BUPATI MALANG PIDATO BUPATI MALANG DALAM RANGKA PENYAMPAIAN LAPORAN KETERANGAN PERTANGGUNGJAWABAN (LKPJ) KEPALA DAERAH KABUPATEN MALANG TAHUN 2014

BUPATI MALANG PIDATO BUPATI MALANG DALAM RANGKA PENYAMPAIAN LAPORAN KETERANGAN PERTANGGUNGJAWABAN (LKPJ) KEPALA DAERAH KABUPATEN MALANG TAHUN 2014 DISAMPAIKAN PADA RAPAT PARIPURNA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN MALANG TANGGAL: 23 Maret 2015

Bismillahirrahmanirrahim, Assalam ualaikum w arahm atullahi w abarakatuh Yang terhormat

-

-

-

Saudara Ketua, Para Wakil Ketua dan Anggota DPRD Kabupaten Malang; Para Anggota Forum Koordinasi Pimpinan di Daerah; Saudara Wakil Bupati Malang; Saudara Sekretaris Daerah, para Staf Ahli, dan para Asisten, serta Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Malang; Ketua Tim Penggerak PKK, Ketua Dharma Wanita Persatuan, dan Ketua Gabungan Organisasi Wanita Kabupaten Malang; Para wartawan; serta Seluruh hadirin yang berbahagia.

Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah SWT, dan atas perkenan-Nya sehingga kita semua dapat menghadiri rapat paripurna

dalam

rangka

penyampaian

Laporan

Keterangan

Pertanggungjawaban (LKPJ) Kepala Daerah Kabupaten Malang tahun 2014 dalam keadaan sehat wal’afiat. Sholawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada Nabi Besar Muhammad SAW, beserta seluruh keluarga, sahabat dan para penerus perjuangan beliau hingga akhir zaman.

Rapat Paripurna Dew an yang Terhorm at, Secara teknokratis, bahwa pembangunan pada umumnya dimaksudkan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakatnya, dan demikian pula manajemen pembangunan di Kabupaten Malang. Oleh karena itu, sebagai sistem pembangunan maka proses dan siklusnya dimulai dari sub-sistem pengelolaan data dan informasi, sub-sistem perencanaan dan penganggaran, pengorganisasian dan pelaksanaan pembangunan, monitoring

sub-sistem dan

pengendalian

evaluasi

pertanggungjawaban

hasil

pembangunan,

pembangunan,

pelaksanaan

sub-sistem

pelaporan

pembangunan

serta

yang

salah

satunya terwujud dalam LKPJ ini. LKPJ Kepala Daerah Kabupaten Malang tahun 2014 adalah LKPJ tahun keempat periode pemerintahan Kepala Daerah Kabupaten Malang tahun 2010 sampai dengan 2015, yang berisi penjabaran hasil kinerja pembangunan yang secara normatif harus disampaikan oleh Kepala Daerah paling lambat 3 bulan setelah tahun anggaran 2014 berakhir. Kewajiban tersebut, merupakan amanat terbaru dari Pasal 71 UndangUndang

Nomor

23

Tahun

2014

tentang

Pemerintahan

Daerah,

sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah Menjadi Undang-Undang.

Pidato Bupati Malang, LKPJ 2014

2

Secara substantif, penyampaian LKPJ Kepala Daerah Kabupaten Malang Tahun 2014 kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah ini, sekaligus merupakan evaluasi capaian kinerja pembangunan tahunan yang telah dituangkan dalam Peraturan Bupati Malang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Tahun 2014, yang bertema ”Peningkatan Infrastruktur untuk mendukung

Pertanian,

Industri,

Perdagangan

dan

Pariwisata

dalam

Rangka

Pemerataan Kesejahteraan Rakyat dan Peningkatan Daya Saing Daerah”. Tema RKPD tersebut merupakan tahapan keempat dari perencanaan jangka menengah sesuai Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Malang Tahun 2010-2015, dan telah dilakukan

review pada tahun 2013 atas pelaksanaan dan pencapaian Visi-Misi mulai tahun 2010 sampai dengan tahun 2012. Selanjutnya, kinerja pemerintah daerah yang telah dilaksanakan sepanjang tahun 2014, tidak akan terlepas dari dokumen perencanaan tersebut yang pada dasarnya merupakan kerangka kerja bersama untuk mewujudkan Visi Kabupaten Malang Tahun 2010-2015, yaitu, “Terwujudnya Masyarakat Kabupaten

Malang yang Mandiri, Agamis, Demokratis, Produktif, Maju, Aman, Tertib dan Berdaya Saing, atau MADEP MANTEB”. Dengan memperhatikan sekaligus menyelaraskan dengan kebijakan pemerintah dan pemerintah provinsi, maka prioritas pembangunan tahun 2014 adalah: 1) Peningkatan infrastruktur untuk mendukung perekonomian dan pariwisata; 2) Memacu ekonomi andalan dan pengembangan produk unggulan dengan mengarusutamakan koperasi dan UMKM; 3) Menjaga situasi dan kondisi keamanan dan ketertiban masyarakat yang senantiasa kondusif dan harmonis serta tidak terjadinya SARA; 4) Peningkatan pelayanan pendidikan dalam rangka kemudahan akses untuk percepatan capaian indeks pendidikan;

5) Peningkatan

pelayanan kesehatan dalam rangka kemudahan akses untuk percepatan


3

capaian indeks kesehatan; 6) peningkatan pelayanan publik melalui reformasi birokrasi dan tata kelola pemerintahan yang baik serta peningkatan pelayanan perizinan usaha dan administrasi kependudukan; 7)

Percepatan

pengentasan

kemiskinan

dan

desa

tertinggal;

8) Peningkatan fungsi lingkungan hidup terutama ruang terbuka hijau dan pengelolaan sumber daya alam yang memperhatikan aspek lingkungan hidup.

Para Hadirin Rapat Paripurna Dew an yang berbahagia, Pada era dunia yang semakin menyatu dan sulit mengidentifikasi batasannya ini, secara positif akan memberikan keuntungan apabila kita dapat memanfaatkan dan mengelolanya secara baik. Namun di sisi yang lain, merupakan tantangan dan hambatan yang dapat merugikan kita jika tidak diantisipasi dan diberdayakan atas produk dan jasa masyarakat kita. Di era mendatang, arus distribusi barang dan jasa akan semakin lancar, terutama saat implementasi Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA) yang akan mendorong pertumbuhan dan membawa kemakmuran bagi masyarakat

jika memiliki

kemampuan

bersaing.

Untuk

itu,

arah

pembangunan telah dan akan lebih difokuskan pada perkuatan daya saing agar bisa bertahan bahkan unggul dalam persaingan global. Adapun tahun

identifikasi 2014

adalah:

tantangan

dan

secara

kendala

eksternal

yang

antara

dihadapi

lain:

1)

pada Kondisi

perekonomian nasional yang belum pulih akibat krisis perekonomian global dan fluktuasi harga BBM, serta adanya dua agenda politik yaitu Pemilihan Umum di tahun 2014; 2) Pengaruh iklim secara ekstrem yaitu badai

El-Nino

yang

berdampak

pada

kecukupan

pasokan

serta

produktivitas pertanian, dan meningkatnya harga pangan; 3) Desakan untuk segera mewujudkan pemerintahan yang baik dan bersih melalui gerakan anti korupsi, kolusi dan nepotisme, reformasi birokrasi serta peningkatan tata kelola pemerintahan yang efektif; 4) Angka kemiskinan dan pengangguran masih tinggi sehingga perlu terobosan untuk


4

mempercepat

pengurangannya;

5)

Degradasi

kualitas

lingkungan

termasuk sumber daya air yang semakin berkurang, sehingga perlu penanganan yang lebih efektif dan terpadu; 6) Semakin mudahnya arus masuk barang dari luar negeri yang berakibat terhadap semakin ketatnya persaingan terhadap produk-produk dalam negeri. Secara internal antara lain: 1) Infrastruktur yang belum seluruhnya baik, 2) Partisipasi pendidikan, terutama anak usia SMP dan SMA yang masih perlu ditingkatkan, 3) Jangkauan layanan kesehatan yang belum sepenuhnya merata, 4) Pendapatan perkapita masyarakat relatif rendah, mengingat mayoritas hanya mengandalkan sektor primer. Untuk pelaksanaan

menjalankan pembangunan,

penyelenggaraan pembinaan

pemerintahan,

kemasyarakatan,

dan

pemberdayaan masyarakat, maka diperlukan sumber daya termasuk dana.

Adapun

kemampuan

belanja

daerah

tahun

2014

sebesar

Rp.3.158.047.979.577,- yang digunakan untuk mendanai 26 urusan wajib dan 8 urusan pilihan, serta berbagai urusan bersama yang tersebar di 33 kecamatan pada 390 desa dan kelurahan. Agar kinerja pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan mencapai hasil yang optimal, maka program dan kegiatan harus dilakukan secara sinergis dan terpadu, serta terarah baik antara Pemerintah, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Daerah maupun masyarakat

sesuai

asas

desentralisasi,

dekonsentrasi,

dan

tugas

pembantuan. Sebagai contoh, selain dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah terdapat anggaran dari tugas pembantuan pada tahun 2014 sejumlah Rp.87.820.292.000,- yang merupakan anggaran untuk membiayai kegiatan pemerintah di Kabupaten Malang. Anggaran tersebut tentu akan memberikan pengaruh positif terhadap laju pembangunan dan perekonomian Kabupaten Malang. Dengan demikian, maka anggaran dari masing-masing sumber, dapat dikelola lebih sinergis, terpadu dan harmonis dalam membiayai urusan-urusan pemerintahan,


5

pembangunan dan kemasyarakatan di daerah. Selain itu, pelibatan partisipasi para pengusaha dan masyarakat melalui Corporate Social

Responsibility (CSR) dalam pembangunan menjadi bagian yang tak terpisahkan dari sistem pembangunan yang dijalankan pada beberapa tahun terakhir ini.

