PEMERINTAH KOTA PARIAMAN LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH TAHUN 2015

PEMERINTAH KOTA PARIAMAN

LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH TAHUN 2015

BAPPEDA KOTA PARIAMAN 2016

BADAN PERENCAAAN PEMBANGUNAN DAERAH (BAPPEDA) KOTA PARIAMAN Jl. Imam Bonjol No. 44 Kota Pariaman - Sumatera Barat Indonesia Telp. +62-751-93552 Fax. +62-751-93757 Email: Bappedakotapariaman.gmail.com Website kota: www.pariamankota.go.id Copyrights 2016


DAFTAR ISI DAFTAR ISI DAFTAR TABEL DAFTAR GAMBAR

..................................................................................................... ..................................................................................................... .....................................................................................................

i ii iii

BAB I

PENDAHULUAN............................................................................................. 1.1 Kedudukan........................................................................................... 1.2 Tugas Pokok Dan Fungsi...................................................................... 1.3 Struktur Organisasi.............................................................................. 1.4 Permasalahan Utama Yang Dihadapi SKPD........................................

1 2 7 30 41

BAB II

PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA................................................ 2.1 Rencana Strategis Bappeda Tahun 20132018 ............................................. 2.1.1 Visi............................................................................................. 2.1.2 Misi............................................................................................ 2.1.3 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah................................... 2.1.4 Strategi dan Arah Kebijakan..................................................... 2.2 Rencana Kinerja Tahun 2015................................................................ 2.3 Penetapan Kinerja SKPD Tahun 2015..................................................

44 45 45 47 49 49 58 60

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA............................................................................. 3.1 Metodologi Pengukuran Capaian Kinerja.......................................... 3.2 Analisa Pencapaian Akuntabilitas Kinerja........................................... 3.3 Analisa Atas Pencapaian Kinerja Keuangan........................................ 3.4 Keberhasilan dan Penghargaan SKPD yang di Peroleh Tahun 2015.......................................................................................................

67 68 74 103 107

BAB IV

PENUTUP........................................................................................................ 4.1 Kesimpulan...........................................................................................

108 109

4.2 4.3

110 111

Permasalahan....................................................................................... Strategi Pemecahan Masalah..............................................................

LAKIP BAPPEDA KOTA PARIAMAN TAHUN_2014

1

Tabel 1.1 Tabel 1.2 Tabel 1.3 Tabel 1.4 Tabel 1.5

Kondisi Kepegawaian Bappeda Kota Pariaman Berdasarkan Eselon Jabatan........................................................................................................ . Kondisi Kepegawaian Bappeda Kota Pariaman Berdasarkan Golongan..

34

Kondisi Kepegawaian BAPPEDA Kota Pariaman Berdasarkan Pendidikan yang Ditamatkan...................................................................... Alokasi Anggaran Bappeda 2001-2015.......................................................

35

34

36

Tabel 2.2

Rekapitulasi Sarana Dan Prasarana Bappeda Kota Pariaman Sampai dengan Tahun 2015...................................................................................... Penentuan ‘Faktor ‘Internal, ‘Faktor ‘Eksternal, ‘dan ‘Alternatif ‘Strategi’...................................................................................................... . Visi, Misi, Tujuan, Sasaran, Strategi dan Arah Kebijakan...........................

Tabel 2.3

Rencana Kinerja Bappeda Tahun 2015........................................................

59

Tabel 2.4

Penetapan Kinerja Bappeda Tahun 2015....................................................

62

Tabel 3.1

Pengukuran Capaian Kinerja Bappeda Tahun 2015...................................

70

Tabel 3.2

Pencapaian Kinerja Bappeda Tahun 2015 dan Tahun 20132014.............................................................................................................. Alokasi dana dan realisasi untuk seluruh kegiatan pada Bappeda Kota Pariaman pada Tahun Anggaran 2015 adalah sebagai

72

Tabel 2.1

Tabel 3.3


2

37 50 55

105


berikut :.................

Gambar 1.1

Susunan Organisasi dan Tata Kerja Bappeda Kota Pariaman Tahun 2015.............................................................................................................

Lampiran : Laporan Kinerja Bappeda Kota Pariaman Tahun 2015


3

32


BAB I PENDAHULUAN


1

PENDAHULUAN 1.1

KEDUDUKAN Sesuai dengan Perda No. 4 tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga

Teknis Daerah Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) adalah merupakan unsur perencana penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang membantu Kepala Daerah dalam merencanakan perencanaan Pembangunan sesuai dengan Visi dan Misi Daerah serta Visi dan misi Kepala daerah. 1.1.1

Latar Belakang Bahwa sebagai salah satu upaya meningkatkan pelaksanaan pemerintahan yang lebih

berdayaguna, berhasil guna, bersih dan bertanggung jawab, dan untuk memantapkan pelaksanaan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah sebagai wujud pertanggungjawaban dalam mencapai visi dan misi serta tujuan instansi pemerintah, serta dalam rangka perwujudan good governance yang merupakan prasyarat bagi setiap pemerintahan untuk mewujudkan aspirasi masyarakat dan untuk mencapai tujuan serta cita-cita berbangsa dan bernegara. Atas dasar hal tersebut di atas, untuk mempertanggungjawabkan tugas pokok dan fungsi serta kewenangan di bidang perencanaan pembangunan dan statistik, maka Bappeda Kota Pariaman wajib menyusun Laporan Akuntabiitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tatacara Review atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, maka setiap Instansi Pemerintah diwajibkan untuk menyusun dan menyampaikan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) sebagai pertanggungjawaban atas pelaksanaan kegiatan yang telah dilaksanakan sebagai suatu tanda kesanggupan untuk mencapai target kinerja yang ditetapkan.


2


Akuntabilitas merupakan kewajiban untuk memberikan pertanggungjawaban kinerja dan tindakan seorang/badan hukum/pimpinan kolektif suatu organisasi. Sedangkan kinerja itu

sendiri

merupakan

hal

mengenai

tingkat

pencapaian

pelaksanaan

suatu

kegiatan/program/kebijaksanaan dalam mewujudkan sasaran, tujuan, misi dan visi organisasi. Oleh sebab itu, maka Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah merupakan perwujudan kewajiban suatu instansi pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan organisasi. Adapun informasi yang diharapkan dari Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP), yaitu guna mendorong instansi pemerintah untuk menyelenggarakan tugas umum pemerintahan dan pembangunan sehingga menjadi masukan dan umpan balik bagi pihak-pihak yang berkepentingan serta dapat menjaga terpeliharanya kepercayaan masyarakat. 1.1.2

Maksud dan Tujuan

a) Maksud Akuntabilitas

kinerja

merupakan

kewajiban

untuk

menyampaikan

pertanggungjawaban atau untuk menjawab dan menerangkan kinerja atau tindakan perorangan/badan hukum/pimpinan kolektif organisasi secara transparan berkaitan dengan tingat pencapaian sasaran ataupun tujuan sebagai penjabaran visi, misi, strategi organisasi kepada pihak yang memiliki hak atau yang berwenang menerima pelaporan. b) Tujuan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) tersebut diharapkan dapat memberikan gambaran mengenai tingkatan pencapaian Kinerja, Sasaran, Program dan Kegiatan serta indikator makro baik keberhasilan-keberhasilan kinerja yang telah dicapai maupun kegagalan pada periode tahun tertentu. Pengukuran kinerja merupakan proses sistematis dan berkesinambungan yang digunakan sebagai dasar untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan dalam rangka mewujudkan visi dan misi Bappeda Kota Pariaman.


3

Pencapaian Kinerja Sasaran diperoleh dengan cara membandingkan Target dengan Realisasi Indikator Sasaran Pencapaian Kinerja Program dan Kegiatan diperoleh dengan cara membandingkan target dengan realisasi indikator kinerja kegiatan yang terdiri dari Input, Output dan Outcome. Sedangkan pencapaian Indikator Makro dilakukan dengan membandingkan Target dan Realisasi Indikator Makro. 1.1.3

Dasar Hukum LAKIP Bappeda Kota Pariaman Tahun 2015 disusun berdasarkan beberapa landasan

sebagai berikut: 1.

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kota Pariaman di Propinsi Sumatera Barat (Lembaran Negara RI Tahun 2002 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4187); 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286); 3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286); 4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 Tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4421); 5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438); 6. Undang – Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang – undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234); 7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2014 Nomor 244 Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara RI Tahun 2015 Nomor 58, Lembaran Negara RI Tahun 2015, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5679); 8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286); 9. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737); 10. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah LAKIP BAPPEDA KOTA PARIAMAN TAHUN_2015

4


(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741); Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah; Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 Tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah); Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tatacara Review atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah; Peraturan Daerah Kota Pariaman Nomor 10 Tahun 2008 tentang Urusan yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Kota Pariaman; Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, Bappeda dan Lembaga Teknis Daerah Kota Pariaman (Lembaran Daerah Kota Pariaman Tahun 2008, Nomor 15); Peraturan Daerah Kota Pariaman Nomor 8 Tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kota Pariaman Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kota Pariaman Tahun 2014, Nomor 165); Peraturan Daerah Kota Pariaman Nomor 10 Tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Pariaman Tahun 2013-2018; Keputusan Kepala Bappeda Kota Pariaman Nomor : 06/KEP/Bappeda-2014 tentang Penetapan Rencana Strategis Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Pariaman Tahun 2013-2018;

11. 12. 13. 14.

15. 16. 17. 18. 19. 20. 21.

1.1.4

Sistematika Penulisan LAKIP BAPPEDA Kota Pariaman Tahun 2015 disusun dengan sistematika sebagai

berikut: BAB I

Pendahuluan, Pada bab ini menjelaskan latar belakang yang berisikan Gambaran umum, maksud dan tujuan; tugas pokok dan fungsi; dan Sistematika penulisan.


5

BAB II

Rencana Strategis dan Target Kinerja Yang Ditetapkan, menjelaskan Pada bab ini menjelaskan tentang Penjelasan beberapa hal penting dalam perencanaan dan penetapan kinerja (dokumen penetapan kinerja).

BAB III

Akuntabilitas Kinerja, Pada bab ini menjelaskan tentang pencapaian sasaran- sasaran organisasi pelaporan dengan pengungkapan dan penyajian dari hasil pengkuran kinerja. Penutup, Pada bab ini menjelaskan tinjauan umum, permasalahan, dan strategi pemecahan masalah.

BAB IV

1.2

TUGAS DAN FUNGSI SERTA STRUKTUR ORGANISASI Sesuai dengan Perda No. 4 tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga

Teknis Daerah Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) adalah merupakan unsur perencana penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang memiliki struktur organisasi,tugas pokok dan fungsi sebagai berikut: 1.2.1 Tugas dan Fungsi 1. Umum a. Tugas,

Badan

Perencanaan

Pembangunan

Daerah

mempunyai

tugas

melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah di bidang perencanaan pembangunan daerah. b. Fungsi, Sedangkan fungsi Bappeda Kota Pariaman

adalah : Perumusan

kebijaksanaan teknis perencanaan; Pengkoordinasian penyusunan perencanaan pembangunan; Pembinaan dan pelaksanaan tugas dibidang perencanaan pembangunan daerah; dan Pelaksanaan tugas lainnya yang diberikan oleh Walikota. Sesuai dengan tugas dan fungsi, Bappeda Kota Pariaman mempunyai kegiatan dan kewenangan dalam: a. Fasilitasi musyawarah pembangunan Desa/Kelurahan b. Fasilitasi rapat koordinasi pembangunan masyarakat c. Penyusunan usulan rencana (UR) Program & Kegiatan d. Menyelenggarakan rapat koordinasi perencanaan pembangunan 2. Khusus LAKIP BAPPEDA KOTA PARIAMAN TAHUN_2015

6


Secara khusus tugas pokok dan fungsi BappedaKota Pariaman adalah sebagai berikut: a. Kepala Bappeda a.a.1.

Membantu Kepala Daerah dalam melaksanakan kewenangan di bidang

Perencanaan Pembangunan daerah yang meliputi perumusan kebijakan daerah serta penyusunan program pembangunan daerah. a.a.2.

Memberikan data dan informasi mengenai pelayanan umum di bidang

perencanaan pembangunan daerah sebagai bahan dalam mengambil keputusan. a.a.3.

Menyusun Dokumen Perencanaan Pembangunan Jangka Panjang

Daerah. a.a.4.

Menyusun Dokumen Perencanaan Pembangunan Jangka Menengah

Daerah. a.a.5.

Menyusun Dokumen Perencanaan Pembangunan Tahunan Daerah.

a.a.6.

Menyusun Rancangan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD)

yang dikoordinasikan oleh Sekretaris Daerah. a.a.7.

Melakukan

Kerjasama

dan

Koordinasi

Perencanaan

dengan

Dinas/Instansi/Unit kerja di lingkungan Pemerintah Kota Pariaman. a.a.8.

Melakukan Pengendali terhadap pelaksanaan pembangunan daerah.

a.a.9.

Melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan pembangunan daerah.

a.a.10.

Melakukan pengumpulan, pengkajian dan penyajian data serta

menyusun sistem informasi untuk kepentingan perencanaan pembangunan daerah. b. Sekretariat 1. Sekretariat dipimpin oleh seorang Sekretaris yang mempunyai tugas melakukan pengolahan urusan rumah tangga badan, ketatausahaan, protokol, laporan, hukum dan organisasi serta hubungan masyarakat. 2. Dalam melaksanakan tugas sebagaimana tersebut pada poin (1) sekretariat mempunyai fungsi sebagai berikut : LAKIP BAPPEDA KOTA PARIAMAN TAHUN_2015

7

a) Pengkoordinasian kegiatan kesekretariatan untuk memfasilitasi kelancaran tugas bidang urusan Perencanaan Pembangunan Daerah. b) Pelaksanaan dan penjabaran peraturan perundang-undangan sesuai ketentuan yang berlaku. c) Pelaksanaan dan perumusan rencana strategik. d) Pelaksanaan pelayanan administrasi keluar dan didalam organisasi. e) Pelaksanaan fasilitasi kelancaran tugas dan urusan bidang Perencanaan Pembangunan Daerah berdasarkan azas keseimbangan. f)

Pengkoordinasian penyusunan laporan akuntabilitas kinerja SKPD.

3. Sekretariat terdiri atas : a) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian 1) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Sekretaris Badan. 2) Uraian Tugas Sub Bagian Umum dan Kepegawaian : • Mengendalikan surat masuk, keluar dan kearsipan. • Melaksanakan pengendalian administrasi barang dan perlengkapan Badan. • Merencanakan kebutuhan barang dan perlengkapan Badan. • Mempersiapkan pemakaian,

bahan

pelaksanaan

penggunaan

dan

pengadaan,

penghapusan

Penyaluran, barang

dan

perlengkapan. • Menyiapkan bagan pelaksanaan administrasi penggunaan dan pemakaian barang inventaris, kendaraan dinas dan rumah dinas serta penggunaan gedung kantor. • Menyiapkan administrasi pengaturan urusan rumah tangga, keamanan kantor dan lingkungan serta rumah kantor badan. • Mengatur

pelaksanaan

penggunaan

inventaris dan perlengkapan kantor. LAKIP BAPPEDA KOTA PARIAMAN TAHUN_2015

8

dan

pemakaian

barang


• Membuat rancangan dan program kerja Sub Bagian Umum dan Kepegawaian. • Melaksanakan tugas keprotokolan Badan. • Menyusun Laporan pelaksanaan tugas dan kegiatan yang telah ditetapkan. • Menyiapkan bahan pembuatan SKP/DP3 setiap pegawai. • Mempertanggungjawabkan kegiatan subag yang telah dilaksanakan sesuai ketentuan berlaku. • Mengumpulkan, mengelola dan menyiapkan data kepegawaian badan. • Mempersiapkan rencana kebutuhan pegawai badan. • Mempersiapkan bahan usulan kenaikan pangkat, bagi berkala pegawai. • Mempersiapkan bahan Penelitian dan kerjasama antar lembaga dan daerah dan pemberhentian, teguran pelanggaran disiplin, pensiunan dan surat cuti pegawai badan. • Mempersiapkan bahan dan data pegawai yang akan mengikuti pendidikan dan pelatihan pegawai. • Melaksanakan bahan rencana kesejahteraan pegawai. • Mengkoordinir kehadiran pegawai. • Membuat kehadiran pegawai. • Membuat

Laporan

kepegawaian

dan

daftar

urut

Pangkat

kepegawaian (DUK). • Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan. b) Sub Bagian Keuangan 1) Sub Bagian Keuangan dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang berda dibawah dan bertanggungjawab kepada Sekretaris Badan. 2) Uraian tugas Sub Bagian Keuangan : LAKIP BAPPEDA KOTA PARIAMAN TAHUN_2015

9

•

Menyusun program dan rencana pengelolaan keuangan berdasarkan ketentuan yang berlaku.

•

Mempelajari dan menelaah peraturan keuangan.

•

Menyusun rencana kegiatan belanja langsung dan tidak langsung.

•

Memproses dokumen pelaksanaan anggaran.

•

Menyelenggarakan pelayanan administrasi keuangan.

•

Melaksanakan koordinasi dengan unit kerja terkait dalam pelaksanaan kegiatan.

•

Menyiapkan bahan pertanggungjawaban dan menyiapkan laporan keuangan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

•

Menyiapkan dan memelihara dokumen keuangan sesuai dengan ketentuan dan peraturan yang berlaku.

•

Melaksanakan penatausahaan keuangan.

•

Menyusun laporan bulanan triwulan dan tahunan keuangan sesuai

dengan

peraturan

yang

berlaku

sebagai

pertanggungjawaban pelaksanaan tugas. •

Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan.

c) Sub Bagian Program dan Pelaporan 1) Sub Bagian progran dan pelaporan dipimpin oleh seorang kepala sub bagian yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada sekretaris badan. 2) Sub

bagian

program

dan

pelaporan

mempunyai

tugas

menyelenggarakan program umum dalam arti melaksanakan pengelolaan administrasi program kegiatan dan pelaporan dari pelaksanaan program dimaksud. 3) Uraian Tugas Sub Bagian Program dan Pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:


10


•

Menghimpun dan mengeolah peraturan perundang-undangan, pedoman, petunjuk teknis data dan informasi serta bahan-bahan lainnya yang berhubungan dengan program dan pelaporan pelaksanaan kegiatan sebagai pedoman dan landasan kerja.

• Menyusun rencana, program kerja dan anggaran berbasis kinerja berdasarkan tugas pokok dan fungsi Sub bagian program dan pelaporan berpedoman kepada rencana strategis Bappeda. • Membagi tugas kepada bawahan dilingkungan sub bagian program dan pelaporan sesuai dengan bidang tugasnya melalui disposisi atau secara lisan. • Memberi petunjuk kepada bawahan dalam pelaksanaan kegiatan sub bagian program dan pelaporan berdasarkan petunujk pelaksanaan kerja. • Menyusun rencana strategis (Renstra), LAKIP, LKPJ Bappeda. • Memeriksa hasil kerja bawahan untuk mengetahui kesesuaian dan upaya tindaklanjutnya. • Melakukan Inventarisasi data Bappeda. • Menganalisis hasil pelaksanaan kegiatan sub bagian program dan pelaporan sebagai bahan penyusunan laporan. • Menyusun langkah kegiatan sub bagian program dan pelaporan baik rutin maupun pembangunan dengan berpedoman data dan perundang-undangan yang berlaku. • Menyusun langkah-langkah perumusan program dan pelaporan berdasarkan kebutuhan sebagai bahan pelaksanaan kegiatan berikutnya. • Mengendalikan pelaksana kegiatan penyusunan program dan pelaporan agar terlaksana sesuai dengan rencana.


11

• Memberi

saran

kepada

atasan

mengenai

permasalahan

penyusunan program dan pelaporan sebagai bahan informasi dalam pengambilan keputusan. • Membuat laporan kegiatan sub bagian program dan pelaporan sebagai pertanggungjawaban pelaksanaan tugas. • Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh atasan baik lisan maupun tertulis. c. Bidang Data dan Pengembangan 1. Kepala Bidang Data dan Pengembangan mempunyai tugas melaksanakan dan mengkoordinasikan

sebagian

tugas

Bappeda

di

Bidang

Data

dan

Pengembangan. 2. Uraian Tugas kepala Bidang Data dan Pengembangan sebagaimana dimaksud pada poin (1) adalah: a) Menyusun rencana kerja kegiatan bidang Data dan pengembangan baik rutin maupun pembangunan sebagai sumber data yang ada sebagai bahan untuk melaksanakan kegiatan pembinaan dan penataan perencanaan pembangunan Daerah sesuai dengan peraturan yang telah ditetapkan. b) Membagi tugas kepada Kasubid di lingkungan Bidang data dan Pengembangan sesuai dengan Bidang tugasnya melalui disposisi atau secara lisan. c) Memberi petunjuk kepada kasubid dan bawahan di Lingkungan Bidang Data dan Pengembangan sesuai dengan permasalahan yang dihadapi agar dapat melaksanakan tugas dengan baik. d) Mengkoordinasikan para kasubid di Lingkungan Bidang Data dan Pengembangan melalui rapat atau langsung agar terjalin kerjasama yang saling mendukung dalam pelaksanaan tugas.


