BUPATI MALANG PERATURAN BUPATI MALANG NOMOR
24
TAHUN 2012
TENTANG PETUNJUK TEKNIS PENYELENGGARAAN PELAYANAN KESEHATAN DI RUMAH SAKIT UMUM DAERAH LAWANG BUPATI MALANG, Menimbang
:
a. bahwa dengan ditetapkannya Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 10 Tahun 2010 tentang Retribusi Daerah perlu diatur penyelenggaraan retribusi pelayanan kesehatan di Rumah Sakit Umum Daerah Lawang; b. bahwa sehubungan dengan maksud pada huruf a konsideran menimbang ini serta guna memberikan pedoman bagi pemberi pelayanan kesehatan di RSUD Lawang dan meningkatkan pelayanan kesehatan kepada masyarakat secara optimal sesuai Standar Operasional Prosedur (SOP) yang telah ditetapkan, maka perlu menetapkan Petunjuk Teknis Penyelenggaraan Pelayanan Kesehatan di Rumah Sakit Umum Daerah Lawang dengan Peraturan Bupati;
Mengingat
:
1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur (Berita Negara Republik lndonesia Tahun 1950 Nomor 41), sebagaimanna telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara Republik lndonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik lndonesia Nomor 2730); 2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 No.42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3821); 3. Undang-Undang
Nomor
28
Tahun
1999
tentang
Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik lndonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik lndonesia Nomor 3851);
2
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Tambahan Lembaran Negara Republik lndonesia Nomor 4437), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2008 Nomor 38, Lembaran Negara Republik lndonesia Nomor 4825); 5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2005 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik lndonesia Nomor 5038); 6. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049); 7. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063); 8. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentan Pedoman Penyusunan
dan
Penerapan
Standar
Pelayanan
Minimal
(Lembaran Negara Republik lndonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik lndonesia Nomor 4585); 9. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik lndonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4373); 10. Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 2009 tentang Pekerjaan Kefarmasian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5044); 11. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor: 512/Menkes/PER/V/2007 tentang lzin Praktik dan Pelaksanaan Praktik Kedokteran; 12. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor: 129/Menkes//2008 tentang Standar Pelayan Minimal Rumah Sakit; 13. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor: HK 02.02/MENKES/148/I/ 2010 tentang Izin dan Penyelenggaraan Praktek Perawat; 14. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor: 161/Menkes/Per/I/2010 tentang Registrasi Tenaga Kesehatan; 15. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor: 1464/Menkes/Per/X/I/2010 tentang lzin dan Penyelenggaraan Praktik Bidan; 16. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor: 1239/Menkes/SK/XI/2001 tentang Registrasi dan Praktek Perawat;
3
17. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor: 900/Menkes/SK/VII/2002 tentang Registrasi dan Praktek Bidan; 18. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor: 374/Menkes/SK/V/2009 tentang Sistem Kesehatan Nasional; 19. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor: 889/Menkes/PER/V/2011 tentang Registrasi, Izin Praktik dan Izin Kerja Tenaga Kefarmasian; 20. Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 1 Tahun 2008 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Malang Tahun 2008 Nomor 1/D), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 7 Tahun 2011 (Lembaran Daerah Kabupaten Malang Tahun 2011 Nomor 1/D); 21. Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 13 Tahun 2008 tentang Kesehatan Ibu, Bayi Baru Lahir dan Anak (KIBBLA) (Lembaran Daerah Kabupaten Malang Tahun 2008 Nomor 7/E); 22. Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 10 Tahun 2010 tentang Retribusi Jasa Umum (Lembaran Daerah Kabupaten Malang Tahun 2010 Nomor 2/C); 23. Peraturan Bupati Malang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Organisasi Perangkat Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Lawang (Lembaran Daerah Kabupaten Malang Tahun 2011 Nomor 6/D); MEMUTUSKAN: Menetapkan
:
PERATURAN BUPATI TENTANG PETUNJUK TEKNIS PENYELENGGARAAN PELAYANAN KESEHATAN DI RUMAH SAKIT UMUM DAERAH LAWANG. Pasal 1 (1) Dengan Peraturan Bupati ini menetapkan Petunjuk Teknis Penyelenggaraan Pelayanan Kesehatan di Rumah Sakit Umum Daerah Lawang. (2) Petunjuk Teknis sebagimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini. Pasal 2 Petunjuk Teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 digunakan sebagai pedoman bagi Rumah Sakit Umum Daerah Lawang dalam memberikan pelayanan kesehatan kepada masyarakat.
