BUPATI MALANG BUPATI MALANG,

BUPATI MALANG PERATURAN BUPATI MALANG NOMOR

49

TAHUN 2008

TENTANG PEDOMAN TEKNIS PENGELOLAAN BELANJA HIBAH, BANTUAN SOSIAL, BAGI HASIL, BANTUAN KEUANGAN DAN BELANJA TIDAK TERDUGA TAHUN ANGGARAN 2008 BUPATI MALANG, Menimbang

:

bahwa untuk melaksanakan ketentuan dalam Pasal 5 UndangUndang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara dan Pasal 133 ayat (3), serta Pasal 134 ayat (4) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007, perlu menetapkan Pedoman Teknis Pengelolaan Belanja Hibah, Bantuan Sosial, Bagi Hasil, Bantuan Keuangan dan Belanja Tidak Terduga Tahun Anggaran 2008 dengan Peraturan Bupati Malang;

Mengingat

:

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4286); 2. Undang-Undang

Nomor

1

Tahun

2004

tentang

Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4355); 3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan

dan

Tanggung

Jawab

Keuangan

Negara

(Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembatan Negara Nomor 4400); 4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah

(Lembaran

Negara

Tahun

2004

Nomor

125,

Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437), sebagaimana telah diubah kedua dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4844);

2 5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 126 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438); 6. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2005 tentang Hibah kepada Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4577); 7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4578); 8. Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 23 Tahun 2006 tentang

Pokok-pokok

Pengelolaan

Keuangan

(Lembaran Daerah Kabupaten Malang Tahun 2006

Daerah Nomor

6/A); 9. Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 1 Tahun 2008 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Malang Tahun 2008 Nomor 1/D); 10. Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 4 Tahun 2008 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2008 (Lembaran Daerah Tahun 2008 Nomor 1/A); 11. Peraturan Bupati Malang Nomor 42 Tahun 2008 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2008 (Berita Daerah Kabupaten Malang Tahun 2008 Nomor 2/A); Memperhatikan

:

1. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang

Pedoman

Pengelolaan

Keuangan

Daerah,

sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007; 2. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 30 Tahun 2007 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah; MEMUTUSKAN: Menetapkan

:

PERATURAN

BUPATI

TENTANG

PEDOMAN

TEKNIS

PENGELOLAAN BELANJA HIBAH, BANTUAN SOSIAL, BAGI HASIL, BANTUAN KEUANGAN DAN BELANJA TIDAK TERDUGA TAHUN ANGGARAN 2008.

3 Pasal 1 Dengan

Peraturan

Bupati

ini

ditetapkan

Pedoman

Teknis

Pengelolaan Belanja Hibah, Bantuan Sosial, Bagi Hasil, Bantuan Keuangan dan Belanja Tidak Terduga Tahun Anggaran 2008. Pasal 2 (1)

Belanja Hibah sebagaimana dimaksud

dalam Pasal 1

digunakan untuk menganggarkan pemberian hibah dalam bentuk uang, barang dan/atau jasa kepada perusahaan Negara/Daerah, masyarakat dan organisasi kemasyarakatan yang secara spesifik telah ditetapkan peruntukannya. (2)

Belanja

Hibah

diberikan

mempertimbangkan

secara

kemampuan

selektif

dengan

keuangan

daerah,

rasionalitas dan ditetapkan dengan Keputusan Bupati Malang. (3)

Pemberian Hibah dalam bentuk uang, barang dan/atau jasa dapat

diberikan

kepada

Pemerintah

Desa

sepanjang

ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan. (4)

Hibah dalam bentuk uang, barang dan/atau jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diberikan kepada Instansi vertikal,

Organisasi

semi

pemerintah,

Organisasi

Non

Pemerintah dan Masyarakat. (5)

Belanja Hibah digunakan juga untuk pendampingan danadana yang berasal dari Pemerintah dan Pemerintah Provinsi. Pasal 3

(1)

Hibah kepada Pemerintah Desa sebagaimana dimaksud dalam

Pasal

2

ayat

(3)

bertujuan

untuk

menunjang

peningkatan penyelenggaraan fungsi Pemerintah Desa dan pemberdayaan masyarakat desa. (2)

Hibah kepada perusahaan Negara/Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) bertujuan untuk menunjang peningkatan pelayanan kepada masyarakat.

