, dll.

4.

Kawasan konservasi mangrove Pulau Rakit, Pulau Ngali, Pulau Liang, Pulau Medang, Pesisir Teluk Saleh, Pulau Panjang, Pesisir Utara Sumbawa

dan

Pesisir Selatan Pulau Sumbawa. 5.

Kawasan konservasi perairan Pulau Keramat, Temudong dan Pulau Bedil.

Kawasan-kawasan konservasi yang ada saat ini yaitu kawasan konservasi mangrove dan terumbu karang masih belum ditetapkan dalam Perda ataupun Keputusan Bupati. Hal ini tentunya akan berakibat pada banyaknya kegiatan yang menyebabkan terjadinya alih fungsi lahan mangrove ke lahan lain, alih fungsi sepandan pantai, dan perusakan terhadap terumbu karang yang ada. Disamping itu perlu dikembangkan kawasan reservasi baru selain Pulau Moyo, sehingga terdapat kawasan perlindungan laut di bagian barat, tengah dan Teluk Saleh.

4.2.2.18.

Urusan Pilihan Pertanian

Pada urusan pilihan Pertanian terdapat 13 program strategis dengan jumlah kegiatan 76 kegiatan. Urusan ini dilaksanakan oleh SKPD Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura, Badan Pelaksana Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan, Dinas Peternakan dan Kesehatan Kewan serta Kantor Ketahanan Pangan dengan total anggaran sebesar Rp. 65.030.974.149,sebagaimana tabel berikut. Tabel 4.48 Program Pembangunan Pada Penyelenggaraan Urusan Pilihan Pertanian di Kabupaten Sumbawa Tahun 2014 No 1

Program/Kegiatan Program Peningkatan Ketahanan Pangan Pertanian/Perkebunan Penyusunan Data Base Potensi Produk Pangan

Anggaran

Realisasi

%

9.232.149.800

8.878.132.300

96,17

97.041.500

95.137.950

98,04

Output

-

Buku Proksi Mantap


Outcome

Tersedianya data base

228


Program/Kegiatan

Anggaran

Realisasi

%

Output -

Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Kebijakan Perberasan

31.750.500

28.680.500

90,33

-

1.648.393.000

1.438.065.250

87,24

-

Pengembangan Diversifikasi Tanaman

16.315.500

16.315.500

100,00

-

Pengembangan Sistem Informasi Pasar

96.990.500

86.153.400

88,83

-

Penelitian dan Pengembangan Teknologi Budidaya

72.221.600

72.061.600

99,78

-

Pengembangan Infrastruktur Peningkatan Produksi Pertanian

5.287.265.700

5.230.886.600

98,93

-

Penanganan Pasca Panen dan Pengolahan Hasil Pertanian

Pemberdayaan Masyarakat Dalam Pengelolaan Sumberdaya Air (WISMP II)

573.968.000

544.901.600

94,94

-

-

Pengelolaan Lahan dan Perluasan Areal

247.619.500

243.088.700

98,17

-

Penanggulangan Bencana dan Dampak Perubahan Iklim

51.863.500

33.825.500

65,22

-

Buku Data Base Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura Tersusunnya laporan evaluasi pelaksanaan kebijakan perberasan Terlaksananya pelatihan penanganan pasca panen Tersedianya bibit dan berkembangny a komoditas serta areal tanaman hortikultura Terpantaunya harga beberapa pangan pokok Terlaksananya penelitian dan diterapkanya teknologi budidaya Pembangunan/ Rehab Chekdam sebanyak 40 unit Pembangunan Jaringan irigasi 8 unit Terslaksanany a pelatihan pengelolaan usaha tani Tersedianya sarana prasarana pertanian Pembangunan Jalan Usaha Tani 67 unit Bertambahnya areal sawah melalui percetakan sawah baru sebanyak 3.300 Ha Tersedianya alat penanggulanga n kekeringan sebanyak 5


Outcome pertanian tanaman pangan dan hortikultura Kab. Sumbawa Tersedianya bahan rencana tindak lanjut penentuan kebijakan perberasan Meningkatnya penanganan pasca panen dan pengolahan hasil pertanian Berkembangnya areal diversifikasi tanaman pangan dan hortikultura Terwujudnya data informasi pasar yang up to date Tersedianya rekomendasi teknologi budidaya tanaman pangan dan hortikultura Meningkatnya indeks pertanaman komoditas pertanian

Meningkatnya kemampuan petani dalam pengelolaan usaha tani dan sumberdaya air

Optimalnya pengelolaan lahan dan perluasan areal

Tertanggulangin ya bencana kekeringan

229


Program/Kegiatan

Anggaran

Realisasi

%

Output

Outcome

unit

Analisis dan Penyusunan Pola Konsumsi dan Suplai Pangan

28.830.000

28.442.000

98,65

-

Laporan Berkala Kondisi Ketahanan Pangan Daerah

137.820.500

137.486.900

99,76

-

Pemanfaatan Perkarangan Untuk Pengembangan Pangan

223.778.500

219.388.400

98,04

-

Pemantauan dan Analisis Akses Harga Pangan Pokok

22.790.000

21.540.000

94,52

-

Pengembangan Cadangan Pangan Daerah

285.676.100

277.171.600

97,02

-

Pengembangan Desa Mandiri Pangan

111.384.900

110.706.200

99,39

-

Pengembangan Pertanian Lahan Kering

22.257.000

21.267.000

95,55

-

Pengembangan Lumbung Pangan Desa

11.995.000

11.655.000

97,17

-

-

Terlaksananya SL-Iklim Tersusunnya Laporan NBM dan PPH sebanyak 2 dokumen Tersusunnya Laporan SKPG dan Peta Kerentanan dan Kerawanan Pangan sebanyak 2 dokumen Jumlah Kelompok Wanita yang mendapat Sosialisasi dan memanfaatkan Bansos P2KP sebanyak 100 orang

Terpantaunya Informasi harga beberapa pangan pokok di pasar lokal sebanyak 5 pasar Tersusunnya Laporan pengembanga n cadangan pangan daerah Terbinanya Desa Mandiri Pangan di 15 Desa Jumlah Kelompok Eks PIDRA yang terbina di 10 kelompok Pertemuan Teknis Pengelola Lumbung Pangan di 4 kelompok Pembinaan Kelompok Lumbung


Tersedianya Laporan NBM dan PPH Tersedianya Laporan SKPG dan Peta Kerentanan dan Kerawanan Pangan

Meningkatkan pengetahuan, keterampilan dan perubahan sikap kelompok wanita dalam pengembangan pekarangan sebagai alternatif penyedia sumber pangan keluarga. Tersedianya informasi beberapa harga pangan pokok

Tersediannya Laporan pengembangan cadangan pangan daerah Terwujudnya Desa Mandiri Pangan Terbinanya Kelompok Eks PIDRA Meningkatnya pengetahuan Pengurus dalam pengelolaan lumbung pangan dan terbinanya Kelompok Lumbung Pangan

230


Program/Kegiatan

Anggaran

Realisasi

%

Output

Outcome

Pangan di 24 kelompok Peningkatan Mutu dan Keamanan Pangan

1.819.500

1.775.000

97,55

-

Lomba Cipta Menu Makanan Beragam, Bergizi, Seimbang dan Aman (B2SA)

41.863.500

40.474.000

96,68

-

Identifikasi dan Pengembangan Lembaga Distribusi Pangan Masyarakat (LDPM)

51.328.000

51.051.100

99,46

-

169.177.500

168.058.500

99,34

-

140.540.017

133.574.717

95,04

86.102.450

79.674.750

92,53

51.427.567

50.889.967

3.010.000

Hari Pangan Sedunia

2

Program Peningkatan Pemasaran Hasil Produksi Pertanian/Perkebunan Promosi Atas Hasil Produksi Pertanian Unggul Daerah

Penyuluhan Distribusi Pemasaran Atas Hasil Produksi Pertanian/Perkebunan Masyarakat Promosi Atas Hasil Produksi Pertanian/Perkebunan Unggul Daerah

3

Program Peningkatan Penerapan Teknologi Pertanian / Perkebunan Penelitian dan Pengembangan Teknologi Pertanian Tepat Guna

Pengadaan Sarana dan Prasarana Teknologi Pertanian Tepat Guna

Teridentifikasin ya kandungan unsur bahan-bahan kimia berbahaya pada tanaman Tersedianya menu makanan Bergizi, Beragam, Serimbang dan Aman (B2SA) Terbinanya Gapoktan Penerima Bansos LDPM di 7 Gapoktan Pameran sehari produk kelompok tani oleh 20 kelompok

Terpenuhinya ketersediaan pangan spesifik lokasi yang aman dikonsumsi

-

Promosi produk segar dan olahan pertanian unggul daerah

98,95

-

Jumlah kegiatan fasilitasi kerjasama perdagangan

3.010.000

100,00

-

Promosi Olahan Pangan berbasis Pangan Lokal

Terwujudnya partisipasi dalam promosi produksi pertanian unggul daerah Terfasilitasinya upaya kerjasama perdagangan antara pelaku utama dan pelaku agribisnis Partisipasi dalam promosi produk pangan unggulan daerah

14.842.808.984

14.677.638.95 0

98,89

71.247.125

70.216.225

98,55

-

Terlaksananya penelitian teknologi pertanian tepat guna

13.169.710.000

13.017.984.200

98,85

-

Tersedianya alat dan mesin produksi pertanian sebanyak 238 unit


Tersedianya menu pilihan terbaik untuk Sarapan Pagi, Makan siang dan Makan Malam Terbelinya Gabah Anggota Gapokta sesuai dengan HPP Produk olahan kelompok tani Sumbawa dikenal masyarakat NTB

Tersedianya teknologi pertanian tepat guna baru yang direkomendasika n Terpenuhinya kebutuhan sarana dan prasarana teknologi pertanian tepat guna

231


Program/Kegiatan

%

Output

23.280.000

23.250.000

99,87

-

Kegiatan Penyuluhan Penerapan Teknologi Pertanian Tepat Guna

69.819.425

59.740.925

85,56

-

1.508.752.434

1.506.447.600

99,85

-

399.529.958

387.266.758

96,93

238.191.400

231.126.400

97,03

-

46.983.000

43.783.800

93,19

-

114.355.558

112.356.558

98,25

-

2.763.023.366

2.334.351.100

84,49

58.114.000

45.018.000

77,46

-

1.823.334.500

1.466.435.800

80,43

-

Program Peningkatan Produksi Pertanian/Perkebunan Pengembangan Bibit Unggul Pertanian

Sertifikasi Bibit Unggul Pertanian

Penyuluhan Peningkatan Produksi Pertanian/Perkebunan

5

Realisasi

Pelatihan dan Bimbingan Pengoperasian Teknologi Pertanian Tepat Guna

Penyediaan Sarana dan Prasarana Penyuluhan Pertanian, Perikanan, dan Kehutanan

4

Anggaran

Program Peningkatan Produksi, Produktivitas dan Mutu Tanaman Pangan untuk Mencapai Swasembada dan Swasembada Berkelanjutan Pengelolaan Produksi Tanaman Aneka Kacang dan Umbi Pengelolaan Produksi Tanaman Serealia

Outcome

Terlaksananya pelatihan pengoperasian alat dan mesin pertanian Jumlah kegiatan fasilitasi desiminasi teknologi melalui bimbingan teknis dan temu teknologi sejumlah 2 unit Jumlah sarana prasarana penyuluhan yang disediakan sejumlah 20 unit

Tersedianya pedoman mekanisasi yang dapat diterapkan petani Meningkatnya kemampuan petani dalam penerapan teknologi tepat guna

Tersedeianya bibit unggul padi, palawija dan hortikultura Terlaksananya sertifikasi bibit unggul padi dan palawija

Terpenuhinya kebutuhan bibit unggul pertanian

Jumlah Unit Percontohan yang dilaksanakan sebanyak 3 unit

Terlaksananya dem area kacang hijau Kuantitas dan kualitas produksi


Terpenuhinya kebutuhan sarana prasarana penyuluhan yang memadai untuk mendukung kelancaran proses penyuluhan

Tersedianya benih/bibit unggul bersertifikat untuk petani Meningkatnya produksi usaha tani sebagai dampak pelaksanaan bimbingan teknis sesuai dengan perkembangan kebutuhan masyarakat

Tersediannya rekomendasi tehnis budidaya kacang hijau Luas areal produksi tanaman

232


Program/Kegiatan

Anggaran

Realisasi

%

Output tanaman serealia -

Pengelolaan Sistem Penyediaan Benih Tanaman Pangan

594.450.366

592.465.000

99,67

-

-

Penguatan Perlindungan Tanaman dari Gangguan OPT dan DPI

287.124.500

230.432.300

80,26

-

-

6

Program Penyediaan dan Pengembangan Prasarana dan Sarana Pertanian Pengelolaan Air Irigasi untuk Pertanian

7.209.014.800

7.132.209.800

98,93

6.883.089.500

6.820.964.700

99,10

-

-

Fasilitasi Pupuk dan Pestisida

186.884.000

174.435.200

93,34

-

-

Pelayanan Pembiayaan Pertanian dan Pengembangan Usaha Agribisnis Pedesaan (PUAP) 7

Program Produksi, Produktivitas dan Mutu Produk Hortikultura

139.041.300

136.809.900

98,40

182.051.000

178.242.800

97,91

-

Kuantitas dan kualitas produksi tanaman serealia Benih unggul tanaman pangan yang disebarkan Benih unggul tanaman pangan yang disebarkan masyarakat tani yang menerapkan perlindungan tanaman dari OPT dan DPI sebanyak 6 unit masyarakat tani yang menerapkan perlindungan tanaman dari OPT dan DPI

Sarana air irigasi pertanian yang terbangun 90 unit Sarana air irigasi pertanian yang terbangun 254 unit Tersusunnya kebijakan dan laporan penyaluran pupuk bersubsidi Keputusan Bupati tentang alokasi pupuk bersubsidi Kelompok tani yang mendapat pelayanan pembiayaan


Outcome serealia meningkat

Produktifitas pertanian tanaman pangan meningkat

Sistem perlindungan tanaman meningkat

Daya guna saran air irigasi pertanian meningkat

Tersediannya kebijakan tentang obat-obatan pertanian dan alokasi pupuk bersubsidi

Produktifitas kelompok tani meningkat

233


8

Program/Kegiatan

Anggaran

Realisasi

%

Output

Peningkatan Produksi, Produktivitas dan Mutu Tanaman Sayuran dan Tanaman Obat Berkelanjutan

136.897.000

133.794.000

97,73

-

Peningkatan Produksi, Produktivitas dan Mutu Tanaman Sayuran dan Tanaman Obat Berkelanjutan

45.154.000

44.448.800

98,44

-

1.622.905.400

1.614.965.453

99,51

47.040.000

45.957.800

97,70

269.797.100

269.753.800

Penyuluhan dan Pendampingan Petani dan Pelaku Agribisnis

78.613.500

Peningkatan Kemampuan Lembaga Petani

Peningkatan Sistem Insentif dan Disinsentif Bagi Petani/Kelompok Tani

Program Peningkatan Kesejahteraan Petani Revitalisasi Kelembagaan UPJA, BPLM, dan KWT

Pelatihan Petani dan Pelaku Agribisnis

Outcome

Kualitas dan kuantitas tanaman buah yang tersebar sebanyak2570 batang Tersedianya bibit tanaman sayur dan obat bagi petani