12


e) Memeriksa hasil kerja dan menilai prestasi kerja kasubid di Lingkungan Bidang Data dan Pengembangan agar sesuai dengan rencana dan sebagai bahan pembinaan dan peningkatan karir. f)

Mengadakan kerjasama dengan unit kerja pelaksana dan pendukung pengumpulan, pengolahan, analisis data dan penelitian dalam rangka pengembangan program peningkatan bidang Data dan pengembangan.

g) Memantau pelaksanaan kegiatan Bidang Data dan Pengembangan agar berjalan sesuai rencana. h) Memberi konsultasi kepada unit kerja terkait agar terdapat pemahaman yang

sepadan

dalam

melaksanakan

kegiatan

Bidang

Data

dan

Pengembangan. i)

Memberi saran kepada atasan mengenai permasalahan di Bidang Data dan pengembangan sebagai bahan informasi dalam pengambilan keputusan.

j)

Menyusun dan membuat laporan kegiatan bidang Data dan Pengembangan baik rutin maupun pembangunan sesuai pertanggung jawaban pelaksanaan tugas.

k) Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan atasan baik lisan maupun tertulis. l)

Bidang data dan Pengembangan terdiri atas : a) Sub Bidang Pengelolaan Data dan Informasi. b) Sub Bidang pengelolaan data dan Informasi mempunyai tugas menyelenggarakan program pendataan dan pengelolaan informasi dalam

arti

menganalisa

mengumpulkan, data

dasar

mengelola,

untuk

mempersiapkan

perencanaan

dan

pembangunan,

penyelenggaraan kerjasama antar lembaga untuk mengembangkan statistik skala kota, pengembangan jejarin statistik khusus skala kota, pemberian dukungan penyelenggaraan statistik dasar, survei antar sensus skala kota, survei skala nasional, survei sosial dan ekonomi dan


13

mengolah bahan untuk penyusunan laporan hasil evaluasi pelaksanaan pembangunan. 1) Uraian tugas Pengelolaan data dan Informasi sebagaimana dimaksud pada poin (1) adalah: • Menghimpun dan mengolah peraturan perundang-undangan, pedoman dan petunjuk teknis data dan informasi serta bahanbahan lainnya yang berhubungan dengan Pengelolaan data dan informasi sebagai pedoman dan landasan kerja. • Menginventarisir permasalahan yang berhubungan dengan pengelolaan data dan informasi serta menyiapkan bahan petunjuk pemecahan masalah. • Menyusun rencana, program kerja dan anggaran berbasis kinerja berdasarkan tugas pokok dan fungsi sub Bidang pengelolaan data dan informasi berpedoman kepada rencana strategis Bappeda. • Menghimpun dan mengolah data, statistik dan informasi pembangunan daerah. • Melakukan konsultasi dan koordinasi dengan dinas/instansi terkait sesuai dengan bidang tugasnya. • Mengumpulkan, menganalisa data dan menyusun laporan pelaksanaan pembangunan. • Penyelenggaraan

kerjasama

antar

lembaga

untuk

mengembangkan statistik skala kota. • Melakukan pengembangan jejaring statistik khusus skala kota. • Memberikan dukungan penyelenggaraan statistik dasar, survei antar sensus skala kota, survei skala nasional, survei sosial dan ekonomi. • Menyiapkan bahan-bahan untuk mendokumentasikan hasil pembnagunan. LAKIP BAPPEDA KOTA PARIAMAN TAHUN_2015

14


• Melakukan

pembinaan

pengelolaan

sistem

informasi

pembangunan. • Membuat laporan kegiatan sebagai pertanggungjawaban pelaksanaan tugas; dan • Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang tugasnya. c) Sub Bidang Pengembangan dan Standar Perencanaan l.1) Sub bidang Pengembangan dan Standar Perencanaan mempunyai tugasmenyelenggarakan program penelitian dan pengembangan serta merumuskan standar perencanaan pembangunan dalam arti mempersiapkan dan mengolah bahan penyusunan penelitian dan pengembangan pembangunan. l.2) Uraian

tugas

sub

bidang

Pengembangan

dan

Standar

Perencanaansebagaimana dimaksud pada poin (1) adalah: • Menghimpun dan mengolah peraturan perundang-undangan, pedoman, petunjuk teknis data dan informasi serta bahan – bahan lainnya yang berhubungan dengan pengembangan dan standar perencanaan sebagai pedoman dan landasan kerja. • Menginventaris permasalahan pengembangan dan standar perencanaan yang terjadi di daerah serta menyiapkan bahan petenjuk pemecahan masalah. • Menyusun rencana, program kerjadan anggaran berbasis kinerja berdasarkan tugas pokok dan fungsi Sub Bidang Pengembangan dan standar perencanaan berpedoman kepada rencana strategis kota. • Menyiapkan dan mengolah bahan penyusunan rencana dan program penelitian dan pengembangan pembangunan bidang fisik dan prasarana, ekonomi dan sosial budaya. LAKIP BAPPEDA KOTA PARIAMAN TAHUN_2015

15

• Mengkoordinir pelaksanaan kegiatan penelitian yang terkait dengan identifikasi permasalahan dan tindak lanjut sebagai solusi pemecahan guna menunjang penyusunan kebijaksanaan pembnagunan bidang fisik dan prasarana, ekonomi dan sosial budaya. • Mengiventarisasi bahan –bahan penelitian yang sudah dan akan dilakukan dibidang fisik dan prasarana, ekonomi dan sosial budaya. • Melakukan pelaksanaan penelitian kebijakan dan kondisi sosial serta penerapan teknologi. • Melakukan koordinasi kegiatan penelitian di bidang fisik dan prasarana, ekonomi dan sosial budaya dengan berbagai unsur/dinas/instansi terkait. • Melakukan publikasi hasil penelitian di bidang fisik dan prasarana, ekonomi dan sosial budaya. • Membuat laporan kegiatan sebagai pertanggung jawaban pelaksanaan tugas; dan • Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang tugasnya. d. Bidang Ekonomi dan Sumber Daya Alam a.i.1. Kepala Bidang Ekonomi dan Sumber Daya Alam mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Bappeda di Bidang Ekonomi dan Sumber Daya Alam a.i.2. Uraian tugas Kepala Bidang Ekonomi dan Sumber Daya Alam sebagaimana dimaksud pada poin (1) adalah : a.i.a)

Menyusun rencana kegiatan Bidang Ekonomi dan Sumber Daya

Alam baik rutin maupun pembangunan serta sumber data yang ada sebagai bahan untuk melaksanakan kegiatan pembinaan dan


16


penataan Bidang Ekonomi dan Sumber Daya Alam sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. a.i.b)

Membagi tugas kepada Kasubid di lingkungan Bidang tugasnya

melalui disposisi secara lisan. a.i.c)

Memberi petunjuk kepada Kasubid dan bawahan di lingkungan

Bidang Ekonomi dan Sumber Daya Alam sesuai dengan permasalahan yang dihadapi agar dapat melaksanakan tugas dengan baik. a.i.d)

Mengkoordinasi para Kasubid di lingkungan Bidang Ekonomi

dan Sumber Daya Alam melalui rapat atau langsung agar terjalin kerjasama yang saling mendukung dalam pelaksanaan tugas. a.i.e)

Memeriksa hasil kerja dan menilai prestasi kerja Kasubid di

lingkungan Bidang Ekonomi dan Sumber Daya Alam agar sesuai dengan rencana dan sebagai bahan pembinaan dan peningkatan karir. a.i.f)

Mengadakan kerjasama dengan unit kerja pelaksana dan

pendukung pengumpulan, pengolahan, analisis data dan penelitian dalam rangka pengembangan program Anggaran. a.i.g)

Memberi konsultasi kepada unit kerja terkait agar terdapat

pemahaman yang sepadan dalam melaksanakan kegiatan Bidang Ekonomi dan Sumber Daya Alam. a.i.h)

Memberi saran kepada atasan mengenai permasalahan di

Bidang Ekonomi dan Sumber Daya Alam sebagai bahan informasi dalam pengambilan keputusan. a.i.i)

Menyusun dan membuat laporan kegiatan Bidang Ekonomi dan

Sumber Daya Alam baik rutin maupun pembangunan sebagai pertanggungjawaban pelaksanaan tugas. a.i.j)

Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan atasan baik lisan

maupun tertulis a.i.3. Bidang Ekonomi dan Sumber Daya Alam terdiri atas: a) Sub Bidang Ekonomi dan Penanaman Modal LAKIP BAPPEDA KOTA PARIAMAN TAHUN_2015

17

1) Sub Bidang Ekonomi dan Penanaman Modal mempunyai tugas menyelenggarakan program pengkoordinasian, perencanaan, pengumpulan, pengolahan data, monitoring dan evaluasi serta pelaporan kegiatan pembangunan dalam arti mempersiapkan dan

mengolah

bahan

penyusunan

rencana

program

pembangunan di bidang Ekonomi dan Penanaman Modal serta mengkoordinasikan penyelenggaraan penanaman modal. 2) Uraian Tugas Sub Bidang Ekonomi dan Penanaman Modal sebagaimana dimaksud pada poin (1) adalah •

Menghimpun dan mengolah peraturan perundang-undangan, pedoman, petunjuk teknis, data dan informasi serta bahanbahan lainnya yang berhubungan

dengan Ekonomidan

Penanaman Modal Sebagai pedoman dan landasan kerja; •

Menginventarisir permasalahan yang berhubungan dengan Ekonomi dan Penanaman Modal serta menyiapkan bahan petunjuk pemecahan masalah;

•

Menyusun rencana, program kerja dan anggaran berbasis kinerja berdasarkan tugas pokok dan fungsi Sub Bidang Ekonomi dan Penanaman Modal berpedoman kepada rencana strategis Bappeda;

•

Menyiapkan dan mengolah bahan penyusunan rencana program

pembangunan

pembangunan

Ekonomi

dan

Penanaman Modal; •

Mengsingkronkan

usulan perencanaan program sektor

Ekonomi dan Penanaman Modal sesuai dengan visi, misi dan dokumen perencanaan lainnya yang merupakan arah pembangunan Kota; •

Mengkoordinasikan,

menyelaraskan

dan

memadukan

kegiatan perencanaan pembangunan yang disusun oleh LAKIP BAPPEDA KOTA PARIAMAN TAHUN_2015

18


Dinas/ Instansi terkait di bidang Ekonomi dan Penanaman Modal; •

Menyiapkan perencanaan umum program Ekonomidan Penanaman Modal sesuai dengan inventarisasi masalah dan hasil penelitian yang dilakukan;

•

Melakukan koordinasi dengan Dinas/ Instansi terkait dalam rangka evaluasi pelaksanaan program pembangunan sektor Ekonomi dan Penanaman Modal;

•

Melakukan

monitoring

pelaksanaan

program

pembangunansektor ekonomi dan Penanaman Modal dan pembahasan hasilnya; •

Mengikuti

perkembangan

pelaksanakan

pembangunan

sektor Ekonomi dan Penanaman Modal; •

Melakukan pembahasan kerja sama antar daerah tentang Ekonomi dan Penanaman Modal;

•

Membuat laporan kegiatan sebagai pertanggungjawaban pelaksanaan tugas; dan

•

Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

b) Sub Bidang Sumber Daya Alam Dan Pertanian 1) Sub Bidang Sumber Daya Alam dan Pertanian mempunyai tugas menyelenggarakan program pengkoordinasian, perencanaan, pengumpulan, pengolahan data, monitoring dan evaluasi serta pelaporan kegiatan pembangunan dalam arti mempersiapkan dan mengolah bahan penyusunan rencana program pembangunan di Bidang Sumber Daya Alam dan Pertanian. 2) Uraian tugas Sub Bidang Sumber Daya Alam dan Pertanian sebagaimana dimaksud pada poin (1) adalah


19

•

Menghimpun dan mengolah peraturan perundang-undangan, pedoman, petunjuk teknis, data dan informasi serta bahanbahan lainnya yang berhubungan dengan Sumber Daya Alam dan Pertanian sebagai pedoman dan landasan kerja;

•

Menginventarisir permasalahan yang berhubungan dengan Sumber Daya Alam dan Pertanian serta menyiapkan bahan petunjuk pemecahan masalah;

•

Menyusun rencana, program kerja dan anggaran berbasis kinerja berdasarkan tugas pokok dan fungsi Sub Sumber Daya Alam dan Pertanian berpedoman kepada rencana strategis Bappeda;

•

Menyiapkan dan mengolah bahan penyusunan rencana program pembangunan pembangunan Sumber Daya Alam dan Pertanian;

•

Mengsingkronkan

usulan perencanaan program sektor

Sumber Daya Alam dan Pertanian sesuai dengan visi, misi dan dokumen perencanaan lainnya yang merupakan arah pembangunan Kota; •

Mengkoordinasikan,

menyelaraskan

dan

memadukan

kegiatan perencanaan pembangunan yang disusun oleh Dinas/ Instansi terkait di bidang Sumber Daya Alam dan Pertanian; •

Menyiapkan perencanaan umum program Sumber Daya Alam dan Pertanian sesuai dengan inventarisasi masalah dan hasil penelitian yang dilakukan;

•

Melakukan koordinasi dengan Dinas/ Instansi terkait dalam rangka evaluasi pelaksanaan program pembangunan sektor Sumber Daya Alam dan Pertanian;


20


•

Melakukan monitoring pelaksanaan program pembangunan sektor Sumber Daya Alam dan Pertanian dan pembahasan hasilnya;

•

Mengikuti

perkembangan

pelaksanakan

pembangunan

sektor Sumber Daya Alam dan Pertanian; •

Melakukan pembahasan kerja sama antar daerah tentang Sumber Daya Alam dan Pertanian;

•


•

Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

e. Bidang Sarana dan Prasarana Wilayah a.i.1. Kepala Bidang Sarana dan Prasarana Wilayah mempunyai tugas Melaksanakan sebagian tugas Bappeda di Bidang Sarana dan Prasarana Wilayah. a.i.2. Uraian tugas Kepala Bidang Sarana dan Prasarana Wilayah, sebagaimana dimaksud pada poin (1) adalah : a) Menyusun rencana kegiatan Bidang Sarana dan Prasarana Wilayah baik rutin maupun pembangunan serta sumber data yang ada sebagai bahan melaksanakan kegiatan pembinaan dan pendataan Bidang Sarana dan Prasarana Wilayah serta sesuai dengan peraturan yang ditetapkan. b) Membagi tugas kepada Kasubid di lingkungan Bidang Sarana dan Prasarana Wilayah sesuai dengan bidang tugasnya melalui disposisi secara lisan atau secara tulisan. c) Memberi petunjuk kepada kasubid dan bawahan di lingkungan Bidang Sarana dan Prasarana Wilayah sesuai dengan permasalahan yang dihadapi agar dapat melaksanakan tugas dengan baik,


21

d) Mengkoordinir pada Kasubid di lingkungan Bidang Sarana dan Prasarana Wilayah melalui rapat atau langsung agar terjalin kerjasama yang saling mendukung dalam pelaksanaan tugas, e) Memeriksa hasil kerja dan menilai prestasi kerja Kasubid di Lingkungan Bidang Sarana dan Prasarana Wilayah agar sesuai dengan rencana dan sebagai bahan pembinaan dan peningkatan karir, f)

Mengadakan kerjasama dengan unit pelaksanaan dan mendukung pengumpulan, pengolahan, analisis data dan penelitian dalam rangka pengembangan program peningkatan Bidang Sarana dan Prasarana Wilayah,

g) Memberi konsultasi kepada unit kerja terkait agar terdapat pemahaman yang sepadan dalam melaksanakan kegiatan Bidang Sarana dan Prasarana Wilayah, h) Memberi sarana kepada atasan mengenai permasalahan di Bidang Sarana dan Prasarana Wilayah sebagai bahan informasi dalam pengambilan keputusan, i)

Menyusun dan membuat laporan kegiatan Bidang Sarana dan Prasarana Wilayah baik rutin maupun pembangunan sebagai pertangungjawaban pelaksanaan tugas,

j)

Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan atasan baik lisan maupun tertulis.

a.i.3. Bidang Sarana dan Prasarana Wilayah, terdiri atas: b.i.a)

Sub Bidang Perkotaan dan Kawasan Strategis

1) Sub

Bidang Perkotaan dan Kawasan Strategis bertugas

menyelenggarakan program pengkoordinasian dan perencanaan pembangunan di bidang lingkungan hidup, tata ruang dan pertanahan dalam arti mempersiapkan dan mengolah bahan penyusunan rencana program pembangunan Perkotaan dan Kawasan Strategis. LAKIP BAPPEDA KOTA PARIAMAN TAHUN_2015

22


2) Uraian tugas Sub Bidang Perkotaan dan Kawasan Strategis adalah: •

Menghimpun dan mengolah dan memahami peraturan perundang – undangan, pedoman, petunjuk teknis, data dan informasi serta bahan – bahan lainya yang berhubungan dengan sektor lingkungan hidup, tata ruang dan pertanahan Perkotaan dan Kawasan Strategis sebagai pedoman dan landasan kerja;

•

Menginventarisir permasalahan yang berhubungan dengan sektor lingkungan hidup, tata ruang dan pertanahan Perkotaan dan Kawasan Strategis serta menyiapkan bahan petunjuk pemecahan masalah;

•

Menyusun rencana, program kerja dan anggaran berbasis kinerja berdasarkan tugas dan fungsi sub bidang Perkotaan dan Kawasan Strategis berpedoman kepada rencana strategis Bappeda;

•

Menyiapkan dan mengolah bahan penyusunan rencana program pembangunan sektor lingkungan hidup, tata ruang dan pertanahan Perkotaan dan Kawasan Strategis;

•

Mengkoordinasikan,

menyelaraskan

dan

memadukan

kegiatan perencanaan pembangunan yang disusun oleh dinas/instansi terkait di sektor lingkungan hidup, tata ruang dan pertanahan Perkotaan dan Kawasan Strategis; •

Melaksanakan rapat koordinasi dalam rangka pelaksanaan evaluasi program – program di sektor lingkungan hidup, tata ruang dan pertanahan Perkotaan dan Kawasan Strategis;

•

Menyiapkan perencanaan umum program sektor lingkungan hidup, tata ruang dan pertanahan Perkotaan dan Kawasan


23

Strategis sesuai dengan inventarisasi masalah dan hasil penelitian yang dilakukan; •

Melakukan monitoring pelaksanaan program pembangunan sektor lingkungan hidup, tata ruang dan pertanahan Perkotaan dan Kawasan Strategis dan pembahasan lainnya;

•

Melakukan pembahasan kerja sama antar daerah tentang lingkungan hidup, tata ruang dan pertanahan Perkotaan dan Kawasan Strategis;

•

Membuat laporan kegiatan sebagai pertangungjawaban pelaksanaan tugas. Sub Bidang Perdesaan dan wilayah Pesisir

b.i.b)

Bidang

1.1)Sub

Perdesaan

dan

wilayah

Pesisir

bertugas

menyelenggarakan program pengkoordinasian dan perencanaan pembangunan di bidang lingkungan hidup, tata ruang dan pertanahan dalam arti mempersiapkan dan mengolah bahan penyusunan rencana program pembangunan Pedesaan dan Wilayah Pesisir. 1.2)Uraian tugas Bidang Perdesaan dan wilayah Pesisir adalah: 

Menghimpun dan mengolah dan memahami peraturan perundang – undangan, pedoman, petunjuk teknis, data dan informasi serta bahan – bahan lainya yang berhubungan dengan sektor lingkungan hidup, tata ruang dan pertanahan Pedesaan dan Wilayah Pesisir sebagai pedoman dan landasan kerja;



Menginventarisir permasalahan yang berhubungan dengan bidang Pedesaan dan Wilayah Pesisir serta menyiapkan bahan petunjuk pemecahan masalah,



Menyusun rencana, program kerja dan anggaran berbasis kinerja berdasarkan tugas dan fungsi sub bidang Pedesaan


24


dan Wilayah Pesisir berpedoman kepada rencana strategis Bappeda; 

Menyiapkan dan mengolah bahan penyusunan rencana program pembangunan sektor lingkungan hidup, tata ruang dan pertanahan Pedesaan dan Wilayah Pesisir;



Mengkoordinasikan,

menyelaraskan

dan

memadukan

kegiatan perencanaan pembangunan yang disusun oleh dinas/instansi terkait di sektor lingkungan hidup, tata ruang dan pertanahan Pedesaan dan Wilayah Pesisir; 

Melaksanakan rapat koordinasi dalam rangka pelaksanaan evaluasi program – program di sektor lingkungan hidup, tata ruang dan pertanahan Pedesaan dan Wilayah Pesisir;



Menyiapkan perencanaan umum program sektor lingkungan hidup, tata ruang dan pertanahan Pedesaan dan Wilayah Pesisir sesuai dengan inventarisasi masalah dan hasil penelitian yang dilakukan;



Melakukan monitoring pelaksanaan program pembangunan sektor lingkungan hidup, tata ruang dan pertanahan Pedesaan dan Wilayah Pesisir dan pembahasan lainnya,



Melakukan pembahasan kerja sama antar daerah tentang lingkungan hidup, tata ruang dan pertanahan Pedesaan dan Wilayah Pesisir, dan



Membuat laporan kegiatan sebagai pertangungjawaban pelaksanaan tugas.

f.

Bidang Pemerintahan dan Sosial Budaya 1. Kepala Bidang Pemerintahan & Sosial Buadaya mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Bappeda di Bidang Pemerintahan Sosial. 2. Uraian tugas kepala Bidang Pemerintahan & Sosial Budayasebagaiamana dimaksud pada poin (1) adalah


25

a) Menyusun rencana kegiatan Bidang Pemerintahan dan Socsial baik rutin maupun pembangunan serta sumber data yang ada sebagai bahan untuk melaksanakan kegiatan pembinaaan dan penataaan Bidang Pemerintahan dan Sosial sesuai dengan peraturan yang ditetapkan. b) Membagi tugas kepada Kasubid dilingkungan Bidang Pemerintahan dan Sosial sesuai dengan bidang tugasnya melalui disposisi atau secara lisan. c) Memberi petunjuk kepada Kasubid dan bawahan dilingkungan Bidang pemerintahan dan Sosial sesuai dengan pemasalahan yang dihadapi agar dapat melaksanakan tugas dengan baik. d) Mengkoordinasikan para Kasubid dilingkungan Pemerintahan dan Sosial melalui rapat atau langsung agar terjalin kerjasama yang saling mendukung dalam pelaksanaan tugas. e) Memeriksa hasil kerja dan menilai prestasi kerja Kasubid di Lingkungan Bidang pemerintahan dan Sosial agar sesuai dengan rencana dan sebagai bahan pembinaan dan peningkatan karir. f)

Mengadakan kerjasama dengan Unit Kerja pelaksana dan stakeholder dalam pengumpulan, pengolahan, analisis data dan penelitian dalam rangka pengembangan program Pemerintahan dan Sosial.

g) Memberi Kosnsultasi kepada unit kerja terkait agar terdapat pemahaman yang sepadan dalam memberi saran kepada atasan mengenai permasalahan di Bidang Pemerintahan dan Sosial. h) Memberi saran kepada atasan mengenai permasalahan di Bidang Pemerintahan dan Sosial sebagai bahan informasi dalam pengambilan keputusan. i)

Menyusun dan membuat laporan kegiatan Bidang Pemerintahan dan Sosial baik rutin maupun pembangunan sebagai pertanggungjawaban pelaksanaan tugas.


26


j)

Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan atasan baik lisan maupun tertulis.

3. Bidang Pemerintahan dan Sosial terdiri atas: a) Sub Bidang Pemerintahan dan Aparatur 1) Sub Bidang Pemerintahan dan Aparatur mempunyai tugas menyelenggarakan program pengkoordinasian, perencanaan, pengumpulan, pengolahan data, monitoring dan evaluasi serta pelaporan kegiatan pembangunan dalam arti mempersiapkan dan mengolah bahan penyusunan rencana program pembangunan bidang pemerintahan dan aparatur. 2) Uraian

Tugas

Sub

Bidang

Pemerintahan

dan

Aparatur

sebagaimana yang dimaksud pada poin (1) adalah: 

Menghimpun

dana

mengolah

peraturan

perundang-

undangan, pedoman, petunjuk teknis, data dan informasi serta bahan-bahan lainnya yang berhubungan dengan Bidang Pemerintahan dan Aparatur sebagai pedoman dan landasan kerja; 

Mengiventarisir permasalahan yang berhubungan dengan Bidang Pemerintahan dan Aparatur serta menyiapkan bahan petunjuk pemecahan masalah;



Menyusun rencana, program kerja dan anggaran yang berbasis kinerja berdasarkan tugas pokok dan fungsi Sub Bidang Pemerintahan dan Aparatur berpedoman kepada rencana strategis Badan Perencanaan Pembagunan Daerah;



Menyiapkan dan mengolah bahan penyusunan rencana program pembangunan Pemerintahan dan Aparatur;



Mengkoordinasikan,

menyelaraskan

dan

memadukan

kegiatan perencanaan pembangunan yang disusun oleh Dinas/instansi terkait di Bidang Pemerintahan dan Aparatur; LAKIP BAPPEDA KOTA PARIAMAN TAHUN_2015

27



Melaksanakan rapat koordinasi dalam rangka pelaksanaan evaluasi program-program di bidang Pemerintahan dan Aparatur;



Menyiapkan

perencanaan

umum

program

di

bidang

Pemerintahan dan Aparatur sesuai dengan inventarisasi masalah dan hasil penelitian yang dilakukan; 

Melakukan monitoring pelaksanaan program pembangunan di Bidang Pemerintahan dan Aparatur dan pembahasan hasilnya;






Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugasnya.

b) Sub Bidang Sosial dan Budaya 1) Sub

Bidang

Sosial

menyelenggarakan

dan

program

Budaya

mempunyai

pengkoordinasian,

tugas

perencanaan,

pengumpulan data, monitoring dan evaluasi serta pelaporan kegiatan pembangunan dalam arti mempersiapkan dan mengolah bahan penyusunan rencana program pembangunan di Bidang Sosial dan Budaya. 2) Uraian Tugas Sub Bidang Sosial dan Budaya sebagaimana dimaksud pada poin (1) adalah : 

Menghimpun data dan mengolah peraturan perundangundangan, pedoman, petunjuk teknis, data dan informasi serta bahan-bahan lainnya yang berhubungan dengan Bidang Sosial dan Budaya sebagai pedoman dan landasan kerja;



Mengiventarisir permasalahan yang berhubungan dengan bidang sosial dan Budaya serta menyiapkan bahan petunjuk pemecahan masalah;


28




Menyusun rencana, program kerja dan anggaran berbasis kinerja berdasarkan tugas pokok dan fungsi Sub Bidang Sosial dan Budaya berpedoman kepada rencana strategis Bappeda;



Menyiapkan dan mengolah bahan penyusunan rencana program pembangunan Sosial dan Budaya;



Mengkoordinasikan, menyelaraskan dan memadukan kegiatan perencanaan pembangunan yang disusun oleh dinas/instansi terkait dibidang Sosial dan Budaya;



Melaksanakan rapat koordinasi dan rangka pelaksanaan evaluasi program-program pada

Sub Bidang Sosial dan

Budaya; 

Menyiapkan perencanaan umum program dibidang Sosial dan Budaya sesuai dengan inventarisasi masalah dan hasil penelitian yang dilakukan;



Melakukan monitoring pelaksanaan program pembangunan di bidang dan pembahasan hasilnya;



Melakukan pembahasana kerjasama antar daerah di bidang Sosial dan Budaya;



Membuat laporan kegiatan sebagai pertanggungjawaban tugas.

