BUPATI MALANG PIDATO BUPATI MALANG DALAM RANGKA PENYAMPAIAN LAPORAN KETERANGAN PERTANGGUNGJAWABAN KEPALA DAERAH KABUPATEN MALANG TAHUN 2015 DISAMPAIKAN PADA RAPAT PARIPURNA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN MALANG TANGGAL: 30 MARET 2016
Bismillahirrahmanirrahim, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Yang terhormat
Saudara Ketua, para Wakil Ketua dan segenap
Anggota DPRD Kabupaten Malang; Para Anggota Forum Koordinasi Pimpinan di Daerah (Forkopimda); Saudara Wakil Bupati Malang; Saudara Sekretaris Daerah, para Staf Ahli Bupati, dan para Asisten Sekda, serta segenap Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Malang; Ketua Tim Penggerak PKK, Ketua Dharma Wanita Persatuan, dan Ketua Gabungan Organisasi Wanita Kabupaten Malang; Para wartawan; serta Seluruh hadirin yang berbahagia.
Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah SWT, sehingga atas perkenan-Nya kita dapat mengikuti rapat paripurna DPRD Kabupaten Malang dalam rangka penyampaian Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Tahun 2015 dalam keadaan sehat wal’afiat. Sholawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada Nabi Besar Muhammad SAW, beserta seluruh keluarga, sahabat dan para penerus perjuangan beliau hingga hari akhir.
Rapat Paripurna Dewan yang Terhormat, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati Malang Tahun 2015 ini, memuat hasil penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang telah dilaksanakan oleh Pemerintah Kabupaten Malang sepanjang tahun 2015 yang lalu, dan kepada DPRD Kabupaten Malang. Secara normatif merupakan pelaksanaan dari Pasal 71 dan Pasal 74 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015, dan secara aturan organik masih merujuk pada Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan
Daerah
Kepada
Pemerintah,
Laporan
Keterangan
Pertanggungjawaban Kepala Daerah Kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kepada Masyarakat. Secara substantif, penyampaian LKPJ Kepala Daerah Kabupaten Malang Tahun 2015 kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah ini, sekaligus merupakan evaluasi pelaksanaan pembangunan tahunan yang telah dituangkan dalam Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Tahun 2015, dengan tema ”Pemantapan Pembangunan Infrastruktur
Dalam Daya
Upaya Saing
Peningkatan Daerah
Bagi
Pusat-pusat Peningkatan
Ekonomi
dan
Kesejahteraan
Pariwisata, Rakyat”.
Tema RKPD tersebut merupakan tahun kelima atau tahapan terakhir dari
Pengantar LKPJ Bupati Malang Tahun 2015
2
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Malang Tahun 2010-2015, dan telah ditetapkan revisi indikatornya dengan Peraturan Bupati Malang Nomor 30 Tahun 2015 tentang Indikator Kinerja Utama di lingkungan Pemerintah Kabupaten Malang. Selanjutnya pelaksanaan kerja dan kinerja Pemerintah Daerah yang telah dilakukan sepanjang tahun 2015, tetap mengacu pada dokumen
perencanaan
sebagaimana
tersebut
di
atas,
dan
juga
menyerasikan dengan kebijakan Pemerintah dan Pemerintah Provinsi Jawa Timur, serta sekaligus sebagai ukuran kinerja atas capaian, baik
output maupun outcome tahun 2015. Adapun prioritas pembangunan yang telah ditetapkan dalam RKPD 2015 yaitu: 1) Peningkatan ketersediaan
dan
kualitas
infrastruktur
dalam
upaya
peningkatan
pelayanan kegiatan ekonomi untuk mendukung bidang unggulan sebagai wujud peningkatan pelayanan kepada masyarakat; 2) Peningkatan pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan rakyat dengan mendorong sektor
ekonomi
andalan
(yaitu
pertanian
pangan,
perkebunan,
peternakan, perikanan, industri, perdagangan dan pariwisata) dan pengembangan produk unggulan dengan mengarusutamakan Koperasi dan UMKM; 3) Peningkatan pelayanan publik melalui reformasi birokrasi dan tata kelola pemerintahan yang baik, serta peningkatan pelayanan perizinan
usaha
dan
administrasi
kependudukan;
4)
Peningkatan
pelayanan kesehatan dalam rangka melindungi dan meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat; 5) Peningkatan layanan pendidikan yang murah, mudah, terjangkau, merata, dan berkualitas; 6) Percepatan pengentasan kemiskinan dan desa tertinggal; 7) Peningkatan Kualitas Kehidupan Politik, keamanan dan ketertiban masyarakat serta Penegakan Hukum; 8) Peningkatan fungsi lingkungan hidup terutama pelestarian ruang terbuka hijau dan optimalisasi pengelolaan sumber daya alam.
Pengantar LKPJ Bupati Malang Tahun 2015
3
Para Hadirin Rapat Paripurna Dewan yang berbahagia, Keberadaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, khususnya menyangkut urusan pemerintahan telah menegaskan kembali dan berusaha mengharmonisasi beberapa urusan. Urusan-urusan pemerintahan dimaksud meliputi urusan absolut, urusan pemerintahan umum, dan urusan konkuren. Urusan absolut adalah Urusan Pemerintahan yang sepenuhnya menjadi kewenangan Pemerintah Pusat, yaitu: politik luar negeri, pertahanan, keamanan, yustisi, moneter dan fiskal nasional, dan agama. Untuk urusan pemerintahan umum adalah Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Presiden sebagai kepala pemerintahan, ketahanan
antara
nasional,
pengembangan
lain
pembinaan
pembinaan
kehidupan
wawasan
persatuan
demokrasi
dan
berdasarkan
kebangsaan kesatuan
dan
bangsa,
Pancasila,
serta
pelaksanaan semua Urusan Pemerintahan yang bukan merupakan kewenangan Daerah, dan tidak dilaksanakan oleh Instansi Vertikal. Sedangkan urusan konkuren, terdiri atas urusan pemerintahan wajib baik yang berkaitan ataupun tidak berkaitan dengan pelayanan dasar, dan urusan pemerintahan pilihan yang dilandasi oleh prinsip akuntabilitas, efisiensi, dan eksternalitas, serta kepentingan strategis nasional. Pada level Pemerintah Kabupaten Malang, khususnya terhadap urusan pemerintahan konkuren yang baru akan dijalankan secara efektif mulai tahun 2017 mendatang, maka sistematika buku LKPJ 2015 masih mengacu pada urusan yang diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota. Namun secara konseptual, penyelenggaraan urusan tersebut tetap dikaitkan dengan dokumen perencanaan yang telah ditetapkan. Implementasinya secara lebih operasional telah dijabarkan dalam Tujuan, Sasaran, Kebijakan, hingga Program dan Kegiatan untuk dijalankan oleh seluruh Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Malang. Pengantar LKPJ Bupati Malang Tahun 2015
4
Adapun pelaksanaan penyelenggaraan Urusan Pemerintahan dimaksud tetap dikaitkan dengan 8 prioritas pembangunan tahun 2015, dengan dasar Indikator Kinerja yang telah disampaikan di awal tadi, sehingga dalam kesempatan ini disampaikan secara singkat penjelasan atas capaian hasil pembangunan tahun 2015 dimaksud, sebagai berikut:
Prioritas pertama: Peningkatan ketersediaan dan kualitas infrastruktur dalam upaya peningkatan pelayanan kegiatan ekonomi untuk mendukung bidang unggulan sebagai wujud peningkatan pelayanan kepada masyarakat; Prioritas
pembangunan
ini
lebih
difokuskan
pada
upaya
untuk
meningkatkan penyediaan infrastruktur, baik secara kuantitas maupun kualitas. Infrastruktur dimaksud meliputi kebinamargaan, pengairan, keciptakaryaan, perumahan, permukiman, energi terbarukan dan listrik perdesaan semua tujuannya untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat dan mendorong aktivitas perekonomian regional. Adapun hasil yang dicapai antara lain: Panjang jalan yang melintas di wilayah Kabupaten Malang dengan total 1.894,51 km terdiri dari Jalan Nasional 115,63 km, Jalan Provinsi 110,12 km dan Jalan Kabupaten 1.668,76 km yang rata-rata dalam kondisi cukup baik. Khusus untuk Jalan Kabupaten, secara bertahap kondisinya terus ditingkatkan agar kualitasnya tetap terjaga. Pada tahun 2015 dilakukan peningkatan jalan sepanjang 205 km, dan untuk mempertahankan kondisi jalan yang ada maka tetap dilaksanakan pemeliharaan rutin jalan sepanjang 250 km dan pemeliharaan berkala jalan sepanjang 363 km. Sehingga Jalan Kabupaten di tahun 2014 dalam kondisi baik sepanjang 1.550,78 km atau 92,93% dan pada tahun 2015 naik menjadi 1.586,49 km atau 95,07%.
