LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LAKIP) BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH KABUPATEN BOGOR TAHUN 2016

LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LAKIP) BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH KABUPATEN BOGOR TAHUN 2016

PEMERINTAH KABUPATEN BOGOR BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH KABUPATEN BOGOR TAHUN 2016

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kami panjatkan ke hadirat Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya, sehingga Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kabupaten Bogor dapat

menyelesaikan

penyusunan

Laporan

Kinerja

Bappeda

Tahun Anggaran 2015 sesuai dengan waktu yang telah ditetapkan. Laporan ini dimaksudkan untuk memenuhi prinsip akuntabilitas atas

realisasi

dan

rencana

pencapaian

kinerja

yang

telah

ditetapkan dalam dokumen Rencana Strategis (Renstra) Bappeda Tahun 2013-2018 maupun dalam Perjanjian Kinerja (Jankin) Bappeda Kabupaten Bogor Tahun Anggaran 2015. Laporan Kinerja Bappeda ini merupakan tahapan akhir dari rangkaian perencanaan kinerja, pengukuran, evaluasi dan analisa pencapaian kinerja Bappeda. Di dalamnya menjelaskan capaian kinerja sasaran strategis, baik yang telah mencapai target ataupun yang belum memenuhi target hingga akhir tahun anggaran 2015 serta faktor-faktor yang mempengaruhi pencapaian tersebut. Akhirnya, semoga Laporan Kinerja ini bermanfaat untuk umpan balik bagi perbaikan kinerja Bappeda pada masa yang akan

datang,

sekaligus

mewujudkan

salah

satu

prinsip

penyelenggaraan tata pemerintahan yang baik (good governance), yaitu akuntabilitas kinerja instansi pemerintah.

Cibinong, Februari 2016 A.n. KEPALA BAPPEDA KABUPATEN BOGOR

Ir. WAWAN IRAWAN, M.M. Pembina Tk. I NIP. 19600916 199212 1 002

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR ...............................................................

i

DAFTAR ISI ..........................................................................

ii

BAB I

PENDAHULUAN ................................................

I-1

A. Latar Belakang ................................................

I-1

B. Tujuan Penyusunan Laporan Kinerja ................

I-2

C. Tugas Pokok dan Fungsi serta Susunan Organisasi .......................................................

I-3

D. Permasalahan Utama dan Isu Strategis yang Dihadapi ...........................................................

I-8

E. Dasar Hukum .................................................. I-11

BAB II

BAB III

PERENCANAAN KINERJA .................................

II-1

A. Rencana Strategis Tahun 2013-2018 ...............

II-1

B. Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Tahun 2015 ..

II-2

AKUNTABILITAS KINERJA ............................... III-1 A. Capaian Kinerja Bappeda ................................. III-1 B. Realisasi Anggaran .......................................... III-22

BAB IV

PENUTUP ......................................................... IV-1

LAMPIRAN 1. Perjanjian Kinerja Perubahan Bappeda Tahun 2015 2. Rencana Kinerja Tahunan BappedaTahun 2015 3. Pengukuran Kinerja Bappeda Tahun 2015

LAMPIRAN 1

LAMPIRAN 2

LAMPIRAN 3

BAB I PENDAHULUAN

A.

Latar Belakang Sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah

dan

Peraturan

Presiden

Republik

Indonesia

Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi

Pemerintah,

serta

dalam

rangka

mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi pada tahun anggaran 2015,

Badan Perencanaan

Pembangunan Daerah (Bappeda) Kabupaten Bogor menyusun Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) tahun 2015. Laporan ini memuat hasil pengukuran sasaran strategis Bappeda Kabupaten Bogor melalui indikator kinerja (parameter) yang telah ditetapkan sesuai tugas pokok dan fungsinya. Indikator kinerja sasaran merupakan parameter untuk mengukur Bappeda

keberhasilan Kabupaten

keberhasilan

pelayanan

Bogor

pencapaian

dalam sasaran

yang

dilaksanakan

rangka

mendukung

tingkat

Pemerintah

Kabupaten Bogor. Indikator kinerja sasaran menggunakan indikator kinerja utama yang dipilih dari beberapa

output

dan atau outcome dari kegiatan. Indikator kinerja kegiatan meliputi indikator masukan (input) yang mengutamakan penggunaan dana APBD Kabupaten Bogor, indikator keluaran (output)

dan

indikator

hasil

(outcome)

sesuai

Dokumen

Pelaksanaan Anggaran (DPA) Bappeda Kabupaten Bogor tahun

2015.

Gambaran

pengukuran

kinerja

Bappeda

I-1

Kabupaten Bogor tahun 2015 dalam pencapaian pengukuran kinerja Pemerintah Kabupaten Bogor tahun 2015, disajikan dalam Gambar 1.1.

SASARAN KABUPATEN BOGOR TAHUN 2014

SASARAN BAPPEDA TAHUN 2014

INDIKATOR KINERJA

PENGUKURAN KINERJA

PROGRAM

LAKIP BAPPEDA TAHUN 2014

INDIKATOR KINERJA : INPUT, OUTPUT, OUTCOME

KEGIATAN

Gambar 1.1. Alur Pikir Pengukuran kinerja Metode penyusunan LAKIP Bappeda Kabupaten Bogor secara

teknis

mengacu

pada

Peraturan

Menteri

Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang

Petunjuk Teknis Perjanjian

Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja.

B.

Tujuan Penyusunan Laporan Kinerja Laporan kinerja merupakan bentuk akuntabilitas dari pelaksanaan tugas dan fungsi yang dipercayakan kepada

I-2

setiap

instansi

pemerintah

atas

penggunaan

anggaran.

Tujuan penyusunan laporan kienrja adalah sebagai berikut: 1. Memberikan

informasi

kinerja

yang

terukur

kepada

pemberi mandat atas kinerja yang telah dan seharusnya tercapai. 2. Sebagai upaya perbaikan berkesinambungan bagi instansi pemerintah untuk meningkatkan kinerjanya. C.

Tugas Pokok dan Fungsi serta Susunan Organisasi 1.

Tugas Pokok Bappeda Kabupaten Bogor mempunyai tugas pokok membantu Bupati dalam melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah di bidang perencanaan pembangunan

daerah.

Uraian

ini

tercantum

dalam

Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 12 Tahun 2008 tentang Pembentukan Lembaga Teknis Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2008 Nomor 12). 2.

Fungsi Dalam menyelenggarakan tugas pokok tersebut, Bappeda Kabupaten Bogor mempunyai fungsi, sebagai berikut : 1) Perumusan kebijakan teknis perencanaan. 2) Pengkoordinasian

penyusunan

perencanaan

pembangunan. 3) Pembinaan

dan

pelaksanaan

tugas

di

bidang

perencanaan pembangunan daerah. 4) Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

I-3

3.

Susunan Organisasi Susunan organisasi Bappeda Kabupaten Bogor, terdiri atas: 1) Sekretariat,

mempunyai

tugas

membantu

dan

bertanggung jawab kepada Kepala Badan dalam melaksanakan

pengelolaan

ketatausahaan

Badan.

Untuk menyelenggarakan tugas dimaksud, Sekretariat mempunyai fungsi : a. Pengkoordinasian

penyusunan

program

dan

analisis

data

pelaporan Badan. b. Pengumpulan,

pengolahan

dan

Badan. c. Pengelolaan administrasi umum dan kepegawaian Badan. d. Pengelolaan administrasi keuangan Badan, dan e. Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan penyusunan pelaporan kinerja Badan. Sekretariat dipimpin oleh seorang Sekretaris dan dibantu oleh : (1) Sub Bagian Program dan Pelaporan; (2) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian; dan (3) Sub Bagian Keuangan. 2) Bidang Pemerintahan dan Pendanaan Pembangunan mempunyai tugas membantu Kepala Badan dalam melaksanakan perencanaan bidang pemerintahan dan pendanaan pembangunan. Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud, bidang pemerintahan dan pendanaan pembangunan mempunyai fungsi : a. Pelaksanaan perumusan dan pengkoordinasian kebijakan perencanaan bidang pemerintahan; dan

I-4

b. Pelaksanaan perumusan dan pengkoordinasian kebijakan

perencanaan

bidang

pendanaan

pembangunan. Dalam melaksanakan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud,

Bidang Pemerintahan dan Pendanaan

Pembangunan dipimpin oleh seorang Kepala Bidang dan dibantu oleh : (1) Sub Bidang Pemerintahan; dan (2) Sub Bidang Pendanaan Pembangunan 3) Bidang Ekonomi mempunyai tugas membantu Kepala Badan dalam melaksanakan perencanaan bidang ekonomi. Untuk menyelenggarakan tugas dimaksud, bidang ekonomi mempunyai fungsi: a. Pelaksanaan perumusan dan pengkoordinasian kebijakan

perencanaan

bidang

pertanian

dan

pariwisata; dan b. Pelaksanaan perumusan dan pengkoordinasian kebijakan perencanaan bidang industri dan dunia usaha Dalam melaksanakan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud, , bidang ekonomi dipimpin oleh seorang Kepala Bidang dan dibantu oleh : (1) Sub Bidang Pertanian dan Pariwisata; dan (2) Sub Bidang Industri dan Dunia Usaha. 4) Bidang Kesejahteraan Rakyat dan Sosial mempunyai tugas membantu Kepala Badan dalam melaksanakan perencanaan

bidang

pendidikan,

kesehatan

dan

sosial. Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana

I-5

dimaksud, bidang kesejahteraan rakyat dan sosial mempunyai fungsi : a. Pelaksanaan perumusan dan pengkoordinasian kebijakan perencanaan bidang pendidikan dan kesehatan; dan b. Pelaksanaan perumusan dan pengkoordinasian kebijakan perencanaan bidang sosial. Dalam melaksanakan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud, bidang kesejahteraan rakyat dan sosial dipimpin oleh seorang Kepala Bidang dan dibantu oleh : (1) Sub Bidang Pendidikan dan Kesehatan; dan (2) Sub Bidang Sosial. 5) Bidang Sarana dan Prasarana, Tata Ruang dan Lingkungan

Hidup

mempunyai

tugas

membantu

Kepala Badan dalam melaksanakan perencanaan bidang sarana, prasarana, tata ruang dan lingkungan hidup. Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud, bidang sarana dan prasarana, tata ruang dan lingkungan hidup mempunyai fungsi : a. Pelaksanaan perumusan dan pengkoordinasian kebijakan

perencanaan

bidang

sarana

dan

prasarana; dan b. Pelaksanaan perumusan dan pengkoordinasian kebijakan

perencanaan

penataan

ruang

dan

lingkungan hidup. Dalam melaksanakan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud, bidang sarana dan prasarana, tata ruang dan lingkungan hidup dipimpin oleh seorang Kepala Bidang dan dibantu oleh :

I-6

(1) Sub Bidang Sarana dan Prasarana; dan (2) Sub Bidang Tata Ruang dan Lingkungan Hidup. 6) Bidang Penelitian dan Evaluasi, mempunyai tugas membantu penelitian

Kepala dan

perencanaan

Badan

evaluasi

dalam

pelaksanaan

pembangunan

menyelenggarakan

tugas

melaksanakan kebijakan

daerah.

sebagaimana

Untuk dimaksud,

Bidang Penelitian dan Evaluasi mempunyai fungsi : a. Pelaksanaan perumusan kebijakan penelitian dan evaluasi bidang

pelaksanaan

kebiajakan

perekonomian,

perencanaan

kesejahteraan

rakyat,

pemerintahan, sarana dan prasarana wilayah; b. Pelaksanaan fasilitasi dan kerjasama penelitian dan

pengembangan

Perangkat

Daerah

dengan (SKPD)

Satuan maupun

Kerja dengan

institusi/lembaga penelitian dan pengembangan; c. Pelaksanaan pembangunan pembentukan pusat data perencanaan pembangunan daerah; d. Pelaksanaan pengendalian program dan kegiatan pembangunan daerah; dan e. Pelaksanaan penyusunan pelaporan hasil-hasil kinerja pembangunan daerah maupun laporan pertanggungjawaban pemerintah daerah. Dalam melaksanakan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud, Bidang Penelitian dan Evaluasi dipimpin oleh seorang Kepala Bidang dan dibantu oleh : (1) Sub Bidang Penelitian dan Statistik; dan (2) Sub Bidang Monitoring dan Evaluasi. Secara

lengkap

susunan

organisasi

Bappeda

Kabupaten Bogor digambarkan dalam Gambar 1.2.