Produksi, produktifitas dan mutu tanaman buah meningkat

-

Terlatihnya kelompok wanita tani (KWT) sebanyak 12 kelompok

99,98

-

77.378.003

98,43

-

294.600.350

293.127.300

99,50

-

853.744.350

851.448.050

99,73

-

Jumlah petani dan pelaku agribisnis yang mengikuti pelatihan sejumlah 150 orang Jumlah petani dan pelaku usaha yang di advokasi oleh komisi penyuluhan serta pendampingan pemberdayaan sebanyak 500 orang Jumlah perwakilan kelembagaan petani yang difasilitasi sebanyak 90 orang Jumlah petani, kelompok tani dan gabungan kelompok tani yang ditetapkan berprestasi di sektor pertanian, perikanan dan kehutanan sebanyak 10 orang

Meningkatnya jumlah kelembagaan petani yang berprestasi dalam pengelolaan kelompok Meningkatnya pengetahuan bagi pelaku utama dan pelaku usaha


Terpenuhinya kebutuhan bibit sayur dan obat bagi petani

Meningkatnya dinamika dan akuntabilitas bagi Petani, Kelompok Tani, serta aparatur penyuluhan

Meningkatnya kredibilitas dan akuntabilitas lembaga petani sebagai sasaran penyuluhan Terwujudnya Petani, kelompok tani dan Gapoktan berprestasi di kabupaten sumbawa

234


Program/Kegiatan Revitalisasi Kelembagaan Usaha Tani

9

Program Pencegahan Dan Penanggulangan Penyakit Ternak Pemeliharaan Kesehatan & Pencegahan Penyakit Menular Ternak

Anggaran

Realisasi

%

79.110.100

77.300.500

97,71

1.434.390.550

1.258.736.960

87,75

308.911.200

255.241.300

82,63

Output -

Jumlah personil yang terlibat dalam penyusunan data base kelembagaan usaha tani yang aktual sebanyak 100 orang

Terfasilitasinya pendataan kelembagaan usaha tani yang aktual sesuai dengan kelas kemampuan kelompok yang dimiliki

-

Terlaksananya vaksinasi dan pencegahan penyakit hewan Biosecurity

Terbentuknya kekebalan ternak terhadap penyakit SE,AT

-

-

Pemusnahan Ternak Yang Terjangkit Penyakit Endemik

25.598.150

19.324.150

75,49

-

-

Pengawasan Perdagangan Ternak Antar Daerah

Monitoring Penyakit Brucellosis dan Peningkatan Mutu Pelayanan Keswan Pengawasan Obat Hewan dan Residu

Outcome

237.121.100

203.173.985

85,68

-

65.326.000

65.003.225

99,51

-

433.011.900

430.685.500

99,46

-

-

Pengadaan mikroskop Terlaksananya pelatihan paramedis dan kader P3KH Terlaksananya pemusnahan ternak mati karena Anthraksseban yak 52 ekor Terlaksananya Pemusnahan Hewan Pembawa Rabies sebanyak 12 ekor Terciptanya pengaturan lalu lintas dan bahan asal ternak secara optimal Terbebasnya ternak dari penyakit Brucellosis Terlaksananya pengawasan obat dan residu Pemeriksaan residu anti


Terjadinya jumlah penurunan penyebaran penyakit di wilayah / desa tertular Menurunnya kasus pengeluaran ternak yang tidak sesuai dengan prosedur dan teknis serta administrasi

Terjadinya jumlah penurunan penyebaran penyakit di wilayah / desa tertular

Menurunnya kasus pengeluaran ternak yang tidak sesuai dengan prosedur dan teknis serta administrasi Tercapainya pembebasan Brucellosis di Kab. Sumbawa Terlaksananya peredaran vaksin dan obat hewan yang berkualitas dan daging bebas

235


Program/Kegiatan

Realisasi

%

Output

residu Tercapainya peningkatan pelayanan kesmavet di RPH / TPH Terlindunginya masyarakat dari hewan kurban yang mengandung bibit penyakit Terbebasnya ternak baik yang kuda dokar maupun ternak keluar daerah dari penyakit Terjaminnya kesehatan ternak sapi & kerbau

155.122.700

149.262.500

96,22

-

Terwujudnya pelayanan kesmavet di RPH

Peningkatan Pelayanan Pemeriksaan Kesehatan Hewan Qurban

65.583.500

65.477.500

99,84

-

Terwujudnya pelayanan pemeriksaan ternak qurban

Pemeriksaan Kesehatan Ternak Keluar Daerah dan Keur Kuda Dokar

36.190.000

35.752.000

98,79

-

Terlaksananya pemeriksanaan kesehatan ternak

107.526.000

34.816.800

32,38

-

Terdeteksinya lokasi tertular AT

19.017.988.524

5.417.644.444

28,49

377.113.824

293.883.724

77,93

-

Pengadaan semen sapi Terlaksananya IB pada ternak sapi Konsepsi / Kebuntingan Ternak Tersedianya Sapi Pejantan Tersebarnya bibit ternak pemerintah dan redis

Program Peningkatan Produksi Hasil Peternakan Pembibitan dan Perawatan Ternak

Pendistribusian Bibit Ternak Kepada Masyarakat

Pembelian dan Pendistribusian Vaksin dan Pakan Temak

16.916.323.500

3.424.941.600

20,25

-

215.840.000

215.488.000

99,84

-

Pengembangan Agribisnis Perternakan

Pengkartuan Ternak, Pengumpulan dan Pengolahan Data

29.765.800

25.675.800

86,26

-

564.028.400

550.321.320

97,57

-

Outcome

biotika Peningkatan Pelayanan Kesehatan Masyarakat Veteriner

Survaylance Penyakit Anthrax

10

Anggaran

Tersedianya vaksin SE Tersedianya vaksin AT Tersedianya vaksin ND Terbinanya kelompok agribisnis peternakan Terwujudnya layanan pengkartuan ternak


Meningkatnya mutu genetis dan produksi ternak

Pemerataan kepemilikan ternak serta peningkatan ekonomi masyarakat Terciptanya kekebalan ternak terhadap Penyakit SE/AT/ND Peningkatan skil daya saing serta pendapatan kelompok agribisnis peternakan Ketercapaian prosentase pengkartuan ternak sehingga didapat data yang akurat

236


Program/Kegiatan

Anggaran

Realisasi

%

Output

Perumusan Parameter Peternakan Tingkat Wilayah dan Visualisasi

17.102.500

16.840.300

98,47

-

Teridentifikasin ya parameter peternakan tingkat

Pengembangan Sistem dan Pola Kawasan

897.814.500

890.493.700

99,18

-

Tertatanya potensi dan sarana prasarana pendukung kawasan LAR Terbinanya kelompok petani ternak Teroptimalnya LAR Limung sebagai pusat BSS Terlaksananya kegiatan Gemar HPT

-

-

11

Program Peningkatan Pemasaran Hasil Produksi Peternakan Fasilitasi Kerjasama Regional/Nasional/Internasi onal Penyediaan Hasil Produksi'peternakan Komplementer

415.101.800

363.959.200

87,68

57.206.000

53.697.100

93,87

-

357.895.800

310.262.100

86,69

-

340.357.100

338.405.900

99,43

57.482.700

56.354.000

98,04

Penelitian dan Pengembangan Teknologi Peternakan Tepat Guna

115.373.600

114.871.100

Pengadaan bangunan, sarana dan prasarana teknologi peternakan tepat guna

167.500.800

167.180.800

Promosi Atas Hasil Produksi Peternakan Unggulan Daerah

12

Program Peningkatan Penerapan Teknologi Petemakan Program Peningkatan Penerapan Teknologi Petemakan

Outcome Ketersediaan standar parameter dan visualisasi data statistic peternakan

Tercapainya peningkatan pemanfaatan kawasan produksi (LAR) peternakan

Meningkatnya produksi daging, susu dan hasil bahan asal ternak Teridentifikasin ya produk unggulan peternakan, pameran expo agribisnis

Peningkatan pendapatan petani ternak

-

Terlatihnya petani ternak dalam pengoperasian serta penerapan teknologi peternakan

99,56

-

Meningkatnya jumlah petani ternak yang menggunakan teknologi tepat guna

Peningkatan hasil produksi dan produktifitas ternak serta aparatur yang handal dalam penerapan teknologi tepat guna Peningkatan produksi, produktifitas ternak dengan penerapan teknologi tepat guna

99,81

-

Tersedianya lumbung pakan Tersedianya pakansia untuk ternak kelompok

-


Terciptanya image dan daya saing ternak kab. sumbawa

Optimalnya produksi ternak pemerintah dan kelompok ternak

237


13

Program/Kegiatan Program Pemberdayaan Penyuluh Pertanian/Perkebunan Lapangan Peningkatan Kapasitas Tenaga Penyuluh Pertanian, Perikanan dan Kehutanan

Anggaran

Realisasi

%

Output

727.116.650

697.972.350

95,99

116.388.900

115.436.800

99,18

-

Jumlah penyuluh yang difasilitasi

Peningkatan Kesejahteraan Tenaga Penyuluh Pertanian, Perikanan dan Kehutanan

206.556.500

196.245.400

95,01

-

Jumlah penyuluh yang difasilitasi

Penyuluhan dan Pendampingan bagi Penyuluh Pertanian, Perikanan, dan Kehutanan

153.489.000

152.859.000

99,59

-

Jumlah penyuluh, aparatur, dan stakeholders yang difasilitasi

Perumusan Programa Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan

99.190.200

98.817.800

99,62

-

Jumlah penyuluh, aparatur, dan stakeholdrs yang terlibat dalam penyusunan

Apresiasi Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan

56.713.900

40.669.400

71,71

-

Jumlah penyuluh, aparatur, dan stakeholders yang terlibat

Pembinaan Penyuluh Pertanian, Perikanan dan Kehutanan Swasta dan Swadaya

19.284.350

18.626.650

96,59

-

Jumlah penyuluh swadaya sektor pertanian, perikanan dan kehutanan yang difasilitasi


Outcome

Meningkatnya kapasitas, peran dan fungsi Penyuluh Pertanian, Perikanan, dan Kehutanan dalam mewujudkan kesejahteraan petani Tersedianya biaya operasional penyuluhan untuk mendukung kinerja penyuluh lapangan Terwujudnya kesinambungan wawasan dan pengetahuan penyuluh dalam menyikapi perubahan metode dan materi penyuluhan Adanya dokumen programa penyuluhan di setiap tingkatan yang dijadikan rujukan dalam penyusunan rencana kerja bagi setiap penyuluh Terlaksananya apresiasi penyuluhan tingkat kabupaten, rembug KTNA serta berpartisipasi dalam PENAS dan PEDA Terbina dan terfasilitasinya penyuluh swadaya sektor pertanian, perikanan dan kehutanan sebagai agen perubahan

238


Program/Kegiatan

Anggaran

Pengembangan Sistem Informasi Penyuluhan Petanian, Perikanan, dan Kehutanan

Realisasi

75.493.800

75.317.300

%

Output

99,77

-

Terlaksananya kegiatan penggemukan sapi,

Outcome Terpenuhinya kebutuhan gizi pada penggemukan sapi.

a. Pertanian Tanaman Pangan Untuk capaian produksi dan produktivitas tanaman pangan (Padi, jagung dan kedelai) pada tahun 2014 telah melebihi target RPJMD yang ditetapkan, hal ini ditandai dari produksi padi sebesar 482.171 ton dari target RPJMD sebesar 390.010 ton. Demikian pula dengan produksi jagung terealisasi sebesar 236.685,00 ton dari target RPJMD sebesar 115.690 ton. Selain fokus pada prioritas peningkatan produksi tanaman pangan (padi-palawija), Pemerintah Daerah Kabupaten Sumbawa juga telah melakukan pengembangan dan peningkatan produksi hortikultura terutama pada komoditi sayuran dan buah-buahan. Terhadap

beberapa komoditas hortikultura yang telah dikembangkan seperti

manga, nangka, sawo, jeruk siam, pisang dan papaya dengan luasan lahan yang telah digarap seluas 11.163 Ha. Selain komoditas tersebut masih dapat dikembangkan

komoditas

lain

mengingat

potensi

agrolimat yang sangat

mendukung untuk pengembangan komoditas hortikultura lainnya. Untuk mendukung pembangunan dibidang pertanian tersebut, maka pada tahun 2014 Pemerintah Daerah telah mengalokasikan anggaran untuk pengadaan pengadaan Mist Blower 339 unit, hand Sprayer 52 unit, Genset 2 unit dan Mesin Sabit Rumput sebanyak 4 unit. Selain itu, pupuk bersubsidi telah disalurkan yang terdiri dari Urea 22.271,15 ton, NPK 10.471,35 ton, ZA 2.462,00 ton, SP-36 sebanyak 633,00 ton dan Pupuk Organik sebanyak 391,60 ton. Terhadap fungsi pengawasan dan pembinaan melekat pada tugas dan fungsi Komisi dan Tim Pengawas Pupuk dan Pestisida Kabupaten Sumbawa yang beranggotan unsurunsur DPRD, Dinas Pertanian Tanaman Pangan, Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan, Kepolisian Resort Sumbawa, Kejaksaan Negeri Sumbawa, Kantor Ketahanan Pangan dan KUPT-PIA. Pengawasan lebih difokuskan pada aktifitas penyaluran dan harga eceran tertinggi untuk mencegah terjadinya penyimpangan oleh oknum tertentu yang tidak bertanggungjawab. Berdasarkan hasil monitoring dan evaluasi dilapangan terdapat penyimpangan-penyimpangan, antara lain : 1). Laporan Keterangan Pertanggung Jawaban (LKPJ) Kepala Daerah Kab. Sumbawa Tahun 2014

239


Harga pupuk subsidi yang beragam pada masing-masing wilayah dan melampaui harga HET di Kios Pengecer yang ditetapkan Pemerintah Pusat; 2). Droping pupuk dan produsen ke Distributor sering terlambat menyebabkan pengecer tidak bias melayani petani; 3). Distributor dan pengecer masih melakukan praktek yang mengharuskan petani menebus urea dan NPK secara paket. Terhadap kondisi tersebut telah ditempuh langkah-langkah strategis melalui : -

Penyelenggaraan pertemuan koordinasi Tim Pengawas tingkat Kabupaten yang melibatkan produsen, distributor, perwakilan pengecer, perwakilan kelompok tani pemerhati pertanian dan LSM.

-

Pertemuan tingkat kecamatan yang diselenggarakan oleh distributor diwilayah masing-masing.

-

Memberikan peringatan kepada distributor dan pengecer untuk disiplin menjalankan tugasnya dan tidak membenarkan penebusan secara paket.

