LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LAKIP) TAHUN 2012 BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH KABUPATEN SINJAI

LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH

(LAKIP) TAHUN 2012 BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH KABUPATEN SINJAI

i

KATA PENGANTAR Puji syukur kehadirat Allah SWT atas rahmat dan Karunia yang dilimpahkan kepada kami sampai saat ini masih dapat menjalankan tugas sebagai amanah dan dapat menyelesaikan penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Sinjai Tahun Anggaran 2012. Dalam rangka terselenggaranya Pemerintah yang baik (good governance) serta mewujudkan aspirasi masyarakat dan mencapai tujuan serta cita – cita berbangsa dan bernegara maka diterbitkan Inpres No. 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instasni Pemerintah (LAKIP) yang merupakan tindak lanjut dari TAP MPR RI No. XI/MPR/1998 dan Undang – undang No. 28 Tahun 1999 yang keduanya mengatur tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme. Semua ini merupakan terobosan dalam pembangunan dengan sistem Akuntabilitas Negara Modern yang handal, demokratis, professional, efisiensi, efektif, berkualitas, bersih, terbuka, partisipatif dan tanggap terhadap aspirasi masyarakat. Penyampaian

Laporan

Akuntabilitas

Kinerja

ini

adalah

sebagai

wujud

pertanggungjawaban kinerja yang terukur dan transparansi dalam menjalankan pemerintahan yang baik (good government) dan dengan penanganan yang baik (good governance/ yang amanah). Selain itu merupakan evaluasi hasil pencapaian tujuan dan sasaran Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Sinjai sebagai penjabaran dari visi, misi dan perencanaan strategik yang mengidentifikasikan tingkat keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan-kegiatan sesuai dengan program dan kebijakan yang ditetapkan. Demikian

disampaikan,

semoga

Laporan

Akuntabilitas

Kinerja

Badan

Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Sinjai ini dapat dijadikan bahan dalam peningkatan pelayanan kepada masyarakat untuk mewujudkan masyarakat Kabupaten Sinjai Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Sinjai Tahun 2012

ii

berkembang secara mandiri setara dengan tingkat kehidupan masyarakat Sulawesi Selatan. Selain itu laporan ini dapat dijadikan bahan pertimbangan dalam menentukan kebijakan, program/ kegiatan dan merupakan perwujudan Kinerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Sinjai Tahun 2012. Sebagai proses yang berkesinambungan dengan tahun sebelumnya maka isi yang terkandung di dalam laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah ini merupakan kebulatan kesepakatan bersama yang dilaksanakan dan dipertanggungjawabkan secara bersama-sama pula oleh seluruh jajaran Badan Penanggulangan bencana Daerah kabupaten Sinjai. Kami sadar bahwa Laporan Akuntabilitas ini masih jauh dari sempurna, oleh karena itu kritik dan saran yang bersifat konstruktif senantiasa kami nantikan untuk perbaikan atau penyempurnaan dalam penyusunan Laporan Akuntabilitas di tahun mendatang. Ucapan terima kasih kami sampaikan kepada semua pihak yang telah membantu dan memberikan bimbingan, sehingga penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Badan Penanggulangan bencana Daerah Kabupaten Sinjai tahun 2012 ini dapat diselesaikan. Semoga Laporan Akuntabilitas Kinerja ini bermanfaat khususnya bagi Badan Penanggulangan bencana Daerah Kabupaten Sinjai dalam upaya mewujudkan Good Governance dan juga bagi pihak-pihak yang berkepentingan. Sinjai

Februari 2013

Kepala Pelaksana BPBD Kabupaten Sinjai

Muh. Rusli R., S. Sos Pangkat: Pembina Utama Muda NIP : 19541231 197803 1 035

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Sinjai Tahun 2012

iii


iv

IKHTISAR EKSEKUTIF Laporan

Akuntabilitas

Kinerja

Instansi

Pemerintah

(LAKIP)

Badan

Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Sinjai merupakan laporan pertanggungjawaban dari hasil dari berbagai upaya untuk menerapkan secara bertahap dan berkesinambungan sistem akuntabilitas kinerja pemerintahan. Fokus pengembangan sistem akuntabilitas pada tahun 2012 ini adalah pada sistem pengukuran kinerja, diawali dengan penetapan indikator kinerja utama, pengumpulan data kinerja, dan evaluasi capaian kinerja. Evaluasi capaian kinerja dilakukan bukan hanya terhadap capaian tahun 2012, tetapi juga terhadap capaian selama dua tahun terakhir mulai tahun 2010.sampai dengan 2012; sehingga dapat diketahui kenaikan dan penurunan capaian kinerja. LAKIP tahun 2012 disusun dengan berpedoman pada Keputusan Kepala Lembaga Administrasi Negara (LAN) Nomor 239/IX/6/8/2003. Pendekatan yang digunakan adalah dengan menyajikan dokumen Perencanaan Kinerja Tahunan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Sinjai. Hasil pengukuran terhadap 4 (empat) sasaran strategis dan 13

(tiga belas).

Indikator kinerja sasaran strategis diperoleh simpulan bahwa capaian kinerja sasaran secara umum 99 % sampai dengan 100 %. Dengan capaian kinerja sasaran dengan kisaran 99 % sampai dengan 100 %, ini berarti kinerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Sinjai dapat dikategorikan baik. Capaian ini adalah tidak terlepas dari kontribusi dan komitmen seluruh komponen dan unit organisasi Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Sinjai.


v

LAKIP ini telah merepresentasikan kinerja nyata Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Sinjai. Semoga LAKIP tahun 2012 ini dapat bermanfaat bagi kita semua. Dukungan dan kerja sama yang berkelanjutan dari seluruh stakeholder sangat kami harapkan.

Sinjai

Februari 2013


Muh. Rusli R., S. Sos Pangkat: Pembina Utama Muda NIP : 19541231 197803 1 035


vi

Daftar Isi KATA PENGANTAR ............................................................................................................................. ii IKHTISAR EKSEKUTIF .......................................................................................................................... v BAB I PENDAHULUAN ........................................................................................................................ 1 1.1 Latar Belakang ......................................................................................................................... 1 1.2 Gambaran Singkat Organisasi Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Sinjai ........ 4 1.3 Maksud dan Tujuan ............................................................................................................... 16 1.4. Sistematika Penyusunan ....................................................................................................... 17 BAB II PERENCANAAN DAN PENETAPAN KINERJA ........................................................................... 19 2.1 Rencana Strategis ................................................................................................................. 19 2.2 Visi dan Misi BPBD ................................................................................................................ 20 2.3 Tujuan dan Sasaran ............................................................................................................... 21 2.4 Rencana Kinerja Tahunan ...................................................................................................... 22 BAB III AKUNTABILITAS KINERJA..................................................................................................... 26 3.1 Pengukuran Kinerja................................................................................................................ 26 3.2 Evaluasi dan Analisis Pencapaian Kinerja ............................................................................... 27 3.3 Analisis Capaian Keuangan Tahun 2012 ................................................................................. 39 BAB IV P E N U T U P ........................................................................................................................ 41


vii

BAB I PENDAHULUAN 1.1 Latar Belakang Bangsa Indonesia sekarang ini dihadapkan pada perubahan lingkungan strategis yang sangat dinamis dan mempengaruhi birokrasi dalam melaksanakan tugas-tugasnya. Salah satu perubahan lingkungan strategis dimaksud adalah penerapan paradigma kepemerintahan yang baik (Good Governance) yang memberikan

peran dan fungsi yang seimbang antara

pemerintah, swasta dan masyarakat dengan prinsip-prinsip yang mendasarinya antara lain : Transparansi, partisipasi dan akuntabilitas. Apabila keseimbangan peran dari ketiga alasan tersebut dapat diterapkan maka prinsip dasar dari Good Governance tersebut dapat dirasakan oleh pihak-pihak yang terkait. Hal ini juga memudahkan institusi pemerintah dalam melaksanakan tugas-tugas pemerintahan dan mempertanggungjawabkan kinerja kepada masyarakat. Terselenggaranya kepemerintahan yang baik (Good Governance) merupakan persyaratan bagi setiap pemerintah untuk mewujudkan aspirasi masyarakat dalam mencapai tujuan serta cita-cita bangsa. Agar berbagai program dan kegiatan yang akan dilaksanakan dimasa mendatang dapat berhasil dengan baik, maka harus disusun dalam suatu perencanaan yang matang. Perencanaan yang disusun tentunya harus mempertimbangkan keadaan yang ada dan memprediksikan keadaan yang akan datang dengan berbagai dukungan dan hambatan yang akan timbul. Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) merupakan perwujudan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas pokok dan fungsi, pengelolaan sumber daya dan pelaksanaan kebijakan yang dipercayakan kepada setiap Instansi Pemerintah. LAKIP juga

1

berperan sebagai alat kendali, alat penilai kinerja dan alat pendorong terwujudnya good governance. Pelaksanaan penyusunan LAKIP Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Sinjai Tahun 2012 dengan memperhatikan kepada peraturan perundang-undangan yang melandasi pelaksanaan LAKIP, yaitu : 1. TAP MPR No.XI/MPR/1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Kolusi, Korupsi dan Nepotisme; 2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah dua kali diubah terakhir dengan UU No. 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah; 3. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah; 4. Undang-Undang Nomor 28 tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Kolusi, Korupsi dan Nepotisme; 5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah; 6. Instruksi Presiden RI Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah; 7. Keputusan Kepala Lembaga Administrasi Negara Nomor 239/IX/6/8/2003 tentang Perbaikan

Pedoman

Penyusunan

Pelaporan

Akuntabilitas

Kinerja

Instansi

Pemerintah; 8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri


2

Dalam Negeri No. 59 Tahun 2007 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah; 9. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 29 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja Dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah; 10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah; 11. Peraturan Daerah Kabupaten Sinjai Nomor 2 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Sinjai Tahun 2008 – 2013; 12. Peraturan Daerah Kabupten Sinjai Nomor 19 tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah dan Lembaga Lain Lingkup Pemerintah Kabupaten Sinjai; 13. Peraturan Bupati Nomor 39 Tahun 2012 tentang Penjabaran Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Sinjai; Penyusunan LAKIP berisi ikhtisar pencapaian sasaran sebagaimana yang ditetapkan dalam dokumen penetapan kinerja dan dokumen perencanaan. Pencapaian sasaran tersebut disajikan berupa informasi mengenai pencapaian sasaran Renstra, realisasi pencapaian indikator sasaran disertai dengan penjelasan yang memadai atas pencapaian kinerja dan pembandingan capaian indikator kinerja, dengan demikian LAKIP Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Sinjai Tahun 2012 menjadi laporan kemajuan penyelenggaraan instansi pemerintah oleh Kepala Pelaksana BPBD kepada Bupati Sinjai melalui Sekretaris Daerah yang menjabat secara rangkap sebagai Kepala Badan. LAKIP ini telah disusun dan