1.3

STRUKTUR ORGANISASI Struktur Organisasi Bappeda Kota Pariaman dipimpin oleh seorang Kepala Badan,

yang membawahi : a.a.1. Sekretariat (Dipimpin oleh seorang Sekretaris) yang terdiri atas : Sub Bagian Umum Dan Kepegawaian ; Sub Bagian Program dan Pelaporan; dan Sub Bagian Keuangan. a.a.2. Bidang Data dan Pengembangan, yang terdiri atas : Sub Bidang Pengelolaan Data dan Informasi; dan Sub Bidang Pengembangan dan Standar Perencanaan.


29

a.a.3. Bidang Ekonomi dan Sumber Daya Alam, yang terdiri atas : Sub Bidang Ekonomi dan Penanaman Modal; dan Sub Bidang Sumber Daya Alam dan Pertanian. a.a.4. Bidang Sarana dan Prasarana Wilayah, yang terdiri atas : Sub Bidang Perkotaan dan Kawasan Strategis; dan Sub Bidang Pedesaan dan Kawasan Pesisir. a.a.5. Bidang Pemerintahan dan Sosial Budaya, yang terdiri atas: Sub Bidang Pemerintahan dan Aparatur; dan Sub Bidang Sosial dan Budaya. a.a.6. Kelompok Jabatan Fungsional, memiliki tugas untuk membantu melaksanakan sebagian tugas Badan Perencanaan Pembangunan Daerah sesuai dengan keahlian dan kebutuhan. Secara

lengkap

bagan

Susunan

Organisasi

dan

Tata

Kerja

Badan

PerencanaanPembangunan Daerah (Bappeda) Kota Pariaman dapat dilihat dalam Gambar 1.1 berikut:


30


Gambar 1.1. Susunan Organisasi dan Tata Kerja BAPPEDA Kota Pariaman Tahun 2015


31

1.3.1 SUMBER DAYA SKPD Kepemerintahan yang baik (good governance) adalah prasyarat bagi terbentuknya pemerintahan yang efektif dan demokratis. Good governance digerakkan oleh prinsipprinsip partisipatif, penegakan hukum yang efektif, transparansi, responsif, kesetaraan, visi strategis, efektif dan efisien, profesional, akuntabel dan pengawasan yang efektif. Dengan

kaitan

tersebut,

peningkatan

kualitas

khususnya sumberdaya aparatur harus menjadi salah

penyelenggaraan satu

pemerintahan

prioritas penting dan

strategis dalam program saat ini dan di masa yang akan datang. Sumberdaya aparatur pemerintah menempati posisi

strategis yang bukan

saja mewarnai melainkan juga

menentukan arah kemana suatu daerah akan dibawa. Pemerintah Daerah adalah implementator kebijakan publik yang mengemban tugas dan fungsi-fungsi pelayanan, perlindungan dan pemberdayaan masyarakat. Oleh karena itu, pemerintahan di masa mendatang adalah pemerintahan yang cerdas, yang mampu menerjemahkan kebijakan publik ke dalam langkah-langkah operasional yang kreatif dan inovatif dengan orientasi pada kepentingan masyarakat. Pemerintahan yang cerdas hanya bisa diwujudkan jika aparaturnya cerdas. 2.a)Kepegawaian Jumlah aparatur Bappeda Kota Pariaman sampai Bulan Oktober Tahun 2015 berjumlah 30 orang. Komposisi pegawai Bappeda Kota Pariaman berdasarkan eselonering dan golongan dapat dilihat pada tabel 2.1 dan tabel 2.2. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat sebagai berikut :


32


N o 1. 2. 3.

4.

5.

6.

Tabel 1.1. Kondisi Kepegawaian Bappeda Kota Pariaman Berdasarkan Eselon Jabatan Uraian Eselon II Eselon III Eselo Staf n IV Kepala Bappeda 1 Sekretariat 1 3 5 Bidang 1 2 2 Pemerintahan dan Sosial Bidang Sarana & 1 2 2 Prasarana Wilayah Bidang Ekonomi 1 2 2 dan Sumber Daya Alam Bidang Data dan 1 2 2 Pengembangan TOTAL 1 5 11 13

Jumlah 1 9 5

5

5

4 30

Sumber: Sub Bagian Umum dan Kepegawaian Bappeda Kota Pariaman, 2015

N o 1. 2. 3.

4.

5.

6.

Tabel 1.2. Kondisi Kepegawaian Bappeda Kota Pariaman Berdasarkan Golongan Uraian Gol.IV Gol.III Gol.II Gol I Kepala Bappeda Sekretariat Bidang Pemerintahan dan Sosial Bidang Sarana & Prasarana Wilayah Bidang Ekonomi dan Sumber Daya Alam Bidang Data dan Pengembangan TOTAL

KET

1 1 1

4 4

4 -

-

-

1

4

-

-

-

1

3

1

-

-

-

5

-

-

-

4

21

5

-

-


Berdasarkan data yang ditampilkan pada tabel diatas jumlah pegawai golongan III yang paling banyak adalah sebanyak 21 orang (70 %). Dan dikuti oleh golongan II dan Gol IV masing-masingnya 5 orang dan 4 orang. Sedangkan struktur pegawai Bappeda dari aspek pendidikan yang ditamatkan dapat dijelaskan bahwa pegawai Bappeda ada 14 orang yang LAKIP BAPPEDA KOTA PARIAMAN TAHUN_2015

33

pendidikannya s-1 dan 8 orang pendidikannya s-2. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel 2.3 dibawah ini : Tabel 1.3. Kondisi Kepegawaian BAPPEDA Kota Pariaman Berdasarkan Pendidikan yang Ditamatkan Uraian S2 S1 D3 SMA/SMK

N o 1. 2. 3.

4.

5.

6.

Kepala Bappeda Sekretariat Bidang Pemerintahan dan Sosial Bidang Sarana & Prasarana Wilayah Bidang Ekonomi dan Sumber Daya Alam Bidang Data dan Pengembangan JUMLAH

Jumlah

1 1

4 4

3 -

2 -

1 9 5

1

4

-

-

5

1

3

1

-

5

2

3

-

-

5

6

18

4

2

30


2.b)Anggaran Dari sisi anggaran, Bappeda Kota Pariaman mendapatkan alokasi anggaran yang meningkat dari tahun ke tahun, tabel dibawah ini memperlihatkan jumlah alokasi anggaran 2010-2015 beserta serapannya sebagai berikut:

Tabel 1.4 : Alokasi Anggaran Bappeda 2010-2015

No

Tahun Anggaran

1. 2.

2010 2011

3.

2012

Jumlah Anggaran Setelah Perubahan (Rp) 5.522.051.272,7.057.907.300,-

Realisasi (Rp)

Persentase (%)

4.034.182.323,5.814.207.721,-

73 82.38

6.318.414.763,- 5.500.428.200,-

87,05


34


4. 5. 6.

2013 2014 2015

6.999.770.000,- 5.546.472.571,5.409.281.000,- 4.655.611.287,5.944.576.000,- 4.887.730.770,-

79,2 86,07 82,22

Sumber: Hasil Olahan Perda APBD, 2015

Peningkatan alokasi

anggaran tidak

berbanding lurus

dengan

serapan

anggarannya, permasalahan penyerapan anggaran seringkali disebabkan karena beberapa kegiatan dilaksanakan pada APBD perubahan di Bulan Oktober sehingga ada keterbatasan waktu dalam melaksanakan kegiatan dan penyerapan anggarannnya. Kecermatan dalam menyusun Rencana Kegiatan dan Anggaran (RKA) yang menjadi pedoman pelaksanaan program/kegiatan baik dari sisi anggaran maupun dariindikator kinerja turut menentukan serapan dan alokasi anggaran yang dibutuhkan. Permasalahan anggaran di Bappeda juga berkaitan dengan belum

di milikinya

Analisis Standar Biaya (ASB) untuk Program/kegiatan yang dilaksanakan, sehingga tidak ada standar baku yang dapat diterapkan dalam alokasi anggaran untuk tiap Kegiatan penyusunan

dokumen perencanaan maupun kegiatan kajian,

alokasi anggaran untuk

sehingga penentuan

kegiatan tersebut tidak memiliki dasar yang secara normatif

maupun akademik dapat dipertanggungjawabkan. Belum terintegrasinya Perencanaan dan penganggaran dalam satu sistem, menjadi titik lemah selanjutnya, dimana otoritasnya tidak berada pada institusi Bappeda sehingga menyebabkan banyak

kegiatan yang sudah direncanakan, tereduksi pada

proses

penganggaran, demikian juga banyak kegiatan yang dilaksanakan diluar rencana yang telah ditetapkan. 2.c) Aset, Sarana dan Prasarana Bappeda Kota Pariaman menempati kantor milik Pemerintah Kota Pariaman yang berada di JalanImam Bonjol No. 44 dan mulai digunakan pada tahun 2011. Secara umum kondisi

sarana dan prasarana yang dimiliki dan dipergunakan dalam

mendukung

pelaksanaan kinerja Bappeda Kota Pariaman dapat dilihat pada Tabel 2.4 berikut :

No 1.

Tabel 1.5 : Rekapitulasi Sarana Dan Prasarana Bappeda Kota Pariaman Sampai dengan Tahun 2015 Kondisi Baik Kuran Nama Barang Jumlah (B) g Baik (KB) Kendaraan Roda 4 2 2 LAKIP BAPPEDA KOTA PARIAMAN TAHUN_2015

35

KET Rusak Berat (RB) -

-

2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15.

Kendaraan Roda 2 Komputer PC Printer LCD Proyektor Handy Cam GPS Meja Rapat Meja Biro dan Meja ½ Biro Meja Komputer Kursi Kerja Kursi Rapat Lemari Filling Cabinet AC

12 13 20 8 3 2 2 38 13 40 78 11 12 9

9 10 12 4 2 2 2 29 13 30 70 9 10 8

3 2 4 1 1 3 6 4 2 1 1

1 4 3 6 4 4 1 -

Lokasi Kantor Bappeda yang cukup strategis memudahkan aksesibilitas dari dan menuju kantor Bappeda; dan juga sarana pendukung kelancaran pelaksanaan pekerjaan yang

tersedia dalam kualitas dan kuantitas memadai seperti kendaraan dinas mapun

peralatan penunjang pekerjaan (komputer, printer, dll) dengananggaran

pemeliharaan

yang juga cukup memadai, memberi peluang untuk menyelenggarakan kegiatan secara lebih mandiri dan terfokus. 1.3.2

Kinerja Pelayanan Bagian ini menunjukkan tingkat capaian kinerja SKPD berdasarkan sasaran/target

Renstra SKPD periode sebelumnya, menurut SPM untuk urusan wajib, dan/atau indikator kinerja pelayanan SKPD dan/atau indikator lainnya seperti MDGs atau indikator yang telah diratifikasi oleh pemerintah. Bappeda Kota Pariaman merupakan salah satu lembaga yang memiliki fungsi organisasi yang bersifat techno structure, oleh karena itu lembaga ini berperan penting dalam menghasilkan acuan berupa dokumen perencanaan baik jangka panjang, menengah dan tahunan yang akuntabel dan akan dipakai sebagai acuan dari SKPD lain yang ada.Berdasarkan Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang pemerintahan LAKIP BAPPEDA KOTA PARIAMAN TAHUN_2015

36

-


daerah, Undang-undang Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintah antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Peraturan daerah No. 4 tahun 2008 tentang Rincian Tugas Pokok, Fungsi, Uraian Tugas Dan Tata Kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Pariaman maka jenis pelayanan yang dilakukan oleh Bappeda Kota Pariaman adalah sebagai berikut: 1) Menyusun rancangan awal dan rancangan akhir Rencana Pembangunan Jangka Panjang

Daerah

(RPJPD), Rencana

Pembangunan Jangka Menengah Daerah

(RPJMD) dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD); 2) Menyelenggarakan

Musyawarah

Perencanaan

Pembangunan

Daerah

penyusunan dokumen Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Rencana

Pembangunan Jangka Menengah Daerah

untuk (RPJPD),

(RPJMD) dan Rencana

Kerja

Pemerintah Daerah (RKPD); 3) Merumuskan

program

prioritas

dan

pagu

anggaran

sebagai

bahan

penyusunanAnggaran Pendapatan dan Belanja Daerah; 4) Menetapkan petunjuk pelaksanaan perencanaan dan

pengendalian pembangunan

daerah skala kota dan Kecamatan; 5) Merumuskan bahan Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Perencanaan dan 6) Pengendalian Pembangunan skala Daerah; 7) Merumuskan kebijakan pelaksanaan kerjasama pembangunan antar daerah, antara daerah dengan swasta dalam dan luar negeri; 8) Merumuskan

kebijakan

pelaksanaan

pengelolaan

data

dan

informasi

pembangunan daerah skala Daerah; 9) Merumuskan petunjuk pelaksanaan pengelolaan kawasan skala kota yang meliputi keserasian pengembangan perkotaan, manajemen dan kelembagaan pengembangan wilayah, pengembangan pembangunan perwilayahan, serta pengembangan kawasan prioritas cepat tumbuh dan andalan kota; 10) Merumuskan kebijakan pedoman standar pelayanan perkotaan skala Daerah; 11) Merumuskan perencanaan tata ruang yang meliputi penyusunan dan Penetapan Rencana Tata Ruang Wilayah Kota (RTRWK), Penyusunan dan penetapan Rencana Tata Ruang Kawasan Strategis; 12) Merumuskan bahan kebijakan pemanfaatan ruang wilayah di Daerah dan kawasan strategis kota; LAKIP BAPPEDA KOTA PARIAMAN TAHUN_2015

37

13) Mengendalikan pelaksanaan dan sosialisasi Norma, Standar, Prosedur, danKriteria (NSPK) bidang perencanaan dan pengendalian pembangunan; 14) Merumuskan kebijakan strategis operasionalisasi Rencana Tata Ruang WilayahKota (RTRWK) dan Rencana Tata Ruang Strategis Kota; 15) Merumuskan program sektoral dalam

rangka perwujudan struktur dan

pola

pemanfaatan ruang wilayah kota dan kawasan strategis kota; 16) Mengendalikan pemanfaatan ruang wilayah dan kawasan strategis kota; 17) Merumuskan

kebijakan

penetapan

dan

pelaksanan

petunjuk

pelaksanaan

pengembangan pembangunan perwilayahan skala kota; 18) Merumuskan kebijakan pengembangan kawasan prioritas, cepat

tumbuh dan

andalan skala kota; 19) Bimbingan, konsultasi dan koordinasi perencanaan, pelaksanaan dan pengendalian pembangunan daerah skala kota; Bimbingan, konsultasi dan koordinasi kerjasama pembangunan antardaerah, dan antara daerah dengan swasta, dalam dan luar negeri skala kota; Bimbingan, konsultasi dan koordinasi pelayanan perkotaan skala kota danKecamatan; 20) Bimbingan, perkotaan,

konsultasi dan keserasian

koordinasi pengelolaan kawasan dan

pengembangan

perkotaan,

lingkungan

pengembangan

kawasan

prioritas, kawasan cepat tumbuh dan kawasan andalan, perencanaan kelembagaan dan manajemen pengembangan wilayah dan kawasan skala kota dan kecamatan; 21) Melaksanakan monitoring dan evaluasi pelaksanaan pembangunan daerah skala kota dan Kecamatan; 22) Monitoring dan

evaluasi

pelaksanaan pengelolaan kawasan dan

lingkungan

perkotaan pengembangan wilayah tertinggal, pengembangan kawasan prioritas, cepat tumbuh dan andalan skala kota, keserasian pengembangan perkotaan, kelembagaan dan manajemen pengembangan wilayah dan kawasan skala kota; 23) Mengordinasikan perencanaan kerjasama pembangunan antar daerah, antara daerah dengan swasta dalam dan luar negeri; 24) Mengordinasikan perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi

pembangunan yang

bersumber dari APBDaerah Provinsi maupun APBN; 25) Merumuskan bahan perencanaan kerjasama pembangunan antar Kab/Kota, kerjasama pembangunan dengan swasta, kerjasama pembangunan dalam dan luar negeri; LAKIP BAPPEDA KOTA PARIAMAN TAHUN_2015

38


26) Menyusun evaluasi rencana pembangunan berdasarkan hasil evaluasi pimpinanSKPD se-Kota Pariaman; 27) Merumuskan kebijakan pengelolaan data

dan

informasi serta pengembangan

penanaman modal dan promosi daerah skala kota; 28) Merumuskan pedoman, pembinaan, pengawasan, pengembangan potensi dan kerjasama investasi dengan dunia usaha di tingkat kota; 29) Mengendalikan pelaksanaan monitoring dan

evaluasi pelaksanaan pembangunan

daerah skala kota; 30) Mengkoordinasikan

pelaksanaan

pemantauan

dan

evaluasi

pelaksanaan

kerjasama pembangunan antar daerah dalam dan luar negeri; 31) Menetapkan bahan kebijakan pemberian dukungan penyelenggaraan statistik dasar, survey dan sensus skala kota. 1.4

PERMASALAHAN UTAMA YANG DIHADAPI SKPD Seiring

dengan

diberlakukannya

Undang-Undang

Nomor

25 Tahun 2004

tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang- Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, mekanisme perencanaan pembangunan daerah ke depan dituntut untuk semakin mengedepankan pendekatan perencanaan pembangunan partisipatif (participatory planning). Mengacu pada Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, Sistem Perencanaan Pembangunan mencakup lima pendekatan dalam seluruh rangkaian perencanaan, yaitu: politik, teknokratik, partisipatif, atas-bawah (top-down) dan bawah atas (bottom-up). Keterpaduan dan kesinambungan proses perencanaan ini diharapkan lebih banyak menyerap partisipasi dan aspirasi masyarakat, yang selama ini masyarakat hanya dianggap sebagai objek pelengkap dalam proses perencanaan. Pembangunan daerah akan terlaksana dengan baik, sinergis dan terarah apabila diawali dengan perencanaan yang matang dan profesional serta memperhatikan aspek kontinuitasnya. Dengan adanya tuntutan Perubahan pola perencanaan serta kondisi perencanaan yang diinginkan kedepan, maka

akan berimplikasi pada pelaksanaan tugas

pokok dan fungsi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Pariaman. Dengan melihat capaian kinerja yang telah dilaksanakan pada lima tahun pertama serta tantangan LAKIP BAPPEDA KOTA PARIAMAN TAHUN_2015

39

yang mungkin akan dihadapi kedepan, maka permasalahan yang dihadapi oleh Bappeda Kota Pariaman adalah sebagai berikut: 1. Aspek Internal a)

Belum idealnya kondisi sumberdaya manusia perencana pembangunan di Bappeda Kota Pariaman baik secara kuantitas maupun kualitas yang memiliki kompetensi untuk melakukan perencanaan pembangunan, penganggaran, pelaksanaan dan pelaporan secara baik dan akuntabel.

b)

Belum optimalnya pelaksanaan pekerjaan monitoring dan evaluasi. Hal ini dipengaruhi Sarana dan prasarana sebagai alat mobilitas dalam mendukung pelaksanaan pekerjaan yang masih terbatas.

c)

Masih terdapatnya tumpang tindih kegiatan dengan SKPD lainnya, hal ini dipengaruhi oleh Pedoman kerja yang relatif masih terbatas serta penegasanpenegasan kewenangan yang masih lemah, serta kurangnya koordinasi internal antar bidang.

d)

Belum adanya sistem

pengelolaan knowledge (database) yang dapat

menghimpun seluruh produk Bappeda secara terintegrasi sehingga informasi mengenai dokumen hasil kajian maupun dokumen perencanaan tidak mudah didapatkan, implikasi lebih jauhnya kemungkinan duplikasi kajian atau dokumen perencanan menjadi lebih besar. e)

Belum

terkelolanya sumber data

dan

informasi yang

mendukung

proses perencanaan sehingga sumber data masih beragam. 2. Aspek Eksternal a)

Masih lambatnya penyelesaian tugas-tugas tertentu serta penyelesaian masalah pembangunan yang memerlukan koordinasi hal ini dipengaruhi oleh masih lemahnya jalinan koordinasi dan sinkronisasi proses perencanaan dengan SKPD dilingkungan Pemerintah

Daerah Kota Pariaman maupun dengan

instansi vertikal. b)

Belum optimalnya

sistem pelaporan dan penyusunan

dokumen-dokumen

perencanaan ditingkat kota, hal ini dipengaruhi oleh

lemahnya kualitas

sumberdaya manusia perencana pembangunan di lingkungan SKPD. c)

Penyusunan perencanan pembangunan daerah, sebagai bagian dari sistem manajemen pembangunan tidak terlepas dari landasan/acuan hukum yang


40


berlaku baik berupa Undang-Undang, Peraturan Pemerintah, Perpres/Kepres, Permen/Kepmen terkait, Perda dan peraturan-peraturan lainnya. Dengan berubahnya landasan/acuan hukum yang mendasari, disadari bahwa seluruh peraturan perundang-undangan tersebut masih belum sepenuhnya terintegrasi secara baik sehingga dapat menghambat pencapaian tujuan pembangunan nasional dan daerah. d)

Kebijakan Pemerintah Kota Pariaman yang belum mendukung terbentuknya jabatan fungsional Perencana dan Peneliti di lingkungan Pemerintah Kota Pariaman.

e)

Lemahnya kapasitas kelembagaan perencanaan di tingkat basis

yang

menyebabkan kurang efektifnya proses perencanaan bottom up. f)

Belum konsistennya pelaksanaan program dengan dokumen perencanaan yang menyebabkan rendahnya capaian kinerja Pemerintah kota.

g)

Belum tersedianya analisis dan evaluasi yang memadai terhadap hasil pembangunan pada masing-masing SKPD, sementara analisis dan evaluasi merupakan salah satu instrument penting dalam penyusunan rencana tahun berikutnya.

h)

Masih ada SKPD yang belum mampu mengelola potensi dan mempelajari permasalahan yang berkaitan dengan tupoksinya. Sehingga sering program dan kegiatan yang diajukan tidak bersinggungan dengan tupoksinya tersebut.

i)

Belum terintegrasinya proses perencanaan dan penganggaran karena belum adanya rumusan kebijakan alokasi anggaran/pagu indikatif baik berdasarkan urusan maupun berdasarkan SKPD terkait dengan capaian target kinerja tahun sebelumnya. Hal ini menyebabkan terjadinya deviasi yang cukup besar antara usulan yang diajukan dengan alokasi anggaran yang ditetapkan.

j)

Belum optimalnya pengelolaan dan pemanfaatan data pembangunan yang tersusun secara

sistematis

dan

akurat,

teknologi

komunikasi, serta pengendalian perencanaan pembangunan. k)

Iklim investasi di Kota Pariaman yang masih belum kondusif.


41

informasi

dan


BAB II Rencana Strategis dan Target Kinerja Yang Ditetapkan.