(3)

Hibah kepada Instansi vertikal, Organisasi semi pemerintah, Organisasi Non Pemerintah dan Masyarakat sebagaimana dimaksud

dalam

meningkatkan

Pasal

partisipasi

2

ayat

(4)

bertujuan

penyelenggaraan

untuk

pembangunan

daerah atau secara fungsional terkait dengan dukungan penyelenggaraan Pemerintah Daerah.

4 Pasal 4 (1)

(2)

(3)

(4)

Belanja hibah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) bersifat bantuan yang tidak mengikat/tidak secara terus menerus dan tidak wajib serta harus digunakan sesuai dengan persyaratan yang ditetapkan dalam Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD). Belanja yang diberikan secara tidak mengikat/tidak secara terus menerus diartikan bahwa pemberian hibah tersebut ada batas akhirnya tergantung pada kemampuan keuangan daerah dan kebutuhan atas kegiatan tersebut dalam menunjang penyelenggaraan Pemerintahan Daerah. Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sekurang-kurangnya memuat identitas penerima hibah, tujuan pemberian hibah, jumlah uang yang dihibahkan. Format Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) sebagaimana dimaksud pada ayat (3) sebagaimana tercantum dalam Lampiran I. Pasal 5

(1) Belanja Bantuan Sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 digunakan untuk menganggarkan pemberian bantuan yang bersifat sosial kemasyarakatan dalam bentuk uang dan/atau barang kepada organisasi/kelompok/anggota masyarakat dan Partai Politik. (2) Bantuan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan secara selektif, tidak terus menerus/tidak mengikat serta memiliki kejelasan peruntukan penggunaannya dengan mempertimbangkan kemampuan keuangan daerah dan ditetapkan dengan Keputusan Bupati. (3) Bantuan sosial yang diberikan secara tidak terus menerus/tidak mengikat diartikan bahwa pemberian bantuan tersebut tidak wajib dan tidak harus diberikan setiap Tahun Anggaran. (4) Khusus untuk bantuan kepada Partai Politik diberikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Pasal 6 (1) Belanja Bagi Hasil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 digunakan untuk menganggarkan dana bagi hasil yang bersumber dari Pendapatan Daerah kepada Pemerintah Provinsi, Pemerintah Desa dan Lembaga.

5 (2) Belanja Bagi Hasil yang diberikan Oleh Pemerintah Daerah kepada Pemerintah Provinsi, Pemerintah Desa dan Lembaga dilakukan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Pasal 7 (1) Belanja Bantuan Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 digunakan untuk menganggarkan bantuan keuangan yang bersifat umum dan khusus dari Pemerintah Kabupaten kepada Pemerintah Desa dalam rangka pemerataan dan/atau peningkatan kemampuan keuangan. (2) Belanja bantuan keuangan yang bersifat umum, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) peruntukan dan penggunaannya diserahkan sepenuhnya kepada Pemerintah Desa penerima bantuan. (3) Belanja bantuan keuangan yang bersifat khusus, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) peruntukan dan pengelolaannya diarahkan/ditetapkan oleh Bupati. (4) Belanja bantuan yang bersifat khusus, sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat mensyaratkan penyediaan dana pendamping dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa penerima bantuan. (5) Bantuan Keuangan disalurkan langsung ke kas Desa dan atau kepada yang bersangkutan. Pasal 8 (1) Belanja Tidak Terduga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 merupakan belanja untuk kegiatan yang sifatnya tidak biasa atau tidak diharapkan berulang seperti penanggulangan bencana alam dan bencana sosial yang tidak diperkirakan sebelumnya, termasuk pengembalian atas kelebihan penerimaan daerah tahun-tahun sebelumnya yang telah ditutup. (2) Kegiatan yang bersifat tidak biasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), yaitu tanggap darurat dalam rangka pencegahan gangguan terhadap stabilitas penyelenggaraan pemerintahan demi terciptanya keamanan, ketentraman dan ketertiban masyarakat di daerah. (3) Pengembalian atas kelebihan penerimaan daerah tahun-tahun sebelumnya yang telah ditutup sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus didukung dengan bukti-bukti yang sah.