3

dikembangkan sesuai peraturan yang berlaku selanjutnya realisasi yang dilaporkan dalam LAKIP ini merupakan hasil pencapaian sasaran pada tahun 2012. Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Sinjai merupakan subsistem dari sistem penyelenggaraan pemerintahan daerah, maka Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Sinjai memiliki tanggungjawab yang besar dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah baik mulai tahap perencanaan kebijakan daerah, pengorganisasian, pelaksanaan hingga evaluasi, dengan demikian yang menjadi output Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Sinjai yakni berupa tindakan kebencanaan yang meliputi pencegahan dan kesiapsiagaan, tanggap darurat bencana dan penyediaan logistik serta rehabilitasi dan rekonstruksi bagi korban pasca bencana terjadi. Sehubungan dengan hal tersebut diatas, sebagai perwujudan pertangguang jawaban keberhasilan/ kegagalan pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan maka disusunlah Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Sinjai Tahun 2012 sebagai perwujudan Akuntabilitas Kinerja yang tercermin dari hasil pencapaian Kinerja berdasarkan Visi, Misi,Tujuan dan Sasaran yang telah ditetapkan.

1.2 Gambaran Singkat Organisasi Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Sinjai Sesuai Peraturan Daerah Kabupaten Sinjai Nomor 19 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis dan Lembaga Lainnya Lingkup Pemerintah Kabupaten Sinjai dan Peraturan Bupati Sinjai Nomor 39 Tahun 2012 tentang Penjabaran Tugas Pokok, Fungsi Organisasi dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Sinjai, telah ditetapkan Kedudukan, Tugas Pokok dan Fungsi serta Organisasi sebagai berikut : 1. Kedudukan


4

a. Badan Penanggulangan Bencana Daerah adalah unsur penunjang Pemerintah di Bidang Penanggulangan Bencana. b. Badan Penanggulangan Bencana Daerah dipimpin oleh seorang Kepala Badan yang dijabat secara ex-officio oleh Sekeretaris Daerah dan dalam melaksanakan tugasnya berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati. Pelaksanaan tugas sehari-hari dipimpin oleh seorang Kepala Pelaksana.

a. Tugas Pokok Dalam pelaksanaan penanggulangan bencana maka BPBD Kabupaten Sinjai mempunyai tugas pokok melaksanakan penanggulangan bencana secara terintegrasi meliputi pra bencana, saat tanggap darurat bencana dan pasca bencana.

b. Fungsi Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Sinjai dalam melaksanakan tugas pokok menyelenggarakan fungsi, yaitu : a. pengkoordinasian perumusan kebijakan teknis di bidang penanggulangan bencana daerah; b. pemberian

dukungan

atas

penyelenggaraan

pemerintahan

daerah

dibidang

penanggulangan bencana daerah; c. pengkoordinasian dengan satuan kerja perangkat daerah lainnya, instansi vertikal yang ada di daerah, lembaga usaha, dan/atau pihak lain yang diperlukan pada tahap pra bencana dan pasca bencana. d. pelaksanaan pengerahan sumber daya manusia, peralatan, logistik dari satuan kerja perangkat daerah lainnya, instansi vertikal yang ada di daerah serta langkah-langkah lain yang diperlukan dalam rangka penanganan darurat bencana; Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Sinjai Tahun 2012

5

e. pelaksanaan koordinasi dengan satuan kerja perangkat daerah lainnya, instansi vertikal yang ada di daerah dengan memperhatikan kebijakan penyelenggaraan penanggulangan bencana dan ketentuan peraturan perundang-undangan; f. pengkoordinasian, pengkomandoan, pembinaan dan fasilitasi dalam pelaksanaan tugas dibidang pencegahan, kesiapsiagaan, penanganan darurat, penanganan logistik, rehabilitasi, rekonstruksi dan kesekretariatan dan pelaporan pelaksanaan tugas; dan g. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya. c. Organisasi Struktur Organisasi Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Sinjai dapat dilihat pada gambar di bawah ini:

KEPALA PELAKSANA BPBD KABUPATEN SINJAI MUH. RUSLI R., S. Sos NIP : 19541231 197803 1 035 SEKRETARIS A. IKBAL, S. Sos., M. Si NIP. 19710317 199203 1 003

JABATAN FUNGSIONAL

KASUBAG. PROGRAM, DATA DAN EVALUASI BURHAN SYAMSUDDIN, SE NIP. 197402052003121007

KASUBAG. KEUANGAN MAKMUR, S. Sos NIP. 197202281993031005

KABID. PENCEGAHAN DAN KESIASIAGAAN MUH. NURHIDAYAT, S.STP., M.Si NIP. 19800219 199810 1 002

KABID. KEDARURATAN DAN LOGISTIK I DEWA GDE W. DARMA, S.STP., M. Si NIP. 19810919 199912 1 001

KASI. PENCEGAHAN

KASI. KEDARURATAN

KASUBAG. UMUM & KEPEGAWAIAN SETIAWATI JUFRI, S. Sos NIP. 19740622 199603 2

KABID. REHABILITASI DAN REKONSTRUKSI HAMKA, S. ST., MT NIP. 19661231 199402 1 011

KASI. REHABILITASI SYARIFUSSIN, ST NIP. 19810311 200502 1 005

KASI. KESIASIAGAAN

KASI. LOGISTIK

MUH. LUKMAN, S. Kom NIP. 19780208 200604 1 023

Drs. MUHTAR NIP. 19641231 198603 1 209


UPTB

KASI. REKONSTRUKSI

6

Susunan Organisasi Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Sinjai terdiri dari : a. Kepala Pelaksana Badan

b. Sekretaris Badan membawahi: a.

Sub Bagian Program, Data dan Evaluasi.

b.

Sub Bagian Keuangan

c.

Sub Bagian Umum dan Kepegawaian

c. Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan membawahi: a. Seksi Pencegahan. b. Seksi Kesiapsiagaan d. Bidang Kedaruratan dan Logistik membawahi: a. Seksi Kedaruratan. b. Seksi Logistik. e. Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi membawahi: a. Seksi Rehabilitasi. b. Seksi Rekonstruksi. f. Unit Pelaksana Teknis Badan g. Kelompok Jabatan Fungsional Penjabaran tugas pokok dan fungsi tiap unit organisasi pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Sinjai sebagai berikut : Kepala Pelaksana BPBD mempunyai tugas pokok melaksanakan penanggulangan bencana secara terintegrasi meliputi pra bencana, saat tanggap darurat bencana dan pasca bencana. Dalam melaksanakan tugas Kepala Pelaksana menyelenggarakan fungsi : a. pengkoordinasian perumusan kebijakan umum di bidang penanggulangan bencana daerah; Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Sinjai Tahun 2012

7

b. pengkoordinasian dengan satuan kerja perangkat daerah lainnya, instansi vertikal yang ada di daerah, lembaga usaha, dan/atau pihak lain yang diperlukan pada tahap pra bencana dan pasca bencana. c. pengkoordinasian, pengkomandoan, pembinaan dan fasilitasi dalam pelaksanaan tugas dibidang pencegahan, kesiapsiagaan, penanganan darurat, penanganan logistik, rehabilitasi, rekonstruksi dan kesekretariatan dan pelaporan pelaksanaan tugas. Sekretariat, mempunyai tugas pokok menyelenggarakan urusan perencanaan dan penyusunan program, pengelolaan keuangan, pengelolaan rumah tangga dan perlengkapan, pengelolaan hubungan masyarakat keprotokolan dan pengelolaan administrasi kepegawaian. Dalam melaksanakan tugas, Sekretariat mempunyai fungsi antara lain: a. perencanaan kebijakan operasional di Sekretariat berdasarkan kebijakan umum Kepala Badan Penanggulangan Bencana dan Renstra Badan Penanggulangan Bencana sebagai pedoman kerja; b. pelaksanaan koordinasi teknis dengan unit kerja terkait dengan program pelayanan administrasi perkantoran, peningkatan sarana dan prasarana aparatur serta pengembangan sistem perencanaan, pelaporan kinerja dan keuangan; c. pengkoordinasian, sinkronisasi dan integrasi dalam penyiapan bahan dan pelaksanaan perumusan kebijakan tentang program pelayanan administrasi perkantoran, peningkatan sarana dan prasarana aparatur serta pengembangan sistem perencanaan, pelaporan kinerja dan keuangan untuk menunjang kelancaran pelaksanaan tugas. Sub Bagian Program, Data dan Evaluasi mempunyai tugas pokok merencanakan, mengkordinasikan, melaksanakan, mengevaluasi dan melaporkan pelaksanaan penyusunan program, data dan evaluasi kegiatan BPBD. Dalam melaksanakan tugas pokok, Sub Bagian Program, Data dan Evaluasi mempunyai fungsi, antara lain:


8

a. penyusunan rencana kerja Sub Bagian Program, Data dan Evaluasi; b. penyiapan bahan dan pelaksanaan perumusan kebijakan teknis lingkup Sub Bagian Program, Data dan Evaluasi; c. pengkoordinasian penyusunan rencana kerja BPBD; d. penyiapan bahan dan materi untuk penyusunan Rencana Strategis (RENSTRA) setiap 5 (lima) tahun sesuai metodologi dan ketentuan yang berlaku; e. penyiapan bahan dan materi untuk penyusunan Rencana Kerja (RENJA) setiap tahun sesuai metodologi dan ketentuan yang berlaku; f. penyusunan RKA-SKPD, DPA-SKPD, RKAP-SKPD dan DPPA-SKPD berdasarkan bahan dan materi dari unit kerja terkait sesuai metodologi dan ketentuan yang berlaku; g. penyiapan bahan dan materi untuk penyusunan LAKIP setiap tahun sesuai ketentuan yang berlaku. Sub Bagian Keuangan mempunyai tugas pokok merencanakan, melaksanakan, mengevaluasi, melaporkan dan pertanggungjawaban pelaksanaan pengelolaan keuangan BPBD.Dalam melaksanakan tugas pokok, Sub Bagian Keuangan mempunyai fungsi antara lain : a. penyusunan rencana kerja Sub Bagian Keuangan; b. penyiapan bahan dan pelaksanaan perumusan kebijakan teknis lingkup Sub Bagian Keuangan; c. penyelenggaraan pengelolaan keuangan penanggulangan bencana; d. pelaksanaan verifikasi kelengkapan SPP-UP, SPP-GU, SPP-TU dan SPP-LS Gaji dan tunjangan PNS serta penghasilan lainnya sesuai ketentuan Perundang-undangan yang diajukan oleh Bendahara Pengeluaran dan diketahui/ disetujui oleh PPTK;


9

e. penyiapan SPM kegiatan sesuai ketentuan yang berlaku; Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas pokok merencanakan, melaksanakan,

mengevaluasi,

melaporkan,

dan

pertanggungjawaban

pengelolaan administrasi umum dan kepegawaian BPBD. Dalam

pelaksanaan

melaksanakan

tugas

pokok Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai fungsi antara lain: a. penyusunan rencana kerja Sub Bagian Umum dan Kepegawaian; b. penyiapan bahan dan pelaksanaan perumusan kebijakan teknis lingkup Sub Bagian Umum dan Kepegawaian; c. pengelolaan administrasi umum yang meliputi pengelolaan tata naskah dinas, penataan kearsipan, perlengkapan, dan penyelenggaraan kerumahtanggaan BPBD; Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan, mempunyai tugas pokok merencanakan, melaksanakan, mengevaluasi, melaporkan, dan pertanggungjawaban pelaksanaan kebijakan di bidang pencegahan, mitigasi dan kesiapsiagaan pada prabencana serta pemberdayaan masyarakat. Dalam melaksanakan tugas pokok , Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan mempunyai fungsi antara lain: a. penyusunan rencana kerja Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan; b. penyiapan bahan dan pelaksanaan perumusan kebijakan teknis di bidang pencegahan, mitigasi dan kesiapsiagaan pada prabencana serta pemberdayaan masyarakat. c. pengkoordinasian dan pelaksanaan kebijakan di bidang pencegahan, mitigasi dan kesiapsiagaan pada prabencana serta pemberdayaan masyarakat. d. pengumpulan dan pengelolaan data dalam rangka koordinasi bidang pencegahan, mitigasi dan kesiapsiagaan pada prabencana seta pemberdayaan masyarakat. Seksi

pencegahan

mempunyai

tugas

pokok

merencanakan,

melaksanakan,

mengevaluasi, melaporkan dan pertanggungjawaban pelaksanaan pengelolaan administrasi


10

dan kegiatan di bagian pencegahan. Dalam melaksanakan tugas pokok, Seksi pencegahan mempunyai fungsi : a. penyusunan rencana kerja lingkup Seksi Pencegahan; b. penyusunan bahan dan pelaksanaan perumusan kebijakan teknis lingkup Seksi pencegahan; c. penyelenggaraan dan pengoordinasian pencegahan dan mitigasi bencana. Seksi Kesiapsiagaan mempunyai tugas pokok merencanakan, melaksanakan, mengevaluasi, melaporkan dan pertanggungjawaban pelaksanaan pengelolaan administrasi dan kegiatan di bagian kesiapsiagaan dan Satuan Tugas Pemadam Kebakaran. Dalam melaksanakan tugas pokok, Seksi Kesiapsiagaan mempunyai fungsi antara lain: a. penyusunan rencana kerja Seksi Kesiapsiagaan dan Satuan Tugas Pemadam Kebakaran; b. penyusunan bahan dan pelaksanaan perumusan kebijakan teknis lingkup Seksi Kesiapsiagaan dan Satuan Tugas Pemadam Kebakaran; c. penyiapan bahan koordinasi lingkup kesiapsiagaan dan Satuan Tugas Pemadam Kebakaran; d. penyelenggaraan, pembinaan, dan pengoordinasian kesiapsiagaan dan peningkatan peran serta masyarakat dalam penanggulangan bencana alam dan bencana kebakaran; Bidang Kedaruratan dan Logistik mempunyai tugas pokok mengkoordinasikan, merencanakan,

melaksanakan,

mengevaluasi,

melaporkan

dan

pertanggungjawaban

pelaksanaan kebijakan penanggulangan bencana pada saat tanggap darurat dan dukungan logistik. Dalam melaksanakan tugas pokok, Bidang Kedaruratan dan Logistik mempunyai fungsi antara lain:


11

a. penyusunan rencana kerja lingkup Kedaruratan dan Logistik; b. penyusunan bahan dan pelaksanaan perumusan kebijakan teknis di bidang penanggulangan bencana pada saat tanggap darurat, penanganan pengungsi dan dukungan logistik; c. pengkomandoan pelaksanaan penanggulangan bencana pada saat tanggap darurat; d. pengumpulan dan pengelolaan data dalam rangka koordinasi bidang kedaruratan dan logistik; Seksi

Kedaruratan

mempunyai

tugas

pokok

merencanakan,

melaksanakan,

mengevaluasi, melaporkan, dan pertanggungjawaban pelaksanaan kebijakan pada saat tanggap darurat. Dalam melaksanakan tugas pokok, Seksi Kedaruratan mempunyai fungsi antara lain: a. penyusunan rencana kerja lingkup Seksi Kedaruratan; b. penyusunan bahan dan pelaksanaan perumusan kebijakan teknis di bidang penanggulangan bencana pada saat tanggap darurat; c. penyiapan serangkaian kegiatan dengan segera pada saat kejadian bencana untuk menangani dampak buruk yang ditimbulkan; Seksi Logistik mempunyai tugas pokok merencanakan, melaksanakan, mengevaluasi, melaporkan, dan pertanggungjawaban pelaksanaan kebijakan penanganan pengungsi dan dukungan logistik. Dalam melaksanakan tugas pokok, Seksi Logistik mempunyai fungsi antara lain: a. penyusunan rencana kerja lingkup Seksi Logistik; b. penyusunan bahan dan pelaksanaan perumusan kebijakan teknis di bidang penanggulangan bencana pada saat tanggap darurat;


12

c. penyusunan kebutuhan logistik dan peralatan pada saat tanggap darurat dan penanganan pengungsi; Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi mempunyai tugas pokok merencanakan, melaksanakan, mengevaluasi, melaporkan, dan pertanggungjawaban pelaksanaan kebijakan rehabilitasi dan rekonstruksi. Dalam melaksanakan tugas pokok, Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi mempunyai fungsi antara lain: a. penyusunan rencana kerja lingkup Rehabilitasi dan Rekonstruksi; b. penyusunan bahan perumusan kebijakan teknis di bidang penanggulangan bencana pada saat pasca bencana. c. pengumpulan dan pengelolaan data dalam rangka koordinasi bidang rehabilitasi dan rekonstruksi; d. pelaksanaan penyusunan program fasilitasi kegiatan rehabilitasi dan rekonstruksi; Seksi

Rehabilitasi

mempunyai

tugas

pokok

merencanakan,

melaksanakan,

mengevaluasi, melaporkan, dan pertanggungjawaban pelaksanaan kebijakan rehabilitasi dan penanganan pengungsi. Dalam melaksanakan tugas pokok, Seksi Rehabiltasi mempunyai fungsi : a. penyusunan rencana kerja lingkup Seksi Rehabilitasi; b. penyusunan bahan dan pelaksanaan perumusan kebijakan dalam rangka rehabilitasi sarana dan prasarana pasca bencana serta pemulihan kelembagaan dalam wilayah pasca bencana; c. pelaksanaan koordinasi di bidang bencana lingkup rehabilitasi pada saat penanganan pengungsi dengan instansi terkait, lembaga serta masyarakat; d. penyiapan bahan pelaksanaan inventarisasi, identifikasi, dan analisis dampak negatif sosial psikologis masyarakat akibat bencana;


13

Seksi Rekonstruksi mempunyai tugas pokok

merencanakan,

melaksanakan,

mengevaluasi, melaporkan, dan pertanggungjawaban pelaksanaan rekonstruksi. Dalam melaksanakan tugas pokok, Seksi Rekonstruksi mempunyai fungsi antara lain: a. penyusunan rencana kerja lingkup Seksi Rekonstruksi; b. penyusunan bahan dan pelaksanaan perumusan kebijakan teknis di bidang Seksi Rekonstruksi; c. penyiapan bahan koordinasi, fasilitasi dan kerjasama pembangunan kembali dampak kerusakan lingkungan pasca bencana; d. pelaksanaan koordinasi di bidang bencana lingkup rekonstruksi

dengan instansi

terkait, lembaga serta masyarakat; Kelompok jabatan fungsional dan Unit Pelaksana Teknis Badan mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Badan Penanggulangan Bencana Daerah sesuai dengan keahlian dan kebutuhan. Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Sinjai didukung dengan jumlah pegawai 90 orang, terdiri atas PNS 44 orang, dan PHL 54 orang. Dengan rincian 15 orang pegawai BPBD dan 75 orang pegawai merupakan staf dan anggota Satuan Tugas Pemadam Kebakaran. Jumlah pegawai BPBD Kabupaten Sinjai berdasarkan Tingkat Pendidikan pada tahun 2012 dapat dilihat pada tabel berikut: Tabel 1.1. Jumlah PNS dan PHL BPBD Kabupaten Sinjai Tahun 2012 No 1 2 3 4 5 6