Rapat Paripurna Dew an yang terhorm at, Dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan telah diupayakan secara lebih terkoordinasi, terintegrasi dan bersinergi mulai dari aspek perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi melalui kerja sama berbagai pihak khususnya antara pemerintah daerah, DPRD dan seluruh komponen masyarakat Kabupaten Malang. Hal ini dapat dilihat dari apresiasi dari banyak kalangan termasuk penilaian dan penghargaan dari pemerintah dan pemerintah provinsi, serta lembaga independen baik dalam maupun luar negeri kepada pemerintah daerah, dan warga masyarakat Kabupaten Malang secara kelompok atau perorangan. Namun, untuk melihat sampai sejauh mana capaian keberhasilan pembangunan

tahun

2014

secara

lebih

rinci,

maka

selanjutnya

disampaikan uraian singkat berdasarkan 8 prioritas pembangunan, yaitu:

Prioritas

pertam a: Peningkatan

infrastruktur

untuk

m endukung perekonom ian dan pariw isata; Prioritas pertama ini lebih difokuskan pada peningkatan ketersediaan, kuantitas

serta

kualitas

infrastruktur

kebinamargaan,

pengairan,

keciptakaryaan, perumahan, permukiman, energi terbarukan dan listrik perdesaan untuk mendorong perekonomian masyarakat dan daya tarik wisatawan; dengan sasaran kinerja yang dicapai sebagai berikut: Bidang Kebinamargaan: Jalan di wilayah Kabupaten Malang tahun 2014 yang terdiri dari jalan nasional sepanjang 115,63 km dengan kondisi cukup baik, jalan provinsi sepanjang 110,12 km juga dalam kondisi baik. Untuk jalan kabupaten sepanjang 1.668,76 km secara bertahap

kondisinya


terus

ditingkatkan.

Sebagai

upaya

dalam 6

meningkatkan kualitas pada tahun 2014 telah ditingkatkan sepanjang 160 km, dan untuk mempertahankan kondisi jalan yang ada telah dilaksanakan pemeliharaan rutin jalan pada sepanjang 450 km dan pemeliharaan berkala sepanjang 284 km. Jalan kabupaten dalam kondisi baik tahun 2013 sepanjang 1.465,67 km atau 87,83% dan pada tahun 2014 naik menjadi 1.550,78 km atau 92,93%. Peningkatan jembatan sesuai standar di tahun 2013 sepanjang 468 m, pada tahun 2014 menjadi 736 m atau meningkat 268 m. Dari sisi kuantitas, total jembatan kabupaten sebanyak 395 buah, yang memenuhi standar di tahun 2013 sebanyak 138 buah atau 34,94% dan pada tahun 2014 menjadi 157 buah atau naik 39,75%. Selain kinerja penanganan jalan dan jembatan kabupaten sebagaimana yang disebutkan di atas, maka juga dilakukan penanganan jalan desa di Kabupaten Malang yang tercatat sepanjang 6.907,90 km. Pada tahun 2014 telah dilaksanakan penanganan sepanjang 320 km melalui program pemeliharaan rutin jalan dan peningkatan infrastruktur perdesaan. Sehingga kondisi jalan desa yang berkategori baik pada tahun 2013 sepanjang 4.358,71 km atau 63,10% dan pada tahun 2014 sepanjang 4.475,10 km atau 64,78%. Selanjutnya untuk peningkatan kenyamanan dan keamanan pengguna jalan terutama di malam hari, maka telah ditingkatkan kualitas dan kuantitas sarana penerangan jalan umum. Pada tahun 2013 sudah terpasang sebanyak 13.081 titik lampu jalan, dan di tahun 2014 menjadi 13.556 titik, bertambah 475 titik atau naik 3,63%. Bidang Transportasi: Dalam upaya meningkatkan kelancaran arus barang dan jasa serta mobilitas orang antar wilayah, maka selain perbaikan sarana dan prasarana jalan, juga dilakukan pengawasan terhadap kelaikan kendaraan bermotor. Pengawasan dimaksud melalui uji kendaraan

bermotor

dengan

peralatan

pengujian

lulus

kalibrasi

sesuai ambang batas bagi kendaraan wajib uji agar layak jalan.


7

Pada tahun 2013 telah dilakukan terhadap 44.931 kendaraan wajib uji yang lulus dan pada tahun 2014 sebanyak 47.507 kendaraan wajib uji yang lulus atau naik sebesar 5,73%. Dalam

rangka

memenuhi

kelengkapan

keselamatan

bagi

pengguna jalan, sudah dilaksanakan penambahan fasilitas kelengkapan jalan, dimana tahun 2013 terdapat fasilitas kelengkapan jalan yang terdiri dari rambu-rambu lalu lintas, Warning Light, Traffic Light, sejumlah 7.912 unit dan pada tahun 2014 menjadi 8.069 unit, atau naik 1,98%. Selain itu, untuk membagi dan mengarahkan arus lalu lintas agar lebih meningkatkan keamanan, keselamatan, dan kelancaran serta ketertiban lalu lintas, maka dibuat marka jalan yang pada tahun 2013 seluas 34.026 m2 dan untuk tahun 2014 menjadi seluas 37.576 m2 atau naik 10,43%. Sebagaimana dimaklumi, bahwa pesatnya kebutuhan transportasi udara khususnya bagi masyarakat Kabupaten Malang dan sekitarnya, dapat dilihat jumlah

dari

lonjakan

penumpang

penumpang angkutan

dimana

udara

pada

yang

tahun

melalui

2013

Bandara

Abdulrachman Saleh sebanyak 526.036 orang, dan cargo seberat 1.685.417

kg.

Pada

tahun

2014

jumlah

penumpang

menjadi

626.638 orang atau mengalami kenaikan 19,12% dan cargo seberat 2.184.441 kg atau mengalami kenaikan 29,61%. Dari sisi frekuensi penerbangan sipil selama tahun 2014, Bandara Abdulrachman Saleh melakukan 5.638 kali penerbangan yang dilayani oleh maskapai penerbangan Garuda Indonesia 1.410 kali, Sriwijaya Air 2.486 kali, Wings Air 688 kali, Citilink 724 kali, dan Kalstar Air 330 kali. Untuk itu, kedepan perlu lebih mengoptimalkan Bandara Abdulrachman Saleh dengan pelibatan secara aktif antar Pemerintah Daerah se-Malang Raya, koordinasi pemerintah dan pemerintah provinsi, sehingga menambah kenyamanan, ketertiban dan keselamatan bagi pengguna moda udara.


8

Bidang Pengairan: Pembangunan prasarana pengairan yang bertujuan untuk menopang urusan ketahanan pangan dan menunjang sektor pertanian, pengendalian banjir, serta penyediaan air baku, untuk itu telah dilaksanakan peningkatan fungsi jaringan irigasi melalui perbaikan bendung, bangunan air dan pintu air. Pada tahun 2013 telah direhabilitasi dan dipelihara saluran irigasi sepanjang 11.889,88 m; perbaikan pintu air sebanyak 16 buah; dan rehabilitasi embung sebanyak 1 buah. Tahun 2014 dilanjutkan dengan melakukan rehabilitasi dan pemeliharaan saluran irigasi sepanjang 4.224,87 m; perbaikan pintu air sebanyak 83 buah; dan rehabilitasi embung sebanyak 1 buah. Sehingga kondisi saluran irigasi dari total sepanjang 887.751 m; pada tahun 2013 sepanjang 517.956,91 m atau sebesar 58,34% dalam kondisi baik, menjadi sepanjang 557.973,98 m di tahun 2014 atau meningkat 62,85% yang mampu mengairi lahan pertanian seluas 46.050,50 ha. Bidang Keciptakaryaan: Dalam rangka perbaikan kualitas lingkungan permukiman, telah dilakukan pembangunan jalan lingkungan secara

bertahap

terhadap

total

panjang

jalan

lingkungan

di

Kabupaten Malang sepanjang 5.474,86 km. Tahun 2013 telah dibangun sepanjang 449 km yang sebagian besar didanai dari APBN, dan pada tahun

2014

sepanjang

86,68

km

yang

bersumber

dari

APBD

Kabupaten Malang. Sedangkan untuk drainase lingkungan permukiman pada tahun 2013 dibangun sepanjang 125,59 km dan tahun 2014 sepanjang 26 km dari total drainase lingkungan permukiman sepanjang 4.846,96 km. Dalam upaya pelayanan air bersih bagi masyarakat telah dilakukan pelayanan air melalui sistem perpipaan. Pada tahun 2013 untuk masyarakat perkotaan terlayani sebanyak 398.315 jiwa, dan untuk masyarakat

perdesaan

sebanyak

647.142

jiwa.

Selanjutnya

pada

tahun 2014 untuk masyarakat perkotaan terlayani sebanyak 443.635 jiwa dan masyarakat perdesaan sebanyak 668.492 jiwa, sehingga terjadi kenaikan pelayanan untuk masyarakat perkotaan sebanyak 45.320 jiwa


9

atau sebesar 11,38%, dan masyarakat perdesaan sebanyak 21.350 jiwa atau 3,30%. Untuk

penanganan

air

limbah

domestik

melalui

program

pembangunan sanitasi pelayanan air limbah domestik, pada tahun 2013 telah mencapai 93,80%. Pada tahun 2014 telah mencapai 94,70% atau terjadi kenaikan sebesar 0,90% dari total penduduk Kabupaten Malang. Untuk

pembangunan

rumah

layak

huni

bagi

Masyarakat

Berpenghasilan Rendah (MBR) dilaksanakan melalui Program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS). Program ini pada tahun 2013 telah dibangun sebanyak 1.197 unit rumah dari target 1.230 unit, dan tahun 2014 sebanyak 847 unit dari target sebanyak 864 unit. Sehingga total jumlah rumah layak huni untuk keluarga miskin atau MBR yang dibangun di Kabupaten Malang sampai dengan tahun 2013 sebanyak 35.528 unit menjadi 36.375 unit di tahun 2014 atau naik sebesar 2,38%. Sedangkan Pembangunan Rumah Susun Sewa (Rusunawa) yang diperuntukkan bagi Kawasan Pendidikan dan Kawasan Pondok Pesantren sampai dengan tahun 2013 sebanyak 10 Twin Block (TB), dan tahun 2014 dibangun 4 TB sehingga secara keseluruhan Pembangunan Rusunawa telah terbangun 14 TB. Bidang Listrik Perdesaan: Kebutuhan energi listrik sangat penting bagi masyarakat khususnya wilayah yang belum terjangkau PLN. Rasio elektrifikasi di Kabupaten Malang pada tahun 2013 sebanyak 567.468 KK atau sebesar 85,40% dan tahun 2014 sebanyak 581.089 KK atau 87,45% meningkat 2,05%. Untuk pengembangan energi terbarukan telah dikembangkan pembangkit listrik tenaga air sebanyak 7 unit, mikro hidro sebanyak 6 unit, dan tenaga surya 1.284 titik untuk penerangan rumah dan jalan di daerah terpencil. Sedangkan untuk biogas pada tahun 2013 telah dibangun sebanyak 5.393 unit biodigester, tahun 2014 sebanyak 5.692 unit biodigester atau meningkat 5,54%.