6 (4) Pengeluaran belanja untuk tanggap darurat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berdasarkan kebutuhan yang diusulkan dari instansi/lembaga berkenaan setelah mempertimbangkan efisiensi dan efektifitas serta menghindari adanya tumpang tindih pendanaan terhadap kegiatan-kegiatan yang telah didanai dari APBN maupun APBD Provinsi. (5) Pertimbangan efisiensi dan efektifitas sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dapat diartikan sebagai kebutuhan riil. (6) Dasar pengeluaran anggaran Belanja Tidak Terduga yang dianggarkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah untuk mendanai tanggap darurat, penanggulangan bencana alam/bencana sosial, termasuk pengembalian atas kelebihan penerimaan tahun-tahun sebelumnya yang telah ditutup ditetapkan dengan Keputusan Bupati. Pasal 9 (1) Belanja hibah, bantuan sosial, bagi hasil, bantuan keuangan dan

belanja tidak terduga sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 1 dianggarkan pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (DPA-PPKD). (2) Belanja-belanja yang dianggarkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan transfer dana dari PPKD kepada penerima belanja sehingga merupakan kelompok belanja tidak langsung pada: a. rekening belanja hibah; b. rekening belanja bantuan sosial; c. rekening belanja bagi hasil; d. rekening belanja bantuan keuangan; e. rekening belanja tidak terduga. (3) Penggunaan penerima

belanja

hibah

hibah

sesuai

dipertanggungjawabkan

dengan

peraturan

oleh

perundang-

undangan. (4) Khusus untuk belanja bantuan sosial yang diwujudkan dalam bentuk uang/barang dan tidak dianggarkan pada Program dan kegiatan SKPD, dapat didanai dari belanja Bantuan sosial yang dianggarkan di PPKD. (5) Pengadaan, pelaksanaan dan penyaluran belanja bantuan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilakukan dan menjadi tanggung jawab SKPD yang bersangkutan.

7 Pasal 10 Untuk pencairan Belanja Bantuan Sosial dapat dilakukan dalam 1 (satu) Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) pada setiap permohonan orang/kelompok masyarakat/lembaga penerima yang dianggarkan pada kode rekening Belanja Bantuan Sosial. Pasal 11 (1)

(2)

(3)

(4)

Untuk pencairan belanja-belanja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, diawali dengan permohonan pengajuan yang ditujukan kepada Bupati baik secara langsung maupun melalui SKPD sesuai dengan rincian yang tercantum dalam Lampiran II, kecuali belanja bagi hasil. SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengajukan nota dinas terhadap permohonan tersebut untuk dijadikan dasar pertimbangan dalam pemberian belanja hibah, bantuan sosial, bantuan keuangan dan belanja tidak terduga. Sebagai tindak lanjut sebagaimana dimaksud pada ayat (2) SKPD melakukan verifikasi dan pertimbangan, secara administratif merupakan tanggung jawab dari SKPD yang bersangkutan dan akan menjadi dasar pembuatan SPP, penerbitan SPM maupun Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D). Mekanisme pencairan dana secara rinci tercantum dalam Lampiran III. Pasal 12

(1)

(2)

(3)

Penerima belanja hibah, bantuan sosial, bantuan keuangan dan belanja tidak terduga bertanggung jawab atas penggunaan uang/barang yang diterimanya dengan berpedoman pada ketentuan perundang-undangan dan wajib menyampaikan pertanggungjawaban penggunaannya kepada Bupati melalui PPKD dan SKPD yang bersangkutan. Pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa laporan Realisasi Penggunaan Uang/barang sesuai dengan Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD)/proposal permohonan bantuan atau dokumen lain yang dipersamakan. Penerima belanja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan obyek pemeriksaan, mempunyai kewajiban menyimpan laporan Realisasi Penggunaan Uang/barang serta bukti-bukti lainnya yang sah sesuai dengan Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD)/proposal permohonan bantuan atau dokumen lain yang dipersamakan.

8 (4)

Hibah/bantuan sosial dalam bentuk uang kepada organisasi non pemerintah dan masyarakat dipertanggungjawabkan dalam bentuk bukti tanda terima uang dan bukti-bukti penggunaan dana sesuai naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD)/proposal permohonan bantuan atau dokumen lain yang dipersamakan.

(5)

Hibah/bantuan sosial dalam bentuk barang dipertanggungjawabkan oleh penerima hibah/bantuan sosial berdasarkan berita acara serah terima barang dan penggunaan atau pemanfaatan harus sesuai dengan Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD)/proposal permohonan bantuan atau dokumen lain yang dipersamakan.