Pendidikan SD SMP SMA D3 S1 S2 Jumlah

Status Kepegawaian PNS PHL 0 0 0 0 26 35 2 0 10 10 6 1 44 46


Jumlah 0 0 61 2 20 7 90 14

Dilihat dari tabel 1.1 berdasarkan tingkat pendidikan tersebut di atas, Pegawai BPBD Kabupaten Sinjai masih kurang memadai dalam menunjang pelaksanaan tugas-tugas kebencanaan, mensinergikan program/ kegiatan baik antara BPBD Kabupaten Sinjai dengan BNPB dan BPBD Provinsi Sulawesi Selatan, dan mensinergikan program/ kegiatan antar Satuan Kerja Perangkat Daerah. Dengan jumlah PNS sebanyak 44 orang, dimana Cuma 10 merupakan pegawai BPBD dan 34 merupakan anggota Satuan Tugas Pemadam Kebakaran. Tingkat pendidikan sebagaimana tabel di atas maka perlu ada penambahan pegawai baik yang berstatus sebagai PNS maupun PHL. Jumlah Pegawai BPBD Kabupaten berdasarkan pangkat/golongan dapat dilihat pada tabel sebagai berikut: Tabel 1.2. Pegawai BPBD Kabupaten Sinjai Berdasarkan Tingkat Golongan Tahun 2012 No 1 2 3 4

Golongan Golongan I Golongan II Golongan III Golongan IV Jumlah

Jumlah 0 28 15 1 44

Persentase 0 63,64 34,09 2,27 100

Berdasarkan Tabel 1.2 pegawai BPBD Kabupaten Sinjai berdasarkan golongan terdiri atas, Golongan II sebanyak 28 orang atau 63,64 %, Golongan III sebanyak 15 orang atau 34,09% dan Golongan IV sebanyak 1 orang atau 2,27%. Melihat komposisi tersebut, pagawai BPBD banyak ditempati oleh golongan II, dilain sisi BPBD memerlukan tambahan pegawai Golongan III untuk tenaga administrasi dan tenaga konseptor. Pegawai BPBD Kabupaten Sinjai yang telah memperoleh jabatan berdasarkan esselonering dapat dilihat pada tabel berikut:


15

Tabel 1.3 Data Pegawai BPBD berdasarkan Eselon Tahun 2012 No 1 2 3 4 5 6

Tingkat Esselon II.a II.b III.a III.b IV.a IV.b Jumlah

Jumlah 0 1 0 4 6 0 11

Persentase 0 9,10 0 36,36 54,54 0 100

Berdasarkan Tabel 1.3 pegawai BPBD Kabupaten Sinjai berdasarkan eselon terdiri atas, esselon II.b sebanyak 1 orang atau 9,10 %, esselon III.b sebanyak 4 orang atau 36,36 % dan esselon IV.a sebanyak 6 orang atau 54,54 %. Melihat komposisi tersebut, pagawai BPBD yang menempati IV.a masih kurang seharusnya 9 orang, ini disebabkan karena adanya jabatan esselon IV.a yang kosong. Kekosongan jabatan tersebut dapat mempengaruhi kinerja BPBD Kabupaten Sinjai. Untuk itu BPBD Kabupaten Sinjai memerlukan tambahan pegawai yaitu Kepala Seksi Pencegahan, Kepala Seksi Kedaruratan dan Kepala Seksi Rekonstruksi.

1.3 Maksud dan Tujuan Maksud penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Sinjai adalah perwujudan dari implementasi sistem pengendalian manajemen sektor publik, dan merupakan infrastruktur bagi manajemen pemerintahan untuk memastikan bahwa visi, misi dan tujuan stratejik dapat terpenuhi melalui strategik pencapaian (Program dan kegiatan) yang selaras. Adapun tujuan dari penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintahan (LAKIP) Tahun 2012 Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Sinjai adalah : 1. Untuk mengetahui pencapaian kinerja sasaran Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Sinjai sebagaimana yang telah ditetapkan dalam Renstra SKPD; Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Sinjai Tahun 2012

16

2. Sebagai acuan untuk perencanaan kegiatan di tahun mendatang, khususnya dlam perencanaan kinerja di tahun mendatang; 3. Sebagai bukti akuntabilitas kepada Publik atas penggunaan sumber daya dalam rentang waktu satu tahun.

1.4. Sistematika Penyusunan Laporan akuntabilitas kinerja ini selain berpedoman pada Surat Keputusan Kepala Lembaga Administrasi Negara Nomor 239/IX/6/8/2003 tentang Pedoman Penyusunan Laporan Akuntabilitas Instansi Pemerintah, juga memperhatikan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Kinerja yang pelaporan kinerja ini ditekankan pada aspek capaian manfaat dari program capaian hasil dari kegiatan. Disamping itu juga penyusunannya menyelaraskan dengan substansi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Sistematika

penyusunan

LAKIP

Badan

Penanggulangan Bencana Daerah

Kabupaten Sinjai Tahun Anggaran 2012 dapat diilustrasikan dalam uraian singkat masingmasing Bab sebagai berikut : Ringkasan Eksekutif, Merupakan gambaran menyeluruh secara singkat mengenai penyelenggaraan kinerja 1 (satu) tahunan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Sinjai Bab I. Pendahuluan, pada bagian ini dijelaskan latar belakang pembuatan LAKIP, hal-hal umum tentang Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Sinjai baik tentang struktur organisasi maupun tugas pokok dan fungsi yang dibebankan kepada Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Sinjai. Bab II

Perencanaan dan Penetapan Kinerja, pada bab ini diuraikan gambaran singkat Rencana Strategik dan Rencana Kinerja, pada awal bab ini diuraikan gambaran


17

singkat sasaran yang ingin diraih Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Sinjai serta kaitannya dengan capaian visi dan misi Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Sinjai. Bab III

Akuntabilitas Kinerja, pada bab ini diuraikan hasil pengukuran kinerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Sinjai Tahun Anggaran 2012, evaluasi dan analisis akuntabilitas kinerja, termasuk uraian secara sistematis keberhasilan dan kegagalan hambatan/kendala dan permasalahan yang dihadapi serta langkah-langkah antisipatif yang akan diambil, termasuk didalamnya laporan akuntabilitas keuangan dengan menyajikan alokasi dan realisasi anggaran belanja pelaksanaan tupoksi atau tugas-tugas lainnya termasuk analisis tentang capaian indicator kinerja efisiensi.

Bab IV Penutup, pada bab ini dikemukakan tinjauan secara umum tentang keberhasilan dan kegagalan, permasalahan dan kendala utama yang berkaitan dengan kinerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Sinjai Tahun Anggaran 2012, serta strategi pemecahan masalah yang akan dilaksanakan ditahun mendatang.


18

BAB II PERENCANAAN DAN PENETAPAN KINERJA 2.1 Rencana Strategis Rencana Strategis (Renstra) Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Sinjai Tahun 2010 – 2013 merupakan implementasi dan penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Sinjai Tahun 2008 – 2013. Dalam Renstra dijabarkan potret dan rencana pembangunan yang memuat kondisi, masalah, penentu keberhasilan dan indikasi program kegiatan yang akan dijalankan selama tiga tahun kedepan dan dijalankan dalam rencana kerja tahunan mulai tahun 2011 sampai dengan tahun 2013. Renstra Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Sinjai memberikan gambaran ruang lingkup kewenangan dan urusan, visi dan misi, tujuan dan sasaran, strategi dan kebijakan, program dan kegiatan penyelenggaraan penanggulangan bencana selama 3 tahun ke depan yang akan dilaksanakan oleh Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Sinjai. Renstra Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Sinjai adalah untuk menetapkan prioritas program kegiatan pembangunan yang strategis lima tahunan melalui sumber pembiayaan APBD yang dimaksudkan untuk memberikan landasan kebijakan taktis strategis lima tahunan dalam kerangka pencapaian visi, misi, tujuan, sasaran sebagai tolak ukur pertanggung jawaban Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Sinjai pada setiap akhir Tahun Anggaran. Badan Penanggulangan Bencana Daerah memandang bahwa dari sisi manajemen, Renstra dipandang sebagai :


19

•

Alat bantu penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan

•

Gambaran visi, misi persepsi interpretasi serta strategi bagi Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Sinjai untuk mengantisipasi tantangan pembangunan yang dihadapi dalam proses penyelenggaraan program dan kegiatan.

•

Alat untuk memotivasi aparat serta masyarakat dalam proses pencapaian sasaran yang telah ditetapkan.

2.2 Visi dan Misi BPBD a. Visi Visi merupakan pandangan

jauh

kedepan kemana

dan bagaimana

Instansi

pemerintah harus dibawa dan berkarya agar tetap konsisten dan dapat eksis antisipatif, inovatif serta produktif. Visi tidak lain adalah suatu gambaran yang menantang tentang keadaan masa depan berisikan cita dan citra yang ingin diwujudkan oleh instansi pemerintah. Dengan mengacu pada batasan tersebut, maka Visi Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Sinjai adalah : “ Terselenggaranya Penanggulangan Bencana yang Cepat danTepat Menuju Sinjai Mandiri, Aman dan Sejahtera “.

b. Misi Dalam memenuhi visi diatas, Badan Penanggulangan Bencana Daerah telah mencanangkan misi, yang harus dilaksanakan oleh Instansi Pemerintah sesuai Visi yang ditetapkan agar tujuan organisasi dapat terlaksana dan berhasil dengan baik. Adapun Misi Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Sinjai adalah sebagai berikut :


20

a. Meningkatkan kapasitas organisasi dan SDM (Aparatur dan Masyarakat) untuk menunjang penguasaan teknologi dalam penanggulangan bencana. b. Menetapkan standar, kebutuhan, dan prosedur penyelenggaraan penanggulangan bencana. c. Mengembangkan pemanfaatan teknologi pencegahan, kesiapsiagaan, peringatan dini, dan mitigasi untuk menghadapi ancaman dan resiko bencana. d. Menyelenggarakan

penanggulangan

bencana

secara

terencana,

terpadu,

terkoordinasi, dan menyeluruh. e. Memenuhi hak masyrakat dan pengungsi yang terkena bencana secara adil dan sesuai dengan standar pelayanan minimum, serta melaksanakan pemulihan kondisi dari dampak bencana. f. Mengembangkan, meningkatkan dan Menggalang kemitraan dengan masyarakat di bidang tanggap darurat, rehabilitasi dan rekonstruksi akibat bencana.