I-7

Gambar 1.2. Susunan Organisasi Bappeda Kabupaten Bogor

D.

Permasalahan Utama dan Isu Strategis yang Dihadapi Dalam menjalankan tugas dan fungsinya, Bappeda Kabupaten Bogor tidak terlepas dari berbagai permasalahan yang dihadapi, antara lain: 1. Jumlah SDM yang terbatas, khususnya tenaga fungsional perencana dan peneliti yang bersertifikasi; 2. Masih adanya penempatan SDM pada bidang-bidang yang tidak

sesuai

dengan

kompetensi

dan

kualifikasi

pendidikan dan keahlian. 3. Belum adanya Peraturan Daerah yang mengatur tentang perencanaan pembangunan daerah sebagai penjabaran

I-8

dari Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional; 4. Belum terkelolanya sumber data dan informasi yang mendukung proses perencanaan pembangunan sehingga data dan sumber data masih beragam; 5. Belum optimalnya pemanfaatan hasil-hasil kajian yang disusun Bappeda baik oleh kalangan internal Bappeda maupun oleh SKPD teknis terkait; 6. Belum

adanya

sistem

pengelolaan

yang

dapat

menghimpun seluruh produk Bappeda secara terintegrasi sehingga informasi mengenai produk perencanaan dan kajian apa saja yang sudah dihasilkan tidak mudah didapatkan,

akibatnya

kemungkinan

duplikasi

penyusunan dokumen perencanan dan kajian menjadi lebih besar; 7. Belum optimalnya koordinasi dan sinkronisasi proses perencanaan

pembangunan

daerah

antara

Bappeda

dengan SKPD lain yang sering kali menyebabkan belum konsistennya antara perencanaan dengan penganggaran; 8. Lemahnya

kapasitas

dan

kompetensi

lembaga

perencanaan di tingkat bawah (mulai dari tingkat RT, RW, desa/kelurahan

dan

kecamatan)

yang

menyebabkan

kurang efektifnya proses perencanaan bottom up; 9. Belum efektifnya sistem perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah yang berbasis komputer; 10. Hasil

pengendalian

dan

evaluasi

serta

kajian

dan

penelitian belum dimanfaatkan secara optimal sebagai input bagi perencanaan pembangunan daerah. Berdasarkan

permasalahan

tersebut

dengan

menggunakan teknik analisis terhadap lingkungan internal

I-9

dan

eksternal

yaitu

peluang

dan

ancaman

serta

memperhatikan kekuatan dan kelemahan pada Bappeda Kabupaten Bogor dalam melaksanakan

tugas pokok dan

fungsi serta misi sebagai lembaga perencanaan pembangunan maka disusunlah isu-isu strategis yang menjadi acuan atau dasar

dalam

menentukan

program

dan

kegiatan

yang

diprioritaskan, sebagai berikut: 1. Kurangnya

kapasitas

SDM

perencana/penyusun

perencanaan pembangunan; 2. Belum

efektifnya

perencanaan

pembangunan

daerah

dalam mencapai tujuan pembangunan; 3. Belum optimalnya perencanaan pembangunan sektoral di Bidang

Ekonomi,

Bidang

Kesejahteraan

Rakyat

dan

Sosial, Bidang Sarana, Prasarana, Tata Ruang dan Lingkungan

Hidup,

serta

Bidang

Pemerintahan

dan

Pendanaan Pembangunan; 4. Masih terbatasnya fungsi pengelola data dan informasi sebagai bank data serta hasil evaluasi pembangunan belum digunakan sebagai feed back dalam perencanaan; 5. Belum adanya aturan daerah yang mengatur tentang perencanaan pembangunan daerah sebagai penjabaran dari

Undang-Undang

Nomor

25

tentang

Sistem

Perencanaan Pembangunan Nasional; 6. Belum optimalnya koordinasi dan sinkronisasi proses perencanaan

pembangunan

daerah

antara

Bappeda

dengan SKPD lain yang sering kali menyebabkan belum konsistennya antara perencanaan dengan penganggaran; 7. Lemahnya kapasitas lembaga perencanaan di tingkat bawah (khususnya desa/kelurahan dan kecamatan) yang

I-10

menyebabkan

kurang

efektifnya

proses

perencanaan

bottom up.

Sehubungan dengan hal tersebut di atas maka perlu adanya suatu intervensi dalam menanggulangi dan mengatasi isu-isu strategis tersebut. Untuk itu perlu disusun suatu produk perencanaan pembangunan yang berfungsi sebagai pedoman

untuk

kegiatan

yang

pembangunan

menentukan terkait.

tersebut

kebijakan,

Adapun adalah

program

produk rencana

dan

perencanaan pembangunan

tahunan daerah, rencana pembangunan jangka menengah daerah dan rencana pembangunan jangka panjang daerah serta penyusunan rencana tata ruang wilayah.

E.

Dasar Hukum Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Bappeda Kabupaten Bogor Tahun 2015 mengacu kepada : 1. Tap

MPR

RI

Nomor

XI/MPR/1998

tentang

Penyelenggaraan Negara yang bersih dan Bebas dari Korupsi dan Nepotisme; 2. Undang-Undang

nomor

28

tahun

1999

tentang

Penyelenggaraan Negara yang bersih dan Bebas dari Korupsi dan Nepotisme; 3. Peraturan

Pemerintah Nomor 8 tahun 2006 tentang

Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah; 4. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun

2014

tentang

Sistem

Akuntabilitas

Kinerja

Instansi

Pemerintah;

I-11

5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan

Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja; 6. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 9 Tahun 2008

tentang Susunan dan Kedudukan Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2008 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Nomor 37); 7. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 12 Tahun 2008

tentang Pembentukan Lembaga Teknis Daerah (Lembaran Daerah Nomor 12 Tahun 2008); 8. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 19 Tahun 2008

tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Bogor Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2008 Nomor 19, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 36); 9. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 27 Tahun 2008

tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Bogor Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2008 Nomor 27); 10. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 8 Tahun 2009

tentang

Pokok-Pokok

Pengelolaan

Keuangan

Daerah

(Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2009 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 37); 11. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 5 Tahun 2014

tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Bogor Tahun 2013-2018 (Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2014 Nomor 5);

I-12

BAB II PERENCANAAN KINERJA

A.

Rencana Strategis Tahun 2013-2018 Rencana Strategis (Renstra) Bappeda Kabupaten Bogor tahun 2013-2018 pada hakekatnya merupakan pernyataan komitmen bersama mengenai upaya terencana dan sistematis untuk meningkatkan kinerja aparatur termasuk pembinaan terhadap akhlak dan perilaku aparatur serta pengawasan dan pengendalian manajemen, agar tercapai efektivitas, efisiensi dan produktivitas dalam pelaksanaan program kegiatan. Lebih jauh Renstra tersebut berfungsi dalam memberikan arah dan sasaran yang jelas serta sebagai pedoman dan tolok ukur kinerja

dalam

pelaksanaan

pembangunan

daerah

yang

diselaraskan dengan arah kebijakan dan program yang tertuang di dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Bogor Tahun 2013-2018. Selanjutnya,

Kepala

Bappeda

menetapkan

Renstra

2013-2018 sebagai dasar acuan penyusunan kebijakan, program

dan

pengendalian

kegiatan kinerja

serta

dalam

sebagai

pelaksanaan

pedoman

dan

program

dan

kegiatan Bappeda dalam pencapaian visi dan misi serta tujuan organisasi pada tahun 2013-2018. 1.

Pernyataan Visi Mengacu pada visi Pemerintah Kabupaten Bogor yaitu “Kabupaten Bogor menjadi Kabupaten Termaju di Indonesia”, maka Visi Bappeda Kabupaten Bogor adalah “Terwujudnya

Perencanaan

Pembangunan

yang

II-1

Berkualitas

untuk

Mewujudkan

Kabupaten

Bogor

menjadi Kabupaten Termaju di Indonesia” 2.

Pernyataan Misi Untuk mencapai visi yang telah ditetapkan, maka Bappeda Kabupaten Bogor menetapkan misi sebagai berikut : Misi Pertama: Meningkatkan

kapasitas

sumber

daya

manusia perencana Misi

Kedua:

Meningkatkan

hasil

guna

produk

perencanaan dan evaluasi pembangunan Misi Ketiga: Mengembangkan pengelolaan data dan informasi perencanaan pembangunan

B.

Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Tahun 2015 Sebagai penjabaran dari Renstra Bappeda Kabupaten Bogor Tahun 2013-2018, maka Bappeda Kabupaten Bogor menyusun dan menetapkan Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Bappeda Kabupaten Bogor Tahun 2014. Kabupaten

Bogor

Tahun

2014

disusun

RKT Bappeda berdasarkan

Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja. Secara lengkap RKT Bappeda Kabupaten Bogor tahun 2015 disajikan dalam Lampiran 2.

