BUPATI MALANG PERATURAN BUPATI MALANG NOMOR
TAHUN 2013 TENTANG
MASTERPLAN PERCEPATAN DAN PERLUASAN PEMBANGUNAN EKONOMI INDONESIA KABUPATEN MALANG TAHUN 2011-2025 BUPATI MALANG, Menimbang
: a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 2 huruf b Peraturan Presiden
Nomor
Percepatan
dan
32
Tahun
Perluasan
2011
tentang
Masterplan
Pembangunan
Ekonomi
Indonesia 2011-2025 disebutkan Masterplan Percepatan dan Perluasan
Pembangunan
Ekonomi
Indonesia
berfungsi
sebagai acuan untuk penyusunan kebijakan percepatan dan perluasan pembangunan ekonomi Indonesia pada tingkat Provinsi dan Kabupaten/Kota terkait; b. bahwa
dalam
rangka
percepatan
dan
perluasan
pembangunan ekonomi di Kabupaten Malang serta sebagai acuan
dalam
Masterplan
percepatan
Percepatan
pembangunan dan
Perluasan
perlu
disusun
Pembangunan
Ekonomi Indonesia Kabupaten Malang Tahun 2011-2025; c. bahwa sehubungan dengan maksud pada huruf a dan huruf b konsideran menimbang ini, maka perlu menetapkan Masterplan
Percepatan
dan
Perluasan
Pembangunan
Ekonomi Indonesia Kabupaten Malang Tahun 2011-2025 dengan Peraturan Bupati; Mengingat
: 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
H:\MP3EI 2013\perbup MP3EI.doc
2
2. Undang-Undang
Nomor
32
Tahun
2004
tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran
Negara
Republik
Indonesia
Tahun
2008
Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844); 3. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725); 4. Undang-Undang
Nomor
12
Tahun
2011
tentang
Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara
Republik
Tambahan
Indonesia
Lembaran
Tahun
Negara
2011
Nomor
Republik
82,
Indonesia
Nomor 5234); 5. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian
Urusan
Pemerintahan
antara
Pemerintah,
Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Tahun
2007
(Lembaran
Nomor
82,
Negara
Republik
Tambahan
Indonesia
Lembaran
Negara
Republik Indonesia Nomor 4737); 6. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan
Penataan
Ruang
(Lembaran
Negara
Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5103); 7. Peraturan Masterplan
Presiden
Nomor
Percepatan
32
dan
Tahun
Perluasan
2011
tentang
Pembangunan
Ekonomi Indonesia 2011–2025; 8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang
Pedoman
Pengelolaan
Keuangan
Daerah,
sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan
Daerah
(Berita
Tahun 2011 Nomor 310);
H:\MP3EI 2013\perbup MP3EI.doc
Negara
Republik
Indonesia
3
9. Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian selaku Ketua
Harian
Pembangunan
Komite Ekonomi
Percepatan Indonesia
dan
Perluasan
2011–2025
Nomor:
PER-06/M.EKON/08/2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja Komite Percepatan dan Perluasan Pembangunan Ekonomi Indonesia 2011–2025; 10. Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 10 Tahun 2007 tentang
Kewenangan
Pemerintahan
Kabupaten
Malang
Dalam Urusan Pemerintahan Wajib dan Pilihan (Lembaran Daerah Kabupaten Malang Tahun 2007 Nomor 2/E); 11. Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 1 Tahun 2008 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Malang Tahun 2008 Nomor 1/D), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 7 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 1 Tahun 2008 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran
Daerah
Kabupaten
Malang
Tahun
2012
Nomor 1/D); 12. Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 6 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Daerah Kabupaten Malang Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Malang Tahun 2008 Nomor 3/E); 13. Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 7 Tahun 2008 tentang