Pengantar LKPJ Bupati Malang Tahun 2015
5
Peningkatan jembatan Kabupaten Malang sesuai standar dengan lebar minimal 6 m, di tahun 2014 telah dilaksanakan sepanjang 736 m, dan tahun 2015 menjadi 1.076 m, atau meningkat 340 m. Adapun jumlah jembatan Kabupaten sebanyak 395 unit, yang memenuhi standar, pada tahun 2014 sebanyak 157 unit atau 39,75% dan tahun 2015 menjadi 177 unit jembatan, atau naik 44,81%. Selain
kinerja
penanganan
jalan
Kabupaten
sebagaimana
tersebut di atas, juga dilakukan penanganan jalan desa di Kabupaten Malang yang tercatat sepanjang kurang lebih 6.907,90 km. Pada tahun 2015 telah dilaksanakan penanganan sepanjang 45 km melalui program pemeliharaan rutin jalan dan peningkatan infrastruktur perdesaan. Sehingga kondisi jalan desa yang berkategori baik pada tahun 2014 sepanjang 4.475,10 km atau 64,78% menjadi 4.520,10 km atau 65,43% pada tahun 2015. Penanganan jalan desa ini diupayakan untuk dipercepat dan akan diperluas seiring peningkatan transfer fiskal kepada desa, terutama Dana Desa yang telah diimplementasikan mulai tahun 2015. Agar masyarakat selaku pengguna jalan merasa lebih nyaman dan aman terutama di malam hari, maka telah ditingkatkan kualitas dan kuantitas sarana penerangan jalan umum. Pada tahun 2014 sudah terpasang sebanyak 13.556 titik lampu jalan, pada tahun 2015 menjadi 14.126 titik, ada penambahan 570 titik atau naik 4,20% termasuk penggantian dengan jenis lampu LED yang lebih efisien. Selain perbaikan sarana dan prasarana jalan, maka sebagai upaya meningkatkan kelancaran mobilitas orang dan arus barang serta jasa antar wilayah, juga dilakukan pengawasan terhadap kelayakan kendaraan. Pengawasan dimaksud melalui uji kendaraan bermotor dengan peralatan pengujian lulus kalibrasi sesuai ambang batas bagi kendaraan yang wajib uji agar layak jalan. Pada tahun 2014 telah dilakukan terhadap 47.502 kendaraan wajib uji yang lulus, dan tahun 2015 sebanyak 49.615 kendaraan wajib uji yang lulus.
Pengantar LKPJ Bupati Malang Tahun 2015
6
Upaya lain untuk memenuhi kelengkapan keselamatan bagi pengguna jalan, maka sudah dilaksanakan penambahan fasilitas kelengkapan jalan. Tahun 2014 terdapat fasilitas kelengkapan jalan yang terdiri dari ramburambu lalu lintas, Traffic Light, serta Warning Light sejumlah 8.069 unit dan pada tahun 2015 menjadi 10.002 unit, atau naik 23,96%. Selain itu, untuk
membagi
dan
mengarahkan
arus
lalu
lintas
agar
lebih
meningkatkan keamanan, keselamatan, dan kelancaran serta ketertiban dalam berlalu-lintas, maka dibuat marka jalan yang pada tahun 2014 seluas 3.550 m2 dan seluas 2.695 m2 untuk tahun 2015. Pembangunan prasarana pengairan yang bertujuan untuk menopang urusan wajib ketahanan pangan dan memperkuat urusan pertanian, sekaligus pengendalian banjir, serta penyediaan air baku, maka peningkatan fungsi jaringan irigasi melalui perbaikan bendung, bangunan air dan pintu air merupakan program yang menjadi perhatian utama kita. Bahkan pada Perubahan APBD 2015, Pemerintah telah menganggarkan Dana Alokasi Khusus (DAK) Tambahan Bidang Infrastruktur Irigasi untuk Pemerintah Kabupaten Malang sebesar Rp.5.271.500.000,-. Adapun hasilnya pada tahun 2014 sudah direhabilitasi dan dipelihara saluran irigasi sepanjang 4.224,87 m; perbaikan pintu air sebanyak 83 buah; dan rehabilitasi embung sebanyak 1 buah. Tahun 2015 dilanjutkan dengan melakukan rehabilitasi dan pemeliharaan saluran irigasi sepanjang 9.613 m; perbaikan pintu air sebanyak 99 buah; dan rehabilitasi embung sebanyak 4 buah. Sehingga kondisi saluran irigasi pada tahun 2014 dalam kondisi baik sepanjang 557.973,98 m atau sebesar 62,85% dari total 887.751 m yang mampu mengairi lahan sawah seluas 46.050,50 ha, sedangkan tahun 2015 menjadi 586.372,02 m atau meningkat menjadi 66,05% yang mampu mengairi lahan sawah seluas 46.033 ha. Sebagai
upaya
untuk
meningkatkan
kualitas
lingkungan
permukiman, maka telah dilakukan pembangunan dan perbaikan jalan lingkungan.
Tahun
Pengantar LKPJ Bupati Malang Tahun 2015
2014
sudah
dibangun
sepanjang
86,68
km, 7
dan tahun 2015 menjadi 88,13 km. Total panjang jalan lingkungan di Kabupaten Malang sampai dengan akhir tahun 2015 adalah 5.474,86 km. Sedangkan untuk drainase lingkungan permukiman pada tahun 2014 telah dibangun sepanjang 26 km dan tahun 2015 sepanjang 10,30 km dari total drainase lingkungan permukiman sepanjang 4.820,96 km. Adanya kesenjangan (gap) yang cukup lebar, antara capaian hasil pembangunan dengan total panjang jalan lingkungan dan drainase lingkungan di wilayah Kabupaten Malang tersebut, maka ke depan diupayakan untuk dapat dipersempit dan lebih dipercepat dengan adanya peningkatan dana transfer ke Desa, yang pelaksanaannya tentu saja tetap memperhatikan kewenangan Desa dan skala prioritas yang telah ditetapkan. Untuk peningkatan ketersediaan air bersih yang lebih aman bagi masyarakat, maka terus dilakukan peningkatan pelayanan air melalui sistem perpipaan. Pada tahun 2014, untuk masyarakat berkarakteristik perkotaan telah terlayani sebanyak 443.635 jiwa, dan untuk masyarakat perdesaan sebanyak 668.492 jiwa. Selanjutnya pada tahun 2015 di perkotaan terlayani sebanyak 723.703 jiwa, dan perdesaan sebanyak 1.021.741 jiwa, sehingga terjadi kenaikan pelayanan air bersih untuk masyarakat perkotaan sebanyak 280.068 jiwa atau sebesar 63,13%, dan masyarakat perdesaan sebanyak 353.249 jiwa atau 52,84%. Sedangkan dalam upaya penanganan air limbah domestik melalui Program Pembangunan Sanitasi Pelayanan Air Limbah Domestik pada tahun 2014 telah mencapai 72,25%, di tahun 2015 mencapai 78,03% atau terjadi kenaikan sebesar 5,78% dari jumlah penduduk Kabupaten Malang yaitu 2.544.315 jiwa sebagaimana data dari BPS. Untuk perbaikan rumah tidak layak huni menjadi rumah layak huni bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) dilaksanakan melalui Program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS). Program ini pada tahun 2014 telah diperbaiki sebanyak 847 unit rumah dari target 864 unit, dan tahun 2015 sebanyak 337 unit dari target sebanyak 350 unit. Pengantar LKPJ Bupati Malang Tahun 2015
8
Sehingga total jumlah rumah layak huni untuk keluarga miskin atau MBR yang diperbaiki di Kabupaten Malang pada tahun 2014 sebanyak 36.375 unit menjadi 37.215 unit di tahun 2015 atau naik sebesar 2,31%. Pemenuhan kebutuhan energi khususnya listrik sangat penting bagi masyarakat pada wilayah yang belum terjangkau fasilitas dan infrastruktur, terutama dari PT. Perusahaan Listrik Negara (PLN). Terkait elektrifikasi di Kabupaten Malang pada tahun 2014 sebanyak 581.089 Kepala Keluarga (KK) dan tahun 2015 mencapai 598.450 KK. Untuk pengembangan energi terbarukan telah dikembangkan pembangkit listrik, dan hingga tahun 2015 sudah dibangun pembangkit dari tenaga air atau mikro hidro sebanyak 6 unit, dan tenaga surya 1.357 unit yang digunakan untuk penerangan rumah dan jalan di dusun terpencil. Sedangkan untuk biogas pada tahun 2014 telah dibangun biodigester sebanyak 5.692 unit dan tahun 2015 sebanyak 5.764 unit. Sampai dengan tahun 2015 jumlah dusun yang belum teraliri listrik sejumlah 102 dusun. Oleh karena itu, sejalan dengan pengaturan kewenangan atau urusan Pemerintahan konkuren dan kewenangan lokal berskala Desa yang baru, maka ke depan perlu dikembangkan lingkungan permukiman yang memanfaatkan energi alternatif dan terbarukan. Upaya pengembangan ini, selain dapat untuk mempercepat kemandirian energi, juga sekaligus dalam rangka menjaga kualitas lingkungan permukiman atau di wilayah Dusun itu sendiri.