Para Hadirin Rapat Paripurna yang berbahagia,


10

Prioritas K edua: M em acu ekonom i andalan dan pengem bangan produk unggulan dengan m engarusutam akan koperasi dan UM KM ; Prioritas kedua ini diarahkan pada percepatan pertumbuhan ekonomi unggulan dan andalan yang pada tahun 2014 difokuskan peningkatan pertumbuhan sektor pertanian dalam arti luas untuk menjaga stabilitas ketahanan pangan, peningkatan pendapatan dan kesejahteraan petani serta nelayan. Adapun masyarakat

yang

tujuan lebih

prioritas merata

ini

meningkatkan

khususnya

di

kesejahteraan

perdesaan

melalui

pertumbuhan sektor pertanian dalam arti luas, sektor industri, sektor perdagangan dan sektor pariwisata yang ditopang oleh peran UMKM dan koperasi, dengan capaian atas sasaran kinerja sebagai berikut: Bidang Pertanian dan Perkebunan: Hasil pembangunan pertanian tanaman pangan antara lain peningkatan produksi padi, yang pada tahun 2013 mencapai 461.291 ton, dan pada tahun 2014 sebesar 461.306 ton. Produksi perkebunan yang terdiri dari tembakau, tebu rakyat, kelapa, kopi, kakao, cengkeh, teh, kapuk randu, jambu mente, kenanga dan vanili, dengan total produksi tahun 2013 sebanyak 441.601 ton, dan pada tahun 2014 menjadi 442.175 ton atau naik 0,13%. Untuk produk olahan hasil perkebunan, berupa gula pasir pada tahun 2013 sebanyak 327.771 ton, dan tahun 2014 sebanyak 328.197 ton atau naik 0,13%. Selanjutnya

pendapatan

perkapita

petani

tanaman

pangan

pada

tahun 2014 mencapai Rp.11.917.181,- sedangkan pendapatan petani tanaman perkebunan sebesar Rp.13.901.517,- . Bidang Peternakan: Setiap tahunnya terjadi peningkatan produk-produk perternakan, yang dapat dilihat dari peningkatan produksi daging, susu dan telur, serta pendapatan peternak itu sendiri. Populasi sapi potong tahun 2013 sebesar 189.145 ekor pada tahun 2014 meningkat menjadi 199.453 ekor atau sebesar 5,45%. Peningkatan ini didukung oleh keberhasilan program Inseminasi Buatan (IB) yang dilihat dari jumlah kelahiran dari hasil IB sapi potong pada tahun 2013 sebanyak 57.382 ekor dan pada tahun 2014 menjadi 58.831 ekor atau meningkat 2,53%. Pidato Bupati Malang, LKPJ 2014

11

Jika diasumsikan harga anak sapi lepas sapih senilai Rp.5.000.000,- per ekor, maka nilai tambah yang diukur dari total pendapatan peternak sapi potong yang mengikuti program IB di Kabupaten Malang pada tahun 2014 mencapai Rp.294.155.000.000,-. Sedangkan untuk populasi sapi perah pada tahun 2013 sebanyak 72.217 ekor dan di tahun 2014 menjadi 75.683 ekor atau mengalami kenaikan sebesar 4,80%. Populasi kambing dan domba tahun 2013 sebanyak 255.766 ekor, pada tahun 2014 sebanyak 266.617 ekor atau meningkat 4,24%. Populasi unggas yang terdiri dari ayam petelur, ayam pedaging, ayam buras, itik dan entok pada tahun 2013 sebanyak 21.426.071 ekor dan pada tahun 2014 menjadi 23.285.809 ekor atau meningkat 8,68%. Dari populasi tersebut, Kabupaten Malang telah berswasembada produk-produk peternakan berupa daging, susu dan telur. Adapun produksi daging sapi, kambing dan unggas pada tahun 2013 mencapai 21.866,55 ton dan tahun 2014 sebanyak 22.325,74 ton, atau mengalami kenaikan sebesar 2,10%. Produksi telur tahun 2013 sebesar 25.080,21 ton dan pada tahun 2014 menjadi 27.510,13 ton atau mengalami kenaikan sebesar 9,69%. Produksi susu pada tahun 2013 sebesar 116.033,57 ton dan pada tahun 2014 menjadi sebesar 117.235,67 ton atau terjadi kenaikan sebesar 1,04%. Dari uraian tersebut di atas, secara keseluruhan pendapatan per kapita peternak mengalami kenaikan cukup signifikan, yaitu peternak sapi potong tahun 2013 sebesar Rp.13.380.660,- pada tahun 2014 menjadi Rp.14.028.642,- atau meningkat 4,84%. Pendapatan peternak sapi perah tahun

2013

sebesar

Rp.14.575.600,-

dan

tahun

2014

menjadi

Rp.14.938.382 atau meningkat 2,49%. Sedangkan pendapatan peternak unggas pada tahun 2013 sebesar Rp.14.108.400,- dan pada tahun 2014 menjadi Rp.14.938.382,- atau meningkat 5,88%. Bidang Kelautan dan Perikanan: Kinerja pembangunan pada bidang kelautan dan perikanan dapat dilihat dari total produksi perikanan pada tahun 2013 sebesar 28.019,45 ton yang meliputi produksi ikan tangkap sebesar 10.949,29 ton dan budidaya sebesar 17.070,16 ton. Pidato Bupati Malang, LKPJ 2014

12

Pada tahun 2014 total produksi perikanan sebesar 30.633,51 ton yang terdiri dari produksi ikan tangkap sebesar 11.077,66 ton dan ikan hasil budidaya sebesar 19.555,84 ton atau secara keseluruhan naik 9,33%. Sedangkan untuk produksi olahan ikan pada tahun 2013 sebesar 5.856,22 ton pada tahun 2014 sebesar 6.355,75 ton atau meningkat 8,53%. Pendapatan perkapita nelayan pada tahun 2013 mencapai Rp.24.625.000,- kemudian pada tahun 2014 menjadi Rp.25.158.000,- atau meningkat 2,16%. Untuk pendapatan perkapita pembudidaya perikanan pada tahun 2013 sebesar Rp.14.717.700,- dan pada tahun 2014 menjadi Rp.16.687.155,-

atau

meningkat

13,38%.

Sementara

pendapatan

perkapita pengolah ikan pada tahun 2013 sebesar Rp.18.144.532,- pada tahun 2014 menjadi Rp.19.143.000,- atau meningkat 5,50%. Peningkatan pendapatan dimaksud antara lain dipengaruhi oleh peningkatan konsumsi ikan masyarakat Kabupaten Malang pada tahun 2013 sebesar 21,47 kg perkapita per tahun, dan pada tahun 2014 menjadi 22,85 kg perkapita per tahun atau meningkat sebesar 6,43%. Meningkatnya

kinerja

sektor

pertanian

dalam

arti

luas

berdampak pada peningkatan ketahanan pangan pada tahun 2014 sebagaimana diuraikan di atas. Hal ini dapat dilihat dari beberapa komoditas pangan utama yang menunjukkan kondisi surplus yaitu: surplus beras sebesar 71.409 ton, surplus jagung 225.799 ton, surplus ubi kayu 238.573 ton, surplus gula 269.996 ton, dan surplus daging 16.348 ton, serta surplus susu 101.912 ton. Selain kondisi di atas, indikator lain untuk mengukur kinerja ketahanan pangan adalah skor Pola Pangan Harapan (PPH), yang pada tahun 2013 mencapai 87 dan pada tahun 2014 sebesar 87,30 dari skor ideal PPH yaitu 100. Untuk Angka Kecukupan Protein (AKP), pada tahun 2013 mencapai 51,90 gram/kapita/hari atau 99,81% dan pada tahun

2014

sebesar

dibandingkan

standar


52,10 nasional

gram/kapita/hari sebesar

52

atau

100,19%

gram/kapita/hari. 13

Sedangkan Angka Kecukupan Energi (AKE) dibandingkan dengan standar nasional yaitu sebesar 2.000 kilokalori/kapita/hari pada tahun 2013 mencapai 1.853 kilokalori/kapita/hari atau 92,65% dan pada tahun 2014 mencapai 1.912,4 kilokalori/kapita/hari meningkat menjadi 95,62%. Bidang Kehutanan: Dalam upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat bidang kehutanan telah dilaksanakan pembinaan kepada masyarakat dalam pengembangan usaha perhutanan dan pengembangan hutan rakyat. Produksi hasil hutan rakyat pada tahun 2013 berupa kayu sebanyak 135.980 m3 dan tahun 2014 menjadi 302.586 m3 atau menigkat 122,52% seiring dengan tertibnya pemerintah desa dalam memberikan laporan. Sedangkan produksi hasil hutan yang berasal dari hutan negara, komoditas kayu pada tahun 2013 sebanyak 37.718 m3 dan pada tahun 2014 menjadi 23.279 m3, getah pinus tahun 2013 sebanyak 801,17 ton, kemudian tahun 2014 menjadi 929,21 ton. Bidang Industri: Kemajuan pembangunan industri dapat dilihat dari perkembangan beberapa indikator, antara lain unit usaha industri pada tahun 2013 sebanyak 21.895 unit usaha dan tahun 2014 menjadi 22.234 unit usaha, atau meningkat 1,55%. Tenaga kerja yang terserap dari bidang industri di tahun 2013 sebanyak 160.222 orang dan pada tahun 2014 menjadi 162.237 orang, atau naik sebesar 1,26%. Perkembangan industri tersebut terbagi menjadi industri formal dan informal, sektor formal tahun 2013 sebanyak 1.767 unit usaha, dan pada tahun 2014 menjadi 1.804 unit usaha, atau meningkat 2,09%. Tenaga kerja yang terserap di sektor industri formal juga mengalami peningkatan dari tahun 2013 sebanyak 105.651 orang, menjadi 107.121 orang pada tahun 2014 atau meningkat 1,39%. Sedangkan pada industri informal dan industri rumah tangga juga menunjukkan adanya peningkatan dari tahun 2013 sebanyak 20.128 unit dan pada tahun 2014 menjadi 20.430 unit