2.3 Tujuan dan Sasaran Tujuan dan sasaran merupakan penjabaran dari pernyataan Visi Organisasi dan merupakan sesuatu ( apa ) yang akan dicapai dan dihasilkan pada kurung waktu tertentu 1( satu ) sampai 5 ( lima ) Tahun kedepan Tujuan kondisi

yang

diupayakan

ingin

terfokus

dicapai

pada masa

pada suatu

harus dapat mewujudkan sesuatu

mendatang, dapat

peningkatan

hasil

bersifat

pembangunan.

kualitatif dan Dalam rangka

menjalankan Misi untuk mencapai Visi, maka Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Sinjai menetapkan tujuan pembangunan Penanggulangan Bencana Daerah yaitu : a. Meningkatnya kapasitas organisasi dan SDM (Aparatur dan Masyarakat) yang menguasai teknologi di bidang penanggulangan bencana. Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Sinjai Tahun 2012

21

b. Terwujudnya standar, kebutuhan, dan prosedur penyelenggaraan

penanggulangan

bencana. c. Pemanfaatan teknologi pencegahan, kesiapsiagaan, peringatan dini, dan mitigasi untuk menghadapi ancaman dan resiko bencana. d. Terselenggaranya penanggulangan bencana secara terancana, terpadu, terkoordinasi dan menyeluruh. e. Menangani pengungsi secara adil (sesuai standar pelayanan minimum) serta melaksanakan pemulihan kondisi dari dampak bencana. f. Mengembangkan dan meningkatkan kemitraan dengan masyarakat, di bidang tanggap darurat, rehabilitasi dan rekonstruksi akibat bencana. Tujuan pembangunan Penanggulangan Bencana Daerah

dijabarkan ke dalam

beberapa sasaran, yaitu antara lain : 1. Terwujudnya Kelancaran Operasional Pelayanan Administrasi Perkantoran. 2. Meningkatnya pemenuhan kebutuhan sarana dan prasarana Aparatur. 3. Terwujudnya Peningkatan Disiplin Aparatur. 4. Terwujudnya Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur.

2.4 Rencana Kinerja Tahunan Dalam rencana kinerja tahun 2012 Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Sinjai terdapat sasaran strategis, indikator kinerja dan target yang hendak dicapai adalah sebagai mana tercantum dalam tabel sebagai berikut : No. 1 1.

Sasaran Strategis 2 Terwujudnya Kelancaran Operasional Pelayanan Administrasi Perkantoran

Indikator Kinerja

1.

Masukan Keluaran

3 : Dana yang dibutuhkan : Terpenuhinya penyediaan jasa komunikasi sumber daya air dan listrik secara efisien.


Satuan

Target

4 Rp.

5 10.800.000

Bulan

12

22

Hasil

2.

Masukan Keluaran

Hasil 3.

4.

5.

6.

Masukan

: Efisiensi pemakaian jasa komunikasi sumber daya air dan listrik. : Dana yang dibutuhkan

Jenis Jasa

: Terlaksananya pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional.

Paket

1

Jenis

2

: Tersedianya kendaraan dinas siap pakai dan dalam kondisi baik. : Dana yang dibutuhkan

Rp.

3

44.000.000

Rp.

2.680.000

Keluaran

: Terpenuhinya penyediaan komponen instalasi listrik

Paket

1

Hasil

: Terwujudnya kelancaran operasional administrasi perkantoran secara efisien : Dana yang dibutuhkan

Jenis Alat/ Bahan

6

Keluaran

: Terpenuhinya peralatan dan perlengkapan kantor

Paket

1

Hasil

: Terwujudnya koordinasi dan konsultasi ke luar daerah : Dana yang dibutuhkan

Jenis Alat/ Bahan

5

Keluaran

: Terpenuhinya bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan.

Paket

2

Hasil

: Terwujudnya kelancaran operasional administrasi perkantoran secara efisien. : Dana yang dibutuhkan

Orang

4

Masukan

Masukan

Masukan


Rp.

148.000.000

Rp.

Rp.

2.040.000

267.000.000 23

7.

8.

9.

2

Meningkatnya pemenuhan

10.

Keluaran

: Terlaksananya Koordinasi/konsultasi keluar kecamatan, daerah dan provinsi lebih baik

Bulan

12

Hasil

: Terwujudnya koordinasi dan konsultasi ke keluar kecamatan, daerah dan provinsi lebih baik

Kali

71

Masukan

: Dana yang dibutuhkan

Rp.

34.125.000

Keluaran

: Terlaksananya penyediaan Jasa Tenaga Pendukung Administrasi Keuangan

Bulan

12

Hasil

: Tersedianya Jasa Tenaga Pendukung Administrasi Keuangan : Dana yang dibutuhkan

Jenis

8

Rp.

69.425.000

Keluaran

: Terlaksananya penyediaan Jasa Tenaga Pelayanan Kesekretariatan

Bulan

12

Hasil

: Tersedianya Jasa Tenaga Pendukung Pelayanan Administrasi Kesekretariatan : Dana yang dibutuhkan

Jenis

7

Rp.

698.520.000

Keluaran

: Terlaksananya penyediaan Jasa Tenaga Pelayanan Penanggulangan Bencana Kebakaran.

Bulan

12

Hasil

: Tersedianya Jasa Tenaga Pelayanan Penanggulangan Bencana Kebakaran. : Dana yang dibutuhkan

Orang

98

Masukan

Masukan

Masukan


Rp.

22.093.500

24

kebutuhan sarana dan prasarana Aparatur

11.

12.

3.

4.

Terwujudnya Peningkatan Disiplin Aparatur

Terwujudnya Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur

Keluaran

: Terlaksananya Pemeliharaan Sarana Gedung Kantor.

Bulan

2

Hasil

: Terwujudnya pemeliharaan Gedung Kantor.

Unit Gedung

1

Masukan


Rp.

371.940.000

Keluaran

: Terlaksananya Pemeliharaan Kendaraan Dinas

Kali

1

Hasil

: Terpeliharanya Kendaraan Dinas. : Dana yang dibutuhkan.

Unit

4

Rp.

225.350.000

Keluaran

: Terlaksananya Pengadaan sarana peralatan relawan penanggulangan bencana.

Kali

1

Hasil

: Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan relawan penanggulangan bencana : Dana yang dibutuhkan.

Jenis Alat/ Bahan

4

Rp.

35.600.000

Keluaran

: Terlaksananya Keseragaman Pakaian Dinas Pegawai.

Kali

1

Hasil

: Tersedianya Pakaian Dinas Harian : Dana yang dibutuhkan

Orang

89

Rp.

76.250.000

Keluaran

: Terlaksananya Pendidikan dan Pelatihan Satgas Pemadam Kebakaran.

Kali

1

Hasil

: Terwujudnya Satgas Pemadam Kebakaran yang berkualitas.

Orang

5

Masukan

13. Masukan

14. Masukan


25

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Sinja merupakan dokumen yang berisi gambaran pelaksanaan akuntabilitas yang disusun dan disampaikan secara sistematik. Hakekat LAKIP BPBD Kabupaten Sinjai adalah alat untuk mengukur kinerja BPBD Kabupaten Sinjai. LAKIP disusun berdasarkan pengukuran capaian kinerja yang ditetapkan dengan meliputi : Input (masukan), Output (keluaran), Outcome (hasil), Benefet (manfaat) dan Impact (dampak). Namun indikator manfaat dan dampak tidak dapat diukur secara cepat dan terimpelementasikan dalam satu atau dua kegiatan saja, melainkan sangat berkaitan dengan kegiatan lainnya sehingga impelementasinya masih membutuhkan pembangunan infrastruktur atau sistem data yang didukung dengan sub-sub sistem.

3.1 Pengukuran Kinerja Pengukuran capaian kinerja dilakukan dengan menggunakan pengukuran kinerja kegiatan dan pengukuran kinerja sasaran sesuai rencana kinerja yang diinginkan dengan realisasi kinerja yang dicapai organisasi. Selanjutnya akuntabilitas kinerja meliputi kinerja keberhasilan dan kegagalan yang tercermin dari hasil indikator kinerja serta adanya informasi dan data bagi kepentingan pembuatan keputusan untuk kegiatan selanjutnya. Untuk menilai keberhasilan dan kegagalan sesuai dengan program kebijakan, sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan dalam mewujudkan visi dan misi serta sasaran stratejik


26

instansi pemerintah. Penilaian keberhasilan dan kegagalan sesuai dengan program kebijakan menggunakan skala ordinal sebagai berikut: Tabel 3.1 Capaian Ordinal Capaian Indikator Kinerja Sasaran. Capaian Kinerja

Keterangan

Nilai > 100

Sangat Baik

Nilai 85 s/d 100

Baik

Nilai 70 s/d 85

Sedang

Nilai 55 s/d 70

Kurang

Nilai < 55

Sangat Kurang

Pengukuran capaian indicator kinerja sasaran dapat dilihat pada formulir Rencana Kerja Tahunan (RKT) pada lampiran 1 dan Pengukuran Kinerja Kegiatan (PKK) dapat dilihat pada lampiran 2.

3.2 Evaluasi dan Analisis Pencapaian Kinerja Secara umum sasaran strategik yang ingin dicapai melalui pelaksanaan program dan kegiatan pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Sinjai dapat dicapai sesuai target yang telah ditetapkan, keberhasilan ini terlihat dari capaian indikator sasaran yang mencapai target yang diharapkan. Disisi lain keberhasilan pencapaian target kinerja sasaran tidak lepas dari keberhasilan pencapaian kinerja kegiatan pada masing-masing unit organisasi.


27

Dari 4 (Empat) sasaran stratejik yang telah ditetapkan, sebagian besar telah mencapai kinerja sebagaimana yang diharapkan, hal ini dapat dilihat dari capaian indikator kinerja yang ditetapkan terutama pada tingkat hasil (outcomes). Namun harus juga diakui bahwa masih terdapat pencapaian kinerja sasaran maupun kegiatan yang tidak sesuai dengan target yang diharapkan. Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Sinjai tahun 2012, seiring dengan penerapan sistem anggaran berbasis kinerja berdasarkan Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 melaksanakan pengukuran capaian kinerja hanya terbatas pada kegiatan-kegiatan dalam APBD yang merupakan bagian belanja operasional dan belanja pemeliharaan serta belanja modal, sedangkan khusus untuk komponen belanja administrasi umum tidak dapat diukur secara kuantitatif capaian kinerja yang dihasilkan. Secara lengkap capaian kinerja sasaran stratejik secara kuantitatif dapat diuraikan sebagai berikut :

Sasaran 1 : Terwujudnya Kelancaran Operasional dan Pelayanan Administrasi Perkantoran

Indikator

keberhasilan

tercapainya

kelancaran

operasional

dan

pelayanan

administrasi perkantoran berikut target capaiannya adalah sebagai berikut : N O

Indikator Kinerja

1 2 1. Masukan : Dana yang dibutuhkan Terlaksananya Keluaran : pemeliharaan pemeliharaan dan perizinan kendaraan operasional.