II-2

II-3

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

Laporan Kinerja Bappeda Kabupaten Bogor Tahun 2015 ini merupakan rangkaian dari mekanisme perencanaan,pelaksanaan dan pelaporan kinerja Bappeda Kabupaten Bogor yangdiawali dari Rencana

Pembangunan

Jangka

Menengah

Daerah

(RPJMD)

Kabupaten Bogor Tahun 2013-2018, Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Tahun 2015,Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Bogor Tahun 2015 dan Perjanjian Kinerja (Jankin). Seluruh tahapan tersebut harus dipertanggungjawabkan tingkat pencapaiantarget-target

kinerjanya

pada

setiap

akhir

tahun

anggaran maupun pada akhir periode RPJMD Kabupaten Bogor. Pertanggungjawaban tingkat capaian kinerja harus terukur, objektif, dengan standar pengukuran yang sesuai berdasarkan indikator dan target yang telah ditetapkan untuk mengetahui tingkat

capaian

program/kegiatan

diperjanjikan/ditetapkan

dalam

dan

sasaran

dokumen

yang

Perjanjian

telah Kinerja

(Jankin) Pemerintah Kabupaten Bogor Tahun 2015.

A.

Capaian Kinerja Organisasi Tahun 2015 Dalam mengukur capaian kinerja organisasi disusunlah indikator kinerja Bappeda Kabupaten Bogor tahun 2015. Ketentuan untuk mengukur indikator kinerja adalah sebagai berikut: Rumusyang digunakan untuk menghitung prosentase (%) capaian target indikator kinerja adalah :

III-1

1)

Semakin

tinggi

realisasi

menunjukkan

pencapaian

kinerja yang semakin baik (Progress Positif), maka digunakan rumus: % Capaian 2)

=

Realisasi Target

x

%

Semakintinggi realisasi menunjukkan semakin rendah pencapaian kinerja (Progress Negatif), maka digunakan rumus: % Capaian

=

Target − Realisasi − Target Target

x

%

Dalam memberikan penilaian tingkat capaian kinerja

dari setiap sasaran strategis, menggunakan skala pengukuran sebagaimana tertera dalam Tabel 3.1. dan Tabel 3.2. Tabel 3.1. Skala Yang Digunakan Bilamana Indikator Sasaran Mempunyai Makna Progress Positif No

Rentang Capaian

Kategori Capaian

1 2 3 4 5

>100 85 s/d 100 70 s/d <85 55 s/d <70 < 55

Sangat Baik Baik Sekali Baik Cukup Kurang

Sumber :Diolah dari Keputusan Kepala Lan No. 239/IX/6/8/2003

Tabel 3.2. Skala Yang Digunakan Bilamana Indikator Sasaran Mempunyai Makna Progress Negatif No

Rentang Capaian

Kategori Capaian

1 2 3 4 5

>100 85 s/d 100 70 s/d <85 55 s/d <70 < 55

Kurang Cukup Baik Baik Sekali Sangat Baik

Sumber :Diolah dari Keputusan Kepala Lan No. 239/IX/6/8/2003

III-2

Pada

tahun

2015,

Bappeda

Kabupaten

Bogor

menetapkan sebanyak 33 (tiga puluh tiga) indikator kinerja yang merupakan ukuran keberhasilan baik secara kuantitatif maupun kualitatif untuk menggambarkan tingkat pencapaian suatu sasaran strategis yang telah ditetapkan, yaitu: Sasaran Kesatu : Terwujudnya

mekanismeperencanaan

pembangunan

sesuai

pelaksanaan

dengan

berdasarkan

jadwal

peraturan

perundang-undangan yang berlaku. Dari hasil pengukuran capaian kinerja pada sasaran strategis

Terwujudnya

pembangunan

sesuai

mekanisme dengan

perencanaan

jadwal

pelaksanaan

berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, menunjukkan bahwa pada tahun 2015 pencapaian kinerja sasaran tersebut adalah sebesar 100 persen.Selengkapnya hasil pengukuran capaian kinerja Sasaran Strategis Kesatu pada tahun 2015yang dibandingkan dengan pencapaian pada tahun 2014 dapat dilihat dalam Tabel 3.3. berikut: Tabel 3.3. Hasil Pengukuran Capaian Kinerja Sasaran StrategisTerwujudnya Mekanisme Perencanaan Pembangunan Sesuai dengan Jadwal Pelaksanaan Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan yang Berlakupada tahun 2015 yang dibandingkan dengan pencapaian pada tahun 2014 Tahun 2015 No

Indikator Kinerja

Sat

Target Realisasi

Tahun 2014

Capaian (%)

Target

Realisasi

Capaian (%)

1

Terlaksananya Musrenbang RPJMD yang partisipatif dan tepat waktu

Kali

-

-

-

1

1

100

2

Terlaksananya Musrenbang RKPD yang partisipatif dan tepat waktu

Kali

1

1

100

1

1

100

Rata-Rata Capaian

100

100

III-3

Berdasarkan tabel diatas, dapat diuraikan capaian kinerja dari masing-masing indikator kinerja dalam Sasaran Strategis

Terwujudnya

pembangunan

sesuai

mekanisme dengan

jadwal

perencanaan pelaksanaan

berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, sebagai berikut: 1. Terlaksananya Musrenbang RPJMD yang partisipatif dan tepat waktu pada tahun 2015 semuladitargetkansebanyak 1 kali, tapi disesuaikan dalam Perubahan Anggaran 2015 menjadi tidak ada.

Hal ini karena berdasarkan hasil

konsultasi baik dengan Kementerian Dalam Negeri dan Bappeda Proinsi Jawa Barat serta setelah melakukan kajian yang mendalam, Revisi RPJMD Kabupaten Bogor Tahun

2013-2018ditunda

pelaksanaannya

dilaksanakan pada tahun 2016.

dan

akan

Sedangkan pada tahun

2014 target capaian indikator ini adalah satu kali dan terealisasi sebanyak 1 kali atau 100 persen.Ada pun target kondisi

kinerja

akhir

periode

RPJMD

pada

tahun

2018adalah 2 kali sehingga sampai tahun 2015 capaian kinerja indikator ini sudah 50 persen. 2. Terlaksananya Musrenbang RKPD yang partisipatif dan tepat waktu pada tahun 2015 ditargetkan sebanyak 1 kali dan terealisasi sebanyak 1 kali atau mencapai 100 persen. Sedangkan pada tahun 2014target capaian indikator ini adalah sebanyak 1 kali dan terealisasi sebanyak 1 kali atau mencapai 100 persen. Ada pun target kondisi kinerja akhir periode RPJMD pada tahun 2018adalah 5 kali sehingga sampai tahun 2015 capaian kinerja indikator ini sudah mencapai 40 persen.

III-4

Sasaran

Kesatu

tersebut

di

atas

pada

tahun

diwujudkan dalam 1 (satu) program utama, yaitu : 1. Program

Perencanaan

Pembangunan

Daerah

dengan

anggaran sebesar Rp..245.898.000 terealisasi sebesar Rp.atau mencapaiRp.1.203.459.000atau 96,59persen. Sasaran Kedua : Tersusunnya

dokumen

perencanaan

pembangunan daerah yang berkualitas dan tepat waktu. Dari hasil pengukuran capaian kinerja pada sasaran strategis Tersusunnya dokumen perencanaan pembangunan daerah yang berkualitas dan tepat waktu,

menunjukan

bahwa pada tahun 2015 pencapaian kinerja sasaran tersebut adalah sebesar 100 persen.Selengkapnya hasil pengukuran capaian kinerja Sasaran Strategis Kedua pada tahun 2015 dan 2014 dapat dilihat dalam Tabel 3.4.

Tabel 3.4. Hasil Pengukuran Capaian Kinerja Sasaran StrategisTersusunnya dokumen perencanaan pembangunan daerah yang berkualitas dan tepat waktupada tahun 2015 yang dibandingkan dengan pencapaian pada tahun 2014 Tahun 2015 No

Indikator Kinerja

Sat

Target Realisasi

Tahun 2014

Capaian (%)

Target

Realisasi

Capaian (%)

1

Tersedianya dokumen RTRW yang telahditetapkan dengan PERDA

Dok

1

1

100

1

1

100

2

Tersedianya dokumen perencanaan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) yang telah ditetapkan dengan Peraturan Daerah

Dok

1

1

100

1

1

100

3

Tersedianya dokumen perencanaan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) yang telah ditetapkan dengan

Dok

1

1

100

1

1

100

III-5

Tahun 2015 No

Indikator Kinerja

Sat

Target Realisasi

Tahun 2014

Capaian (%)

Target

Realisasi

Capaian (%)

Peraturan Daerah

4

Tersedianya dokumen perencanaan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) yang telah ditetapkan dengan Peraturan Kepala Daerah.

Dok

1

1

100

1

1

100

5

Penjabaran program Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) ke dalam Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD)

Dok

100 %

100 %

100

100 %

100 %

100

6

Tersedianya dokumen perencanaan pembangunan Bidang Ekonomi yang berkualitas

Dok

2

2

100

2

2

100

7

Tersedianya dokumen perencanaan pembangunan bidang Pemerintahan dan Pendanaan Pembangunan yang berkualitas

Dok

2

2

100

2

2

100

8

Tersedianya dokumen perencanaan pembangunan Bidang Kesejahteraan Rakyat dan Sosial yang berkualitas

Dok

2

2

100

2

2

100

9

Tersedianya dokumen perencanaan pembangunan Bidang Sarana Prasarana, Tata Ruang dan Lingkungan Hidup yang berkualitas

Dok

2

2

100

2

2

100

10

Tersedianya dokumen evaluasi perencanaan pembangunan daerah Kabupaten Bogor yang berkualitas dan tepat waktu

1

1

100

1

1

100

11

Tercapainya Anugerah Pangripta Nusantara

0

0

0

0

0

0

12

Tercapainya SMM ISO 9001:2008

2

2

100

1

1

100

Ruan g lingk up

Rata-Rata Capaian

100

100

III-6

Berdasarkan tabel diatas, dapat diuraikan capaian kinerja dari masing-masing indikator kinerja dalam Sasaran Strategis Tersusunnya dokumen perencanaan pembangunan daerah yang berkualitas dan tepat waktu, sebagai berikut: 1. Tersedianya dokumen RTRW yang telahditetapkan dengan PERDA, pada tahun 2015ditargetkansebanyak 1 dokumen dan terealisasi sebanyak 1 dokumen atau 100 persen. Sedangkan pada tahun 2014 target capaian indikator ini adalah sebanyak 1 dokumen dan terealisasi sebanyak 1 dokumen atau 100 persen.Ada pun target kondisi kinerja akhir RPJMD pada tahun 2018adalah 1 dokumen. Hal ini karena dokumen RTRW merupakan salah satu dokumen perencanaan

jangka

panjang

(20

tahun).

Dengan

demikian, sampai tahun 2015 capaian kinerja indikator ini sudah mencapai 100 persen. 2. Tersedianya

dokumen

perencanaan

Rencana

Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) yang telah ditetapkan

dengan

Peraturan

2015ditargetkansebanyak

1

Daerah,

dokumen

pada

dan

tahun

terealisasi

sebanyak 1 dokumen atau 100 persen. Sedangkan pada tahun 2014 target capaian indikator ini adalah sebanyak 1 dokumendan terealisasi sebanyak 1 dokumenatau 100 persen. Ada pun target kondisi kinerja akhir RPJMD pada tahun 2018 adalah 1 dokumen. Hal ini karena dokumen RPJPD merupakan salah satu dokumen perencanaan jangka panjang (20 tahun).