14

atau meningkat 1,50%. Penyerapan tenaga kerja dari sektor ini pada tahun 2013 sebanyak 54.571 orang dan pada tahun 2014 menjadi 55.116 orang atau bertambah sebesar 1%. Bidang Perdagangan: Perkembangan kinerja sektor perdagangan juga menunjukkan trend yang terus meningkat, hal ini bisa dilihat dari beberapa indikator yaitu: Tanda Daftar Perusahaan (TDP) pada tahun 2013 sebanyak 19.495 perusahaan dan tahun 2014 secara kumulatif menjadi sebanyak 20.598 perusahaan atau meningkat 5,66%. Nilai ekspor pada tahun 2013 sebesar US$.338.273.135,89 pada tahun 2014 menjadi US$.345.541.449,41 atau meningkat 2,15%. Selanjutnya nilai impor pada tahun 2013 sebesar US$.71.671.674,94 dan pada tahun 2014 sebesar US$.76.000.142,85 atau naik 6,04%. Dengan demikian, angka neraca perdagangan selama tahun 2014 mengalami surplus US$.269.541.306,56. Bidang Investasi: Total investasi dalam kerangka Penanaman Modal Asing (PMA) dan Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) tahun 2013 sebesar Rp.6.326.277.000.000,-. dan tahun 2014 total nilai investasi meningkat menjadi Rp.6.346.277.158.745,- atau naik 0,32%. Peningkatan nilai investasi tersebut disebabkan masuknya PMA baru dari Korea Selatan yaitu PT. Hong In Rubber. Penambahan nilai penanaman modal dimaksud memberikan dampak untuk penyerapan tenaga kerja, yaitu pada tahun 2013 sebanyak 24.802 orang yang diserap oleh PMA/PMDN, sedangkan pada tahun 2014 menyerap tenaga kerja sebanyak 25.052 orang. Untuk nilai investasi sektor industri formal pada tahun 2013 sebesar Rp.2.684.923.643.000,- dan tahun 2014 mencapai Rp.2.729.225.460.000,- meningkat Rp.44.301.817.000,- atau 1,65%. Bidang Pariwisata: Dalam rangka pengembangan sektor pariwisata telah dikembangkan destinasi agro-ekowisata, wisata budaya, dan wisata buatan. Upaya tersebut menarik banyak wisatawan yang ditunjukkan

dengan


kunjungan

pada

tahun

2013

sebanyak 15

2.384.478 orang terdiri dari 2.362.584 orang wisatawan nusantara dan 21.895

orang

wisatawan

mancanegara.

Tahun

2014

menjadi

2.905.536 orang atau naik 21,85%, yang terdiri dari 2.868.977 orang wisatawan nusantara dan 36.559 orang wisatawan mancanegara. Untuk pengembangan wisata budaya dapat dilakukan melalui pembinaan seni budaya lokal yang berlandaskan nilai-nilai luhur bangsa agar dapat dinikmati oleh para wisatawan dalam dan luar negeri. Dalam rangka peningkatan destinasi pariwisata utamanya wisata alam, maka telah dan sedang dikembangkan konsep pariwisata berbasis ekologi yaitu Taman Buah Jeru Tumpang, kampung Ekowisata Desa Bendosari Kecamatan Pujon, Wisata Mangrove di Desa Tambakrejo Kecamatan Sumbermanjing Wetan dan Desa Wisata Gubugklakah Kecamatan Poncokusumo. Bidang Koperasi dan UMKM: Perkembangan koperasi dan UMKM ditandai dengan meningkatnya jumlah koperasi yang pada tahun 2013 sebanyak 1.095 koperasi dan tahun 2014 menjadi 1.104 koperasi, atau naik 0,82%. Jumlah anggota koperasi pada tahun 2013 sebanyak 265.788 orang, pada tahun 2014 menjadi 273.070 orang atau bertambah sebanyak 7.282 orang. Nilai aset pada tahun 2013 mencapai Rp.1.378.462.939.000,- dengan volume usaha mencapai Rp.1.704.325.149.000,- dan Sisa Hasil Usaha (SHU) sebesar Rp.29.110.571.000,- yang mampu menyerap tenaga kerja sebanyak 4.679 orang. Sedangkan pada tahun 2014, aset koperasi mencapai Rp.1.485.346.075.000,- atau terjadi kenaikan 7,75% dari tahun 2013. Adapun volume usahanya mencapai Rp.1.890.928.632.000,- atau naik sebesar 10,95% dan SHU sebesar Rp.33.263.263.000,- atau naik 14,27% dengan serapan tenaga kerja sebesar 4.776 orang atau naik 2,07%. Khusus koperasi wanita, sampai dengan tahun 2014 telah terbentuk 398 lembaga koperasi dengan jumlah anggota mencapai 31.724 orang, dan total nilai aset Rp.39.010.488.000,- serta volume usaha selama tahun 2014 mencapai Rp.43.938.556.000,-.


16

Untuk jumlah UMKM tahun 2013 sebanyak 406.180 unit, menjadi 414.516 unit pada tahun 2014 atau meningkat sebesar 2,05% dengan omset pada tahun 2013 sebesar Rp.29.068.087.000.000,- dan pada tahun 2014 sebesar Rp.41.848.153.300.000 atau naik 43,97%. Pada tahun 2013, UMKM menyerap tenaga kerja sebanyak 1.102.539 orang dan tahun 2014 sebanyak 1.225.043 orang atau naik 11,11%. Untuk pembinaannya dilakukan melalui Konsultasi Bisnis oleh Klinik KUMKM dan sarana promosi pemasaran di Griya KUMKM, serta permodalan melalui dana bergulir yang telah menerapkan pola pengelolaan keuangan BLUD secara penuh di akhir tahun 2014.

Rapat Paripurna Dew an yang terhorm at, Prioritas ketiga: M enjaga situasi dan kondisi keam anan dan ketertiban m asyarakat yang senantiasa kondusif dan harm onis serta tidak terjadinya SARA; Hal tersebut bertujuan mewujudkan kondisi masyarakat yang aman, tertib, damai dan berkesadaran hukum yang tinggi serta mewujudkan masyarakat yang berakhlak mulia dan berkeshalehan sosial; dengan sasaran kinerja yang dicapai sebagai berikut: Bidang Keamanan dan Ketertiban: Secara umum upaya mewujudkan keamanan dan ketertiban masyarakat sudah dilakukan secara maksimal melalui komunikasi dan koordinasi dengan para pimpinan di daerah sehingga dapat dirasakan hasilnya. Sebagai contoh lancarnya pemilihan umum secara langsung baik Legislatif dan pemilihan Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia Tahun 2014. Namun tidak dapat dipungkiri bahwa, masih terjadi sedikit gangguan Kamtibmas sepanjang tahun 2014, tetapi masih dalam batas-batas yang dapat diatasi dan dikendalikan melalui komunikasi dan koordinasi tersebut. Dalam kesempatan yang baik ini, saya juga menyampaikan rasa terima kasih dan penghargaan kepada jajaran TNI dan POLRI atas kerjasama yang baik selama ini dalam upaya menciptakan kondisi keamanan dan


17

ketertiban baik di wilayah Kabupaten Malang maupun Malang Raya. Tidak lupa juga, kami sampaikan terima kasih kepada seluruh unsur Forum Koordinasi Pimpinan di Daerah (FORKOPIMDA), Komunitas Intelijen Daerah

(KOMINDA),

Forum

Kerukunan

Umat

Beragama

(FKUB),

Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat (FKDM) dan Tim Terpadu Penanganan Gangguan Keamanan Dalam Negeri yang secara rutin menyampaikan laporan tentang situasi dan kondisi keamanan di wilayah Kabupaten Malang kepada Unit Kerja Presiden Bidang Pengawasan dan Pengendalian Pembangunan di Jakarta sebagaimana Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2014 tentang Penanganan Gangguan Keamanan Dalam Negeri Tahun 2014, sehingga dapat tercipta situasi dan kondisi keamanan wilayah di Kabupaten Malang yang aman, tertib dan kondusif, termasuk pada saat pelaksanaan pemilihan umum sampai dengan pelantikan di tahun 2014. Bidang Hukum dan Hak Asasi Manusia: Upaya pemerintah untuk menciptakan tata kelola kepemerintahan yang baik dan bersih

(good governance and clean government) yang secara universal diyakini menjadi prinsip yang diperlukan untuk memberikan pelayanan prima kepada masyarakat dalam hal mewujudkan kepastian hukum, dimana pada tahun 2014 telah diterbitkan sebanyak 13 Peraturan Daerah, 36 Peraturan Bupati dan 771 Keputusan Bupati sebagai landasan untuk menjalankan kegiatan agar memiliki kepastian hukum. Dalam upaya menegakkan Peraturan Daerah dan menekan jumlah pelanggaran, maka dilakukan upaya pendekatan secara persuasif lewat pembinaan dan sosialisasi sebanyak 4 kali untuk SKPD di lingkungan Pemerintah Kabupaten Malang dan penyuluhan hukum kepada 28 desa pada tahun 2014. Khusus untuk reklame insidentil telah dilakukan penertiban sejumlah 4.814 buah, sedangkan reklame terbatas sejumlah 258 buah yang 85 diantaranya telah dibongkar, 121 harus mengurus izin kembali, dan 52 kasus dalam proses sidang tindak pidana ringan.


