BUPATI MALANG BUPATI MALANG,

SALINAN

BUPATI MALANG KEPUTUSAN BUPATI MALANG NOMOR: 180/ 1092 /KEP/421.013/2013 TENTANG KELOMPOK KERJA BINA KELUARGA TENAGA KERJA INDONESIA DI KABUPATEN MALANG BUPATI MALANG, Menimbang

:

a. bahwa dalam rangka membantu meningkatkan kemandirian ekonomi, ketahanan dan kesejahteraan keluarga serta terjaminnya hak-hak keluarga Tenaga Kerja Indonesia yang ada di Kabupaten Malang, maka perlu dilakukan pembinaan terhadap keluarga Tenaga Kerja Indonesia; b. bahwa untuk melaksanakan maksud pada huruf a konsideran menimbang ini, maka sesuai Pasal 4, Pasal 5 dan Pasal 6 Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 20 Tahun 2010 tentang Panduan Umum Bina Keluarga Tenaga Kerja Indonesia, perlu menetapkan Kelompok Kerja Bina Keluarga Tenaga Kerja Indonesia di Kabupaten Malang dengan Keputusan Bupati;

Mengingat

:

1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1984 tentang Pengesahan Konvensi Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi terhadap Wanita (Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination Against Women); 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak; 3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas UndangUndang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah; 4. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2004 tentang Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri; 5. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah;

F:\peraturan_PUG\SK Pokja Bina Keluarga TKI 2013.doc

2 6. Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga; 7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah; 8. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintah antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota; 9. Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2010 tentang Pengarusutamaan Gender dalam Pembangunan Nasional; 10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah; 11. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan Nomor 2 Tahun 2008 tentang Pedoman Pelaksanaan Perlindungan Perempuan; 12. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan Nomor 3 Tahun 2008 tentang Pedoman Pelaksanaan Perlindungan Anak; 13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Daerah; 14. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 2 Tahun 2010 tentang Panduan Umum Bina Keluarga Tenaga Kerja Indonesia dan Petunjuk Teknis Penerapan Kebijakan Bina Keluarga Tenaga Kerja Indonesia; 15. Keputusan Gubernur Jawa Timur Nomor 188/115/KPTS/013/2010 tentang Kelompok Kerja (POKJA) Pengarusutamaan Gender (PUG) Provinsi Jawa Timur; 16. Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 6 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah; F:\peraturan_PUG\SK Pokja Bina Keluarga TKI 2013.doc

3 17. Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 1 Tahun 2008 tentang Organisasi Perangkat Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 9 Tahun 2013 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 1 Tahun 2008 tentang Organisasi Perangkat Daerah; 18. Peraturan Bupati Malang Nomor 47 Tahun 2012 tentang Organisasi Perangkat Daerah Kantor Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak; Memperhatikan : Surat Kepala Kantor Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Malang tanggal 19 Juli 2013 Nomor: 180/319/421.213/2013 perihal Pengajuan Draf SK Bupati Malang tentang Kelompok Kerja Bina Keluarga TKI; MEMUTUSKAN: Menetapkan

:

KESATU

: Kelompok Kerja Bina Keluarga Tenaga Kerja Indonesia di Kabupaten Malang dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.

KEDUA

: Tugas Kelompok Kerja sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU sebagai berikut: a. menyusun rencana aksi kegiatan; b. memberikan bimbingan dan pendampingan dalam kegiatan Bina Keluarga Tenaga Kerja Indonesia; c. melakukan koordinasi dan kerjasama dengan instansi terkait dan masyarakat dalam pelaksanaan kegiatan Bina Keluarga Tenaga Kerja Indonesia; d. memberikan bantuan teknis yang diperlukan berupa petunjuk pelaksanaan dan petunjuk teknis; e. melakukan pembinaan yang berupa pengawasan dan evaluasi; f. melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Bupati Malang melalui Sekretaris Daerah Kabupaten Malang.

KETIGA

: Segala biaya dalam pelaksanaan tugas Kelompok Kerja sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Malang Tahun Anggaran 2013 dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Kantor Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Malang.


4 KEEMPAT

: Kepala Kantor Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Malang bertanggung jawab secara administratif maupun teknis atas pelaksanaan tugas Kelompok Kerja sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA beserta akibat hukum yang ditimbulkan dari penetapan Keputusan Bupati ini.

KELIMA

: Keputusan Bupati ditetapkan.

ini

mulai

berlaku

pada

tanggal

Ditetapkan di Malang pada tanggal BUPATI MALANG,

H. RENDRA KRESNA TEMBUSAN: Yth. Sdr. 1. Inspektur Kabupaten Malang; 2. Kepala Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Asset Kabupaten Malang; 3. Anggota Kelompok bersangkutan.