Dengan demikian, sampai

tahun 2015 capaian kinerja indikator ini sudah mencapai 100 persen. 3. Tersedianya

dokumen

perencanaan

Rencana

Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) yang

III-7

telah ditetapkan dengan Peraturan Daerah, pada tahun 2015ditargetkansebanyak

1

dokumen

dan

terealisasi

sebanyak 1 dokumen atau 100 persen. Sedangkan pada tahun 2014 target capaian indikator ini adalah sebanyak 1 dokumen dan terealisasi sebanyak 1 dokumen atau 100 persen. Ada pun target kondisi kinerja akhir RPJMD pada tahun 2018 adalah 1 dokumen. Hal ini karena dokumen RPJMD merupakan salah satu dokumen perencanaan jangka menengah (5 tahun).


tahun 2015 capaian kinerja indikator ini sudah mencapai 100 persen. 4. Tersedianya

dokumen

perencanaan

Rencana

Kerja

Pembangunan Daerah (RKPD) yang telah ditetapkan dengan

Peraturan

Kepala


1

Daerah, dokumen

pada dan

tahun

terealisasi

sebanyak 1 dokumen atau 100 persen. Sedangkan pada tahun 2014 target capaian indikator ini adalah sebanyak 1 dokumen dan terealisasi sebanyak 1 dokumen atau 100 persen. Ada pun target kondisi kinerja akhir RPJMD pada tahun 2018 adalah 5 dokumen. Hal ini karena dokumen RKPD merupakan salah satu dokumen perencanaan jangka pendek (1 tahun).


tahun 2015 capaian kinerja indikator ini sudah mencapai 40 persen. 5. Penjabaran

Program

Rencana

Pembangunan

Jangka

Menengah Daerah (RPJMD) ke dalam Rencana Kerja Pembangunan

Daerah


(RKPD), 100

pada

persendan

tahun terealisasi

sebanyak 100 persen atau persentasenya mencapai 100 persen.

Sedangkan pada tahun 2014 target capaian

III-8

indikator

ini

adalah

100

mencapai 100 persen.

persenatau

persentasenya

Ada pun target kondisi kinerja

akhir RPJMDpada tahun 2018 adalah100 persen. Dengan demikian, sampai tahun 2015 capaian kinerja indikator ini sudah mencapai 100 persen. 6. Tersedianya dokumen perencanaan pembangunan Bidang Ekonomi

yang

berkualitas,


2

dokumen

pada

tahun

dan

terealisasi

sebanyak 2 dokumen atau 100 persen. Sedangkan pada tahun

2014

target

capaian

indikator

ini

adalah

2

dokumendan terealisasi 2 dokumenatau 100 persen. Ada pun target kondisi kinerja akhir RPJMDpada tahun 2018 adalah10 dokumen sehingga sampai tahun 2015 capaian kinerja indikator ini sudah mencapai 40 persen. 7. Tersedianya dokumen perencanaan pembangunan bidang Pemerintahan

dan

Pendanaan

Pembangunan

yang

berkualitas, pada tahun 2015 ditargetkansebanyak 2 dokumen dan terealisasi sebanyak 2 dokumen atau 100 persen.


indikator ini adalah 2 dokumen dan terealisasi 2 dokumen atau 100 persen.

Ada pun target kondisi kinerja akhir

RPJMD pada tahun 2018

adalah10 dokumen sehingga

sampai tahun 2015 capaian kinerja indikator ini sudah mencapai 40 persen. 8. Tersedianya dokumen perencanaan pembangunan Bidang Kesejahteraan Rakyat dan Sosial yang berkualitas, pada tahun

2015

terealisasi

ditargetkansebanyak

sebanyak

2

dokumen

2

dokumen

atau

100

dan

persen.

Sedangkan pada tahun 2014 target capaian indikator ini adalah 2 dokumen dan terealisasi 2 dokumen atau 100

III-9

persen. Ada pun target kondisi kinerja akhir RPJMD pada tahun 2018

adalah10 dokumen sehingga sampai tahun

2015 capaian kinerja indikator ini sudah mencapai 40 persen. 9. Tersedianya dokumen perencanaan pembangunan Bidang Sarana Prasarana, Tata Ruang dan Lingkungan Hidup yang berkualitas, pada tahun 2015 ditargetkansebanyak 2 dokumen dan terealisasi sebanyak 2 dokumen atau 100 persen.


indikator ini adalah 2 dokumen dan terealisasi 2 dokumen atau 100 persen.


RPJMD pada tahun 2018

adalah10 dokumen sehingga

sampai tahun 2015 capaian kinerja indikator ini sudah mencapai 40 persen. 10. Tersedianya

dokumen

evaluasi

perencanaan

pembangunan daerah Kabupaten Bogor yang berkualitas dan tepat waktu, pada tahun 2015ditargetkansebanyak 1 dokumen dan terealisasi sebanyak 1 dokumen atau 100 persen.


indikator ini adalah 1 dokumen dan terealisasi sebanyak 1 dokumen atau 100. Ada pun target kondisi kinerja akhir RPJMD pada tahun 2018 adalah 5 dokumen sehingga sampai tahun 2015 capaian kinerja indikator ini sudah mencapai 40 persen. 11. Tercapainya Anugerah Pangripta Nusantara merupakan indikator kinerja yang pencapaiannya ditargetkan pada tahun 2018, yaitu sebanyak 1 kali.

Dengan demikian,

pada tahun 2015dan tahun 2014 belum ada realisasi pencapaian untuk indikator ini. Ada pun target kondisi kinerja akhir RPJMD pada tahun 2018 adalah 1 kali

III-10

sehingga sampai tahun 2015 capaian kinerja indikator ini masih 0 persen. 12. Tercapainya

SMM

ISO

9001:2008,

pada

tahun

2015ditargetkansebanyak 2ruang lingkupdan terealisasi sebanyak 1 sertifikat atau 100 persen. Sedangkan pada tahun 2014 target capaian indikator ini adalah 1 ruang lingkup dan terealisasi sebanyak 1 ruang lingkup atau 100 persen. Ada pun target kondisi kinerja akhir RPJMD pada tahun 2018 adalah 5 ruang lingkup sehingga sampai tahun 2015 capaian kinerja indikator ini sudah mencapai 40 persen. Sasaran Kedua tersebut diwujudkan dalam 5 (lima) program utama, yaitu : 1. Program Perencanaan Pembangunan Daerah, dengan anggaran sebesar Rp.3.725.468.000 terealisasi sebesar Rp.3.220.895.700 atau mencapai86,46 persen. 2. Program Perencanaan Pembangunan Ekonomi, dengan anggaran sebesar Rp.1.142.235.000 terealisasi sebesar Rp.1.090.953.900 atau mencapai95,51 persen. 3. Program Perencanaan Kesejahteraan Rakyatdan Sosial, dengan

anggaran

sebesar

Rp.2.394.933.000terealisasi

sebesar Rp.2.101.943.750 atau mencapai87,77 persen. 4. Program Perencanaan Prasarana Wilayah dan Sumber Daya Alam, dengan anggaran sebesar Rp.3.444.905.000 terealisasi sebesar Rp.2.953.091.008 atau mencapai85,72 persen. 5. Program Perencanaan Pembangunan Pemerintahan dan Pendanaan

Pembangunan,

dengan

anggaran

sebesar

III-11

Rp.1.862.251.000 terealisasi sebesar 1.709.106.775 atau mencapai 91,78 persen. Sasaran ketiga : Tersedianya data dan informasi sebagai basis perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan Hasil

pengukuran

capaian

kinerja

pada

sasaran

strategis Tersedianya data dan informasi sebagai basis perencanaan,

pengendalian

dan

evaluasi

pembangunan,

menunjukkan bahwa pada tahun 2015 pencapaian kinerja sasaran tersebut adalah sebesar 99,96 persen.Selengkapnya hasil pengukuran capaian kinerja Sasaran Strategis Ketiga pada tahun 2015 dan 2014 dapat dilihat dalam Tabel 3.5. Tabel 3.5. Hasil Pengukuran Capaian Kinerja Sasaran StrategisTersedianya data dan informasi sebagai basis perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan pada tahun 2015 yang dibandingkan dengan pencapaian pada tahun 2014 Tahun 2015 No

1

Indikator Kinerja

Indeks Pembangunan Manusia (Komposit).

Satuan

Target

Realisasi

Tahun 2014 Capaian (%)

73,74 indeks

–

-

-

74,04

Target 73,63 – 73,72

Realisasi

Capaian (%)

74,25

100,72

2

Buku "Kabupaten Dalam Angka"

dok

1

1

100,00

1

1

100

3

Buku "Produk Domestik Regional Brutto (PDRB) Kabupaten".

dok

1

1

100,00

1

1

100

4

Nilai PDRB berdasarkan harga berlaku

Rp. (juta)

110.000 –

138.536

100,00

110.767 – 125.614

123.554

100

Nilai PDRB berdasarkan harga konstan

Rp. (juta)

43.499

100,00

39.118 – 42.183

41.066

100

Laju Pertumbuhan Ekonomi

%

5,93

114,04

6,01

100

5,01

100

5,01

100

5

140.000 40.096 – 44.614 5,20

6

-

6,03

6,50 3,5 7

Inflasi

%

8

Laju Inflasi Provinsi

%

-

3,5 1,75

201,00

-

1,75

201,00

3,5

5,5 3,5

6,39

5,5

III-12

Tahun 2015 No

Indikator Kinerja

Satuan

Target

Realisasi

Tahun 2014 Capaian (%)

Target

-

9

PDRB per Kapita berdasarkan harga berlaku

5,5

5,5 21,45

–

25,37

–

100

27,22 Rp (Juta)

11

Kemampuan Daya Beli Masyarakat

(Rp/ka p/bln)

12

Pertumbuhan PDRB

7,97

–

100

8,15 686.560

-

-

636.620

14

indeks

5,93

114,04

%

-

0,34

0,35

97,14

Kemiskinan

%

638.85 0

100,35

6,01

100

0,36

0,35

102,86

90,89

99,59

9,11

91,44

91,26 90,93

-

99,19

91,98

91,67

8,33 15

100

6,39

91,67

Persentase penduduk di atas garis kemiskinan

7.70

6,03

6,50

Indeks Gini

100

7,90

5,20

13

23,17

7,58

–

%

(%)

25,38

7,60

PDRB per Kapita berdasarkan harga konstan

10

Capaian

-

22,41 Rp (Juta)

Realisasi

8,74

–

9,07

–

91,84

8,02

8,33

Rata-Rata Capaian

99,96

99,81

Berdasarkan tabel diatas, dapat diuraikan capaian kinerja dari masing-masing indikator kinerja dalam Sasaran Strategis Tersedianya data dan informasi sebagai basis perencanaan,

pengendalian

dan

evaluasi

pembangunan,

sebagai berikut: 1. Indeks Pembangunan Manusia (Komposit), pada tahun 2015 ditargetkan 73,74 – 74,04.