-

Memberikan peringatan kepada distributor agar mengevaluasi pengecer dalam wilayahnya yang terindikasi menyimpang terutama dalam pemberlakuan harga HET yang diluar batas kewajaran. Pada tahun 2014 telah dilaksanakan pembangunan jalan usaha tani satu paket

dengan pencetakan sawah baru seluas 27.286 Ha yang tersebar disetiap kecamatan. Demikian pula dengan Jaringan Irigasi Usaha Tani (JITUT) yang tersebar di 19 lokasi kelompok tani dengan volume 1.674 m. Selain itu juga dilakukan penyaluran benih bersertifikat berupa benih padi sebanyak 290,00 ton, benih jagung sebanyak 55.60 ton, benih kedelai sebanyak 50 ton dan benih kacang hijau sebanyak 0,1 ton. Keberadaan penyuluh di Kabupaten Sumbawa mengalami penurunan dari tahun ke tahun, hal ini terlihat dari rata-rata penurunan tenaga penyuluh pertahun selama kurun waktu 4 tahun terakhir sebesar 6,20%, berbanding terbalik dengan peningkatan kelompok tani dari tahun ke tahun dengan rata-rata pertumbuhannya pertahun sebesar 11,30%, kondisi ini mengisyaratkan bahwa kebutuhan tenaga penyuluh masih kurang dalam memenuhi kebutuhan wilayah binaan, hal ini terlihat pada table berikut :


240


Tabel 4.49 Jumlah Penyuluh dan Kelompok Tani di Kabupaten Sumbawa Tahun 2013-2014 No

Kecamatan

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24

Lunyuk Orong Telu Alas Alas Barat Buer Utan Rhee Batulanteh Sumbawa Labuhan Badas Unter Iwes Moyo Hilir Moyo Utara Moyo Hulu Ropang Lenangguar Lantung Lape Lopok Plampang Labangka Maronge Empang Tarano Jumlah Tahun 2012 Tahun 2011

Tahun 2013 Jumlah Jumlah Kelompok Penyuluh Tani 6 204 1 58 9 106 10 148 10 126 14 210 3 76 4 71 17 70 4 93 13 107 13 368 13 176 14 305 6 55 6 125 2 32 10 157 10 128 10 446 7 117 10 182 11 268 7 170 210 3.798 229 3.591 233 2.948

Tahun 2014 Jumlah Jumlah Kelompok Penyuluh Tani 5 217 1 58 10 113 10 151 9 135 11 192 3 81 5 97 13 69 3 110 11 127 13 391 12 184 14 298 6 83 4 131 2 42 10 171 8 189 8 458 7 117 10 182 10 274 7 168 192 4.038

Ket.

Kegiatan-kegiatan yang telah dilaksanakan pada tahun 2014 antara lain adalah penyuluhan dan pendampingan petani dan pelaku agribisnis berupa advokasi oleh Komisi Penyuluhan Kabupaten melalui pertemuan-pertemuan triwulanan dan kunjungan langsung ke lapangan. Selain itu telah dilaksanakannya rembuk KTNA tingkat Kabupaten sebanyak 2 kali dan pendampingan KTNA Kecamatan. Kegiatan lainnya adalah berupa revitalisasi kelembagaan usaha tani, yakni dengan melakukan pendataan kelompok tani berdasarkan kelas kemampuan kelompok tani dan gabungan kelompok tani, sehingga tercatat jumlah kelompok tani sampai dengan tahun 2014 sebanyak 4.038 kelompok tani yang terdiri dari kelompok tanaman pangan sejumlah 2.784 kelompok, peternakan sejumlah 432 kelompok, Laporan Keterangan Pertanggung Jawaban (LKPJ) Kepala Daerah Kab. Sumbawa Tahun 2014

241


perkebunan sejumlah 340 kelompok, perikanan sejumlah 415 kelompok, wanita tani sejumlah 67 kelompok. Sementara untuk gabungan kelompok tani berjumlah 165 terdiri dari gapoktan penerima PUAP sejumlah 108 gapoktan dan gapoktan swadaya sejumlah 57 gapoktan. Untuk meningkatkan kapasitas tenaga penyuluh dilaksanakan melalui diklat dasar terampil, diklat dasar ahli, dan diklat teknis sebanyak 136 orang penyuluh yang dilaksanakan di dalam Provinsi dan luar provinsi. Selain peningkatan kapasitas tenaga penulu juga dilaksanakan kegiatan berupa peningkatan kemampuan lembaga petani melalui pelatihan manajerial dalam mengelola kelompok taninya, seperti pelatihan manajerial kelompok tani tanaman pangan, kelompok tani ternak, kelompok tani hutan dan kelompok tani perikanan. Disamping itu juga dilaksanakan kegiatan jejaring usaha hortikultura di BP3K Unter Iwes, jejaring usaha ternak di BP3K Plampang dan jejaring usaha jagung di BP3K Utan dengan jumlah peserta masing-masing 30 orang. Adapun keberhasilan yang telah dicapai pada tahun 2014 adalah : -

Penyuluh Pertanian Swadaya Teladan Nasional atas nama Sapruddin, dari Dusun MeliliDesa Songkar Kecamatan Moyo Utara, yang sebelumnya menjadi Juara I Penyuluh Pertanian Swadaya Teladan Tingkat Provinsi.

-

Juara II Tenaga Harian Lepas Tenaga Bantu Penyuluh Pertanian (THL-TB PP) Tingkat Provinsi NTB atas nama Susanti Wijayanti, S.P. dari Kecamatan Alas.

-

Kelompok Wana Lestari Lembah Hijau Desa Labuhan Badas Kecamatan Labuhan Badas berhasil meraih penghargaan sebagai Kelompok Wana Lestari Nasional, setelah meraih juara I pada Lomba Wana Tani Kategori Kelompok Wana Tani Tingkat Provinsi NTB. Secara rinci mengenai target dan realisasi pelaksanaan program dan

kegiatannya disajikan pada lampiran.

b. Peternakan Pengembangan bidang peternakan Kabupaten Sumbawa sangat didukung oleh sumber daya alam yang cukup potensial meliputi populasi ternak dengan jumlah Sapi Bali sebanyak 214.177 ekor, Sapi Sumbawa sebanyak 4.490 ekor, Kerbau Sumbawa sebanyak 48.400 ekor, Kuda Sumbawa sebanyak 37.786 ekor, Kambing sebanyak 31.911 ekor, Domba sebanyak 2.760 ekor, Babi sebanyak Laporan Keterangan Pertanggung Jawaban (LKPJ) Kepala Daerah Kab. Sumbawa Tahun 2014

242


8.274 ekor, Ayam Pedaging sebanyak 1.037.402 ekor, Ayam Buras sebanyak 700.578 ekor, Itik sebanyak 11.544 ekor, dan Entog sebanyak 4.651 ekor. Kabupaten Sumbawa merupakan salah satu kabupaten sebagai sumber bibit di Provinsi Nusa Tenggara Barat, selain itu dengan ditetapkannya Pulau Sumbawa sebagai tempat pemurnian sapi bali, maka pemerintah daerah telah menetapkan kebijakan di bidang pembibitan terutama sapi bibit yang diatur dan diawasi secara ketat dengan penerapan teknologi tepat guna melalui Inseminasi Buatan (IB), sehingga tercapai peningkatan populasi ternak dan mutu genetik ternak, karena melalui inseminasi buatan penyebaran sapi bibit unggul dapat dilakukan dengan murah, mudah dan cepat. Adapun paket teknologi inseminasi buatan bertujuan untuk : 1). Penggunaan Pejantan Unggul (Proven

Sire) secara maksimal; 2). Penghematan dana dan Tenaga; 3). Peningkatan potensi seleksi terhadap pejantan (bibit); 4). Mencegah atau mengurangi penyakit reproduksi yang dapat terjadi melalui perkawinan alam; 5). Mempertinggi breeding efisiensi

karena

hanya

semen

yang

fertilitas

tinggi

yang

digunakan;

6). Memanfaatkan pejantan unggul secara maksimal dengan tujuan peningkatan jumlah dan mutu genetik. Dalam rangka mendukung kegiatan pencegahan, pemberantasan dan pengobatan penyakit hewan menular terutama penyakit-penyakit strategis di seluruh wilayah kecamatan, yang kasus penyakitnya dari tahun ke tahun selalu didominasi oleh penyakit Helminthiasis, diikuti oleh

penyakit

Bovine Efemeral

Fever, serta penyakit menular lainnya seperti penyakit SE dan AT, maka Pemerintah Daerah Kabupaten Sumbawa selalu mengintensifkan usaha-usaha penanggulangannya antara lain melalui vaksinasi. Berdasarkan data penyakit hewan menular berdasarkan kasus yang terjadi dari tahun 2011-2014 adalah sebagaimana tabel berikut.

No 1 2 3 4

Tabel 4.50 Penyakit Hewan Menular di Kabupaten Sumbawa pada tahun 2011-2014 Tahun Jenis Penyakit 2011 2012 2013 Scabies 139 41 160 Bovine Efemeral Fever 223 213 207 Helminthiasis 361 470 422 Antrax 7 5 4


2014 66 291 306 1

243


No 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

Jenis Penyakit Coccidiosis Pink Eye Maligant Catarral Fever Strangles ORF Surra Teleziasis Baliziekte SNOT Salmonela Fascioliosis Tympani Demodex ENTR New Castle Disease Avian Influenza

2011 32 18 17 83 11 106 73 96 33 0 11 0 0 0 76 0

Tahun 2012 2013 9 31 0 2 32 22 32 14 12 10 39 29 78 105 105 90 166 130 0 0 29 17 0 1 0 0 0 1 579 640 0 0

2014 34 5 15 40 0 32 142 71 0 0 13 0 0 0 5 0

Adapun realisasi vaksinasi SE yang telah dilaksanakan pada tahun 2014 adalah sebanyak 261.994 ekor ternak dengan dosis sebanyak 120.626 dosis yang terdiri dari populasi sapi bali sebanyak 207.088 ekor, sapi sumbawa sebanyak 4.046 ekor, dan kerbau sumbawa sebanyak 50.940 ekor. Demikian pula dengan vaksinasi AT terhadap populasi 131.309 ekor ternak dengan dosis sebanyak 102.792 dosis, yang terdiri dari populasi sapi bali sebanyak 92.213 ekor, sapi sumbawa sebanyak 2.921 ekor, kerbau sumbawa sebanyak 20.977 ekor, dan kuda sumbawa sebanyak 15.198 ekor. Vaksinasi massal SE setiap tahun diproritaskan pada ternak sapi dan kerbau yang ada di wilayah kantong-kantong penyakit dengan cara pendekatan desa yang tertular, dimana pola pelaksanaan dilakukan bersamaan dengan kegiatan registrasi ternak. Untuk kegiatan vaksinasi Anthrax yang dilakukan setiap tahun di 15 kecamatan endemis (Buer, Sumbawa, Labuhan Badas, Moyo Hilir, Moyo Utara, Moyo Hulu, Lenangguar, Lunyuk, Lape, Lopok, Plampang, Empang, Tarano, Unter Iwes dan Labangka) yang dilakukan bersamaan dengan vaksinasi SE. Adapun tujuannya untuk mengendalikan penyakit Anthrax di wilayah kecamatan se Kabupaten Sumbawa yang sasarannya terhadap ternak sapi, kerbau, kuda, kambing, domba dan babi yang berumur diatas 3 bulan. Untuk menghindari agar tidak terjadi penularan kepada manusia atau ternak Laporan Keterangan Pertanggung Jawaban (LKPJ) Kepala Daerah Kab. Sumbawa Tahun 2014

244


yang lain, maka ternak yang terjangkit penyakit hewan menular khususnya Antrak, telah dilakukan pembakaran, penguburan dan desinfektansi kandang dan peralatan. Pada tahun 2014 terdapat 1 kasus yang terjadi di Kecamatan Labuhan Badas. Kegiatan lainnya berupa peningkatan penerapan teknologi tepat guna bertujuan meningkatkan nilai tambah hasil produksi ternak melalui pengembangan produk olahan. Untuk mengoptimalkan hasil yang ingin dicapai dalam setiap usaha peternakan, maka sarana dan prasarana pendukung mutlak diperlukan. Pada tahun 2014, telah dilaksanakan pembangunan lumbung pakan sebanyak 2 unit yang ditempatkan Kecamatan Lopok dan Moyo Hulu. Hal ini dimaksudkan untuk mendukung dan mempermudah petani ternak menyimpan kelebihan pakan terutama pakan dari hasil limbah pertanian yang bias dimanfaatkan sebagai pakan alternatifdimusim kering, sehingga peternak tidak kesulitan untuk memenuhi kebutuhan pakan bagi ternaknya. Untuk beberapa produksi daging ternak di Kabupaten Sumbawa pada tahun 2014 mengalami peningkatan produksi dari tahun sebelumnya, diantaranya produksi daging ternak sapi dengan peningkatan sebesar 8,98% dari tahun sebelumnya atau bila dirata-ratakan pertahun dari tahun 2011-2014 terjadi peningkatan sebesar 17,36%. Demikian pula dengan produksi daging Ayam Ras dan Itik yang mengalami peningkatan dari tahun sebelumnya masing-masing sebesar 369,67% dan 81,04% dengan rata-rata peningkatan pertahun dari tahun 2011-2014 masing-masing sebesar 117,29% dan 16,73%. Sementara untuk produksi daging kuda dan kambing juga mengalami peningkatan masing-masing sebesar 17,05% dan 84,43%, akan tetapi bila dirata-ratakan produksi dagingnya pertahun dari tahun 2011-2014, keduanya mengalami penurunan produksi yakni masing-masing sebesar -13,72% dan -9,27%. Untuk produksi daging kerbau mengalami penurunan dibandingkan tahun sebelumnya sebesar 1,33% dengan rata-rata

produksinya

pertahun

mengalami

pertumbuhan

negatif

sebesar


245

-8,84%, sebagaimana tergambar sebagai berikut.


Gambar 4.14 Produksi Daging Ternak (Kg) dari Tahun 2011-2014 Penghargaan yang dicapai oleh Pemerintahan Kabupaten Sumbawa pada tahun 2014 adalah : 1. Juara Nasional kelompok Agribisnis Sapi Potong Eksebisi Ekstensif atas nama Kelompok Tani Ternak Mitra Abadi. 2. Ditetapkannya Kabupaten Sumbawa sebagai salah satu dari tujuh kabupaten terpilih untuk wilayah pengembangan ternak kerbau di Indonesia oleh Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan. 3. Registrasi ternak sebagai pendatan ternak terbaik di Indonesia yang direkomendasikan oleh Litbang KPK. 4.2.2.19. Urusan Pilihan Kehutanan Pada urusan pilihan Kehutanan terdapat 10 program strategis dengan jumlah kegiatan 30 kegiatan. Urusan ini dilaksanakan oleh SKPD Dinas Kehutanan dan Perkebunan dengan total anggaran sebesar Rp. 9.045.859.930,- sebagaimana tabel berikut.