1

Rencana Strategis dan Target Kinerja Yang Ditetapkan 2.1

RENCANA STRATEGIS BAPPEDA TAHUN 2013-2018

2.1.1

Visi Bappeda Kota Pariaman Penetapan visi, sebagai bagian dari perencanaan strategis merupakan suatu langkah

penting dalam perjalanan suatu organisasi. Visi tidak hanya penting pada waktu perencanaan disusun, tetapi juga pada kehidupan organisasi selanjutnya. Visi bukan hanya mimpi atau serangkaian harapan, tetapi suatu komitmen dan upaya merancang dan mengelola perubahan untuk mencapai tujuan. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) sebagai bagian integral dari Pemerintah Kota Pariaman, yang memiliki tugas pokok dan fungsi dalam perencanaan pembangunan memiliki peran dan posisi strategis dalam kerangka pencapaian visi pembangunan jangka menengah Kota Pariaman tahap ketiga: “Pariaman Sebagai Kota Tujuan Wisata Dan Ekonomi Kreatif Berbasis Lingkungan, Budaya Dan Agama.” Dalam kerangka tersebut, keberadaan Bappeda menjadi penentu dan pengendali dari pencapaian visi kota, sehingga dalam perumusan visinya harus mencerminkan upaya pencapaian visi dan misi pemerintah kota. Untuk menjadikan Bappeda yang visioner tentu banyak

aspek

yang

keberadaannya sebagai

harus menjadi perhatian, karena hal lembaga

teknis

yang

ini

berkaitan dengan

bergerak dibidang perencanaan

pembangunan dan menjadi lokomotif pembangunan di kota Pariaman. Berdasarkan uraian di atas, untuk mendukung visi Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Pariaman 2013-2018 maka rumusan visi yang ingin dicapai Bappeda untuk 5 (lima) tahun mendatang adalah: ”MEWUJUDKAN BAPPEDA SEBAGAI LEMBAGA PERENCANAAN PEMBANGUNAN YANG PARTISIPATIF, PROFESIONAL, INOVATIF DAN AKUNTABEL DALAM MEMANTAPKAN KOTA PARIAMAN SEBAGAI KOTA TUJUAN WISATA DAN EKONOMI KREATIF”. Visi diatas mengandung suatu makna yang mendalam pada instansi dan staf Bappeda yang merupakan lembaga perencanaan yang ada di daerah. Institusi yang professional menggambarkan bahwa suatu lembaga yang memiliki SDM yang berkualitas dengan skill perencanaan yang mumpuni untuk menjawab tantangan perubahan LAKIP BAPPEDA KOTA PARIAMAN TAHUN_2015

2


lingkungan. SDM yang dimiliki harus dapat terus meningkatkan keahliannya dibidang perencanaan sehingga menjadi tulang punggung yang kuat untuk menentukan masa depan lembaga yang menaunginya serta daerah pada umumnya. Perencanaan dan pengendalian yang partisipatif menggambarkan bahwa dalam melakukan perencanaan dan pengendalian selalu melibatkan komponen-komponen stakeholders lainnya khususnya masyarakat. Sementara itu perencanaan dan pengendalian yang berkualitas menggambarkan bahwa program-program pembangunan yang dilaksanakan memiliki mutu yang tinggi, sehingga manfaatnya dapat dirasakan oleh seluruh komponen masyarakat yang ada di daerah. Sedangkan perencanaan dan pengendalian yang berkelanjutan menggambarkan bahwa perencanaan dan pengendalian yang dilakukan tidak hanya sebatas pada lima tahun yang akan datang namun akan terus berlanjut pada tahap berikutnya. Rumusan Visi Bappeda di atas dapat dipahami melalui makna yang terkandung pada konsep-konsep sebagai berikut: 1. Perencanaan perencanaan

Pembangunan

Daerah

pembangunan yang

berbagai kebutuhan

dan

yang

Partisipatif

adalah

proses

mampu mengakomodir secara obyektif

aspirasi

masyarakat

agar

dapat

menghasilkan

konsensus bersama menuju perubahan yang lebih baik dan diterima oleh semua pihak.

Oleh karena itu dalam setiap pengambilan keputusan memerlukan

keterlibatan masyarakat. Partisipasi aktif tersebut secara langsung maupun tidak langsung akan memberikan dampak positif terhadap perencanaan pembangunan. Sebaliknya apabila partisipasi masyarakat diabaikan sedangkan mobilisasi masyarakat yang dikembangkan, proses pembangunan akan terhambat bahkan akan mengalami kegagalan, karena masyarakat kurang merasa memiliki hasil- hasil pembangunan. 2. Perencanaan Pembangunan Daerah yang Profesional adalah semua input SDM aparatur memiliki keahlian dalam perencanaan, pengendalian dan evaluasi serta keahlian dalam bidang dukungan administrasi ketatausahaan. 3. Perencanaan Pembangunan Daerah yang Inovatif adalah proses perencanaan pembangunan yang berkenaan dengan menetapkan prosedur atau cara-cara baru hingga tercapai atau melampaui target yang telah ditetapkan dalam koridor perundangan yang berlaku. LAKIP BAPPEDA KOTA PARIAMAN TAHUN_2015

3

4. Perencanaan Pembangunan Daerah yang Akuntabel adalah proses perencanaan pembangunan yang dilakukan dengan terukur, baik secara kuantitas maupun kualitas, sehingga memudahkan dalam pengendalian. 2.1.2 Misi Bappeda Kota Pariaman Misi merupakan pernyataan tujuan dan sasaran yang ingin dicapai, yang harus dilaksanakan agar

tujuan dapat berhasil dengan baik. Dengan pernyataan misi

diharapkan semua pihak dapat mengetahui dan melaksanakan perannya secara optimal sehingga setiap program dapat berhasil sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan. Pernyataan misi yang jelas akan memberikan arahan kepada setiap stakeholder untuk mengambil bagian dalam pembangunan. Untuk merealisasikan visi yang telah ditetapkan tersebut dengan bertumpu kepada potensi sumber daya dan kemampuan yang dimiliki serta ditunjang dengan semangat kebersamaan, tanggung jawab dari seluruh aparat Bappeda dan dukungan pemangku kepentingan, maka ditetapkan Misi sebagai berikut: 1. Meningkatkan

Kapasitas

Kelembagaan

dan

Profesionalisme

Sumber

Daya

Manusia; 2. Meningkatkan Kualitas Perencanaan dan Memantapkan Penyelenggaraan Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah yang partisipatif dan inovatif; dan 3. Melakukan Pendataan, Pengendalian, Monitoring dan Evaluasi serta Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan Daerah. 4. Menciptakan Koordinasi yang serasi dan terpadu. Penjelasan masing-masing misi tersebut adalah sebagai berikut: a. Misi Kesatu: Meningkatkan

Kapasitas

Kelembagaan

dan

Profesionalisme

Sumber Daya Manusia. Sebagai Institusi perencana harus berperan sebagai pelaksana fungsi manajemen dalam bidang perencanaan.

Institusi perencanaan pembangunan

harus mampu mengkoordinasikan proses perencanaan pembangunan daerah secara intensif dan menyeluruh serta melakukan kajian/analisis dalam rangka pengendalian perencanaan yang telah dirumuskan. Sumber Daya Manusia perencana pembangunan menjadi sangat penting dan menjadi kunci keberhasilan proses perencanaan. Kualitas perencanaan sangat tergantung pada kemampuan dan keahlian para perencana secara teknis LAKIP BAPPEDA KOTA PARIAMAN TAHUN_2015

4


maupun kemampuan lain yang bersifat intersektoral, multidisipliner dan berfikir komprehensif.

Peningkatan

kualitas

sumberdaya

manusia

merupakan

peningkatan kapasitas individu dalam mengemban beban tugas masing-masing dalam organisasi. Peningkatan profesionalisme merupakan upaya peningkatan kinerja yang berkaitan dengan kesetiaan, logika dan etika. b. Misi Kedua

: Meningkatkan Kualitas Perencanaan dan Memantapkan

Penyelenggaraan Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah yang partisipatif dan inovatif. Perencanaan pembangunan daerah merupakan sub sistem dari sistem perencanaan pembangunan nasional. Sistem perencanaan pembangunan mengedepankan pada pendekatan perencanaan partisipatif yang berlandaskan pada prinsip keterbukaan dan partisipasi aktif seluruh pemangku kepentingan dengan menerapkan prinsip kesetaraan dan keadilan. Pemantapan sistem dan mekanisme

perencanaan

mengedepankan

partisipasi

pembangunan

daerah

ditempuh

dengan

aktif stakeholders agar mampu menghasilkan

perencanaan pembangunan yang bersifat komprehensif, dan holistik atau menyeluruh, sehingga mampu memberikan arah kebijaksanaan pembangunan dan menciptakan iklim kondusif bagi keterlibatan aktif stakeholders dalam keseluruhan proses pembangunan daerah. Pada misi ini pula kemampuan mensinergikan, mensinkronkan program sektor dan kewilayahan menjadi target untuk direalisasikan pada sasaran misi ini. c. Misi Ketiga : Melakukan Pendataan, Pengendalian, Monitoring dan Evaluasi serta Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan Daerah. Kualitas perencanaan hanya dapat dibangun melalui ketersediaan data base yang akurat yang diperoleh dari hasil sistem pengendalian dan evaluasi. Oleh karena itu pada misi ini target yang direncanakan adalah terbangunnya sistem data base pembangunan yang akurat, sistem pengendalian dan evaluasi yang efektif sebagai input pada proses perencanaan berikutnya (re-planning). d. Misi Ke empat : Menciptakan Koordinasi yang serasi dan terpadu Meningkatkan Konsultasi dan Konfirmasi Program Pembangunan secara terpadu, baik antar Instansi, Daerah, Regional dan Nasional. Baiknya suatu perencanaan ditentukan oleh keserasian dan keterpaduannya. Dan upaya yang dilakukan LAKIP BAPPEDA KOTA PARIAMAN TAHUN_2015

5

adalah bagaimana suatu program yang dilaksanakan oleh satu SKPD atau lintas SKPD harus ada sinkronisasinya agar tercapainya suatu tujuan. 2.1.3 Tujuan Dan Sasaran Jangka Menengah Tujuan adalah pernyataan-pernyataan tentang hal-hal yang perlu dilakukan untuk mencapai visi, melaksanakan misi, memecahkan permasalahan,

dan menangani isu

strategis daerah yang dihadapi. Pernyataan tujuan tersebut akan diterjemahkan kedalam sasaran-sasaran yang ingin dicapai. Untuk itu tujuan disusun guna memperjelas pencapaian sasaran yang ingin dicapai dari masing-masing misi. Sedangkan sasaran adalah hasil yang akan dicapai secara nyata oleh instansi dalam rumusan yang lebih spesifik, terukur dalam kurun waktu yang lebih pendek dari tujuan. Sasaran diusahakan dapat diukur dalam bentuk kuatitatif. Oleh karena itu, sasaran harus menggambarkan hal yang ingin dicapai melalui tindakan-tindakan yang akan dilakukan untuk mencapai tujuan. 2.1.4 Strategi Dan Arah Kebijakan Untuk merumuskan strategi dan kebijakan SKPD, yang perlu diperhatikan adalah kekuatan, kelemahan, peluang dan tantangan dalam mengembangkan kelembagaan secara menyeluruh, untuk itulah perlu dilakukan analisis terhadap faktor-faktor tersebut dengan melakukan pengelompokan sebagai berikut : FAKTOR INTERNAL Beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam pembahasan faktor internal adalah aspek kelembagaan yang terkait dengan kewenangan, fungsi dan peran, sumber daya aparatur, sarana dan prasarana. 1. Aspek Kekuatan Aspek kekuatan adalah segala sesuatu yang terdapat di dalam kewenangan dan berada dibawah langsung kendali tugas dan fungsi Bappeda yang dapat dimanfaatkan dalam meningkatkan kinerja Bappeda. 2. Aspek Kelemahan Aspek kelemahan adalah segala sesuatu yang berasal dari dalam dan terkait langsung dengan fungsi dan peranan Bappeda yang dapat menjadi kendala dalam peningkatan kinerja Bappeda.


6


FAKTOR EKSTERNAL Faktor-faktor lingkungan strategis yang berpengaruh langsung terhadap kinerja Bappeda yaitu : 1. Aspek Peluang Pengertian peluang adalah kondisi eksternal yang mendukung dan dapat dimanfaatkan dalam peningkatan kinerja Bappeda. 2. Aspek Ancaman Ancaman adalah kondisi eksternal yang dapat mengganggu dan menghambat pengembangan dan peningkatan kinerja Bappeda di Kota Pariaman. PENYUSUNAN STRATEGI Strategi diperlukan untuk memperjelas arah dan tujuan pengembangan dan peningkatan kinerja Bappeda. Dalam mengemban tugas dan kewenangannya, Bappeda harus memiliki acuan langkah agar pelaksanaan tugas tetap berada pada koridor yang ditetapkan dan hasilnya dapat dirasakan secara nyata baik oleh aparatur maupun masyarakat. Oleh karena itu penentuan strategi yang tepat menjadi sangat penting. Pengembangan dan peningkatan kinerja Bappeda yang dilaksanakan memiliki harapan-harapan masa depan yang ingin dicapai, yang bertitik tolak pada kondisi internal dan eksternal dengan keanekaragamannya. Strategi merupakan suatu respon terhadap visi, misi dan tujuan yang akan menjadi rujukan dari seluruh kebijakan dan program kegiatan yang dikeluarkan dalam penyelenggaraan pemerintahan. Selain itu strategi yang disusun harus sesuai pula dengan kebijakan dan tujuan pembangunan Kota Pariaman secara keseluruhan. Strategi-strategi tersebut dilakukan dengan tabulasi silang terhadap faktorfaktor internal dan eksternal untuk mendapatkan: 1. Strengts - Opportunities Strategy, yaitu menggunakan kekuatan internal untuk memanfaatkan peluang eksternal; 2. Weakness - Opportunities Strategy, yaitu memperbaiki kelemahan internal dengan mengambil keuntungan dari peluang eksternal; 3. Strengts - Threats Strategy, yaitu menggunakan kekuatan internal untuk menghindari atau mengurangi dampak dari ancaman eksternal; 4. Weakness - Treaths Strategy, yaitu merupakan strategi pertahanan untuk menghindari kelemahan internal dan menghindari ancaman eksternal. LAKIP BAPPEDA KOTA PARIAMAN TAHUN_2015

7

Penjabaran faktor internal, faktor eksternal, serta penjabaran strategi dapat dilihat pada tabel di bawah ini.


8


Tabel 2.1 : Penentuan 'Faktor 'Internal, 'Faktor 'Eksternal, 'dan 'Alternatif 'Strategi' Faktor Eksternal

Peluang (O) : 1. Kewenangan dan peran Bappeda yang makin kuat dan luas dalam penyelenggaraan pemerintahan, khususnya bidang perencanaan, penganggaran, dan pengendalian pembangunan; 2. Sinergitas perencanaan antara pemerintah pusat, provinsi dan Kabupaten/Kota; 3. Kewenangan yang jelas dan menjadikan stuktur Bappeda lebih efektif dan efisien 4. Penyusunan rencana pembangunan dengan pendekatan pemberdayaan masyarakat mendapat dukungan prioritas. 5. Memberikan dukungan untuk menyusun road map ekonomi kota Pariaman

Ancaman (T): 1. inkonsistensi Peraturan Perundangan yang mengatur mengenai Perencanaan;

2.

Perencanaan masih bersifat Sektoral;

3.

Masih adanya tumpang tindih kewenangan dan urusan dengan SKPD lain Perkembangan kawasan/wilayah Kota tidak sebanding dengan dokumen perencanaan yang dihasilkan; Kesulitan dalam menentukan prioritas pembangunan Tuntutan representasi dalam proses rencana pembangunan semakin kuat Adanya tuntutan masyarakat untuk merasakan hasil rencana pembangunan dalam bentuk riil. Kebijakan yang terlalu seragam akan mengesampingkan kekhasan karak-teristik masyarakat Kota Pariaman

4. 5. 6. 7. 8.

Faktor Internal Kekuatan (S) : 1. Terlaksanakannya Tugas Pokok dan Fungsi Bappeda dengan dukungan SDM, sarana dan prasarana memadai

2.

Potensi kapabilitas SDM sudah cukup baik;

Alternatif Strategi : 1. Meningkatkan kualitas pekerjaan dan mempertegas peran dan fungsi Bappeda dalam setiap perencanaan pembangunan yang diarahkan oleh aparatur perencana dengan kapabilitas yang baik agar didapat sinergitas perencanaan (S1 – S4 : O1 -O3) 2. Memanfaatkan peraturan dan regulasi yang ada dalam pengembangan fungsi dan kewenangan


9

Alternatif Strategi (S-T): 1. Memberdayakan SDM perencana untuk menghindari pemahaman perencanaan yang sektoral (S1-S3 : T2).

2.

Memberdayakan SDM perencana dalam merumuskan SPM dan dokumen perencanaan


3.

Potensi aparatur dalam menjalankan Tugas Pokok dan Fungsi

4.

Adanya peningkatan kemampuan dalam Kepemimpinan

4.

5.

Lokasi kantor cukup strategis;

5.

6.

Kendaraan operasional dalam jumlah dan kondisi yang memadai;

6.

7.

Kuantitas sarana dan prasarana penunjang pelaksanaan tugas memadai;

7.

8.

Kemudahan dalam proses Penyusunan Dokumen Perencanaan; Pelaksanaan Program dan Kegiatan sesuai dengan rencana;

8.

9. 10 . 11. 12.

3.

9.

yang dibutuhkan (S1-S3 : T1) Memberdayakan peran SDM Aparatur dalam memberikan pemahaman kepada masyarakat tentang pembangunan (S2-S4 : T3) Mengoptimalkan SDM pengelola keuangan dalam perencanaan dan pengendalian penganggaran (S5, S6, S12 : T1) Optimalisasi kendaraan operasional dalam rangka meningkatkan kinerja penyusunan perencanaan pembangunan (S8,S9;T1) Memanfaatkan perundang-undangan untuk meningkatkan pemahaman masyarakat terhadap mekanisme dan tata cara perencanaan (S3 : T1, T7) Efisiensi penggunaan alokasi anggaran untuk mengurangi tuntutan masyarakat yang ingin 'instan' terhadap hasil pembangunan (S6,S11,S12 : T3) Mensinergikan antara perencanaan Sektoral dengan RPJP, RPJM dan RTRW ( S15 : T2,T3) Memasukan variabel investasi dalam penyusunan dokumen perencanaan (S12,S15 :T8)

Bappeda menjadi salah satu anggota TAPD; Beberapa dokumen perencanaan sudah dapat dikerjakan secara swakelola; Tersedianya dokumen perencanaan yang beragam;

Kelemahan (W): 1. Lemahnya Team Work dan belum tergalinya potensi SDM secara optimal); 2.

3.

Bappeda (S4, S5, S10, S12 : O1,O3) Optimalisasi penggunaan anggaran dalam percepatan Pariaman sebagai Kota Pariwisata (S5, S6,S12 : O4

Masih kurangnya Sumber Daya Aparatur yang

Alternatif Strategi (W-O) : 1. Meningkatkan kapasitas gedung kantor dan sarana penunjangnya dalam pengembangan urusan kewenangan bidang perencanaan (W7W14 : O1) 2. Mengembangkan sistem informasi


10

Alternatif Strategi (W-T) : 1. Mempercepat terbentuknya jabatan fungsional perencana untuk mengantisipasi tuntutan masyarakat dalam pembangunan (W2,W3 : T5); 2.

Meningkatkan kapasitas gedung kantor untuk

PEMERINTAH KOTA PARIAMAN memiliki skill dan kompetensi sebagai perencana; 3.

Belum tersusunnya standar kinerja yang terukur

3.

4.

Kemampuan SDM dalam pengelolaan keuangan tidak merata

4.

5.

Rendahnya tingkat pemanfaatan dokumen perencanaan yang dihasilkan oleh Bappeda disebabkan karena lemahnya pemahaman mengenai kebutuhan SKPD; Penggunaan & perawatan kendaraan operasional belum optimal.; Barang inventaris belum terkelola secara baik; Tidak adanya tempat/ruangan khusus penyimpanan barang inventaris kantor; Kurangnya pemeliharaan rutin untuk barang inventaris kantor; Belum memadainya sarana instalasi listrik dalam mendukung aktivitas Bappeda; Belum optimalnya dukungan sistem data dan informasi yang handal terhadap proses pengambilan kebijakan; Lemahnya fungsi dan peran Bappeda dalam TAPD sehingga terjadi reduksi kegiatan yang tercantum dalam dokumen perencanaan pada saat proses penganggaran Belum terkelolanya dokumen serta data/informasi penting yang mendukung proses perencanaan;

5.

6. 7. 8. 9. 10 . 11. 12.

13.

perencanaan pembangunan yang handal guna mendukung tingkat partisipasi dunia usaha dan investor dalam pembangunan kota Pariaman (W15, W18 : O5, 07, O8) Menerapkan standar dan prosedur kerja yang jelas untuk mengambangkan urusan kewenangan yang ada (W4,W5 : O3) Menerapkan sistem informasi pembangunan untuk menciptakan sinergitas pembangunan antar wilayah dan memperkuat Pariaman sebagai PKW (W15,W18 : O2,O4) Menerapkan reward and punishment dengan standar kriteria kinerja yang pasti (W4,W5 : O3)


11

menerapkan standar pelayanan minimal yang belum tersedia (W7,W8, W13); 3.

Mewujudkan sistem data dan informasi yang akurat untuk mengurangi pemahaman sektoral dan meningkatkan pemahaman masyarakat terhadap perencanaan pembangunan (W15 :T2)



12


Keberhasilan manajemen dalam organisasi sebenarnya terlihat dari kemampuan organisasi beradaptasi terhadap lingkungan stategik yang berubah sedemikian cepat. Selain data-data historis yang dimiliki organisasi sebagai pendukung perencanaan, organisasi juga harus tanggap terhadap lingkungan eksternal dan sektor-sektor lain yang terkait. Oleh karena itu organisasi dalam suatu perencanaan harus melakukan analisis lingkungan strategis. Strategi dan arah kebijakan merupakan rumusan perencanaan komperhensif tentang bagaimana SKPD mencapai tujuan dan sasaran dengan efektif dan efisien. Dengan pendekatan yang komprehensif, strategi juga dapat digunakan sebagai sarana untuk melakukan tranformasi, reformasi, dan perbaikan kinerja birokrasi.

Perencanaan strategik

tidak saja mengagendakan aktivitas pembangunan, tetapi juga segala program yang mendukung dan menciptakan layanan masyarakat tersebut dapat dilakukan dengan baik, termasuk di dalamnya upaya memberbaiki kinerja dan kapasitas

birokrasi, sistem

manajemen, dan pemanfaatan teknologi informasi. Perumusan strategi harus lebih bersifat makro, sehingga strategi merupakan cara mencapai tujuan dan sasaran yang dijabarkan ke dalam kebijakan-kebijakan dan program-program. Kebijakan pada dasarnya merupakan ketentuan-ketentuan yang ditetapkan oleh suatu organisasi untuk dijadikan pedoman, pegangan atau petunjuk dalam pengembangan ataupun pelaksanaan program/indikasi kegiatan guna tercapainya kelancaran dan keterpaduan dalam perwujudan strategi, sasaran, tujuan, serta misi dan visi. Berikut ini dapat dilihat keterkaitan antara Visi, Misi, Tujuan, Sasaran, Strategi dan Arah Kebijkan seperti yang ditunjukan pada tabel dibawah ini :


13


Tabel 2.2 : Visi, Misi, Tujuan, Sasaran, Strategi dan Arah Kebijakan VISI ”MEWUJUDKAN BAPPEDA SEBAGAI LEMBAGA PERENCANAAN PEMBANGUNAN YANG PARTISIPATIF, PROFESIONAL, INOVATIF DAN AKUNTABEL DALAM MEMANTAPKAN KOTA PARIAMAN SEBAGAI KOTA TUJUAN WISATA DAN EKONOMI KREATIF”.

MISI Meningkatkan Kapasitas Kelembagaan dan Profesionalisme Sumber Daya Manusia.

