LKPJ Kepala Daerah Kabupaten Malang Tahun 2015 I - 2

BAB I PENDAHULUAN Pemerintah Kabupaten Malang dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam lingkungan Provinsi Jawa Timur, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 dengan pusat pemerintahan berada di Kota Malang. Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pemindahan Ibukota Kabupaten Malang dari Wilayah Kota Malang ke Wilayah Kecamatan Kepanjen maka Pusat Pemerintahan Kabupaten Malang berada di Kepanjen sebagai Ibukota Kabupaten Malang. Pemerintah Kabupaten Malang periode 2010-2015 adalah hasil pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Tahun 2010 yang disahkan dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor: 131.35-803 Tahun 2010 tanggal 18 Oktober 2010 tentang

Pengesahan

Pemberhentian

dan

Pengesahan Pengangkatan Bupati Malang Provinsi Jawa Timur, serta Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor: 132.35-804 Tahun 2010 tanggal 18 Oktober tentang Pengangkatan Bupati dan Wakil Bupati Malang Provinsi Jawa Timur Masa Jabatan Tahun 2010-2015 dan masa jabatannya berakhir pada tanggal 26 Oktober 2015. Dengan adanya perubahan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang, maka pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Malang dilaksanakan serentak pada tanggal 9 Desember 2015 sehingga untuk mengisi kekosongan Kepala Daerah, maka Gubernur Jawa Timur berkirim surat kepada

Menteri

Dalam

131.421/18005/011/2015

Negeri

tanggal

1

Republik September

Indonesia 2015

perihal

Nomor: Usulan

Pemberhentian Bupati dan Wakil Bupati Malang serta usulan Pj. (Penjabat) Bupati Malang.

Selanjutnya Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia mengeluarkan Keputusan Menteri dalam Negeri Republik Indonesia Nomor: 131.35-5509 Tahun 2015 Tentang Pengangkatan Penjabat Bupati Malang Provinsi Jawa Timur. Sebagaimana diamanatkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional telah ditetapkan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Malang Tahun 2010-2015 berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Malang Tahun 2010-2015 sebagai arahan rencana pembangunan Tahun 2010-2015 yang dalam implementasinya dijabarkan dalam Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD). Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Kepala Daerah Akhir Tahun Anggaran merupakan amanat Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah dengan UndangUndang Nomor 2 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah Menjadi Undang-Undang, yang menyebutkan bahwa Kepala Daerah mempunyai kewajiban untuk memberikan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD)

kepada

Pemerintah,

dan

memberikan

Laporan

Keterangan

Pertanggungjawaban (LKPJ) kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD), serta menginformasikan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (ILPPD) kepada masyarakat. LKPJ Kepala Daerah Kabupaten Malang Tahun 2015 adalah LKPJ tahun kelima atau terakhir periode pemerintahan Kepala Daerah Kabupaten Malang tahun 2010 sampai dengan tahun 2015, yang berisi penjabaran hasil kinerja pembangunan yang secara normatif harus disampaikan oleh Kepala Daerah paling lambat 3 bulan setelah tahun anggaran 2015 berakhir. Kewajiban tersebut merupakan amanat dari Pasal 71 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan LKPJ Kepala Daerah Kabupaten Malang Tahun 2015

I-2

Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah Menjadi Undang-Undang. Laporan Anggaran

Keterangan

pada

dasarnya

Pertanggungjawaban

(LKPJ)

Akhir

Tahun

progress

report

atas

kinerja

merupakan

pembangunan selama satu tahun dan menjadi kegiatan evaluasi terhadap pelaksanaan rencana pembangunan jangka menengah daerah. Kegagalan dan keberhasilan pencapaian indikator kinerja akan dijadikan sebagai acuan tindakan perbaikan dalam pelaksanaan pembangunan Kabupaten Malang di tahun

mendatang

dalam

rangka

mewujudkan

tujuan

dan

sasaran

pembangunan. Sedangkan mengenai muatan LKPJ dijelaskan pada pasal 18 Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 bahwa sekurang-kurangnya menjelaskan antara lain: a). Arah kebijakan umum pemerintahan daerah; b). Pengelolaan keuangan daerah secara makro, termasuk pendapatan dan belanja daerah; c). Penyelenggaraan urusan desentralisasi; d). Penyelenggaraan tugas pembantuan; e). Penyelenggaraan tugas umum pemerintahan. A. Dasar Hukum Landasan

hukum

sebagai

dasar

penyusunan

Laporan

Keterangan

Pertanggungjawaban Kepala Daerah Kabupaten Malang adalah: 1.

Undang–Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah– Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur (Berita Negara Tahun 1950);

2.

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

LKPJ Kepala Daerah Kabupaten Malang Tahun 2015

I-3

3.

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2003 tentang Susunan dan Kedudukan Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4230);

4.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

5.

Undang-Undang

Nomor

15

Tahun

2004

tentang

Pemeriksaan

Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400); 6.

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

7.

Undang–Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;

8.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UndangUndang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas UndangUndang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;

9.

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan UndangUndang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang;

10. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah; 11. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tanggal 4 Januari 2007 tentang

Laporan

Penyelenggaraan

Pemerintahan

Daerah

kepada

Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah kepada Masyarakat;


I-4

12. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota; 13. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah; 14. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2008 tentang Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan; 15. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan,

Pengendalian,

dan

Evaluasi

Pelaksanaan

Rencana

Pembangunan Daerah; 16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007; 17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan,

Tata

Cara

Penyusunan,

Pengendalian,

dan

Evaluasi

Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah; 18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2014 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Tahun 2015; 19. Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Malang Tahun 2010-2015; 20. Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 13 Tahun 2014 tentang Anggaran

Pendapatan

dan

Belanja

Daerah

Kabupaten

Malang

Tahun 2015; 21. Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Malang Tahun 2015; 22. Peraturan Bupati Malang Nomor 11 Tahun 2014 tentang Rencana Kerja Pembangunan Daerah Kabupaten Malang Tahun 2015.


I-5

B. Gambaran Umum Daerah 1. Kondisi Geografis Daerah Wilayah Kabupaten Malang terletak antara 112o17’10,90” – 112o57’00,00” Bujur Timur, 7o44’55,11” – 8o26’35,45” Lintang Selatan. Dengan batas wilayah administrasi terdiri dari: Sebelah Utara

: Kabupaten

Pasuruan,

Kabupaten

Probolinggo,

Kabupaten Mojokerto dan Kabupaten Jombang; Sebelah Timur

: Kabupaten Lumajang;

Sebelah Selatan : Samudera Indonesia; Sebelah Barat

: Kabupaten Blitar dan Kabupaten Kediri;

Bagian Tengah

: Kabupaten Malang berbatasan dengan Kota Malang dan Kota Batu.

Luas wilayah 353.486 ha. Secara administratif, wilayah Kabupaten Malang terdiri dari 33 kecamatan, 12 kelurahan, 378 desa, 3.156 Rukun Warga (RW) dan 14.695 Rukun Tetangga (RT). Topografi Kabupaten Malang meliputi dataran rendah, dataran tinggi, gunung-gunung yang aktif maupun tidak aktif serta sungai-sungai yang melintasi wilayah Kabupaten Malang, dimana faktor sumberdaya alam tersebut mencakup aspek kondisi topografi yang besar pengaruhnya terhadap proses pembangunan. Wilayah Kabupaten Malang bagian barat, bagian timur dan utara dikelilingi oleh pegunungan, sehingga daerahnya cenderung terjal atau bergelombang dengan kelerengan diatas 40%, meliputi wilayah Kecamatan Pujon, Kecamatan Ngantang, Kecamatan Kasembon, Kecamatan Poncokusumo, Kecamatan Jabung, Kecamatan Wajak, Kecamatan Ampelgading dan Kecamatan Tirtoyudo. Dengan kondisi topografi tersebut, maka wilayah Kabupaten Malang mempunyai potensi sebagai kawasan lindung khususnya bagi kawasan yang ada dibawahnya. Hal ini berdampak positif karena kelestarian tanah dan air dapat terjaga dengan baik. Selain itu wilayah Kabupaten Malang


I-6

mempunyai potensi pengembangan di bidang pertanian dan pariwisata. Untuk pengembangan di bidang pertanian lebih diutamakan pertanian hortikultura dan perkebunan, karena umumnya daerah-daerah dengan kelerengan tersebut mempunyai suhu yang lebih sejuk dan sangat cocok untuk jenis tanaman sayuran dan tanaman perkebunan. Struktur

penggunaan

lahan

meliputi:

permukiman/kawasan

terbangun 22,89%; industri 0.21%; sawah 13,10%; pertanian lahan kering 23,70%; perkebunan 6,21%; hutan 28,75%; rawa/waduk 0,20%; tambak/kolam 0,03%; padang rumput 0,30%; tanah tandus/tanah rusak 1,55%; tambang galian C 0,26%; lain-lain 2,82%. 2. Gambaran Umum Demografis Perkembangan penduduk Kabupaten Malang menurut data sumber perhitungan Badan Pusat Statistik Kabupaten Malang pada tahun 2015 sebesar 2.544.315 jiwa atau rata-rata pertumbuhan 0,68% per tahun terdiri dari laki -laki 1.278.511 (50,25%) dan perempuan 1.265.804

(49,75%)

dengan

rata-rata

kepadatan

720

2

jiwa/km .