Satuan 4 Rp.

Capaian

Target

Realisasi

5 44.000.000

37.350.000

84,89

1

1

100

Paket


(%)

28

Tersedianya kendaraan dinas siap Hasil : pakai dan dalam kondisi baik. 2. Masukan : Dana yang dibutuhkan

Jenis

Terpenuhinya Keluaran : penyediaan komponen instalasi listrik Terwujudnya operasional Hasil : administrasi perkantoran secara efisien 3. Masukan : Dana yang dibutuhkan Terpenuhinya Keluaran : peralatan dan perlengkapan kantor

Hasil

Terwujudnya : koordinasi dan konsultasi ke luar daerah

4. Masukan : Dana yang dibutuhkan Terpenuhinya bahan Keluaran : bacaan dan peraturan perundang-undangan. Terwujudnya kelancaran operasional Hasil : administrasi perkantoran secara efisien. 5. Masukan : Dana yang dibutuhkan Terlaksananya Keluaran : Koordinasi/konsultasi dalam daerah, keluar daerah dan provinsi lebih baik

2

2

100

2.680.000

2.679.000

99,98

Paket

1

1

100

Jenis Alat/ Bahan Rp.

6

6

100

148.000.000

148.000.000

100

1

100

4

100

Rp.

1 Paket

4 Jenis Alat/ Bahan Rp.

2.040.000

1.980.000

97,06

Paket

2

2

100

Orang

4

4

100

267.000.000

256.467.000

96,06

12

100

Rp.

12 Bulan

Terwujudnya Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Sinjai Tahun 2012

29

Hasil

koordinasi dan : konsultasi ke keluar kecamatan, daerah dan provinsi lebih baik

6. Masukan : Dana yang dibutuhkan Tersedianya laporan Keluaran : administrasi keuangan tepatt waktu

71 Kali

71

100

34.125.000

34.125.000

100

Bulan

2

12

100

Jenis

8

8

100

69.425.000

69.319.500

99,85

Bulan

12

12

100

Jenis

7

7

100

698.520.000

695.300.000

99,54

12

100

98

100

Rp.

Terlaksana pelaporan keuangan tepat waktu Hasil

:

7. Masukan : Dana yang dibutuhkan Terlaksananya Keluaran : penyediaan Jasa Tenaga Pelayanan Kesekretariatan Tersedianya Jasa : Tenaga Pendukung Pelayanan Administrasi Kesekretariatan 8. Masukan : Dana yang dibutuhkan Hasil

Terlaksananya Keluaran : penyediaan Jasa Tenaga Pelayanan Penanggulangan Bencana Kebakaran.

Hasil

Tersedianya Jasa Tenaga Pelayanan : Penanggulangan Bencana Kebakaran.

Rp.

Rp.

12 Bulan

98 Orang

Untuk mewujudkan sasaran terwujudnya operasional dan pelayanan administrasi perkantoran, maka terdapat 8 ( Delapan ) indikator kinerja yaitu: kegiatan pemeliharaan dan perizinan kendaraan operasional, kegiatan penyediaan komponen instalasi listrik, kegiatan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Sinjai Tahun 2012

30

pemenuhan peralatan dan perlengkapan kantor, kegiatan pemenuhan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan, kegiatan koordinasi/konsultasi keluar kecamatan, daerah dan provinsi, kegiatan penyediaan Jasa Tenaga Pendukung Administrasi Keuangan, kegiatan penyediaan Jasa Tenaga Pelayanan Kesekretariatan, dan kegiatan penyediaan Jasa Peningkatan Kesejahteraan Satgas Pemadam Kebakaran. Capaian kinerja 95,85 % pada Sasaran terwujudnya pelayanan administrasi perkantoran, ini berarti kinerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Sinjai dalam mewujudkan sasaran tersebut berada pada kategori baik. Kegiatan pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional dimana dalam hal pencapaian kinerja mengalami perubahan/penambahan anggaran dari anggaran Rp. 22.500..000,- menjadi Rp. 44.000.000,- dan realisasi anggaran Rp. 37.350.000,- atau (84,89 %) telah memenuhi target indikator kinerja yang diharapkan dan terjadi efisiensi anggaran. Dengan capaian kinerja 84,89 % pada kegiatan pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/ operasional maka kinerja berada pada kategori baik. Penambahan anggaran disebabkan karena adanya penambahan kendaraan operasional berupa mobil dapur umum, mobil pengangkut air (tangki) dan kendaraan roda 2 (dua) mengakibatkan anggaran untuk pemeliharaan dan perizinan kendaraan tersebut meningkat. Anggaran tersebut digunakan untuk pengurusan Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK), perpanjangan Surat Izin Mengemudi dan pembuatan Surat Izin Mengemudi untuk kendaraan operasional yang baru. Kegiatan penyediaan komponen instalasi listrik dengan anggaran Rp. 2.680.000,- dan realisasi anggaran Rp. 2.679.5000,- atau (99,98%) telah mencapai target indikator kinerja yang diharapkan. Capaian kinerja 99,98 % pada kegiatan penyediaan komponen instalasi listrik maka kinerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Sinjai berada pada kategori baik. Penyediaan alat dan komponen listrik diharapkan untuk memenuhi kebutuhan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Sinjai Tahun 2012

31

penerangan di ruangan kantor sehingga pelayanan administrasi perkantoran dapat berlangsung maksimal dan seefisien mungkin. . Kegiatan penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor, dimana dalam hal pencapaian kinerja mengalami perubahan/pengurangan anggaran dari anggaran Rp. 169.500..000,- menjadi Rp. 148.000.000,- dan realisasi anggaran Rp. 148.000.000,- atau (100 %) telah memenuhi target indikator kinerja yang diharapkan. Kegiatan penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor berupa pengadaan alat kendaraan darat bermotor, pengadaan computer/ PC, pengadaan notebook dan pengadaan printer dapat terlaksana. Kegiatan ini mengalami perubahan atau pengurangan anggaran disebabkan karena perubahan harga belanja modal pengadaan alat-alat angkutan darat berupa sepeda motor dinas, dimana harga sepeda motor Kawasaki KLX 150S yang diperkirakan Rp. 24.000.000,- per unit menjadi Rp. 21.100.000,- per unit dan harga sepeda motor Kawasaki Edge VR yang diperkirakan Rp. 16.000.000,- per unit menjadi Rp. 12.700.000,- per unit. Capaian kinerja 100% pada kegiatan penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor, ini berarti kinerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Sinjai berada pada kategori baik. Pada kegiatan Penyediaan bahan bacaan dan perundang-undangan dengan anggaran Rp. 2.040.000,- dan realisasi anggaran Rp. 1.980.000,- atau (97,06 %) telah mencapai target indikator kinerja yang diharapkan dan terjadi efisiensi anggaran sebesar Rp. 60.000,-. Penyediaan bahan bacaan berupa surat kabar atau majalah bertujuan untuk menambah ilmu pengetahuan pegawai Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Sinjai sehingga dalam pelaksaanaan administrasi perkantoran dapat berlangsung dengan cepat dan tepat. Penyediaan bahan bacaan juga sarana informasi tentang kebijakan-kebijakan pemerintah pusat dan pemerintah provinsi yang dapat diaplikasikan pada pelaksanaan administrasi perkantoran. Capaian kinerja 97,06 % pada kegiatan Penyediaan bahan bacaan dan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Sinjai Tahun 2012

32

perundang-undangan maka kinerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Sinjai berada pada kategori baik. Kegiatan Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam dan keluar daerah dengan target anggaran dari Rp. 267.000.000,- dan realisasi anggaran Rp. 256.467.800,- atau (96,06 %) telah mencapai target indikator kinerja yang diharapkan dan terjadi efisiensi anggaran sebesar Rp. 10.532.200,-. Kegiatan Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah dan keluar daerah sangat penting dalam pelaksanaan administrasi perkantoran. Rapat koordinasi dan konsultasi dimaksudkan untuk mengkoordinasikan program atau kegiatan yang akan dilaksanakan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Sinjai sehingga pelaksanaan program atau kegiatan tersebut dapat berlangsung dengan baik. Capaian kinerja 96,06 % pada kegiatan penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor, ini berarti kinerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Sinjai berada pada kategori baik. Kegiatan pengelolaan keuangan SKPD, dimana dalam hal pencapaian kinerja mengalami perubahan/pengurangan anggaran dari anggaran Rp. 49.125.000,- menjadi Rp. 34.125.000,- dan realisasi anggaran Rp. 34.125.000,- atau (100 %) telah memenuhi target indikator kinerja yang diharapkan. Kegiatan pengelolaan keuangan SKPD digunakan untuk honorarium pengelolah keuangan. Pegawai yang mengelola keuangan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Sinjai diberikan honorarium sehingga dalam pembuatan laporan keuangan dapat bekerja maksimal agar nantinya laporan keuangan yang dibuat dapat selesai tepat waktu. Capaian kinerja 100% pada kegiatan pengelolaan keuangan SKPD, ini berarti kinerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Sinjai berada pada kategori baik. . Kegiatan penyediaan jasa kesekretariatan dengan target anggaran Rp. 69.425.000,dan realisasi anggaran Rp. 69.319.500,- atau (99,85 %) telah mencapai target indikator Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Sinjai Tahun 2012

33

kinerja yang diharapkan dan terjadi efisiensi anggaran sebesar Rp. 105.500,-. Kegiatan penyediaan jasa kesekretariatan berupa penyediaan alat tulis kantor, benda pos, pencetakan dan penggandaan dokumen, makan minum harian pegawai, makan minum rapat dan makan minum tamu pada umumnya dapat terlaksana dengan baik. Kegiatan ini diharapkan agar terwujudnya kelancaran operasional dalam pelayanan administrasi perkantoran Capaian kinerja 99,85 % pada kegiatan penyediaan jasa kesekretariatan, ini berarti kinerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Sinjai berada pada kategori baik. Kegiatan penyediaan jasa peningkatan kesejahteraan Satgas Pemadam Kebakaran telah mengalami perubahan atau penambahan anggaran Rp. 666.120.000,- menjadi Rp. 698.520.000,- dan realisasi anggaran Rp. 695.300.000,- atau (99,54 %) telah mencapai target indikator kinerja yang diharapkan dan terjadi efisiensi anggaran sebesar Rp. 3.220.000,-. Efisiensi anggaran pada kegiatan ini disebabkan karena adanya pegawai atau Satgas Pemadam kebakaran yang mutasi ke instansi lain. Capaian kinerja 99,54 % pada kegiatan penyediaan jasa peningkatan kesejahteraan Satgas Pemadam Kebakaran, ini berarti kinerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Sinjai berada pada kategori baik. Sasaran 2 : Meningkatnya Pemenuhan

Kebutuhan Sarana dan

Prasarana Aparatur

Indikator keberhasilan tercapainya tingkat pemenuhan kebutuhan sarana dan prasarana aparatur berikut target capaiannya adalah sebagai berikut :

NO

Indikator Kinerja

1 2 1. Masukan : Dana yang dibutuhkan

Satuan

3 Rp.

Target

Realisasi

4 22.093.000

5 22.079.500


34

Capaian (%) 6 99,94

Keluaran : Terlaksananya Pemeliharaan Sarana Gedung Kantor.