246


Tabel 4.51 Program Pembangunan Pada Penyelenggaraan Urusan Pilihan Kehutanan di Kabupaten Sumbawa Tahun 2014 No

1

Program/Kegiatan Program Pemanfaatan Potensi Sumber Daya Hutan Pengembangan Hutan Tanaman

Perencanaan dan Pengembangan Hutan Kemasyarakatan

Anggaran

Realisasi

%

528.315.715

381.225.650

72,16

82.967.255

75.411.580

90,89

149.263.030

93.703.430

62,78

Output

-

Pemeliharaan tahun 1 tanaman kayu putih di wilayah DAS seluas 50 Ha

-

Pertemuan perencanaan bersama masyarakat sekitar wilayah tertentu di KPH Batulanteh di 3 desa Adanya draft rencana umum (RU) dan rencana operasional (RO) koperasi/kelompo k HKm pada 5 lokasi Terimplementasinya Rencana Umum(RU) dan Rencana Karya Tahunan (RKT) Koperasi HTR Terwujudnya capaian target penerimaan PSDH/DR pada areal seluas 200 Ha

-

-

Optimalisasi PNBP

57.119.950

35.653.100

62,42

-

-

Pengembangan Pengujian dan Pengendalian Peredaran Hasil Hutan

30.153.665

10.519.665

34,89

-

-

Terwujudnya capaian target penerimaan PSDH/DR pada lokasi perijinan Melaksanakan pengujian dan pengawasan pemanfaatan hasil hutan kayu dan non kayu Melaksanakan pengujian dan pengawasan pemanfaatan hasil hutan kayu dan non kayu untuk ijin


Outcome

Tumbuhnya agribisnis kayu putih yang mendukung pertumbuhan ekonomi daerah dan masyarakat Adanya wilayah tertentu untuk investasi hutan tanaman energi kayu bakar untuk omprongan tembakau Adanya pemanfaatan ruang kawasan hutan melalui PSDHBM

Terwujudnya pemanfaatan sumber daya hutan kayu dan non kayu Adanya pemanfaatan sumber daya hutan kayu maupun non kayu yang sesuai dengan target PSDH/DR Terwujudnya pemanfaatan sumber daya hutan kayu dan non kayu Tercapainya pengujian dan pengawasan pemanfaatan hasil hutan kayu dan non kayu Terwujudnya pemanfaatan sumber daya hutan kayu dan non kayu

247


Program/Kegiatan

Anggaran

Realisasi

%

Output

Outcome

pengecer dan pengumpul hasil hutan sebanyak 58 ijin Pengembangan Tata Usaha Kayu Tanah Milik (TUKTM)

41.968.700

26.304.700

62,68

-

-

Pemanfaatan Potensi Sumber Daya Hasil Hutan Kayu dan Bukan Kayu

2

Program Rehabilitasi Hutan Dan Lahan Pembuatan Bibit/Benih Tanaman Kehutanan

166.843.115

139.633.175

83,69

1.727.501.021

1.653.454.190

95,71

172.691.700

162.151.700

93,90

-

Termanfaatnya jenis hasil hutan kayu dan bukan kayu oleh masyarakat bersama KPH Batulanteh

-

Terlaksananya pembuatan bibit bakti sosial untukn penghijauan lingkungan sebagai upaya rehabilitasi lahan kritis pada 2 lokasi Terlaksananya pembuatan bibit bakti sosial untukn penghijauan lingkungan pada lahan kritis seluas 200 Ha Terselenggarany a kegiatan pemantapan kelembagaan kelompok atau koperasi pengelola hutan kemasyarakatan (HKm) 4 kelompok Tumbuhnya kesadaran masyarakat terhadap rehabilitasi hutan melalui kelembagaan Forum Hutan Masyarakat (FHM)

-

Peningkatan Peran Serta Masyarakat Dalam Rehabilitasi Hutan dan Lahan

30.606.980

23.967.980

78,31

Tertib perijinan dan peredaran IPKTM di tingkat kecamatan dan desa Tertib perijinan dan peredaran IPKTM di tingkat kecamatan dan desa sebanyak 34 ijin

-

-


Terselenggarany a tertib peredaran hasil hutan kayu oleh kecamatan Terwujudnya pemanfaatan sumber daya hutan kayu dan non kayu sesuai Perbup IPKTM yang berlaku Adanya pengembangan madu Trigona (Pelihara/gemba la)

Adanya peningkatan rehabilitasi lahan kritis

Terwujudnya peningkatan luas hutan yg terehabilitasi

Tumbuhnya kesadaran dan kemandirian masyarakat dalam rehabilitasi dan mengelola hutan melalui program Hutan kemasyarakatan Terwujudnya peningkatan luas hutan yg terehabilitasi

248


Program/Kegiatan

Anggaran

Realisasi

%

Output

Penyusunan Rancangan Teknis Kegiatan Kehutanan

53.800.700

52.148.700

96,93

-

Terlaksananya perencanaan RHL

Rehabilitasi Daerah Tangkapan Air dan Sumber Air

145.263.350

140.673.750

96,84

-

Terlaksananya rehabilitasi sumber-sumber air

Pengelolaan Sumber Benih Kehutanan

98.165.900

78.723.900

80,19

-

Termanfaatkanny a benih kehutanan

-

Termanfaatkanny a tanaman sumber-sumber benih kehutanan seluas Tersedianya benih yang berkualitas melaluui Tegakan Benih Teridentifikasi untuk kegiatan rehabilitasi Terlaksananya rehabilitasi kawasan pantai dan sempadan pantai

-

Pengembangan Hutan Mangrove

204.405.790

194.673.590

95,24

-

-

Rehabilitasi Lahan Kritis Luar dan Dalam Kawasan

682.977.300

666.481.300

97,58

-

Terlaksananya rehabilitasi lahan kritis dalam dan luar kawasan seluas 150 Ha

-

Peningkatan Konservasi Tanah dan Air

201.480.631

198.394.700

98,47

-

Kegiatan Pengembangan Kayu Putih KPHP Batulanteh

138.108.670

136.238.570

98,65

-

-

Terjaganya areal DAS dgn bangunan konservasi tanah (KTA) Tertanamnya lahan kritis dalam kawasan hutan KPH Batulanteh seluas 100 Ha Terbangunnya areal lahan kritis dengan tanaman kayu putih (Melaleuca kajuputi)


Outcome Tersusunnya rancangan teknis RHL sbg pedoman dalam perencanaan RHL Terlaksananya konservasi daerah tangkapan air dan sumber air

Terwujudnya peningkatan luas hutan yang terehabilitasi

Terehabilitasiny a kawasan sekitar pantai dan sempadan pantai seluas 20 ha Terwujudnya peningkatan luas hutan yg terehabilitasi Adanya lahan kritis luar dan dalam kawasan hutan yang terehabilitasi Terwujudnya peningkatan luas hutan dan lahan yg terehabilitasi Terjaganya areal DAS

Optimalisasi kawasan hutan untuk PAD dan masyarakat

249


3

Program/Kegiatan Program Perlindungan Dan Konservasi Sumber Daya Hutan Sosialisasi dan Pencegahan Kerusakan Hutan dan Lahan

Anggaran

Realisasi

%

1.658.711.305

1.192.236.210

71,88

164.169.870

144.176.600

87,82

Output

-

Tersosialisasikan nya upaya-upaya pencegahan kerusakan hutan

-

Terlaksananya kegiatan berburu dalam rangka mengurangi gangguan hama pengganggu tanaman kehutanan dan perkebunan

-

Fasilitasi Penyelesaian Konflik Tata Batas Kawasan Hutan

99.419.585

64.671.685

65,05

-

Terlaksananya pengecekan sengketa batas kawasan hutan pada 8 lokasi

-

Pengamanan dan Perlindungan Hutan

1.036.867.900

982.161.975

94,72

-

Terlaksananya operasi pengamanan hutan dan hasil hutan pada 8 lokasi

-

Perubahan Fungsi Kawasan Hutan

358.253.950

1.225.950

0,34

-

Teridentifikasinya status kawasan hutan calon lokasi dermaga Teluk Santong dan areal penggantinya


Outcome

Tercapainya upaya pencegahan kerusakan hutan pada 5 lokasi Terwujudnya kesadaran masyarakat sekitar hutan terhadap fungsi dan manfaat hutan. Mengurangi gangguan hama pengganggu tanaman kehutanan dan perkebunan Menekan tingkat kerusakan hutan dan lahan Terwujudnya kesadaran masyarakat sekitar hutan terhadap fungsi dan status kawasan hutan serta pentingnya kelestarian hutan Menekan tingkat kerusakan hutan dan lahan

Terwujudnya kesadaran masyarakat sekitar hutan terhadap fungsi dan status kawasan hutan serta pentingnya kelestarian hutan Tersedianya areal calon dermaga Teluk Santong yang bukan kawasan hutan

250


4

Program/Kegiatan

Program Pembinaan Dan Penertiban Industri Hasil Hutan Pengawasan dan Penertiban Pelaksanaan Peraturan Daerah Mengenai Pengelolaan Industri Hasil Hutan

Anggaran

Realisasi

%

75.173.115

53.511.015

71,18

28.935.065

26.038.965

89,99

Output -

Terwujudnya alih fungsi kawasan

Pembangunan dermaga teluk santong segera terwujud

-

Terbinanya pemegang ijin industri hasil hutan

Tertibn tata usaha kayu (TUK) hasil hutan kayu dan bukan kayu pada pemegang ijin dan pengecer hasil hutan Terwujudnya penyelenggaraa n penatausahaan hasil hutan kayu dan non kayu Terlayaninya hasil pemanfaatan kayu dan non kayu Terwujudnya penyelenggaraa n penatausahaan hasil hutan kayu dan non kayu

-

Pelayanan Perizinan Hasil Hutan dan Kebun

46.238.050

27.472.050

59,41

-

Terselenggarany a pelayanan perijinan hasil hutan non kayu

-

5

Program Perencanaan Dan Pengembangan Hutan Pendamping Pembentukan KPH Model KPH Empang

191.953.984

189.707.300

98,83

135.904.634

134.994.550

99,33

-

Penyusunan Rencana Kehutanan Tingkat Kabupaten

6

Program Peningkatan Pemasaran Hasil Produksi Perkebunan Pengolahan Informasi Pasar atas Hasil Produksi Perkebunan

56.049.350

54.712.750

97,62

66.122.250

27.968.250

42,30

-

66.122.250

27.968.250

42,30

Outcome

Terselenggarany a pembentukan KPH Model Empang dan Puncak Ngengas Adanya KPH Model di kab Sumbawa Tersedianya rencana kehutanan tingkat kabupaten

Terlaksananya pemuatan informasi harga pasar di media massa dan radio


Terkelolanya kawasan hutan di KPH Model

Dokumen RKTK

Tersedianya informasi harga pasar hasil perkebunan dan kehutanan

251


Program/Kegiatan

Anggaran

Realisasi

%

Output -

7

Program Peningkatan Produksi Perkebunan

2.726.001.580

2.655.439.350

2.726.001.580

2.655.439.350

97,41

-

8

Program Peningkatan Ketahanan Pangan Perkebunan Pengembangan Lahan Perkebunan (DBHCT)

Terwujudnya sarana dan data informasi pasar hasil perkebunan dan kehutanan

97,41 -

Penyediaan Sarana Produksi Perkebunan

885.236.900

737.497.100

83,31

548.839.400

514.611.800

93,76

-

Terlaksananya penyediaan jalan produksi perkebunan sebanyak 7 paket Berkembangnya sentra produksi perkebunan seluas 900 Ha

Terselenggarany a kegiatan pengembangan lahan perkebunan

-

Pengembangan Kebun Induk

278.901.150

170.678.950

61,20

-

-

Apresiasi Penanganan Pasca Panen dan Pengolahan Hasil Perkebunan

57.496.350

52.206.350

90,80

-

-

9

Program Peningkatan Kesejahteraan

216.896.770

201.442.195

Outcome

Berkembangnya kebun induk perkebunan sebanyak 1 unit Berkembangnya sentra produksi perkebunan seluas 20 Ha

Terlaksananya penanganan pengolahan hasil perkebunan pada lahan seluas 60 Ha Terwujudnya peningkatan pemasaran hasil produksi perkebunan

Terbukanya akses masyarakat dengan adanya jalan produksi perkebunan Terwujudnya peningkatan produktifitas komoditi perkebunan

Terpenuhinya sarana pengembangan lahan perkebunan Terwujudnya peningkatan luas, produksi, dan hasil perkebunan untuk ketahanan pangan Meningkatnya hasil kebun induk perkebunan Terwujudnya peningkatan produksi dan hasil perkebunan untuk ketahanan pangan Bertambahnya pengetahuan petani kebun dlm pengolahan hasil perkebunan

92,87


252


Program/Kegiatan

Anggaran

Realisasi

%

Output

Outcome

Petani Peningkatan kemampuan Lembaga Petani

216.896.770

201.442.195

92,87

-

-

-

10

Program Peningkatan Penerapan Teknologi Pertanian / Perkebunan Penelitian dan Pengembangan Teknologi Perkebunan Tepat Guna (DBCHT)

21.965.650

14.945.650

68,04

21.965.650

14.945.650

68,04

-

Meningkatnya kemampuan petani dalam pengelolaan lahan perkebunan pada lahan seluas 5 Ha Terpenuhinya sarana prasarana peengelolaan madu hutan Sumbawa sebannyak 8 unit Terpenuhinya sarana prasarana pengolahan tembakau sebanyak 5 unit

Meningkatnya produktifitas lahan perkebunan

Terlatihnya masyarakat dalam pengelolaan hama terpadu dengan 30 peserta

Bertambahnya pengetahuan masyarakat dalam pengelolaan hama terpadu

Terwujudnya peningkatan luas, produksi, dan hasil perkebunan untuk ketahanan pangan

Kabupaten Sumbawa memiliki hutan yang cukup luas yang terdiri dari hutan lindung seluas 171.853,62 Ha, Kawasan Konservasi seluas 28.638,40 Ha, yang terdiri dari hutan taman buru seluas 22.537,90 Ha, hutan taman wisata alam seluas 6.100,50 Ha. Sementara untuk hutan produksi dengan luas 197.616,33 Ha, terdiri dari hutan produksi tetap seluas 53.691,88 ha, hutan produksi terbatas seluas 135.491,45 Ha dan hutan yang dapat dikonversi seluas 8.433,00 Ha. Berdasarkan

luasan

hutan

yang

verada

di

Kabupaten

Sumbawa,

maka

penyelenggaraan pembangunan pada urusan pilihan kehutanan terus ditingkatkan pelaksanaannya antara lain melalui melalui berbagai program prioritas kehutanan tahun 2014, diantaranya rehabilitasi hutan dan lahan melalui pola rehabilitasi hutan dan lahan pada lahan kritis di dalam dan luas kawasan hutan, dengan kegiatan-kegiatan yang telah dilaksanakan diantaranya :


253


1.

Kegiatan fasilitasi penyelesaian konflik tata batas kawasan hutan pada 3 (tiga) lokasi, yaitu : a). Pengecekan Batas kawasan Hutan dan Orientasi APL. Pengecekan lokasi di Kecamatan Rhee UPT KPH Puncak Ngengas pada titik Pal B.175 s.d. B.206 dengan koordinat 080 30‟ 01,7” LS 31,2” BT dan 080 27‟ 07,5” LS batas,

sehingga

untuk

1170 12‟

1170 13‟ 35,3” BT, tidak ditemukan Pal

menghindari

terjadinya

konflik

dilakukan

rekonstruksi pal batas yang hilang/rusak. b). Pengecekan lokasi di Bendungan Tiu Kulit Kecamatan Maronge UPT KPH Jaranpusang, dengan titik koordinat 080 41‟ 46,4” LS dan 080 42‟ 09,6” LS

1170 39‟ 57,1” BT

1170 41‟ 54,2” BT, tidak ditemukan Pal batas,

sehingga untuk menghindari terjadinya konflik dilakukan rekonstruksi pal batas yang hilang/rusak. c). Pengecekan lokasi di Kawasan Hutan Jaranpusang (RTK.64) diwilayah Desa Ranan Kecamatan Ropang UPT KPH Rinti Labangka, dengan titik koordinat 080 53‟ 13,6” LS

1170 31‟ 38,5” BT dan 080 51‟ 21,7” LS

1170

30‟ 25,1” BT, dilokasi pengecekan ditemukan pal batas B.y.8 080 51‟ 16,3” LS 1170 30‟ 29,2” BT dan B.y.12 080 51‟ 28,3” LS 1170 30‟ 40,5” BT. d). Pengecekan lokasi di kawasan hutan (RTK.62) wilayah UPT KPH Orong Telu, dengan titik koordinat 080 43‟ 44,9” LS

1170 22‟ 42,5” BT dan 080

42‟ 37,6” LS 1170 22‟ 54,5” BT, dilokasi pengecekan ditemukan pal batas B.373, B.375, B.377. e). Pengecekan lokasi di kawasan hutan Rentung Sebokas (RTK.46) wilayah UPT. KPH Orong Telu, dengan titik koordinat 080 47‟ 54,4” LS 11,9” BT dan 080 48‟ 48,1” LS batas,

sehingga

untuk

1170 14‟

1170 12‟ 45,7” BT, tidak ditemukan Pal

menghindari

terjadinya

konflik

dilakukan

rekonstruksi pal batas yang hilang/rusak. f).