Sedangkan jumlah penduduk menurut sumber data Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Malang hasil penghitungan akhir tahun 2015 adalah sebesar 2.581.671 jiwa terdiri dari laki-laki 1.305.267 jiwa (50,56%) dan perempuan 1.276.404 jiwa (49,44%). Jumlah ini mengalami penurunan 510.503 jiwa dibandingkan tahun 2014 sebesar 3.092.174 jiwa atau turun 16,5% hal ini dikarenakan antara lain: a. Sesuai dengan perintah Dirjen Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kemendagri RI, maka pada pertengahan bulan Mei 2015, telah dilaksanakan

pembersihan

data

meliputi:

Data

Kembar,

Data

Kependudukan Pasif yang selama lima tahun tidak mengalami perubahan,

dan

Anomali

data

atau

data

yang

tidak

layak

dipertahankan karena kesalahan yang terjadi pada saat menjalankan proses tertentu di server pengelola data elektronik kependudukan; LKPJ Kepala Daerah Kabupaten Malang Tahun 2015

I-7

b. Hal ini bertujuan untuk meningkatkan tingkat keakuratan database secara Nasional. Sehubungan dengan hal tersebut Pemerintah Kabupaten Malang telah melakukan hal-hal sebagai berikut : 1). Melakukan proses pengaktifan kembali data penduduk yang telah dinonaktifkan

dalam

proses

penyandingan

apabila

bila

dapat

dibuktikan bahwa yang bersangkutan benar-benar berdomisili sesuai dengan Kartu Keluarga yang dimiliki dan telah melalui seleksi ketunggalan data secara Nasional; 2). Memperketat

persyaratan

pengajuan

percetakan

dokumen

kependudukan bagi penduduk yang termasuk wajib KTP tetapi belum melaksanakan perekaman KTP elektronik dengan mengharuskan datang langsung ke Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil untuk melakukan cek data biometri dan perekaman KTP elektronik secara langsung, atau datang ke kecamatan untuk melaksanakan perekaman KTP elektronik. Terjadinya perbedaan angka antara versi BPS dengan versi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Malang disebabkan adanya pendekatan/ metoda perhitungan yang berbeda. Versi BPS menganggap penduduk Kabupaten Malang adalah orang-orang yang secara riil pada saat sensus dan atau sudah 6 bulan berdomisili di Kabupaten Malang sedangkan menurut Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Malang berdasarkan jumlah Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan Kartu Keluarga (KK) yang diterbitkan. 3. Kondisi Ekonomi a. Potensi Unggulan Daerah 1). Potensi Pertanian Kabupaten Malang merupakan salah satu Kabupaten di wilayah Provinsi Jawa Timur yang memiliki potensi sumber daya alam sangat beraneka -ragam dan tersebar di seluruh kecamatan,


I-8

terutama di sektor pertanian. Bidang pertanian unggulan meliputi tanaman pangan, sayur-sayuran, hortikultura dan perkebunan. Unggulan tanaman pangan di wilayah Kabupaten Malang lebih didominasi oleh komoditi padi, jagung, ketela pohon, ubi jalar, dan kacang-kacangan. Untuk komoditi sayur-sayuran, daerah yang potensial adalah Wilayah Pengembangan Ngantang dimana komoditi sayuran di wilayah ini pemasarannya telah menembus supermarket-supermarket di Kota Malang. Holtikultura unggulan yang memiliki ciri khas Kabupaten Malang adalah apel di Kecamatan Poncokusumo dan Pujon, klengkeng di Kecamatan Tumpang dan Poncokusumo, salak Suwaru dan pengolahannya di Desa Suwaru Kecamatan Pagelaran, alpukat di Kecamatan Wajak dan pisang di seluruh kecamatan. Sedangkan perkebunan unggulan yang cukup tinggi produksinya terdapat di Wilayah Pengembangan Dampit dan merata di seluruh kecamatan berupa cengkeh, kopi, tebu, serta kelapa sawit di Kecamatan Bantur. Dari komoditi-komoditi unggulan tersebut memungkinkan adanya peluang pengembangan industri pengolahan, pengembangan Pasar Mantung di Kecamatan Pujon sebagai sub terminal agribisnis serta penyulingan minyak atsiri di Kecamatan Dampit. 2). Potensi Peternakan Potensi peternakan di wilayah Kabupaten Malang meliputi ternak besar dan ternak kecil. Produk unggulan peternakan di Kabupaten Malang antara lain sapi perah, sapi potong, kambing terutama Kambing PE (Peranakan Etawa), ayam ras (petelur dan pedaging), itik dan kelinci pedaging/hias. Produk tersebut

berkembang

dan

unggulan peternakan

terkonsentrasi

dalam

kawasan

pengembangan sentra produksi antara lain sentra produksi sapi perah di Malang Timur, Barat dan Utara, kawasan sentra produksi sapi potong di daerah Malang Selatan dan kawasan sentra produksi

ayam

ras

(potong/petelur)

dan

itik

di

daerah

Malang bagian tengah serta kawasan produksi Kambing PE di daerah Malang Timur, Utara dan Selatan. LKPJ Kepala Daerah Kabupaten Malang Tahun 2015

I-9

Potensi pengembangan ternak kecil di Kabupaten Malang saat ini memungkinkan

adanya

pengembangan

kawasan-kawasan

peternakan pada areal-areal pertanian yang kurang produktif dengan skala besar melalui kerjasama antara pemilik modal (swasta) dan masyarakat (pemilik tanah pertanian) dengan sistem bagi hasil.

Dilihat dari klimatologi, pengembangan ternak kecil

dapat dialokasikan di seluruh kecamatan. Sedangkan kawasan peternakannya sendiri dapat dialokasikan pada areal pertanian yang kurang produktif. Bagian integral dari pembangunan pertanian mempunyai peranan yang strategis dalam upaya peningkatan kecerdasan masyarakat melalui penyediaan pangan asal ternak sebagai sumber protein hewani. Disamping itu juga memiliki peranan dalam peningkatan nilai tambah pendapatan masyarakat dan membuka lapangan pekerjaan, oleh karenanya pembangunan sektor ini dapat menjadi sumber pertumbuhan baru yang mampu mendorong pertumbuhan ekonomi lokal maupun regional. 3). Potensi Perikanan Pengembangan bidang perikanan darat dan laut sangat potensial dan prospektif karena dari segi hidrologi Kabupaten Malang banyak dilalui oleh sungai besar dan sungai kecil serta memiliki bendungan seperti Selorejo, Karangkates, Sengguruh dan Lahor. Badan-badan

air

tersebut

sangat

potensial

dan

dapat

dimanfaatkan untuk budidaya dan pengembangan perikanan darat dengan menggunakan keramba, jala apung dan sejenisnya. Sedangkan perikanan laut sangat potensial dikembangkan untuk menumbuhkan perekonomian di wilayah pesisir pantainya yaitu pantai Sendang Biru karena saat ini di wilayah tersebut aktivitas nelayannya paling tinggi untuk kawasan pantai selatan. Pantai Sendang Biru merupakan pensuplai perikanan laut terbesar untuk daerah Malang dan juga mensuplai wilayah Pasuruan, bahkan


I - 10

menembus pasar ekspor di kawasan Eropa dan Jepang. Dengan kondisi

tersebut,

maka

di

Sendang

Biru

sudah

mulai

dikembangkan sebagai pusat perikanan laut dan pusat aktivitas nelayan dengan tetap dijaga kelestariannya. 4). Potensi Industri Bidang industri di Kabupaten Malang berkembang pesat seiring dengan kemudahan aksesibilitas. Besarnya potensi tersebut didukung

infrastruktur

yang

dimiliki

berupa Bandar

Udara

Abdulrachman Saleh, jalur kereta api, Pelabuhan Perikanan Sendang Biru dan Tamban, Jalan Lintas Selatan (JLS), Agropolitan Poncokusumo, serta Minapolitan Wajak. Bidang industri ini tumbuh pesat khususnya pada wilayah pengembangan lingkar Kota Malang seperti Kecamatan Pakisaji, Singosari, Karangploso, Pakis, Bululawang, Dau dan Wagir. Industri besar umumnya berlokasi pada jalan utama atau kolektor primer sedangkan industri kecil tersebar di kawasan permukiman penduduk. Untuk pengembangan industri pada tahun-tahun mendatang harus diprioritaskan pada kawasan Malang Selatan untuk memeratakan pertumbuhan dan perkembangan wilayah. Kegiatan industri nantinya dapat berupa pengolahan hasil tambang sebagai bahan dasar bangunan seperti semen, kapur dan marmer dimana bahan bakunya banyak tersedia di kawasan Malang Selatan. 5). Potensi Pertambangan Kabupaten Malang memiliki potensi pertambangan yang cukup besar dan terdapat di Kawasan Malang Selatan. Dari segi geologis dan secara litologi serta beberapa studi menyimpulkan bahwa potensi pertambangan yang ada di Malang Selatan memang cukup besar (logam maupun non logam) yaitu emas, pasir besi, batu kapur, pasir kuarsa, pasir batu, kalsit, trass, kaolin, bentonit, marmer, zeolit, toseki, feldspar, piropilit, dan fosfat. Namun


I - 11

demikian

potensi

tambang

yang

cukup

besar

ini

masih

memerlukan penelitian lebih lanjut untuk mendapatkan manfaat bagi masyarakat Kabupaten Malang serta tidak mengabaikan fungsi kelestarian lingkungan hidup. Adapun kecamatan yang menyimpan potensi tambang dan perlu penelitian lebih lanjut adalah: Kecamatan Donomulyo, Pagak, Ampelgading, Kalipare, Bantur,

Gedangan, Dampit,

Sumbermanjing Wetan

dan

Kecamatan Tirtoyudo. 6). Potensi Pariwisata Kabupaten Malang memiliki geomorfologis yang terdiri dari wilayah pegunungan dan dataran serta perairan pantai, sehingga membentuk bentangan-bentangan alam yang indah dengan patahan-patahan

yang

menyebabkan

terjadinya

air

terjun,

hamparan pantai yang luas dan berpasir putih. Selain itu Kabupaten Malang juga kaya akan peninggalan sejarah yang memungkinkan pertumbuhan dan pengembangan ekonomi di Kabupaten Malang yang berbasis pada pariwisata, dengan ditunjang oleh sumberdaya alam dan program-program unggulan seperti

pertanian,

pertambangan

dan

peternakan, bidang

perikanan,

pariwisata

itu

industri, sendiri .