(6)

Khusus bagi bantuan untuk Partai Politik, pertanggungjawaban mengikuti Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2005 tentang Pedoman Pengajuan, Penyerahan dan Laporan Penggunaan Bantuan Keuangan kepada Partai Politik sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 25 Tahun 2006 dan/atau ketentuan-ketentuan lain yang berlaku sah dan mengikat. Pasal 13

(1)

Realisasi belanja Hibah, Bantuan Sosial, Belanja Bagi Hasil, Bantuan Keuangan dan Belanja Tidak Terduga dicatat dan dilaporkan sesuai dengan ketentuan.

(2)

Barang yang dihibahkan atau dibantukan tidak diakui sebagai asset Pemerintah Kabupaten Malang sehingga tidak perlu dilaporkan dalam neraca Daerah. Pasal 14

Membebankan biaya administrasi pengelolaan bantuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2008 Kabupaten Malang di masing-masing SKPD yang membidangi. Pasal 15 (1)

Bupati dapat memberikan belanja bantuan sosial tunai secara langsung maupun transfer kepada penerima bantuan berdasarkan proposal dari pemohon.

9 (2)

(3)

Untuk mendukung kelancaran pelaksanaan bantuan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala SKPD yang membidangi mengajukan pencairan dana sesuai dengan kebutuhan setelah mendapat persetujuan Bupati. Pertanggungjawaban atas pencairan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibuat oleh Kepala SKPD yang membidangi dalam bentuk Laporan rincian penggunaan dana kepada Bupati dengan tembusan kepada PPKD. Pasal 16

Peraturan Bupati ini berlaku dalam Tahun Anggaran 2008. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Malang.

Ditetapkan di Malang pada tanggal

9

Juni

BUPATI MALANG, ttd. SUJUD PRIBADI

Diundangkan di Malang Pada tanggal 9 Juni

2008

SEKRETARIS DAERAH ttd. BETJIK SOEDJARWOKO NIP. 510 073 302 BERITA DAERAH KABUPATEN MALANG TAHUN 2008 NOMOR 5/A

2008

LAMPIRAN I PERATURAN BUPATI MALANG NOMOR

:

TANGGAL :

49

TAHUN

2008

9

Juni

2008

SATUAN J I . . . . . . . KERJA . . . . . . . . . . PERANGKAT . . . . . . . . . . . . . . . . . .DAERAH ......... K A…………………………………………….. B U PAT E N/KOTA - .............. JL.

NASKAH PERJANJIAN HIBAH DAERAH (NPHD)

Pada hari ini,…......................, tanggal ..............., bulan .............., tahun dua ribu delapan, yang bertanda tangan di bawah ini : I.

Nama : ………………………---------------------------------Jabatan : ………………………---------------------------------Alamat Kantor : ...............................----------------------------------Yang bertindak untuk dan atas nama Bupati Malang, selanjutnya dalam Naskah Perjanjian Hibah Daerah ini disebut sebagai PIHAK KESATU.----------------

II. Nama Jabatan Alamat Kantor

: ………………………---------------------------------: ………………………---------------------------------: ………………………----------------------------------

Yang bertindak untuk dan atas nama ...................................., selanjutnya dalam Naskah Perjanjian Hibah Daerah ini disebut sebagai PIHAK KEDUA.-----------------Pasal 1 JUMLAH DAN TUJUAN HIBAH (1) PIHAK KESATU memberikan hibah daerah kepada PIHAK KEDUA berupa ............................ sebesar Rp. ................................(..............................) yang bersumber dari …………………….kepada ……………. di Kabupaten/Kota ........................ (diisi sesuai dengan nominal yang tertera dalam ……………).--(2) Dana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipergunakan untuk pelaksanaan ……………………..Tahun 2008 di Desa ........., Kecamatan ................., dengan rincian sebagaimana proposal/dokumen lain yang dipersamakan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Naskah Perjanjian Hibah Daerah ini.-(3) Penggunaan dana sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mengikuti ketentuan sebagaimana telah diatur dalam Peraturan Bupati Malang Nomor .... Tahun 2008 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Belanja Hibah, Bantuan Sosial, Bagi Hasil, Bantuan Keuangan Dan Belanja Tidak Terduga Tahun Anggaran 2008, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Naskah Perjanjian Hibah Daerah ini.--------------------------------------------------------------------------------------------