4
Pasal 3 Hal-hal yang belum dan/atau belum cukup diatur dalam Peraturan Bupati ini sepanjang mengenai pelaksanaannya ditetapkan lebih lanjut oleh Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Lawang. Pasal 4 Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Lawang bertanggung jawab terhadap penyelenggaraan dan pelaksanaan Peraturan Bupati ini. Pasal 5 Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Malang.
Ditetapkan di Malang pada tanggal 28 Juni 2012 BUPATI MALANG,
ttd.
Diundangkan di Malang pada tanggal 29 Juni
H. RENDRA KRESNA 2012
SEKRETARIS DAERAH ttd. ABDUL MALIK NIP. 19570830 198209 1 001 Berita Daerah Kabupaten Malang Tahun 2012 Nomor 13/E
LAMPIRAN PERATURAN BUPATI MALANG NOMOR : 24 TAHUN 2012 TANGGAL : 28 JUNI 2012
PETUNJUK TEKNIS PENYELENGGARAAN PELAYANAN KESEHATAN DI RUMAH SAKIT UMUM DAERAH LAWANG
I.
PENDAHULUAN Kesadaran masyarakat terhadap pola hidup sehat akan mempengaruhi peningkatan kebutuhan pelayanan kesehatan dan pemerataan tenaga, sarana dan prasarana kesehatan baik jumlah maupun mutu pelayanannya, dimana untuk mewujudkan hal tersebut diperlukan pengaturan yang bertujuan melindungi pemberi dan penerima jasa pelayanan kesehatan. Dalam penyelenggaraan pelayanan kesehatan di wilayah Kabupaten Malang lebih dititikberatkan pada upaya peningkatan kesehatan (promotif), pencegahan penyakit (preventif), penyembuhan penyakit (kuratif) serta pemulihan kesehatan (rehabilitatif), yang dilaksanakan secara bersama-sama antara Pemerintah Daerah dan masyarakat secara menyeluruh, terpadu dan berkesinambungan. Berdasarkan perkembangan keadaan dan kebutuhan masyarakat, maka diperlukan penyederhanaan regulasi dibidang pelayanan kesehatan yang mengarah pada sistem yang sederhana, adil, efektif dan efisien. Sedangkan guna mencapai tujuan dimaksud perlu didukung anggaran yang memadai. Salah satu sumber Pendapatan Daerah adalah pendapatan dari Retribusi Pelayanan Kesehatan. Pemerintah Kabupaten Malang telah menerbitkan Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 10 Tahun 2010 tentang Retribusi Jasa Umum, yang di dalamnya mengatur tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan di Rumah Sakit Umum Daerah Lawang. Sehubungan dengan berubahnya status Pukesmas Lawang menjadi Rumah Sakit Umum Daerah Lawang, maka perlu diterbitkan Peraturan Bupati yang mengatur Petunjuk Teknis Penyelenggaraan Retribusi Pelayanan Kesehatan di Rumah Sakit Umum Daerah Lawang. Dalam Petunjuk Teknis ini diatur tentang: 1. Ketentuan Umum; 2. Maksud dan Tujuan Penyelenggaraan Pelayanan Kesehatan bagi Masyarakat di Kabupaten Malang melalui Upaya Kesehatan Perorangan di Rumah Sakit Umum Daerah Lawang adalah untuk meningkatkan kesadaran, kemauan dan kemampuan hidup sehat bagi setiap orang sehingga terwujud derajat kesehatan yang optimal tanpa membedakan status sosialnya; 3. Jenis pelayanan kesehatan yang dapat diberikan kepada masyarakat di Rumah Sakit Umum Daerah Lawang berupa Promotif, Preventif, Kuratif, Rehabilitatif, Rawat Jalan, Rawat Inap, Gawat Darurat, dan Kamar Operasi/Operation Kamer (OK); 4. Prosedur untuk Memperoleh Pelayanan; 5. Pengelolaan Jasa Sarana dan Jasa Pelayanan.
2
II.