Namun data realisasi

IPM tahun 2015 tidak tersedia.

Hal ini karena BPS

sebagai lembaga yang mempunyai otoritas mengeluarkan data IPM tidak menghitung angka IPM tahun 2015 sehubungan dengan adanya metode penghitungan IPM yang baru yang belum disosialisasikan ke BPS tingkat kabupaten. Sedangkan pada tahun 2014 target capaian indikator ini adalah

73,63

–

73,72

sebanyak 74,25 atau 100,72 persen.

dan terealisasi Ada pun target

III-13

kondisi kinerja akhir RPJMD adalah 74,77 – 75,80, sehingga sampai tahun 2014 capaian kinerja indikator ini sudah mencapai 99,30 persen. 2. Buku "Kabupaten Dalam Angka", pada tahun 2015 ditargetkan sebanyak 1 dokumen dan terealisasi sebanyak 1 dokumen atau 100 persen.


2014 target capaian indikator ini adalah 1 dokumen dan terealisasi sebanyak 1 dokumen atau 100 persen.

Ada

pun target kondisi kinerja akhir RPJMD adalah

5

dokumen sehingga sampai tahun 2015 capaian kinerja indikator ini sudah mencapai 40 persen. 3. Buku

"Produk

Domestik

Regional

Brutto

(PDRB)

Kabupaten", pada tahun 2015 ditargetkan sebanyak 1 dokumen dan terealisasi sebanyak 1 dokumen atau 100 persen.


indikator ini adalah 1 dokumen dan terealisasi sebanyak 1 dokumen atau 100 persen. Ada pun target kondisi kinerja akhir RPJMD adalah 5 dokumen sehingga sampai tahun 2015 capaian kinerja indikator ini sudah mencapai 40 persen. 4. Nilai PDRB berdasarkan harga berlaku, pada tahun 2015 ditargetkan sebanyak Rp. (juta) 110.000 – 140.000 dan terealisasi sebanyak Rp. (juta) 138.536 atau 100 persen. Sedangkan pada tahun 2014 target capaian indikator ini adalah 110.767 – 125.614

dan terealisasi sebesar

123.554 atau 100 persen. Ada pun target kondisi kinerja akhir RPJMD adalah Rp. (juta) 110.000 – 170.000. sehingga sampai tahun 2014 capaian kinerja indikator ini sudah mencapai 100 persen.

III-14

5. Nilai PDRB berdasarkan harga konstan, pada tahun 2015 ditargetkan sebanyak Rp. (juta) 40.096 – 44.614 dan terealisasi sebanyak Rp. (juta) 43.499 atau 100 persen. Sedangkan pada tahun 2014 target capaian indikator ini adalah Rp. (juta) 39.118 – 42.183 dan terealisasi sebesar Rp. (juta) 41.066 atau 100 persen. Ada pun target kondisi kinerja akhir RPJMD adalah 42.388 – 55.979 sehingga sampai tahun 2014 capaian kinerja indikator ini sudah mencapai 96,88 persen. 6. Laju

Pertumbuhan

Ekonomi,

pada

tahun

2015

ditargetkan sebanyak 5,20 - 6,50 persen dan terealisasi sebesar 5,93 persen atau 114,04 persen. Sedangkan pada tahun 2014 target capaian indikator ini adalah 5,20 - 6,50 dan terealisasi sebesar 6,01 atau 100 persen.

Ada pun

target kondisi kinerja akhir RPJMD adalah 5,20 - 6,50 sehingga sampai tahun 2015 capaian kinerja indikator ini sudah mencapai 100 persen. 7. Inflasi, pada tahun 2015 ditargetkan sebesar 3,5 - 5,5 persen dan terealisasi sebesar 1,75 atau 201 persen. Sedangkan pada tahun 2014 target capaian indikator ini adalah 3,5 - 5,5 persen dan terealisasi sebesar 5,01

atau

100 persen. Ada pun target kondisi kinerja akhir RPJMD adalah 3,5 - 5,5 persen sehingga sampai tahun 2015 capaian kinerja indikator ini sudah mencapai 201 persen. 8. Laju Inflasi Provinsi, sama dengan inflasi yang pada tahun 2015 ditargetkan sebesar 3,5 - 5,5 persen dan terealisasi sebesar 1,75 atau 201 persen.


2014 target capaian indikator ini adalah 3,5 - 5,5 persen dan terealisasi sebesar 5,01 atau 100 persen.

Ada pun

target kondisi kinerja akhir RPJMD adalah 3,5 - 5,5

III-15

persen sehingga sampai tahun 2015 capaian kinerja indikator ini sudah mencapai 201 persen. 9. PDRB per Kapita berdasarkan harga berlaku, pada tahun 2015 ditargetkan sebesar Rp. (juta) 22,41 - 27,22 dan terealisasi sebanyak 25,37 atau 100 persen. Sedangkan pada tahun 2014 target capaian indikator ini adalah Rp. (juta) 21,45 – 25,38 dan terealisasi sebesar Rp. (juta) 23,17 atau 100 persen.

Ada pun target kondisi kinerja

akhir RPJMD adalah Rp. (juta) 24,00 – 32,25 sehingga sampai tahun 2015 capaian kinerja indikator ini sudah mencapai 89,38 persen. 10. PDRB per Kapita berdasarkan harga konstan, pada tahun 2015 ditargetkan sebesar Rp. (juta) terealisasi sebesar Rp. (juta)

7,60 – 8,15 dan

7,97 atau 100 persen.

Sedangkan pada tahun 2014 target capaian indikator ini adalah 7,58 – 7,90 dan terealisasi sebesar Rp. (juta) 7,70 atau 100 persen.


RPJMD adalah sebesar Rp. (juta) 7,85 – 8,90 sehingga sampai tahun 2014 capaian kinerja indikator ini sudah mencapai 101,53 persen. 11. Kemampuan Daya Beli Masyarakat, pada tahun 2015 ditargetkan sebesar (Rp/kap/bln) 686.560. Namun data realisasi Kemampuan Daya Beli Masyarakat tahun 2015 tidak tersedia. Hal ini karena BPS sebagai lembaga yang mempunyai otoritas mengeluarkan data

Kemampuan

Daya Beli Masyarakat yang merupakan salah satu data pembentuk IPM tidak menghitung angka IPM tahun 2015 sehubungan dengan adanya metode penghitungan IPM yang baru yang belum disosialisasikan ke BPS tingkat kabupaten. Sedangkan pada tahun 2014 target capaian

III-16

indikator ini adalah 636.620 dan terealisasi sebesar 638.850 atau 100,35 persen.

Ada pun target kondisi

kinerja akhir RPJMD adalah 726.210 sehingga sampai tahun 2014 capaian kinerja indikator ini sudah mencapai 87,66 persen. 12. Pertumbuhan

PDRB,

pada

tahun

2015

ditargetkan

sebanyak 5,20 - 6,50 persen dan terealisasi sebesar 5,93 persen atau 114,04 persen. Sedangkan pada tahun 2014 target capaian indikator ini adalah 5,20 - 6,50 dan terealisasi sebesar 6,01 atau 100 persen. Ada pun target kondisi kinerja akhir RPJMD adalah 5,20 - 6,50 sehingga sampai tahun 2015 capaian kinerja indikator ini sudah mencapai 100 persen. 13. Indeks Gini, pada tahun 2015 ditargetkan sebesar 0,34 dan

terealisasi

sebesar

0,35

atau

97,14

persen.

Sedangkan pada tahun 2013 target capaian indikator ini adalah 0,36 dan terealisasi sebesar 0,35 atau 102,86 persen. Ada pun target kondisi kinerja akhir RPJMD adalah 0,28 sehingga sampai tahun 2015 capaian kinerja indikator ini sudah mencapai 80,00 persen. 14. Persentase penduduk di atas garis kemiskinan, pada tahun 2015 ditargetkan sebanyak 91,67 - 91,98 persen dan terealisasi sebanyak 90,93 persen atau 99,19 persen. Sedangkan pada tahun 2014 target capaian indikator ini adalah 91,26 - 91,67 persen dan terealisasi sebanyak 90,89 persen atau 99,59 persen. Ada pun target kondisi kinerja akhir RPJMD adalah 93,00 - 95,00 persen sehingga sampai tahun 2015 capaian kinerja indikator ini sudah mencapai 97,77 persen.

III-17

15. Kemiskinan, pada tahun 2015 ditargetkan sebesar 8,33 – 8,02 persen dan terealisasi sebesar 9,07 persen atau 91,84 persen. Sedangkan pada tahun 2014 target capaian indikator ini adalah 8,74 – 8,33 persen dan terealisasi sebanyak 9,11 persen atau 91,44 persen. Ada pun target kondisi kinerja akhir RPJMD adalah 7,00 – 5,00 sehingga sampai tahun 2015 capaian kinerja indikator ini sudah mencapai 77,17 persen. Sasaran Ketiga tersebut diwujudkan dalam 2

(dua)

program utama, yaitu : 1. Program Perencanaan Pembangunan Ekonomi, dengan anggaran sebesar Rp. 764.216.000 terealisasi sebesar Rp 761.835.900 atau mencapai 99,69 persen. 2. Program Pengembangan Data/Informasi, dengan anggaran sebesar

Rp

2.880.445.000

terealisasi

sebesar

Rp.2.616.038.890 atau mencapai 90,82 persen. Sasaran keempat : Terbangunnya

sistem

pengelolaan

data dan informasi yang kredibel Dari hasil pengukuran capaian kinerja pada sasaran strategis

Terbangunnya

informasi yang kredibel,

sistem

pengelolaan

data

dan

menunjukkan bahwa pada tahun

2015 pencapaian kinerja sasaran tersebut adalah sebesar 100 persen.Selengkapnya

hasil

pengukuran

capaian

kinerja

Sasaran Strategis Keempat pada tahun 2015 dan 2014 dapat dilihat dalam Tabel 3.6.

