BUPATI MALANG PERATURAN BUPATI MALANG NOMOR
17
TAHUN 2012
TENTANG PETUNJUK TEKNIS PENYELENGGARAAN PELAYANAN KESEHATAN DI PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT (PUSKESMAS) BESERTA JARINGANNYA BUPATI MALANG, Menimbang
: a. bahwa dalam rangka pelaksanaan BAB III Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 10 Tahun 2010 tentang Retribusi Jasa Umum, perlu mengatur penyelenggaraan pelayanan kesehatan di Puskesmas beserta jaringannya; b. bahwa sehubungan dengan maksud pada huruf a konsideran menimbang ini serta guna memberikan pedoman bagi pemberi pelayanan kesehatan di Puskesmas beserta jaringannya dan meningkatkan pelayanan kesehatan kepada masyarakat secara optimal sesuai Standar Operasional Prosedur yang telah ditetapkan, maka perlu menetapkan Petunjuk Teknis Penyelenggaraan Pelayanan Kesehatan di Pusat Kesehatan Masyarakat (Puskesmas) Beserta Jaringannya dengan Peraturan Bupati;
Mengingat
: 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 41), sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730); 2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3821); 3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
2
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4825); 5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2005 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5038); 6. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomer 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049); 7. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063); 8. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585); 9. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737); 10. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pemindahan Ibukota Kabupaten Malang dari Wilayah Kota Malang ke Wilayah Kecamatan Kepanjen Kabupaten Malang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4825); 11. Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 2009 tentang Pekerjaan Kefarmasian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5044); 12. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor: 512/Menkes/Per/IV/2007 tentang Izin Praktik dan Pelaksanaan Praktik Kedokteran; 13. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor: 741/MENKES/PER/VII/ 2008 tentang Standar Pelayan Minimal Bidang Kesehatan di Kabupaten/Kota; 14. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor: HK 02.02/MENKES/148/I/ 2010 tentang Izin dan Penyelenggaraan Praktik Perawat; 15. Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor: 161/Menkes/Per/I/2010 tentang Registrasi Tenaga Kesehatan;
3
16. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor: 1464/MENKES/per/X/I/ 2010 Tentang Izin dan Penyelenggaraan Praktik Bidan; 17. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor: 889/Menkes/PER/V/2011 tentang Registrasi, Izin Praktik dan Izin Kerja Tenaga Kefarmasian; 18. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor: 1239/Menkes/SK/XI/2001 tentang Registrasi dan Praktik Perawat; 19. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor: 900/Menkes/SK/VII/2002 tentang Registrasi dan Praktik Bidan; 20. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 128 Tahun 2004 tentang Kebijakan Pusat Kesehatan Masyarakat; 21. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor: 1267/Menkes/SK/XII/2004 tentang Laboratorium Kesehatan Kabupaten/Kota; 22. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor: 374/Menkes/SK/V 2009 tentang Sistem Kesehatan Nasional; 23. Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 4 Tahun 2010 tentang Pondok Kesehatan Desa di Jawa Timur (Berita Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 4 Tahun 2010/E1); 24. Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 1 Tahun 2008 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Malang Tahun 2008 Nomor 1/D), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 7 Tahun 2011 (Lembaran Daerah Kabupaten Malang Tahun 2011 Nomor 1/D); 25. Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 13 Tahun 2008 tentang Kesehatan Ibu, Bayi Baru Lahir dan Anak (KIBBLA) (Lembaran Daerah Kabupaten Malang Tahun 2008 Nomor 7/E); 26. Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 10 Tahun 2010 tentang Retribusi Jasa Umum (Lembaran Daerah Kabupaten Malang Tahun 2010 Nomor 2/C); MEMUTUSKAN: Menetapkan
: PERATURAN BUPATI TENTANG PETUNJUK TEKNIS PENYELENGGARAAN PELAYANAN KESEHATAN DI PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT (PUSKESMAS) BESERTA JARINGANNYA. Pasal 1 (1) Dengan Peraturan Bupati ini menetapkan Petunjuk Teknis Penyelenggaraan Pelayanan Kesehatan di Pusat Kesehatan Masyarakat (Puskesmas) Beserta Jaringannya. (2) Petunjuk Teknis sebagimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
4
Pasal 2 Petunjuk Teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 digunakan sebagai pedoman bagi Dinas Kesehatan Kabupaten Malang dan Puskesmas beserta jaringannya serta pihak lain yang terkait dalam memberikan Pelayanan Kesehatan bagi masyarakat di wilayah Kabupaten Malang. Pasal 3 Hal-hal yang belum dan/atau belum cukup diatur dalam Peraturan Bupati ini sepanjang mengenai pelaksanaannya ditetapkan lebih lanjut oleh Kepala Dinas Kesehatan. Pasal 4 Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Malang bertanggung jawab terhadap penyelenggaraan dan pelaksanaan Peraturan Bupati ini. Pasal 5 Dengan berlakunya Peraturan Bupati ini, maka Peraturan Bupati Malang Nomor 34 Tahun 2009 tentang Petunjuk Teknis Penyelenggaraan Pelayanan Kesehatan di Pusat Kesehatan Masyarakat (Puskesmas), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku. Pasal 6 Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Malang.