Rapat Paripurna Dewan yang terhormat, Prioritas kedua: Peningkatan pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan rakyat dengan mendorong sektor ekonomi andalan (khususnya
pertanian
tanaman
pangan,
perkebunan,
peternakan,
perikanan, industri, perdagangan dan pariwisata) serta pengembangan produk unggulan dengan mengarusutamakan Koperasi dan UMKM; Sebagaimana diketahui, bahwa lapangan usaha masyarakat Kabupaten Malang masih lebih banyak bertumpu pada sektor-sektor tersebut. Oleh
Pengantar LKPJ Bupati Malang Tahun 2015
9
karena itu, salah satu ukuran meningkatnya kualitas kinerja masyarakat sebagai pilar utama peningkatan ekonomi daerah, antara lain dapat dinilai dari kinerja program yang berkaitan dengan produksi pertanian dalam arti luas,
ketersediaan
pangan
utama,
industri
rumah
tangga,
dan
perdagangan kecil, serta usaha jasa wisata dengan mengedepankan Koperasi sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berdasarkan atas asas kekeluargaan. Secara makro ekonomi regional untuk Kabupaten Malang, bahwa angka sementara PDRB Seri 2010 sebagai penyempurnaan tahun 2000 dari 9 sektor menjadi 17 kategori, bahwa PDRB atas dasar harga berlaku menurut lapangan usaha pada tahun 2015 mencapai Rp.73.984.062,6 juta. Adapun kontribusi untuk sektor Pertanian sebesar Rp.13.320.441,6 juta atau 18% dari total PDRB. Kontribusi sektor Pertanian ini memang lebih rendah dari pada sektor Industri Pengolahan yang mampu mencapai 30,19%. Adapun pertumbuhan ekonomi Kabupaten Malang pada tahun 2015 mencapai 5,54% sedangkan tahun 2014 sebesar 5,70%. Yang menarik, ternyata pertumbuhan sektor Pertanian pada tahun 2014 sebesar 2,99% namun tahun 2015 meningkat menjadi 3,58%. Sedangkan pertumbuhan sektor Industri Pengolahan tahun 2014 sebesar 8,55% namun pada tahun 2015 mengalami perlambatan menjadi 6,21%. Artinya, sektor Pertanian di Kabupaten Malang membuktikan bahwa masih memberikan harapan yang positif di antara kondisi perlambatan perekonomian global dan nasional di tahun 2015 yang lalu. Produktivitas pertanian tanaman pangan antara lain diukur dari peningkatan produksi padi, dimana pada tahun 2014 capaiannya sebesar 461.306 ton, dan untuk tahun 2015 menjadi 478.930 ton. Demikian pula untuk produk-produk perternakan, yang dilihat dari populasi sapi potong tahun 2014 tercatat sebesar 199.453 ekor dan pada tahun 2015 menjadi 212.821 ekor, meningkat 13.368 ekor atau 6,70%. Peningkatan populasi sapi potong yang secara signifikan ini lebih banyak dipengaruhi oleh
Pengantar LKPJ Bupati Malang Tahun 2015
10
program Inseminasi Buatan (IB). Selanjutnya untuk populasi sapi perah pada tahun 2014 tercatat sebanyak 75.683 ekor, dan tahun 2015 menjadi 78.029 ekor, sehingga mengalami kenaikan sebesar 2.346 ekor atau 3,10%. Populasi kambing dan domba pada tahun 2014 sebanyak 266.617 ekor dan pada tahun 2015 sebanyak 274.107 ekor atau naik 2,81%. Populasi unggas yang terdiri dari ayam petelur, ayam pedaging, ayam buras, itik dan entok pada tahun 2014 sebanyak 23.285.809 ekor dan tahun 2015 menjadi 36.542.462 ekor, mengalami kenaikan sebesar 13.256.653 ekor atau meningkat 56,93%. Produksi
perikanan
pada
tahun
2014
tercatat
sebanyak
30.633,50 ton yang meliputi produksi ikan tangkap sebesar 11.077,66 ton dan budidaya sebesar 19.555,84 ton. Pada tahun 2015 total produksi perikanan sebesar 32.204,54 ton yang terdiri dari produksi ikan tangkap sebesar 11.727,62 ton dan ikan hasil budidaya sebesar 20.476,92 ton secara total naik sebesar 1.571,04 ton atau 5,13%. Produksi ikan olahan juga mengalami peningkatan, tahun 2014 sebanyak 6.355,75 ton menjadi 6.998,29 ton pada tahun 2015 meningkat sebesar 642,54 ton atau 10,11%. Peningkatan produksi dimaksud juga mempengaruhi dan/atau dipengaruhi oleh kenaikan tingkat konsumsi ikan sekaligus permintaan masyarakat dari 22,85 kg perkapita di tahun 2014, menjadi 24,02 kg perkapita pada tahun 2015 atau meningkat 5,12%. Meningkatnya kinerja sektor pertanian dalam arti luas tersebut berdampak pada peningkatan outcome dari program peningkatan pangan. Hal itu dapat dilihat dari beberapa komoditas pangan utama yang ditunjukkan pada neraca pangan dalam posisi surplus, yaitu antara lain: beras sebesar 72.573 ton, surplus jagung sebesar 223.740 ton, ubi kayu sebesar 227.184 ton, gula sebesar 72.692 ton, daging yang berasal dari sapi, kambing dan unggas sebesar 32.270,6 ton, dan surplus susu sebesar 125.473,01 ton. Selain kondisi di atas, indikator lain untuk mengukur kinerja ketahanan pangan adalah skor Pola Pangan Harapan (PPH), yang
Pengantar LKPJ Bupati Malang Tahun 2015
11
pada tahun 2014 mencapai 87,30 dan pada tahun 2015 meningkat menjadi 87,50 dari skor ideal PPH adalah 100. Untuk Angka Kecukupan Protein (AKP), tahun 2014 mencapai 52,10 gram/kapita/hari atau 100,19% 58,50 yaitu
dan
pada
gram/kapita/hari sebesar
52
tahun atau
2015
112,5%
gram/kapita/hari.