III-18

Tabel 3.6. Hasil Pengukuran Capaian Kinerja Sasaran StrategisTerbangunnya sistem pengelolaan data dan informasi yang kredibelpada tahun 2015 yang dibandingkan dengan pencapaian pada tahun 2014 Tahun 2015 No

Indikator Kinerja

Satuan

1

Terbangunnya sistem pengelolaan data pokok berbasis computer

2

Cakupan layanan informasi program dan kegiatan pembangunan Kabupaten Bogor

Target Realisasi

Tahun 2014

Capaian (%)

Target Realisasi

Capaian (%)

%

100

100

100

80

100

125

kec

40

40

100

40

40

100

Rata-Rata Capaian

100

112,50

Berdasarkan tabel diatas, dapat diuraikan capaian kinerja dari masing-masing indikator kinerja dalam Sasaran Strategis

Terbangunnya

sistem

pengelolaan

data

dan

informasi yang kredibel, sebagai berikut: 1. Terbangunnya sistem pengelolaan data pokok berbasis computer, pada tahun 2015 ditargetkan sebesar 100 persen dan terealisasi sebesar 100 persen atau 100 persen persen.


indikator ini adalah 80 persen dan terealisasi sebesar 100 persen atau 125 persen. Ada pun target kondisi kinerja akhir RPJMD adalah 100 persen sehingga sampai tahun 2015 capaian kinerja indikator ini sudah mencapai 100 persen persen. 2. Cakupan

layanan

pembangunan ditargetkan

informasi

Kabupaten

sebanyak

40

program

Bogor,

dan

pada

kecamatan

tahun

dan

sebanyak 40 kecamatan atau 100 persen.

kegiatan 2015

terealisasi Sedangkan

pada tahun 2014 target capaian indikator ini adalah 40 kecamatan dan terealisasi sebanyak 40 kecamatan atau

III-19

100 persen. Ada pun target kondisi kinerja akhir RPJMD adalah 40 kecamatan sehingga sampai tahun 2014 capaian kinerja indikator ini sudah mencapai 100 persen. Sasaran Keempat tersebut diwujudkan dalam 2

(dua)

program utama, yaitu : 1. Program Pengembangan Data/Informasi, dengan anggaran sebesar

Rp

2.880.445.000

terealisasi

sebesar

Rp.2.616.038.890 atau mencapai 90,82 persen. 2. Program

Peningkatan

Kapasitas

Kelembagaan

Perencanaan Pembangunan Daerah, dengan anggaran sebesar

Rp.679.717.000

terealisasi

sebesar

Rp.506.863.350 atau mencapai 74,57 persen.

Permasalahan yang masih dihadapi dalam aplikasi program dan kegiatan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kabupaten Bogor selama tahun 2015, sebagai berikut : 1. Penyerapan anggaran yang tidak sesuai dengan anggaran kas, sehingga berpengaruh terhadap kinerja output, hal ini karena Adanya ketidaktepatan waktu pelaksanaan kegiatan sesuai dengan jadwal yang telah ditetapkan; 2. Ada beberapa kegiatan yang tidak pada

tahun

anggaran

2015

dapat dilaksanakan

sehingga

berpengaruh

terhadap rendahnya pencapaian kinerja, seperti Kegiatan Penyusunan

IPM

Kecamatan,

yang

tidak

dapat

dilaksanakan karena adanya perubahan perhitungan/ rumus baru yang belum ditetapkan oleh pemerintah pusat;

III-20

3. Ada kegiatan yang harus melalui lelang, tetapi dalam proses lelang mengalami hambatan (gagal lelang) satu (1) kali sehingga berpengaruh terhadap perencanaan yang telah disusun, ini terjadi pada kegiatan Penyusunan Strategi Percepatan Penanggulangan Kemiskinan Melalui Kemitraan yang Berkelanjutan. 4. Kekurangan sumber daya manusia (SDM) khususnya perencana yang memiliki kompetensi dalam penyusunan dokumen perencanaan pembangunan; 5. Belum adanya kesamaan dan kesatuan data sebagai bahan dalam perumusan kebijakan perencanaan dan evaluasi pembangunan; 6. Daftar usulan program dan kegiatan yang diajukan untuk dibiayai oleh APBD Kabupaten Bogor masih berupa long list (daftar panjang) karena tidak sepenuhnya mengacu pada prioritas dan arah kebijakan pembangunan yang sudah ditetapkan. Solusi yang dilakukan untuk mengatasi permasalahan tersebut sebagai berikut : 1. Melaksanakan pengawasan dan monitoring

terhadap

penyerapan anggaran, melalui rapat/briefing setiap bulan dengan bendahara bidang, untuk melihat kegiatan yang tadinya terlambat, untuk lebih intensif dan fokus terhadap kegiatan tersebut dengan memperhatikan penjadwalan yang ketat; 2. Mendrop/membatalkan kegiatan sebagian atau seluruhnya yang ada indikasi tidak terserap;

III-21

3. Adapun untuk kegiatan yang melalui proses lelang ulang, maka

kegiatannya

harus

lebih

intensif

dengan

memperhatikan waktu pengerjaannya. 4. Mengajukan

permohonan

meningkatkan

kompetensi

penambahan SDM

SDM

yang

dan

ada

melalui

koordinasi

untuk

penyelenggaraan bintek dan diklat; 5. Meningkatkan

sinergitas

dan

membangun kesamaan dan kesatuan data dengan sumber atau penyedia data, baik OPD di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bogor maupun lembaga-lembaga vertikal yang ada, antara lain Badan Pusat Statistik; 6. Meningkatkan pemahaman para pemangku kepentingan (stakeholders) pembangunan di tingkat desa/kecamatan dan penyusunan skala prioritas usulan program dan kegiatan serta sumber-sumber pendanaan pembangunan yang dapat digunakan untuk membiayai program dan kegiatan prioritas di tingkat desa dan kecamatan.

B.

Realisasi Anggaran Belanja Bappeda Kabupaten Bogor tahun 2015 ditargetkan sebesar

Rp.

35.752.981.428,-

40.158.095.000,atau

terserap

terealisasi 89,03%.

sebesar

Secara

garis

Rp. besar

anggaran dan realisasi anggaran Bappeda Kabupaten Bogor tahun 2015 adalah sebagai berikut:

III-22

Tabel 3.7. Anggaran aan Realisasi Anggaran Bappeda Kabupaten Bogor Tahun 2015 No

Uraian

A.

Pendapatan

B.

Belanja 1. Belanja Tidak Langsung 2. Belanja Langsung (Belanja Rogram/ Kegiatan)

C.

Surplus / (Defisit)

Anggaran (Rp.)

Realisasi (Rp.)

%

-

-

-

40.158.095.000

35.752.981.428

89,03

8.046.417.000

7.145.568.322

88,80

32.111.678.000

28.607.413.106

89,09

(40.158.095.000) (35.752.981.428) (89,03)

III-23

BAB IV PENUTUP

Laporan Akuntabilitas Kinerja Bappeda Kabupaten Bogor Tahun 2015 ini diharapkan dapat memberikan gambaran tentang berbagai capaian kinerja dalam rangka pencapaian visi dan misi Bappeda dan Pemerintah Kabupaten Bogor pada umumnya. Laporan ini merupakan wujud transparansi dan akuntabilitas Bappeda Kabupaten Bogor dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Namun demikian, sangat disadari bahwa laporan ini belum secara

sempurna

menyajikan

prinsip

transparansi

dan

akuntabilitas seperti yang diharapkan. Oleh karena itu saran dan masukan yang konstruktif dari para pemangku kepentingan akan sangat berguna untuk meningkatkan kualitas dokumen ini di masa mendatang. Semoga Laporan Akuntabilitas Kinerja Bappeda Kabupaten Bogor Tahun 2015 ini dapat memberikan konstribusi yang berarti dalam penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Kabupaten Bogor tahun 2015 secara tepat waktu.

Cibinong, Februari 2016 KEPALA BAPPEDA KABUPATEN BOGOR

Dr. Ir. Hj. SYARIFAH SOFIAH, M.Si Pembina Utama Muda NIP. 19641110 198909 2 002

IV-1

IV-2

PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2015 BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH KABUPATEN BOGOR Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, akuntabel dan berorientasi kepada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini : Nama Jabatan

: Dr. Ir. Hj. SYARIFAH SOFIAH, M.Si. : KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH KABUPATEN BOGOR

Selanjutnya disebut pihak pertama Nama Jabatan

: NURHAYANTI : Plt. BUPATI BOGOR,

Selaku atasan langsung pihak pertama, Selanjutnya disebut pihak kedua Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja tahunan sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami. Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Pihak Kedua, Plt. BUPATI BOGOR,

NURHAYANTI

CIBINONG, Nopember 2015 Pihak Pertama, KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH KABUPATEN BOGOR

Dr. Ir. Hj. SYARIFAH SOFIAH, M.Si. Pembina Utama Muda NIP. 19641110 198909 2 002

PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2015 BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH KABUPATEN BOGOR KETERANGAN NO

SASARAN STRATEGIS

INDIKATOR KINERJA

TARGET

PENCIRI TERMAJU

PRIORITAS DAN FOKUS PEMBANGUNAN

593.202.000 Subid Pendanaan Pembangunan

-

7.1


-

7.1


-

7.1


-

7.1

2. Pengembangan dan Pengelolaan Sistem RKPD online Kabupaten Bogor


-

7.1

3. Penyusunan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara


-

7.1

4. Penyusunan Kebijakan Umum APBD


-

7.1

PROGRAM/KEGIATAN

ANGGARAN

UNIT PENANGGUNG JAWAB

A UTAMA 1 Terwujudnya mekanisme perencanaan pembangunan partisipatif dan sesuai dengan jadwal pelaksanaan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku

- Terlaksananya musrenbang RKPD yang partisipatif dan tepat waktu

1 kali

1. Program Perencanaan Pembangunan Daerah 1. Penyelenggaraan Musrenbang RKPD Kabupaten 2. Koordinasi Penyelenggaraan Forum SKPD/Gabungan SKPD 3. Koordinasi Penyelenggaraan Musrenbang RKPD di Kecamatan

2 Tersusunnya dokumen perencanaan pembangunan daerah yang berkualitas dan tepat waktu

- Tersedianya dokumen RTRW yang telah ditetapkan dengan PERDA

1 dokumen

- Tersedianya dokumen perencanaan RPJPD yang telah ditetapkan dengan PERDA

1 dokumen

- Tersedianya dokumen perencanaan RPJMD yang telah ditetapkan dengan PERDA

1 dokumen

- Tersedianya dokumen perencanaan : RKPD yang telah ditetapkan dengan PERKADA

1 dokumen

Program Perencanaan Pembangunan Daerah 1. Penyusunan Rancangan RKPD

1.245.898.000

3.031.153.000

KETERANGAN NO

SASARAN STRATEGIS

INDIKATOR KINERJA

- Penjabaran program RPJMD ke dalam RKPD - Pelayanan Bappeda Berstandar ISO 9001:2008