Meningkatkan Kualitas Perencanaan dan Memantapkan Penyelenggaraan Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah yang partisipatif dan inovatif

TUJUAN Meningkatkan Kinerja Pelaksanaan Tugas Pokok, Fungsi serta Peran Kelembagaan Bappeda Kota Pariaman

Meningkatkan Implementasi Sistem dan Mekanisme Perencanaan Pembangunan Daerah di Kota Pariaman

SASARAN

STRATEGI

KEBIJAKAN

Terlaksananya akuntabilitas dan birokrasi pemerintah (berbasis Web)

Memantapkan Kelembagaan dan Ketatalaksanaan Pemerintahan

Mengikutsertakan Sumber Daya Manusia Aparatur pada Pendidikan dan Pelatihan (diklat) Struktural, Fungsional maupun Teknis

Meningkatnya Kompetensi Sumber Daya Manusia

Meningkatkan Kemampuan dan Kapasitas Sumber Daya Manusia

Terlaksananya Koordinasi, Integrasi, Sinkronisasi dan Sinergi Perencanaan Pembangunan sehingga tersedianyanya dokumen perencanaan pembangunan yang berkualitas dan partisipatif

Melaksanakan Penelitian/Kajian Tematik sesuai dengan Permasalahan, Kondisi Obyektif Sumber Daya Daerah

Membangun Sistem Prosedur dan Standar Kerja Organisasi untuk Optimasi Pencapaian Kinerja Menyelenggarakan Tahapan dan Mekanisme Perencanaan Program Pembangunan Daerah

Merumuskan Hasil-hasil Penelitian/Kajian sebagai Dasar Bahan Perumusan Kebijakan Perencanaan Pembangunan Daerah LAKIP BAPPEDA KOTA PARIAMAN TAHUN_2015

14

Melakukan Kajian Kebijakan Penyusunan Program Pembangunan Daerah


Melakukan Pendataan, Pengendalian, Monitoring dan Evaluasi serta Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan Daerah

Meningkatkan Kinerja Pembangunan Daerah melalui Pengendalian, Pelaporan, Monitoring dan Evaluasi, yang Dapat Dipertanggungjawabkan serta Tersedianya Data dan Informasi sebagai Bahan Pendukung Kebijakan Pembangunan Daerah

Meningkat-nya partisi-pasi pemang-ku kepenti-ngan dalam proses perencanaan dan pengendalian pembangu-nan daerah Tersedianya Data dan Informasi Pendukung Perencanaan Pembangunan

Terlaksananya Pengendalian, Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Pembangunan Menciptakan Koordinasi yang serasi dan terpadu

Meningkatkan Konsultasi dan Konfirmasi Program Pembangunan secara terpadu, baik antar Instansi, Daerah, Regional dan Nasional

Meningkatnya keterpaduan Program Pembangunan antar Instansi, Daerah, Regional dan Nasional


15

Membangun Kemitraan Koordinatif, Integratif, Sinkronisasi dan Sinergis di Lingkungan Pemerintah Kota Pariaman, Pemerintah Provinsi Sumatera Barat, Pemerintah Pusat serta Lembaga Non Pemerintah Peningkatan partisi-pasi pemangku ke-pentingan dalam perencanaan pembangunan melalui forum perencanaan (musrenbang Membangun Pusat Data dan Informasi Pembangunan Daerah

Menyelenggarakan Forum Perencanaan dengan Semua Pemangku Kepentingan dalam rangka Perencanaan Pembangunan Daerah

Membangun Sistem dan Mekanisme Pengendalian, Monitoring dan Evaluasi serta Pelaporan Pembangunan Daerah Mengembangkan mekanisme perencanaan pembangunan daerah sesuai UU No. 25 Tahun 2004

Meningkatan kualitas pengendalian dan pelaporan pelaksanaan pembangunan daerah

Meningkatkan keterlibatan masyarakat dalam proses perencanaan Mengembangkan Data dan Informasi, Pengendalian, Monitoring, Evaluasi serta Pelaporan Hasil Rencana Pembangunan Daerah.

Mengembangkan mekanisme perencanaan pembangunan daerah sesuai UU No. 25 Tahun 2004 melalui penyusunan peraturan daerah tentang

PEMERINTAH KOTA PARIAMAN mekanisme perencanaan pembangunan daerah termasuk kelembagaan perencanaan daerah


16


2.2

RENCANA KINERJA SKPD TAHUN 2015 Untuk dapat mengukur keberhasilan dari implementasi Rencana Stratejik Tahun 2014

di atas, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Pariaman menetapkan target untuk masing-masing sasaran yang harus dicapai, target ini seharusnya dituangkan dalam dokumen Rencana Kinerja (Performance Plan) Tahun 2015, karena dokumen tersebut belum dibuat maka penetapan Indikator Kinerja Sasaran dilakukan bersamaan dengan penyusunan LAKIP 2015 ini. Berdasarkan target yang ditetapkan tersebut, capaian kinerja (performance result) selama Tahun 2015 adalah sebagai berikut:


17


Tabel 2.3 : Rencana Kinerja Bappeda Tahun 2015 NO 1.

SASARAN STRATEGIS Terlaksananya akuntabilitas dan birokrasi pemerintah (berbasis Web)

INDIKATOR KINERJA Meningkatnya kualitas tata kelola dan pelayanan pemerintahan Jumlah Aparatur yang Melaksanakan Bimtek pertahunnya Jumlah Laporan yang disusun Jumlah informasi dan data yang jelas , akurat, mudah diakses tentang pengelolaan pemerintahan terutama dalam hal perencanaan pembangunan

2.

Meningkatnya kapasitas lembaga perencanaan pembangunan yang efektif dan efisien untuk menghasilkan produk perencanaan yang partisipatif, aspiratif, aplikatif, dan akuntabel

Tingkat kepuasan masyarakat dalam pelaksanaan musrenbang Tingkat keterlibatan masyarakat dalam pembangunan Jumlah dokumen perencanaan yang berkualitas

3.

4.

Mengurangi tingkat kemiskinan

Terlaksananya Koordinasi, Integrasi, Sinkronisasi, dan Sinergi Perencanaan Pembangunan dan evaluasi pengendalian pembangunan sehingga tersedianya dokumen perencanaan pembangunan yang berkualitas

Persentase keterpaduan program dalam penanggulangan kemiskinan Persentase menurunnya angka kemiskinan Tingkat Optimalisasi Koordinasi, Integrasi, Sinkronisasi dan Sinergitas, Perencanaan Pembangunan dan evaluasi pengendalian pembangunan Jumlah dokumen perencanaan pembangunan yang berkualitas

5.

Tersedianya Data dan Informasi Pendukung Perencanaan Pembangunan

Jumlah Data dan Informasi Pendukung Perencanaan Pembangunan daerah


18

TARGET TAHUN 2015 90 % 2 orang 2 kali 4 Dokumen 1 data

70 %

71 Desa/Kelurahan 4 Dokumen 3 Pewako 75 % 0,02 % 100 %

9 Dokumen

13 Data/Dokumen


2.3

PENETAPAN KINERJA SKPD TAHUN 2015 Dokumen yang dijadikan referensi untuk penyusunan dokumen penetapan kinerja

atau perjanjian kinerja pada umumnya adalah dokumen-dokumen perencanaan, yaitu dokumen perencanaan strategis, perencanaan kinerja tahunan, Rencana Kerja dan Anggaran dan rencana kerja unit kerja. Dokumen-dokumen tersebut haruslah tetap menjadi acuan unit kerja yang bersangkutan dalam menyusun dokumen penetapan kinerja. Sedangkan Khusus mengenai penetapan target kinerja harus mempertimbangkan beberapa data historis tahuntahun sebelumnya dan informasi lainnya yang relevan tentang kekuatan sumberdaya yang dimiliki oleh unit kerja. Pertama, Dokumen rencana strategis haruslah tetap menjadi acuan dalam mencapai target lima tahunan. Dan untuk penyusunan perjanjian kinerja atau kontrak kinerja tahun yang akan datang, diperlukan kembali peninjauan target kinerja pada tahun yang direncanakan dalam Renstra dan kemudian dilakukan penalaahan kembali apakah masih relevan dan masih aktual target tersebut, apakah harus diubah, dalam arti dikurangi atau ditambah sehingga target kinerja pada tahun yang diperjanjikan lebih realitas. Kedua, dokumen resmi IKU (Indikator Kinerja Utama) yang telah ditetapkan oleh pimpinan instansi perlu mendapat perhatian dalam penyusunan dokumen penetapan kinerja. Sejumlah IKU yang telah menjadi ukuran keberhasilan organisasi dan unit-unit kerjanya haruslah direncanakan pencapaiannya dalam setiap tahun berjalan. Karena yang semestinya diperjanjikan di dalam dokumen penetapan kinerja tentulah yang menjadi ukuran keberhasilan unit tersebut. Jadi pada intinya yang dipentingkan untuk dilakukan pengukuran kinerja adalah pengukuran kinerja dari pencapaian IKU unit kerja yang bersangkutan. Ketiga, Rencana Kinerja Tahunan (RKT) merupakan dokumen yang perlu dijadikan referensi karena didalamya berisi target kinerja tahun yang direncanakan. Jika RKT ini secara resmi disusun oleh unit kerja dan disepakati dalam penyusunan, tentulah menjadi dokumen yang berharga untuk melihat kembali target kinerja tahun yang direncanakan . Jika target kinerja tahun yang direncanakan ini sudah cukup realistis, maka dalam penyusunan dokumen penetapan kinerja atau kontrak kinerja tinggal memakainya, karena informasi target kinerja sudah ada dalam dokumen RKT. Keempat, dokumen RKA (Rencana Kerja dan Anggaran) dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) patut dijadikan acuan, karena mungkin saja target kinerja unit kerja juga ada secara eksplisit dicantumkan didalamnya. Dan tentulah target kinerja ini yang disediakan LAKIP BAPPEDA KOTA PARIAMAN TAHUN_2015

19


anggaranya. Oleh karena itu, dokumen RKA menjadi penting karena target kinerja yang harus dicapai didalam RKA dianggap sudah harus bisa diwujudkan karena ada dana anggaran untuk merealisasikannya. Kemudian jika dokumen-dokumen tersebut diatas, yaitu Renstra, RKT, RKA kemudian memuat target kinerja yang berbeda-beda, maka dalam penyusunan perjanjian kinerja haruslah dibicarakan terlebih dahulu di unit kerja yang bersangkutan dan kemudian dibicarakan juga dengan atasan unit kerja tersebut, agar target kinerja yang dicantumkan didalam dokumen penetapan kinerja memang sudah cukup realistis. Jadi dalam penyusunan dokumen penetapan kinerja yang menjadi acuan utamanya dokumen-dokumen yang sudah disebutkan diatas. Namun masih ada lagi beberapa dokumen yang dapat dijadikan pertimbangan dalam penyusunan dokumen perjanjian kinerja. Misalnya saja, Rencana Kerja Pemerintah (RKP), Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM), dan berbagai Rencana Aksi yang menjadi prioritas instansi.


20


Tabel 2.4 : Penetapan Kinerja Bappeda Tahun 2015

NO 1.

SASARAN STRATEGIS Terlaksananya akuntabilitas dan birokrasi pemerintah (berbasis Web)

TARGET (%,Orang, Dokumen, hari dll) 90 %

INDIKATOR KINERJA Meningkatnya kualitas tata kelola dan pelayanan pemerintahan Jumlah Aparatur yang Melaksanakan Bimtek pertahunnya

Jumlah Laporan yang disusun

Jumlah informasi dan data yang jelas , akurat, mudah diakses tentang pengelolaan pemerintahan terutama dalam hal perencanaan pembangunan

PROGRAM/KEGIATAN Program Pelayanan administrasi Perkantoran

2 orang

1.

Penyediaan jasa surat menyurat

2 kali

2.

4 Dokumen

3.

1 data

4.

Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik Penyedian jasa pemeliharaan dan perizinan kendraan dinas/operasional Penyediaan jasa administrasi keuangan

5.

Penyediaan peralatan rumah tangga dan jasa kebersihan kantor 6. Penyediaan alat tulis kantor 7. Penyedian barang cetakan dan penggandaan 8. Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor 9. Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan 10. Penyediaan makanan dan minuman 11. Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah Program Peningkatan sarana dan Prasarana Aparatur 1. Pengadaan peralatan dan perlengkapan kantor 2. Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional 3. Pemeliharaan rutin/berkala LAKIP BAPPEDA KOTA PARIAMAN TAHUN_2015

21

ANGGARAN (Rp)

3.000.000,20.000.000,5.700.000,-

164.600.000,-

15.000.000,29.500.000,20.000.000,5.000.000,5.000.000,15.000.000,150.000.000,-

224.600.000,126.250.000,57.600.000,-

PEMERINTAH KOTA PARIAMAN peralatan dan perlengkapan kantor Program Peningkatan Disiplin Aparatur 1. Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 1. Pendidikan dan pelatihan formal


Tingkat kepuasan masyarakat dalam pelaksanaan musrenbang

70 %

Tingkat keterlibatan masyarakat dalam pembangunan Jumlah dokumen perencanaan yang LAKIP BAPPEDA KOTA PARIAMAN TAHUN_2015

22

71 Desa/Kelurahan 4 Dokumen

20.000.000,-

Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Perencanaan Pembangunan Daerah 1. Peningkatan kemampuan teknis aparat perencana 2. Bimbingan teknis tentang perencanaan Pembangunan daerah

135.150.000,-

Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan 1. Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Iktisar Realisasi Kinerja SKPD

30.000.000,-

Program Perencanaan Sosial Dan Budaya 1. Koordinasi Strategi Pencegahan dan Pemberantas Korupsi Pemerintah Daerah

2.

45.000.000,-

45.900.000,-

161.000.000,-

Program Perencanaan Pembangunan Daerah

1.

Penyusunan Rancangan RKPD

138.400.000,-

2.

Penyelenggaraan Musrenbang RKPD

165.040.000,-

PEMERINTAH KOTA PARIAMAN berkualitas 3 Pewako

3. 4. 5. 6. 7. 8.

Penyusunan Rancangan PPAS Penyusunan Rancangan PPAS Perubahan Penyusunan Rancangan KUA Perubahan Penyusunan Rancangan KUA Penyusunan Rancangan RKPD Perubahan Fasilitasi penyelenggraan Musrembang Desa dalam Perencanaan Pembangunan di Tingkat Pedesaan/Kelurahan

Program Perencanaan Sosial Dan Budaya 1. Fasilitasi Penyusunan RPJM Des dan RKP Desa

3.

Menurangi tingkat kemiskinan

Persentase keterpaduan program pembangunan daerah dalam penanggulangan kemiskinan Persentase menurunnya angka kemiskinan

75 %

0,02 %

Terlaksananya Koordinasi, Integrasi, Sinkronisasi, dan Sinergi Perencanaan

Tingkat Optimalisasi Koordinasi, Integrasi, Sinkronisasi dan Sinergitas,

100 %


23

145.200.000,154.700.000,102.300.000,171.640.000,-

191.650.000,-

Program Perencanaan Pembangunan Ekonomi 1.

Pendamping PNPM Mandiri Perkotaan. Program Perencanaan Sosial Dan Budaya 1. Koordinasi Perencanaan Penanggulangan Kemiskinan Daerah Program perencanaan pengembangan kotakota menengah besar 1. Koordinasi Perencanaan Air Minum,Drainase dan sanitasi Perkotaan 2. Pembangunan percepatan Sanitasi Permukinan (PPSP)

4.

196.500.000,181.800.000,-

Program Pemanfaatan Ruang

106.470.000,-

123.700.000,-

51.500.000,-

40.850.000,-

PEMERINTAH KOTA PARIAMAN Pembangunan dan evaluasi pengendalian pembangunan sehingga tersedianya dokumen perencanaan pembangunan yang berkualitas

Perencanaan Pembangunan dan evaluasi pengendalian pembangunan

Jumlah dokumen perencanaan pembangunan yang berkualitas

9 dokumen

1.

Rapat Koordinasi Badan Koordinasi Penataan Ruang Daerah(BKPRD)

Program Perencanaan Pembangunan Ekonomi 1. Koordinasi perencanaan pembangunan bidang ekonomi 2. Penyusunan Rencana Aksi Pengembangan Ekonomi Daerah Program Perencanaan Sosial dan Budaya 1. Koordinasi perencanaan pembangunan bidang sosial dan budaya 2. Koordinasi perencanaan pembangunan dekonsentrasi dan tugas pembantuan 3. Penyusunan rencana Aksi Daerah (RAD) Pengarusutamaan Gender

5.




24

13 Data/Dokumen

46.500.000,-

138.120.000,148.316.000,-

176.000.000,-

199.300.000,-

92.200.000,-

Program Perencanaan Prasarana Wilayah dan Sumber Daya Alam 1. Koordinasi Perencanaan Bidang Fisik 2. Koordinasi Perencanaan Bidang DAK

130.000.000,275.700.000,-

Program Perencanaan Pembangunan Daerah 1. Evaluasi RKPD

120.260.000,-

Program Pengembangan Data /Informasi/ Statistik Daerah 1. Penyusunan Data dan Informasi Pembangunan dan Profil Daerah 2. Penyusunan dan pengumpulan data

89.500.000,120.500.000,-


3.

4.

5.

6. 7.

Umum Pembangunan Kota Pariaman Penyusunan dan Pengumpulan Data Tinjauan Umum Perekonomian Kota Pariaman Penyusunan dan Pengumpulan Data Tinjauan Umum Ketanagakerjaan Kota Pariaman Penyusunan dan pengumpulan Data Tinjauan Umum Kewilayah Kota Pariaman Forum Data SKPD Penyusunan Buku Walikota Pariaman (1987 – 2013)

Program perencanaan pengembangan kotakota menengah besar 1. Sistem Informasi perencanaan (SIP) Berbasis Geospasial 2. Pengelolaan Data AMPL Berbasis Rumah Tangga Program Perencanaan Pembangunan Ekonomi 1. Penyusunan Rencana Umum Penanaman Modal 2. Penyusunan Perencanaaan Tematik Ekonomi Kreatif Kota Pariaman


25

24.850.000,-

59.250.000,-

127.700.000,-

141.750.000,98.600.000,-

158.250.000,405.700.000,-

175.165.000,168.865.000,-


BAB III AKUNTABILITAS KINERJA


1

AKUNTABILITAS KINERA Akuntabiltas adalah kewajiban untuk memberikan pertanggung jawaban atau menjawab dan menerangkan kinerja dan tindakan seseorang / Badan Hukum / pimpinan kolektif suatu organisasi kepada pihak yang memiliki hak dan kewenangan untuk meminta keterangan atau pertanggung jawaban atas kinerja suatu organisasi. Lakip Tahun 2014 menunjukan komitmen dari Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Pariaman dalam memberi pertanggungjawaban atas kinerja yang telah ditargetkan sebelumnya dan menjelaskan seberapa jauh manfaat yang diberikan kepada masyarakat . Uraian bab ini terdiri dari penetapan indikator kinerja, metode pengukuran pencapaian kinerja 2014, analisis capaian kinerja dan analisis keuangan. 3.1

METODOLOGI PENGUKURAN CAPAIAN KINERJA Adapun metodologi pencapaian kinerja Bappeda Kota Pariaman dengan melakukan

metodologi skala pengukuran untuk masing-masing indikator kinerja pada kegiatan yang dilakukan tahun 2015 yang didasarkan kepada Peraturan Pemerintah Nomor 108 tahun 2000 ditetapkan dengan indikator kinerja yaitu input (masukan), output (keluaran), outcome (hasil), benefit (manfaat) dan impact (dampak). Namun demikian belum seluruh indikator dapat diukur capaian kinerjanya, khususnya indikator outcome (hasil), benefit (manfaat) dan impact (dampak). Dari beberapa sasaran yang telah tercapai tahun 2015, masih terdapat perbedaan dengan kondisi yang diharapkan oleh stakeholder. Hal ini terlihat dari indikator kinerja yang digunakan sebagian besar masih pada tingkatan output dan hanya sebagian kecil yang dapat mencapai tingkat outcome, itupun merupakan tingkat outcome level terendah. Sedangkan idealnya sebagaimana yang diharapkan stakeholder, indikator kinerja sasaran mencapai tingkat out come. Hambatan utama yang dijumpai dalam penyusunan lakip 2015 ini adalah data kinerja belum sepenuhnya dapat dikumpulkan dan tersedia dengan baik, akibatnya tidak seluruh kegiatan yang dilaksanakan terlihat kinerja outcomenya. Pada tahun mendatang perlu dirumuskan lagi indikator kinerja yang menggambarkan kondisi nyata yang diharapkan. Pengukuran capaian kinerja sasaran, dilakukan dengan menggunakan metode LAKIP BAPPEDA KOTA PARIAMAN TAHUN_2015

2


membandingkan antara rencana kinerja (performence plan) yang diinginkan dengan realisasi kinerja (performence result) yang dicapai organisasi. Pengukuran kinerja digunakan untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program, sasaran yang telah ditetapkan dalam rangka mewujudkan misi dan visi instansi pemerintah. Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Capaian indikator kinerja utama (IKU) dan capaian indikator kinerja makro diperoleh berdasarkan pengukuran atas indikator kinerjanya masing-masing se dangkan capaian kinerja sasaran diperoleh berdasarkan pengukuran atas indikator kinerja sasaran strategis, cara penyimpulan hasil pengukuran kinerja pencapaian sasaran strategis dilakukan dengan membuat capaian rata-rata atas capaian indikator kinerja sasaran. Predikat nilai capaian kinerjanya dikelompokan dalam skala pengukuran ordinal dengan pendekatan petunjuk pelaksanaan evaluasi akuntabilitas kinerja instansi pemerintah, sebagai berikut :

No

KATEGORI

NILAI ANGKA

1. 2. 3.

AA A B

≥ 85 s.d 100 ≥ 75 s.d 84 ≥ 65 s.d 74

INTERPRETASI Memuaskan Sangat baik Baik

4.

CC

≥ 50 s.d 64

Cukup Baik

5. 6.

C D

≥ 30 s.d 49 ≥ 0 s.d 29

Agak Kurang Kurang

Selanjutnya akan dilakukan analisis terhadap penyebab terjadinya celah kinerja (performance gab) yang terjadi dari dua metode tersebut, serta tindakan perbaikan yang diperlukan masa mendatang. Analisis lanjutan dilakukan dengan menghubungkan capaian kinerja sasaran dengan indikator makro. Untuk lebih jelasnya pengukuran capaian kinerja pada Bappeda Tahun 2015 dapat dilihat pada tabel dibawah ini :


3


Tabel 3.1 : Pengukuran Capaian Kinerja Bappeda Tahun 2015 NO 1 1.

SASARAN STRATEGIS 2 Terlaksananya akuntabilitas dan birokrasi pemerintah (berbasis Web)

TARGET (%,Orang, Dokumen, hari, dll)

REALISASI (%, Orang, Dokumen, Hari, dl)

CAPAIAN 2015

3 Meningkatnya kualitas tata kelola dan pelayanan pemerintahan

4 100 %

5 100 %

6=5/4 x 100 % 100 %

Jumlah Aparatur yang Melaksanakan Bimtek pertahunnya

4 orang

2 orang

50 %

4 kali 4 Dokumen 1 data

2 4 Dokumen 1 data

50 % 100 % 100 %

70 %

60 %

85 %

71 Desa/Kelurahan

71 Desa/Kelurahan

100 %

4 Dokumen

4 Dokumen

100 %

3 Pewako

3 Pewako

100 %

INDIKATOR KINERJA

Jumlah Laporan yang disusun Jumlah informasi dan data yang jelas , akurat, mudah diakses tentang pengelolaan pemerintahan terutama dalam hal perencanaan pembangunan

2.



Tingkat keterlibatan masyarakat dalam pembangunan Jumlah dokumen perencanaan yang berkualitas


4

PEMERINTAH KOTA PARIAMAN 3.

4.