2 (4) Penggunaan dana sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) khusus untuk jenis kegiatan Pemberdayaan Usaha harus dikelola secara bergulir/revolving.-------------------------------------------------------------------------------Pasal 2 PENCAIRAN DANA HIBAH DAERAH (1) Pencairan dana hibah daerah yang bersumber dari APBD Pemerintah Kabupaten Malang dilakukan sekaligus sesuai dengan rincian proposal/dokumen lain yang dipersamakan.----------------------------------------------(2) Untuk pencairan dana hibah daerah PIHAK KEDUA mengajukan permohonan kepada PIHAK KESATU dengan ketentuan sebagaimana diatur dalam Peraturan Bupati Malang Nomor .... Tahun 2008 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Belanja Hibah, Bantuan Sosial, Bagi Hasil, Bantuan Keuangan Dan Belanja Tidak Terduga Tahun Anggaran 2008, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Naskah Perjanjian Hibah Daerah ini.-----------------------------------. (3) PIHAK KEDUA setelah menerima dana hibah dari PIHAK KESATU segera melaksanakan kegiatan sesuai proposal ............ dengan berpedoman pada Peraturan Bupati Malang Nomor .... Tahun 2008 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Belanja Hibah, Bantuan Sosial, Bagi Hasil, Bantuan Keuangan Dan Belanja Tidak Terduga Tahun Anggaran 2008.--------------------------------------------Pasal 3 KEWAJIBAN PIHAK KEDUA (1) Melaksanakan dan bertanggungjawab penuh atas pelaksanaan program dan kegiatan yang didanai dari dana hibah daerah yang telah disetujui PIHAK KESATU.--------------------------------------------------------------------------------------------(2) Melaksanakan pengadaan barang dan jasa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.---------------------------------------------------------(3) Menyimpan bukti-bukti transaksi terkait dengan program dan kegiatan yang didanai dari dana hibah daerah.-----------------------------------------------------------------(4) Membuat dan menyampaikan Laporan Pertanggungjawaban penggunaan dana hibah daerah beserta foto copy bukti transaksi kepada PIHAK KESATU paling lambat tanggal .................... 2008.--------------------------------------------------------------Pasal 4 HAK DAN KEWAJIBAN PIHAK KESATU (1) PIHAK KESATU berhak menunda pencairan dana hibah apabila PIHAK KEDUA tidak/belum memenuhi persyaratan yang telah ditetapkan.------------------------------(2) PIHAK KESATU berkewajiban melaksanakan evaluasi dan monitoring atas penggunaan dana hibah daerah berdasarkan proposal/dokumen lain yang dipersamakan dan laporan pertanggungjawaban penggunaan dan hibah.-----------

3 Pasal 5 ADDENDUM (1) Dalam hal terdapat perubahan rencana anggaran belanja sebagaimana tercantum dalam lampiran, PIHAK KEDUA dapat mengajukan perubahan kepada PIHAK KESATU sepanjang tidak menambah jumlah nominal dan tujuan penggunaan hibah.--------------------------------------------------------------------------------(2) Perubahan rencana anggaran belanja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dalam Addendum yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Naskah Perjanjian Hibah Daerah ini.--------------------------------------------------------Pasal 6 LAIN-LAIN (1) Perjanjian Hibah Daerah ini mulai berlaku pada tanggal ditandatangani dan berakhir pada tanggal 31 Desember 2008.--------------------------------------------------(2) Hal-hal lain yang belum tercantum dalam Naskah Perjanjian Hibah Daerah ini dapat diatur lebih lanjut dalam Addendum.---------------------------------------------------

PIHAK KEDUA

PIHAK PERTAMA

..............................

...............................

\

BUPATI MALANG, ttd. SUJUD PRIBADI Diundangkan di Malang Pada tanggal 9 Juni

2008


LAMPIRAN II PERATURAN BUPATI MALANG NOMOR

:

49

TAHUN

2008

TANGGAL

:

9

Juni

2008

I. RINCIAN HIBAH, BANTUAN SOSIAL, BAGI HASIL, BANTUAN KEUANGAN DAN TIDAK TERDUGA No

URAIAN

KOORDINATOR (VERIFIKATOR ADMINISTRASI)

1

2

3

1

SKPD YANG MEMBIDANGI (VERIFIKATOR TEKNIS) 4

Belanja Hibah 1.1 1.2 1.3

1.4 1.5

Palang Merah Indonesia

Bagian Kesejahteraan Dinas Kesehatan, dan Dinas Sosial Rakyat KONI dan Cabang Olahraga Bagian Kesejahteraan Dinas Pemuda dan Olah Raga Rakyat Pendampingan Program Nasional Pemberdayaan Bagian Perekonomian Badan Pemberdayaan Masyarakat, Masyarakat (PNPM) Mandiri Pedesaan Perencanaan Pembangunan.