Pengembangan pariwisata dapat ditempuh melalui pengadaan paket wisata, pengembangan jalur wisata, pengadaan sarana dan prasarana

penunjang

seperti

hotel

dan

penginapan

serta

meningkatkan aksesbilitas dengan meningkatkan kondisi jalan dan menyediakan sarana transportasi menuju obyek wisata juga peningkatan sumberdaya manusia yang lebih baik. b. Pertumbuhan Ekonomi/PDRB Pada Tahun 2015 pengitungan PDRB mengalami perubahan Tahun Dasar, yang semula menggunakan Tahun Dasar 2000 dengan 9 Indikator berubah menggunakan Tahun Dasar 2010 dengan 17 Klasifikasi. Perkembangan Produk Domestik Regional Bruto Atas Dasar LKPJ Kepala Daerah Kabupaten Malang Tahun 2015

I - 12

Harga

Berlaku

(PDRB

ADHB )

tahun

2014

sebesar

Rp65.973.003.500.000,- dan tahun 2015 angka sementara BPS mencapai Rp73.984.062.600.000,- Sedangkan PDRB Atas Dasar Harga Konstan (ADHK) tahun 2014 sebesar Rp52.546.901.300.000,- dan akhir tahun 2015 angka sementara BPS sebesar Rp55.457.752.200.000,- Pertumbuhan ekonomi dalam kurun waktu yang sama yaitu pada tahun 2014 sebesar 5,70% sedangkan Inflasi pada tahun 2015 sebesar 6,0%. Pada tahun 2015 angka sementara BPS pertumbuhan ekonomi melambat menjadi 5,54% dan Inflasi pada tahun 2015 naik menjadi sebesar 6,26%. Selanjutnya pendapatan perkapita tahun 2014 sebesar Rp26.106.375,dan tahun 2015 sebesar Rp29.078.185,-. Pertumbuhan Ekonomi, Inflasi, PDRB ADHB, PDRB ADHK dan PDRB ADHB perkapita mulai tahun 2014 menggunakan tahun dasar 2010 sehingga yang semula terdiri dari 9 sektor sekarang menjadi 17 sektor. Berdasarkan Surat Kementerian Negara Pembangunan Daerah Tertinggal Republik Indonesia Nomor: B.025/Sesmen-PDT/I/2010 tanggal 29 Januari 2010 tentang Verifikasi dan Updating Status Desa Tahun

2010

dan

berdasarkan

surat

Bupati

Malang

Nomor:

050/999/421.203/2010 tanggal 15 April 2010, perihal Updating Desa Tertinggal dan Maju, di Kabupaten Malang terdapat 110 desa tertinggal dari 390 desa/kelurahan atau 28%, sedangkan berdasarkan Surat Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat Kabupaten Malang Nomor: 414.56/1478/421.208/2012, tanggal 22 Nopember 2012, perihal hasil Self Assesment Penentuan Desa Tertinggal terdapat 51 Desa Tertinggal dan pada Tahun 2013 terdapat 22 Desa Tertinggal. Selanjutnya pada Tahun 2014 berdasarkan Keputusan Bupati Malang Nomor:

188.45/478/KEP/421.013/2014

tentang

Penetapan

Desa

Tertinggal dan Sangat Tertinggal di Kabupaten Malang Tahun 2014 terdapat 15 desa tertinggal dan 1 desa sangat tertinggal. Sedang pada Tahun 2015 Masyarakat

bersadarkan surat Kepala Kabupaten

Malang

tanggal

Badan Pemberdayaaan 7

Mei

2015

Nomor:

410/566/421.208/2015 perihal pengajunan Keputusan Bupati Malang tentang penetapan Desa Tertinggal di Kabupaten Malang Tahun 2015 LKPJ Kepala Daerah Kabupaten Malang Tahun 2015

I - 13

yang ditindaklanjuti dengan Keputusan Bupati Malang Nomor: 188.45/416/KEP/421.013/2015 tentang Penetapan Desa Tertinggal di Kabupaten Malang Tahun 2015 sampai dengan Maret 2015 jumlah desa tertinggal 7 desa yang tersebar di 5 kecamatan, dan sampai dengan Maret 2016 ini tercatat masih 4 desa yang menyandang status desa tertinggal. Pada masa mendatang secara metodologi atas penetapan status dan klasifikasi desa di Kabupaten Malang, perlu untuk dikembangkan dan disempurnakan dengan memperhatikan dinamika hasil pembangunan desa selama ini, serta konsep “Desa Membangun”. Metode dan proses penetapan dimaksud juga dikaitkan dengan “Indeks Pembangunan Desa Tahun 2014” yang telah dikembangkan oleh Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional, dan “Indeks Desa Membangun Tahun 2015” yang sudah disusun oleh Kementerian Desa,

Pembangunan

Daerah

Tertinggal

dan

Transmigrasi

RI.

Dari perpaduan dan keterpaduan konsep dan paradigma tersebut, kesejahteraan masyarakat Kabupaten Malang pada masa mendatang ditopang oleh desa sebagaimana mandat dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.


I - 14

BAB II KEBIJAKAN PEMERINTAHAN DAERAH A. Visi dan Misi 1. Visi Penyampaian LKPJ Bupati Malang Tahun 2015 adalah laporan penyelenggaraan program pembangunan pemerintahan daerah tahun 2015 yang merupakan tahun kelima atau tahun terakhir dalam periode Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Malang Tahun 2010–2015. Prioritas dan sasaran pembangunan daerah Tahun 2015 merupakan rumusan kebijakan pembangunan daerah yang merupakan hasil kajian dari evaluasi hasil kinerja pembangunan pada tahun sebelumnya, aspirasi masyarakat dalam Musrenbang tahunan, perkiraan kemampuan keuangan daerah dan kebijakan pembangunan tahunan pemerintah dengan mengacu kepada arahan RPJMD Kabupaten Malang Tahun 2010–2015 yang memiliki Visi, Misi, Strategi, dan Arah Kebijakan Daerah serta Prioritas Pembangunan sebagai berikut:

“Terwujudnya Masyarakat Kabupaten Malang yang Mandiri, Agamis, Demokratis, Produktif, Maju, Aman, Tertib dan Berdaya Saing atau MADEP MANTEB” Pada visi tersebut terdapat 8 kata kunci yaitu mandiri, agamis, demokratis, produktif, maju, aman, tertib, dan berdaya saing artinya dalam rangka mencapai tujuan umum pembangunan Kabupaten Malang yaitu masyarakat sejahtera maka diperlukan upaya mewujudkan: a. Mandiri, yang dimaknai dengan pertama: kemandirian pengelolaan daerah berupa kebijakan pemerintah daerah yang mengutamakan kemampuan daerah dalam rangka mengelola potensi sumber daya alam dan buatan yang didukung oleh kemampuan sumber daya manusia,

energi,

infrastruktur

dan

pelayanan

publik.

Kedua: kemandirian masyarakat berupa sikap dan kondisi masyarakat yang memiliki semangat entrepreneurship untuk semakin mampu

memenuhi

kebutuhan

dengan

mengandalkan

kemampuan

dan

kekuatan sendiri. Inti dari pengertian kemandirian adalah semakin berkembangnya jiwa leadership di kalangan pemerintahan dan semangat entrepreneurship di kalangan masyarakat luas; b. Agamis, yang dimaknai dengan kondisi masyarakat yang senantiasa menerapkan nilai-nilai agama dalam kehidupan sehari-hari dan senantiasa meningkatkan kualitas keimanan dan ketaqwaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa serta berakhlak mulia yang berdampak terhadap keamanan, ketertiban, dan produktivitas tinggi; c.

Demokratis,

yang

dimaknai

dengan

kondisi

penyelenggaraan

pemerintahan yang senantiasa melibatkan partisipasi masyarakat dalam pengambilan keputusan yang berlandaskan hukum dan keadilan, sedangkan dari sisi masyarakat terwujudnya suatu kondisi masyarakat yang modern dan majemuk, menjalani kehidupan bermasyarakat,

berbangsa

dan

bernegara

berdasarkan

falsafah Negara Pancasila, ditandai dengan perilaku bijaksana, dan melaksanakan prinsip-prinsip musyawarah untuk mufakat; d. Produktif, yang dimaknai dengan semakin meningkatnya kualitas kinerja masyarakat sebagai pilar utama peningkatan perekonomian daerah; e. Maju, yang dimaknai dengan semakin meningkatnya kualitas sumber daya manusia dan hasil-hasil pembangunan yang ditandai dengan semakin meningkatnya indeks pembangunan manusia; f.

Aman, yang dimaknai dengan semakin meningkatnya keamanan masyarakat dan terlaksananya penegakan hukum yang berkeadilan tanpa memandang kedudukan, pangkat, jabatan seseorang serta terciptanya penghormatan pada hak-hak asasi manusia;

g. Tertib, yang dimaknai dengan semakin meningkatnya kepatuhan masyarakat terhadap berbagai peraturan hukum yang berlaku; dan h. Berdaya Saing, yang dimaknai dengan semakin meningkatnya kualitas produk usaha mikro, kecil, menengah, dan koperasi untuk bersaing di pasar lokal maupun nasional serta semakin meningkatnya daya saing daerah dalam rangka menarik minat investor.


II - 2

2. Misi Dalam rangka mencapai Visi dimaksud dirumuskan misi yang berfungsi sebagai pemersatu gerak, langkah dan tindakan nyata bagi segenap komponen penyelenggara pemerintahan tanpa mengabaikan mandat yang diberikannya. Adapun misi pembangunan Kabupaten Malang adalah sebagai berikut: a. Mewujudkan pemahaman dan pengamalan nilai-nilai agama, adatistiadat dan budaya; b. Mewujudkan pemerintahan good governance (tata kelola kepemerintahan yang baik), clean government (pemerintah yang bersih), berkeadilan, dan demokratis; c.

Mewujudkan supremasi hukum dan Hak Asasi Manusia (HAM);

d. Mewujudkan kondisi lingkungan yang aman, tertib, dan damai; e. Mewujudkan peningkatan ketersediaan dan kualitas infrastruktur; f.