KETENTUAN UMUM Ketentuan ini merupakan penjabaran definisi atau pengertian yang belum dijelaskan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 10 Tahun 2010 tentang Retribusi Jasa Umum, antara lain sebagai berikut: 1. Retribusi Daerah adalah pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan. 2. Retribusi Pelayanan Kesehatan adalah pembayaran kesehatan di Rumah Sakit Umum Daerah Lawang.
atas pelayanan
3. Jasa adalah kegiatan Pemerintah Daerah berupa usaha dan pelayanan yang menyebabkan barang, fasilitas, atau kemanfaatan lainnya yang dapat dinikmati oleh orang pribadi atau Badan. 4. Jasa Sarana adalah imbalan yang diterima oleh pelaksana pelayanan atas pemakaian sarana, fasilitas, obat-obatan, bahan kimia dan alat kesehatan habis pakai yang digunakan langsung maupun tidak langsung dalam rangka observasi, diagnosis, pengobatan, rehabilitasi medis dan/atau pelayanan lainnya. 5. Jasa Pelayanan adalah imbalan yang diterima oleh pelaksana pelayanan atas jasa yang diberikan kepada pasien dalam rangka observasi, diagnosis, pengobatan, konsultasi psikologi, visite, rehabilitasi, asuhan keperawatan, administrasi dan/atau pelayanan lainnya. 6. Jasa Konsultasi adalah imbalan yang diterima oleh pelaksana pelayanan (konsultan) atas saran atau konsul yang dilaksanakan baik di rawat jalan, rawat darurat maupun rawat inap secara langsung (on site) dan/atau melalui telepon (on call/by phone). 7. Jasa Medik adalah jasa pelayanan professional oleh dokter, dokter spesialis, dokter gigi, atau dokter spesialis berupa asuhan medik dan/atau berupa tindakan medik operatif maupun non operatif. 8. Jasa Tindakan Anestesi adalah jasa medik untuk tindakan anestesi dan reanimasi terhadap pasien yang menjalani tindakan medik operatif yang perhitungan jasanya berdasarkan tingkat kesulitan dan kondisi pasien. 9. Jasa Penata Anestesi adalah jasa pelayanan yang diberikan kepada perawat penata anestesi yang telah memiliki kompetansi dibidangnya dan dibawah tenggung jawab tenaga medik operator. 10. Direktur Rumah Sakit adalah Pejabat yang diangkat oleh Bupati dan diberi wewenang dan tanggung jawab dalam pengelolahan serta penyelenggaraan pelayanan kesehatan di Rumah Sakit dan wilayahnya. 11. Pejabat adalah Pegawai yang diberi tugas tertentu di bidang Retribusi Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. 12. Tenaga Medis adalah dokter, dokter gigi, dokter gigi spesialis dan dokter spesialis lulusan pendidikan kedokteran atau kedokteran gigi di dalam maupun di luar negeri yang diakui oleh Pemerintah.
3
13. Dokter Spesilalis Tamu adalah dokter spesialis yang status kepegawaiannya di luar Rumah Sakit Umum Daerah Lawang yang diberikan izin khusus atas perjanjian kerja sama untuk melaksanakan pelayanan kesehatan di Rumah Sakit Umum Daerah Lawang. 14. Akomodasi atau sewa kamar adalah penggunaan fasilitas ruang rawat inap dalam rangka observasi, diagnosis dan terapi dengan atau tanpa makan di Rumah Sakit Umum Daerah Lawang. 15. Pelayanan Medik adalah pelayanan medik dasar dan pelayanan rnedik spesialis
terhadap
individu
atau
keluarga
dalam
masyarakat
yang
dilaksanakan oleh petugas medis. 16. Pelayanan Medik Dasar adalah pelayanan medik terhadap individu atau keluarga dalam masyarakat yang dilaksanakan oleh dokter umum atau dokter gigi. 17. Pelayanan Medik Spesialis adalah pelayanan medik terhadap individu atau keluarga dalam masyarakat yang dilaksanakan oleh dokter spesialis atau dokter gigi spesialis. 18. Pelayanan Penunjang adalah kegiatan pemeriksaan laboratorium klinik, radiodiagnostik, pathologi anatomi, dan diagnostik elektromedik serta pelayanan penunjang lainnya. 19. Badan penjamin adalah orang atau badan sebagai penanggung biaya pelayanan kesehatan dari seseorang yang menggunakan atau mendapat pelayanan di Rumah Sakit Umum Daerah Lawang. 20. Kendaraan ambulance adalah sarana transportasi yang digunakan untuk mengangkut penderita. 21. Alat Kesehatan adalah bahan, instrument, apparatus, mesin, implant, yang tidak mengandung obat yang digunakan untuk mencegah, mendiagnosis, menyembuhkan dan meringankan penyakit, merawat orang sakit serta memulihkan kesehatan pada manusia dan atau untuk membentuk dan memperbaiki fungsi tubuh. 22. Pelayanan Rawat Jalan adalah pelayanan kesehatan kepada pasien untuk dilakukan pemeriksaan/diagnosis, pengobatan, imunisasi, rehabilitasi medik dan pelayanan kesehatan lainnya tanpa rawat inap. 23. Pelayanan Rawat Inap adalah pelayanan kepada pasien untuk observasi, perawatan, diagnosis, pengobatan, rehabilitasi medik dan atau pelayanan kesehatan lainnya lebih dari satu hari. 24. Pelayanan Gawat Darurat adalah pelayanan kedaruratan medik yang harus diberikan secepatnya untuk mencegah atau mengurangi risiko kematian atau kecacatan 25. Pelayanan Medico Legal, adalah pelayanan kesehatan yang berkaitan dengan kepentingan hukum dan dan tidak terbatas pada pelayanan visum et repertum atau resum medik 26. Visum et repertum adalah keterangan dokter atau tenaga ahli yang diberikan untuk kepentingan hukum (Pro Justicia).