Pengecekan lokasi di kawasan hutan Puncak Ngengas (RTK.60) wilayah UPT KPH Puncak Ngengas, dengan titik koordinat 080 31‟ 32,6” LS

1170

01‟ 36,1” BT dan 080 30‟ 48,8” LS 1170 02‟ 28,1” BT, dilokasi pengecekan ditemukan pal batas B.172, B.173, B.174, B.182, B.188, dan B.191. g). Pengecekan lokasi di kawasan hutan Santong Labubaron (RTK.81) wilayah Desa Teluk Santong Kecamatan plampang UPT KPH. Santong Labubaron, Laporan Keterangan Pertanggung Jawaban (LKPJ) Kepala Daerah Kab. Sumbawa Tahun 2014

254


dengan titik koordinat 080 44‟ 19,7” LS 30,8” LS

1170 54‟ 08,6” BT dan 080 44‟

1170 54‟ 15,6” BT, tidak ditemukan Pal batas, sehingga untuk

menghindari terjadinya konflik dilakukan rekonstruksi pal batas yang hilang/rusak. h). Pengecekan lokasi di kawasan hutan Puncak Ngengas (RTK.60) wilayah Desa Marente Kecamatan Alas UPT KPH Puncak Ngengas, dengan titik koordinat 080 34‟ 08,4” LS

1170 01‟ 54,4” BT dan 080 31‟ 48,9” LS

1170

01‟ 39,2” BT, dilokasi pengecekan ditemukan pal batas B.126, B.127, B.139, B.140, dan B.141. i). Pengecekan Batas Tanah Masyarakat dengan Kawasan Hutan. Pengecekan lokasi di Gunung Setia Desa Telaga Kecamatan Lenangguar wilayah UPT KPH Orong Telu, dengan titik koordinat 080 47‟ 30,0” LS 1170 16‟ 01,9” BT dan 080 46‟ 34,8” LS

1170 17‟ 23,6” BT, dilokasi

pengecekan tidak ditemukan pal batas, sehingga untuk menghindari terjadinya konflik

batas tanah masyarakat dengan kawasan hutan

dilakukan rekonstruksi pal batas yang hilang/rusak. j).

Pengecekan lokasi di Desa Ledang Kecamatan Lenangguar wilayah UPT KPH Orong Telu, dengan titik koordinat 080 47‟ 43,5” LS BT dan 080 49‟ 34,4” LS

1170 20‟ 49,3”

1170 20‟ 39,0” BT, dilokasi pengecekan tidak

ditemukan pal batas, sehingga untuk menghindari terjadinya konflik batas tanah masyarakat dengan kawasan hutan dilakukan rekonstruksi pal batas yang hilang/rusak. k). Pengecekan lokasi di wilayah UPT KPH Brang Beh Kecamatan Lunyuk, dengan titik koordinat 090 01‟ 46,1” LS 00,8” LS

1170 07‟ 43,8” BT dan 090 04‟

1170 05‟ 06,7” BT, dilokasi pengecekan tidak ditemukan pal

batas, sehingga untuk menghindari terjadinya konflik

batas tanah

masyarakat dengan kawasan hutan dilakukan rekonstruksi pal batas yang hilang/rusak. l).

Pengecekan lokasi di kawasan hutan Dodo Jaranpusang (RTK.64) wilayah Desa Sepukur Kecamatan Lantung UPT. KPH Rinti Labangka, dengan titik koordinat 080 48‟ 02,4” LS

1170 30‟ 15,8” BT dan 080 46‟ 41,2” LS

1170

32‟ 40,3” BT, dilokasi pengecekan tidak ditemukan pal batas, sehingga


255


untuk menghindari terjadinya konflik batas tanah masyarakat dengan kawasan hutan dilakukan rekonstruksi pal batas yang hilang/rusak. m). Pengecekan lokasi di Kawasan Hutan Puncak Ngengas (RTK.60) Kecamatan Utan UPT KPH Puncak Ngengas, dengan titik koordinat 080 27‟ 25,9” LS

1170 07‟ 32,0” BT dan 080 26‟ 47,6” LS

1170 09‟ 17,5” BT,

dilokasi pengecekan ditemukan pal batas B.307 dan B.308. n). Pengecekan lokasi di UPT KPH Pulau Moyo wilayah desa Sebotok Kecamatan Labuhan Badas, dengan titik koordinat 080 09‟ 45,6” LS

1170

37‟ 06,6” BT dan 080 09‟ 34,8” LS 1170 39‟ 20,2” BT, dilokasi pengecekan tidak ditemukan pal batas, sehingga untuk menghindari terjadinya konflik batas tanah masyarakat dengan kawasan hutan dilakukan rekonstruksi pal batas yang hilang/rusak. o). Pengecekan lokasi di UPT KPH Ampang Kampaja wilayah desa Jotang Kecamatan Empang, dengan titik koordinat 080 51‟ 42,7” LS 23,7” BT dan 080 51‟ 17,5” LS

1170 07‟

1170 09‟ 29,4” BT, dilokasi pengecekan

tidak ditemukan pal batas, sehingga untuk menghindari terjadinya konflik batas tanah masyarakat dengan kawasan hutan dilakukan rekonstruksi pal batas yang hilang/rusak. p). Pengecekan lokasi di UPT KPH Ampang Kampaja wilayah desa Labangka III Kecamatan Labangka, dengan titik koordinat 080 53‟ 39,0” LS

1170

49‟ 22,7” BT dan 080 51‟ 59,7” LS 1170 48‟ 42,2” BT, dilokasi pengecekan (Arung Suir) banyak terjadi perambahan yang dilakukan sebelum dilaksanakannya rekonstruksi tata batas kawasan hutan, dan kondisi pal yang ada dalam kondisi baik. Kegiatan lainnya yang telah dilaksanakan pada tahun 2014 adalah berupa pembuatan persemaian bakti sosial dengan benih jati sebanyak 250 kg, benih mahoni sebanyak 80 kg, benih Gmelina sebanyak 100 kg. Demikian pula dengan

Kegiatan

Rehabilitasi

Daerah

Tangkapan

Air

dan

Sumber-sumber air yang dilaksanakan di 3 (tiga) lokasi yakni lokasi mata air Liang Batu Jaran Dusun Bangkong Kecamatan Labuhan Badas, Mata Air Ai Lemar Wanagiri Kecamatan Utan dan Lokasi mata air Desa Lekong Kecamatan Alas Barat sebanyak 18.000 batang dengan jenis tanaman pada masingmasing lokasi adalah beringin, sukun dan ara. Kegiatan ini bertujuan agar Laporan Keterangan Pertanggung Jawaban (LKPJ) Kepala Daerah Kab. Sumbawa Tahun 2014

256


terehabilitasinya daerah tangkapan air dan sumber air yang berpotensi kritis dan mengalami penurunan debit air dan kembali berfungsinya sumber air/mata air sebagai pemenuhan kebutuhan masyarakat. Kegiatan Pengembangan Hutan Mangrove yang berlokasi di Desa Labuhan Alas

Kecamatan

Alas

dan

Desa

Stowe

Brang

Kecamatan

Utan,

masing-masing seluas 15 Ha dengan jumlah tanaman masing-masing sebanyak 33.333 batang. Kegiatan ini bertujuanuntuk meningkatkan luas wilayah yang terehabilitasi, khususnya kawasan pantai. Kegiatan Rehabilitasi Lahan Kritis Luar dan Dalam Kawasan yang dilaksanakan di 5 lokasi, yakni di : 1). Desa lantung Kecamatan Lantung (Dalam Kawasan 50 Ha), dengan bibit sejumlah 80.000 batang berupa bibit mahoni 35.000 batang, bibit Gmelina sebanyak 35.000 batang dan bibit durian sebanyak 10.000 batang. 2). Desa Lenangguar Kecamatan Lenangguar (Dalam Kawasan 50 Ha), dengan bibit sejumlah 80.000 batang berupa bibit jati sebanyak 35.000 batang, bibit mahoni 35.000 batang, dan bibit durian sebanyak 10.000 batang. 3). Desa Maronge Kecamatan Maronge (Rehabilitasi Hutan Pemeliharaan Tahun I seluas 50 Ha), dengan bibit sejumlah 16.500 batang berupa bibit jati 7.500 batang, bibit mahoni 7.500 batang, dan bibit Kemiri sebanyak 1.500 batang. 4). Desa Banda Terano Kecamatan Empang (Rehabilitasi Hutan Pemeliharaan Tahun I seluas 50 Ha), dengan bibit sejumlah 16.500 batang berupa bibit jati 7.500 batang, bibit mahoni 7.500 batang, dan bibit Kemiri sebanyak 1.500 batang. 5). Desa Sebewe Kecamatan Moyo Utara (Rehabilitasi Hutan Pemeliharaan Tahun I seluas 25 Ha), dengan bibit sejumlah 8.250 batang berupa bibit jati 4.000 batang, bibit mahoni 3.250 batang, dan bibit Kemiri sebanyak 1.000 batang. Untuk

kegiatan

pengendalian

dan

pengamanan

peredaran

hasil

hutan

dilaksanakan oleh Polisi Kehutanan sebanyak 85 orang, yang terdiri dari 21 PNS Laporan Keterangan Pertanggung Jawaban (LKPJ) Kepala Daerah Kab. Sumbawa Tahun 2014

257


dengan 9 diantaranya tenaga polhut terdidik dan 1 orang Penyidik Pegawai Negeri Sipil, dan 64 tenaga honorer /kontrak. Patroli pengamanan peredaran hasil hutan dipusatkan di 15 (lima belas) kecamatan yang rawan pelanggaran illegal loging dan perambahan hutan. Pada tahun 2014 patroli pengamanan peredaran hasil hutan difokuskan di 3 wilayah kecamatan yang rawan penebangan kayu jati eks. Perum Perhutani, diantaranya di Kecamatan Plampang, Kecamatan Labangka dan Kecamatan Empang. Patroli gabungan tersebut melibatkan Kepolisian, Koramil, dan Camat dan UPT KPH setempat. Berdasarkan laporan kejadian terdapat 24 laporan berupa kasus tindak pidana dibidang Kehutanan baik berupa pengamanan barang bukti temuan, 1 kasus peladangan liar dan 3 kasus pengangkutan kayu jati olahan dengan menggunakan truk yang berasal dari Kecamatan Labangka dan telah ditindaklanjuti untuk dilakukan proses hukum selanjutnya. Sebagai bentuk pengelolaan hutan secara ekonomis, sosial dan ekologis telah dilakukan pengelolaan hutan terkecil dan permanen dalam wadah Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) yang merupakan unit pengelola hutan secara teritorial. Perubahan paradigma pengelolaan kawasan dari semula dengan menggunakan pendekatan pengamanan (security Aproach), saat ini diarahkan kepada konsep pembangunan kehutanan berkelanjutan (Sustainable forest development) dengan menitikberatkan pendekatannya pada pemberdayaan masyarakat sebagai mitra strategis dalam pengelolaan sumber daya hutan. Komitmen Pemerintah Daerah Kabupaten Sumbawa ditindaklanjuti dengan adanya dukungan nyata Pemerintah Pusat yakni melalui Keputusan Menteri Kehutanan RI Nomor 342/Menhut-II/2011 tentang Penetapan Wilayah Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi (KPHP) Model Batulanteh (unit IX) yang terletak di Kabupaten Sumbawa. Keputasan Menteri tersebut ditindaklanjuti dengan Peraturan Daerah Kabupaten Sumbawa Nomor II Tahun 2013 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Batulanteh Kabupaten Sumbawa. KPH Batulanteh dengan luas 32.776 Ha, terdiri dari hutan lindung seluas 14.303 Ha, Hutan Produksi seluas 14.842 Ha dan hutan produksi terbatas seluas 3.631 Ha. Menurut peta vegetasi kawasan hutan lindung KPHP Batulanteh adalah hutan dataran tinggi dengan vegetasi lebat sampai rawang. Vegetasi yang tumbuh dalam kawasan hutan lindung terdiri dari berbagai jenis dengan permudaannya (tingkat pohon, tiang, pancang dan semai), liana, Laporan Keterangan Pertanggung Jawaban (LKPJ) Kepala Daerah Kab. Sumbawa Tahun 2014

258


epipihit, semak belukar dan rumput. Selain itu kawasan KPH Batulanteh merupakan salah satu sumber produksi madu, yang terus berkembang dan telah dipasarkan oleh salah satu perusahaan multilevel marketing yakni AMWAY serta pemasaran di rumah madu Sumbawa. Selain itu, turunan dari lebah madu yang juga memiliki prospek adalah lilin lebah (beeswax) dan roti lebah (beebread/beepollen). Lilin lebah sudah banyak diproduksi oleh masyarakat maupun kelompok tani yang dipasarkan ke Bali, Surabaya, Jawa Tengah dan Bogor. Kebutuhan lilin lebah ini sebagai bahan baku lipbalm, sabun madu, lilin aromatherapy serta produk farmasi lainnya. Demikian pula dengan roti lebah yang bermanfaat untuk suplemen, menambah vitalitas, energy, anti aging, menambah kesuburan dll. Selain itu potensi di wilayah KPH Batu Lanteh terdapat tegakan Tengkawang (Shorea) seluas + 250 Ha dan kedepan akan dikembangkan menjadi salah satu unit bisnis, karena selama ini belum dimanfaatkan oleh masyarakat sekitar. Demikian juga dengan pengembangan minyak kayu putih (Melaleuca cajuput) seluas 50 Ha melalui APBD 2012, hingga saat ini telah berumur 1 tahun 3 bulan dengan tinggi + 2 meter. Selanjutnya pengembangan kayu putih ini melalui APBD 2013 telah dilakukan rehabilitasi seluas 100 Ha dan melalui APBN seluas 250 Ha. Untuk itu diperkirakan pada tahun 2015 KPHP Batulanteh akan memiliki potensi kayu putih seluas 250 – 300 Ha untuk diusahakan secara ekonomis pada tahun-tahun mendatang. Potensi lainnya yang terus dikembangkan adalah di wilayah KPHP Batulanteh inni memiliki 6 (enam)kelas penutupan lahan dengan potensi penyimpanan karbon (carbon sink) sebanyak 1.337.854 ton dengan luas lahan 27.779 Ha. Potensi karbon hutan ini paling besar berasal dari hutan lahan primer yang sebagian besar fungsi lindung dan fungsi hutan produksi terbatas sebesar 130 ton/ha karbon atau 1.136.026 ton untuk luas 8.699 Ha hutan primer.Semak belukar juga memiliki potensi penyimpanan karbon yang cukup besar yakni 66.669 ton dengan potensi per hektar 10,17 ton. Sementara potensi karbon hutan 128,87 ton/ha untuk hutan mahoni dan hutan jati 22,95 ton/ha. Pemerintah Daerah Kabupaten Sumbawa terus berupaya mempertahankan karbon hutan melalui pemberdayaan masyarakat, kemitraan, serta perlindungan dan penanaman hutan, sementara potensi karbon hutan yang masih rendah diupayakan peningkatan

melalui rehabilitasi kawasan hutan yang kritis dan melakukan

kemitraan dengan kelompok masyarakat sekitar hutan.