Perencanaan
Pembangunan
Daerah
(Lembaran
Daerah Kabupaten Malang Tahun 2008 Nomor 4/E); 14. Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 3 Tahun 2010 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Malang (Lembaran
Daerah
Kabupaten
Malang
Tahun
2010
Nomor 2/E); 15. Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Malang Tahun 2010-2015 (Lembaran Daerah Kabupaten Malang Tahun 2011 Nomor 1/E); Memperhatikan : 1. Surat Menteri Dalam Negeri tanggal 4 Agustus 2011 Nomor: 500/2979/Sj perihal Implementasi MP3EI di Daerah; 2. Surat Bupati Malang tanggal 22 Agustus 2011 Nomor: 500/3661/421.032/2011 perihal Implementasi Masterplan Percepatan dan Perluasan Pembangunan Ekonomi Indonesia (MP3EI) di Daerah;
H:\MP3EI 2013\perbup MP3EI.doc
4
MEMUTUSKAN: Menetapkan
: PERATURAN BUPATI TENTANG MASTERPLAN PERCEPATAN DAN PERLUASAN PEMBANGUNAN EKONOMI INDONESIA KABUPATEN MALANG TAHUN 2011-2025. BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1 Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan: 1. Daerah adalah Kabupaten Malang. 2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Malang. 3. Bupati adalah Bupati Malang. 4. Percepatan dan Perluasan Pembangunan Ekonomi adalah membangun
pusat-pusat
menghubungkan
dan
pertumbuhan
memaksimalkan
dengan
pertumbuhan
berdasarkan prinsip keterpaduan bukan keseragaman. 5. Masterplan
Percepatan
dan
Perluasan
Pembangunan
Ekonomi Indonesia, yang selanjutnya disingkat MP3EI adalah dokumen yang berisikan arahan strategis dalam percepatan dan perluasan pembangunan ekonomi Indonesia Kabupaten Malang untuk periode 15 (lima belas) tahun terhitung sejak tahun 2011 sampai dengan tahun 2025 dalam rangka pelaksanaan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2005-2025 yang disinergikan dengan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional 2005-2025 dan melengkapi dokumen perencanaan serta sebagai arahan pengembangan kegiatan ekonomi utama yang sudah lebih spesifik, lengkap dengan kebutuhan infrastruktur dan rekomendasi
perubahan/revisi
perundang-undangan
yang
perlu
terhadap dilakukan
peraturan maupun
pemberlakuan peraturan perundang-undangan baru yang diperlukan untuk mendorong percepatan dan perluasan investasi. 6. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, yang selanjutnya disingkat
APBD
adalah
rencana
keuangan
tahunan
Pemerintahan Daerah baik berupa APBD Kabupaten Malang atau APBD Provinsi Jawa Timur;
H:\MP3EI 2013\perbup MP3EI.doc
5
7. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, yang selanjutnya disingkat APBN adalah rencana keuangan tahunan negara yang
dialokasikan
melalui
Kementerian
Koordinator
Perekonomian, Kementerian Pekerjaan Umum atau lembaga lainnya. BAB II MAKSUD, TUJUAN DAN SASARAN Bagian Kesatu Maksud Pasal 2 MP3EI rencana
Kabupaten
Malang
strategis yang
Tahun
dapat
2011-2025
digunakan
merupakan
sebagai
arahan
kebijakan dan strategi serta pedoman umum dalam rangka menyusun perencanaan dan pelaksanaan yang berkaitan dengan percepatan dan perluasan pembangunan ekonomi sehingga lebih sistematis, terarah dan berkesinambungan. Bagian Kedua Tujuan Pasal 3 MP3EI Kabupaten Malang Tahun 2011-2025 bertujuan untuk mendukung percepatan dan perluasan pembangunan ekonomi Kabupaten
Malang
yang
terintegrasi
dengan
dokumen
perencanaan jangka panjang dan menengah. Bagian Ketiga Sasaran Pasal 4 Sasaran MP3EI Kabupaten Malang Tahun 2011-2025 adalah semua komponen pemangku kepentingan yang terdiri dari unsur pemerintah, masyarakat dan swasta yang terkait dan peduli terhadap percepatan dan perluasan pembangunan ekonomi Kabupaten Malang.