4
27. Perawatan Pertolongan Persalinan adalah pelayanan kesehatan yang diberikan kepada ibu dalam proses persalinan. 28. Tindakan Medik Sederhana adalah tindakan medis yang dilaksanakan dengan/tanpa anestesi lokal di ruang biasa dan dibagi menjadi 5 (lima) kelompok yang terdapat perbedaan pada jenis alat kesehatan/bahan habis pakai yang dipergunakan maupun kasus penyulit yang ada. 29. Tindakan
Medik
Kecil
adalah
tindakan
medis
yang
dilaksanakan
dengan/tanpa anestesi lokal di ruang semi steril dan dibagi menjadi 5 (lima) kelompok yang terdapat perbedaan pada jenis alat kesehatan/bahan habis pakai yang dipergunakan maupun kasus penyulit yang ada dan berisiko kecil. 30. Tindakan Medik Sedang adalah tindakan medis yang dapat dilaksanakan di Rumah Sakit dan dibagi menjadi 5 (lima) kelompok, yang memerlukan persiapan khusus dan menggunakan pembiusan regional dan berisiko sedang. 31. Tindakan Medik Besar dengan Penyulit adalah tindakan medis yang dibagi menjadi 5 (lima) kelompok yang diberikan dengan pembiusan regional atau general anestesi dengan risiko tinggi . 32. Tindakan Medik Khusus adalah tindakan medik yang dibagi menjadi 5 (lima) kelompok yang diberikan dengan pembiusan regional atau general anestesi dengan risiko tinggi dan memerlukan perawatan khusus. 33. Perawatan Isolasi adalah perawatan isolasi bagi pasien yang menderita atau diduga menderita penyakit menular yang membahayakan. 34. Perawatan intensif adalah pelayanan rawat inap untuk observasi, dan terapi khusus yang dilaksanakan secara intensif untuk penyelamatan jiwa pasien dan/atau mencegah kegagalan fungsi organ utama. 35. Pelayanan pulih sadar adalah perawatan di ruang pulih sadar untuk mengembalikan kesadaran (reanimasi) pasien setelah menjalani pembiusan dan tindakan medik operatif. 36. Pelayanan Intermediate adalah pelayanan rawat inap untuk observasi dan terapi khusus sampai kondisinya stabil kembali untuk dipindahkan ke ruang rawat inap atau ruang rawat intensif jika kondisinya stabil kembali untuk dipindahkan ke ruang rawat intensif jika kondisinya memburuk dan membutuhkan observasi lebih intensif. 37. Perawatan Jenazah adalah kegiatan merawat jenazah bagi pasien yang meninggal di rumah sakit. 38. Rekam Medik adalah dokumen rawat jalan, rawat darurat dan/atau rawat inap yang berisi data, demografi dan data kesehatan pasien. 39. Kerja Sama Operasional (KSO) adalah bentuk perikatan kerjasama penyediaan atau pemanfaatan sarana dan prasarana peralatan kedokteran dalam menunjang pelayanan di rumah sakit.
5
III.
MAKSUD DAN TUJUAN Maksud diterbitkannya petunjuk teknis penyelenggaraan adalah memberikan pedoman bagi Pemberi Pelayanan Kesehatan di Rumah Sakit Umum Daerah Lawang untuk memberikan pelayanan kesehatan bagi masyarakat secara optimal, agar tercapainya derajat kesehatan yang optimal bagi masyarakat di Kabupaten Malang. Tujuan diterbitkannya petunjuk teknis penyelenggaraan ini adalah agar Pemberi Pelayanan Kesehatan dalam memberikan pelayanan kesehatan bagi masyarakat sesuai dengan Standar Operasional Prosedur (SOP) yang ditetapkan.
IV.