TARGET

100 %

2 ruang lingkup

5. Koordinasi Penyusunan Pra Rencana Kerja Anggaran (RKA) SKPD


-

PRIORITAS DAN FOKUS PEMBANGUNAN 7.1

6. Koordinasi Penyusunan Penetapan Kinerja

287.009.000 Subid Pemerintahan

-

7.1

7. Koordinasi Penyusunan Renja SKPD


-

7.1

8. Penyusunan SMM ISO Perencanaan Pembangunan Daerah


-

7.1

9. Sinergitas Perencanaan Pembangunan Daerah


-

7.1


-

7.1

11. Bimbingan Teknis Penyusunan Perubahan Renstra SKPD


-

7.1

12. Penyusunan Data dan Informasi Perubahan RPJMD Kabupaten Bogor Tahun 2013-2018


-

7.1

531.585.000 Subid Pertanian dan Pariwisata

-

7.1

350.000.000 Subid Pertanian dan Pariwisata

-

7.1

PROGRAM/KEGIATAN

10. Optimalisasi Pengelolaan Sistem Perencanaan Pembangunan Tahunan

- Tersusunnya dokumen perencanaan pembangunan Bidang Ekonomi yang berkualitas

2 dokumen

2. Program Perencanaan Pembangunan Ekonomi 1. Koordinasi Perencanaan Pembangunan Bidang Ekonomi 2. Koordinasi Perencanaan Peningkatan Daya Saing Komoditas Tingkat Zona

ANGGARAN


PENCIRI TERMAJU

1.142.235.000

KETERANGAN NO

SASARAN STRATEGIS

INDIKATOR KINERJA

TARGET

-


213.468.000 Subid Sosial

-

7.1

2. Penyusunan Rencana Pencapaian Target MDG'S

120.730.000 Subid Pendidikan dan Kesehatan

-

7.1

3. Dukungan Manajemen bagi Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Daerah (TKPKD)


-

7.1

4. Penyusunan Rencana Aksi Daerah (RAD) Penanganan PMKS


-

7.1

5. Penyusunan Strategi Pencapaian RRLS melalui Pendidikan Non Formal


-

7.1

6. Penyusunan Strategi Percepatan Penanggulangan Kemiskinan melalui Kemitraan yang Berkelanjutan


-

7.1

7. Analisis Pencapaian Indikator Kabupaten Termaju Bidang Kesrasos


-

7.1

-

7.1

PROGRAM/KEGIATAN 3. Penyusunan Dokumen Pengembangan Komoditas UMK Unggulan Kecamatan

- Tersusunnya dokumen perencanaan pembangunan Bidang Kesejahteraan Rakyat dan Sosial yang berkualitas

- Tersusunnya dokumen perencanaan pembangunan Bidang Sarana Prasarana Tata Ruang dan Lingkungan Hidup yang berkualitas

2 dokumen

2 dokumen

3. Program Perencanaan Kesejahteraan Rakyat dan Sosial 1. Koordinasi Perencanaan Pembangunan Bidang Kesejahteraan Rakyat dan Sosial

4. Program Perencanaan Prasarana Wilayah dan Sumber Daya Alam 1. Koordinasi Perencanaan Pembangunan Bidang Sarpraswil, TRLH

ANGGARAN


260.650.000 Subid Industri dan Dunia Usaha

PENCIRI TERMAJU

2.394.933.000

3.444.905.000 635.897.000 Subid Tata Ruang dan Lingkungan Hidup

KETERANGAN NO

SASARAN STRATEGIS

INDIKATOR KINERJA

TARGET

PROGRAM/KEGIATAN

ANGGARAN


PENCIRI TERMAJU


2. Penyelenggaraan Badan Koordinasi Penataan Ruang Daerah Kabupaten Bogor

346.387.000 Subid Tata Ruang dan Lingkungan Hidup

-

7.1

3. Pembangunan Sistem Informasi Sarana Prasarana Wilayah Kabupaten Bogor

435.010.000 Subid Sarana dan Prasarana

-

7.1

4. Updating Informasi Perubahan Penggunaan Lahan di Kabupaten Bogor


-

7.1

5. Updating Dokumen RPIJM Bidang Cipta Karya Kabupaten Bogor


-

7.1

6. Penyusunan Aplikasi Sistem Evaluasi Program Jaringan Jalan


-

7.1

7. Inventarisasi Data Pengguna Lahan di Kabupaten Bogor


-

7.1

8. Penyempurnaan Materi RTRW Kabupaten Bogor


-

7.1

9. Strategi Pengembangan Situ Front City Kabupaten Bogor


-

7.1


-

7.1


-

7.1

Program Perencanaan Pembangunan Daerah 1. Pengembangan Kelembagaan Pengelolaan Irigasi Partisipatif 2 Pendamping WISMP Kabupaten Bogor

179.193.000

KETERANGAN NO

SASARAN STRATEGIS

INDIKATOR KINERJA - Tersusunnya dokumen perencanaan pembangunan Bidang Pemerintahan dan Pendanaan Pembangunan yang berkualitas

TARGET 2 dokumen

PENCIRI TERMAJU



-

7.1


-

7.1

3. Workshop Perencanaan Pembangunan Desa


-

7.1

4. Koordinasi Perencanaan Pembangunan Berbasis TJSL


-

7.1

5. Workshop Perencanaan Pembangunan Bidang Pemerintahan


-

7.1

6. Sinergitas Perencanaan Pembangunan Desa


-

7.1

-

7.1

-

7.1

PROGRAM/KEGIATAN 5. Program Perencanaan Pembangunan Pemerintahan dan Pendanaan Pembangunan 1. Koordinasi Perencanaan Pembangunan Bidang Pemerintahan dan Pendanaan Pembangunan 2. Koordinasi Perencanaan Pendanaan Pembangunan

- Tersusunnya dokumen evaluasi perencanaan pembangunan daerah Kab.Bogor yang berkualitas dan tepat waktu

1 dokumen

6. Program Pengembangan Data/Informasi 1. Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah Program Perencanaan Pembangunan Daerah 1. Penyusunan LKPJ Akhir Tahun Anggaran

ANGGARAN


1.862.251.000

562.297.000 562.297.000 Subid Monitoring dan Evaluasi

515.122.000 264.181.000 Subid Monitoring dan Evaluasi

KETERANGAN NO

SASARAN STRATEGIS

INDIKATOR KINERJA

185.296.000 Subid Monitoring dan Evaluasi

-



-

7.1

450.000.000 Subid Industri dan Dunia Usaha

-

7.1

2. Penyusunan dan Pengumpulan Data Informasi Bidang Kesejahteraan Rakyat dan Sosial


-

7.1

3. Penyusunan dan Pengumpulan Data Informasi Bidang Sarana Prasarana dan TRLH


-

7.1

22,41 – 27,22 Juta

4. Penyusunan dan Pengumpulan Data Informasi Bidang Pemerintahan


-

7.1

7,60 – 8,15 Juta

5. Penyusunan IPM Kecamatan Kabupaten Bogor Tahun 2014

-

7.1

-

7.1

-

7.1

TARGET

PROGRAM/KEGIATAN 2 Koordinasi Pemantauan dan Evaluasi Dana Alokasi Khusus

3 Pelaporan Pelaksanaan Sinkronisasi Program Pusat

3 Tersedianya data dan informasi sebagai basis perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan

- Indeks Pembangunan Manusia (komposit)

73,74 – 74,04

- Buku "Kabupaten Dalam Angka" (dokumen)

1 dokumen

- Buku "PDRB Kabupaten" (dokumen)

1 dokumen

- Nilai PDRB Atas Dasar Harga Berlaku (Rp. Milyar) - Nilai PDRB Atas Dasar Harga Konstan (Rp. Milyar.) - PDRB Perkapita Atas Dasar Harga Berlaku (Rp. Juta) - PDRB Perkapita Atas Dasar Harga Konstan (Rp. Juta) - Laju Petumbuhan Ekonomi (%) - Laju Inflasi Provinsi (%) - Inflasi (%)

110.000 – 140.000 Milyar

40.096 44.614 Milyar

5,20 - 6.50 %

Program Pengembangan Data/Informasi 1. Penyusunan dan Pengumpulan Data Informasi Bidang Ekonomi

6. Manajemen Sistem Analisis Data Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Rencana Pembangunan Daerah

ANGGARAN


PENCIRI TERMAJU

1.843.321.000

9.820.000 Subid Penelitian dan Statistik 168.750.000 Subid Monitoring dan Evaluasi

3,5 - 5,5 % 3,5 - 5,5 %

7. Koordinasi Penguatan Jaringan Penelitian

97.892.000 Subid Penelitan dan Statistik

KETERANGAN NO

SASARAN STRATEGIS

INDIKATOR KINERJA - Kemampuan Daya Beli Masyarakat (konsumsi riil per kapita) (Rp/kap/bln) - Pertumbuhan PDRB (%) - Indeks Gini (indeks) - Persentase penduduk di atas garis kemiskinan (%) - Kemiskinan (%)

TARGET 686,56

-


-

7.1

244.570.000 Subid Penelitian dan Statistik

-

7.1

2. Pengembangan Sistem Database sebagai Bank Data Perencanaan Pembangunan Daerah


-

7.1

3. Dukungan Manajemen Bagi Tim Pengelola Sistem Informasi Pembangunan Daerah


-

7.1

-

7.1

PROGRAM/KEGIATAN 8. Identifikasi Hasil-hasil Inovasi Kabupaten Bogor

- Terbangunnya sistem pengelolaan data pokok berbasis komputer (%)

- Cakupan layanan informasi program dan kegiatan pembangunan Kab. Bogor (kecamatan)



PENCIRI TERMAJU

5,20-6,50 0,34 91,67 - 91,98 %

8,33 – 8,02 % Program Perencanaan Pembangunan Ekonomi 1. Penyusunan Indikator Ekonomi Daerah

4 Terbangunnya sistem pengelolaan data dan informasi yang kredibel

ANGGARAN

100 %

40 kecamatan

Program Pengembangan Data/Informasi 1. Pengelolaan Data Pokok Perencanaan Pembangunan Daerah

7. Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Perencanaan Pembangunan Daerah 1. Pembuatan Bahan Sosialisasi Program dan Kegiatan Pembangunan Daerah

764.216.000 764.216.000 Subid Industri dan Dunia Usaha 474.827.000

679.717.000

336.990.000 Subag Program dan Pelaporan

KETERANGAN NO

SASARAN STRATEGIS

INDIKATOR KINERJA

TARGET

PROGRAM/KEGIATAN 2. Dukungan Manajemen bagi Komite Perencana Pembangunan Kabupaten Bogor

ANGGARAN



-


PENCIRI TERMAJU

B PENUNJANG 1. Meningkatnya kelancaran pelaksanaan tugas pokok dan fungsi masing-masing