Ditetapkan di Malang pada tanggal 2 April
2012
BUPATI MALANG, Diundangkan di Malang pada tanggal 3 April
2012
SEKRETARIS DAERAH
ttd.
ttd.
H. RENDRA KRESNA
ABDUL MALIK NIP. 19570830 198209 1 001 Berita Daerah Kabupaten Malang Tahun 2012 Nomor 8/E
LAMPIRAN PERATURAN BUPATI MALANG NOMOR : 17 TAHUN 2012 TANGGAL : 2 APRIL 2012
PETUNJUK TEKNIS PENYELENGGARAAN PELAYANAN KESEHATAN DI PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT (PUSKESMAS) BESERTA JARINGANNYA
I.
PENDAHULUAN Kesadaran masyarakat terhadap pola hidup sehat akan mempengaruhi peningkatan kebutuhan pelayanan kesehatan dan pemerataan tenaga, sarana dan prasarana kesehatan baik jumlah maupun mutu pelayanannya, dimana untuk mewujudkan hal tersebut diperlukan pengaturan yang bertujuan melindungi pemberi dan penerima jasa pelayanan kesehatan. Dalam penyelenggaraan pelayanan kesehatan di wilayah Kabupaten Malang lebih dititikberatkan pada upaya peningkatan kesehatan (promotif), pencegahan penyakit (preventif), penyembuhan penyakit (kuratif) serta pemulihan kesehatan (rehabilitatif), yang dilaksanakan secara bersama-sama antara Pemerintah Daerah dan masyarakat secara menyeluruh, terpadu dan berkesinambungan. Berdasarkan perkembangan keadaan dan kebutuhan masyarakat maka diperlukan penyederhanaan regulasi dibidang pelayanan kesehatan yang mengarah pada sistem yang sederhana, adil, efektif dan efisien. Sedangkan guna mencapai tujuan dimaksud perlu didukung anggaran yang memadai. Salah satu sumber Pendapatan Daerah adalah Pendapatan dari Retribusi Pelayanan Kesehatan. Pemerintah Kabupaten Malang telah menerbitkan Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 10 Tahun 2010 tentang Retribusi Jasa Umum, yang di dalamnya mengatur tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan di Puskesmas beserta jaringannya. Selama ini teknis penyelenggaraan Pelayanan Kesehatan di Puskesmas didasarkan atas Peraturan Bupati Malang Nomor 34 Tahun 2009 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Penyelenggaraan Pelayanan Kesehatan di Pusat Kesehatan Masyarakat (Puskesmas). Sehubungan hal tersebut dipandang perlu untuk dilakukan perubahan dan penyesuaian atas Peraturan Bupati Nomor 34 Tahun 2009 tersebut, karena dianggap sudah tidak sesuai lagi dengan situasi dan kondisi saat ini. Dalam Petunjuk Pelaksanaan ini diatur tentang: 1. Ketentuan Umum; 2. Maksud dan Tujuan Penyelenggaraan Pelayanan Kesehatan bagi Masyarakat di Kabupaten Malang, meliputi pelayanan di Puskesmas baik di Puskesmas Rawat Jalan, Puskesmas Rawat Inap, Puskesmas Rawat Inap Standar, Puskesmas Rawat Inap Plus, Puskesmas Pembantu (Pustu), Puskesmas Pembantu Melayani Gawat Darurat (Pustu Gadar), Pondok Kesehatan Desa (Ponkesdes), Pondok Bersalin Desa (Polindes) maupun Puskesmas Keliling (Pusling), melalui upaya kesehatan untuk meningkatkan kesadaran, kemauan dan kemampuan hidup sehat bagi setiap orang sehingga terwujud derajat kesehatan masyarakat yang optimal tanpa membedakan status sosialnya;
2
3. Jenis Pelayanan Kesehatan yang Dapat Diberikan Kepada Masyarakat oleh Puskesmas baik di Puskesmas Rawat Jalan, Puskesmas Rawat Inap, Puskesmas Rawat Inap Standar, Puskesmas Rawat Inap Plus, Puskesmas Pembantu (Pustu), Puskesmas Pembantu Melayani Gawat Darurat (Pustu Gadar),
Pondok
Kesehatan
Desa
(Ponkesdes),
Pondok
Bersalin
Desa (Polindes ) maupun Puskesmas Keliling (Pusling). 4. Prosedur untuk Memperoleh Pelayanan; 5. Pengelolaan Penerimaan Retribusi Pelayanan Kesehatan. II.