Menurangi tingkat kemiskinan


Persentase keterpaduan program pembangunan daerah dalam penanggulangan kemiskinan Persentase menurunnya angka kemiskinan

Tingkat Optimalisasi Koordinasi, Integrasi, Sinkronisasi dan Sinergitas, Perencanaan Pembangunan dan evaluasi pengendalian pembangunan


5



75 %

70 %

93 %

0,02 %

0,01 %

50 %

100 %

70 %

70 %

9 dokumen

9 dokumen

100 %

13 Data/Dokumen

13 Data/Dokumen

100 %

Tabel 3.2 : Pencapaian Kinerja Bappeda Tahun 2015 dan Tahun 2013-2014 LAKIP BAPPEDA KOTA PARIAMAN TAHUN_2015

5


NO

1 1.

SASARAN STRATEGIS

2 Terlaksananya akuntabilitas dan

TARGET (%,Orang, Dokumen, hari, dll)

INDIKATOR KINERJA

3 Meningkatnya kualitas tata kelola dan

4 100 %


6

R E A L I S A S I ( % , O r a n g , D o k u m e n , H a r i , d l ) 5 1

CAPAIAN

2015

2014

2013

6 100 %

7

8

100 %

100 %

PEMERINTAH KOTA PARIAMAN birokrasi pemerintah (berbasis Web)

pelayanan pemerintahan

0 0

Jumlah Aparatur yang Melaksanakan Bimtek pertahunnya

Jumlah Laporan yang disusun

Jumlah informasi dan data yang jelas , akurat, mudah diakses tentang pengelolaan pemerintahan terutama dalam hal perencanaan pembangunan

2.


4 orang

% 2

50 %

75 %

50 %

4 kali 4 Dokumen

o r a n g 2 4

50 % 100 %

75 % 100 %

50 % 100 %

1 data

D o k u m e n 1

100 %

100 %

0%

85 %

80 %

75 %

d a t a


70 %

6 0 %


7


Tingkat keterlibatan masyarakat dalam pembangunan

Jumlah dokumen perencanaan yang berkualitas

71 Desa/Kelurahan

7 1

4 Dokumen

D e s a / K e l u r a h a n 4

100 %

90 %

80 %

100 %

100 %

100 %

100 %

100 %

100 %

D o k u m e n 3 Pewako

3 P e w a k o


8


3.

Mengurangi tingkat kemiskinan

Persentase keterpaduan program pembangunan daerah dalam penanggulangan kemiskinan

75 %

Persentase menurunnya angka kemiskinan

0,02 %

7 0 % 0 , 0 1

93 %

85 %

80 %

50 %

60 %

60 %

70 %

80 %

75 %

100 %

100 %

100 %

100 %

100 %

100 %

%

4.


Tingkat Optimalisasi Koordinasi, Integrasi, Sinkronisasi dan Sinergitas, Perencanaan Pembangunan dan evaluasi pengendalian pembangunan

100 %

7 0 %


9 dokumen

9 d o k u m e n

5



13 Data/Dokumen


9

1 3 D a

PEMERINTAH KOTA PARIAMAN t a / D o k u m e n


10


3.2

ANALISA PENCAPAIAN AKUNTABILITAS KINERJA Analisa pencapaian kinerja Bappeda Kota Pariaman untuk Tahun 2015 untuk masing-

masing program dan kegiatan secara rinci dapat dijelaskan sebagai berikut : I.

Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 1. Kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat. a. Tujuan Tujuan umum agar administrasi perkantoran di Bappeda Kota Pariaman dapat berjalan dengan lancar, dimana tujuan khusus seluruh surat-surat dinas dapat terdistribusi dengan tepat waktu dan tepat sasaran sesuai dengan alamat tujuan selama tahun 2015. b. Sasaran Sasaran kegiatan ini adalah seluruh surat yang dikirim dari Bappeda Kota Pariaman baik bersifat balasan maupun langsung selama Tahun Anggaran 2015 c. Hasil Hasil Kegiatan ini dimana seluruh surat masuk maupun surat keluar teragenda dan terdistribusi dengan baik dan tepat. Dana tersedia Rp. 3.000.000,-, terserap untuk kegiatan ini sebesar Rp 3.000.000,- (100 %) dengan pencapaian fisik kegiatan 100%. 2. Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik a. Tujuan Tujuan umum agar administrasi perkantoran di Bappeda Kota Pariaman dapat berjalan dengan lancar, dengan tujuan khusus agar kegiatan komunikasi dinas dapat berjalan dengan lancar, administrasi pemakaian daya listrik terpenuhi sesuai dengan rekening tagihan yang harus dibayar dapat dilunasi sehingga tidak ada masalah dengan pemakaian daya telepon dan listrik b. Sasaran kegiatan ini adalah pemenuhan pembayaran rekening telepon dan listrik kantor Bappeda Kota Pariman c.

3.

Hasil Hasil Kegiatan ini dimana seluruh tagihan rekening listrik dan telepon dapat terselasaikan tepat waktu. Dana tersedia Rp. 20.000.000,- dana yang terserap untuk kegiatan ini sebesar Rp 11.063.912,- (55,32 %) dengan pencapaian fisik kegiatan 100%. Penyedian jasa pemeliharaan dan perizinan kendraan dinas/operasional a. Tujuan Tujuan umum agar administarsi perkantoran di Bappeda Kota Pariaman dapat berjalan dengan lancar, tujuan khusus tersedianya pembayaran pajak kendaraan dinas/operasional pada Bappeda dapat dapat dibbayarkan tepat waktu b. Sasaran Sasaran Kegiatan ini adalah pembayaran pajak kendaraan dinas/operasional


11


4.

5.

6.

di lingkungan Bappeda Kota Pariaman meliputi : - Kendaraan Roda 4 berjumlah 2 (dua) unit - Kendaran Roda 2 berjumlah 14 (empat belas) unit c. Hasil Hasil Kegiatan, dimana pembayaran pajak kendaraan dinas/operasional pada Bappeda bisa tepat waktu. Dana tersedia Rp 5.700.000,- Dana yang terserap untuk kegiatan ini Rp. 3.824.100,- (67,09 %) dengan pencapaian Fisik kegiatan 100 %. Kegiatan Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan a. Tujuan Tujuan umum agar administarsi perkantoran di Bappeda Kota Pariaman dapat berjalan dengan lancar, tujuan khusus agar pembayaran honor administrasi keuangan dapat terdistribusi tepat waktu b. Sasaran Sasaran Kegiatan ini adalah pembayaran honor PNS penyedia Jasa administrasi Keuangan di lingkungan Bappeda Kota Pariaman antara lain: PA : 1 orang x 12 OB KPA : 5 orang x 12 OB PPK : 1 orang x 12 OB PPTK : 10 orang x 12 OB Bendaharawan Pengeluaran : 1 orang x 12 OB Pengurus Barang : 1 orang x 12 OB Pembantu PPK : 5 orang x 12 OB Pembantu Bendahara : 1 orang x 12 OB Pembantu Pengurus Barang : 1 orang x 12 OB c. Hasil Hasil Kegiatan, dimana pembayaran honor administrasi keuangan dapat terdistribusi tepat waktu. Dana tersedia Rp 164.600.000,- Dana yang terserap untuk kegiatan ini Rp. 150.925.000,- (91,69 %) dengan pencapaian Fisik kegiatan 100 %. Kegiatan Penyediaan Peralatan Rumah Tangga/Kebersihan Kantor a. Tujuan Tujuan umum agar tersedianya peralatan kebersihan kantor di Bappeda Kota Pariaman sesuai dengan kebutuhan, tujuan khusus agar kebersihan di dilingkungan kantor Bappeda Kota Pariaman dapat memberikan kenyamanan dalam melaksanakan tugas kantor. b. Sasaran Sasaran kegiatan ini adalah penyediaan peralatan dan bahan kebersihan untuk kebersihan kantor Bappeda Kota Pariaman antara lain: c. Hasil Hasil Kegiatan, dimana pembayaran belanja alat-alat kebersihan dapat dibayar sesuai denga kebutuhan. Dana tersedia Rp.15.000.000,- Dana yang terserap untuk kegiatan ini Rp. 14.999.000,- (99,99 %) dengan pencapaian fisik kegiatan 100 %. Kegiatan Penyediaan Alat Tulis Kantor a. Tujuan Tujuan umum agar administrasi perkantoran di Bappeda Kota Pariaman dapat


12


7.

8.

9.

berjalan dengan lancar, tujuan khusus agar Alat Tulis Kantor dapat tersedia sesuai dengan kebutuhan. b. Sasaran Sasaran Kegiatan ini adalah Jumlah ATK yang dibutuhkan dapat tersedia dengan baiik sehingga pekejaan dapat berjalan dengan lancar c. Hasil Hasil Kegiatan, dimana Jumlah ATK tersedia sesuai dengan kebutuhan. Dana tersedia Rp. 29.500.000,- Dana yang terserap untuk kegiatan ini Rp 28.000.000,- (98,30 %) dengan pencapaian fisik kegiatan 100 %. Kegiatan Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan a. Tujuan Tujuan umum agar administarsi perkantoran di Bappeda Kota Pariaman dapat berjalan dengan lancar, tujuan khusus agar barang cetakan dan penggandaan tersedia sesuai kebutuhan b. Sasaran Sasaran Kegiatan ini adalah kegiatan cetak peralatan alat tulis dan perlengkapan administrasi perkantoran seperti, Kop surat dinas, amplop dinas, map dinas, kartu gaji, kartu impasing, blangko KP 4 dll, serta penggandaan dan fotokopi arsip-arsip, surat-surat, edaran dan panduan sesuai dengan kebutuhan c. Hasil Hasil Kegiatan, dimana kegiatan cetak dan penggandaan dapat terlaksana sesuai dengan kebutuhan. Dana tersedia Rp 20.000.000,- Dana yang terserap untuk kegiatan ini Rp 19.999.200,- (100 %) dengan pencapaian fisik kegiatan 100 %. Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor a. Tujuan Tujuan umum agar administrasi perkantoran di Bappeda Kota Pariaman dapat berjalan dengan lancar, tujuan khusus agar tersedianya komponen instalasi listrik / penerangan bangunan kantor Bappeda Kota Pariaman dapat tersedia sesuai kebutuhan. b. Sasaran Sasaran Kegiatan ini adalah Belanja alat listrik dan elektronik seperti: Kabel, lampu pijar, baterry kering dan lain-lain c. Hasil Hasil Kegiatan, dimana kegiatan belanja alat listrik dan elektronik dapat terlaksana sesuai dengan kebutuhan. Dana tersedia Rp 5.000.000,- Dana yang terserap untuk kegiatan ini Rp 4.998.500 (99,97 %) dengan pencapaian fisik kegiatan 100 %. Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan a. Tujuan Tujuan umum agar PNS di Bappeda Kota Pariaman dapat meningkatkan pengetahuan dan memperoleh informasi yang dibutuhkan serta dapat membantu dalam pelaksanaan tugas rutin dinas. b. Sasaran


13


10 .

Sasaran Kegiatan ini adalah pengadaan bahan bacaan untuk pegawai Bappeda Kota Pariaman, berupa peraturan perundang-undangan, majalah, dan surat kabar c. Hasil Hasil Kegiatan, dimana bahan bacaan dapat dimanfaatkan dengan baik. Dana tersedia untuk kegiatan ini sebesar Rp. 5.000.000,- Dana yang terserap untuk kegiatan ini sebesar Rp 0,- (0 %). Dengan pencapaian fisik kegiatan sebesar (0 %) Kegiatan Penyediaan Makanan dan Minuman Rapat a.

Tujuan Tujuan umum agar administrasi perkantoran di Bappeda Kota Pariaman dapat berjalan dengan lancar, tujuan khusus agar makanan dan minuman untuk kegiatan rapat dan lembur dapat tersedia dengan baik di kantor Bappeda Kota Pariaman. b. Sasaran Sasaran Kegiatan ini adalah Belanja Makan dan minum rapat staf dinas,

II.

Belanja makan dan minum kegiatan (lembur) c. Hasil Hasil Kegiatan, dimana kegiatan penyediaan makanan dan minuman rapat dan lembur dapat terlaksana dengan baik. Dana yang tersedia Rp 15.000.000,terserap untuk kegiatan ini Rp 7.533.000,- (50,22 %) dengan pencapaian fisik kegiatan 100 %. 11. Kegiatan Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Keluar Daerah a. Tujuan Tujuan umum agar administarsi perkantoran di Bappeda Kota Pariaman dapat berjalan dengan lancar, tujuan khusus agar kegiatan rapat-rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah dapat terlaksana dengan baik di kantor Bappeda Kota Pariaman. b. Sasaran Sasaran Kegiatan ini adalah Belanja Perjalanan dinas : Perjalanan dinas dalam kota bagi golongan IV, III dan II, Belanja perjalanan dinas dalam provinsi bagi golongan IV, III, dan II, serta Belanja perjalanan dinas luar daerah bagi Kepala Bappeda, Sekretaris Bappeda, Kabid, Kasubbag/Kasubid/Staff. Alokasi Dana disesuaikan dengan perwako yang berlaku. c. Hasil Hasil Kegiatan, dimana kegiatan Belanja perjalanan dinas dapat dibayarkan sesuai dengan ketentuan yang berlaku (perwako). Dana tersedia Rp 150.000.000,- terserap untuk kegiatan ini Rp 136.414.540,- (90,94 %) dengan pencapaian fisik kegiatan 100 %. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 12. Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan Gedung Kantor a. Tujuan Tujuan umum agar kegiatan yang bersifat administrasi perkantoran di Bappeda Kota Pariaman dapat berjalan dengan lancar, tujuan khusus untuk terpenuhinya alat dan perlengkapan yang dibutuhkan.


14


b. Sasaran

13.

14 .

Sasaran Kegiatan ini adalah Jumlah peralatan dan perlengkapan gedung kantor yang disediakan sebanyak 10 jenis (GPS,AC, Gorden, TOA, LapTop/Note Book, Printer, Komputer PC, Proyektor dan Printer c. Hasil Hasil Kegiatan, dimana peralatan dan perlengkapan kantor dapat dimanfaatkan dengan baik. Dana tersedia untuk kegiatan ini sebesar Rp. 224.600.000,- terserap untuk kegiatan ini sebesar 222.897.000,- (99,24 %). Dengan pencapaian fisik kegiatan sebesar 100 %. Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional a. Tujuan Sasaran Kegiatan ini adalah: Belanja Jasa Servis Kendaraan Dinas: Belanja Penggantian suku cadang Roda Empat dan Roda dua dan Belanja Bahan Bakar Minyak dan Pelumas b. Sasaran Sasaran Kegiatan ini adalah:Belanja Jasa Servis Kendaraan Dinas: Belanja Penggantian suku cadang Roda Empat dan Roda dua dan Belanja Bahan Bakar Minyak dan Pelumas. c. Hasil Hasil Kegiatan, dimana kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional dapat terlaksana sesuai dengan peraturan dan ketentuan yang berlaku, pengadaan suku cadang disesuaikan dengan jenis kerusakan kendaraan, perawatan rutin/berkala sesuai jadwal waktu Dana tersedia Rp 126.250.000,- terserap untuk kegiatan ini Rp 70.042.211,- (55,48 %) dengan pencapaian fisik kegiatan 100%. Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan dan Perlengkapan Gedung Kantor a. Tujuan Tujuan umum agar Peralatan Kantor dapat termanfaatkan dengan baik dan optimal di Kota Pariaman, tujuan khusus agar Peralatan Kantor Bappeda dapat beroperasi sebagaimana mestinya, sehingga pekerjaan dapat berjalan dengan lancar dan upaya pelayanan terhadap masyarakat dapat terlaksana dengan baik. b. Sasaran Sasaran Kegiatan ini adalah: Belanja jasa servise terhadap peralatan dan perlengkapan yang rusak. c. Hasil Hasil Kegiatan, dimana kegiatan Pemeliharaan Peralatan Kantor dapat dilaksanakan untuk 95 unit. Dana tersedia Rp 57.600.000,- terserap untuk kegiatan ini Rp 49.195.000,- (85,41 %) dengan pencapaian fisik kegiatan 100 %.

III. Program Peningkatan Disiplin Aparatur 15 Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya . 1. Tujuan umum agar kegiatan yang bersifat administrasi perkantoran di LAKIP BAPPEDA KOTA PARIAMAN TAHUN_2015

15


Bappeda Kota Pariaman dapat berjalan dengan lancar, tujuan khusus untuk terpenuhinya baju seragam PNS Bappeda Kota Pariaman 2. Sasaran Sasaran Kegiatan ini adalah Peserta Pendidikan dan Pelatihan Formal : 1 kegiatan dari jumlah Pegawai Negeri Sipil Bappeda IV .

Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 16.

Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Formal a. Tujuan Tujuan umum agar Kapasitas Sumber daya aparatur meningkat sehingga kinerja optimal, peningkatan pengetahuan dan perubahan perilaku petugas. Tujuan khusus terlaksanannya pelatihan Bimbingan Teknis Peraturan Perundang-undangan dapat terlaksana tepat waktu dan tepat sasaran b. Sasaran Sasaran Kegiatan ini adalah : Pengadaan baju seragam PNS Bappeda Kota Pariaman sebanyak 30 orang c. Hasil Hasil Kegiatan, adalah tersedianya baju seragam PNS Bappeda sebanyak 30 stel. Dana tersedia Rp. 45.000.000,- Dana yang terserap untuk kegiatan ini adalah sebesar Rp.44.979.000,- (99,95 %) dengan pencapaian fisik kegiatan 100 %

V. Program Peningkatan Pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan 17. Penyusunan laporan capaian kinerja dan iktisar realisasi kinerja SKPD a. Tujuan Tujuan umum agar Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan meningkat. Tujuan Khusus : tersusunnya pelaporan Keuangan di Kota Pariaman tahun 2015. b. Sasaran Sasaran Kegiatan ini adalah: Belanja Barang dan Jasa : ATK, Cetak dan Penggandaan, Makan Minum Rapat, Perjalanan Dinas dalam daerah c. Hasil Hasil Kegiatan, dimana telah tersusunnya 4 dokumen (laporan keuangan 2015, Lakip 2015 , dan Renja Bappeda 2016 dan Renstra Bappeda Tahun 20132018). Dana yang tersedia Rp 30.000.000, terserap untuk kegiatan ini Rp 23.826.000,- (79,42 %) dengan pencapaian fisik kegiatan 100 %. VI .

Program Perencanaan Pembangunan Daerah 18.

Kegiatan Penyusunan Rancangan RKPD. a. Tujuan Tujuan Penyusunan dokumen untuk mewujudkan sinergitas, perencana, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan pembangunan,antar sektor pembangunan serta mewujudkan efisiensi lokasi sumber daya dalam pembangunan daerah.


16


19.

20.

21.

b. Sasaran Sasaran Kegiatan ini adalah tersusunnya dokumen Perencanaan pembangunan dalam kurun waktu 1 (satu) tahun kota. c. Hasil Hasil Kegiatan, sebagai acuan dalam pelaksanaan pembangunan daerah Kota Pariaman. Dana tersedia Rp. 138.400.000,- dana yang terserap untuk kegiatan ini adalah 137.600.500,- (899,42 %) Dan pencapaian fisik kegiatan 100% Kegiatan Pelaksanaan Musrenbang RKPD a. Tujuan Tujuan Musrenbang berfungsi sebagai forum untuk menghasilkan kesepakatan antara pelaku pembangunan tentang rancangan RKPD, yang menitikberatkan pada sinkronisasi rencana kerja antar SKPD dan antara Pemerintah Daerah dengan masyarakat agar tujuan dan sasaran yang telah diamanatkan dalam visi dan misi daerah dapat dicapai sesuai rencana yang telah ditentukan. b. Sasaran Sasaran kegiatan ini adalah Terselenggaranya musyawarah perencanaan pembangunan di Kota Pariaman Tahun 2015. c. Hasil Hasil kegiatan, tersedianya dokumen acuan dalam penyusunan RKPD Kota Pariaman. Dana yang tersedia Rp. 165.040.000,- Dan dana yang terserap untuk kegiatan adalah Rp. 154.237.400,- (93,45 %) Sedangkan pencapaian fisik kegiatan 100 % Kegiatan Penyusunan Rancangan PPAS a. Tujuan Menyesuaikan asumsi dalam KUA, baik yang menyangkut proyeksi pendapatan daerah, alokasi belanja daerah, serta sumber dan penggunaan pembiayaan pembangunan, Pedoman bagi Tim Anggaran Pemerintah Daerah dalam menelaah kesesuaian antara Rencana Kerja Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (RKA-SKPD) dengan PPAS, Mempertajam dan menyesuaikan prioritas kebijakan pembangunan, Sebagai pedoman penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) , Meningkatkan efisiensi dan efektifitas penggunaan anggaran dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan melalui penambahan, pengurangan dan pergeseran anggaran, baik antar SKPD, antar kegiatan maupun antar jenis belanja b. Sasaran Sasaran kegiatan ini adalah Tersedianya suatu dokumen Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) c. Hasil Hasil Kegiatan, Termanfaatkannya dokumen PPAS Tahun 2016 sebagai acuan dalam penyusunan APBD tahun 2016, Dana yang tersedia Rp. 196.500.000,Dan dana yang terserap untuk kegiatan adalah Rp.196.481.000,- (99,99 %) Sedangkan pencapaian fisik kegiatan 100% Kegiatan Koordinasi Penyusunan Rancangan PPAS Perubahan


17


a.

Tujuan Menyesuaikan asumsi dalam KUA, baik yang menyangkut proyeksi pendapatan daerah, alokasi belanja daerah, serta sumber dan penggunaan pembiayaan pembangunan, Pedoman bagi Tim Anggaran Pemerintah Daerah dalam menelaah kesesuaian antara Rencana Kerja Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (RKA-SKPD) dengan PPAS, Mempertajam dan menyesuaikan prioritas kebijakan pembangunan, Sebagai pedoman penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) , Meningkatkan efisiensi dan efektifitas penggunaan anggaran dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan melalui penambahan, pengurangan dan pergeseran anggaran, baik antar SKPD, antar kegiatan maupun antar jenis belanja b. Sasaran Sasaran kegiatan ini adalah Tersedianya suatu dokumen Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Perubahan c. Hasil Hasil Kegiatan, Termanfaatkannya dokumen PPAS Perubahan Tahun 2015 sebagai acuan dalam penyusunan APBD Perubahan tahun 2015, Dana yang tersedia Rp. 181.704.000,- Dan dana yang terserap untuk kegiatan adalah Rp.156.612.000,- (99,95 %) Sedangkan pencapaian fisik kegiatan 100%. 22.

23.

Kegiatan Penyusunan Rancangan KUA Perubahan a. Tujuan Pedoman untuk mengarahkan sumberdaya fiskal Kota Pariaman dalam rangka pencapaian target-target pembangunan sebagaimana yang tercantum dalam Rencana Kerja Pembangunan Daerah Perubahan Tahun 2015, Sebagai pedoman penyusunan Prioritas dan Plafon Anggaran Perubahan Sementara (PPAS) Tahun Anggaran 2015, Meningkatkan efisiensi dan efektifitas penggunaan anggaran dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan melalui penambahan, pengurangan dan pergeseran anggaran, baik antar SKPD, antar kegiatan maupun antar jenis belanja. b. Sasaran Sasaran kegiatan ini adalah Tersedianya suatu dokumen Kebijakan Umum Anggara Perubahan (KUA P) Kota Pariaman Tahun 2015 c. Hasil Hasil Kegiatan, Termanfaatkannya dokumen KUA Perubahan Tahun 2015 sebagai acuan dalam penyusunan APBD Perubahan Tahun 2015, Dana tersedia Rp. 145.200.000,- Dan dana yang terserap untuk kegiatan ini adalah Rp. 145.000.000,- (99,86 %) Sedangkan pencapaian fisik kegiatan 100 % Kegiatan Penyusunan Rancangan KUA a. Tujuan Pedoman untuk mengarahkan sumberdaya fiskal Kota Pariaman dalam rangka pencapaian target-target pembangunan sebagaimana yang tercantum dalam Rencana Kerja Pembangunan Daerah Tahun 2016, Sebagai pedoman penyusunan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Tahun Anggaran 2016, Meningkatkan efisiensi dan efektifitas penggunaan anggaran dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan melalui


18


24.

25.