JENIS DAN MACAM PELAYANAN KESEHATAN A. Jenis Pelayanan Kesehatan di Rumah Sakit Umum Daerah Lawang antara lain: 1. Pelayanan Rawat Jalan: a. Umum; b. Spesialis. 2. Pelayanan Rawat Inap; 3. Pelayanan Gawat Darurat; 4. Pelayanan Penunjang: a. Pathologi Klinik; b. Radio Diagnostik; c. Farmasi; d. Gizi; e. Penunjang lainnya sesuai dengan kebutuhan pelayanan internal dan eksternal melalui Kerja Sama Operasional (KSO). B. Macam Pelayanan Kesehatan di Rumah Sakit Umum Daerah Lawang antara lain: 1. Tindakan Medik: a. Sederhana; b. Kecil; c. Sedang; d. Besar. 2. Pelayanan Kebidanan dan Penyakit Kandungan: a. Partus Normal; b. Partus Normal di Luar Jam Dinas; c. Partus Abnormal; d. Partus Abnormal Pervaginam di Luar Jam Dinas; e. Sectio Caeseria; f. Sectio Caeseria di Luar Jam Dinas. 4. Pelayanan Rehabilitasi Medik dan Mental: a. Tindakan Sederhana; b. Tindakan Kecil; c. Tindakan Sedang.
6
5. Pelayanan Medik Gigi dan mulut; 6. Pelayanan Konsultasi dan Tindakan Khusus: a. Konsultasi Gizi; b. Konsultasi Ahli Gizi; c. Konsultasi Psikologi; d. Tindakan Psikologi; e. Konsultasi Psikiatri; f. Tindakan Psikoterapi. 7. Pelayanan Medico Legal berupa Visum et Repertum; 8. Pemulasaran Jenazah; 9. Pelayanan Transportasi Ambulan dan Transportasi Jenazah; 10.Pelayanan Umum Penunjang Rumah Sakit: a. Pendidikan dan Pelatihan (Diklat); b. Sewa Gedung dan Alat; c. Pengembangan Pelayanan Umum dan lainnya akan diatur lebih lanjut. Jenis dan macam pelayanan kesehatan bisa bertambah, dan akan dilakukan sesuai dengan kemampuan dan perkembangan Rumah Sakit Umum Daerah Lawang. V.
PROSEDUR UNTUK MEMPEROLEH PELAYANAN 1. Setiap masyarakat yang berobat pada Pemberi Pelayanan Kesehatan di Rumah Sakit Umum Daerah Lawang, diwajibkan membayar Retribusi Pelayanan Kesehatan, dikecualikan pasien tertentu sesuai peraturan/kebijakan Pemerintah yang berlaku. 2. Pelayanan kesehatan dilakukan oleh Tenaga Kesehatan yang memiliki kewenangan dengan berpedoman Standar Pelayanan dan Standar Profesi masing-masing serta Standar Operasional Prosedur (SOP) yang berlaku. 3. Jam pelayanan kesehatan di Rumah Sakit Umum Daerah Lawang adalah pukul 07.00 – 12.00 WIB, khusus hari Jum’at pukul 07.00 – 10.00 WIB dan hari Sabtu pukul 07.00 – 11.00 WIB sesuai hari efektif nasional 6 (enam) hari kerja, kecuali jam pelayanan rawat inap dan kegawatdaruratan selama 24 (dua puluh empat) jam.
VI.
PENGELOLAAN JASA PELAYANAN DAN JASA SARANA KESEHATAN 1. Setiap pelayanan kesehatan yang diberikan kepada masyarakat oleh Rumah Sakit Umum Daerah Lawang diberikan Jasa Pelayanan dan Jasa Sarana yang dibutuhkan untuk meningkatkan mutu pelayanan dan kualitas kinerja pegawai/petugas pada Rumah Sakit Umum Daerah Lawang. 2. Alokasi Jasa Pelayanan dan Jasa Sarana tersebut dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Malang yang di dasarkan pada besarnya pendapatan Retribusi Pelayanan Rumah Sakit Umum Daerah Lawang.
7
3. Penggunaan jasa ditentukan sebagai berikut: a. Jasa Sarana, digunakan untuk meningkatkan mutu pelayanan kesehatan masyarakat, yaitu untuk kegiatan operasional dan pemeliharaan Rumah Sakit Umum Daerah Lawang; b. Jasa Pelayanan, digunakan untuk meningkatkan kualitas pegawai/petugas pada Rumah Sakit Umum Daerah Lawang.
kinerja
4. Tata cara pembagian jasa pelayanan tersebut pada masing-masing pegawai menggunakan sistem remunerasi yang diatur melalui Keputusan Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Lawang.
BUPATI MALANG,
ttd.
H. RENDRA KRESNA