Mewujudkan sumber daya manusia yang produktif dan berdaya saing;

g. Mewujudkan peningkatan pertumbuhan ekonomi yang berbasis pertanian dan pemberdayaan masyarakat perdesaan; h. Mewujudkan peningkatan kualitas dan fungsi lingkungan hidup, serta pengelolaan sumberdaya alam yang berkelanjutan. B. Strategi dan Arah Kebijakan Daerah Sesuai RPJMD 1. Strategi Strategi merupakan kebijakan-kebijakan yang diambil dalam rangka mengimplementasikan

tujuan

dan

sasaran

pembangunan

sebagai

penjabaran visi dan misi sebagai berikut: a. Peningkatan akhlak mulia dan keshalehan sosial; strategi diarahkan melalui penguatan lembaga/tokoh agama, sosial budaya dengan memberikan bantuan pembinaan dan pemberdayaan yang sinergi dengan program-program pembangunan yang dilaksanakan oleh pemerintah/pemerintah daerah. Dengan penguatan lembaga/tokoh ini diharapkan peran dan fungsi lembaga/tokoh dalam rangka pembinaan


II - 3

dan masyarakat pada umumnya dapat lebih optimal, sehingga akan terwujud masyarakat Kabupaten Malang yang berakhlak mulia dan berkeshalehan sosial sebagai modal dasar pembangunan; b. Peningkatan

kelembagaan

SKPD

dan

profesionalisme

aparatur;

strategi diarahkan melalui penguatan wewenang, tugas pokok dan fungsi

SKPD,

peningkatan

profesionalisme

aparatur

termasuk

peningkatan leadership, peningkatan sarana dan prasarana kerja serta penguatan anggaran SKPD. Diharapkan dengan kuatnya SKPD maka akan meningkatkan pula kemampuan melaksanakan tugas-tugas pemerintahan dan pembangunan serta pelayanan kepada masyarakat; c. Peningkatan sistem informasi hukum dan komunikasi publik; strategi diarahkan melalui penguatan jejaring informasi hukum dan informasi pembangunan

termasuk

peningkatan

pengetahuan

masyarakat

dibidang hukum dan Hak Asasi Manusia melalui penyuluhan hukum dan diseminasi produk-produk hukum daerah untuk disebarluaskan kepada masyarakat; d. Peningkatan keamanan dan ketertiban masyarakat; strategi diarahkan melalui penguatan pengamanan swakarsa dengan memperkuat peran dan fungsi satuan perlindungan masyarakat, termasuk sosialisasi mitigasi bencana dan kerjasama bidang keamanan antara pemerintah daerah dengan aparat keamanan; e. Peningkatan diarahkan

ketersediaan melalui

dan

kualitas

pemeliharaan

dan

infrastruktur;

strategi

pembangunan

sarana

kebinamargaan, pengairan, keciptakaryaan dan tata ruang serta permukiman

dan

lingkungan

hidup

dengan

mengutamakan

infrastruktur yang secara langsung berdampak pada perekonomian dan kesejahteraan masyarakat yaitu peningkatan produksi dan ketahanan pangan, pengembangan industri, lokasi dan paket wisata, serta desa tertinggal dan sentra kemiskinan. Selain daripada itu dalam rangka mendukung pemanfaatan ruang secara lebih optimal akan ditetapkan ruang terbuka hijau, kawasan industri dan kawasan khusus lainnya. Berkaitan dengan penyediaan infrastruktur strategis seperti


II - 4

Jalan Tol Pandaan–Malang, Jalan Lintas Selatan Jawa Timur, Bandar Udara Abdulrachman Saleh dan Pelabuhan Perikanan Nusantara Sendang Biru akan didorong terus pembangunannya. Khusus untuk transportasi akan dilakukan penataan ulang manajemen transportasi sesuai dengan trend kebutuhan setelah berfungsinya infrastruktur strategis tersebut, seperti jalan-jalan sirip dan jalan antar kota kecamatan di wilayah Malang Raya termasuk kawasan-kawasan permukiman, dimana wilayah Kabupaten Malang merupakan wilayah tampungan bagi kota Malang dan kota Batu. Untuk percepatan pembangunan prasarana perdesaan dilakukan kemitraan bersama pemerintahan desa dan masyarakat; f.

Peningkatan mutu dan daya saing sumber daya manusia; strategi diarahkan melalui penguatan lembaga pendidikan guna kemudahan bagi masyarakat untuk mendapatkan fasilitas pendidikan yang murah dan bermutu, penguatan lembaga pelayanan kesehatan untuk kemudahan masyarakat mendapatkan fasilitas pelayanan kesehatan yang mudah dijangkau serta penguatan lembaga dan sarana prasarana olah raga dan seni budaya dalam rangka menunjang olah raga prestasi maupun olah raga masyarakat guna menciptakan masyarakat sehat dan produktif. Selain daripada itu dilakukan pula kemitraan dengan lembaga perguruan tinggi terutama dibidang penelitian dan pengembangan serta pengabdian kepada masyarakat;

g. Peningkatan kualitas pertumbuhan ekonomi; strategi diarahkan melalui peningkatan produksi komoditas andalan seperti pertanian pangan, perkebunan, peternakan, perikanan, industri pengolahan, perdagangan, dan jasa, serta mendorong pengembangan produk potensial seperti pertambangan dan pariwisata. Selain itu juga diarahkan melalui peningkatan investasi dan pengembangan produk industri

untuk

manusia

tujuan

dilakukan

semangat

ekspor.

pula

Dari

peningkatan

entrepreneurship

aspek dan

terutama

sumberdaya pengembangan

pada

generasi

muda dan angkatan kerja agar mampu menciptakan lapangan kerja

lokal.

Strategi

lainnya

ialah

mengembangkan

produk unggulan 1 desa/kelurahan 1 produk unggulan utama dan


II - 5

1 kecamatan 1 produk unggulan utama dengan memperkuat basis pasar lokal melalui gerakan “Cinta dan Bangga Mengkonsumsi Produk Lokal”; dan h. Optimalisasi pengelolaan sumber daya alam dan pelestarian fungsi lingkungan;

strategi

pertambangan,

diarahkan

selektif

melalui

dalam

penataan

memberikan

tata

ijin

ruang

pengelolaan

sumberdaya alam yang rentan pencemaran, menata kembali ruang terbuka

hijau

dan

melaksanakan

gerakan

penghijauan

dan

penghutanan kembali bersama masyarakat. 2. Arah Kebijakan Daerah Dalam rangka melaksanakan strategi pembangunan sebagaimana tersebut di atas dirumuskan arah kebijakan umum sebagai berikut: a. Mendorong maju dan berkembangnya lembaga keagamaan, lembaga pendidikan keagamaan dan sosial budaya dengan mengajak serta tokoh

agama

dan

budaya

dalam

merumuskan

kebijakan

pembangunan dan mensosialisasikannya kepada masyarakat, dengan rincian: 1).

Meningkatkan

kualitas

pendidikan

agama

dan

pendidikan

keagamaan pada semua jurusan, jenis, dan jenjang pendidikan; 2).

Meningkatkan kesadaran masyarakat dalam membayar zakat, wakaf, infaq, dan shodaqoh;

3).

Meningkatkan

kualitas

pengembangan

fasilitas

penataan ibadah,

dan

pengelolaan

dengan

serta

memperhatikan

kepentingan seluruh lapisan umat beragama dengan akses yang sama bagi seluruh pemeluk agama; 4).

Meningkatkan

pembinaan

keluarga

harmonis

untuk

menempatkan keluarga sebagai pilar utama pembentukan moral dan etika; 5).

Meningkatkan pemberdayaan organisasi kemasyarakatan, sosial keagamaan, dan lembaga swadaya masyarakat dalam mencegah dan mengevaluasi ketidakadilan, diskriminasi dan ketimpangan sosial

sebagai

bagian

penting

dari

upaya

pembangunan

masyarakat sipil yang kokoh;


II - 6

6).

Meningkatkan kerjasama intern dan antar umat bergama dibidang sosial ekonomi;

7).

Mereaktualisasi nilai-nilai budaya daerah sebagai salah satu dasar pengembangan etika sosial;

8).

Meningkatkan kecintaan masyarakat terhadap budaya daerah; dan

9).

Mengembangkan

potensi

ekonomi lokal

yang berbasiskan

pengembangan budaya. b. Memperkuat kelembagaan, tugas pokok, fungsi serta norma standar pelayanan melengkapi

SKPD,

meningkatkan

prasarana

dan

kesejahteraan

sarana

kerja,

pegawai

dan

meningkatkan

diklat

aparatur, memberikan penghargaan dan sanksi kepada pejabat dan pegawai secara konsisten dengan rincian: 1).

Menerapkan prinsip-prinsip tata pemerintahan yang baik (good

governance) pada semua tingkat dan lini pemerintahan di semua kegiatan; 2).

Menyusun rencana pembangunan jangka panjang, jangka menengah dan tahunan secara partisipatif;

3).

Menata kelembagaan pemerintahan yang lebih efektif;

4).

Meningkatkan efektifitas dan efisiensi ketatalaksanaan dan prosedur pada semua lini pemerintahan;

5).

Mengoptimalkan pengembangan dan pemanfaatan teknologi informasi

dan

komunikasi

(e-government)

dalam

penyelenggaraan pemerintahan; 6).

Meningkatkan pelayanan publik terutama pelayanan dasar, pelayanan umum dan pelayanan unggulan;

7).

Memperkuat peran masyarakat sipil (civil society);

8).

Memperkuat kualitas desentralisasi dan otonomi; dan

9).

Memberikan jaminan bagi pengembangan media dan kebebasan media dalam mengkomunikasikan kepentingan masyarakat.

c.

Membangun sistem informasi dan komunikasi publik, sosialisasi dan diseminasi produk hukum serta kunjungan ke desa dan dusun terpencil dalam rangka dialog pembangunan dengan rincian: 1).

Menata kembali substansi hukum melalui peninjauan dan penataan kembali produk hukum untuk mewujudkan tertib


II - 7

perundang-undangan dengan memperhatikan asas umum dan hirarkhi

perundangan-undangan

dan

menghormati

serta

memperkuat kearifan lokal; 2).

Membenahi struktur hukum melalui penguatan kelembagaan dengan meningkatkan profesionalisme aparat hukum;

3).

Meningkatkan budaya taat hukum pada masyarakat;

4).

Meningkatkan hukum secara adil dan tidak diskriminatif;

5).

Meningkatkan taraf pendidikan dan layanan kesehatan dalam rangka meningkatkan kualitas dan taraf hidup perempuan;

6).

Meningkatkan kampanye anti trafficking dan anti kekerasan perempuan dan anak;

7).

Meningkatkan kesejahteraan dan perlindungan bagi perempuan dan anak; dan

8).