KETENTUAN UMUM Ketentuan ini merupakan penjabaran definisi atau pengertian yang belum dijelaskan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 10 Tahun 2010 tentang Retribusi Jasa Umum, antara lain sebagai berikut: 1. Retribusi Daerah adalah pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan; 2. Retribusi
Pelayanan
Kesehatan
adalah
pembayaran
atas
pelayanan
kesehatan di Puskesmas Beserta Jaringannya; 3. Jasa adalah kegiatan Pemerintah Daerah berupa usaha dan pelayanan yang menyebabkan barang, fasilitas, atau kemanfaatan lainnya yang dapat dinikmati oleh orang pribadi atau Badan; 4. Jasa Sarana adalah imbalan yang diterima oleh pelaksana pelayanan atas pemakaian sarana, fasilitas, obat-obatan, bahan kimia dan alat kesehatan habis pakai yang digunakan langsung maupun tidak langsung dalam rangka observasi, diagnosis, pengobatan, rehabilitasi medis dan/atau pelayanan lainnya; 5. Jasa Pelayanan adalah imbalan yang diterima oleh pelaksana pelayanan atas jasa yang diberikan kepada pasien dalam rangka observasi, diagnosis, pengobatan, konsultasi psikologi, visite, rehabilitasi, asuhan keperawatan, administrasi dan/atau pelayanan lainnya; 6. Pusat Kesehatan Masyarakat yang selanjutnya disingkat Puskesmas adalah Unit
Pelaksana
Teknis
Dinas
Kesehatan
Kabupaten
Malang
yang
bertanggung jawab menyelenggarakan pembangunan kesehatan di suatu wilayah kerja; 7. Puskesmas Beserta Jaringannya adalah Puskesmas baik di Puskesmas Rawat Jalan, Puskesmas Rawat Inap, Puskesmas Rawat Inap Standar, Puskesmas Rawat Inap Plus, Puskesmas Pembantu (Pustu), Pustu Melayani Gawat Darurat (Pustu Gadar), Pondok Kesehatan Desa (Ponkesdes), Pondok Bersalin Desa (Polindes) maupun Puskesmas Keliling (Pusling);
3
8. Kepala Puskesmas adalah Pejabat yang diangkat oleh Bupati dan diberi wewenang dan tanggung jawab dalam pengelolaan serta penyelenggaraan pelayanan kesehatan Puskesmas di wilayahnya; 9. Pejabat adalah Pegawai yang diberi tugas tertentu dibidang Retribusi Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku; 10. Puskesmas Pembantu adalah Unit Penunjang dari Puskesmas yang bersifat sederhana dan serbaguna; 11. Puskesmas Keliling (Pusling) adalah kegiatan Puskesmas yang mempunyai tujuan untuk memperluas dan meningkatkan jangkauan pelayanan kesehatan yang dilakukan oleh Puskesmas; 12. Pondok Bersalin Desa (Polindes) adalah suatu tempat yang menjalankan Upaya Kesehatan Bersumber Masyarakat yang berada didesa atau kelurahan yang memberikan pelayanan Kesehatan Ibu dan Anak (KIA) dan Keluarga Berencana (KB); 13. Pos Kesehatan Desa (Poskesdes) adalah Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) yang dibentuk di Desa dalam rangka mendekatkan/menyediakan pelayanan kesehatan dasar bagi Desa; 14. Pondok Kesehatan Desa (Ponkesdes) adalah sarana pelayanan kesehatan yang berada di Desa atau Kelurahan yang merupakan pengembangan dari Pondok Bersalin Desa (Polindes) sebagai Jaringan Puskesmas dalam rangka mendekatkan akses dan kualitas pelayanan kesehatan; 15. Tenaga Medis adalah Dokter, Dokter Gigi, Dokter Gigi Spesialis dan Dokter Spesialis Lulusan Pendidikan Kedokteran atau Kedokteran Gigi di dalam maupun di luar negeri yang diakui oleh Pemerintah; 16. Pelayanan Medik adalah pelayanan medik dasar dan pelayanan medik spesialistis terhadap individu atau keluarga dalam masyarakat yang dilaksanakan oleh petugas medis; 17. Pelayanan Medik Dasar adalah pelayanan medik terhadap