Badan

Pendampingan Program Rintisan Wajar Pendidikan Bagian Kesejahteraan Dinas Pendidikan. Menengah (Dikmen) 12 Tahun Rakyat Pendampingan Jaring Pengaman Ekonomi Sosial Bagian Perekonomian Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan, Dinas (JPES) Pertanian dan Perkebunan, Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Pasar, Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi, Dinas Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah, Dinas Bina Marga, Dinas Pengairan, dan Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang.

2 1.6

Pendampingan Program Nasional Pemberdayaan Bagian Perekonomian Masyarakat (PNPM) Mandiri Perkotaan

Badan Pemberdayaan Masyarakat, Perencanaan Pembangunan.

Badan

1.7

Pendampingan P2KP (Program Kemiskinan di Perkotaan)

Badan Pemberdayaan Masyarakat, Perencanaan Pembangunan

Badan

1.8

Pendampingan Gerdu Taskin Pengentasan Kemiskinan)


Badan

1.9

Pendampingan laboratorium bahasa multimedia sistem

1.10

Penanggulangan Bagian Perekonomian

(Gerakan

Terpadu Bagian Perekonomian

Bagian Pengelola Data Dinas Pendidikan. Eletronik Belanja Hibah pajak penerangan listrik (Kecamatan Bagian Administrasi Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral. Poncokusumo dan Tajinan) Pembangunan

1.11

Pendampingan Program Nasional Pemberdayaan Bagian Perekonomian Masyarakat (PNPM) Mandiri Pedesaan (Block Grant)

1.12

1.14

Belanja Hibah untuk Tentara Manunggal Masuk Desa (TMMD) Belanja Hibah untuk Pelaksanaan Pemilihan Gubernur 2008 Belanja Hibah kepada Organisasi Wanita

1.15

Belanja Hibah kepada Organisasi Pemuda

1.13

1.16 1.17


Badan

Bagian Tata Pemerintahan Badan Pemberdayaan Masyarakat, Badan Desa Perencanaan Pembangunan. Bagian Tata Pemerintahan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik. Umum Bagian Kesejahteraan Kantor Pemberdayaan Perempuan dan Rakyat Perlindungan Anak.

Bagian Rakyat Bantuan Hibah kepada Program Kesejahteraan Bagian Keluarga / PKK Rakyat Belanja Hibah kepada Badan Narkotika Kabupaten Bagian Malang Rakyat

Kesejahteraan Dinas Pemuda dan Olah Raga. Kesejahteraan Kantor Pemberdayaan Perlindungan Anak. Kesejahteraan Dinas Sosial

Perempuan

dan

3 2

Belanja Bantuan Sosial 2.1

Bantuan Keuangan menunjang kegiatan Pemerintah Bagian Umum dan Protokol Daerah

Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Asset.

2.2

Bantuan Keuangan dalam rangka penyelenggaraan Bagian Umum dan Protokol pemerintah daerah


2.3 2.4

Bantuan Keuangan kepada Perguruan Tinggi Bantuan Keuangan untuk keagamaan

Badan Perencanaan Pembangunan. Dinas Sosial.

2.5

Bantuan swasta

Dinas Pendidikan, Kantor Departemen Agama, dan Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang.

2.6

Bantuan Keuangan Pemerintah Daerah

2.7

Bantuan Keuangan untuk insentif Pos Pelayanan Terpadu (Yandu) Bantuan Keuangan operasional Musyawarah Pimpinan Daerah (Muspida) Bantuan Keuangan Tambahan Pelayanan Kesehatan Masyarakat Miskin

2.8 2.9

Keuangan

kepada

untuk

lembaga

menunjang

Bagian Kerjasama Bagian Bina Mental dan Kerohanian pendidikan Bagian Administrasi Pembangunan

kemitraan Bagian Administrasi Dinas Bina Marga, Dinas Pengairan, dan Dinas Pembangunan Cipta Karya dan Tata Ruang. Bagian Kesejahteraan Dinas Kesehatan. Rakyat Bagian Hukum Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Asset, dan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik. Bagian Kesejahteraan Dinas Kesehatan. Rakyat

2.10

Bantuan Keuangan pada tempat ibadah dan pondok Bagian Bina Mental dan Dinas Sosial, Kantor Departemen Agama. pesantren Kerohanian

2.11

Bantuan Keuangan untuk kesejahteraan sosial

2.12

Bantuan Keuangan untuk pembinaan kesenian budaya

Bagian Rakyat Bagian Rakyat

Kesejahteraan Dinas Sosial. Kesejahteraan Dinas Kebudayaan dan Pariwisata.