Energi
(AKE)
dibandingkan
sebesar
2.000
kilokalori/kapita/hari
meningkat
terhadap
Sedangkan
dengan
standar Angka
standar
pada
menjadi
tahun
nasional
Kecukupan
nasional 2014
yaitu
mencapai
1.912,4 kilokalori/kapita/hari atau 95,62% dan pada tahun 2015 menjadi 1.934,7 kilokalori/kapita/hari atau 96,62%. Selanjutnya rata-rata pendapatan petani tanaman pangan pada tahun 2014 mencapai Rp.11.917.181,- dan pendapatan petani tanaman perkebunan sebesar Rp.13.901.517,-. Sedangkan tahun 2015 pendapatan petani tanaman pangan mencapai Rp.12.036.353,- dan pendapatan petani tanaman perkebunan sebesar Rp.14.040.532,-. Secara keseluruhan pendapatan per kapita peternak mengalami kenaikan cukup signifikan, yaitu
pendapatan
Rp.14.028.642,-
peternak
pada
tahun
sapi
potong
2015
menjadi
tahun
2014
sebesar
Rp.14.760.000,-
atau
meningkat 5,21%. Pendapatan peternak sapi perah tahun 2014 sebesar Rp.14.973.500,- dan tahun 2015 menjadi Rp.15.605.000,- atau meningkat 4,22%. Sedangkan pendapatan peternak unggas pada tahun 2014 sebesar Rp.14.938.382,- dan pada tahun 2015 menjadi Rp.15.915.000,atau meningkat 6,54%. Pendapatan perkapita nelayan pada tahun 2014 mencapai
Rp.25.158.000,-
kemudian
pada
tahun
2015
menjadi
Rp.27.732.190,- atau meningkat 10,23%. Untuk pendapatan perkapita pembudidaya perikanan pada tahun 2014 sebesar Rp.16.687.155,- dan pada tahun 2015 menjadi Rp.18.316.960,- atau meningkat 9,77%. Sementara pendapatan perkapita pengolah ikan pada tahun 2014 sebesar Rp.19.143.000,-
pada
tahun
2015
menjadi
Rp.20.144.537,-
atau
meningkat 5,23%.
Pengantar LKPJ Bupati Malang Tahun 2015
12
Sedangkan kemajuan pembangunan industri dapat dilihat dari perkembangan beberapa indikator, antara lain unit usaha industri tahun 2014 sebanyak 22.234 unit usaha dan tahun 2015 menjadi 22.291 unit usaha, meningkat 0,26%. Tenaga kerja yang terserap secara kumulatif dari bidang industri di tahun 2014 sebanyak 162.237 orang dan pada tahun 2015 menjadi 163.465 orang, naik sebesar 0,76%. Perkembangan industri tersebut terbagi menjadi industri formal dan informal, sektor formal tahun 2014 sebanyak 1.804 unit usaha pada tahun 2015 menjadi 1.839 unit usaha, meningkat 1,94%. Tenaga kerja yang terserap pada sub-bidang industri formal ternyata mengalami peningkatan, yaitu 107.121 orang di tahun 2014, menjadi 108.170 orang pada tahun 2015 meningkat 0,98%. Sedangkan pada industri informal dan industri rumah tangga juga menunjukkan adanya peningkatan dari tahun 2014 sebanyak 20.430 unit dan tahun 2015 menjadi 20.452 unit meningkat 0,11%. Penyerapan tenaga kerja dari sub bidang industri informal dan industri rumah tangga pada tahun 2014 sebanyak 55.116 orang dan pada tahun 2015 menjadi sebanyak 55.295 orang atau bertambah sebesar 0,32%. Untuk bidang perdagangan juga menunjukkan kinerja yang cenderung terus meningkat, hal ini bisa ditunjukkan dari beberapa indikator yaitu: Tanda Daftar Perusahaan (TDP) pada tahun 2014 sebanyak 20.598 perusahaan dan tahun 2015 secara kumulatif menjadi sebanyak 21.850 perusahaan atau meningkat 6,08%. Nilai ekspor pada tahun
2014
sebesar
US$.345.541.449,41
pada
tahun
2015
menjadi US$.358.333.867,32 atau meningkat 3,70%. Selanjutnya nilai impor pada tahun 2014 sebesar US$.76.000.142,48 dan pada tahun 2015 sebesar US$.87.048.205,43 atau naik 14,54%. Dengan demikian, angka sementara neraca perdagangan selama tahun 2015 masih mengalami surplus US$.271.285.661,89.
Selanjutnya di bidang pariwisata, sebagai Kabupaten Malang dengan destinasi unggulan bernuansa ekowisata, wisata budaya, dan wisata buatan akan terus dikembangkan. Usaha tersebut senantiasa Pengantar LKPJ Bupati Malang Tahun 2015
13
menjadi daya tarik bagi wisatawan, yang ditunjukkan oleh semakin banyaknya kunjungan wisatawan, yaitu di tahun 2014 sebanyak 2.905.536 orang yang terdiri dari 2.868.977 orang wisatawan nusantara dan 36.559 orang wisatawan mancanegara. Tahun 2015 menjadi 3.654.482 orang naik 25,78%, yang terdiri dari 3.554.609 orang wisatawan nusantara dan 99.873 orang wisatawan mancanegara. Dalam rangka peningkatan pariwisata, maka telah dikembangkan yang sekaligus untuk penguatan Sistem Inovasi Daerah (SIDa) berupa konsep Agro-Ekowisata, dan dituangkan dalam Peraturan Bupati Malang Nomor 28 Tahun 2015 tentang Roadmap Penguatan Sistem Inovasi Daerah Kabupaten Malang Agro Ekowisata “Ponco Wismo Jatu”. Tujuan yang
hendak dicapai dalam konsep tersebut, yaitu Kabupaten Malang yang meliputi kawasan atau wilayah Poncokusumo, Wajak, Pakis, Bromo, Jabung dan Tumpang dengan aktivitas ekonomi terutama industri, perdagangan,
dan
usaha
mikro
kecil
dan
menengah
(UMKM)
diharapkan terintegrasi dengan sektor pertanian dalam arti luas, serta pariwisata sebagai basis yang tetap memperhatikan kelestarian lingkungan alam, keberagaman religi, sosial, budaya beserta kearifan lokal masyarakatnya. Untuk
perkembangan
koperasi
dan
UMKM
ditandai
oleh
meningkatnya aktivitas bidang ini yang dapat dilihat dari jumlah koperasi, yaitu pada 2014 sebanyak 1.104 koperasi dan tahun 2015 menjadi 1.130 koperasi, atau naik 2,36%. Jumlah anggota koperasi pada tahun 2014 sebanyak 273.070 orang, dan di tahun 2015 menjadi 278.895 orang, atau bertambah sebanyak 5.825 orang. Nilai aset pada tahun 2014 mencapai Rp.1.485.346.075.000,- dengan volume usaha mencapai Rp.1.890.928.632.000,-
dan
Sisa
Hasil
Usaha
(SHU)
sebesar
Rp.33.263.236.000,- yang mampu menyerap tenaga kerja sebanyak 4.776 orang. Sedangkan pada tahun 2015, aset koperasi mencapai Rp.1.577.520.284.000,- terjadi kenaikan 6,21% dari tahun 2014. Adapun Pengantar LKPJ Bupati Malang Tahun 2015
14
volume usahanya mencapai Rp.2.042.706.304.000,- naik sebesar 8,03% dan SHU sebesar Rp.37.183.187.000,- naik 11,78% dengan serapan tenaga kerja mencapai 4.845 orang naik 1,44%. Untuk jumlah UMKM tahun 2014 sebanyak 414.516 unit, menjadi 416.669 unit pada tahun 2015 meningkat sebesar 0,52%, dengan omzet
pada tahun 2014 sebesar Rp.41.848.153.300.000,- dan pada
tahun 2015 sebesar Rp.41.850.753.300.000,-. Untuk tahun 2014, sub sektor UMKM telah menyerap tenaga kerja sebanyak 1.225.043 orang dan tahun 2015 menjadi sebanyak 1.285.231 orang naik 4,91%. Untuk dukungan permodalan, Dana Bergulir Kabupaten Malang yang telah menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah (PPK-BLUD) dipacu untuk dapat memfasilitasi UMKM dan sampai dengan tahun 2015 telah bergulir Rp.18.493.500.000,-.