259


4.2.2.20.

Urusan Pilihan Energi dan Sumberdaya Mineral

Pada urusan pilihan Kelautan dan Perikanan terdapat 5 program strategis dengan jumlah kegiatan 13 kegiatan. Urusan ini dilaksanakan oleh SKPD Dinas Pertambangan dan Energi dengan total anggaran sebesar Rp. 4.509.960.712,sebagaimana tabel berikut. Tabel 4.52 Program Pembangunan Pada Penyelenggaraan Urusan Pilihan Energi dan Sumberdaya Mineral di Kabupaten Sumbawa Tahun 2014 No

1

2

Program/Kegiatan

Anggaran

Realisasi

83.473.050

68.936.450

82,59

22.752.600

17.597.600

77,34

Pembinaan dan Pengawasan Pengusahaan Pemanfaatan Air Tanah

5.517.980

5.457.980

Pembinaan dan Pengawasan Pelaksanaan Eksplorasi Bahan Galian

10.423.250

Pembinaan Pengawasan Pengelolaan Pertambangan

Pembinaan dan Pengawasan Keselamatan dan Kesehatan Kerja Pertambangan Pembinaan dan Pengawasan Produksi Pertambangan

Program Pembinaan dan Pengawasan Bidang Pertambangan Koordinasi dan Pendataan Tentang Hasil Produksi Dibidang Pertambangan

Program Monitoring dan Pengawasan Kegiatan Penambangan Yang Berpotensi Merusak Lingkungan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Dampak Kerusakan Lingkungan Akibat Kegiatan Pertambangan Mineral dan Batuan

%

Output

Outcome

-

Laporan Pembinaan dan Pengawasan

98,91

-

Laporan Pembinaan dan pengawasan

9.332.850

89,54

-


23.930.640

23.159.440

96,78

-


10.156.615

7.091.615

69,82

-

laporan pengawasan K3 pertambangan

Terlaksananya pengelolaan penambangan sesuai standar penertiban izin pertambangan Meningkatnya pengelolaan usaha dan pemanfaatan air tanah yang tertib dan sesuai standar Meningkatnya pengelolaan usaha dan pemanfaatan air tanah yang tertib dan sesuai standar Terlaksananya pengelolaan penambangan sesuai standar penertiban izin pertambangan Menurunnya angka kecelakaan pertambangan

10.691.965

6.296.965

58,89

-

laporan pengawasan produksi pertambangan

Meningkatnya kualitas dan kuantitas produksi pertambangan

17.717.530

16.817.530

94,92

17.717.530

16.817.530

94,92

-

Laporan Inventarisasi Kerusakan Lingkungan Akibat Kegiatan Pertambangan Mineral dan Batuan ( 10 Eksemplar )

Terinventarisasinya kegiatan pertambangan merusak lingkungan


260


3

4

5

Program/Kegiatan

Anggaran

Realisasi

%

3.552.717.6 48

3.534.072.6 20

99,48

9.268.250

9.168.250

98,92

-

3.543.449.398

3.524.904.370

99,48

-

15.530.175

15.140.175

97,49

15.530.175

15.140.175

97,49

86.377.510

79.716.146

92,29

27.318.750

21.902.450

Mitigasi Bencana Alam Geologi

24.640.380

Perencanaan Pengembangan Pengelolaan Air Tanah

34.418.380

Program Pembinaan Dan Pengembangan Bidang Ketenagalistrikan Pembinaan dan Pengawasan Pengusahaan Ketenagalistrikan Peningkatan Sarana Listrik Daerah Terpencil Program Pengembangan Energi Pembinaan dan Pengawasan Pengusahaan Migas Program Pengembangan Geologi Sumberdaya Mineral Dan Air Bawah Tanah Survei dan Pemetaan Bahan Galian

Output

Outcome

Pembinaan dan Pengawasan Pengusahaan Ketenagalistrikan Peningkatan Sarana Listrik Daerah Terpencil pada 237 unit

Terlaksananya laporan koordinasi pengembangan ketenagalistrikan Terpenuhinya kebutuhan masyarakat pada daerah perpencil

-

Laporan kegiatan pembinaan dan pengawasan pengusahaan migas

Tersusunnya laporan hasil pembinaan dan pengawasan pengusahaan migas

80,17

-

24.300.180

98,62

-

Tersedianya data/informasi potensi mineral dan batuan Laporan daerah rawan bencana alam geologi di kab. sumbawa, meningkatnya pemahaman masyarakat tentang bencana geologi kepada 100 org di Kec. Utan dan Alas Barat

33.513.516

97,37

-

Laporan inventarisasi Potensi Mineral dan Batuan Laporan daerah rawan bencana alam geologi di kab. sumbawa, meningkatnya pemahaman masyarakat tentang bencana geologi kepada 100 org di Kec. Utan dan Alas Barat Laporan survey geolistrik ( 2 lokasi ), laporan pemantauan pengelolaan sumur bor

Peningkatan data dan informasi kondisi air tanah di Kab. Sumbawa

Pada urusan pilihan energi dan sumberdaya mineral yang dilaksanakan di Kabupaten Sumbawa pada tahun 2014 antara lain diimplementasikan melalui pemenuhan energy listrik masyarakat pada daerah-daerah terpencil dan tidak ada potensi air untuk dapat dikembangkan menjadi Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS), yakni melalui pengadaan dan pemasangan PLTS 50 Wp yang yang tersebar di setiap rumah sasaran seperti di Dusun Sampar Kuang Rea Desa Baturotok sebanyak 58 unit, di dusun Batutala Desa Baodesa sebanyak 43 unit dan Laporan Keterangan Pertanggung Jawaban (LKPJ) Kepala Daerah Kab. Sumbawa Tahun 2014

261


di Bao Rapang dan Tana Smea Desa Baturotok sebanyak 35 unit. Demikian juga dengan pembangunan instalasi Biogas yang bersumber dari Dana Alokasi Khusus Bidang Energi Pedesaan telah dibangun 179 unit instalasi Biogas di Kecamatan Tarano, Labangka, Moyo Hulu, Unter Iwes Alas Barat, Rhee masingmasing sebanyak 14 unit, Kecamatan Utan sebanyak 7 unit, Kecamatan Labuhan Badas sebanyak 10 unit, Kecamatan Moyo Utara sebanyak 12 unit, Kecamatan Plampang sebanyak 40 unit, dan Kecamatan Moyo Hilir sebanyak 26 unit. Pelaksanaan pekerjaan pada kegiatan peningkatan sarana listrik daerah terpencil sebagian besar telah berjalan sesuai harapan dan rencana, sebagaimana pekerjaan pengadaan listrik daerah terpencil dalam rangka meningkatkan Rasio Elektrifikasi (RE) melalui Energi Baru Terbarukan (EBT), dengan konstribusi EBT terhadap RE Kabupaten Sumbawa sebesar 1,48% dari total RE 72,80% pada tahun 2014, sehingga target RE berdasarkan renstra adalah sebesar 68,09% telah terlampaui. Pada kegiatan Mitigasi Bencana Alam Geologi selain melakukan sosialisasi terhadap 100 peserta dari SMA/SMK di Kabupaten Sumbawa, juga telah dilakukan monitoring daerah rawan bencana alam geologi dan pengambilan contoh tanah untuk dianalisis mekanika tanah sebanyak 5 sampel di Kecamatan Sumbawa, Lantung dan Kecamatan Batu Lanteh, dengan hasil sebagai berikut. 1. Hasil analisa terhadap gerakan tanah pada lokasi (ST1) yang terletak pada 1170 31‟ 5,25” BT; 80 42‟ 29,2” LS di lereng tanjakan Ai Bawi Kecamatan Lantung digolongkan kedalam keadaan Labil. 2. Hasil analisa terhadap gerakan tanah pada lokasi (ST2) yang terletak pada 1170 19‟ 14,8” BT; 80 39‟ 40,1” LS di Gerbang Permandian Semongkat Kecamatan Batu Lanteh digolongkan kedalam keadaan Kritis. 3. Hasil analisa terhadap gerakan tanah pada lokasi (ST3) yang terletak pada 1170 25‟ 50,3” BT; 80 30‟ 4,2” LS di tanjakan Bukit Permai Kecamatan Sumbawa digolongkan kedalam keadaan Aman. 4. Hasil analisa terhadap gerakan tanah pada lokasi (ST4) yang terletak pada 1170 25‟ 33,8” BT; 80 30‟ 42,1” LS di Kecamatan Sumbawa digolongkan kedalam keadaan Aman. 5. Hasil analisa terhadap gerakan tanah pada lokasi (ST5) yang terletak pada 1170 10‟ 20,3” BT; 80 39‟ 40,1” LS di Desa Tangkan Pulit Kecamatan Batu Laporan Keterangan Pertanggung Jawaban (LKPJ) Kepala Daerah Kab. Sumbawa Tahun 2014

262


Lanteh digolongkan kedalam keadaan Kritis. Untuk potensi mineral dan sumberdaya mineral di Kabupaten Sumbawa sangat potensial untuk dikembangkan, karena Kabupaten Sumbawa merupakan daerah atau kawasan yang dilewati jalur-jalur yang prospek akan cebakan bahan-bahan logam yang dikarenakan letaknya di busur gunung api (daerah tunjaman), Ini terbukti dengan adanya beberapa indikasi maupun prospek cebakan logam yang telah dieksplorasi berupa mineral tembaga dan emas oleh PT, Newmont Nusa Tenggara di daerah Dodo Rinti. PT.Selatan Arc. Minerals di Desa Lebangkar Kecamatan Ropang dan PT. Indo Energi Alam Raya di daerah Kecamatan Lopok dalam tahap kegiatan penyelidikan umum untuk mencari cebakan emas dan biji besi. Potensi lain adalah bahan Galian Galian Golongan C (BGG-C) dimana penyebarannya hampir disemua wilayah Sumbawa dan mempunyai cadangan yang sangat besar. Biasanya terdapat sebagai endapan gosong sungai atau bukitbukit kecil yang merupakan endapan piroklastik seperti batu kali, kerikil, pasir dan sirtu. Bahkan bahan lain seperti batu gamping, rijang, marmer, lempung, batu lempung, andesit, granodiorit juga terdapat sebagi bukit-bukit kecil. Pembangunan urusan Energi dan Sumberdaya Mineral terkait dengan ekploitasi terhadap potensi pertambangan prinsipnya akan selalu dilakukan dengan memperhatikan aspek pembangunan berkelanjutan. Gambaran pembangunan urusan pilihan energi dan sumberdaya mineral yang dilaksanakan di Kabupaten Sumbawa

sampai

dengan

tahun

2014,

diantaranya

kegiatan

eksplorasi/penyelidikan umum yang dilakukan oleh perusahaan-perusahaan eksplorasi dalam rangka mengidentifikasi dan menemukan cadangan sumberdaya mineral di wilayah Kabupaten Sumbawa, sebagai berikut : Tabel 4.53 Daftar Perusahaan Eksplorasi Pertambangan di Kabupaten Sumbawa sampai dengan Tahun 2014 NO 1

Nama Perusahaan PT. Intam

Jenis KP IUP Eksplorasi Mineral Logam (Emas)

Nomor dan Tanggal SK - Nomor : 1017 Tahun 2007 (SK. Kuasa Penyeledikan Umum (KPPU)). - Nomor : 674 Tahun 2008, Tgl. 9 Juni 2008 (SK. Perpanjangan KPPU).

Luas/Lokasi (Ha) Luas : 35.450 Ha, lokasi : Kec. Ropang, Lantung dan Lenangguar

Masa Berlaku (s.d. Tgl.) 8 Oktober 2015


263

Pemerintah Kabupaten Sumbawa NO

Nama Perusahaan

Jenis KP

Nomor dan Tanggal SK - Nomor : 959 Tahun 2009, Tgl. 7 Oktober 2009 selama 6 Tahun (SK. Penyesuaian KP ke IUP). - Nomor : 1450 Tahun 2006 (SK. Kuasa Penyeledikan Umum (KPPU)). - Nomor : 2128 Tahun 2007, Tgl. 13 Nopember 2007 (SK. Peningkatan KPPU ke KP. Eksplorasi). - Nomor : 1106 Tahun 2009, Tgl. 31 Oktober 2009 (SK. Penyesuaian KP ke IUP). - Nomor : 1033 Tahun 2014, Tgl. 20 Oktober 2014 (SK. Penambahan Waktu). - Nomor : 1848 Tahun 2007, Tgl. 27 Agustus 2007 (SK. Kuasa Penyeledikan Umum (KPPU)). - Nomor : 1119 Tahun 2009, Tgl. 3 Nopember 2009 (SK. Penyesuaian KP ke IUP).

Luas/Lokasi (Ha)

Masa Berlaku (s.d. Tgl.)

Luas : 10.000 Ha, Lokasi : Kec. Ropang

SK. Mengalami penambahan waktu selama 1 (satu) tahun dan berakhir tanggal 31 Oktober 2015

Luas : 12.380 Ha, Lokasi : Kec. Alas

4 Nopember 2015

4 Nopember 2015

2

PT. Sumbawa Jutaraya

IUP Eksplorasi Mineral Logam (Emas)

3

PT. Sumber Daya Energi


4

PT. Delapan Inti Power


- Nomor : 1849 Tahun 2007, Tgl. 27 Agustus 2007 (SK. Kuasa Penyeledikan Umum (KPPU)). - Nomor : 1118 Tahun 2009, Tgl. 3 Nopember 2009 (SK. Penyesuaian KP ke IUP).

Luas : 9.734 Ha, Lokasi : Kec. Alas dan Alas Barat

5

PT. Selatan Arc. Mineral


- Nomor : 215 Tahun 2006, Tgl. 13 Maret 2006 (SK. Kuasa Penyeledikan Umum (KPPU)). - Nomor : 221 Tahun 2007, Tgl. 5 Maret 2007 (SK.