18

Bidang Keagamaan: Peningkatan kualitas kehidupan sosial yang berlandaskan agama dan kepercayaan pada dasarnya telah menunjukkan perkembangan yang positif. Hal ini terlihat dari animo masyarakat yang semakin tinggi dalam melaksanakan dan mengikuti berbagai aktivitas sosial keagamaan. Kondisi tersebut nampak pada jumlah kegiatan keagamaan yang dilaksanakan oleh masyarakat pada tahun 2013 sebanyak 250 kegiatan, dan pada tahun 2014 menjadi 285 kegiatan atau meningkat sebesar 14%. Jumlah jamaah haji asal Kabupaten Malang tahun 2013 sebanyak 1.536 orang, namun tahun 2014 menjadi 1.462 orang atau turun 4,82% sebagai dampak pengurangan kuota haji oleh Pemerintah Arab Saudi. Dalam mewujudkan pengamalan nilai-nilai agama, pemerintah daerah bersama tokoh dan pimpinan organisasi keagamaan serta masyarakat, secara terus menerus berupaya untuk meningkatkan kemudahan

umat

beragama

dalam

menjalankan

ibadahnya.

Pembangunan fasilitas peribadatan terus menjadi perhatian bersama, yang dilihat dari jumlah tempat ibadah dan sarana pendidikan keagamaan di Kabupaten Malang sampai dengan tahun 2014 telah tercatat sebanyak 16.583 unit, yang terdiri dari Masjid 2.054 unit, Langgar/musholla 11.176 unit, Gereja 329 unit, Pura 40 unit, Vihara 29 unit, Klenteng 2 unit, Pondok Pesantren 579 unit, dan TPQ/TPA 2.374 unit. Dalam upaya membina toleransi dan kerukunan hidup beragama, maka telah dilaksanakan kegiatan pembinaan umat beragama melalui kerja sama dan komunikasi dalam Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) Kabupaten Malang yang diharapkan dapat menyelesaikan berbagai permasalahan umat secara musyawarah dan mufakat.

Hadirin yang berbahagia, Prioritas keem pat: Peningkatan pelayanan pendidikan dalam rangka kem udahan akses untuk percepatan capaian indeks pendidikan;


19

Tujuan utama prioritas keempat ini agar masyarakat semakin mudah dalam mengakses layanan pendidikan dengan sasaran kinerja yang dicapai sebagai berikut: Bidang Pendidikan: Dasar

9

Tahun,

salah

Untuk mendukung Program Pendidikan

satu

strategi

yang

dilaksanakan

adalah

pengembangan sekolah di wilayah terpencil dan sulit transportasi yaitu SDSMP Satu Atap, sehingga memberikan kemudahan bagi anak-anak yang berdomisili di wilayah tersebut. Sampai dengan tahun 2014 telah tersedia 28 SD-SMP Satu Atap, selain itu untuk meningkatkan pelayanan pendidikan telah dilaksanakan pula kegiatan pembangunan dan rehabilitasi ruang kelas untuk SD, SMP, SMA/SMK Negeri maupun Swasta yang tersebar di 33 kecamatan. Pada tahun 2014 dilaksanakan kegiatan rehabilitasi dan pembangunan Ruang Kelas Baru (RKB) bersumber dari DAK 2014, untuk jenjang SD telah direhabilitasi pada 67 lembaga, pembangunan ruang kelas

baru

pada

11

lembaga,

sedangkan

dari

sumber

belanja

hibah/bantuan tahun 2014 untuk jenjang SD swasta mendapatkan rehabilitasi 36 lokal, pembangunan ruang kelas baru 7 lokal dan pembangunan perpustakaan sebanyak 24 unit. Untuk jenjang SMP Negeri telah dilaksanakan rehabilitasi ruang kelas pada 14 lembaga, dan untuk SMP Swasta telah direhabilitasi ruang kelas sebanyak 19 lembaga, pembangunan RKB 11 lembaga. Selanjutnya untuk tingkat SMA Negeri telah direhabilitasi sebanyak 5 lembaga, dan dibangun RKB pada 9 lembaga. Untuk SMA Swasta sudah direhabilitasi ruang kelas pada 12 lembaga, pembangunan ruang kelas baru di 2 lembaga, sedangkan SMK Negeri direhabilitasi ruang kelas sebanyak 8 lokal untuk 2 lembaga, RKB sebanyak 25 lokal kelas baru di 7 lembaga serta pembangunan laboratorium sebanyak 6 lembaga. Terkait dengan kualifikasi atau kompetensi guru dan tenaga kependidikan lainnya manakala dilihat dari jumlah sertifikasi pendidik hingga tahun 2013 sudah mencapai 13.294 orang. Pada tahun 2014 menjadi 13.985 orang atau naik 5,20%.


20

Dilihat dari hasil ujian nasional dan ujian sekolah SD/MI, SMP/MTs, SMA/SMK/MA baik Negeri maupun Swasta, tingkat kelulusan dari tahun ke tahun selalu mengalami kenaikan. Pada tahun ajaran 2013/2014, tingkat kelulusan SD/MI, SMP/MTs, SMA/SMK/MA sangat menggembirakan. Angka kelulusan jenjang SD/MI tahun 2013 sebesar 100% dan pada tahun 2014 dipertahankan sebesar 100%, SMP/MTs tahun 2013 sebesar 99,99% dan pada tahun 2014 menjadi 100%. Tingkat SMA/MA tahun 2013 sebesar 99,90% dan untuk tahun 2014 mengalami kenaikan sebesar 0,07% menjadi 99,97%. Sedangkan pada jenjang SMK pada tahun 2013 kelulusan sebesar 100% dan tahun 2014 dapat dipertahankan 100%. Angka Partisipasi Kasar (APK) yaitu prosentase jumlah siswa dibanding dengan jumlah penduduk usia sekolah pada satu jenjang pendidikan. APK PAUD pada tahun 2013 sebesar 62,27% dan pada tahun 2014 sebesar 78,73%, APK SD/MI pada tahun 2013 sebesar 113,19%, tahun 2014 menjadi sebesar 113,17%. APK SMP/MTs pada tahun 2013 sebesar 96,41%, dan tahun 2014 menjadi 96,43%. APK SMA/SMK/MA pada tahun 2013 sebesar 55,62%, tahun 2014 menjadi 59,34%. Sedangkan untuk Angka Partisipasi Murni (APM) yaitu prosentase jumlah siswa usia sekolah dibanding jumlah penduduk usia sekolah pada satu jenjang pendidikan. APM SD/MI pada tahun 2013 sebesar 99,29%, tahun 2014 meningkat menjadi sebesar 99,32%. APM SMP/MTs pada tahun 2013 sebesar 79,80%, dan tahun 2014 meningkat menjadi sebesar 79,83%. APM SMA/SMK/MA pada tahun 2013 sebesar 44,51% dan tahun 2014 meningkat menjadi 47,38%. Capaian kinerja tersebut masih perlu ditingkatkan di masa mendatang melalui kerja keras bersama terutama untuk jenjang SMP/MTs, SMA/SMK/MA. Tingkat serapan lulusan pendidikan kejuruan pada dunia kerja menunjukkan peningkatan, pada tahun 2013 sebanyak 9.066 lulusan dan tahun 2014 sebanyak 9.906 lulusan atau meningkat 9,27%.


21

Bidang Kepemudaan dan Olahraga: Pemerintah Kabupaten Malang senantiasa memfasilitasi berbagai kegiatan kepemudaan dan olah raga. Melalui program pembinaan dan pemasyarakatan olah raga, telah dilakukan pembinaan terhadap cabang-cabang olahraga berprestasi maupun olah raga kemasyarakatan sebanyak 257 atlet dari berbagai cabang olah raga, dan pelaksanaan lomba olah raga rekreasi serta olah raga tradisional yang pada tahun 2013 diikuti oleh 825 peserta menjadi 1.023 peserta di tahun 2014. Program peningkatan sarana dan prasarana olah raga, berupa pembangunan dan pemeliharaan sarana dan prasarana olah raga termasuk Stadion Kanjuruhan Kepanjen dan Kahuripan Turen yang akan tetap menjadi perhatian kita bersama. Khusus program peningkatan peran serta kepemudaan, antara lain pengembangan Pemuda Pelopor sesuai bidangnya dan mengikutkan pada Jambore Pemuda Indonesia sebanyak 2 orang di tahun 2013 menjadi 5 orang pada tahun 2014. Bidang Pengarusutamaan Gender dan Perlindungan Anak: Peran serta perempuan dalam proses pembangunan di segala bidang ditandai dengan kesempatan bagi perempuan di lembaga pemerintah sebesar

49,99%

dari

16.378

PNS,

untuk

DPRD

sebesar

18%

dari 50 anggota. Sedangkan partisipasi perempuan di lembaga non pemerintahan atau sektor informal tercatat 560.613 orang perempuan atau 62,12% dibandingkan dengan jumlah angkatan kerja perempuan sebesar 902.479 orang. Pemenuhan hak-hak anak untuk capaian indikator Kabupaten Layak Anak (KLA) yang meliputi pencatatan kelahiran sebanyak 1.009.504 anak, pelayanan kesehatan dan pendidikan termasuk 10 lembaga pendidikan berkebutuhan khusus, 6 sekolah dasar inklusif, serta partisipasi anak melalui forum anak tingkat kecamatan dan kabupaten dalam musyawarah perencanaan pembangunan.

Rapat Paripurna Dew an yang terhorm at,


22

Prioritas

kelim a: Peningkatan

pelayanan

kesehatan

dalam rangka kem udahan akses untuk percepatan capaian indeks kesehatan; Tujuan utama dari prioritas ini yaitu agar penyelenggaraan pelayanan kesehatan lebih mudah, berkualitas dan terjangkau; dengan sasaran kinerja yang dicapai sebagai berikut: Bidang

Kesehatan:

Dalam

upaya

meningkatkan

akses

pelayanan kesehatan kepada masyarakat, sampai dengan tahun 2014 telah dilaksanakan optimalisasi fungsi 39 puskesmas, menyiagakan 93 puskesmas pembantu, 58 puskesmas keliling, 14 ambulans serta melakukan penguatan terhadap 2.816 posyandu, dan peningkatan status polindes menjadi ponkesdes untuk dikukuhkan masing-masing pada 390

desa/kelurahan

siaga.