Para Hadirin Rapat Paripurna yang berbahagia, Prioritas ketiga: Peningkatan
pelayanan
publik
melalui
reformasi birokrasi dan tata kelola pemerintahan yang baik, serta peningkatan pelayanan perizinan usaha dan administrasi kependudukan; Dalam rangka mempermudah dan mempercepat pelayanan publik, serta kemanfaatan
layanan
yang
benar-benar
semakin
dirasakan
oleh
masyarakat, maka salah satu upaya penting untuk dilakukan adalah melakukan reformasi birokrasi dengan memperkuat sistem dan standar pelayanan
secara
terintegrasi.
Hal
itu
patut
disegerakan
agar
pelayanan publik yang mendasar semakin berkualitas, cepat, mudah, terjangkau dan terukur, serta meminimalisir terjadinya penyimpangan atau penurunan kinerja aparatur dalam memberikan pelayanan. Dari sisi sumber daya manusia aparatur, pada tahun 2014 PNS Daerah berjumlah 16.378 orang atau dengan rasio 1 PNS melayani sekitar 157 penduduk Kabupaten Malang, dan pada tahun 2015 menjadi 15.936 atau dengan rasio 1 PNS melayani 162 penduduk. Jumlah PNS
Pengantar LKPJ Bupati Malang Tahun 2015
15
Kabupaten Malang tersebut terdiri dari 10.077 PNS tenaga pendidikan, 1.141 PNS tenaga kesehatan, dan 4.718 PNS tenaga strategis. Dalam upaya meningkatkan kualitas aparatur, maka pada tahun 2015 telah dilaksanakan Diklat Kepemimpinan bagi 81 orang PNS, Diklat Teknis kepada 423 orang PNS, dan Diklat Fungsional untuk 339 orang. Untuk meningkatkan mutu pelayanan publik, telah dan sedang dilakukan upaya untuk mendapatkan sertifikasi nasional dan/atau internasional terhadap Standar Manajemen Mutu Pelayanan. Upaya tersebut diharapkan agar pelayanan dapat tetap memenuhi standar, misalnya ISO 9001 versi 2008 bagi 11 SKPD yang telah bersertifikat ISO. Penerapan ISO tersebut dimaksudkan agar setiap unit layanan mampu memberikan pelayanan yang lebih tepat, cepat, efisien, dan akuntabel. Peningkatan pelayanan juga diupayakan dengan mengadakan berbagai pelatihan dan bimbingan teknis serta memfasilitasi kemampuan kinerja aparatur perangkat daerah termasuk kecamatan dan kelurahan, bahkan desa.
Upaya
diintensifkan,
tersebut mengingat
perlu
tetap
pelayanan
dilakukan publik
dan
yang
akan
secara
semakin langsung
bersentuhan dengan masyarakat akan lebih banyak berada pada aparatur di level kecamatan. Oleh karena itu, melalui Peraturan Bupati Malang Nomor 22 Tahun 2015 tentang Pendelegasian Sebagian Wewenang Bupati kepada Camat, diharapkan ke depan kecamatan dapat sebagai sentra pelayanan masyarakat di Kabupaten Malang. Selain itu, penanganan terhadap pertanyaan, pendapat, saran, keluhan, bahkan kritik masyarakat terhadap proses penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan dan pelayanan publik di Kabupaten Malang tetap menjadi perhatian untuk perbaikan kita bersama. Hal ini dapat dilihat dari volume surat warga yang ditujukan kepada Kepala
Daerah
maupun
Perangkat
Daerah
melalui
website
malangkab.go.id selama tahun 2015 sebanyak 239 surat, dan seluruhnya telah ditindaklanjuti atau direspon secara proporsional.
Pengantar LKPJ Bupati Malang Tahun 2015
16
Selanjutnya agar pelayanan perizinan senantiasa memenuhi prinsip cepat, tepat, murah, transparan, tidak diskriminatif dan sederhana, maka perlu diikuti dengan pola-pola pelayanan yang inovatif, misalnya pelayanan keliling (on the spot), pelayanan secara paralel baik yang dilaksanakan pada pra pelayanan, saat pelayanan, maupun pasca pelayanan. Pada tahun 2014 telah diterbitkan perizinan sebanyak 7.053 buah izin, sedangkan pada tahun 2015 sebanyak 7.983 buah izin, dengan perincian 3.551 Izin Mendirikan Bangunan (IMB), 540 Izin HO, 496 IPPT, 740 Izin reklame, 438 Izin trayek, 1.578 Izin usaha perdagangan dan 640 jenis izin lain-lain. Khusus Izin tambang selama tahun 2015 sudah tidak diterbitkan lagi, mengingat sudah menjadi kewenangan Pemerintah atau Pemerintah Provinsi Jawa Timur sesuai amanah dalam Undang-Undang Nomor
23
Tahun
peningkatan
jumlah
2014 izin
tentang yang
Pemerintahan
diterbitkan
Daerah.
tersebut
lebih
Adanya banyak
disebabkan oleh adanya program pelayanan keliling, dan kesadaran, serta kepatuhan masyarakat yang mulai meningkat. Untuk meningkatkan pelayanan kependudukan khususnya Kartu Tanda Penduduk (KTP), maka telah dilaksanakan mekanisme jemput bola di 33 kecamatan, serta penyederhanaan prosedur dan mengutamakan kecepatan pelayanan melalui teknologi informasi dengan menerapkan sistem kependudukan berbasis perekaman biometrik Kartu Tanda Penduduk
elektronik.
Sampai
dengan
tahun
2014
telah
dilayani
perekaman biometrik sebanyak 1.713.817 orang dari quota 1.962.776 orang atau 87,3%. Kemudian pada akhir tahun 2015 telah dilakukan perekaman biometrik sebanyak 1.750.849 orang dari quota 1.965.779 orang atau 89,1%. Untuk pelayanan Kartu Keluarga (KK) pada tahun 2014 sebanyak 902.800 KK, dan tahun 2015 menjadi 964.021 KK atau meningkat 6,78%. Peningkatan tersebut disebabkan antara lain karena upaya perbaikan pelayanan secara berkelanjutan, dan terutama dari kesadaran
serta
kebutuhan
Pengantar LKPJ Bupati Malang Tahun 2015
masyarakat
sendiri
yang
bertambah. 17
Sedangkan untuk penerbitan akta kelahiran tahun 2014 sebesar 59.183 kutipan, dan tahun 2015 telah diterbitkan sebanyak 39.283 kutipan. Perlu disampaikan pula bahwa pada awal tahun 2016 ini animo masyarakat untuk mendapatkan layanan dan kesadaran untuk mengurus administrasi kependudukan cenderung tinggi yaitu rata-rata 800 orang/hari di setiap desa yang dilakukan layanan secara ”jemput bola”.