Meningkatkan kelembagaan dan pemberdayaan perempuan.

d. Mendorong

terwujudnya

pengamanan

swakarsa,

menggalakkan

kembali pos keamanan lingkungan dan kerjasama dengan aparat keamanan dalam membangun sistem keamanan dan ketertiban masyarakat terpadu dan komprehensif dengan mengajak serta tokoh agama, sosial, budaya dan tokoh masyarakat, dengan rincian: 1).

Meningkatkan kemampuan mencegah, menangkal dan menindak kejahatan melalui deteksi dini dan keterlibatan para tokoh masyarakat;

2).

Meningkatkan

upaya

sinergis

komprehensif

dalam

menyeimbangkan dan memadukan pengurangan pemasokan dan permintaan narkoba; 3).

Meningkatkan profesionalisme aparat Satuan Polisi Pamong Praja melalui pembinaan kinerja dengan meningkatkan sumberdaya organisasi dan manajemen serta pemantapan struktur organisasi Satuan Polisi Pamong Praja;

4).

Meningkatkan

kerjasama

dengan

Kepolisian

dalam

upaya

menciptakan ketentraman dan ketertiban; dan 5).

Meningkatkan pengamanan asset-asset pemerintah daerah.


II - 8

e. Membangun kebinamargaan, dengan

dan

memelihara

pengairan,

infrastruktur

perhubungan,

keciptakaryaan/permukiman,

memprioritaskan

untuk

kepentingan

energi

mendorong

perekonomian pariwisata dan pengentasan kemiskinan; dengan rincian: 1).

Menangani

seluruh

ruas

jalan

dengan

mengutamakan

pemeliharaan rutin dan berkala; 2).

Meningkatkan daya dukung dan kapasitas jalan dan jembatan untuk mengantisipasi pertumbuhan lalu lintas;

3).

Membangun sistem jaringan jalan yang mendukung kawasan strategis potensial;

4).

Meningkatkan sikap profesionalisme dan kemandirian institusi dan sumber daya manusia bidang penyelenggaraan prasarana jalan;

5).

Meningkatkan peran serta aktif masyarakat dan swasta untuk pembiayaan pembangunan prasarana jalan;

6).

Mengelola

sumber

memperhatikan

daya

air

keserasian

yang

dilaksanakan

antara

konservasi

dengan dan

pendayagunaan, antara hulu dan hilir, antara pemanfaatan air permukaan dan air tanah, antara pengelolaan demand dan pengelolaan supply, serta antara pemenuhan kepentingan jangka pendek dan kepentingan jangka panjang; 7).

Mendayagunakan sumber daya air untuk pemenuhan kebutuhan air irigasi, yang difokuskan pada upaya peningkatan fungsi jaringan irigasi guna peningkatan produktivitas hasil pertanian, rehabilitasi

pada

areal

irigasi

berfungsi

yang

mengalami

kerusakan, dan peningkatan kinerja operasi dan pemeliharaan; 8).

Mendayagunakan sumber daya air untuk pemenuhan kebutuhan air baku diprioritaskan pada pemenuhan kebutuhan pokok rumah tangga terutama di wilayah rawan defisit air, wilayah tertinggal, dan wilayah strategis;


II - 9

9).

Mengembangkan dan mengelola sumber daya air dan penataan kelembagaan melalui pengaturan kembali kewenangan dan tanggung jawab masing-masing pemangku kepentingan;

10). Menata dan memperkuat sistem pengolahan data dan informasi sumber daya air dilakukan secara terencana dan dikelola secara berkesinambungan sehingga tercipta basis data yang dapat dijadikan

dasar

acuan

perencanaan

pengembangan

dan

pengelolaan sumber daya air; 11). Memantapkan rencana detail tata ruang kota, kecamatan, dan kawasan strategis; 12). Pemeliharaan dan pembangunan gedung perkantoran, dan sarana prasarana pemerintahan terutama di Ibukota Kepanjen; 13). Memberikan dukungan pada Gerakan Nasional Pembangunan Sejuta Rumah (GNPSR) melalui penyediaan hunian rumah sederhana sehat, rumah susun sewa dengan melibatkan semua

stakeholders; 14). Memberikan dorongan pada pembangunan perumahan yang bertumpu pada kemandirian (swadaya) kelompok masyarakat; 15). Menciptakan pola subsidi baru pembangunan perumahan yang tepat sasaran; 16). Meningkatkan

pemahaman

peraturan

jasa

konstruksi

dan

pembinaan teknis pengelolaan/pembangunan gedung negara; 17). Mengembangkan teknologi pembangunan bidang perumahan permukiman; 18). Meningkatkan peran serta seluruh stakeholders dalam upaya mencapai sasaran target cakupan pelayanan air minum di perkotaan dan perdesaan; 19). Menunjang pelaksanaan pengendalian kebocoran air minum; 20). Mendorong terbentuknya regionalisasi pengelolaan air minum; 21). Meningkatkan kinerja pengelolaan air minum dan air limbah di perkotaan dan perdesaan;


II - 10

22). Meningkatkan peran serta dan kemampuan masyarakat dalam pelestarian

sumber

air

serta

dalam

pemeliharaan

dan

pengelolaan sarana air minum dan air limbah; 23). Mendorong upaya realisasi pembangunan dan pengelolaan sarana air minum dan air limbah dengan mitra usaha swasta; 24). Mendorong terwujudnya sistem pembuangan air limbah terpusat terutama di perkotaan; 25). Meningkatkan

cakupan

pelayanan

prasarana

sanitasi

di

perdesaan; 26). Meningkatkan peran serta seluruh stakeholders dalam mencapai sasaran pembangunan persampahan dan lingkungan; 27). Meningkatkan upaya realisasi pembangunan dan pengelolaan sampah dengan mitra usaha swasta; 28). Meningkatkan peran serta dan kemampuan masyarakat dalam pengelolaan

dan

pemeliharaan

sarana

persampahan

dan

drainase serta Peningkatan Kesadaran Berperilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS); dan 29). Mengarahkan kebijakan pembangunan energi pada pemerataan dan pemenuhan distribusi energi yang tepat dan efisien khususnya

pada

bagian

hilir,

serta

pengembangan

dan

pemanfaatan potensi energi baru terbarukan. f.

Meningkatkan aksesibilitas dan kualitas pendidikan dan kesehatan, mengembangkan sekolah kejuruan yang mampu menghasilkan SDM yang memiliki daya saing tinggi, mengembangkan Puskesmas sebagai pusat informasi masyarakat sehat, sekolah dan pelayanan kesehatan gratis bagi keluarga miskin, dengan rincian: 1).

Meningkatkan sinkronisasi dan koordinasi bidang pendidikan antara Kabupaten, Provinsi dan Nasional;

2).

Meningkatkan kualitas lulusan melalui peningkatan kualitas pendidikan

yang

bermuara

pada

peningkatan

kualitas

sumber daya yang mampu mengakomodasikan kepentingan


II - 11

pembangunan

dengan

cara

meningkatkan

profesionalisme

tenaga pendidik maupun peningkatan sarana dan prasarana pendidikan; 3).

Memberdayakan orang tua/wali murid siswa dan masyarakat

stakeholders

sebagai peningkatan

mutu

sekolah

pendidikan

dalam yang

mewujudkan

berbasis

sekolah,

dengan menciptakan iklim kelembagaan yang kondusif yang memungkinkan terciptanya sekolah yang mandiri dan memiliki akuntabilitas yang baik; 4).

Meningkatkan layanan pendidikan keterampilan bagi anak luar biasa agar dapat hidup mandiri;

5).

Mengoptimalkan peran komite sekolah;

6).

Meningkatkan penyelenggaraan Pendidikan yang Berorientasi Kecakapan Hidup (PBKH) atau life skill berdasarkan paradigma

Broad Based Education (BBE); 7).

Meningkatkan meningkatkan

kompetensi kualitas

pendidikan

lulusan

dalam

kejuruan rangka

untuk

memasuki

dunia kerja; 8).

Memanfaatkan sistem pendidikan jarak jauh/terbuka dengan mendayagunakan

teknologi

komunikasi

dan

informasi

pendidikan; 9).

Mendorong terwujudnya upaya-upaya ke arah pemberdayaan budaya lokal dan tradisional untuk meningkatkan fungsinya sebagai aset pendidikan, maupun ilmu pengetahuan;

10). Memperbanyak penyelenggaraan Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Kecil di Pondok Pesantren; 11). Mengupayakan

perluasan

dan

pemerataan

kesempatan

memperoleh pendidikan yang bermutu bagi seluruh masyarakat menuju

tercapainya

manusia

berkualitas

tinggi

dengan

meningkatkan anggaran pendidikan sesuai dengan kemampuan keuangan daerah; 12). Meningkatkan mutu dan relevansi pendidikan kecakapan hidup secara terarah, terpadu dan menyeluruh, melalui berbagai upaya


II - 12

proaktif dan reaktif oleh seluruh komponen masyarakat, agar generasi muda dapat berkembang secara optimal disertai dengan hak dukungan dan lindungan sesuai dengan potensinya; 13). Meningkatkan

efisiensi

penyelenggaran

pendidikan

dengan

memberdayakan dan meningkatkan kualitas lembaga pendidikan baik sekolah maupun luar sekolah sebagai pusat pembudayaan nilai, sikap, dan kemampuan, serta meningkatkan partisipasi keluarga dan masyarakat, didukung oleh sarana dan prasarana untuk menciptakan sistem pendidikan yang efektif dan efisien; 14). Mewujudkan iklim dan sistem pendidikan yang demokratis dan bermutu guna memperteguh akhlak mulia, kreatif, inovatif, berwawasan

kebangsaan,

cerdas,

sehat,

berdisiplin

dan

bertanggung jawab, berketrampilan serta menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi dalam rangka mengembangkan kualitas manusia Indonesia; 15). Mewujudkan suatu sistem pendidikan yang terpadu sesuai dengan tuntutan dunia kerja yang mengutamakan kerjasama sinergi dengan masyarakat; 16). Mengembangkan dan melembagakan pendidikan kecakapan hidup pada berbagai lembaga dan satuan pendidikan baik pada jalur pendidikan sekolah maupun pada jalur pendidikan luar sekolah yang diselenggarakan oleh masyarakat dan pemerintah; 17). Mengembangkan program pendidikan kecakapan hidup yang difokuskan pada menyiapkan warga belajar untuk usaha mandiri dan permintaan pasar kerja; 18). Mengembangkan program pendidikan kecakapan hidup yang diorientasikan dan diintegrasikan dengan pengembangan industri dan ekonomi masyarakat tingkat lokal, dengan memanfaatkan potensi dan keunggulan lokal;