Bulan

2

2

100

Unit Gedung

1

1

100

Rp.

371.940.000

369.588.004

99,37

Keluaran : Terlaksananya Pemeliharaan Kendaraan Dinas

Kali

1

1

100

Hasil

: Terpeliharanya Kendaraan Dinas. Masukan : Dana yang dibutuhkan.

Unit

4

4

100

Rp.

225.350.000

225.350.000

100

Keluaran : Terlaksananya Pengadaan sarana peralatan relawan penanggulangan bencana.

Kali

1

1

100

Jenis Alat/ Bahan

4

4

100

Hasil

: Terwujudnya pemeliharaan Gedung Kantor. 2. Masukan : Dana yang dibutuhkan

3.

Hasil

Tersedianya : Peralatan dan Perlengkapan relawan penanggulangan bencana

Dalam pencapaian sasaran tingkat pemenuhan sarana dan prasarana aparatur, maka terdapat

3 (tiga) indikator

kinerja yaitu pemeliharaan rutin/ berkala gedung kantor,

pemeliharaan rutin/ berkala kendaraan dinas/ operasional dan pengadaan sarana peralatan Relawan Penanggulangan Bencana. Indikator kinerja tersebut pada umumnya dari segi pemenuhan anggaran dan hasil kegiatan terealisasi dengan baik dan

mencapai 100%

sebagaimana yang diharapkan. Kegiatan pemeliharaan rutin/ berkala gedung kantor dengan anggaran Rp. 22.093.000,- dan realisasi anggaran Rp. 22.093.000,- atau (100 %) telah mencapai target Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Sinjai Tahun 2012

35

indikator kinerja yang diharapkan. Kegiatan pemeliharaan rutin/ berkala gedung kantor dilakuakan dengan pengadaan bahan dan material yang dipergunakan dalam merawat kondisi gedung kantor. Capaian kinerja 100% pada kegiatan ppemeliharaan rutin/ berkala gedung kantor, ini berarti kinerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Sinjai berada pada kategori baik. Kegiatan pemeliharaan rutin/ berkala kendaraan dinas/ operasional mengalami perubahan anggaran dari Rp. 300.000.000,- menjadi Rp. 371.940.000,- dan realisasi anggaran Rp. 369.588.004,- atau (99,37%) telah mencapai target indikator kinerja yang diharapkan dan terjadi efisiensi anggaran sebesar Rp. 2.351.996,-. Kegiatan ini meliputi jasa service, penggantian suku cadang dan pengadaan bahan bakar minyak/ gas dan pelumas. Dengan Capaian kinerja 99,37 % pada pemeliharaan rutin/ berkala kendaraan dinas/ operasional, ini berarti kinerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Sinjai berada pada kategori baik. Kegiatan pengadaan sarana peralatan Relawan Penanggulangan Bencana pada awal anggaran tidak direncanakan, seiring dengan sering terjadi bencana di Kabupaten Sinjai dan relawan masih kekurangan peralatan maka pada pelaksanaan anggaran perubahan dimasukkan dengan anggaran Rp. 225.350.000,- dan realisasi anggaran Rp. 225.350.000,atau (100 %) telah mencapai target indikator kinerja yang diharapkan. Kegiatan pengadaan sarana peralatan Relawan Penanggulangan Bencana terdiri alat evakuasi relawan, perlengkapan lapangan, pakaian lapangan dan pengadaan alat studio. Semua kegiatan tersebut terlaksana dengan baik. Capaian kinerja 100% pada kegiatan pengadaan sarana peralatan Relawan Penanggulangan Bencana, ini berarti kinerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Sinjai berada pada kegiatan ini tergolong kategori baik.


36

Sasaran 3 : Terwujudnya Peningkatan Disiplin Aparatur

Indikator Keberhasilan sasaran tercapainya peningkatan disiplin aparatur dengan target capaiannya adalah sebagai berikut :

NO

Indikator Kinerja

1 2 1. Masukan : Dana yang dibutuhkan. Keluaran : Terlaksananya Keseragaman Pakaian Dinas Pegawai. Hasil

: Tersedianya Pakaian Dinas Harian

Capaian

Satuan

Target

Realisasi

3 Rp.

4 35.600.000

5 35.511.000

6 99,75

Kali

1

1

100

Orang

89

89

100

%

Dalam pencapaian sasaran tingkat pemenuhan sarana dan prasarana aparatur, maka terdapat

1 (satu) indikator

kinerja, yaitu Kegiatan pengadaan pakaian dinas beserta

perlengkapannya. Kegiatan pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya dengan anggaran Rp. 35.600.000,- dan realisasi anggaran Rp. 35.511.000,- atau (99,75 %) telah mencapai target indikator kinerja yang diharapkan dan terjadi efisiensi anggaran sebesar Rp. 89.000,-. Kegiatan pengadaan pakaian dinas harian (PDH) dimaksudkan meningkatnya kualitas dan kinerja aparatur sehingga dapat meningkatkan disiplin aparatur tersebut. Dengan capaian kinerja 99,75 % pada kegiatan pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya, ini berarti kinerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Sinjai berada pada kategori baik.


37

Sasaran 4 : Terwujudnya Peningkatan Kapasitas

Sumber Daya

Aparatur Indikator

Keberhasilan sasaran

tercapainya

peningkatan dan kompetensi,

pengetahuan dan wawasan pegawai berikut target capaiannya adalah sebagai berikut :

NO

Indikator Kinerja

1 2 1. Masukan : Dana yang dibutuhkan Keluaran : Terlaksananya Pendidikan dan Pelatihan Satgas Pemadam Kebakaran. Hasil


Satuan

Target

Realisasi

%

3 Rp.

4 76.250.000

5 76.250.000

6 100

Kali

1

1

100

Orang

5

5

100

Dalam pencapaian sasaran terwujudnya peningkatan kapasitas sumber daya aparatur maka terdapat 1 (satu) indikator kinerja, yaitu : Kegiatan pendidikan dan pelatihan formal. Kegiatan pendidikan dan pelatihan formal dengan anggaran

Rp. 76.250.000,-

dan realisasi anggaran Rp. 76.250.000,- atau (100 %) telah mencapai target indikator kinerja yang diharapkan. Kegiatan pendidikan dan pelatihan formal dilaksanakan dengan pendidikan dan pelatihan anggota Satgas Pemadam Kebakaran di Jakarta dan perjalanan dinas luar daerah. Pelatihan tersebut dimaksudkan agar kinerja dan kualitas Satgas Pemadam Kabakaran dapat meningkat. Dengan pencapaian kinerja 100 % pada kegiatan pendidikan dan pelatihan formal, ini berarti kinerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Sinjai berada kegiatan ini tergolong pada kategori baik. Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Sinjai Tahun 2012

38

3.3 Analisis Capaian Keuangan Tahun 2012 Kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan oleh Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Sinjai Tahun Anggaran 2012 dibiayai dengan anggaran APBD Tahun Anggaran 2012 dan kegiatan yang dilaksanakan dengan dana APBD sebesar Rp. 1.997.023.000,- yang disahkan melalui Peraturan Daerah No. 6 Tahun 2011, dan Keputusan Bupati Sinjai No. 527 Tahun 2012 tentang Pengesahan Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPPA-SKPD) Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Sinjai Tahun Anggaran 2012. Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA-SKPD) Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Sinjai Tahun Anggaran 2012 secara garis besar hanya terdiri dari belanja langsung sedangkan belanja tidak langsung tidak dimasukkan. Belanja tidak langsung berupa gaji dan tunjangan PNS Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Sinjai masih terdapat pada instansi masing-masing PNS berasal. Uraian Belanja langsung dan belanja tidak langsung dengan realisasi sebagai berikut :

No.

Uraian Jenis Belanja

Anggaran (Rp)

Realisasi (Rp)

%

1

2

3

4

5

1.

Belanja Tidak Langsung

2.

Belanja Langsung - Belanja Pegawai - Belanja barang dan jasa - Belanja Modal

0

0

34.125.000,-

34.125.000,-

100

1.589.548.000,-

1.589.548.000,-

99,5

373.350.000,-

373.350.000,-

1.997.023.000,Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Sinjai Tahun 2012

1.973.714.804,-

0

97 99,63

39

Dari analisis capaian keuangan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Sinjai secara keseluruhan kemudian dapat dipilah berdasarkan alokasi anggaran dari setiap sasaran stratejik yang telah ditetapkan, sebagaimana dijabarkan dalam daftar berikut : Capaian

No

Uraian Sasaran

Anggaran (Rp)

Realisasi (Rp)

1

2

3

4

5

Terwujudnya Kelancaran Operasional dan Pelayanan Administrasi Perkantoran

1.265.790.000,-

1.244.935.800,-

99,00

Meningkatnya Pemenuhan Kebutuhan Sarana dan Prasarana Aparatur

619.383.000,-

617.017.504,-

99,77

3


35.600.000,-

35.511.000,-

99,75

4

Terwujudnya Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia

76.250. 000,-

76.250. 000,-

100

1.997.023.000,-

1.973.714.804,-

99,63

1

2

(%)

Dari target anggaran dari setiap sasaran stratejik pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Sinjai, tidak seluruh realisasinya tidak mencapai target yang ditetapkan. Namun pencapaian realisasi anggaran yang tidak 100% tersebut, bukan berarti capaian kinerja kegiatan tersebut juga tidak mencapai target secara keseluruhan. Walaupun dapat terlihat dari format pencapaian kinerja kegiatan bahwa beberapa capaian kinerja kegiatan tidak dapat memenuhi target yang telah ditetapkan, namun capaian kinerja pada sasaran terwujudnya kapasitas sumber daya aparatur dapat terpenuhi 100 % (seratus persen).