individu atau keluarga dalam masyarakat yang dilaksanakan oleh Dokter Umum atau Dokter Gigi; 18. Pelayanan Medik Spesialistis adalah pelayanan medik terhadap individu atau keluarga dalam masyarakat yang dilaksanakan oleh Dokter Spesialis atau Dokter Gigi Spesialis; 19. Pelayanan Kesehatan adalah bagian integral dari pelayanan masyarakat jaringan medik yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah yang meliputi upaya promosi (promotif), pencegahan (preventif), penyembuhan (kuratif) dan pemulihan kesehatan (rehabilitatif); 20. Kendaraan Puskesmas Keliling adalah sarana transportasi yang digunakan untuk pelayanan kesehatan di luar gedung Puskesmas di wilayah kerjanya, dapat berupa kendaraan roda dua, roda empat maupun sarana transportasi lainnya; 21. Kendaraan Ambulance adalah sarana transportasi yang digunakan untuk mengangkut penderita;
4
22. Alat Kesehatan adalah bahan, instrumen, apparatus, mesin, implant yang tidak mengandung obat yang digunakan untuk mencegah, mendiagnosis, menyembuhkan dan meringankan penyakit, merawat orang sakit serta memulihkan kesehatan pada manusia dan/atau untuk membentuk dan memperbaiki fungsi tubuh; 23. Pelayanan Rawat Jalan adalah pelayanan kesehatan kepada pasien untuk dilakukan pemeriksaan/diagnosis, pengobatan, imunisasi, rehabilitasi medik dan pelayanan kesehatan lainnya tanpa rawat inap; 24. Pelayanan Rawat Inap adalah pelayanan kepada pasien untuk observasi, perawatan, diagnosis, pengobatan, rehabilitasi medik dan/atau pelayanan kesehatan lainnya lebih dari satu hari; 25. Visum et repertum adalah keterangan dokter atau tenaga ahli yang diberikan untuk kepentingan hukum (Pro Justicia); 26. Perawatan Pertolongan Persalinan adalah pelayanan kesehatan yang diberikan kepada ibu dalam proses persalinan; 27. Tindakan Medik Operatif Ringan adalah tindakan medis yang dapat dilaksanakan di Puskesmas, tidak memerlukan persiapan khusus bisa/tidak menggunakan pembiusan lokal; 28. Tindakan Medik Operatif Sedang Biasa adalah tindakan medis yang dapat dilaksanakan di Puskesmas, tidak memerlukan persiapan khusus dan hanya menggunakan pembiusan lokal; 29. Tindakan Medik Operatif Sedang dengan Penyulit adalah tindakan medis yang dapat dilaksanakan di Puskesmas, tidak memerlukan persiapan khusus dan menggunakan pembiusan lokal tetapi disertai kasus lain; 30. Tindakan Medik Besar Biasa adalah tindakan medis yang dapat dilaksanakan di Puskesmas, yang memerlukan persiapan khusus dan menggunakan pembiusan regional; 31. Tindakan Medik Besar dengan Penyulit adalah tindakan medis dengan penyulit yang dapat dilaksanakan di Puskesmas, yang memerlukan persiapan khusus dan menggunakan pembiusan regional atau umum; 32. Ruang Khusus adalah ruang perawatan yang memerlukan peralatan dan observasi, atau isolasi khusus; 33. Bangsal adalah ruang perawatan yang ditempati oleh lebih dari 2 (dua) pasien; 34. Non Bangsal adalah ruang perawatan yang ditempati oleh 1 (satu) sampai dengan 2 (dua) pasien; 35. Perawatan Jenazah Biasa adalah perawatan yang dilakukan oleh tenaga kesehatan mulai dari pemberesan peralatan, penutupan lubang-lubang, pengikatan atau pengaturan posisi tubuh, pembersihan tubuh tanpa memandikan; 36. Perawatan Jenazah Khusus adalah perawatan yang dilakukan oleh tenaga kesehatan mulai dari pemberesan peralatan, penutupan lubang-lubang, pengikatan atau pengaturan posisi tubuh, pembersihan tubuh sampai dengan memandikan dan pembungkusan.