Para Pimpinan dan Anggota Dewan yang terhormat, Prioritas keempat: Peningkatan pelayanan kesehatan dalam rangka melindungi dan meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat; Dalam upaya meningkatkan akses layanan kesehatan kepada masyarakat, maka telah dilaksanakan optimalisasi fungsi 39 Puskesmas, menyiagakan 93 Puskesmas Pembantu, 58 Puskesmas Keliling, 14 ambulan, serta melakukan penguatan terhadap 2.816 Posyandu, Polindes atau Ponkesdes siaga di 390 desa/kelurahan. Selain itu pada tahun 2015 terdapat 10 Puskesmas
telah
dinilai
dan
ditetapkan
untuk
menerapkan
Pola
Pengelolaan Keuangan BLUD, serta peningkatan status Puskesmas di wilayah-wilayah yang relatif jauh dari pusat-pusat Pemerintahan, maka telah dan sedang diupayakan, baik menyangkut infrastruktur, sarana dan prasarana, kefarmasian, serta sumber daya manusia agar dapat segera menjadi Rumah Sakit sesuai ketentuan perundang-undangan. Pada tahun 2014 telah dilakukan pengembangan dan rehabilitasi 20 Puskesmas, dan 44 Puskesmas Pembantu. Tahun 2015 dilanjutkan dengan rehabilitasi 27 Puskesmas, 93 Puskesmas pembantu dan pembangunan laboratorium kesehatan, berikut fasilitas pengolahan limbahnya. Demikian juga untuk RSUD Kanjuruhan dan RSUD Lawang pada tahun 2015 dilakukan standarisasi nasional dan resmi terakreditasi karena telah memenuhi klasifikasi, fasilitas, dan kemampuan pelayanan yang dipersyaratkan. Hal ini mengingat Rumah Sakit merupakan institusi pelayanan kesehatan yang menyelenggarakan pelayanan kesehatan
Pengantar LKPJ Bupati Malang Tahun 2015
18
perorangan secara paripurna, dengan menyediakan pelayanan rawat inap, rawat jalan, dan unit gawat darurat. Tingkat hunian pasien atau
Bed Occupancy Rate (BOR) di Rumah Sakit selama tahun 2015 berada dalam kriteria cukup baik yaitu dalam kisaran 60-85% perbulan atau tergolong cukup penuh, dan hasil survei kepuasan pelayanan mencapai kisaran angka 92,37%. Adapun indikator kinerja lain bidang kesehatan yaitu Angka Kematian Bayi (AKB) pada tahun 2014 sebesar 6,09 per seribu kelahiran hidup, dan tahun 2015 sebesar 5,95 per seribu kelahiran hidup. Sedangkan angka kematian ibu melahirkan pada tahun 2014 sebesar 62,28 per seratus ribu kelahiran hidup, pada tahun 2015 naik menjadi 72,22 per seratus ribu kelahiran hidup. Persentase balita dengan status gizi kurang pada tahun 2014 sebanyak 5,52%, dan pada tahun 2015 turun menjadi 4,86%. Dilihat dari indikator kecamatan bebas rawan gizi, pada tahun 2014 sudah mencapai 100% dan tahun 2015 dapat dipertahankan atau tetap 100%. Status kesehatan masyarakat sebagai akumulasi kinerja dari pelaksanaan program-program bidang kesehatan, yang antara lain dapat dinilai melalui indikator Indeks Pembangunan Kesehatan Masyarakat (IPKM) berdasarkan publikasi dari Badan Penelitian dan Pengembangan Kesehatan, Kementerian Kesehatan. IPKM Kabupaten Malang pada tahun 2014 sebesar 69,87, atau Umur Harapan Hidup (UHH) di Kabupaten Malang sebesar 69,87 demikian pula pada tahun 2015. Faktor yang mempengaruhi keberhasilan bidang kesehatan selain dari penanganan pemerintah dan pemerintah daerah melalui program-program di bidang kesehatan, juga yang tidak kalah pentingnya adalah semakin tingginya kesadaran masyarakat akan pentingnya Pola Hidup Bersih dan Sehat (PHBS) serta kesehatan mandiri. Upaya peningkatan kualitas keluarga yang dilaksanakan melalui Program Keluarga Berencana, Pasangan Usia Subur terus mengalami penyesuaian seiring dengan dinamika jumlah penduduk. Pasangan Usia Pengantar LKPJ Bupati Malang Tahun 2015
19
Subur pada tahun 2014 sebesar 521.995 pasangan, sedangkan pada tahun 2015 sebesar 502.245 pasangan, sedangkan Pasangan Usia Subur yang menjadi peserta KB Aktif pada tahun 2014 sebesar 397.748 akseptor atau 76,20% dan tahun 2015 sebanyak 380.011 akseptor atau 75,66%. Penurunan akseptor secara kuantitas tersebut, ternyata secara kualitas mengalami peningkatan berdasarkan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang.
Rapat Paripurna Dewan yang terhormat, Prioritas kelima: Peningkatan layanan pendidikan yang murah, mudah terjangkau, merata, dan berkualitas; Keberhasilan pembangunan suatu wilayah ditentukan oleh sumber daya manusia (SDM) yang berkualitas. Pendidikan merupakan cara efektif untuk meningkatkan kualitas SDM tersebut, disamping sebagai bentuk pemenuhan salah satu hak dasar menurut Undang-Undang Dasar 1945. Oleh karena itu peningkatan mutu pendidikan harus terus diupayakan, dimulai dengan membuka kesempatan seluas-luasnya kepada penduduk untuk menempuh pendidikan, hingga pada peningkatan kualitas dan kuantitas sarana dan prasarana pendidikan. Adapun sasaran kinerja yang telah dilakukan dan dicapai di bidang pendidikan adalah dengan memfokuskan seberapa banyak penduduk yang memanfaatkan fasilitas atau akses terhadap pendidikan, yang dapat dilihat dari persentase penduduk menurut partisipasi. Angka Partisipasi Kasar (APK) yaitu persentase jumlah siswa dibanding dengan jumlah penduduk usia sekolah pada satu jenjang pendidikan. APK PAUD pada tahun 2014 sebesar 78,73% dan pada tahun 2015 sebesar 80,89%, APK SD/MI pada tahun 2014 sebesar 113,17%, tahun 2015 menjadi sebesar 113,19%. APK SMP/MTs pada tahun 2014 sebesar 96,43%, dan tahun 2015 menjadi 96,45%. APK SMA/MA pada tahun 2014 sebesar 59,34% tahun 2015 menjadi 81,83%. Angka Partisipasi Murni (APM) yaitu persentase jumlah siswa usia sekolah dibanding jumlah penduduk usia sekolah pada satu jenjang pendidikan. Pengantar LKPJ Bupati Malang Tahun 2015
20
APM SD/MI pada tahun 2014 sebesar 99,32%, tahun 2015 meningkat menjadi sebesar 99,35%. APM SMP/MTs pada tahun 2014 sebesar 79,83%,
dan
tahun
2015
meningkat
menjadi
sebesar
80,78%.
APM SMA/SMK/MA pada tahun 2014 sebesar 47,38% dan tahun 2015 meningkat menjadi 76,61%. Capaian kinerja tersebut masih perlu ditingkatkan di masa mendatang melalui kerja keras bersama terutama untuk jenjang SMP/MTs, dan SMA/SMK meskipun mulai tahun 2017 pengelolaan pendidikan menengah sudah menjadi kewenangan Provinsi. Dilihat dari hasil ujian nasional dan ujian sekolah SD/MI, SMP/MTs, SMA/SMK baik Negeri maupun Swasta, tingkat kelulusan dari tahun ke tahun selalu mengalami kenaikan. Untuk tahun ajaran 2014/2015,
tingkat
kelulusan
SD,
SMP/MTs,
SMA/SMK
sangat
menggembirakan. Angka kelulusan jenjang SD/MI tahun 2014 sebesar 100% dan pada tahun 2015 dipertahankan tetap sebesar 100%, SMP/MTs tahun 2014 sebesar 100% dan pada tahun 2015 tetap 100%. Tingkat SMA tahun 2014 sebesar 99,97% dan untuk tahun 2015 mengalami kenaikan menjadi 100%. Sedangkan pada jenjang SMK pada tahun 2014 kelulusan sebesar 100% dan tahun 2015 tetap dipertahankan sebesar
100%.