4

3

4

2.13

Bantuan Keuangan untuk relokasi pemukiman pasca Bagian Administrasi Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang, dan Kantor bencana di Gedangan Pembangunan Perumahan

2.14

Bantuan untuk Guru Tidak Tetap (insentif) 1.508 org x Bagian Rp.500.000,Rakyat

Kesejahteraan Dinas Pendidikan.

2.15

Bantuan Keuangan untuk Indonesia (TKI) Miskin

Kesejahteraan Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi.

Calon

Tenaga

Kerja Bagian Rakyat

Belanja Bagi Hasil kepada Provinsi / Kabupaten/ Kota dan Pemerintah Desa 3.1

Belanja Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah tertentu

Bagian Perekonomian


3.2

Belanja Bagi Hasil atas perhitungan pajak penerangan Bagian Perekonomian jalan desa/kelurahan.

Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Asset .

3.3

Belanja Bagi Hasil untuk retribusi Tempat Pendaratan Bagian Perekonomian Ikan (TPI) kepada koperasi dan Provinsi Jawa Timur Tahun 2008

Dinas Kelautan dan Perikanan.

3.4

Belanja Bagi Hasil retribusi terminal Landungsari Bagian Tata Pemerintahan Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika. dengan desa Tahun 2008 Desa

3.5

Belanja Bagi Hasil Tempat Pendaratan Ikan (TPI) ke Bagian Perekonomian Koperasi dan Provinsi Jawa Timur Tahun 2007

3.6

Belanja Bagi Hasil retribusi terminal Landungsari Bagian Tata Pemerintahan Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika. dengan desa Tahun 2007 Desa

Belanja Bantuan Keuangan kepada Provinsi/Kabupaten/Kota

Dinas Kelautan dan Perikanan.

5 dan Pemerintahan Desa 4.1

Bantuan Keuangan Alokasi Dana Desa (ADD)

Bagian Tata Pemerintahan Badan Pemberdayaan Masyarakat. Desa

4.2

Tunjangan Tetap Perangkat Desa:

Bagian Tata Pemerintahan Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Desa Asset.

- Kepala Desa: 1 Org x 378 Desa x 12 Bln - Sekdes: 1 Org x 378 Desa x 12 Bln - Perangkat Desa: 3.595 Org x 12 Bln 4.3 5

Tunjangan Sekretaris Desa yang tidak diangkat PNS Bagian Tata Pemerintahan Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan (96 orang) Desa Asset, dan Badan Kepegawaian Daerah.

Belanja Tidak Terduga 5.1

Belanja Tidak Terduga

Bagian Administrasi Satuan Polisi Pamong Praja. Pembangunan


2008


LAMPIRAN III PERATURAN BUPATI MALANG NOMOR : 49 TAHUN 2008 TANGGAL : 9 Juni 2008

PERSYARATAN PENGAJUAN DAN PENCAIRAN DANA A. Pencairan bagi Instansi Non Pemerintah, dengan dilampiri: 1. Permohonan bantuan disampaikan kepada Bupati Malang, dengan ketentuan: a. untuk Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) Badan Hukum/Yayasan, surat

permohonannya

harus

diketahui

Camat

dan

atau

Kepala

Desa/Kelurahan; b. Untuk lembaga pendidikan swasta dan penelitian harus diketahui oleh Kepala sekolah/Rektor/Ketua Lembaga Penelitian yang bersangkutan; 2. Panitia

Pembangunan/Pokmas

harus

mencantumkan

susunan

panitia

diketahui Kades/Lurah kecuali untuk kegiatan seminar/lokakarya; 3. Melampirkan copy akte pendirian yayasan/lembaga/wakaf; 4. Permohonan/proposal harus dilengkapi rincian dan lokasi kegiatan serta rencana kebutuhan biaya/RAB untuk pekerjaan pembangunan fisik dan rencana kebutuhan biaya lainnya untuk pekerjaan non fisik; 5. Kuitansi asli bermaterai cukup dibuat rangkap 4 (empat); dan 6. Melampirkan copy KTP Ketua/penanggungjawab kegiatan dan copy rekening Bank Pemerintah atas nama pemohon. B. Pencairan bagi Instansi Pemerintah, dengan dilampiri: 1. Permohonan