Luas : 9.670 Ha, Lokasi : Kec. Ropang


264


Nama Perusahaan

Jenis KP -

-

6

PT. Galang Artha Buana


-

-

-

7

PT. Galang Artha Buana


-

-

-

8

9

PT. Tambang Barat Nusa

PT. Azahra Resources


-

IUP Eksplorasi Mineral

-

-

Nomor dan Tanggal SK Perpanjangan KPPU). Nomor : 1250 Tahun 2009, Tgl. 17 Desember 2009 (SK. Penyesuaian KP ke IUP). Nomor : 1067 Tahun 2014, Tgl. 28 Oktober 2014 (SK. Penghentian Sementara). Nomor : 938 Tahun 2007, Tgl. 28 Mei 2007 (SK. Kuasa Penyeledikan Umum (KPPU)). Nomor : 609 Tahun 2008, Tgl. 26 Mei 2008 (SK. Perpanjangan KPPU). Nomor : 1260 Tahun 2009, Tgl. 21 Desember 2009 (SK. Penyesuaian KP ke IUP). Nomor : 940 Tahun 2007, Tgl. 28 Mei 2007 (SK. Kuasa Penyeledikan Umum (KPPU)). Nomor : 608 Tahun 2008, Tgl. 26 Mei 2008 (SK. Perpanjangan KPPU). Nomor : 1260 Tahun 2009, Tgl. 21 Desember 2009 (SK. Penyesuaian KP ke IUP). Nomor : 97 Tahun 2008, Tgl. 29 Januari 2008 (SK. Pertambangan Eksplorasi). Nomor : 1 Tahun 2010, Tgl. 4 Januari 2010 (SK. Penyesuaian KP ke IUP). Nomor : 1799 Tahun 2007, Tgl. 14 Agustus 2007 (SK.

Luas/Lokasi (Ha)


Luas : 19.380 Ha, Lokasi : Kec. Orong Telu

22 Desember 2016

Luas : 11.490Ha, Lokasi : Kec. Maronge

22 Desember 2016

Luas : 36.290Ha, Lokasi : Kec. Lunyuk

5 Januari 2015

Luas : 30.416 Ha, Lokasi : Kec. Lunyuk,

5 Januari 2017


265


Nama Perusahaan

Jenis KP Logam (Emas) -

10

PT. Ayubi Mineral


-

-

11

PT. Bumi Mulia Sejati

IUP Eksplorasi Mineral Logam (Mangan)

-

-

12

PT. Adhikara Andalan Pratama


-

-

13

PT. Jadumulia Sejahtera


-

-

-

Nomor dan Tanggal SK Kuasa Penyeledikan Umum (KPPU)). Nomor : 2 Tahun 2010, Tgl. 4 Januari 2010 (SK. Penyesuaian KP ke IUP). Nomor : 103 Tahun 2008, Tgl. 2 Pebruari 2008 (SK. Kuasa Penyeledikan Umum (KPPU)). Nomor : 16 Tahun 2010, Tgl. 18 Januari 2010 (SK. Penyesuaian KP ke IUP). Nomor : 857 Tahun 2008, Tgl. 19 Januari 2008 (SK. Kuasa Penyeledikan Umum (KPPU)). Nomor : 476 Tahun 2010, Tgl. 6 April 2010 (SK. Penyesuaian KP ke IUP). Nomor : 683 Tahun 2008, Tgl. 10 Juni 2008 (SK. Kuasa Pertambangan Eksplorasi). Nomor : 996 Tahun 2010, Tgl. 26 April 2010 (SK. Penyesuaian KP ke IUP). Nomor : 1451 Tahun 2006, Tgl. 25 Nopember 2006 (SK. Kuasa Penyeledikan Umum (KPPU)). Nomor : 2127 Tahun 2007, Tgl. 13 Nopember 2007 (SK. Peningkatan KPPU ke KP. Eksplorasi). Nomor : 1003 Tahun 2010, Tgl. 28 April 2010 (SK. Penyesuaian KP ke IUP).

Luas/Lokasi (Ha) Orong Telu dan Lenangguar


Luas : 7.400 Ha, Lokasi : Kec. Lape dan Lopok.

19 Januari 2016

Luas : 4.129 Ha, Lokasi : Kec. Plampang.

7 April 2016

Luas : 6.601 Ha, Lokasi : Kec. Lape dan Maronge.

27 April 2016

Luas : 8.234 Ha, Lokasi : Kec. Empang.

IUP mengalami penghentian sementara selama 1 (satu) tahun dan tanggal berakhir 29 April 2016


266


Nama Perusahaan

Jenis KP

Nomor dan Tanggal SK - Nomor : 223 Tahun 2013, Tgl. 6 Pebruari 2013 (SK. Pengalihan Nama IUP Eksplorasi PT. Sumbawa Juta Raya ke PT. Jadimulia Sejahtera Mineralindo). - Nomor : 1068 Tahun 2014, Tgl. 28 Oktober 2014 (SK. Penghentian Sementara).

Luas/Lokasi (Ha)


Hasil-hasil kegiatan eksplorasi dan penyelidikan umum yang dilakukan di Kabupaten Sumbawa pada saatnya diharapkan dapat memberikan informasi yang bermanfaat tentang potensi yang terkandung di dalam perut bumi Kabupaten Sumbawa. Aspek lain yang penting menjadi perhatian dalam pembangunan urusan energi dan sumberdaya mineral adalah menyangkut cakupan layanan listrik perdesaan terutama wilayah-wilayah yang memiliki potensi ekonomi produktif dan potensi energi setempat. Kebijakan yang ditempuh untuk mencapai sasaran ini dituangkan dalam beberapa kegiatan yaitu (a) koordinasi pengembangan ketenagalistrikan; (b) Pengawasan dan penertiban pengusahaan ketenagalistrikan; (c) Peningkatan sarana listrik daerah terpencil; (d) Pemutakhiran data kelistrikan. Pasokan listrik masyarakat Kabupaten Sumbawa sebagian besarnya sangat tergantung pada pasokan listrik PT. PLN (Persero), Kendala utama pengembangan listrik PLN ini adalah sangat terbatasnya kapasitas daya, sehingga pertumbuhan pemasangan baru listrik PLN progres pertumbuhannya sangat kecil, Dimana pertumbuhan supplay tidak sebanding dengan pertumbuhan demand. Berdasarkan penelitian yang dilakukan Dinas Pertambangan dan Energi Kabupaten Sumbawa bekerjasama dengan Institut Teknologi Malang pada tahun 2003 terdapat beberapa potensi energi alternatif yang layak dikembangkan diuntuk pembangkit tenaga listrik di pedesaan.


267


No 1 2 3 4 5 6

Tabel 4.54 Potensi Sumberdaya Energi Angin Kecamatan Kecepatan Angin (knots) Alas Barat 17 Labuhan Alas 20 Lape 15 Plampang 16 Labangka 19 Empang 17

Daya (watt) 376,177 612,541 258,415 313,621 525,177 376,177

Sumber Data : Dinas Pertambangan dan Energi Kab Sumbawa Tabel 4.55 Potensi Sumberdaya Energi Air No

Kecamatan

1 2

Lunyuk Alas

3

Moyo Hulu

4 5 6

Lape Lopok Plampang Empang

Sungai/ Bendungan Brang Beh Brang Ode (marente) Bendungan Batu Bulan Bendungan Mamak Bendungan Tiu Kulit Bendungan Gapit

Volume (m3) -

Debit (m3/dtk) 70,3 3,27

Head (m) 2 2

Energi (MWh/Thn) 7,249,527 337,211

46,5 Juta

1,635

38,5

8,377,170

32,5 juta 10,8 juta 10,3 juta

1,490 408 380

41,5 31,7 29

4,600,560 2,451,740 1,001,840

Sumber Data : Dinas Pertambangan dan Energi Kab. Sumbawa

Tabel 4.56 Potensi Sumberdaya Energi Surya No 1 2 3

Kecamatan Batulanteh Moyo Hilir Moyo Hulu

Desa

KK

Baturotok, Tepal, Baodesa Penyaring Mokong

900 70 150

Sumber Data : Dinas Pertambangan dan Energi Kab Sumbawa

Energi (MWh/Th.) 3.125,20 2.212,56 5.254,20

Terhadap potensi tersebut yang telah banyak digunakan adalah energi surya, dimana pembangkit tenaga surya yang diperuntukkan kepada masyarakat pedesaan yang tidak terjangkau jaringan PLN selama 5-10 tahun kedepan, sedangkan energi air masih dalam tahap penelitian dan studi kelayakan di Kecamatan Batulanteh. Untuk energi angin layak dikembangkan di daerah pesisir dan kepulauan dan sampai saat ini belum dilakukan penelitian lebih lanjut. Pelaksanaan kegiatan lainnya yang telah dilaksanakan pada tahun 2014 adalah : - Pemasangan JTR sepanjang 5 km - Pengadaan dan pemasangan PLTS tersebar sebanyak 136 unit.


268


- Pembangunan instalasi biogas sebanyak 179 unit yang tersebar di 11 Kecamatan. 4.2.2.21.

Urusan Pilihan Pariwisata

Pada urusan pilihan Pariwisata terdapat 3 program strategis dengan jumlah kegiatan 3 kegiatan. Urusan ini dilaksanakan oleh SKPD Dinas Pemuda Olahraga Budaya dan Pariwisata dengan total anggaran sebesar Rp. 2.199.284.530,sebagaimana tabel berikut. Tabel 4.57 Program Pembangunan Pada Penyelenggaraan Urusan Pilihan Pariwisata di Kabupaten Sumbawa Tahun 2014 No 1

2

3

Program/Kegiatan Program Pengembangan Pemasaran Pariwisata Promosi Pariwisata

Program Pengembangan Destinasi Pariwisata Pengembangan, Sosialisasi dan Penerapan serta Pengawasan Standarisasi Program Pengembangan Kemitraan Pengembangan SDM dan profesionalisme Pariwisata (Penyuluhan, Pembinaan Pokdarwis dan Pelatihan)

Anggaran

Realisasi

%

954.171.805

874.407.805

91,64

954.171.805

874.407.805

91,64

398.126.655

382.660.655

96,12

398.126.655

382.660.655

96,12

77.410.250

70.963.650

91,67

77.410.250

70.963.650

91,67

Output

Outcome

-

Terlaksananya kegiatan promosi pariwisata Kabupaten Sumbawa di pasar potensial wisata di 3 kegiatan

Ikut sertanya duta seni budaya dan pariwisata Kabupaten Sumbawa pada kegiatan Promosi Pariwisata NTB 2013 (BCB) Terlaksananya Festival Moyo yang berskala nasional Terpublikasinya pariwisata Kabupaten Sumbawa melalui media khusus pariwisata

-

Adanya fasilitas di tempat-tempat obyek wisata

Terwujudnya kondsi daya tarik wisata yang mencerminkan sapta pesona

-

Terlaksananya pembentukan pokdarwis di Destinasi Unggulan

Adanya kelompok sadar wisata di 5 lokasi

Penyelenggaraan urusan pilihan pariwisata yang diselenggarakan pada tahun 2014 diarahkan

pada

beberapa

sasaran,

diantaranya

melalui

pengelolaan


dan

269


pengembangan obyek dan daya tarik wisata, hal ini ditandai dengan meningkatnya jumlah kunjungan wisatawan dari tahun ke tahun, baik berupa wisatawan lokal maupun mancanegara. Pada tahun 2014 terdapat kunjungan sebanyak 45.263 wisatawan yang terdiri dari WNI : 42.816 wisatawan dan WNA : 2.447 wisatawan) hal ini menunjukkan perkembangan positif terhadap pariwisata Kabupaten Sumbawa bila dibandingkan dengan tahun 2013 dengan kunjungan wisatawan sebanyak 45.103 wisatawan, sehingga terjadi peningkatan jumlah kunjungan wisatawan sebanyak 160 atau 0,35% dari tahun sebelumnya. Bila dirata-ratakan pertahun dalam rentang 4 tahun terakhir kunjungan wisatawan ke Kabupaten Sumbawa, maka terjadi peningkatan sebesar 2,78%. Hal ini tergambar sebagai berikut. 6.000

5.000

4.000

3.000

2.000

1.000

0

Jan.

Feb.

Maret

April

Mei

Juni

Juli

Agus.

Sept.

Okto.

Nov.

Des.

2011 2.765

2.490

3.093

3.335

3.444

3.543

3.892

2.986

3.802

3.282

3.780

5.291

2012 3.173

3.617

3.215

3.446

3.570

3.670

3.731

3.419

3.982

3.825

3.855

3.860

2013 2.873

3.742

3.143

3.625

3.615

3.855

3.920

3.549

4.394

4.223

3.966

4.198

2014 3.119

3.000

3.501

3.483

3.831

3.659

3.206

4.122

4.555

4.242

4.226

4.319

Gambar 4.15 Kunjungan Wisatawan di Kabupaten Sumbawa Tahun 2011-2014 Pengembangan sarana informasi untuk promosi dan pemasaran pariwisata mutlak dilakukan, karena kegiatan tersebut bertujuan untuk menyediakan sarana informasi, promosi dan pemasaran produk wisata dengan menitik beratkan pada:

a) Pembuatan media informasi pariwisata; b) Pengadaan sarana pendukung promosi wisata; c) pengiriman duta wisata, seni dan budaya keluar daerah; d) Kerjasama dan pemberian bantuan untuk promosi pariwisata. Beberapa kegiatan Laporan Keterangan Pertanggung Jawaban (LKPJ) Kepala Daerah Kab. Sumbawa Tahun 2014

270


yang menunjang pencapaian sasaran di bidang pariwisata dan pada tahun 2014 diselenggarakan event promosi wisata, festival dan pekan Budaya, dan pergelaran apresiasi seni serta event wisata budaya seperti permainan rakyat rutin dilaksanakan setiap tahun. 4.2.2.22. Urusan Pilihan Industri Pada urusan pilihan Industri terdapat 3 program strategis dengan jumlah kegiatan 3 kegiatan. Urusan ini dilaksanakan oleh SKPD Dinas Koperasi Perindustrian dan Perdagangan dengan total anggaran sebesar Rp. 2.762.876.863,- sebagaimana tabel berikut. Tabel 4.58 Program Pembangunan Pada Penyelenggaraan Urusan Pilihan Industri di Kabupaten Sumbawa Tahun 2014 No 1

Program/Kegiatan Program Peningkatan Kapasitas Iptek Sistem Industri Pelatihan industri pengolahan produk unggulan daerah

Anggaran

Realisasi

%

77.305.063

74.771.350

96,72

77.305.063

74.771.350

96,72

Output

-

Widaswara/instruktu r ahli industri pengolahan rumput laut Pelatihan industri pengolahan rumput laut

Meningkatnya pelaku IKM yang terampil dalam industri pengolahan bahan baku dari hasil perikanan

-

Fasilitasi sarana produksi bagi kelompok IKM sebanyak 70 kelompok

Meningkatnya sarana produksi bagi pelaku IKM

-

Pembinaan pemantauan IKM sebanyak 80 unit

Berkembangnya sentra-sentra indsutri kecil

-

2

3

Program Pengembangan Industri Kecil Dan Menengah Fasilitasi Bagi Industri Kecil dan Menengah Terhadap Pemanfaatan Sumber Daya Program Peningkatan Pengembangan Kelembagaan Pembinaan dan Pengawasan SentraSentra IKM

2.673.149.900

2.551.256.909

Outcome

95,44

2.673.149.900

2.551.256.909

95,44

12.421.900

8.341.900

67,15

12.421.900

8.341.900

67,15

Pengembangan industri dilakukan dalam rangka mendorong peningkatan produksi dan nilai tambah usaha ekonomi masyarakat yang mendukung sektor perdagangan serta memperlancar distribusi produk. Sebagai gambaran, jumlah industri kecil dan menengah (IKM) dari tahun 2011-2014 di Kabupaten Sumbawa sebagai berikut.