5
III.
MAKSUD DAN TUJUAN Maksud diterbitkannya Petunjuk Teknis Penyelenggaraan Pelayanan Kesehatan di Pusat Kesehatan Masyarakat (Puskesmas) Beserta Jaringannya adalah memberikan pedoman bagi Pemberi Pelayanan Kesehatan di Puskesmas baik di Puskesmas Rawat Jalan, Puskesmas Rawat Inap, Puskesmas Rawat Inap Standar, Puskesmas Rawat Inap Plus, Puskesmas Pembantu (Pustu), Puskesmas Pembantu Melayani Gawat Darurat (Pustu Gadar), Pondok Kesehatan Desa (Ponkesdes), Pondok Bersalin Desa (Polindes) maupun Puskesmas Keliling (Pusling) untuk memberikan pelayanan kesehatan bagi masyarakat secara optimal, agar tercapai derajat kesehatan yang optimal bagi masyarakat di Kabupaten Malang. Tujuan diterbitkannya Petunjuk Teknis Penyelenggaraan Pelayanan Kesehatan di Pusat Kesehatan Masyarakat (Puskesmas) Beserta Jaringannya adalah agar pemberi pelayanan kesehatan dalam memberikan pelayanan kesehatan bagi masyarakat sesuai dengan standar pelayanan yang telah ditetapkan.
IV.
JENIS DAN MACAM PELAYANAN KESEHATAN Secara garis besar jenis pelayanan kesehatan yang diberikan kepada masyarakat antara lain: 1. Pelayanan Kesehatan Dasar; 2. Pelayanan Unit Gawat Darurat (UGD); 3. Perawatan/Rawat Inap: a. Ruang Khusus; b. Non Bangsal; c.
Bangsal.
4. Perawatan Pertolongan Persalinan Normal dalam Jam Dinas oleh: a. Dokter; b. Bidan. 5. Perawatan Pertolongan Persalinan Normal di Luar Jam Dinas oleh: a. Dokter; b. Bidan. 6. a. Perawatan Pertolongan Persalinan dengan Penyulit oleh Dokter; b. Perawatan Pertolongan Persalinan dengan Penyulit oleh Dokter di Luar Jam Dinas. 7. Biaya Perawatan Bayi; 8. Tindakan Medik Non Operatif; 9. Tindakan Medik Operatif: a. Ringan; b. Sedang Biasa; c.
Sedang dengan Penyulit;
d. Besar Biasa; e. Besar dengan Penyulit.
6
10. Pemeriksaan/Pengobatan Gigi; 11. Tindakan Gigi dan Mulut: a. Bedah Mulut Ringan: - ekstraksi gigi sulung; - ekstraksi gigi permanen tanpa penyulit; - ekstraksi gigi permanen dengan penyulit; - operculectomy; - odontectomy ringan/semi erupsi; - alveolectomy/kuadran; - insisi intra oral; - insisi ekstra oral. b. Konservasi Gigi: - topikal aplikasi/rahang; - tumpatan sementara/visite; - pulp capping; - tumpatan amalgam; - tumpatan glass Ionomer/ART (Atraumatic Restoration Treatment); - tumpatan light curing composite. c.
Paket: - paket 1 (pulp capping dan tumpatan amalgam); - paket 2 (pulp capping dan tumpatan ART); - paket 3 (pulp capping dan tumpatan light cursing composite).
d. Perawatan Jaringan Penyangga Gigi: - scalling dengan alat konvensional/kuadran; - scalling dengan alat ultrasonic scaller/kuadran. 12. Pelayanan Dokter Spesialis; 13. Pelayanan KB, tidak termasuk alat kontrasepsi: a. Pemasangan Implant; b. Pencabutan Implant; c.
Pasang IUD;
d. Pencabutan IUD; e. Kontrol Pelayanan KB. 14. Pemeriksaan Kesehatan Umum/Surat Keterangan Sehat; 15. Pemeriksaan Pap Smear; 16. Pemakaian Oksigen Per Strip; 17. USG; 18. Perawatan Jenazah: a. Perawatan Jenazah Biasa; b. Perawatan Jenasah Khusus; c.