Terkait
dengan kualifikasi
atau kompetensi
guru
dan tenaga kependidikan lainnya yang dilihat dari jumlah Profesi Guru yang memperoleh sertifikat pendidik hingga tahun 2014 sudah mencapai 13.985 orang. Pada tahun 2015 menjadi 14.181 orang atau naik 1,4%, dengan rincian: TK
1.264 orang, SD 7.915 orang, SMP 3.054 orang,
SMA 1.130 orang, SMK 649 orang, SLB 60 orang, dan Pengawas Sekolah 109 orang. Untuk
mendukung infrastruktur
dan
memperluas
layanan
Program Pendidikan, maka strategi yang dilakukan adalah pengembangan sekolah di wilayah terpencil dan relatif sulit moda transportasi, yaitu berupa SD-SMP Satu Atap. Para peserta didik yang berdomisili di wilayah tersebut tetap diberikan kemudahan untuk mengakses Sekolah Satu Atap, yang sampai dengan tahun 2015 telah tersedia 28 SD-SMP Satu Atap. Pengantar LKPJ Bupati Malang Tahun 2015
21
Selain itu, untuk menjaga dan meningkatkan kenyamanan peserta didik, maka telah dilaksanakan kegiatan pembangunan dan rehabilitasi ruang kelas untuk SD, SMP, SMA/SMK Negeri maupun Swasta yang tersebar di 33 kecamatan. Pada tahun 2015 dilaksanakan kegiatan rehabilitasi dan pembangunan ruang kelas baru yang bersumber dari DAK 2015, untuk jenjang SD telah direhabilitasi pada 123 lembaga, pembangunan ruang kelas baru pada 11 lembaga, sedangkan dari sumber belanja tidak langsung
tahun
2015
untuk
jenjang
SD
swasta
mendapatkan
pembangunan ruang kelas baru 9 lokal, untuk jenjang SMP Negeri telah dilaksanakan rehabilitasi ruang kelas pada 48 lembaga, dan untuk SMP Swasta
telah
direhabilitasi
ruang
kelas
sebanyak
66
lembaga,
pembangunan ruang kelas baru 45 lembaga. Selanjutnya untuk tingkat SMA Negeri telah direhabilitasi sebanyak 4 lembaga, dan dibangun ruang kelas baru pada 13 lembaga. Untuk SMA Swasta sudah direhabilitasi ruang kelas pada 18 lembaga, pembangunan ruang kelas baru di 13 lembaga, sedangkan SMK Negeri direhabilitasi ruang kelas sebanyak 18 lokal untuk 4 lembaga, pembangunan ruang kelas baru sebanyak 52 lokal di 12 lembaga serta pembangunan laboratorium sebanyak 2 lembaga. Untuk SMK Swasta rehabilitasi sebanyak 18 lembaga, Pembangunan Ruang Kelas Baru 60 lembaga dan Pembangunan Ruang Perpustakaan sebanyak 2 lembaga. Semangat masyarakat kita untuk mengembangkan diri dan meningkatkan pendidikan, dapat dilihat dari minat baca yang cenderung bertambah. Hal itu merupakan salah satu wujud bahwa belajar atau memperoleh ilmu pengetahuan tidak dibatasi oleh usia. Kondisi ini dapat dilihat pada jumlah keanggotaan perpustakaan umum dari 4.002 Kartu Tanda Anggota (KTA) di tahun 2014 menjadi 4.145 KTA di tahun 2015 naik 3,57%. Jumlah pengunjung Perpustakaan Umum pada tahun 2014 sebanyak 22.200 orang dan pada tahun 2015 menjadi 39.229 orang naik 76,71%. Meningkatnya budaya baca bagi masyarakat juga dapat dilihat dari jumlah pengunjung pada perpustakaan keliling, dimana pada tahun Pengantar LKPJ Bupati Malang Tahun 2015
22
2014 sebanyak 8.596 orang dan pada tahun 2015 menjadi 11.090 orang naik 29,01%. Untuk meningkatkan minat baca masyarakat di perdesaan, maka terus dioptimalkan untuk membentuk perpustakaan desa/kelurahan, dimana pada tahun 2014 telah terbentuk perpustakaan desa/kelurahan sebanyak 129 lembaga, dan pada tahun 2015 bertambah menjadi 144 lembaga atau mengalami kenaikan 11,63%.
Para Hadirin yang berbahagia, Prioritas keenam: Percepatan pengentasan kemiskinan dan desa tertinggal; Dalam mengupayakan kesejahteraan masyarakat, Pemerintah Kabupaten Malang juga tetap berusaha menekan secara sistimatis dan strategis terhadap angka kemiskinan, khususnya bagi masyarakat yang rentan miskin dan terutama yang berada di wilayah desa tertinggal. Strategi dimaksud secara logis diharapkan akan meningkatkan kesejahteraan masyarakat Kabupaten Malang yang mayoritas berada di perdesaan. Jika mengacu data terakhir dari BPS tahun 2014, bahwa penduduk miskin di Kabupaten Malang tercatat masih 280,31 ribu jiwa atau 11,07% dari total penduduk dibandingkan dengan tahun 2013 sebesar 288.600 jiwa atau 11,48% yang berarti ada penurunan jumlah penduduk miskin. Angka tahun 2015 masih dalam proses pengumpulan data oleh BPS, sehingga dalam kesempatan ini belum dapat dilaporkan. Kekurangan penyajian dimaksud dapat terjadi, mengingat beberapa data yang dicantumkan dalam LKPJ ini khususnya data statistik dasar dan sektoral masih bersumber dari BPS dan bersifat “sementara”. Selain itu, kekurangan ini bukan disebabkan oleh lemahnya fungsi koordinasi dengan instansi vertikal, dalam hal ini BPS Kabupaten Malang yang menjalankan amanah dari Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1997 tentang Statistik, sehingga mohon dapat dipahami jika BPS akan selalu meng-Update terhadap data yang bersifat dinamis agar diperoleh informasi yang handal, valid, dan realibel. Pengantar LKPJ Bupati Malang Tahun 2015
23
Sedangkan jumlah desa tertinggal di awal tahun 2015 sebanyak 7 desa dan pada akhir tahun 2015 sebanyak 5 desa, dan sampai dengan akhir Maret 2016 ini menjadi 4 desa yaitu Desa Kaliasri dan Desa Putukrejo Kecamatan Kalipare; Desa Sumberkerto Kecamatan Pagak; dan Desa Sumberejo Kecamatan Poncokusumo. Status tertinggal pada keempat desa tersebut akan terus diselesaikan melalui kegiatan pembangunan yang terfokus pada infrastruktur perdesaan, taraf hidup masyarakatnya, dan ketertinggalan terhadap akses pelayanan publik dasar, yang dilakukan melalui pemberdayaan dan penguatan sarana prasarana perdesaan. Ke depan, pengklasifikasian dan penetapan status desa di Kabupaten Malang secara metodologi akan disempurnakan sesuai dengan tipologi yang ada dengan memperhatikan standar pelayanan minimum untuk skala desa. Metode dan kriteria dimaksud secara nasional telah mulai dikembangkan oleh Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional melalui “Indeks Pembangunan Desa Tahun 2014”, dan dilanjutkan dengan “Indeks Desa Membangun Tahun 2015” oleh Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi. Penggunaan istilah “Pembangunan
Desa”
dan
“Desa
Membangun”
hanyalah
pilihan
paradigmatis yang penuh dengan makna. Pengakuan dan penghormatan negara kepada desa yang disertai dengan redistribusi sumber daya dan kewenangan pembangunan secara utuh sebagaimana Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, telah memberikan pertanda bahwa desa sudah dan akan menjadi tumpuan utama untuk membangun Indonesia, termasuk membangun Kabupaten Malang. Namun esensi dan tujuan dari penyempurnaan metode serta kriterianya diharapkan dapat menggambarkan kondisi desa secara lebih nyata, dan sekaligus dapat menentukan lokus serta fokus yang strategis sebagai
sasaran
pembangunan.
Pengantar LKPJ Bupati Malang Tahun 2015
Pencapaian
tujuan
dan
sasaran 24
pembangunan perdesaan tersebut adalah menuntaskan desa tertinggal bahkan sangat tertinggal, menjadi desa berkembang dan desa maju, serta diharapkan dapat tercapai desa mandiri di Kabupaten Malang pada tahun 2021.