40

BAB IV PENUTUP Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) selain merupakan media pertanggungjawaban, juga berfungsi sebagai sarana Peningkatan Kinerja Instansi Pemerintah. Sebagai bahan pertanggung jawaban LAKIP Badan Penanggulangan Bencana Daerah ini merupakan sarana instropeksi diri dalam pelaksanaan tupoksi dan diharapkan dapat memberikan umpan balik yang sangat diperlukan dalam pengambilan keputusan serta berguna dalam penyusunan rencana dimasa mendatang. Berdasarkan pada pengukuran,evaluasi dan analisis capaian kinerja yang telah dilakukan, dapat dikatakan bahwa Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Sinjai telah melaksanakan tugas-tugas pemerintahan dan pembangunan sebagaimana tercermin dari capaian kinerja kegiatan dan sasarannya, sedangkan hasil capaian kinerja keuangan berdasarkan alokasi anggaran mencapai sebesar 98,83 % dari

Rp 1.

997.023.000,-. Dengan pencapaian kinerja 98,83 % pada sasaran, ini berarti kinerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Sinjai berada kegiatan ini tergolong pada kategori baik. hasil yang diperoleh ini tentu tidak terlepas dari kinerja aparatur Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Sinjai yang telah mengimplementasikan sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah. Namun demikian disamping keberhasilan yang dicapai tidak terlepas dari hambatanhambatan yang dijumpai baik bersifat internal maupun eksternal. Kondisi ini diantisipasi dengan cara melakukan evaluasi secara berkala atas kendala/hambatan yang dijumpai sehingga diketahui penyebab timbulnya hambatan-hambatan dalam pencapaian kinerja. Sasaran program yang belum tercapai seratus persen akan dievaluasi agar kendala


41

yang dihadapi dapat dicari solusinya sedini mungkin, sehingga seluruh sasaran program tahun 2013 dapat dicapai dengan lebih baik dari tahun ke tahun. Selama tahun 2012 ini ditemui adanya hambatan-hambatan yang mempengaruhi sasaran program tidak tercapai seratus persen, antara lain: 1. Masih

adanya

aparatur

yang

kurang

menyadari

tekad

pemerintah

untuk

menyelenggarakan tata kepemerintahan yang baik, utamanya pada efisiensi pengeluaran belanja; 2. Masih kurang optimalnya perhatian yang diberikan oleh pimpinan unit organisasi dalam rangka pencapaian tujuan organisasi sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya. 3. Masih kurang lengkapnya dukungan data faktual guna memenuhi indikator target sasaran organisasi mengakibatkan pengukuran kinerja kurang maksimal.

Menyadari hal tersebut, Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Sinjai telah mempersiapkan strategi-strategi pemecahannya, sehingga tahun-tahun mendatang hambatan tersebut dapat diminimalisir. Demikian Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Sinjai Tahun 2012 ini disusun dengan harapan dapat bermanfaat bagi kepentingan yang lebih besar. Sinjai,

Februari 2013


Muh. Rusli R., S. Sos Pangkat. Pembina Utama Muda Nip. 19541231 197803 1 035 Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Sinjai Tahun 2012

42

1

PENGUKURAN KINERJA TAHUNAN BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH KABUPATEN SINJAI TAHUN ANGGARAN 2012 No.

Sasaran Strategis

1 1.

2

Indikator Kinerja

Terwujudnya Kelancaran 1. Operasional Pelayanan Administrasi Perkantoran.

2.

Masukan

3 : Dana yang dibutuhkan

Satuan 4 Rp.

Target 5 44.000.000

Keluaran

: Terlaksananya pemeliharaan pemeliharaan dan perizinan kendaraan operasional.

Paket

1

Hasil


Jenis

2


Paket

1


6

Masukan Keluaran

Rp.

2.680.000

Hasil 3.

4.

Masukan

: Terwujudnya kelancaran operasional administrasi perkantoran secara efisien : Dana yang dibutuhkan

Keluaran


Hasil

: Terwujudnya koordinasi dan konsultasi ke luar daerah

Masukan


Keluaran

: Terpenuhinya bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan.

Hasil

: Terwujudnya kelancaran operasional


2

Paket

148.000.000 1 5

Jenis Alat/ Bahan Rp. Paket

2.040.000 2 4

5.

6.

7.

8.

administrasi perkantoran secara efisien. : Dana yang dibutuhkan

Orang Rp.

267.000.000

Keluaran


Bulan

12

Hasil


Kali

71

Masukan


Rp.

34.125.000

Keluaran


Bulan

12

Hasil

: Tersedianya Jasa Tenaga Pendukung Administrasi Keuangan : Dana yang dibutuhkan

Jenis

8

Keluaran

: Terlaksananya penyediaan Jasa Tenaga Pelayanan Kesekretariatan

Bulan

12

Hasil


Jenis

7


Bulan

12

Orang

98

Masukan

Masukan

Masukan Keluaran

: Tersedianya Jasa Tenaga Pelayanan Penanggulangan Bencana Kebakaran. 2

Meningkatnya pemenuhan 9. kebutuhan sarana dan prasarana Aparatur

Hasil Masukan Keluaran


: Dana yang dibutuhkan : Terlaksananya Pemeliharaan Sarana Gedung Kantor.

3

Rp.

Rp.

Rp. Bulan

69.425.000

698.520.000

22.093.500 2

10.

11.

3.

4.

Terwujudnya Disiplin Aparatur

Peningkatan


Hasil


Masukan


Keluaran


Kali

1

Hasil

: Terpeliharanya Kendaraan Dinas.

Unit

4

Masukan

: Dana yang dibutuhkan.

Rp.

225.350.000

Keluaran


Kali

1

Hasil



4

12. Masukan Keluaran


Hasil

: Tersedianya Pakaian Dinas Harian

13. Masukan

Unit Gedung Rp.

1 371.940.000

35.600.000

Kali

1

Orang

89


Rp.

76.250.000

Keluaran


Kali

1

Hasil


Orang

5


4


5

PENGUKURAN PENCAPAIAN KINERJA BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH KABUPATEN SINJAI TAHUN ANGGARAN 2012 No.

Sasaran Strategis

1 1.

2

Indikator Kinerja

Terwujudnya Kelancaran 1. Operasional Pelayanan Administrasi Perkantoran.

2.

Masukan

Satuan

3 : Dana yang dibutuhkan

4 Rp.

Capaian ( %)

Target

Realisasi

5 44.000.000

6 37.350.000

7 84,89

Keluaran

: Terlaksananya pemeliharaan pemeliharaan dan perizinan kendaraan operasional.

Paket

1

1

100

Hasil


Jenis

2

2

100

2.680.000

2.679.000

99,98

Keluaran


Paket

1

1

100

Hasil

: Terwujudnya kelancaran operasional administrasi perkantoran secara efisien

Jenis Alat/ Bahan

6

6

100

Masukan


6

Rp.

3.

Masukan


Keluaran


Hasil 4.

Masukan Keluaran

Hasil 5.

6.

Masukan

: Terwujudnya koordinasi dan konsultasi ke luar daerah : Dana yang dibutuhkan : Terpenuhinya bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan. : Terwujudnya kelancaran operasional administrasi perkantoran secara efisien. : Dana yang dibutuhkan

Rp. Paket

148.000.000

148.000.000

100

1

1

100


5

4

100

2.040.000

1.980.000

97,06

Paket

2

2

100

Orang

4

4

100

267.000.000

256.467.000

96,06

Rp.

Keluaran


Bulan

12

12

100

Hasil


Kali

71

71

100

Masukan


Rp.

34.125.000

34.125.000

100

Keluaran


Bulan

12

12

100

Hasil

: Tersedianya Jasa Tenaga

Jenis

8

8

100


7

7.

Masukan Keluaran

Pendukung Administrasi Keuangan : Dana yang dibutuhkan : Terlaksananya penyediaan Jasa Tenaga Pelayanan Kesekretariatan

Hasil

8.

2

Meningkatnya pemenuhan 9. kebutuhan sarana dan prasarana Aparatur

10.

Masukan


Rp.

69.425.000

69.319.500

99,85

Bulan

12

12

100

Jenis

7

7

100

Rp.

698.520.000

698.520.000

99,54

Keluaran


Bulan

12

12

100

Hasil

: Tersedianya Jasa Tenaga Pelayanan Penanggulangan Bencana Kebakaran. : Dana yang dibutuhkan

Orang

98

98

100

22.093.500

22.079.500

99,94

Keluaran

: Terlaksananya Pemeliharaan Sarana Gedung Kantor.

Bulan

2

2

100

Hasil


Unit Gedung

1

1

100

Masukan


Rp.

371.940.000

369.588.004

99,37

Keluaran


Kali

1

1

100

Masukan


8

Rp.

11.

3.

4.



Hasil

: Terpeliharanya Kendaraan Dinas.

Unit

Masukan

: Dana yang dibutuhkan.

Rp.

Keluaran


Hasil


12. Masukan

4

100

225.350.000

225.350.000

100

Kali

1

1

100


4

4

100

35.600.000

35.511.000

99,75

Kali

1

1

100

Orang

89

89

100

Rp.

76.250.000

76.250.000

100


Kali

1

1


Orang

Keluaran


Hasil

: Tersedianya Pakaian Dinas Harian : Dana yang dibutuhkan

13. Masukan Keluaran

Hasil

4


9

100

5

5

100

LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LAKIP) TAHUN 2012 BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH KABUPATEN SINJAI

Recommend Documents