Perawatan Jenasah Penderita HIV dan Penyakit Sangat Menular Lainnya.
7
19. Pelayanan Visum et repertum: a. Korban Hidup; b. Korban Mati. 20. Pelayanan pemakaian Mobil Puskesmas Keliling/ambulance; 21. Pelayanan pemakaian Mobil Jenazah; 22. Pelayanan Medik Penunjang: a. Laboratorium Darah Lengkap (Hb, Hematokrit, Tromb., LED); b. Golongan Darah; c.
Gula Darah Sewaktu (GDS);
d. Kolesterol (LDL); e. Urine Lengkap (Makro, Mikro, Glukosa Urine, Protein Urine); f.
Test Kehamilan;
g. Widal; h. Elektrokardiografi (EKG); i.
Foto Rontgen.
23. Vaksinasi Khusus Non Program (Meninggitis, Hepatitis, Thypoid, Influenza, dan lain-lain); 24. Pelayanan Laboratorium Kesehatan Masyarakat: a. Pemeriksaan Biologi Air Minum; b. Pemeriksaan Biologi Air Bersih; c.
Pemeriksaan Biologi Kolam Renang;
d. Pemeriksaan Biologi Makanan/Minuman (Escherichia Coli); e. Pemeriksaan Fisika dan Kimia Air Minum; f.
Pemeriksaan Fisika dan Kimia Air Bersih;
g. Pemeriksaan Fisika dan Kimia Kolam Renang. V.
PROSEDUR UNTUK MEMPEROLEH PELAYANAN 1. Setiap masyarakat yang berobat pada Pemberi Pelayanan Kesehatan di Puskesmas dan jaringannya, diwajibkan membayar Retribusi Pelayanan Kesehatan,
dikecualikan
pasien
tertentu
sesuai
peraturan/kebijakan
Pemerintah yang berlaku. 2. Pelayanan kesehatan dilakukan oleh Tenaga Kesehatan yang memiliki kewenangan dengan berpedoman Standar Pelayanan dan Standar Profesi masing-masing serta Standar Operasional Prosedur yang berlaku. 3. Jam pelayanan kesehatan di Puskesmas beserta jaringannya adalah pukul 07.30 – 12.00 WIB, khusus hari Jum’at pukul 07.30 – 10.00 WIB dan hari Sabtu pukul 07.30 – 11.00 WIB sesuai hari efektif nasional 6 (enam) hari kerja, kecuali jam pelayanan rawat inap dan kegawatdaruratan selama 24 (dua puluh empat) jam.
8
VI.
PENGELOLAAN JASA PELAYANAN DAN JASA SARANA KESEHATAN 1. Setiap pelayanan kesehatan yang diberikan oleh tenaga kesehatan dalam rangka menjalankan Upaya Kesehatan Perorangan (UKP) diberikan Jasa Pelayanan dan Belanja Sarana (Jasa Sarana) yang dibutuhkan guna meningkatkan mutu pelayanan dan kinerja pegawai pada Dinas Kesehatan Kabupaten Malang dan Puskesmas beserta jaringannya. 2. Alokasi Jasa Pelayanan dan Jasa Sarana tersebut dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Malang melalui Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Dinas Kesehatan Kabupaten Malang. 3. Penggunaan jasa ditentukan sebagai berikut: a. Jasa Sarana, digunakan untuk meningkatkan mutu pelayanan kesehatan masyarakat yang pelaksanaannya diatur sebagai berikut: - 90% (sembilan puluh persen) dipergunakan sebagai operasional dan pemeliharaan Puskesmas beserta jaringannya; - 10% (sepuluh persen) dipergunakan untuk biaya operasional pada Dinas Kesehatan Kabupaten Malang. b. Jasa Pelayanan, sebagai jasa pelayanan yang digunakan untuk meningkatkan kinerja pegawai Dinas Kesehatan dan Puskesmas beserta jaringannya yang pelaksanaannya diatur sebagai berikut: - 90% (sembilan puluh persen) dipergunakan untuk meningkatkan kinerja pegawai Puskesmas beserta jaringannya; - 10% (sepuluh persen) untuk meningkatkan kinerja pegawai Dinas Kesehatan; - Tata cara pembagian jasa pelayanan tersebut pada masing-masing pegawai menggunakan sistem remunerasi.
BUPATI MALANG,
ttd. H. RENDRA KRESNA