Kerja

yang

2013

5 LAMPIRAN KEPUTUSAN BUPATI MALANG NOMOR: 180/ /KEP/421.013/2013 TENTANG KELOMPOK KERJA BINA KELUARGA TENAGA KERJA INDONESIA DI KABUPATEN MALANG SUSUNAN KEANGGOTAAN KELOMPOK KERJA BINA KELUARGA TENAGA KERJA INDONESIA DI KABUPATEN MALANG

NO.

JABATAN DALAM KELOMPOK KERJA

KETERANGAN

1

2

3

1.

Pelindung

Bupati Malang.

2.

Pembina

Sekretaris Daerah Kabupaten Malang;

3.

Ketua

Asisten Kesejahteraan Rakyat Daerah Kabupaten Malang.

4.

Wakil Ketua

Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Malang.

5.

Sekretaris

Kepala Kantor Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Malang.

6.

Bidang-bidang:

Sekretaris

a. Bidang Pemberdayaan Ekonomi Keluarga Tenaga Kerja Indonesia: - Koordinator

Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat Kabupaten Malang.

- Anggota:

1) Kepala Bidang Bina Kelembagaan Koperasi pada Dinas Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah Kabupaten Malang; 2) Kepala Bidang Industri Hasil Pertanian dan Kehutanan pada Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Pasar Kabupaten Malang; 3) Kepala Sub Bagian Ekonomi Tersier pada Bagian Perekonomian Sekretariat Daerah Kabupaten Malang; 4) Kepala Sub Bagian Penanganan Masalah Sosial pada Bagian Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Kabupaten Malang;


62 1

2

3

5) Ketua Pokja I Tim Kabupaten Malang;

Penggerak

PKK

6) Ketua Lembaga Pengkajian Pemberdayaan Perempuan dan Anak (LP3A) Universitas Muhammadiyah Malang; 7) Ketua Lembaga Swadaya Masyarakat Ruang Mitra Perempuan (Rumpun) Malang; 8) Ketua Lembaga Swadaya Paramitra Malang.

Masyarakat

b. Bidang Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga: - Koordinator

Kepala Badan Kabupaten Malang.

Keluarga

Berencana

- Anggota:

1) Kepala Bidang Pembinaan Kelembagaan dan Sumber Daya Manusia pada Badan Ketahanan Pangan dan Pelaksana Penyuluhan Kabupaten Malang; 2) Kepala Bidang Pengolahan, Pemasaran Hasil, dan Pengembangan Sumber Daya Pertanian pada Dinas Pertanian dan Perkebunan Kabupaten Malang; 3) Kepala Bidang Pelayanan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia pada Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Malang; 4) Kepala Bidang Pemberdayaan Kesehatan dan Sanitasi Lingkungan pada Dinas Kesehatan Kabupaten Malang; 5) Kepala Sub Bagian Bina Mental pada Bagian Bina Mental dan Kerohanian Sekretariat Daerah Kabupaten Malang; 6) Kepala Seksi Bimbingan Masyarakat Islam pada Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Malang; 7) Ketua Pusat Studi Gender Universitas Negeri Malang; 8) Ketua Pusat Studi Gender Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang;


37 1

2

3

9) Ketua Pusat Studi Gender Universitas Wisnu Wardhana Malang; 10) Ketua Pengurus Cabang Muslimat NU Kabupaten Malang; 11) Ketua Pimpinan Kabupaten Malang. c. Bidang Anak:

Daerah

Aisyiah

Perlindungan

- Koordinator

Kepala Dinas Sosial Kabupaten Malang.

- Anggota:

1) Kepala Bidang Pendidikan Luar Sekolah pada Dinas Pendidikan Kabupaten Malang; 2) Kepala Seksi Pemberdayaan Perempuan pada Kantor Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Malang; 3) Kepala Sub Bagian Dokumentasi Hukum pada Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Malang; 4) Kepala Unit Perlindungan Perempuan dan Anak (UPPA) Kepolisian Resort Malang; 5) Ketua Lembaga Pengkajian Kemasyarakatan Pembangunan (LPKP) Jawa Timur; 6) Pimpinan Lembaga Konsultasi Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (LKP3A) Fatayat NU Kabupaten Malang; 7) Ketua Perhimpunan Advokat Indonesia (Peradi) Malang; 8) Wakil Koordinator Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A) Kabupaten Malang.

BUPATI MALANG,

H. RENDRA KRESNA F:\peraturan_PUG\SK Pokja Bina Keluarga TKI 2013.doc

BUPATI MALANG BUPATI MALANG,

Recommend Documents