Pada

tahun

2013

telah

dilakukan

pengembangan dan rehabilitasi RSUD Lawang, rehabilitasi 13 puskesmas beserta fasilitas pengolahan air limbah untuk 30 puskesmas, 3 rumah dinas dokter, 31 puskesmas Pembantu dan 2 ponkesdes. Tahun 2014 dilanjutkan dengan peningkatan status RSUD Lawang dari tipe D menjadi tipe C sekaligus penerapan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah (PPK-BLUD) secara bertahap, rehabilitasi 20 puskesmas, 44 puskesmas pembantu dan pembangunan laboratorium kesehatan beserta fasilitas pengolahan air limbahnya. Adapun indikator kinerja lain bidang kesehatan antara lain adalah Angka Kematian Bayi (AKB) pada tahun 2013 sebesar 4,68 per seribu kelahiran hidup, dan tahun 2014 sebesar 6,09 per seribu kelahiran hidup. Kenaikan AKB ini berdasarkan hasil evaluasi lebih banyak disebabkan oleh lemahnya kompetensi petugas dalam kegawatdaruratan neonatal di puskesmas, sehingga mulai tahun 2015 ini sedang digiatkan upaya peningkatan kemampuan dan keterampilan petugas di lapangan.


23

Sedangkan angka kematian ibu melahirkan pada tahun 2013 sebesar 94,52 per seratus ribu kelahiran hidup, pada tahun 2014 turun menjadi 62,28 per seratus ribu kelahiran hidup. Prosentase balita dengan status gizi kurang pada tahun 2013 sebanyak 0,92%, dan pada tahun 2014 turun menjadi 0,87%. Dilihat dari indikator kecamatan bebas rawan gizi, pada tahun 2013 sudah mencapai 100% dan tahun 2014 dapat dipertahankan tetap 100%. Status kesehatan masyarakat sebagai akumulasi kinerja dari pelaksanaan program-program bidang kesehatan, yang antara lain dapat dinilai melalui indikator Indeks Pembangunan Kesehatan Masyarakat (IPKM) berdasarkan publikasi dari Badan Penelitian dan Pengembangan Kesehatan Rebuplik Indonesia, IPKM Kabupaten Malang pada tahun 2013 sebesar 68,97, naik bila dibandingkan tahun 2007 sebesar 54,08 dan pada tahun 2014 belum dilakukan survei. Umur Harapan Hidup (UHH) di Kabupaten Malang tahun 2013 sebesar 69,70 dan pada tahun 2014 meningkat menjadi 69,87. Faktor yang mempengaruhi keberhasilan bidang kesehatan di samping dari sentuhan melalui program-program pemerintah, juga yang paling dominan adalah semakin meningkatnya tingkat kesadaran masyarakat akan pentingnya Pola Hidup Bersih dan Sehat (PHBS) serta kesehatan mandiri. Tingginya tingkat kesadaran dimaksud antara lain dapat dilihat dari data BPJS Kesehatan Kabupaten Malang, untuk cakupan jaminan kesehatan penduduk Kabupaten Malang sampai akhir tahun 2014 tercatat sebanyak 1.478.008 orang atau 58,48% dari jumlah penduduk menurut Badan Pusat Statistik. Bidang

Keluarga

Kecil

yang

Berkualitas:

Upaya

peningkatan kualitas keluarga yang dilaksanakan melalui Program Keluarga Berencana, Pasangan Usia Subur (PUS) terus mengalami penyesuaian seiring dengan dinamika jumlah penduduk. Pasangan Usia Subur pada tahun 2013 sebanyak 522.800 pasangan, selanjutnya pada tahun 2014 sebanyak 521.995 pasangan atau turun 0,15%.


24

Sedangkan Pasangan Usia Subur yang menjadi peserta KB Aktif pada tahun 2013 sebesar 401.087 akseptor atau 76,70% dan tahun 2014 sebanyak

397.748

akseptor

atau

76,20%,

yang

penurunannya

disebabkan terutama kepesertaan PUS secara mandiri dalam program KB atau menggunakan jasa medis non-pemerintah sehingga tidak terekam dalam basis data. Untuk tingkat kelahiran tahun 2013 sebanyak 2,20% dan tahun 2014 menurun sebesar 2,15%.

Rapat Paripurna Dew an yang terhorm at, Prioritas keenam : peningkatan pelayanan publik m elalui reform asi birokrasi dan tata kelola pem erintahan yang baik, serta peningkatan pelayanan perizinan usaha dan adm inistrasi kependudukan; Tujuan prioritas keenam ini dimaksudkan agar semakin meningkatnya kualitas penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan masyarakat; dengan sasaran kinerja yang dicapai sebagai berikut: Bidang Perizinan: Prinsip pelayanan perizinan adalah cepat, tepat, murah, transparan, tidak diskriminatif dan sederhana, maka perlu diikuti dengan pola-pola pelayanan yang inovatif misalnya pelayanan keliling (on the spot), pelayanan paralel baik yang dilaksanakan pada pra pelayanan, saat pelayanan maupun pasca pelayanan, serta pelimpahan wewenang pelayanan administrasi perizinan dari Bupati Malang kepada Badan Pelayanan Perizinan Terpadu. Sampai dengan tahun 2013 sebanyak 37 jenis izin dan ditingkatkan menjadi 61 jenis izin di tahun 2014. Pada tahun 2013 diterbitkan perizinan sebanyak 8.089 buah izin, sedangkan pada tahun 2014 sebanyak 7.053 buah izin dengan perincian, 3.429 izin mendirikan bangunan, 334 izin HO, 383 IPPT, 835 izin reklame, 504 izin trayek, 1.230 izin usaha perdagangan dan 338 jenis izin lain lain. Bidang Pencatatan Sipil: Peningkatan pelayanan Kartu Tanda Penduduk (KTP) dilaksanakan mekanisme jemput bola di 33 kecamatan


25

serta

penyederhanaan

prosedur

dan

mengutamakan

kecepatan

pelayanan melalui teknologi infomatika dengan menerapkan sistem kependudukan berbasis perekaman biometrik Kartu Tanda Penduduk elektronik (KTP-el), pada tahun 2013 telah dilayani perekaman biometrik sebanyak 1.700.817 orang dari kuota 1.693.955 orang atau 100,41% dan telah di distribusikan kepada masyarakat sebanyak 1.628.908 keping, kemudian pada akhir tahun 2014 telah dilakukan perekaman biometrik sebanyak 47.357 orang atau secara kumulatif yang telah dilakukan perekaman biometrik KTP-el sebanyak 1.713.763 orang dan telah terdistribusikan sebanyak 1.629.930 keping. Untuk pelayanan Kartu Keluarga (KK) pada tahun 2013 sebanyak 887.122 KK, dan tahun 2014 menjadi 902.800 KK atau meningkat 1,77%. Peningkatan tersebut disebabkan antara lain karena upaya perbaikan pelayanan, dan terutama dari kesadaran masyarakat sendiri yang bertambah. Sedangkan untuk penerbitan akta kelahiran tahun 2013 sebanyak 60.986 kutipan dan tahun 2014 sebanyak 59.183 kutipan. Bidang Perpustakaan: Peningkatan pelayanan perpustakaan ditandai oleh adanya minat baca masyarakat yang meningkat. Hal ini bisa dilihat berdasarkan jumlah anggota perpustakaan umum dari 3.882 Kartu Tanda Anggota (KTA) pada tahun 2013 dan tahun 2014 menjadi 4.002 KTA atau naik 3,09%. Jumlah pengunjung perpustakaan umum pada tahun 2013 sebanyak 21.290 orang dan pada tahun 2014 menjadi 22.200 orang atau naik 4,27%. Meningkatnya budaya baca bagi masyarakat juga dapat dilihat dari jumlah pengunjung pada perpustakaan keliling, pada tahun 2013 sebanyak 8.295 orang dan pada tahun 2014 menjadi 8.596 orang atau naik 3,63%. Untuk meningkatkan minat baca masyarakat perdesaan, Pemerintah Kabupaten Malang mengupayakan pembentukan perpustakaan desa/kelurahan, dimana pada tahun 2013 telah terbentuk perpustakaan desa/kelurahan sebanyak 97 lembaga, dan pada tahun 2014 bertambah menjadi 129 lembaga atau mengalami kenaikan 32,99%.


26

Bidang Aparatur Pemerintahan: Dari sisi sumber daya manusia aparatur, pada tahun 2013 PNS Daerah Kabupaten Malang berjumlah 16.089 orang atau dengan rasio 1 PNS melayani 191 penduduk, dan pada tahun 2014 menjadi 16.378 dengan rasio 1 PNS melayani 188 penduduk yang terdiri dari 10.531 PNS tenaga pendidikan, 1.127 PNS tenaga kesehatan dan 4.720 PNS tenaga strategis. Dalam upaya

meningkatkan

kualitas

aparatur

pada

tahun

2014

telah

dilaksanakan Diklat Kepemimpinan sebanyak 62 orang, Diklat Teknis 420 orang, dan Diklat Fungsional sebanyak 160 orang. Untuk meningkatkan mutu pelayanan publik, pada tahun 2014 telah dilaksanakan reaudit atas Standar Manajemen Mutu Pelayanan, agar pelayanan tetap memenuhi standar ISO 9001 versi 2008 terhadap 10 SKPD yang ditargetkan bersertifikat ISO. Penerapan ISO dimaksudkan untuk memberikan pelayanan yang lebih tepat, cepat, efisien dan akuntabel. Peningkatan pelayanan juga diupayakan dengan mengadakan berbagai pelatihan serta memfasilitasi kemampuan kinerja aparat kecamatan dan kelurahan, serta perangkat desa. Pelatihan tersebut perlu dilakukan secara intensif, mengingat pelayanan publik terdepan berada di kecamatan, kelurahan dan desa, sekaligus memperkokoh implementasi Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa yang dimulai tahun 2015 ini.