II - 13

19). Memanfaatkan seoptimal mungkin berbagai potensi dari elemen masyarakat, prasarana dan sarana yang ada di masyarakat untuk pengembangan penyelenggaraan pendidikan kecakapan hidup; 20). Memberikan

fasilitas

dan

insentif

pada

daerah

untuk

meningkatkan penyelenggaraan pendidikan kecakapan hidup; 21). Mengintegrasikan pelaksanaan pendidikan kecakapan hidup dengan berbagai program pembangunan yang dilaksanakan bagi masyarakat desa, kota dan masyarakat terasing; 22). Melakukan sosialisasi program pendidikan keaksaraan kepada masyarakat luas terutama pada masyarakat pedesaan, baik melalui media cetak atau elektronik maupun wadah-wadah pertemuan kegiatan sosial kemasyarakatan; 23). Meningkatkan kualitas pelayanan pada setiap strata pelayanan; 24). Mengembangkan jaminan kesehatan bagi penduduk terutama keluarga miskin; 25). Meningkatkan kualitas, kuantitas dan pendayagunaan tenaga kesehatan; 26). Meningkatkan kualitas lingkungan sehat dan meningkatkan perilaku hidup bersih dan sehat serta mendorong pemberdayaan masyarakat; 27). Meningkatkan pembinaan dan pengawasan obat dan perbekalan kesehatan; 28). Meningkatkan pemerataan fasilitas atau sarana dan prasarana kesehatan; 29). Mengembangkan manajemen dan regulasi bidang kesehatan; 30). Mempertajam prioritas penelitian, pengembangan dan rekayasa Ilmu Pengetahuan dan Teknologi (IPTEK) yang berorientasi pada permintaan dan kebutuhan masyarakat dan dunia usaha dan serta

berbagai

masukan

dalam

pembuatan

kebijakan

Pemerintah Daerah;


II - 14

31). Meningkatkan

kapasitas

dan

kapabilitas

IPTEK

dengan

memperkuat kelembagaan, sumberdaya dan jaringan; 32). Menciptakan fleksibilitas pasar kerja dengan memperbaiki aturan main ketenagakerjaan yang berkaitan dengan recruitment,

outsourcing, pengupahan, Pemutusan Hubungan Kerja (PHK), serta memperbaiki aturan main yang mengakibatkan perlindungan yang berlebihan; 33). Menciptakan kesempatan kerja melalui investasi. Dalam hal ini Pemerintah akan menciptakan iklim usaha yang kondusif dengan peningkatan investasi. Iklim usaha yang kondusif memerlukan stabilitas ekonomi, politik dan keamanan, biaya produksi yang rendah,

kepastian

hukum

serta

peningkatan

ketersediaan

infrastruktur; 34). Memperbarui program-program perluasan kesempatan kerja yang dilakukan oleh pemerintah, antara lain adalah program pekerjaan umum, kredit mikro, pengembangan UMKM dan Koperasi, serta program-program pengentasan kemiskinan; 35). Menyempurnakan

kebijakan

program

pendukung

program

penempatan dan pengembangan kesempatan kerja dengan mendorong terbentuknya jejaring informasi ketenagakerjaan dan informasi pasar kerja serta Perencanaan Tenaga Kerja Daerah; 36). Meningkatkan Prestasi Pemuda dan Olahraga. g. Memacu pertumbuhan sektor andalan pertanian tanaman pangan, perkebunan, peternakan, perikanan, industri, perdagangan dan jasa-jasa; serta mendorong pertumbuhan sektor potensi seperti pariwisata, pertambangan dan jasa kontruksi/ bangunan dengan mengarusutamakan peran usaha mikro kecil menengah dan koperasi dan pengentasan kemiskinan dengan rincian: LKPJ Kepala Daerah Kabupaten Malang Tahun 2015

II - 15

1).

Mendorong

pemerataan

pembangunan

dengan

percepatan

pembangunan dan pertumbuhan wilayah-wilayah tertinggal, strategis dan cepat tumbuh yang mempunyai potensi sumber daya alam dan lokasi yang strategis dalam suatu sistem wilayah pengembangan terwujudnya

ekonomi koordinasi,

yang

sinergis

sinkronisasi,

serta

mendorong

keterpaduan

dan

kerjasama antar sektor, dunia usaha, dan masyarakat guna mendukung peluang berusaha dan investasi di daerah termasuk kerjasama dengan pemerintah kabupaten/kota, provinsi dan pihak-pihak lainnya; 2).

Menciptakan kawasan ekonomi terpadu yang didasarkan pada keterkaitan antar sektor ekonomi dan kawasan sentra produksi melalui pengembangan sektor unggulan dan potensial serta menciptakan pusat pengembangan baru yang berorientasi pada sektor primer. Kebijakan dalam pengamanan ketahanan pangan diarahkan untuk mempertahankan tingkat produksi pangan dan meningkatkan ketersediaan pangan hasil ternak dan ikan. Kebijakan

pengembangan

peternakan

diarahkan

untuk

meningkatkan populasi ternak dan produksi hasil ternak agar ketersediaan dan keamanan pangan hewani dapat lebih terjamin untuk mendukung peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM);

melakukan

penganekaragaman

pangan

untuk

menurunkan ketergantungan pada beras dengan melakukan rekayasa sosial terhadap pola konsumsi masyarakat; 3).

Mendorong peningkatan produksi sektor andalan: pertanian dalam arti luas, industri, perdagangan, pariwisata, dan jasa serta mendorong percepatan pengembangan sektor potensi seperti kelautan

dan

perikanan,

pertambangan,

bangunan

dan

konstruksi; 4).

Mewujudkan peningkatan produksi, efisiensi, produktivitas, daya saing dan nilai tambah produk pertanian dan perikanan diarahkan untuk:


a) Pengembangan usaha pertanian dengan II - 16

pendekatan kewilayahan terpadu dengan konsep Cooperative

Farming. Pendekatan ini akan meningkatkan kelayakan dalam pengembangan/skala

ekonomi,

sehingga

akan

lebih

meningkatkan efisiensi dan nilai tambah serta mendukung pembangunan

pedesaan

dan

perekonomian

daerah;

b) Peningkatan daya saing produk pertanian dan perikanan, melalui dorongan dan insentif untuk peningkatan pasca panen dan pengolahan hasil pertanian dan perikanan, peningkatan standar mutu komoditas pertanian dan keamanan pangan serta mengupayakan perlindungan petani dan nelayan dari persaingan yang tidak

sehat;

c) Penguatan

sistem pemasaran

dan

manajemen usaha untuk mengatasi resiko usaha pertanian maupun d)

dalam

Peningkatan

mendukung

pengembangan

pemanfaatan

sumberdaya

agroindustri;

perikanan

dan

kelautan dalam mendukung ekonomi dan tetap menjaga kelestariannya, melalui: penataan dan perbaikan lingkungan perikanan budidaya; penataan industri perikanan dan kegiatan ekonomi

masyarakat

peningkatan

di

wilayah

pengelolaan

pesisir;

sumberdaya

perbaikan

perikanan

dan

tangkap,

terutama di wilayah Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE); peningkatan peran

aktif

masyarakat

dan

swasta

dalam

pengelolaan

sumberdaya perikanan dan kelautan;

peningkatan kualitas

pengolahan

produk

melalui dan

dan

nilai

pengembangan peningkatan

tambah teknologi

kemampuan

pasca SDM,

perikanan

tangkap/panen; penyuluh,

dan

pendamping perikanan. 5).

Kebijakan dalam meningkatkan kemampuan petani dan nelayan serta pelaku pertanian dan perikanan lain serta penguatan lembaga

pendukungnya,

diarahkan

untuk:

a)

Revitalisasi

penyuluhan dan pendampingan petani, termasuk peternak, nelayan,

dan

memperkuat

pembudidaya lembaga


ikan;

pertanian

b)

Menghidupkan

dan

perdesaan

dan untuk

II - 17

meningkatkan akses petani dan nelayan terhadap sumberdaya produktif; c) Peningkatan kemampuan/kualitas SDM pertanian/ perikanan; 6).

Kebijakan pengelolaan dan untuk:

a)

Optimalisasi

pemanfaatan

pemanfaatan

hutan diarahkan

hutan

alam

dan

pengembangan hutan tanaman dan hasil hutan non kayu secara berkelanjutan; b) Peningkatan nilai tambah dan manfaat hasil hutan kayu; c) Peningkatan partisipasi kepada masyarakat luas dalam pengembangan hutan tanaman; d) Peningkatan produksi hasil hutan non kayu untuk kesejahteraan masyarakat sekitar hutan; e) Pengawasan peredaran hasil hutan untuk menjamin kelangsungan sistem distribusi legal; f) Akselarasi rehabilitasi hutan dan lahan didalam dan diluar kawasan hutan; 7).

Meningkatkan promosi dan pemasaran produk-produk pertanian dan perdesaan lainnya untuk meningkatkan kontinuitas pasokan, khususnya ke pasar perkotaan terdekat serta industri olahan berbasis sumber daya lokal;

8).

Memperluas akses masyarakat, terutama kaum perempuan, ke sumberdaya-sumberdaya produktif untuk pengembangan usaha seperti lahan, prasarana sosial ekonomi, permodalan, informasi, teknologi dan inovasi; serta akses masyarakat ke pelayanan publik dan pasar;

9).