1. Terwujudnya kelancaran pelayanan administrasi perkantoran

1 tahun 100 %

1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

2.460.774.000

1 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik

469.320.000 Subag Umum dan Kepegawaian

-

-

2 Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional


-

-

3 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor


-

-

4 Penyediaan Alat Tulis Kantor


-

-

5 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan


-

-

6 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor


-

-

7 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan PerundangUndangan


-

-

8 Penyediaan Bahan Logistik Kantor


-

-

9. Penyediaan Makanan dan Minuman


-

-

-

-

10. Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Dalam dan Luar Daerah

369.600.000 Subag Keuangan

KETERANGAN NO

SASARAN STRATEGIS

INDIKATOR KINERJA

TARGET

PENCIRI TERMAJU



-

-

12. Pelayanan Dokumentasi dan Arsip SKPD


-

-

13. Penyediaan Pelayanan Administrasi Kepegawaian


-

-

14. Penyediaan Pelayanan Administrasi Barang


-

-

15. Penyediaan Pelayanan Keamanan Kantor


-

-

1.682.120.000 Subag Umum dan Kepegawaian

-

-

2. Pengadaan Instalasi Jaringan Listrik dan Telekomunikasi


-

-

3. Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor


-

-

4. Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional


-

-

5. Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor


-

-

6. Pemeliharaan Rutin/Berkala Jaringan Komputerisasi


-

-

6.500.000.000 Subag Umum dan Kepegawaian

-

-


-

-

PROGRAM/KEGIATAN

11. Penyediaan Jasa Tenaga Pendukung Administrasi/ Teknis Perkantoran

2. Terwujudnya kecepatan, kenyamanan dan keamanan kerja aparatur

1 tahun 100 %

2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 1. Pengadaan Peralatan Kantor

7. Pembangunan Gedung Kantor Bappeda 8. Pengadaan Drone

ANGGARAN


9.713.370.000

KETERANGAN NO

SASARAN STRATEGIS

INDIKATOR KINERJA

3. Terwujudnya peningkatan kapasitas dan kinerja sumberdaya aparatur

TARGET

100 %

PROGRAM/KEGIATAN

3. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 1. Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan 2. Pembinaan Mental dan Rohani bagi Aparatur 3. Peningkatan Kualitas SDM Perencana

2. Terwujudnya pertanggungjawaban kinerja dan keuangan SKPD

1. Tersusunnya perencanaan dan laporan yang akuntabel

1 tahun 100 %

4. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan

PENCIRI TERMAJU



-

-


-

-

-

-

ANGGARAN


230.200.000

- Subag Program dan Pelaporan 1.567.266.000

1. Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD


-

-

2. Penyusunan Pelaporan Keuangan Semesteran


-

-

3. Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun


-

-

4. Penyusunan Perencanaan Anggaran


-

-

5. Penatausahaan Keuangan SKPD


-

-

6. Penyusunan Renstra dan Renja SKPD


-

-

7. Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan SKPD


-

-

KETERANGAN NO

SASARAN STRATEGIS

INDIKATOR KINERJA

TARGET

PROGRAM/KEGIATAN 8. Publikasi Kinerja SKPD

9. Penyusunan SOP Pelayanan Bappeda

JUMLAH ANGGARAN : PROGRAM :


-

PRIORITAS DAN FOKUS PEMBANGUNAN -


-

-

ANGGARAN


PENCIRI TERMAJU

32.111.678.000 11

1 Program Perencanaan Pembangunan Daerah 2 Program Pengembangan Data/Informasi 3 Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Perencanaan Pembangunan Daerah 4 Program Perencanaan Pembangunan Ekonomi 5 Program Perencanaan Kesejahteraan Rakyat dan Sosial 6 Program Perencanaan Prasarana Wilayah dan Sumber Daya Alam 7 Program Perencanaan Pembangunan Pemerintahan dan Pendanaan Pembangunan 8 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 9 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 10 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 11 Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan

: Rp. : Rp. : Rp.

4.971.366.000 2.880.445.000 679.717.000

: Rp. : Rp. : Rp.

1.906.451.000 2.394.933.000 3.444.905.000

: Rp.

1.862.251.000

: Rp. : Rp. : Rp. : Rp.

2.460.774.000 9.713.370.000 230.200.000 1.567.266.000

MENYETUJUI Plt. BUPATI BOGOR

MENGETAHUI KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH KABUPATEN BOGOR

NURHAYANTI

Dr. Ir. Hj. SYARIFAH SOFIAH, M.Si. Pembina Utama Muda NIP. 19641110 198909 2 002

RENCANA KINERJA TAHUNAN 2015 TINGKAT SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH KABUPATEN

: BOGOR

SKPD

: BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH

NO

SASARAN STRATEGIS

INDIKATOR KINERJA

TARGET

A

UTAMA

1

Terwujudnya mekanisme perencanaan pembangunan partisipatif dan sesuai dengan jadwal pelaksanaan berdasarkan peraturan perundang- undangan


1 kali

2

yang berlaku perencanaan pembangunan daerah yang berkualitas dan tepat waktu


1 dokumen


1 dokumen


1 dokumen


1 dokumen

- Penjabaran program RPJMD ke dalam RKPD - Pelayanan Bappeda

100 %

2 ruang

NO

SASARAN STRATEGIS

INDIKATOR KINERJA Berstandar ISO 9001:2008

3

Tersedianya data dan informasi sebagai basis perencanaan,

TARGET lingkup


2 dokumen

- Tersusunnya dokumen perencanaan pembangunan Bidang Kesejahteraan Rakyat dan Sosial yang berkualitas

2 dokumen


2 dokumen

- Tersusunnya dokumen perencanaan pembangunan Bidang Pemerintahan dan Pendanaan Pembangunan yang berkualitas

2 dokumen


1 dokumen


73,74 – 74,04

NO

SASARAN STRATEGIS pengendalian dan evaluasi pembangunan

INDIKATOR KINERJA - Buku "Kabupaten Dalam Angka" (dokumen)

1 dokumen


1 dokumen

- Nilai PDRB Atas Dasar Harga Berlaku (Rp. Milyar)

110,000 – 140,000 Milyar

- Nilai PDRB Atas Dasar Harga Konstan (Rp. Milyar.)

40,096 - 44,140 Milyar

- PDRB Perkapita Atas Dasar Harga Berlaku (Rp. Juta)

22,41 – 27,22 Juta

- PDRB Perkapita Atas Dasar Harga Konstan (Rp. Juta)

7,60 – 8,15 Juta

- Laju Petumbuhan Ekonomi (%)

3,5 - 5,50%

- Inflasi (%)

3,5 - 5,50%

- Kemampuan Daya Beli Masyarakat (konsumsi riil per kapita) (Rp/kap/bln)

686,56

- Pertumbuhan PDRB (%)

5,20 - 6,50%

- Persentase penduduk di atas garis kemiskinan (%) - Kemiskinan (%) Terbangunnya sistem

5,20 - 6,50%

- Laju Inflasi Provinsi (%)

- Indeks Gini (indeks)

4

TARGET

- Terbangunnya sistem

0,34 91,67 - 91,98%

8,33 – 8,02% 100 %

NO

SASARAN STRATEGIS pengelolaan data dan informasi yang kredibel

INDIKATOR KINERJA pengelolaan data pokok berbasis komputer (%) - Cakupan layanan informasi program dan kegiatan pembangunan Kab. Bogor (kecamatan)

B

TARGET

40 kecamatan

PENUNJANG

1. Meningkatnya kelancaran pelaksanaan tugas pokok dan fungsi masing-masing



1 tahun 100 %


1 tahun 100 %


100 %


1 tahun 100 %

PENGUKURAN KINERJA 2015 TINGKAT SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH KABUPATEN

: BOGOR

SKPD

: BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH

NO

SASARAN STRATEGIS

INDIKATOR KINERJA

TARGET

REALISASI

%

A

UTAMA

1

Terwujudnya mekanisme perencanaan pembangunan partisipatif dan sesuai dengan jadwal pelaksanaan berdasarkan peraturan perundang- undangan


1 kali

1 kali

100,00

2

yang berlaku perencanaan pembangunan daerah yang berkualitas dan tepat waktu


1 dokumen

1 dokumen

100,00


1 dokumen

1 dokumen

100,00


1 dokumen

1 dokumen

100,00


1 dokumen

1 dokumen

100,00

- Penjabaran program RPJMD ke dalam RKPD - Pelayanan Bappeda Berstandar ISO 9001:2008

100 %

100 %

100,00

2 ruang lingkup

2 ruang lingkup

100,00


2 dokumen

2 dokumen

100,00

- Tersusunnya dokumen perencanaan

2 dokumen

2 dokumen

100,00

NO

SASARAN STRATEGIS

INDIKATOR KINERJA

TARGET

REALISASI

%

pembangunan Bidang Kesejahteraan Rakyat dan Sosial yang berkualitas

3

Tersedianya data dan informasi sebagai basis perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan


2 dokumen

2 dokumen

100,00

- Tersusunnya dokumen perencanaan pembangunan Bidang Pemerintahan dan Pendanaan Pembangunan yang berkualitas

2 dokumen

2 dokumen

100,00


1 dokumen

1 dokumen

100,00


73,74 – 74,04

-

- Buku "Kabupaten Dalam Angka" (dokumen)

1 dokumen

1 dokumen

100,00


1 dokumen

1 dokumen

100,00

- Nilai PDRB Atas Dasar Harga Berlaku (Rp. Juta)

110.000 –

140.000 Juta

- Nilai PDRB Atas Dasar Harga Konstan (Rp. Juta)

40,096 - 44,140 Juta

- PDRB Perkapita Atas Dasar Harga Berlaku (Rp. Juta)

22,41 – 27,22 Juta

- PDRB Perkapita Atas Dasar Harga Konstan (Rp. Juta)

7,60 – 8,15 Juta

- Laju Petumbuhan Ekonomi (%)

5,20 - 6,50%

138.536 Juta

100,00

43.499 Juta

100,00

25,37 Juta

100,00

7,97 Juta

100,00

5,93 %

100,00

NO

SASARAN STRATEGIS

INDIKATOR KINERJA

1,74 %

200,00

- Inflasi (%)

3,5 - 5,50%

1,74 %

200,00

- Kemampuan Daya Beli Masyarakat (konsumsi riil per kapita) (Rp/kap/bln)

686,56

- Pertumbuhan PDRB (%)

5,20 - 6,50%

- Indeks Gini (indeks)

0,34 indeks

- Terbangunnya sistem pengelolaan data pokok berbasis komputer (%) - Cakupan layanan informasi program dan kegiatan pembangunan Kab. Bogor (kecamatan)

B

91,67 - 91,98%

8,33 – 8,02% 100 %

40 kecamatan

-

5,93 %

0,35 indeks


100,00

97,14

90,93 %

99,19

9,07 %

91,84

100 %

100,00

40 kecamatan

PENUNJANG

1. Meningkatnya kelancaran pelaksanaan tugas pokok dan fungsi masing-masing

%

3,5 - 5,50%

- Kemiskinan (%) Terbangunnya sistem pengelolaan data dan informasi yang kredibel

REALISASI

- Laju Inflasi Provinsi (%)

- Persentase penduduk di atas garis kemiskinan (%)

4

TARGET


1 tahun 100 %

1 tahun 100 %


1 tahun 100 %

1 tahun 100 %


100 %

100 %


1 tahun 100 %

1 tahun 100 %

100,00

LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LAKIP) BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH KABUPATEN BOGOR TAHUN 2016

Recommend Documents