271


Tabel 4.59 Perkembangan Jumlah Industri Kecil Menengah (IKM) di Kabupaten Sumbawa Tahun 2011-2014 No

Uraian

1.

IKM Formal 1. Unit Usaha (unit) 2. Tenaga Kerja (org) 3. Nilai Investasi (Rp.000) 4. Nilai Produksi (Rp.000) IKM non Formal 1. Unit Usaha (unit) 2. Sentra (unit) 3. Tenaga Kerja (org) 4. Nilai Investasi (Rp.000) 5. Nilai Produksi (Rp.000)

2.

Tahun 2011

2012

2013

2014

Perkembangan Jumlah %

736

750

765

780

44

5,98

3.904

3.945

3.915

3.967

63

1,61

36.557.401

35.921.653

38.807.556

45.613.930

9.056.529

24,77

83.441.975

89.841.875

93.528.538

99.277.423

15.835.448

18,98

2.810

2.818

2.818

2.818

8

0,28

146 5.986

148 6.016

148 6.016

148 6.016

2 30

1,37 0,50

4.268.956

4.343.956

4.343.956

4.343.956

75.000

1,76

36.689.959

38.729.936

40.018.064

41.608.637

4.918.678

13,41

Sumber Data : Dinas Koperindag Kab. Sumbawa Kondisi Industri Kecil Menengah di Kabupaten Sumbawa dalam rentang waktu 4 tahun terakhir dari tahun 2011-2014, baik untuk IKM Formal maupun IKM Non Formal mengalami pertumbuhan positif, ditandai dengan peningkatan unit usaha, tenaga kerja, nilai investasi dan nilai produksinya. Hal ini mengindikasikan geliat industri yang meningkat dari tahun ke tahun. Penyelenggaraan urusan pilihan industri diarahkan pada meningkatnya jumlah pelaku dan usaha industi kecil dan menengah yang memperoleh akses terhadap pasar dan lembaga permodalan. Untuk itu, Pemerintah Kabupaten Sumbawa melaksanakan kegiatan: a) Sosialisasi kebijakan tentang usaha kecil menengah; b) Fasilitasi kemudahan formalisasi badan usaha kecil menengah; c) perencanaan, koordinasi dan pengembangan usaha kecil menengah; d) Fasilitasi permasalahan proses produksi usaha kecil menengah; e) Peningkatan dan pengembangan usaha KUKM agribisnis dan agroindustri; f) Sosialisasi dukungan informasi penyediaan permodalan; g) Koordinasi pemanfaatan fasilitas pemerintah untuk usaha kecil menengah dan koperasi; h) Koordinasi penggunaan dana pemerintah untuk usaha mikro kecil menengah; i) Pemantauan pengelolaan Laporan Keterangan Pertanggung Jawaban (LKPJ) Kepala Daerah Kab. Sumbawa Tahun 2014

272


penggunaan dana pemerintah untuk usaha

mikro kecil;

j) Pemantauan

pengelolaan penggunaan dana pemerintah untuk usaha mikro kecil;

k)

Penyelenggaraan promosi produk usaha mikro kecil menengah; l) Sertifikasi tanah UMKM. 4.2.2.23. Urusan Pilihan Perdagangan Pada urusan pilihan Perdagangan terdapat 2 program strategis dengan jumlah kegiatan 4 kegiatan. Urusan ini dilaksanakan oleh SKPD Dinas Koperasi Perindustrian

dan

Perdagangan

dengan

total

anggaran

sebesar

Rp. 5.694.812.373,- sebagaimana tabel berikut. Tabel 4.60 Program Pembangunan Pada Penyelenggaraan Urusan Pilihan Perdagangan di Kabupaten Sumbawa Tahun 2014 No

1

Program/Kegiatan Program Perlindungan Konsumen Dan Pengamanan Perdagangan Fasilitasi Penyelesaian PermasalahanPermasalahan Pengaduan Konsumen

Anggaran

Realisasi

%

132.089.773

119.506.773

90,47

86.075.485

75.708.485

87,96

Output

-

-

Peningkatan Pengawasan Peredaran Barang dan Jasa

26.646.888

25.756.888

96,66

-

-

Pengawasan UTTP dan Sidang Tera Ulang

19.367.400

18.041.400

93,15

-

2

Program Peningkatan Efisiensi Perdagangan Dalam Negri

5.562.722.600

3.822.795.894

Anggota Badan Penyelesaiakan Sengketa Konsumen (BPSK) sebanyak 6 orang Penyelesaian permasalahan pengaduan konsumen sebanyak 5 kasus Tim terpadu pengawasan barang/jasa beranggotakan 15 orang Pengawasan peredaran barang/jasa yang ber-SNI pada 20 Kecamatan Tim sidang tera ulang sebanyak 8 orang Tim pendataan UTTP sebanyak 20 orang Pengawasan UTTP, tera ulang dan sidang tera ulang sebanyak 3.000 UTTP

Outcome

Terselesaikannya permasalahan pengadun konsumen

Terpantaunya peredaran barang dan jasa

Terawasinya UTTP kemetrologian

68,72


273


Program/Kegiatan Peningkatan Sistem dan Jaringan Informasi Perdagangan

Anggaran

Realisasi

%

5.562.722.600

3.822.795.894

68,72

Output -

Pendataan harga barang di 8 lokasi

-

Pendampingan SRG

Outcome Meningkatnya kemampuan jaringan perdagangan pelaku usaha perdagangan

Dalam penyelenggaraan urusan pilihan perdagangan, telah dilaksanakan beberapa program dan kegiatan pembangunan, diantaranya peningkatan jumlah Usaha Kecil dan Menengah (UKM) dan usaha besar sektor perdagangan. Pada tahun 2014 terdapat 17.481 unit UKM dan Usaha Besar, dengan peningkatan sebesar 3.233 unit atau 22,69% dalam kurun waktu 4 tahun terakhir dari tahun 2011 dengan jumlah 14.248 unit, sebagaimana terlihat pada table berikut. Tabel 4.61 Perkembangan jumlah pelaku usaha perdagangan menurut besaran usahanya di Kab. Sumbawa Tahun 2011-2014 No.

Tahun

1. 2011 2. 2012 3. 2013 4. 2014 Perkembangan %

Usaha Mikro 8.383 8.498 9.706 10.580 2.197 26,21

Klasifikasi Usaha Usaha Usaha Kecil Menengah 5.539 307 5.899 325 5.988 329 6.527 355 988 48 17,84 15,64

Usaha Besar 19 19 19 19 -

Jumlah 14.248 14.741 16.042 17.481 3.233 22,69

Sumber Data : Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan Kab. Sumbawa

Aktifitas perdagangan sangat ditentukan oleh ketersediaan pasar, hal ini ditandai dari jumlah pasar tradisional di Kabupaten Sumbawa sebanyak 13 pasar dengan fasilitas prasarana pasar yang juga mengalami penambahan, diantaranya ketersediaan kios permanen sebanyak 472 unit, kios sederhana sebanyak 237 unit, petak los pasar sebanyak 616 unit, pelataran sebanyak 4.521 unit, dan ketersediaan MCK pasar sebanyak 14 unit. Selain itu telah dilaksanakan renovasi pasar Plampang Tahap II sebanyak 10 paket serta pengadaan sarana dan prasarana SRG Labangka sebanyak 13 paket. Untuk upaya perlindungan terhadap konsumen, Pemerintah Daerah Kabupaten Sumbawa, secara berkala melakukan uji sampel di Laboratorium terhadap barang/makanan yang dikonsumsi oleh masyarakat. Hal ini dihajatkan agar masyarakat dapat mengkonsumsi makanan yang layak dan sehat. Demikian Laporan Keterangan Pertanggung Jawaban (LKPJ) Kepala Daerah Kab. Sumbawa Tahun 2014

274


juga untuk Tera/Tera Ulang pada tahun 2014 sebesar 3.119 UTTP, sementara jumlah alat ukur kemetrologian yang diuji/tera sebanyak 1.356 UTTP. Pembangunan pada urusan perdagangan, kondisinya sangat didominasi oleh faktor harga, di samping faktor-faktor produksi yang mempengaruhi tingkat suplai, terutama untuk bahan-bahan kebutuhan pokok. Pemerintah pada tahun 2014 telah meningkatkan intensitas koordinasi dengan para pelaku pasar bahan pokok dan bahan strategis serta peningkatan sistem dan jaringan informasi termasuk penyediaan informasi harga barang kebutuhan pokok dan barang strategis lainnya di wilayah Kabupaten Sumbawa. 4.2.2.24. Urusan Pilihan Ketransmigrasian Pada urusan pilihan Ketransmigrasian terdapat 2 program strategis dengan jumlah kegiatan 3 kegiatan. Urusan ini dilaksanakan oleh SKPD Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi dengan total anggaran sebesar Rp. 5.694.812.373,- sebagaimana tabel berikut. Tabel 4.62 Program Pembangunan Pada Penyelenggaraan Urusan Pilihan Ketransmigrasian di Kabupaten Sumbawa Tahun 2014 No 1

2

Program/Kegiatan Program Pengembangan Wilayah Tertinggal Pengembangan Usaha Ekonomi

Program Pengembangan Wilayah Transmigrasi Koordinasi Pelaksanaan Pembangunan dan Pengembangan Kota Terpadu Mandiri (KTM) Labangka Kab. Sumbawa Pengembangan Pembinaan Masyarakat & Kawasan Transmigrasi

Anggaran

Realisasi

%

95.468.225

67.296.000

70,4905

95.468.225

67.296.000

70,49

154.209.752

122.743.552

79,5952

46.495.752

45.654.252

107.714.000

77.089.300

Output

Outcome

-

Jumlah warga transmigrasi yang dibina sebanyak 100 KK

Meningkatnya kesejahteraan warga transmigrasi sebanyak 100 KK

98,19

-

Peningkatan investasi budidaya dan industri jasa dan perdagangan

71,57

-

Menciptakan sentra-sentra agribisnis dan agro industri yang mampu menarik investasi Tersedianya peta lahan TSM Labangka V


Terwujudnya pengembanga n dan kawasan tertinggal dan perbatasan

275


Penyelenggaraan

urusan

ketransmigrasian

di

Kabupaten

Sumbawa

diimplementasikan antara lain melalui : a). Pelaksanaan Pembangunan dan Pengembangan KTM Labangka. Kegiatan yang telah dilaksanakan pada tahun 2014 berupa pemeliharaan gerbang pertama dan kedua kawasan KTM Labangka, pemeliharaan tugu KTM Labangka I. b). Pengembangan Pembinaan Masyarakat dan Kawasan Transmigrasi. Untuk menjamin peningkatan traf hidup masyarakat transmigrasi telah dilaskanakan pembinaan dibidang social budaya seperti kesehatan, pendidikan, koperasi dan pemasaran, kelembagaan desa, karang taruna, dan remaja masjid/keagamaan. Selain itu telah dilaksanakan pengukuran batas keliling KTM Labangka seluas 226 Ha yang bekerjasama dengan Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Sumbawa. c). Pengembangan Usaha Ekonomi. Pelaksanaan pengembangan usaha ekonomi di daerah transmigrasi pada tahun 2014 berupa bantuan bibit jagung hibrida sebanyak 500 kg untuk 100 KK dan bantuan obat herbisida 400 liter air bagi 100 KK warga transmigrasi UPT Brang Lamar Kecamatan Lunyuk. Selain yang bersumber dari APBD, pengelolaan anggarannya juga bersumber dari APBN seperti : pengembangan jalan dan jembatan di Kimtrans Brang Lamar sepanjang 4 km dan fasilitas umum sebanyak 2 unit. Selain itu dalam rangka peningkatan kapasitas sumberdaya manusia dan masyarakat di kawasan transmigrasi adalah tersalurnya bantuan pendidikan, pelayanan social budaya dan mental spiritual terhadap 1.051 orang yang terdiri dari pelaksanaan operasional pendidikan di pemukiman transmigrasi selama 12 bulan, pengadaan barang non operasional lainnya 7 paket, pembinaan seni budaya 1 paket, pembinaan mental spiritual 12 bulan, operasional pengelolaan pemukiman transmigrasi 12 bulan untuk 3 orang, pengembangan lembaga pemerintah desa di pemukiman transmigrasi 9 orang selama 12 bulan, pembentukan dan pembinaan karang taruna 2 kegiatan, operasional Pokja KTM Labangka 25 orang, pemberian pangan non beras bagi 100 KK, pelayanan operasional kesehatan 3 orang selama 12 bulan, pengadaan obat-obatan jenis OSSE,OSE dan OE untuk 100 KK.


276


4.2.3. Permasalahan dan Solusi Dalam pelaksanaan urusan pilihan penyelenggaran pemerintahan daerah di Kabupaten Sumbawa sepanjang tahun 2014 masih banyak kendala yang dihadapi, diantaranya adalah: 1. Permasalahan di bidang peternakan, diantaranya adalah : a). Maraknya pencurian ternak yang terjadi pada tahun 2014.

Solusinya : Peran serta dari masyarakat secara aktif untuk meningkatkan pengawasan terhadap ternaknya masing-masing, dan pemerintah daerah secara bertahap akan membangun Pos Pengamanan Terpadu pada lokasi yang strategis di wilayah-wilayah pesisir, serta meningkatkan pengawasan lalu lintas ternak. b). Ternak khususnya ternak besar mengalami penurunan ketersediaan pakan secara alami sebagai akibat berkurangnya lahan pertanian yang selama ini tidak difungsikan, dan dimanfaatkan sebagai lahan budidaya pertanian oleh masyarakat.

Solusinya : Peningkatan pakan ternak melalui budidaya tanaman pakan ternak dan pemanfaatan limbah-limbah pertanian dengan penerapan teknologi pakan. 2. Masih banyaknya tindak pidana di bidang kehutanan di wilayah hutan Kabupaten Sumbawa seperti perladangan liar, perambahan hutan, illegal

logging/pencurian kayu, sementara kemampuan sarana dan prasarana yang dimiliki oleh Dinas Kehutanan dan Perkebunan masih terbatas dibandingkan dengan luas hutan yang harus diawasi. Untuk itu Pemerintah Daerah terus melaksanakan berbagai langkah, antara lain dengan meningkatkan intensitas penyuluhan kepada masyarakat akan fungsi dan manfaat hutan, sehingga masyarakat ikut terlibat langsung melalui kegiatan-kegiatan seperti bakti sosial dalam rangka merehabilitasi daerah tangkapan air dan sumber-sumber air. Disamping itu tetap dilakukan pengawasan terhadap lalu lintas peredaran kayu bersama aparat keamanan.


277


3. Masih maraknya kegiatan illegal fishing

Solusinya : Meningkatkan

partisipasi

masyarakat

melalui

pembentukan

Kelompok

Masyarakat Pengawas (Pokmaswas), pembentukan Tim Keamanan Laut Terpadu (Kamladu), meningkatkan penyuluhan hukum dan melakukan pembinaan terhadap oknum pelaku illegal fishing.


278

Laporan Keterangan Pertanggung Jawaban (LKPJ) Kepala Daerah Kab. Sumbawa Tahun

Recommend Documents