Rapat Paripurna Dewan yang terhormat, Prioritas ketujuh: Peningkatan Kualitas Kehidupan Politik, keamanan dan ketertiban masyarakat, serta Penegakan Hukum; Kualitas kehidupan politik dan situasi keamanan serta ketertiban masyarakat yang kondusif merupakan modal yang utama dalam pelaksanaan proses pembangunan. Stabilitas politik di Kabupaten Malang tergolong cukup mantap dan dewasa yang terbukti dari lancar dan suksesnya Pemilihan Umum Kepala Daerah secara langsung dan serentak pada tanggal 9 Desember 2015 yang lalu. Meskipun tidak dapat dipungkiri bahwa masih terjadi gangguan Kamtibmas sepanjang tahun 2015, namun masih dalam batas–batas yang dapat diatasi dan dikendalikan melalui koordinasi, terutama dengan jajaran Polres Malang. Dalam kesempatan yang baik ini, saya juga menyampaikan rasa terima kasih dan penghargaan kepada jajaran TNI dan POLRI atas kerjasama yang baik selama ini dalam upaya menciptakan kondisi keamanan dan ketertiban, baik di wilayah Kabupaten Malang pada khususnya maupun Malang Raya pada umumnya. Tidak lupa juga, kami sampaikan terima kasih kepada seluruh unsur Forkopimda (Forum Koordinasi Pimpinan di Daerah), Kominda (Komunitas Intelijen Daerah), FKUB
(Forum
Kerukunan
Umat
Beragama),
dan
FKDM
(Forum
Kewaspadaan Dini Masyarakat) serta elemen dan tokoh masyarakat sehingga dapat tercipta situasi dan kondisi keamanan wilayah di Kabupaten Malang yang aman, tertib, dan kondusif termasuk pada proses penyelenggaraan dan pelaksanaan Pilkada serentak yang lalu.
Pengantar LKPJ Bupati Malang Tahun 2015
25
Para Hadirin yang berbahagia, Prioritas kedelapan: Peningkatan fungsi lingkungan hidup terutama pelestarian ruang terbuka hijau dan optimalisasi pengelolaan sumber daya alam; Dalam rangka mempertahankan proporsi ruang terbuka hijau melalui langkah penurunan luas lahan kritis dengan kegiatan rehabilitasi hutan dan lahan pada tahun 2014 telah dilaksanakan penanganan lahan kritis seluas 3.296,12 ha, dan selanjutnya pada tahun 2015 diperluas menjadi 1.339,91 ha. Selanjutnya untuk meningkatkan perlindungan dan konservasi sumber daya hutan berupa kegiatan penanaman dalam kawasan hutan atau reboisasi, pada tahun 2014 dilaksanakan penanaman seluas 1.330 ha dan pada tahun 2015 seluas 866,5 ha sehingga kumulatif seluas 2.196,5 ha. Kegiatan lain untuk konservasi sumber air tahun 2014 telah dilakukan penghijauan di sekitar 33 sumber air pada lahan seluas sekitar 24,73 ha, dan tahun 2015 telah ditingkatkan usaha penghijauan di sekitar 21 sumber air pada lahan seluas sekitar 61,98 ha. Selanjutnya untuk meningkatkan kualitas lingkungan, maka bersama masyarakat telah diupayakan guna menambah luas area terbuka hijau yang terpelihara, serta melaksanakan pengembangan luas area terbuka hijau yang terpelihara seluas 38.898 m2 pada tahun 2014, menjadi seluas 234.261 m2 pada tahun 2015. Sebagai
upaya
penanganan
sampah
perkotaan
telah
dilaksanakan pengangkutan sampah perkotaan, yaitu pada tahun 2014 volume timbulan sampah yang terolah sebanyak 792 m³ per hari sedangkan pengelolaan sampah model 3R (Reduce, Reuse, Recycle) sebanyak 265,2 m³ per hari. Pada tahun 2015, volume timbulan sampah yang terolah sebanyak 792 m³ per hari sedangkan yang terkelola model 3R sebanyak 371,1 m³ per hari.
Pengantar LKPJ Bupati Malang Tahun 2015
26
Selain itu, peningkatan kepedulian masyarakat untuk memahami pengelolaan
sampah
juga
semakin
baik
yang
ditandai
dengan
bertambahnya Kelompok Swadaya Masyarakat (KSM) yang mengolah sampah. Pada tahun 2014 tercatat 39 KSM dengan volume sampah yang diolah 265,2 m³ per hari. Tahun 2015 sebanyak 39 KSM dengan volume sampah yang mampu diolah sebanyak 371,1 m³ per hari. Upaya lain dalam meningkatkan kualitas lingkungan permukiman adalah dengan pemanfaatan sampah organik menjadi energi yang dapat mendukung peningkatan perekonomian masyarakat setempat. Pelaksanaan pengelolaan sumber daya alam melalui program pembinaan pengawasan pertambangan, serta program pengawasan dan penertiban kegiatan tambang rakyat yang berpotensi merusak lingkungan tetap dilanjutkan. Kongkritnya adalah melakukan pembinaan terhadap 150 penambang pada tahun 2014 dan tahun 2015, mengingat tahun 2015 dan tahun 2016 ini merupakan masa transisi untuk Urusan Pemerintahan Konkuren bidang kehutanan, kelautan, serta energi dan sumber daya mineral, termasuk pertambangan yang sebagian besar telah menjadi kewenangan Provinsi sesuai Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.
Para Pimpinan dan Anggota Dewan yang terhormat, Melalui kesempatan penyampaian LKPJ Bupati Malang Tahun 2015 ini, saya sampaikan apresiasi yang tinggi disertai ucapan terima kasih yang tulus kepada seluruh masyarakat Kabupaten Malang, DPRD, Forum Koordinasi Pimpinan di Daerah, pimpinan Satuan Kerja Perangkat Daerah beserta seluruh Aparatur Sipil Negara di lingkungan Pemerintah Kabupaten Malang, dan semua unsur Pemerintahan Desa yang telah mendukung dan berpartisipasi dalam penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, serta pemberdayaan masyarakat selama ini.
Pengantar LKPJ Bupati Malang Tahun 2015
27
Tantangan ke depan makin menanjak dan berat, seiring dengan peningkatan kualitas pembangunan dan tuntutan layanan publik yang semakin baik, terutama mengawal proses penguatan dan kemandirian Desa, serta pemberdayaan masyarakat kita yang bertumpu pada sektor pertanian dalam arti luas dengan berbasis di perdesaan. Namun dengan niat yang tulus dan semangat serta kerja keras bersama secara ikhlas, maka tantangan tersebut Insya Allah dapat diselesaikan. Selanjutnya mari kita perkuat komitmen pembangunan melalui proses penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) tahun 2016-2021 yang segera akan disampaikan untuk kita bahas dan disepakati bersama. Demikian, laporan ringkas atas capaian Pemerintah Kabupaten Malang selama tahun 2015 yang dapat saya hantarkan. Untuk lebih lengkap dan rincinya, maka disampaikan pula buku LKPJ Kepala Daerah Kabupaten Malang Tahun 2015, yang merupakan dokumen pokok dan tidak terpisahkan dari pidato pengantar ini, serta sekaligus sebagai bahan untuk menyusun Catatan Strategis Dewan yang terhormat, demi penyempurnaan kinerja kita bersama pada tahun-tahun mendatang. Terima kasih atas perhatian dan kesabaran para hadirin untuk mengikuti penyampaian Laporan Keterangan Pertanggungjawaban ini. Semoga Allah SWT, Tuhan Yang Maha Esa meridhoi segala upaya kita bersama dalam
rangka lebih
memajukan dan meningkatkan kesejahteraan
masyarakat Kabupaten Malang.
Wabillahitaufiq wal hidayah Wassalammualaikum warrohmatullahi wabarokatuh. BUPATI MALANG
Dr. H. RENDRA KRESNA
Pengantar LKPJ Bupati Malang Tahun 2015
28