26.

penambahan, pengurangan dan pergeseran anggaran, baik antar SKPD, antar kegiatan maupun antar jenis belanja. b. Sasaran Sasaran kegiatan ini adalah Tersedianya suatu dokumen Kebijakan Umum Anggara (KUA) Kota Pariaman Tahun 2016 c. Hasil Hasil Kegiatan termanfaatkannya dokumen KUA Tahun 2016 sebagai acuan dalam penyusunan APBD tahun 2016 Dana yang tersedia Rp. 154.700.000,terserap untuk kegiatan ini adalah Rp.154.533.900,- (99,89 %) Sedangkan pencapaian fisik kegiatan 100 %. Penyusunan Rancangan RKPD Perubahan a. Tujuan Tujuan kegiatan ini adalah Terwujudnya penjabaran prioritas pembangunan jangka menengah daerah Kota Pariaman Tahun 2013-2018, Terwujudnya integrasi, sinkronisasi dan sinergitas pembangunan antar sektor, antar wilayah, antar fungsi maupun tingkatan pemerintahan, Terwujudnya keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan serta evaluasi hasil pembangunan dan Tercapainya penggunaan sumber daya secara efisien, efektif, berkeadilan, dan berkelanjutan. b. Sasaran Sasaran kegiatan ini adalah Tersedianya suatu dokumen RKPD Perubahan Tahun 2015 Kota Pariaman. c. Hasil Hasil Kegiatan, sebagai acuan dalam penyusunan rancangan KUA & PPAS Perubahan Kota Pariaman Tahun 2015. Dana tersedia Rp.102.300.000,- dana yang terserap untuk kegiatan ini adalah 101.065.000,- (98,79 %) Dan pencapaian fisik kegiatan 100% Evaluasi RKPD a. Tujuan Tujuan dari kegiatan ini adalah menyediakan informasi tentang kemajuan realisasi kinerja dan keuangan pada masing-masing SKPD dilingkungan Pemerintah Kota Pariaman. Dan sebagai dasar dalam pengmabilan keputusan untuk perencanaan kegiatan SKPD tiap tahunnya. b. Sasaran Sasaran dari kegiatan ini adalah tersusunnya dokumen evaluasi RKPD Kota Pariaman. c. Hasil Hasil dari kegiatan ini adalah tersedianya dokumen evaluasi RKPD Kota Pariaman. Dana tersedia untuk kegiatan ini adalah Rp 120.300.000,- terserap untuk kegiatan ini Rp. 101.749.690,- (84,61 %), dengan pencapaian fisik kegiatan 100 %. Fasilitasi penyelenggraan Musrembang Desa dalam Perencanaan Pembangunan di Tingkat Pedesaan/Kelurahan 1. Tujuan Tujuan dari kegiatan ini adalah Tersedianya Perwako tentang Perencanaan Pembangunan Dengan Pendekatan Partisipatif dan terlaksananya bimtek tentang perencanaan pembangunan Desa/Kelurahan dengan Pendekatan


19


Partisipatif 2. Sasaran Sasaran dari kegiatan ini adalah Meningkatkan peserta pelatihan dalam Perencanaan Pembangunan Desa/Kelurahan dengan Pendekatan Partisipatif. 3. Hasil Hasil dari kegiatan ini adalah Kepala Desa/Lurah bisa menyusun dokumen perencanaan pembangunan di Desa/Kelurahan. Dana tersedia untuk kegiatan ini adalah Rp 171.640.000,- terserap untuk kegiatan ini Rp. 136.501.000,- (79,53 %), dengan pencapaian fisik kegiatan 100 %. VII.

Program Perencanaan Pembangunan Ekonomi 27. Koordinasi Perencanaan Pembangunan Ekonomi a. Tujuan Tujuan Kegiatan Koordinasi Perencanaan Pembangunan Ekonomi adalah untuk melakukan evaluasi terhadap kesesuaian perencanaan dan penganggaran dengan kondisi rill dilapangan baik fisik maupun keuangan serta kendala yang dihadapi dan solusi penyelesaiannya sesuai dengan SKPD lingkup Koordinasi bidang ekonomi. b. Sasaran Sasaran Kegiatan ini adalah tersusunnya laporan atau dokumen Koordinasi Perencanaan Pembangunan Ekonomi. c. Hasil Hasil Kegiatan ini adalah terwujudnya sinkronisasi program dan kegiatan yang ada di SKPD dengan program prioritas pembangunan daerah. Dana yang tersedia Rp. 138.120.000,- terserap untuk kegiatan ini adalah Rp. 125.823.800,- (91,10 %) Sedangkan pencapaian fisik kegiatan 100 %. 28. Pendamping PNPM Mandiri Perkotaan a. Tujuan Tujuan Kegiatan memfasilitasi kegiatan Program Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perkotaan (PNPM-MP) Tahun 2015 b. Sasaran Sasaran Kegiatan ini adalah Pendamping PNPM-MP adalah terfasilitasinya kegiatan PNPM – MP Kota Pariaman dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat miskin di Kota Pariaman c. Hasil Hasil Kegiatan, berkurangnya masyarakat miskin di Kota Pariaman. Dana yang tersedia Rp. 106.470.000,- terserap untuk kegiatan ini adalah Rp.73.709.500,- (69,23 %) Sedangkan pencapaian fisik kegiatan ini adalah 75 % 29.

Penyusunan Rencana Aksi Pengembangan Ekonomi Daerah 1. Tujuan Tujuan dari kegiatan ini adalah Pengembangan ekonomi masyarakat dalam hal ini menyangkut perbaikan kinerja berbagai elemen penting yang berkaitan dengan seluruh indikator tingkat kesejahteraan penduduk serta perkembangan aktivitas sektor-sektor perekonomian. Dengan dukungan


20


ketersediaan dokumen perencanaan yang dapat memudahkan dalam penyusunan rancangan program dan kegiatan SKPD serta ditambah sinergi adanya kesamaan persepsi semua pemangku kepentingan perekonomian, maka akselerasi percepatan pembangunan ekonomi daerah diharapkan dapat lebih cepat terwujud 2. Sasaran Sasaran dari kegiatan ini adalah diharapkan meningkatnya pengembangan ekonomi masyarakat khususnya masyarakat Kota Pariaman. 3. Hasil Hasil dari kegiatan ini adalah tersedianya dokumen atau data yang menjadi acuan bagi Pemerintah Kota Pariaman khususnya masyarakat Kota Pariaman dalam pengembangan. Dana yang tersedia Rp.148.316.000,terserap untuk kegiatan ini adalah Rp.13.083.000,- (8,82 %) Sedangkan pencapaian fisik kegiatan ini adalah 30 % 30.

Penyusunan Rencana Umum Penanaman Modal 1. Tujuan Tujuan dari penyusunan dokumen RUPM ini adalah : (1). menggambarkan potretkekuatan,kelemahan,peluang dan tantangan perekonomian m a k r o d a n mikro Kota Pariaman saat ini dan kedepan, (2). analisis permasalahan ekonomi Pariaman yang mencakup masalah perizinan, investasi, penanaman modaldanIndeks Kepuasan Masyarakat, (3). perbaikan iklim investasi dan penanaman modal yang berwawasan lingkungan, (4). fokus pengembangan pangan, infrastruktur, perkebunan, industri, perdagangan dan jasa, (5). skenario pola pengembangan investasi dan penanaman modal sinergi pemerintah daerah dengan pemerintah pusat, pemerintah Provinsi Sumatera Barat,dan pelaku ekonomi swasta, (6). Mekanisme pemberian fasilitas, kemudahan, dan atau insentif penanaman modal, dan (7). analisis penguatan produksi dan pasar komoditas-komoditas unggulan Kota Pariaman 2. Sasaran Sasaran dari kegiatan ini adalah tersusunnya dokumen Rencana Umum Penanaman Modal. 3. Hasil Hasil dari kegiatan ini adalah tersedianya dokumen Rencana Umum Penanaman Modal (RUPM). Dana yang tersedia Rp.175.165.000,- terserap untuk kegiatan ini adalah Rp.168.606.000,- (96,26 %) Sedangkan pencapaian fisik kegiatan ini adalah 100 %

31.

Penyusunan Perencanaaan Tematik Ekonomi Kreatif Kota Pariaman 1. Tujuan Tujuan dari kegiatan ini adalah : - Melakukan kajian/review terhadap berbagai rencana ekonomi sektoral yang telah ada di setiap Dinas terkait dan kebijakan pembangunan Kota Pariaman lainnya. Perencanaan Tematik Ekonomi Kreatif ini harus menjadi bagian yang terintegrasi dengan


21


kebijakan strategis, spasial, dan sektoral di Kota Pariaman. - Melakukan identifikasi sub-sektor potensial/komoditas yang dapat menjadi unggulan dalam pengembangan ekonomi kreatif di Kota Pariaman. - Menginventarisasi potensi ekonomi kreatif yang meliputi kekuatan/keunggulan, kelemahan serta hambatan yang dihadapi, sehingga dapat menganalisa dan merencanakan pengembangan kawasan ekonomi seperti kawasan industri, pariwisata, pertanian dan lain-lain sesuai dengan Rencana Tata Ruang Wilayah Pariaman. - Melakukan identifikasi terhadap peluang pengembangan sektorsektor ekonomi kreatif strategis dan potensial untuk selanjutnya diidentifikasi kebutuhan pengembangan sehingga dapat memberikan nilai tambah terhadap sumberdaya potensial khususnya yang dimiliki oleh Kota Pariaman. - Melakukan analisa-analisa bagi pengembangan sektor-sektor strategis terutama yang terkait dengan kebutuhan penunjang, dukungan regulasi, infrastruktur dan sektor lainnya yang menjadi tanggung jawab Pemerintah. - Menetapkan ekonomi kreatif prioritas sesuai dengan potensi, sumber daya alam dan geografis di Kota Pariaman. 2. Sasaran Sasaran dari kegiatan ini adalah tersusunnya dokumen Perencanaaan Tematik Ekonomi Kreatif Kota Pariaman. 3. Hasil Hasil dari kegiatan ini adalah tersedianya dokumen dokumen Perencanaaan Tematik Ekonomi Kreatif Kota Pariaman. Dana yang tersedia Rp.168.865.000,- terserap untuk kegiatan ini adalah Rp.163.590.000,(96,88 %) Sedangkan pencapaian fisik kegiatan ini adalah 100 % VIII

Program Perencanaan Sosial Dan Budaya 32. Koordinasi Perencanaan Pembangunan Bidang Sosial dan Budaya a. Tujuan Tujuan Kegiatan Koordinasi Perencanaan Pembangunan Ekonomi adalah untuk melakukan evaluasi terhadap kesesuaian perencanaan dan penganggaran dengan kondisi rill dilapangan baik fisik maupun keuangan serta kendala yang dihadapi dan solusi penyelesaiannya sesuai dengan SKPD lingkup Koordinasi bidang Sosial Budaya b. Sasaran Sasaran Kegiatan ini adalah tersusunnya laporan atau dokumen Koordinasi Perencanaan Pembangunan Sosial dan Budaya c. Hasil Hasil Kegiatan ini adalah terwujudnya sinkronisasi program dan kegiatan yang ada di SKPD dengan program prioritas pembangunan daerah dilingkup SKPD bidang Sosial budaya . Dana yang tersedia Rp. 176.000.000,terserap untuk kegiatan ini adalah Rp.150.039.800,- (85,25 %) Sedangkan pencapaian fisik kegiatan 100 %. 33. Koordinasi Perencanaan Pembangunan Dekonsentrasi dan Tugas Perbantuan


22


a.

34.

35.

36.

Tujuan Kegiatan ini bertujuan untuk koordinasi pelaksanaan kegiatan dana APBN di

SKPD yang menerima Tugas Pembantuan dan Urusan Bersama Tahun Anggaran 2015. b. Sasaran Sasaran dari kegiatan ini adalah Terealisasinya Dana Tugas Pembantuan dan Urusan Bersama bagi SKPD penerima secara optimal. c. Hasil Hasil Kegiatan ini adalah laporan kegiatan Dana APBN tahun 2015. Dana yang tersedia Rp. 199.300.000,- Dana yang terserap untuk kegiatan ini adalah Rp. 195.643.000,- (98,17 %) sedangkan pencapaian fisik kegiatan 100%. Koordinasi Perencanaan Penanggulangan Kemiskinan Daerah a. Tujuan Tujuan kegiatan ini adalah melakukan koordinasi perencanaan terkait dengan strategi penanggulangan kemiskinan daerah di Kota Pariaman. b. Sasaran Sasaran dari kegiatan ini adalah menurunnya angka kemiskinan Kota Pariaman c. Hasil Hasil Kegiatan ini adalah tersedianya dokumen strategi Penanggulangan Kemiskinan Daerah Kota Pariaman. Dana yang tersedia Rp. 123.700.000,terserap untuk kegiatan ini adalah Rp. 115.631.499,- (93,48 %) sedangkan pencapaian fisik kegiatan 100%. Strategi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi Pemerintah Daerah a. Tujuan Kegiatan ini bertujuan melakukan koordinasi Strategi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi Pemerintah Daerah Kota Pariaman. b. Sasaran Sasaran Kegiatan ini adalah tersusunnya dokumen strategi pencegahan dan pemberantasan korupsi Pemerintah Daerah Kota Pariaman. c. Hasil Hasil Kegiatan ini adalah tersedianya dokumen Strategi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi Pemerintah Daerah Kota Pariaman. Dana yang tersedia Rp. 161.000.000,- Dana yang terserap untuk kegiatan ini adalah Rp. 127.352.004,- (79,10 %) sedangkan pencapaian fisik kegiatan 100%. Fasilitasi Penyusunan RPJM Des dan RKP Desa a. Tujuan Kegiatan ini bertujuan sebagai tindak lanjut dari Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa dan Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang- Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa, Maka seluruh Perencanaan dan Pembangunan Desa harus mengacu pada Undang-Undang tersebut. Kegiatan ini muncul untuk menindak lanjuti dalam hal Penyusunan Perencanaan Pembangunan Desa yang meliputi Rencana Pembnagunan Jangka Menengah ( RPJMDes ) 6


23


Tahun dan Rencana Kerja Pemerintah ( RKP Des ) 1 Tahun dan mengacu pada RPJM Kabupaten/Kota. Dokumen Perencanan Pembangunan Desa ini merupakan syarat yang harus dipenuhi oleh Desa dalam mendapatkan Dana Desa yang bersumber pada Dana APBN, Dana Desa bisa cair apabila Desa telah membuat RPJMDes dan RKPDes. b. Sasaran Sasaran Kegiatan ini adalah tersusunnya dokumen RPJM Desa untuk 55 Desa di Kota Pariaman. c. Hasil Hasil Kegiatan ini adalah tersedianya dokumen RPJM Desa yang dijadikan sebagai acuan bagi Desa dalam menyusun perencanaan Desa Lainnya seperti RKP Desa. Dana yang tersedia Rp. 191.650.000,- Dana yang terserap untuk kegiatan ini adalah Rp. 137.680.200,- (71,84 %) sedangkan pencapaian fisik kegiatan 100%.

37.

Penyusunan rencana Aksi Daerah (RAD) Pengarusutamaan Gender a. Tujuan Dasar pelaksanaan kegiatan ini mengacu kepada Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2000 mengamanatkan kepada seluruh Menteri, Kepala Lembaga, Gubernur dan Bupati/Walikota untuk mengintegrasikan PUG ( Pengarustamaan Gender ) pada setiap tahapan proses Pembangunan, mulai dari Perencanaan dan Penganggaran, Pelaksanaan, Monitoring, dan Evaluasi seluruh kebijakan program dan kegiatan nasional, provinsi, dan kabupaten/kota pada semua bidang pembangunan. Pengarustamaan Gender merupakan strategi Pembangunan yang dilakukan dengan cara mengintegrasikan pengalaman, aspirasi, kebutuhan dan kepentingan perempuan dan laki-laki dalam perencanaan, pelaksanaan, pemantauan dan evaluasi dari seluruh kebijakan, program dan kegiatan di bidang pembangunan. Permendagri Nomor 15 Tahun 2008 pasal 15 huruf k mengamanatkan kepada kabupaten/kota untuk menyusun Rencana Aksi Daerah ( RAD ) Pengarustamaan Gender . Untuk mengimplementasikan amanat tersebut, maka Kota Pariaman perlu menyusun RAD PUG yang akan memberikan arahan kepada setiap stakeholders dalam melaksanakan strategi pengarustamaan gender untuk mencapai kesetaraan dan keadilan gender dengan lebih focus, efektif, sistematik, terukur dan berkelanjutan. Rencana Aksi Daerah Pengarustamaan Gender ( RAD PUG ) Kota Pariaman diharapkan dapat mendorong upaya percepatan penyusunan kebijakan, program dan kegiatan pembangunan yang responsif gender. b. Sasaran Sasaran Kegiatan ini adalah tersusunnya dokumen rencana Aksi Daerah (RAD) Pengarusutamaan Gender. c. Hasil Hasil Kegiatan ini adalah tersedianya dokumen rencana Aksi Daerah (RAD)


24


Pengarusutamaan Gender. Dana yang tersedia Rp. 92.200.000,- Dana yang terserap untuk kegiatan ini adalah Rp. 84.485.800,- (91,63 %) sedangkan pencapaian fisik kegiatan 100%. IX.

Program Perencanaan Prasarana Wilayah dan Sumber Daya Alam 38. Koordinasi Perencanaan Bidang Fisik a. Tujuan Tujuan Kegiatan Koordinasi Perencanaan Pembangunan Bidang Fisik adalah untuk melakukan evaluasi terhadap kesesuaian perencanaan dan penganggaran dengan kondisi rill dilapangan baik fisik maupun keuangan serta kendala yang dihadapi dan solusi penyelesaiannya sesuai dengan SKPD lingkup Koordinasi bidang Fisik. b. Sasaran Sasaran Kegiatan ini adalah tersusunnya laporan atau dokumen Koordinasi Perencanaan Pembangunan Fisik c. Hasil Hasil Kegiatan ini adalah terwujudnya sinkronisasi program dan kegiatan yang ada di SKPD dengan program prioritas pembangunan daerah dilingkup SKPD Fisik . Dana yang tersedia Rp. 130.000.000,- terserap untuk kegiatan ini adalah Rp.120.915.500,- (93,01 %) Sedangkan pencapaian fisik kegiatan 100 %.. 39. Koordinasi Perencanaan Bidang DAK a. Tujuan Tujuan Kegiatan Koordinasi Perencanaan Pembangunan DAK adalah untuk membantu mendanai kegiatan khusus yang merupakan urusan daerah dan sesuai dengan prioritas nasional. b. Sasaran Sasaran Kegiatan ini adalah terlaksananya koordinasi perencanaan pembangunan DAK. c. Hasil Hasil Kegiatan, terhimpunnya informasi perencanaan pembangunan DAK Dana tersedia Rp. 275.700.000,- dana yang terserap untuk kegiatan ini adalah Rp. 270.957.500,- (98,28 %) Sedangkan pencapaian fisik kegiatan 100 %. 40. Koordinasi Perencanaan Air Minum, Drainase dan Sanitasi Perkotaan a. Tujuan Tujuan kegiatan ini adalah terlaksananya koordinasi terkait pelaksanaan program penyediaan air minum dan sanitasi berbasis masyarakat b. Sasaran Sasaran dari kegiatan ini adalah terlaksananya rapat koordinasi, monitoring dan evaluasi serta road show dan sosialisasi kepada masyarakat c. Hasil Hasil dari kegiatan ini adalah Meningkatnya akses masyarakat untuk mendapatkan air minum sehingga terjadi perubahan prilaku masyarakat menuju PHBS. Dana yang tersedia untuk kegiatan ini adalah sebesar Rp. 51.500.000,- terserap untuk kegiatan ini adalah sebesar Rp. 26.985.350,-


25


41.

X.

(52,40 %),- dengan realisasi fisik kegiatan 100%. Pembangunan Percepatan Sanitasi Permukiman (PPSP) a. Tujuan Tujuan kegiatan ini adalah meningkatnya layanan akses sanitasi melalui pembangunan sarana prasarana pengelolaan onsite air limbah rumah tangga b. Sasaran Sasaran dari kegiatan ini adalah terlaksananya tugas dan tanggung jawab tim koordinasi Kota Pariaman c. Hasil Hasil dari kegiatan ini adalah Meningkatnya akses masyarakat untuk mendapatkan air minum dan sanitasi secara nasional. Dana yang tersedia untuk kegiatan ini adalah sebesar Rp. 40.850.000,- terserap untuk kegiatan ini adalah sebesar Rp. 22.595.600,- (55,31 %) dengan pencapaian fisik kegiatan 100%.

42.

Sistem Informasi Perencanaan (SIP) Berbasis Geospasial a. Tujuan Tujuan dari kegiatan ini adalah untuk mengadakan Bimtek sistem Informasi Perencanaan pembangunan (SIP) Berbasis Geospasial kepada seluruh SKPD dan Masyarakat Kota Pariaman b. Sasaran Sasaran dari kegiatan ini adalah tersosialisasinya Aplikasi Sistem Informasi Perencanaan pembangunan (SIP) Berbasis Geospasial. c. Hasil Hasil Kegiatan ini tersedianya Aplikasi Sistem Informasi Perencanaan pembangunan (SIP) Berbasis Geospasial. Dana yang tersedia Rp. 158.250.000,- terserap untuk kegiatan ini adalah Rp. 114.091.000,- (72,10 %) Sedangkan pencapaian fisik kegiatan 100%.

43.

Pengelolaan Data AMPL Berbasis Rumah Tangga a. Tujuan Tujuan dari kegiatan ini adalah untuk b. Sasaran Sasaran dari kegiatan ini adalah c. Hasil Hasil Kegiatan ini tersedianya. Dana yang tersedia Rp. 405.700.000,terserap untuk kegiatan ini adalah Rp. 324.075.000,- (79,88 %) Sedangkan pencapaian fisik kegiatan 100%.

Program Pengendalian Pemanfaatan Ruang 44. Rapat Koordinasi Badan Koordinasi Penataan Ruang Daerah(BKPRD) a. Tujuan Tujuan kegiatan ini adalah Terselenggaranya pemanfaatan ruang yang berwawasan lingkungan berlandaskan Wawasan Nusantara dan Ketahanan Nasional, terselenggaranya pengaturan pemanfaatan ruang kawasan


26


lindung dan kawasan budidaya, tercapainya pemanfaatan ruang yang berkualitas b. Sasaran Sasaran dari kegiatan ini setiap perencanaan pembangunan harus menyesuaikan pada RTRW Kota Pariaman tahun 2010-2030 c. Hasil Hasil dari Kegiatan ini adalah terlaksananya apa yang telah ditetapkan di RTRW dengan perencanaan pembangunan. Dana tersedia untuk kegiatan ini adalah Rp 46.500.000,- terserap untuk kegiatan ini Rp. 23.515.650,(50,57 %), dengan pencapaian fisik kegiatan 100 %. XI.