H:\MP3EI 2013\perbup MP3EI.doc
6
BAB III RUANG LINGKUP Pasal 5 Ruang lingkup MP3EI Kabupaten Malang Tahun 2011-2025 meliputi: a. mendefinisikan arahan strategis dan kerangka kebijakan percepatan dan perluasan pembangunan ekonomi Kabupaten Malang yang akan memicu perencanaan dan pengembangan investasi; b. pengembangan Koridor Ekonomi Jawa; c. pengembangan konektivitas; d. pengembangan sumberdaya manusia dan ilmu pengetahuan serta teknologi. BAB IV SISTEMATIKA Pasal 6 (1) Sistematika MP3EI Kabupaten Malang Tahun 2011-2025 disusun sebagai berikut: BAB I : PENDAHULUAN. BAB II : KINERJA UTAMA RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH DAN PEREKONOMIAN KABUPATEN MALANG. BAB III : KENDALA DAN STRATEGI. BAB IV : KONTRIBUSI KABUPATEN MALANG DALAM MP3EI. BAB V : KEBUTUHAN INFRASTRUKTUR PENUNJANG MP3EI. BAB VI : PELAKSANAAN DAN TATA KELOLA MP3EI. BAB VII : PENUTUP. (2) MP3EI Kabupaten Malang Tahun 2011-2025 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini. BAB V PELAKSANAAN Pasal 7 (1) Koordinasi pelaksanaan MP3EI Kabupaten Malang Tahun 2011-2025 dilakukan oleh Tim Pelaksana MP3EI. H:\MP3EI 2013\perbup MP3EI.doc
7
(2) Tim Pelaksana MP3EI sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari: a. Komite Percepatan dan Perluasan Pembangunan Ekonomi; dan b. Tim Teknis Percepatan dan Perluasan Pembangunan Ekonomi. (3) Komite Percepatan dan Perluasan Pembangunan Ekonomi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a bertugas untuk mengkoordinasikan dan mengarahkan serta melaporkan hasil pelaksanaan percepatan dan perluasan pembangunan ekonomi Kabupaten Malang. (4) Tim Teknis Percepatan dan Perluasan Pembangunan Ekonomi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b bertugas: a. mengkoordinasikan proyek investasi dan infrastruktur terkait kegiatan ekonomi utama dan pendukung percepatan dan perluasan pembangunan ekonomi; b. mensosialisasikan dan menfasilitasi serta melaksanakan monitoring dan evaluasi program MP3EI. Pasal 8 (1) Komite Percepatan dan Perluasan Pembangunan Ekonomi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) huruf a beranggotakan Satuan Kerja Perangkat Daerah, Badan Usaha Milik Negara dan Badan Usaha Milik Daerah di wilayah Malang. (2) Tim Teknis Percepatan dan Perluasan Pembangunan Ekonomi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) huruf a beranggotakan Satuan Kerja Perangkat Daerah. (3) Komite Percepatan dan Perluasan Pembangunan Ekonomi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan Tim Teknis Percepatan dan Perluasan Pembangunan Ekonomi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Bupati. BAB VI PENDANAAN Pasal 9 Pendanaan MP3EI menjadi tanggung Pemerintah Provinsi Usaha Milik Negara, H:\MP3EI 2013\perbup MP3EI.doc
Kabupaten Malang Tahun 2011-2025 jawab bersama antara Pemerintah, Jawa Timur, Pemerintah Daerah, Badan Badan Usaha Milik Daerah dan swasta.
8
BAB VII KETENTUAN PENUTUP Pasal 10 Peraturan
Bupati
ini
mulai
berlaku
pada
tanggal
diundangkan. Agar
setiap
orang
mengetahuinya,
memerintahkan
pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Malang. Ditetapkan di Malang pada tanggal BUPATI MALANG,
H. RENDRA KRESNA
H:\MP3EI 2013\perbup MP3EI.doc
2013