Para Pim pinan dan Anggota Dew an yang terhorm at, Prioritas ketujuh: Percepatan pengentasan kem iskinan dan desa tertinggal; Dengan

tujuan

untuk

pemerataan

pembangunan

guna

peningkatan kesejahteraan, dengan sasaran kinerja yang dicapai sebagai berikut: Bidang Pengentasan Kemiskinan dan Desa Tertinggal: Keberhasilan pembangunan tidak semata-mata diukur dari pengentasan kemiskinan, namun yang juga penting adalah pertumbuhan kelas


27

menengah agar masyarakat yang sudah diatas garis kemiskinan tidak mudah turun menjadi miskin kembali karena suatu keadaan. Dalam mengupayakan kesejahteraan, Pemerintah Kabupaten Malang mempunyai tujuan yakni menurunkan secara sistematis dan signifikan angka kemiskinan dan

desa

tertinggal

serta

bersamaan

dengan

itu

meningkatkan

kesejahteraan rakyat khususnya masyarakat rentan miskin. Berdasarkan hasil perhitungan Badan Pusat Statistik angka kemiskinan Kabupaten Malang tahun 2013 sebesar 11,44% atau di bawah angka kemiskinan rata-rata Provinsi Jawa Timur sebesar 12,73% dan Nasional sebesar 11,47%. Untuk tahun 2014, data resmi dari Badan Pusat Statistik belum dipublikasi, namun diharapkan tetap dapat diturunkan melalui programprogram

pengentasan

kemiskinan,

baik

yang

dilaksanakan

oleh

Pemerintah Kabupaten Malang maupun bersama Pemerintah dan Pemerintah Provinsi Jawa Timur. Dengan demikian dalam 2 tahun terakhir Kabupaten Malang diperkirakan mampu mencapai penurunan tingkat kemiskinan hingga berada di bawah rata-rata Provinsi Jawa Timur maupun Nasional. Sedangkan untuk desa tertinggal sampai akhir tahun 2014 masih berjumlah 16 desa dari 110 desa pada tahun 2010, yang akan dituntaskan melalui kegiatan pembangunan yang terfokus pada desa miskin, dalam rangka pemberdayaan dan penguatan sarana dan prasarana perdesaan. Untuk itu mohon dukungan semua pihak, agar pada akhir tahun 2015 seluruh desa di Kabupaten Malang akan menjadi desa maju atau sangat maju. Bidang Ketenagakerjaan dan Transmigrasi: Salah satu upaya untuk mengatasi pengangguran adalah melalui peningkatan kualitas angkatan kerja melalui pelatihan kerja, pada tahun 2013 telah dilakukan pelatihan sebanyak 26 kali dengan peserta 970 orang, dan tahun 2014 sebanyak 11 kali untuk 900 orang. Selain itu untuk program transmigrasi melalui peningkatan ketrampilan bagi calon transmigran, yaitu pada tahun 2013 sebanyak 60 orang dan pada tahun 2014 sebanyak 25 orang.


28

Sedangkan jumlah transmigran yang telah ditempatkan pada tahun 2013 sebanyak 23 KK, kemudian tahun 2014 sebanyak 5 KK. Dalam

upaya

meningkatkan

kepatuhan

terhadap

peraturan

perundang-undangan di bidang ketenagakerjaan, telah dilaksanakan pembinaan

kepada

perusahaan

dengan

hasil

menurunnya

kasus

pelanggaran. Pada tahun 2013 terjadi 75 kasus pelanggaran, dan pada tahun 2014 turun menjadi 53 kasus, serta 6 perusahaan telah mengalami

zero accident. Bidang Kesejahteraan Sosial: Semakin meningkatnya rasio penanganan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) yang meliputi penanganan anak jalanan, tuna wisma, pengemis, tuna susila, dan psikotik atau gangguan jiwa, pada tahun 2013 sebanyak 33.780 PMKS atau 19,99% dan tahun 2014 tertangani sebanyak 146.010 PMKS atau 86,30% dari 169.000 total PMKS yang ada. Sedangkan partisipasi sosial masyarakat dalam PMKS di tahun 2013 sebesar 3% dari total PMKS yang ada setiap tahunnya, dan tahun 2014 meningkat sebesar 3,5%. Dalam upaya meningkatkan taraf hidup penyandang cacat telah dilakukan peningkatan ketrampilan dan keahlian, yaitu pada tahun 2013 sejumlah 30 orang dan tahun 2014 sejumlah 80 orang. Sementara bantuan pengembangan usaha dan bantuan pemenuhan kebutuhan hidup bagi penyandang cacat pada tahun 2013 sejumlah 57 orang dan pada tahun 2014 sejumlah 80 orang.

Rapat Paripurna Dew an yang terhorm at, Prioritas delapan: Peningkatan fungsi lingkungan hidup terutam a pelestarian ruang terbuka hijau dan pengelolaan sum ber daya alam yang m em perhatikan aspek lingkungan hidup; Prioritas ini bertujuan untuk meningkatkan kualitas lingkungan hidup dan pengelolaan sumber daya alam, dengan sasaran kinerja yang dicapai:


29

Bidang Lingkungan Hidup: Dalam rangka mempertahankan proporsi ruang terbuka hijau dengan langkah menurunkan luas lahan kritis melalui kegiatan rehabilitasi hutan dan lahan pada tahun 2013 telah dilaksanakan penanganan lahan kritis seluas 3.942,34 ha, dan pada tahun 2014 diperluas 3.296,12 ha. Selanjutnya untuk meningkatkan perlindungan dan konservasi sumber daya hutan berupa kegiatan penanaman dalam kawasan hutan atau reboisasi, pada tahun 2013 dilaksanakan penanaman seluas 1.082 ha dan pada tahun 2014 seluas 1.330 ha. Sedangkan upaya untuk pemulihan kualitas lingkungan, telah dilakukan konservasi lahan kritis di daerah sekitar sumber mata air dan Daerah Aliran Sungai (DAS), yaitu tahun 2013 dilaksanakan penanaman pohon pada lahan seluas 3 ha, dan pada tahun 2014 seluas 25 ha. Kegiatan lain untuk konservasi sumber air tahun 2013 telah dilakukan penghijauan di sekitar 12 sumber air pada lahan seluas sekitar 7,20 ha, dan tahun 2014 telah ditingkatkan usaha penghijauan di sekitar 33 sumber air pada lahan seluas sekitar 24,73 ha. Selanjutnya untuk meningkatkan kualitas lingkungan, maka bersama masyarakat telah diupayakan menambah luas area terbuka hijau yang terpelihara, serta melaksanakan pengembangan taman kota dari seluas 19.992 m2 pada tahun 2013, menjadi seluas 24.992 m2 pada tahun 2014 atau naik 25,01%. Peran serta swasta dalam rangka penanganan lahan kritis juga telah dilaksanakan melalui program Corporate Social Responsibility (CSR). Pada tahun 2014 sudah dilakukan oleh PT. Pertamina Malang, PT. Chiel Jedang Indonesia (CJI) dan PT. Bank Jatim Cabang Malang, dengan bentuk-bentuk kegiatannya antara lain penanaman aneka ragam hayati di sekolah sebanyak 625 pohon, di sekitar sumber air 1.164 pohon, penghijauan lingkungan 3.000 pohon, penanaman untuk pengendalian jurang sebanyak 1.000 pohon. Sebagai

upaya

penanganan

sampah

perkotaan

telah

dilaksanakan pengangkutan sampah perkotaan, yaitu pada tahun 2013 dari jumlah timbulan sampah perkotaan 1.580 m³ per hari terangkut Pidato Bupati Malang, LKPJ 2014

30

sebanyak 603,1 m³ sedangkan pengelolaan sampah di TPS 3R (reduce,

reuse, recycle) sebanyak 205 m³ atau terangkut dan terkelola 51%. Sedangkan pada tahun 2014 dari jumlah timbulan sampah perkotaan sebesar 2.196 m³ per hari, jumlah sampah yang terangkut sebesar 792 m³ sedangkan yang terkelola di TPS 3R adalah sebesar 265,5 m³ atau sebesar 52,50% sehingga terjadi peningkatan kapasitas sebesar 1,50%. Selain itu, peningkatan kepedulian masyarakat untuk memahami pengelolaan

sampah

juga

semakin

baik

yang

ditandai

dengan

bertambahnya Kelompok Swadaya Masyarakat (KSM) yang mengolah sampah. Pada tahun 2013 tercatat 14 KSM dengan volume sampah yang diolah 129,20 m³ per hari. Tahun 2014 menjadi sebanyak 39 KSM dengan volume sampah yang mampu diolah sebanyak 265,50 m³ per hari. Upaya lain dalam meningkatkan kualitas lingkungan permukiman adalah dengan pemanfaatan sampah organik menjadi energi yang dapat mendukung peningkatan perekonomian masyarakat setempat. Salah satu kebanggaan tersendiri bahwa persampahan di Kabupaten Malang telah diakui secara Nasional dengan keberadaan TPA Wisata Edukasi di Desa Talangagung Kecamatan Kepanjen dan TPST 3R di desa Mulyoagung Kecamatan Dau yang menjadi rujukan bagi Kabupaten/Kota di Indonesia terkait pengelolaan sampah berbasis masyarakat. Bidang Pengelolaan Sumber Daya Alam: Pelaksanaan bidang ini melalui program pembinaan dan pengawasan pertambangan, serta program pengawasan dan penertiban kegiatan tambang rakyat yang berpotensi merusak lingkungan, dengan melakukan pembinaan terhadap 260 penambang pada tahun 2013, namun pada tahun 2014 hanya tercapai untuk 150 penambang. Hal ini mengingat per-2 Oktober 2014 untuk Urusan Pemerintahan bidang kehutanan, kelautan, serta energi dan sumber daya mineral termasuk pertambangan sudah bukan lagi wewenang Kabupaten/Kota, berdasarkan amanat Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2015 tentang


31

Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah Menjadi Undang-Undang.