Program Pengembangan Data /Informasi/ Statistik Daerah 45. Penyusunan Data dan Informasi Pembangunan dan Profil Daerah a. Tujuan Kegiatan ini bertujuan untuk penyediaan data statistik dasar, dan dapat di manfaatkan baik untuk pemerintah daerah maupun untuk masyarakat umum. dan diharapkan dapat menjadi bahan rujukan / kajian dalam perencanaan dan evaluasi kegiatan pembangunan. b. Sasaran Sasaran yang hendak dicapai dari pelaksanaan kegiatan ini adalah tersedianya dokumen Data dan Informasi Pembangunan Kota Pariaman tahun 2015 dan Profil Kota Pariaman tahun 2015 c. Hasil Hasil pelaksanaan kegiatan ini adalah Menyelesaikan Penyusunan Data dan Informasi Pembangunan Kota Pariaman tahun 2015 dan Profil Kota Pariaman tahun 2015, dimana dengan adanya 2 publikasi ini diharapkan pengguna (user) dapat memperoleh informasi yang akurat dan akuntabel tentang data-data hasil pembangunan selama kurun waktu tahun 2010 sampai dengan 2014. Dana tersedia untuk kegiatan ini adalah Rp 89.500.000,- terserap untuk kegiatan ini Rp. 85.088.400,- (95,07 %), dengan pencapaian fisik kegiatan 100 %. 46. Penyusunan dan pengumpulan data Umum Pembangunan Kota Pariaman a. Tujuan Kegiatan ini bertujuan untuk penyediaan b. Sasaran Sasaran yang hendak dicapai dari pelaksanaan kegiatan ini tersusunnya suatu Indikator Ekonomi Kota Pariaman Tahun 2014. c. Hasil Hasil pelaksanaan kegiatan ini adalah Menyusun publikasi Data Umum Pembangunan Kota Pariaman dan Data Umum Pembangunan Kecamatan Kota Pariaman, dimana penyusunan dan pengumpulan data dilakukan bersama BPS Kota Pariaman. Publikasi Data Umum Pembangunan Kota Pariaman berisikan data Daerah Dalam Angka tahun 2015 dan publikasi Data Umum Pembangunan Kecamatan berisikan Data Kecamatan Dalam Angka tahun 2015. Dana tersedia untuk kegiatan ini adalah Rp 120.500.000,terserap untuk kegiatan ini Rp. 30.515.706,- (25,32 %), dengan pencapaian


27


fisik kegiatan 100 %. 47. Penyusunan dan Pengumpulan Data Tinjauan Umum Perekonomian Kota Pariaman a. Tujuan Kegiatan ini bertujuan untuk penyediaan terhadap Survey Tenaga Kerja Daerah (Sakerda) Kota Pariaman tahun 2014. Dengan demikian mendapatkan gambaran atau keadaan tenaga kerja secara rinci mengenai karakteristik dan pola penyebaran angkatan kerja, orang yang bekerja (employment) dan mencari kerja (unemployment) serta perangkat analisis yang berhubungan dengan perencanaan tenaga kerja daerah. b. Sasaran Sasaran yang hendak dicapai dari pelaksanaan kegiatan ini adalah tersusunnya suatu dokumen tentang Analisa hasil survey tenaga kerja daerah (Sakerda) Kota Pariaman tahun 2014. c. Hasil Hasil dari kegiatan ini adalah Penyusunan dan pengumpulan Data Umum Perekonomian Kota Pariaman dilakukan bersama BPS Kota Pariaman. Penyusunan Data Umum Perekonomian Kota Pariaman ini menghasilkan Publikasi PDRB Kota Pariaman tahun 2010-2014 menurut Penggunaan dan Lapangan Usaha. Dana tersedia untuk kegiatan ini adalah Rp 24.850.000,terserap untuk kegiatan ini Rp. 18.732.290,- (75,38 %), dengan pencapaian fisik kegiatan 100 %. 48. Penyusunan dan pengumpulan Data Tinjauan Umum Kewilayah Kota Pariaman a. Tujuan Tujuan dari kegiatan ini adalah untuk menyediakan data tentang keberadaan dan perkembangan potensi yang dimiliki desa/kelurahan yang meliputi: sosial, ekonomi, sarana, dan prasarana wilayah, dll; dan menyediakan data untuk berbagai keperluan yang berkaitan dengan perencanaan wilayah di di daerah dengan cakupan wilayah yang lebih kecil.Penyajian data umum kewilayahan ini di bagi per kecamatan dengan cakupan wilayah tepi laut dan non tepi laut. b. Sasaran Sasaran yang hendak dicapai dari pelaksanaan kegiatan ini adalah tersusunnya suatu data (Produk Domestik Regional Bruto) PDRB Kota Pariaman Tahun 2014. c. Hasil Hasil dari kegiatan ini adalah tersedianya dokumen Data Tinjauan Umum Kewilayah Kota Pariaman. Dana tersedia untuk kegiatan ini adalah Rp 127.700.000,- terserap untuk kegiatan ini Rp. 109.616.300,- (85,84 %), dengan pencapaian fisik kegiatan 100 %. 49. Forum Data SKPD a. Tujuan Tujuan dari kegiatan ini adalah untuk memudahkan pengumpulan data serta mensinkronkan dan penyeragaman data-data pembangunan yang ada di SKPD dilingkungan Pemerintah Kota Pariaman. b. Sasaran Sasaran dari kegiatan ini adalah tersedianya data-data SKPD se-Kota LAKIP BAPPEDA KOTA PARIAMAN TAHUN_2015

28


c.

50.

XII

Pariaman. Hasil Hasil dari kegiatan ini adalah tersedianya dokumen tentang data-data beberapa SKPD terkait. Dana tersedia untuk kegiatan ini adalah Rp 97.000.000,- terserap untuk kegiatan ini Rp. 84.519.200,- (87,13 %), dengan pencapaian fisik kegiatan 100 %.

Penyusunan Buku Walikota Pariaman a. Tujuan Tujuan dari kegiatan ini adalah berupa Penulisan Buku Walikoa Pariaman Drs. H. Mukhlis Rahman, MM , dengan judul Pemimpin Visioner Melayani Dengan Hati, dengan memaparkan secara lengkap dan komprehensif figur dan pemikiran sang tokoh, sebagi Walikota Pariaman yang dikenal memiliki keteguhan prinsip dan komitmen, sehingga diharapkan akan membawa perubahan fundamental pada pembangunan Kota Pariaman ke depan.mendokumentasikan tentang peristiwa-peristiwa bersejarah, latar belakang terbentuknya Kota Pariaman dan profil Kota Pariaman secara umum. b. Sasaran Sasaran dari kegiatan ini adalah tersusunnya buku tentang Walikota Pariaman (1987-2013) c. Hasil Hasil dari kegiatan ini adalah Tersedianya buku tentang Walikota Pariaman (1987-2013). Dana tersedia untuk kegiatan ini adalah Rp 98.600.000,terserap untuk kegiatan ini Rp 95.567.600,- (96,92 %), dengan pencapaian fisik kegiatan 100 %.

Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Perencanaan Pembangunan Daerah 51. Bimbingan teknis tentang perencanaan Pembangunan daerah a. Tujuan Tujuan dari kegiatan ini adalah melakukan bimbingan teknis bagi aparatur perencana SKPD (kasubag. Program/Kasubag TU) tentang perencanaan SKPD. b. Sasaran Sasaran dari kegiatan ini adalah meningkatnya pengetahuan peserta dalam hal menyusun perencanaan SKPD. c. Hasil Hasil dari kegiatan ini adalah Peserta bisa menyusun dokumen perencanaan SKPD. Dana tersedia untuk kegiatan ini adalah Rp 45.900.000,- terserap untuk kegiatan ini Rp 43.200.000,- (94,12 %), dengan pencapaian fisik kegiatan 100 %. 52.

Peningkatan kemampuan teknis aparat perencana


29


a.

Tujuan Tujuan dari kegiatan ini adalah melakukan bimbingan teknis bagi aparatur perencana pada Bappeda Kota Pariaman tentang perencanaan pembangunan daerah. b. Sasaran Sasaran dari kegiatan ini adalah meningkatnya pengetahuan peserta dalam hal perencanaan pembangunan daerah. c. Hasil Hasil dari kegiatan ini adalah Peserta bisa menyusun dokumen perencanaan Pembangunan Daerah. Dana tersedia untuk kegiatan ini adalah Rp 135.150.000,- terserap untuk kegiatan ini Rp 0,- (0 %), dengan pencapaian fisik kegiatan 0 %.

3.3

Analisa Atas Pencapaian Kinerja Keuangan Dari penjelasan diatas dapat kita lihat bahwa

kinerja kuangan Bappeda kota

pariaman pada Tahun 2015 cukup baik, secara keseluruhan realisasi keuangan Rp. 4.887.730.770,- atau 82,22 %, namun masih ada beberapa kegiatan yang realisasi nya kurang dari 65% dan adapun kegiatan yang pencapaian target keuangan dibawah 65 % adalah : 1.

2.

3. 4.

5.

6.

Kegiatan Penyediaan jasa komunikasi, SDA dan Listrik dengan realisasi keuangan sebesar 55,32 % hal ini disebabkan karena perencanaan awal disediakan belanja pembayaran internet ternyata dalam tahun berjalan belanja ini hanya bisa dibayarkan sampai bulan April. Dari bulan Mei sampai dengan bulan Desember pembayaran tagihan internet dilakukan oleh Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika dengan menggunakan kegiatan Smart City Kota Pariaman. Kegiatan penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan dengan realisasi keuangan sebesar 0 % hal ini disebabkan karena tahun berjalan adanya kebijakan pimpinan untuk tidak membolehkan menggunkan kegiatan ini. Karena kegiatan ini sudah diakomodir oleh Bagian Humas Sekdako Pariaman. Kegiatan penyediaan makan dan minum rapat dengan realisasi keuangan sebesar 50,48 % hal ini disebabkan dalam rangka efisiensi anggaran. Kegiatan Pendidikan dan pelatihan formal, realisasi keuangan sebesar 40 % hal ini disebabkan karena banyak pendidikan dan pelatihan formal itu yang dilaksanakan di luar daerah sehingga tidak banyak yang diikuti terkait dengan izin dari Pimpinan. Kegiatan Penyusunan dan pengumpulan data Umum Pembangunan Kota Pariaman, dengan realisasi keuangan sebesar 25,32 % hal ini disebabkan karena Menurut PP No. 54 tahun 2009 yang telah diperbarui dengan PP No. 7 tahun 2015 tentang JENIS DAN TARIF ATAS JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK YANG BERLAKU PADA BADAN PUSAT STATISTIK kegiatan ini merupakan PNBP pada BPS yang tidak boleh lagi di kerjasamakan dengan Instansi Pemerintah Lain. Sehingga belanja honorarium yang semula disediakan untuk Tim Penyusun termasuk (TIM BPS) tidak jadi direalisasikan. Kegiatan Rapat Koordinasi Badan Koordinasi Penataan Ruang Daerah (BKPRD), dengan realisasi keuangan 50,57 % hal ini disebabkan karena kegiatan ini tujuan


30


7.

8.

9.

10.

awalnya adalah memberikan izin prinsip atau rekomendasi terkait dengan pemakaian tata ruang. Dalam perencanaan awal izin prinsip ini disediakan untuk 20 rekomendasi tapi dalam pelaksanaan hanya setengah yang terealisasi. Akibatnya banyak belanja dari kegiatan ini yang tidak bisa direalisasikan. Koordinasi Perencanaan Air Minum, Drainase dan sanitasi Perkotaan dengan realisasi keuangan 52,40 % hal ini disebabkan karena adanya belanja Honor dan Perjalanan Dinas Luar Daerah yang tidak direalisasikan. Kegiatan Pembangunan percepatan Sanitasi Permukinan (PPSP) dengan realisasi keuangan 55,31 % hal ini disebabkan dalam tahun berjalan adanya informasi dari Provinsi yang menyatakan bahwa Kota Pariaman tidak termasuk dalam kepesertaan PPSP Tahun 2015 sehingga pemutakhiran kegiatan ini tidak dilanjutkan. Kegiatan Penyusunan Rencana Aksi Pengembangan Ekonomi Daerah dengan realisasi keuangan 8,82 % hal ini disebabkan karena waktu yang ada tidak memungkinkan untuk melaksanakan kegiatan juga disebabkan tumpang tindihnya kepelaksanaannya dengan kegiatan Bappeda yang lain. Kegiatan Peningkatan kemampuan teknis aparat perencana dengan realisasi keuangan 0 % hal ini disebabkan karena : a. Kegiatan ini merupakan kegiatan yang diusulkan pada APBD Perubahan Kota Pariaman Tahun 2015. APBD Perubahan Kota Pariaman Tahun 2015 ditetapkan Tgl 22 Oktober 2015 sehingga efektifnya pelaksanaan kegiatan hanya dalam waktu lebih kurang 2 bulan. b. Kegiatan ini berupa Pelatihan Kantor Sendiri (PKS) artinya semacam pelatihan yang dilaksanakan dikantor Bappeda yang pesertanya adalah pegawai dari Bappeda dengan jumlah 40 orang selama 3 (tiga) hari dengan narasumbernya direncanakan dari Dosen Fakultas Ekonomi Unand dan BPKP Perwakilan Provinsi Sumatera Barat. Namun ketika kegiatan ini akan dilaksanakan kedua narasumber ini tidak bisa memenuhi jadwal yang ada dengan alasan karena kesibukan kerja akhir tahun. c. Masih adanya beberapa kegiatan APBD awal Bappeda yang masih belum terlaksana sehingga disepakati di prioritaskan untuk menyelasaikan kegiatan ini. Tabel 3.3 : Alokasi dana dan realisasi untuk seluruh kegiatan pada Bappeda Kota Pariaman pada Tahun Anggaran 2015 adalah sebagai berikut : Realisasi NO Nama Kegiatan Pagu Dana (Rp) % (Rp) 1 Penyediaan jasa surat menyurat 3.000.000,3.000.000,100,00 2 Penyediaan jasa komunikasi, 20.000.000,SDA, dan 11.063.912,55,32 Listrik


31


3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27

Penyedian jasa pemeliharaan 5.700.000,dan perizinan 3.824.100,kendraan dinas/operasional Penyediaan jasa Administrasi 164.600.000,150.925.000 keuangan Penyediaan Jasa Kebersihan 15.000.000,Kantor 14.999.000,Penyediaan ATK 29.500.000,28.999.000,Penyediaan barang cetakan 20,000,000,dan 19.999.200,Penggandaan Peyediaan komponen instalasi 5,000,000,listrik / 4.998.500,Penerangan Bangunan Kantor Penyediaan bahan bacaan 5,000,000,dan 0,peraturan perundang-undangan Penyediaan makan dan15.000.000,minum 7.533.000,Rapat-rapat koordinasi 150.000.000,dan konsultasi 136.414.540,keluar daerah Pengadaan peralatan224.600.000,dan perlengkapan 222.897.000,Kantor Pemeliharaan rutin / berkala 126.250.000,kendaraan 70.042.211,dinas operasional Pemeliharaan rutin berkala 57.600.000,peralatan 49.195.000,dan perlengkapan kantor Pendidikan dan Pelatihan 20.000.000,Formal 8.000.000,Pengadaan pakaian dinas 45.000.000,beserta 44.979.000,perlengkapannya Penyusunan laporan capaian 30.000.000,kinerja dan 23.826.000,keuangan Penyusunan Data dan Informasi 89.500.000,85.088.400,Pembangunan dan Profil Daerah Penyusunan dan pengumpulan 120.500.000,data Umum30.515.706,Pembangunan Kota Pariaman Penyusunan dan Pengumpulan 24.850.000,Data Tinjauan 18.732.290,Umum Perekonomian Kota Pariaman Penyusunan dan pengumpulan 127.700.000,Data 109.616.300,Tinjauan Umum Kewilayah Kota Pariaman Forum Data SKPD 141.750.000,136.662.318,Penulisan Buku Walikota 98.600.000,Pariaman 95.567.600,Rapat Koordinasi Badan46.500.000,Koordinasi Penataan 23.515.650,Ruang Daerah(BKPRD) Koordinasi Perencanaan51.500.000,Air Minum,Drainase 26.985.350,dan sanitasi Perkotaan Sistem Informasi perencanaan 158.250.000,(SIP) Berbasis 114.091.000,Geospasial Pembangunan percepatan 40.850.000,Sanitasi 22.595.600,Permukinan (PPSP)


32

67,09 91,69 99,99 98,30 100,00 99,97 0 50,22 90,94 99,24 55,48 85,41 40,00 99,95 79,42 95,07 25,32 75,38 85,84 96,41 96,92 50,57 52,40 72,10 55,31


28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39

40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 JUMLAH

Pengelolaan Data AMPL 405.700.000,Berbasis Rumah 324.075.000,Tangga Peningkatan kemampuan 135.150.000,teknis aparat 0 perencana Bimbingan teknis tentang 45.900.000,perencanaan 43.200.000,Pembangunan daerah Penyusunan rancangan 138.400.000,RKPD 137.600.500,Penyelengaraan Musrenbang 165.040.000,RKPD 154.237.400,Penyusunan Rancangan 196.500.000,PPAS 196.481.000,Penyusunan rancangan181.800.000,PPAS Perubahan 181.704.000,Penyusunan Rancangan 154.700.000,KUA 154.533.900,Penyusunan Rancangan 145.200.000,KUA Perubahan 145.000.000,Evaluasi RKPD 120.600.000,101.749.690,Penyusunan rancangan102.300.000,RKPD Perubahan 101.065.000,Fasilitasi penyelenggraan 171.640.000,Musrembang Desa 136.501.000,dalam Perencanaan Pembangunan di Tingkat Pedesaan/Kelurahan Koordinasi perencanaan 138.120.000,pembangunan 125.823.800,bidang ekonomi Penyusunan Rencana Aksi 148.316.000,Pengembangan13.083.000,Ekonomi Daerah Pendamping PNPM Mandiri 106.470.000,perkotaan 73.709.500,Penyusunan Rencana Umum 175.165.000,Penanaman168.606.000,Modal Penyusunan Perencanaaan 168.865.000,Tematik Ekonomi 163.590.000,Kreatif Kota Pariaman Koordinasi perencanaan 176.000.000,pembangunan 150.039.800,bidang sosial dan budaya Koordinasi perencanaan 199.300.000,pembangunan 195.643.000,dekonsentrasi dan tugas pembantuan Koordinasi perencanaan 123.700.000,Penanggulangan115.631.000,Kemiskinan Daerah Koordinasi Strategi Pencegahan 161.000.000,dan 127.352.004,Pemberantas Korupsi Pemerintah Daerah Fasilitasi Penyusunan RPJM 191.650.000,Des dan RKP 137.680.200,Desa Penyusunan rencana Aksi 92.200.000,Daerah (RAD) 84.485.800,Pengarusutamaan Gender Koordinasi perencanaan 130.000.000,Bidang Fisik 120.915.500,Koordinasi perencanaan 275.700.000,Bidang DAK 270.957.500,5.944.576.000,4.887.730.770 82,22


33

79,88 0 94,12 99,42 93,45 99,99 99,95 99,89 99,86 84,61 98,79 79,53

91,10 8,82 69,23 96,26 96,88 85,25 98,17 93,48 79,10 71,84 91,63 93,01 98,28


3.4

KEBERHASILAN DAN PENGHARGAAN SKPD YANG DIPEROLEH TAHUN 2015 Pada bagian ini untuk Tahun 2015 Kota Pariaman mendapatkan penghargaan untuk

tingkat Nasional dalam hal PENILAIAN ANGKET KINERJA PEMASARAN DAERAH DENGAN MEMENANGKAN PENGHARGAAN SEBAGAI PEMENANG BRONZE KATEGORI KOTA ( REGIONAL MARKETING AWARD 2015)


34


BAB IV PENUTUP


1

PENUTUP 4.1

KESIMPULAN Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Bappeda Kota Pariaman

Tahun 2015 ini merupakan pertanggungjawaban tertulis atas penyelenggaraan pemerintah yang baik (Good Governance). Pembuatan LAKIP ini merupakan langkah yang baik dalam memenuhi Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tatacara Review atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. LAKIP Bappeda Kota Pariaman Tahun 2015 ini dapat menggambarkan kinerja Bappeda Kota Pariaman dan Evaluasi terhadap kinerja yang telah dicapai baik berupa kinerja kegiatan, maupun kinerja sasaran, juga dilaporkan analisis kinerja yang mencerminkan keberhasilan dan kegagalan. Pada Tahun 2015 ini Bappeda Kota Pariaman menetapkan 5 (lima) sasaran dengan 12 (dua belas) indikator kinerja sesuai yang telah ditetapkan dalam Renstra Bappeda Kota Pariaman Tahun 2013-2018 dan dengan Rencana Kinerja Tahunan dan Dokumen Penetapan Kinerja Tahun 2015 yang ingin dicapai. Secara rinci pencapaian sasaran dapat dijelaskan sebagai berikut : 1. Sasaran 1 (satu) terdiri dari 4 (satu) indikator dengan capaian kinerja 80 % atau interpretasi sangat baik 2. Sasaran 2 (dua) terdiri dari 3 (tiga) indikator dengan capaian kinerja 95 % atau interpretasi memuaskan. 3. Sasaran 3 (tiga) terdiri dari 2 (dua) indikator dengan capaian kinerja 71,5 % atau interpretasi baik. 4. Sasaran 4 (empat) terdiri dari 2 (dua) indikator dengan capaian kinerja 85 % atau interpretasi memuaskan. 5. Sasaran 5 (lima) terdiri dari 1 (satu) indikator dengan capaian kinerja 100 % atau interpretasi memuaskan.


2


Dari hasil pengukuran terhadap pencapaian seluruh sasaran tersebut, secara umum telah mencapai nilai dalam kisaran ≥ 85 – 100 % yang termasuk dalam interpretasi memuaskan. Dalam tahun anggaran 2015 untuk pelaksanaan program dan kegiatan pada Bappeda Kota Pariaman dalam rangka mencapai target kinerja yang ingin dicapai dianggarkan melalui APBD Kota Pariaman Tahun 2015 sebesar Rp 5.944.576.000,- sedangkan realisasi anggaran mencapai Rp. 4.887.730.777,- atau dengan serapan dana APBD mencapai 82,22 %. PERMASALAHAN

4.2

Dalam penyelenggaraan kegiatan Bappeda Kota Pariaman selama Tahun Anggaran 2015 ditemukan beberapa hambatan dan kendala yang mengakibatkan tidak tercapainya beberapa target kinerja yang diharapkan, adapun permasalahan tersebut antara lain adalah : 1. 2.

Terbatasnya kemampuan tenaga dalam melaksanakan masing-masing program. Kurangnya bimbingan dan koordinasi baik lintas program maupun lintas sektoral terkait manajemen program ataupun pengelola keuangan dan anggaran. 3. Terbatasnya data yang berada di Dinas-dinas teknis dilingkungan Pemerintahan Kota Pariaman sehingga kesulitan dalam penyusunan perencanaan. 4. Masih kurangnya tenaga Perencana baik kualitas maupun kuantitas sehingga berdampak pada pencapaian outcome (dampak) yang dibawah target. 5. Terbatasnya sarana dan prasarana penunjang kegiatan khususnya komponen pengolah data. 6. Kendala teknis dan non teknis terkait pelaksanaan kegiatan sehingga dampaknya banyak rekening belanja dari kegiatan tersebut tidak dicairkan. Untuk mengatasi kendala dan hambatan tersebut diperlukan adanya koordinasi yang intensif dari unit kerja dan penambahan kelengkapan sarana / fasilitas penunjang kegiatan, pemeriksaan dan pelaporan sesuai dengan yang diharapkan.

4.3

STRATEGI PEMECAHAN MASALAH Hal – hal yang perlu untuk perbaikan dimasa yang akan datang disarankan beberapa

pemecahan masalah yang diperhatikan antara lain adalah : 1.

Hendaknya dapat menambahkan tenaga yang sesuai dengan kebutuhan akan

kegiatan sehingga kegiatan program jadi lancar LAKIP BAPPEDA KOTA PARIAMAN TAHUN_2015

3

2.

Disarankan pada semua pegawai Bappeda agar bekerja secara optimal demi

terlaksananya program sesuai dengan prosedur yang semestinya. 3.

Untuk memaksimalkan kinerja Bappeda Kota Pariaman, diharapkan secara

bertahap dapat melengkapi sarana dan prasarana penunjang kegiatan sesuai dengan kebutuhan dan azas manfaat. Dengan tersusunnya Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Bappeda Kota Pariaman ini, diharapkan dapat memberikan gambaran kinerja Bappeda Kota Pariaman kepada pihak-pihak terkait baik sebagai stakeholders maupun SKPD dilingkup Pemerintah Kota Pariaman. Pariaman, Februari 2016 KEPALA BAPPEDA KOTA PARIAMAN

FADLI, SH.M.Hum NIP.19621211 198903 1 007


4

PEMERINTAH KOTA PARIAMAN LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH TAHUN 2015

Recommend Documents