bantuan disampaikan kepada Bupati Malang, dengan

ketentuan: a. Untuk Pemerintah Desa/Kelurahan, surat permohonan ditandatangani oleh Kepala Desa/Lurah; b. Untuk SKPD di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Malang ditandatangani oleh Kepala SKPD yang bersangkutan; dan c. Untuk lembaga penelitian harus diketahui oleh Rektor/Ketua Lembaga Penelitian yang bersangkutan; 2. Permohonan/proposal atau dokumen yang dipersamakan harus dilengkapi rincian

dan lokasi

kegiatan serta

susunan

kepanitiaan, tujuan

dan

manfaatnya, rencana kebutuhan biaya/RAB untuk pekerjaan pembangunan fisik dan rencana kebutuhan biaya lainnya untuk pekerjaan non fisik; 3. Melampirkan copy rekening bank Pemerintah (diharapkan Bank Jatim) atas nama pemohon, kecuali untuk bantuan senilai kurang dari Rp. 5.000.000,(lima juta rupiah);

2 4. Untuk Bantuan Kelompok Masyarakat kuitansi asli bermaterai ditandatangani 3 orang (Ketua, Sekretaris, Bendahara) sesuai dengan pemohon di proposal, berstempel dan dibuat rangkap 4 (empat); 5. Untuk Bantuan Perorangan kuitansi asli bermaterai ditandatangani 2 orang (Pemohon, Kepala Desa/Lurah) dibuat rangkap 4 (empat). C. Tambahan kelengkapan dokumen 1. Belanja Hibah. a. Proposal dari pemohon diverifikasi dalam bentuk telaah staf oleh SKPD yang membidangi untuk diajukan kepada Bupati; b. Persetujuan Bupati terhadap proposal yang diajukan; c. Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) yang ditandatangani bersama oleh penerima hibah dengan Kepala SKPD atas nama Bupati. 2. Belanja Bantuan Sosial. a. Proposal ditandatangani Pimpinan Organisasi masyarakat/Kelompok masyarakat/anggota masyarakat/partai politik dan telah diverifikasi oleh SKPD yang membidangi; b. Bantuan Sosial dalam bentuk barang yang belum terprogram dalam DPASKPD dapat diberikan dalam bentuk transfer uang dari PPKD kepada SKPD yang membidangi dan pelaksanaan pengadaannya sesuai ketentuan yang berlaku; c. Tata cara pemberian Bantuan Sosial dalam bentuk barang: 1) SKPD melaksanakan proses pengadaan barang yang akan dibantukan sesuai dengan ketentuan yang berlaku; 2) SKPD menyerahkan barang kepada penerima bantuan dengan menandatangani berita acara serah terima barang. d. Mekanisme Pencairan Dana Belanja Bantuan Sosial yang memerlukan Lampiran pada SP2D adalah sebagai berikut: 1) SKPD yang menangani/memverifikasi mengajukan usulan kepada Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Asset yang dilampiri nomor rekening pada PT. Bank Jatim, Keputusan Bupati Malang dengan mencantumkan daftar berisi rincian nama, alamat, peruntukan dan jumlah nominal; 2) Berdasarakan surat Permohonan sebagaimana dimaksud pada huruf a, Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Asset menerbitkan SP2D dengan mencantumkan daftar yang berisi rincian sebagaimana dimaksud pada huruf a dalam lampiran yang merupakan satu kesatuan dengan SP2D dimaksud; 3) PT. Bank Jatim melakukan transfer dana tersebut kepada penerima dengan nomor rekening sebagaimana tercantum dalam lampiran SP2D.

3 3. Belanja bagi Hasil. a. SKPD penghasil menghitung jumlah bagi Hasil untuk masing-masing jenis pendapatan yang dikelolanya sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan ditetapkan dalam keputusan SKPD Penghasil yang bersangkutan; b. Pencairan Belanja Bagi Hasil dilampiri kuitansi rangkap 4 (empat) asli bermaterai. 4. Belanja Bantuan Keuangan. Rekomendasi atau persetujuan pemberian bantuan dari Bupati Malang. 5. Belanja Tidak terduga. Rekomendasi atau persetujuan pemberian bantuan dari Bupati Malang.


2008


BUPATI MALANG BUPATI MALANG,

Recommend Documents