Rapat Paripurna Dew an yang terhorm at, Selanjutnya saya sampaikan bahwa selama tahun 2014, Kabupaten Malang telah dapat menjaga situasi dan kondisi makro ekonomi sehingga relatif tetap terjaga dan stabil. Hal ini digambarkan adanya aktivitas ekonomi daerah dan capaian tingkat kesejahteraan masyarakat sebagai dampak positif dari proses penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pembangunan, serta peran nyata masyarakat dalam pembangunan dan peningkatan kesejahteraan, yang dilihat dari indikator pokok sebagai berikut:

Pertam a: Produk Domestik Regional Bruto (PDRB). Angka sementara dari Badan Pusat Statistik Kabupaten Malang, bahwa perkembangan PDRB Atas Dasar Harga Berlaku (PDRB ADHB) tahun 2013 sebesar Rp.46.830.737.760.000,- dan tahun 2014 menjadi sebesar Rp.53.794.468.470.000,- atau terjadi kenaikan 14,87%. Untuk PDRB Atas sebesar

Dasar

Harga

Konstan

(PDRB

Rp.17.901.923.010.000,-

dan

ADHK) tahun

tahun 2014

2013 menjadi

Rp.18.992.150.120.000,- atau naik sebesar 6,09%.

K edua: Pertumbuhan Ekonomi. Pertumbuhan ekonomi merupakan akumulasi nilai tambah perekonomian dari 9 sektor yang secara umum terjadi kenaikan, meskipun masih sedikit mengalami perlambatan.

Hal

ini

berdampak

pada

pertumbuhan

ekonomi,

berdasarkan data sementara Badan Pusat Statistik, sebesar 6,09% pada tahun

2014,

dibanding

tahun

2013

sebesar

6,65%.

Sedangkan

pertumbuhan ekonomi Jawa Timur tahun 2014 sebesar 5,94% sementara perekonomian Indonesia tumbuh 5,01%.

K etiga: Inflasi. Angka inflasi sektoral PDRB sebagai indikator utama stabilitas perekonomian cenderung meningkat namun tetap terkendali. Pada tahun 2013 sebesar 7,73% tetapi pada tahun 2014 Pidato Bupati Malang, LKPJ 2014

32

menjadi 8,28%. Kondisi ini terutama diakibatkan oleh adanya pengaruh eksternal dan bersifat makro nasional seperti fluktuasi nilai tukar rupiah, kenaikan harga bahan bakar, tarif dasar listrik, dan anomali cuaca, sehingga mempengaruhi harga kebutuhan pokok masyarakat pada umumnya.

K eem pat:

Pendapatan

Perkapita

ADHB.

Pendapatan

perkapita masyarakat juga menunjukkan peningkatan, yaitu pada tahun 2013 sebesar Rp.16.979.399 kemudian pada tahun 2014 menjadi Rp.19.247.046,-.

Para Hadirin Rapat yang berbahagia, Dikaitkan dengan capaian sesuai tema pembangunan tahun 2014 yaitu “Peningkatan Infrastruktur untuk Mendukung Pertanian, Industri,

Perdagangan dan Pariwisata dalam rangka Pemerataan Kesejahteraan Rakyat dan Peningkatan Daya Saing Daerah”; dapat disimpulkan bahwa: dengan

peningkatan

pembangunan

infrastruktur

jalan/jembatan,

pengairan, dan keciptakaryaan termasuk lingkungan permukiman dan perumahan rakyat, mempermudah akses khususnya para petani dalam menjual hasil produksi pertanian, mendorong pertumbuhan ekonomi dan meningkatkan capaian kinerja bidang kesejahteraan rakyat seperti pendidikan, kesehatan, dan pengentasan kemiskinan, serta semakin meningkatnya daya saing daerah. Tiga hal penting yang menggambarkan keberhasilan pembangunan Kabupaten Malang tahun 2014:

Pertam a: Kerja sama dan sinergisitas pemerintah daerah dengan

DPRD

bersama

menyelenggarakan

seluruh

tugas-tugas

pemangku

pemerintahan,

kepentingan pembangunan

dalam dan

kemasyarakatan, tahun 2014 telah membuahkan hasil yang cukup menggembirakan. Urusan wajib, urusan pilihan dan urusan lainnya yang menjadi tanggung jawab Pemerintah Kabupaten Malang sebagai daerah otonom telah dilaksanakan dengan hasil yang cukup baik, walaupun dari beberapa sisi masih perlu ditingkatkan dan akan disempurnakan.


33

K edua: Pelayanan publik juga semakin meningkat, yang dilihat dari capaian kinerja pendidikan, kesehatan, pekerjaan umum dan sosial yang merupakan urusan terkait langsung dengan pelayanan kebutuhan dasar masyarakat. Begitu pula dengan pelayanan umum lainnya seperti urusan kependudukan dan catatan sipil, perizinan usaha dan pelayanan informasi pembangunan juga terselenggara dengan relatif baik.

K etiga: Sepanjang tahun 2014 mampu mendapat beberapa penghargaan dan prestasi dari pemerintah, pemerintah provinsi, dan lembaga

independen

baik

kepada

pemerintah

daerah

secara

kelembagaan, maupun elemen masyarakat Kabupaten Malang secara kelompok atau perorangan. Beberapa penghargaan dimaksud antara lain:

- Adikarya Pangan Nusantara Kategori Pembina Ketahanan Pangan; - Adiupaya Puritama Bidang Penyelenggaraan Perumahan dan Kawasan Permukiman;

- Anugrah Adipura Periode 2013/2014 Kategori Kota Kecil, untuk Kota Kepanjen;

- Anugrah Wahana Tata Nugraha Kategori Lalu Lintas, untuk Kota Kepanjen;

- Pataka Paramadhana Utama Adi Nugraha Koperasi; - Juara Lomba Kesatuan Gerak PKK/KB/Kes Tingkat Nasional untuk Desa Sumbersekar, Kecamatan Dau;

- Pemenang Lomba Penghijauan dan Konservasi Alam Wana Lestari Tingkat Nasional, untuk Kelompok Tani Sumarah Desa Wirotaman Kecamatan Ampelgading;

- Penghargaan

Anubhawa

Sasana

Desa

dalam

membina

dan

mengembangkan Desa Kendalpayak Kecamatan Pakisaji sebagai Desa Sadar Hukum;


34

- Penghargaan

Sekolah

Adiwiyata

Mandiri

untuk

SD

Negeri

Panggungrejo 4 Kepanjen,

- Penghargaan Sekolah Adiwiyata masing-masing untuk SMP Negeri 1 Tumpang, MTs Negeri Kepanjen, dan SMA Negeri 1 Dampit;

- Innovation on Political Performance dalam Otonomi Awards; - Petugas Inseminator Berprestasi Tingkat Nasional, atas nama Sdr. Bambang Sugiyanto, S.Pt., serta berbagai prestasi yang tidak sedikit lainnya termasuk untuk anak-anak didik dan atlet-atlet kita yang ikut mengharumkan Kabupaten Malang.

Rapat Paripurna Dew an yang terhorm at, Melalui kesempatan penyampaian LKPJ Tahun 2014 ini, saya sampaikan terima kasih yang setulus-tulusnya kepada seluruh masyarakat Kabupaten Malang, DPRD Kabupaten Malang, Forum Koordinasi Pimpinan di Daerah, Pejabat dan seluruh aparatur Pemerintah Kabupaten Malang serta

unsur

Pemerintahan

Desa

yang

telah

bekerja

keras

dalam melaksanakan tugas-tugas pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan selama tahun 2014. Secara lebih spesifik, bahwa untuk penanganan erupsi Gunung Kelud yang terjadi di awal tahun 2014 yang berakibat antara lain hancurnya sistem penyediaan air minum di 15 desa di Kecamatan Ngantang dan Kasembon, ternak khususnya sapi perah sebagai andalan kehidupan masyarakat untuk menghasilkan susu terancam mati, dan 2.990 ha lahan pertanian mengalami kerusakan, dengan kerugian secara total senilai Rp.270.072.770.670,-. Namun dengan kerja keras dan bantuan dari semua pihak, maka masyarakat di wilayah Kecamatan Pujon, Ngantang, dan Kasembon hingga saat ini relatif telah kembali pulih, dan akan tetap dilanjutkan penanganannya oleh pemerintah daerah, provinsi, serta pemerintah. Tugas-tugas mendatang semakin penuh tantangan sejalan dengan tuntutan

dan

dinamika

pembangunan

untuk

menuju

peningkatan

kesejahteraan rakyat yang lebih baik lagi, termasuk penguatan lembaga pemerintahan

desa


dan

pemberdayaan

masyarakat

perdesaan. 35

Mari kita perkuat komitmen pembangunan melalui pelaksanaan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) tahun 2015 dan penyiapan RKPD tahun 2016 yang harus semakin partisipatif dan akomodatif terhadap aspirasi dan dinamika kebutuhan masyarakat. Demikian,

pemaparan

ringkas

atas

kinerja

Pemerintah

Kabupaten Malang Tahun 2014 yang dapat saya sampaikan, dan untuk

selengkapnya

Pertanggungjawaban

disampaikan (LKPJ)

pula

Kepala

buku

Laporan

Daerah

Keterangan

Kabupaten

Malang

Tahun 2014 yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari pidato pengantar ini, sekaligus sebagai bahan rekomendasi Dewan yang terhormat untuk penyempurnaan pada masa mendatang. Terima kasih atas

segala

perhatian

penyampaian

laporan

dan

kesabaran

keterangan

hadirin

dalam

mengikuti

pertanggungjawaban

ini.

Semoga Allah SWT, Tuhan Yang Maha Esa meridhoi segala upaya kita bersama dalam rangka memajukan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat Kabupaten Malang.

W abillahitaufiq w al hidayah W assalam m ualaikum w arrohm atullahi w abarokatuh. BUPATI MALANG

H. RENDRA KRESNA


36

BUPATI MALANG PIDATO BUPATI MALANG DALAM RANGKA PENYAMPAIAN LAPORAN KETERANGAN PERTANGGUNGJAWABAN (LKPJ) KEPALA DAERAH KABUPATEN MALANG TAHUN 2014

Recommend Documents