Meningkatkan

keberdayaan

masyarakat

perdesaan

melalui

peningkatan kualitasnya, baik sebagai insan maupun sebagai sumber daya pembangunan, serta penguatan kelembagaan dan modal sosial masyarakat perdesaan berupa jaringan kerjasama untuk memperkuat posisi tawar; 10). Menyempurnakan

berbagai

kebijakan

yang

merintangi

aksesibitas dan lebih berpihak kepada rakyat miskin serta konsisten dalam pelaksanaannya; 11). Mendorong partisipasi masyarakat dan dunia usaha melalui kebijakan yang mampu mengentaskan kemiskinan;


II - 18

12). Menajamkan program pembangunan lintas sektor dan lintas pelaku yang diarahkan pada desa-desa dan kantong-kantong komunitas miskin; 13). Meningkatkan pemenuhan dan aksesibilitas masyarakat miskin terhadap ketersediaan pangan yang memadai dan bermutu; 14). Menata dan mengembangkan sektor informal perkotaan melalui penyediaan fasilitas tempat usaha yang strategis, sehat dan tidak mengganggu sektor dan penyedia/pengguna jasa lainnya; 15). Meningkatkan pengembangan memberikan

akses

dan

layanan

usaha

bagi

masyarakat

skim

khusus

(bunga

permodalan miskin

rendah)

dan dengan

tetapi

tetap

memperhatikan mekanisme pasar; 16). Mengembangkan potensi wilayah dan cluster ekonomi perdesaan baik

pada

daerah

pesisir,

sekitar

hutan,

persawahan,

pertambakan, dan daerah-daerah sekitar kawasan industri dengan mengembangkan produk unggulan yang spesifik dan kompetitif

serta

percepatan

mempunyai

pertumbuhan

dampak

langsung

ekonomi

dan

terhadap penciptaan

lapangan kerja; 17). Mengembangkan kapasitas yang berorientasi pada penguatan peran

pemerintah

sebagai

fasilitator

dan

katalisator

pembangunan serta mengembangkan secara sinergi dengan kalangan Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) dan Perguruan Tinggi

dalam

rangka

fasilitasi

atas

pemberdayaan

masyarakat miskin; 18). Meningkatkan

keterlibatan

masyarakat

miskin

dalam

pengambilan keputusan pembangunan terutama yang secara langsung menyangkut kepentingan dan eksistensinya melaui forum dialog yang konstruktif. h. Mengendalikan arahan perencanaan tata ruang, selektif dalam pemberian ijin industri yang rawan pencemaran, penghutanan/ penghijauan lahan kritis dan pembuatan mitigasi bencana untuk antisipasi dini, dengan rincian: LKPJ Kepala Daerah Kabupaten Malang Tahun 2015

II - 19

1).

Mengarahkan pembangunan kehutanan pada: a). Memperbaiki

sistem

pengelolaan

hutan

termasuk

meningkatkan pengawasan dan penegakan hukum; b). Mengefektifkan

sumber

daya

yang

tersedia

dalam

pengelolaan hutan. 2).

Mengarahkan pembangunan kelautan pada: a). Membangun sistem pengendalian dan pengawasan dalam pengelolaan sumber daya pesisir dan laut, yang disertai dengan penegakan hukum yang ketat; b). Meningkatkan upaya konservasi pesisir dan laut serta merehabilitasi ekosistem yang rusak seperti mangrove dan terumbu karang; c). Mengendalikan pencemaran dan perusakan lingkungan hidup di wilayah pesisir, laut dan perairan tawar; serta d). Menggiatkan kemitraan untuk meningkatkan peran aktif masyarakat dan swasta dalam pengelolaan sumber daya pesisir dan laut.

3).

Mengarahkan pembangunan lingkungan hidup pada: a). Mengarusutamakan

( mainstreaming )

prinsip-prinsip

pembangunan berkelanjutan ke seluruh bidang pembangunan; b). Meningkatkan koordinasi pengelolaan lingkungan hidup; c). Meningkatkan upaya penegakan hukum secara konsisten kepada pencemar lingkungan; d). Meningkatkan

kapasitas

lembaga

pengelola

lingkungan

hidup; dan e). Membangun kesadaran masyarakat agar peduli pada isu lingkungan hidup dan berperan aktif sebagai kontrol sosial dalam memantau kualitas lingkungan hidup. 4).

Kerjasama lintas wilayah dalam penanganan kawasan lindung, kawasan budidaya dan pemanfaatan struktur ruang yang berbatasan.


II - 20

C. Prioritas Pembangunan Tahun 2015 Tema pembangunan Kabupaten Malang Tahun 2015 sesuai dengan Peraturan Bupati Nomor 11 tahun 2014 tentang Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Tahun 2015 adalah:

“Pemantapan Pembangunan Infrastruktur Dalam Upaya Peningkatan Pusat-Pusat Ekonomi dan Pariwisata, Daya Saing Daerah Bagi Peningkatan Kesejahteraan Rakyat” dengan prioritas pembangunan sebagai berikut: 1. Peningkatan

ketersediaan

dan

kualitas

infrastruktur

dalam

upaya

peningkatan pelayan kegiatan ekonomi untuk mendukung program unggulan sebagai wujud peningkatan pelayanan kepada masyarakat; 2. Peningkatan pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan rakyat dengan mendorong sektor ekonomi dan meningkatkan kesejahteraan rakyat dengan

sektor

ekonomi

andalan

(pertanian

pangan,

perkebunan,

peternakan, perikanan, industri, perdagangan dan pariwisata) dan pengembangan produk unggulan dengan mengarusutamakan Koperasi dan Usaha Menengah Kecil dan Mikro ( UMKM ); 3. Peningkatan pelayanan publik melalui reformasi birokrasi dan tata kelola pemerintah yang baik serta peningkatan pelayanan perizinan usaha dan kependudukan; 4. Peningkatan

pelayanan

kesehatan

dalam

rangka

melindungi

dan

meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat; 5. Peningkatan pelayanan pendidikan yang murah, mudah, terjangkau, merata, dan berkualitas; 6. Percepatan pengentasan kemiskinan dan desa tertinggal yaitu semakin menurunnya angka kemiskinan; 7. Peningkatan Kualitas Kehidupan Sosial, Politik, keamanan dan ketertiban masyarakat serta Penegakan Hukum; 8. Peningkatan fungsi lingkungan hidup terutama pelestarian ruang terbuka hijau dan optimalisasi pengelolaan sumber daya alam. LKPJ Kepala Daerah Kabupaten Malang Tahun 2015

II - 21

BAB III KEBIJAKAN UMUM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH Pengelolaan keuangan daerah mempunyai peranan yang sangat penting dalam menjalankan roda pemerintahan, oleh karena itu pengelolaan keuangan daerah selalu berkembang sesuai dengan tuntutan publik yang menginginkan pengelolaan keuangan daerah yang makin transparan dan akuntabel, untuk itu pengelolaan keuangan disesuaikan dengan perkembangan program-program Pemerintah Daerah yang sudah ditetapkan menjadi prioritas dalam Pembangunan Daerah. Disamping itu Pengelolaan keuangan daerah selalu disesuaikan dengan arah kebijakan umum maupun prioritas plafon anggaran sementara Kabupaten Malang yang telah disepakati dan ditetapkan sebagai bahan untuk menyusun program dan kegiatan guna mencapai sasaran pembangunan daerah dengan menerapkan prinsip-prinsip efisiensi, efektifitas, transparansi, akuntabilitas dan partisipasi. Dalam pelaksanaan program dan kegiatan tersebut diperlukan adanya keterpaduan dan sinkronisasi antar kegiatan pada Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) dengan tetap memperhatikan tugas pokok, dan fungsi yang melekat pada masing-masing Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) serta adanya keterpaduan program dan kegiatan Pemerintah, Pemerintah Provinsi Jawa Timur dengan kegiatan Pemerintah Daerah Kabupaten Malang sehingga dapat sinergi untuk melaksanakan program dan kegiatan pembangunan daerah. Hal ini sesuai dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara dan Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah yang secara teknis mengacu kepada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 juncto Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah serta mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 tahun 2014 tentang Pedoman Penyusunan APBD Tahun Anggaran 2015, bahwa APBD merupakan dasar pengelolaan keuangan daerah dalam masa 1 (satu) tahun anggaran, yang terdiri atas

Pendapatan

Daerah,

Belanja

Daerah,

dan

Pembiayaan

Daerah.

Kerangka anggaran pembangunan daerah tahun 2015 akan memberikan gambaran arah pembangunan yang diperlukan untuk pelaksanaan kegiatan dengan memperhatikan kemampuan fiskal Pemerintah Kabupaten Malang. Anggaran pembangunan daerah tersebut pendanaannya bersumber antara lain dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), dan pendanaan dari masyarakat. APBD Kabupaten Malang Tahun 2015 telah ditetapkan tepat waktu dengan Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 13 Tahun 2014 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Malang Tahun Anggaran 2015 dan Peraturan Bupati Malang Nomor 35 tahun 2014 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Malang Tahun Anggaran 2015, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Malang Tahun Anggaran 2015 dan Peraturan Bupati Malang Nomor 33 Tahun 2015 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Malang Tahun Anggaran 2015. Secara umum komponen Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah ini dapat dikategorikan ke dalam dua jenis, yaitu: 1. Penerimaan daerah, terdiri dari pendapatan daerah yang merupakan perkiraan terukur secara rasional yang dapat dicapai untuk setiap sumber pendapatan, dan penerimaan pembiayaan daerah yang merupakan semua penerimaan yang harus dibayar kembali, baik pada tahun anggaran bersangkutan maupun pada tahun anggaran berikutnya; dan 2. Pengeluaran daerah, terdiri dari belanja daerah yang merupakan perkiraan beban pengeluaran daerah yang dialokasikan secara adil dan merata agar relatif dapat dinikmati oleh seluruh kelompok masyarakat, khususnya dalam memberikan pelayanan umum, serta pengeluaran pembiayaan daerah yang merupakan semua pengeluaran yang akan diterima kembali pada tahun anggaran terkait maupun pada tahun berikutnya. Peningkatan pendapatan dan belanja daerah untuk Tahun Anggaran 2015 sebagaimana diamanatkan dalam Kebijakan Umum APBD Kabupaten Malang menetapkan kebijakan pengelolaan keuangan daerah sebagai berikut:


III - 2

A. Pendapatan Daerah 1. Kebijakan Pendapatan Daerah Pendapatan daerah meliputi semua penerimaan uang melalui Kas Umum Daerah, yang menambah ekuitas dana lancar dan merupakan hak daerah dalam satu tahun anggaran yang tidak perlu dibayar kembali oleh daerah. Kenaikan dan penurunan pendapatan daerah dipengaruhi oleh kondisi ekonomi makro nasional secara signifikan yaitu terhadap Pendapatan Asli Daerah, terutama sektor pajak daerah. Dalam rangka peningkatan pendapatan daerah Pemerintah Kabupaten Malang secara kontinyu berupaya melakukan terobosan intensifikasi dan ekstensifikasi, sehingga apabila terjadi penurunan pada salah satu sektor pendapatan, dapat diupayakan untuk meningkatkan sektor lainnya yang memiliki potensi tinggi. Kebijakan pendapatan diarahkan untuk penggalian Pendapatan Asli Daerah melalui intensifikasi dan ekstensifikasi dengan penuh kehatihatian (karena sebagian besar sumber Pendapatan Asli Daerah merupakan pengusaha/wajib pajak golongan kecil menengah) dan optimalisasi dana perimbangan (DAU, DAK, dan bagi hasil pajak dan bukan pajak) sehingga lebih proporsional serta menggali potensi pendapatan lain yang sah. Pendapatan Daerah terdiri atas 3 kelompok yaitu Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Perimbangan dan Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah. Pendapatan Asli Daerah merupakan cerminan kemampuan dan potensi daerah, sehingga besarnya penerimaan PAD dapat mempengaruhi kualitas otonomi daerah. Semakin tinggi kualitas otonomi daerah, maka ketergantungan dengan Pemerintah Pusat semakin berkurang. Sedangkan Dana perimbangan merupakan sumber Pendapatan Daerah yang berasal dari APBN untuk mendukung pelaksanaan kewenangan Pemerintahan Daerah dalam mencapai tujuan pemberian otonomi kepada daerah utamanya peningkatan pelayanan dan kesejahteraan masyarakat yang semakin baik. Kebijakan Pendapatan Daerah diarahkan pada:


III - 3

a. Mengoptimalkan jenis-jenis pendapatan yang dikendalikan oleh Pemerintah Daerah melalui perbaikan administrasi dan pelayanan pajak dan retribusi daerah; b. Pembaruan database dan pemetaan potensi pajak dan retribusi daerah; c.

Mengefektifkan pelaksanaan peraturan daerah tentang pajak dan retribusi daerah; dan

d. Perluasan sumber-sumber penerimaan daerah dengan tetap menjaga agar

tidak

terjadi

ekonomi

biaya

tinggi

yang

memberatkan

masyarakat. 2. Target dan Realisasi Pendapatan Target Pendapatan Pemerintah Kabupaten Malang pada Tahun Anggaran 2015 sebagaimana yang tertuang dalam APBD dianggarkan sebesar

Rp3.433.620.011.035,70

dan

dapat

direalisasikan

sebesar

Rp3.471.174.519.446,40 atau 101,09%, dengan perincian target dan realisasi pendapatan dapat dilihat pada tabel berikut: Tabel 3.1 Komposisi Rekapitulasi Target dan Realisasi Pendapatan Tahun 2015 Tahun Anggaran 2015 setelah perubahan No

Uraian

1

Pendapatan Asli Daerah (PAD)

2 3

Target Pendapatan Rp

Realisasi Pendapatan Rp

%

378.651.671.411,70

461.781.217.660,40

121,95

Dana Perimbangan

1.916.862.152.593,00

1.893.231.262.923,00

98,77

Lain Lain Pendapatan Daerah yang sah

1.138.106.187.031,00

1.116.162.038.863,00

98,07

3.433.620.011.035,70

3.471.174.519.446,40

101,09

Jumlah

Keterangan: Data sebelum dilakukan pemeriksaan BPK-RI Dari tabel tersebut terlihat bahwa realisasi PAD telah melampaui target yang diharapkan. Dalam hal ini PAD tahun 2015 realisasinya sebesar Rp461.781.217.660,40 atau mencapai 121,95% dari target yang


III - 4

diharapkan dan bila dibandingkan dengan realisasi tahun 2014 sebesar Rp411.185.107.107,13

maka

terjadi

kenaikan

penerimaan

sebesar

Rp50.596.110.553,27 atau 12,30%. Untuk Dana Perimbangan realisasinya pada tahun 2015 sebesar Rp1.893.231.262.923,00 atau mencapai 98,77% dari target yang direncanakan, dan bila dibandingkan dengan realisasi tahun 2014 sebesar Rp1.831.998.927.025,00 maka terjadi kenaikan sebesar Rp61.232.335.898,00 atau 3,34%. Sedang untuk realisasi LainLain Pendapatan Daerah yang Sah Tahun 2015 realisasinya sebesar Rp1.116.162.038.863,00 atau mencapai 98,07%, dan bila dibandingkan dengan realisasi tahun 2014 sebesar Rp815.487.243.701,00 maka terjadi kenaikan sebesar Rp300.674.795.162,00 atau 36,87%. Jika dilihat dari komposisi, PAD menyumbang 13,30% dari total realisasi pendapatan Kabupaten Malang di tahun 2015. Sedangkan untuk dana perimbangan memberikan kontribusi terbesar, yaitu 54,54% dan lain-lain pendapatan daerah yang sah sebesar 32,15%. Kontribusi PAD Kabupaten Malang yang sebesar 13,30% di tahun 2015 ini relatif lebih kecil

jika

dibandingkan

dengan

komposisi

pendapatan

rata-rata

kabupaten/kota secara nasional yang berada di kisaran 12,55%, artinya bahwa kemampuan/kemandirian daerah masih tergantung dari dana pusat. a. Pendapatan Asli Daerah Pendapatan Asli Daerah (PAD) merupakan pendapatan daerah yang berasal dari: (1) Pajak Daerah; (2) Retribusi Daerah; (3) Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan; dan (4) Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah. Penerimaan dari Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Malang pada Tahun Anggaran 2015 direncanakan

Rp378.651.671.411,70

dan

dapat

direalisasikan

lebih besar dari target, yaitu sebesar Rp461.781.217.660,40 atau mencapai 121,95%. Sumbangan terbesar dari PAD Kabupaten Malang adalah berasal dari Lain Lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah, yaitu mencapai 50,44% dari target anggaran Pendapatan Asli Daerah secara keseluruhan.


III - 5

Adapun

perincian

PAD

Kabupaten

Malang

pada

Tahun

Anggaran 2015 dapat dilihat pada tabel berikut: Tabel 3.2 Perincian Target dan Realisasi Pendapatan Asli Daerah Tahun Anggaran 2015 Tahun Anggaran 2015 setelah perubahan No

1 2 3

4

Uraian


Pendapatan Pajak Daerah Pendapatan Retribusi Daerah


%

145.210.000.000,00

170.108.822.450,00

117,15

36.603.021.910,00

40.403.196.760,00

110,38

13.265.700.699,20

18.340.914.239,20

138,26

183.572.948.802,50

232.928.284.211,20

126,89

378.651.671.411,70

461.781.217.660,40

121,95

Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan Lain Lain Pendapatan Asli Daerah yang sah Jumlah

Keterangan: Data sebelum dilakukan pemeriksaan BPK-RI

Terlihat dalam tabel tersebut di atas bahwa komponen hasil Pendapatan Pajak Daerah dan Lain Lain Pendapatan Asli Daerah yang sah melampaui target relatif lebih besar dari yang direncanakan semula. Tingginya realisasi pajak daerah tahun 2015 ini menunjukkan bahwa

aktivitas

ekonomi

Kabupaten

Malang

terus

mengalami

kemajuan dari waktu ke waktu, yang diiringi dengan usaha dalam menggali

sumber-sumber

potensial

penerimaan

pajak

daerah.

Tingginya realisasi dari hasil pajak daerah juga menunjukkan bahwa masyarakat dan dunia usaha Kabupaten Malang telah sadar dan berperan aktif dalam upaya pembangunan Kabupaten Malang. Melalui penguatan sumber-sumber pendapatan daerah (terutama pajak), maka diharapkan terdapat peningkatan efisiensi dan efektivitas dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik. 1). Pajak Daerah Jenis pajak daerah yang direncanakan menjadi bagian Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Malang meliputi: (1) Pajak LKPJ Kepala Daerah Kabupaten Malang Tahun 2015

III - 6

Hotel; (2) Pajak Restoran; (3) Pajak Hiburan; (4) Pajak Reklame; (5) Pajak Penerangan Jalan; (6) Pajak Pengambilan Bahan Galian Gololongan C; (7) Pajak Parkir; (8) Pajak Air Tanah; (9) Pajak Sarang Burung Walet; (10) Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan Perkotaan (PBB-P2); dan (11) Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB). Penerimaan dari Pajak Daerah Kabupaten Malang

pada

Tahun

Anggaran

Rp145.210.000.000,00 dan

2015

direncanakan

dapat direalisasikan

lebih besar

dibandingkan target semula, yaitu sebesar Rp170.108.822.450,00 atau penerimaannya mencapai 117,15%. Hal ini disebabkan oleh semakin membaiknya kegiatan perekonomian di Kabupaten Malang yang berdampak terhadap meningkatnya kunjungan wisatawan

baik

domestik

maupun

mancanegara.

Adanya

kesadaran wajib pajak dalam melakukan pembayaran pajak daerah dan seringnya dilakukan intensifikasi dan ekstensifikasi yaitu dengan meninjau kembali terhadap obyek pajak yang belum dibayar

sesuai

dengan

peraturan

daerah

dan

melakukan

pendataan terhadap obyek pajak yang belum terpungut, dengan rincian hasil pajak daerah dapat dilihat pada tabel di bawah ini: Tabel 3.3 Perincian Target dan Realisasi Pendapatan Pajak Daerah Tahun Anggaran 2015 No

Uraian

Tahun Anggaran 2015 setelah perubahan Target Pendapatan Realisasi % Rp Pendapatan Rp

1

Pajak Hotel

1.700.000.000,00

2.163.869.133,00

127,29

2

Pajak Restoran

1.800.000.000,00

2.985.478.784,00

165,86

3

Pajak Hiburan

5.800.000.000,00

6.645.138.994,00

114,57

4

Pajak Reklame

2.500.000.000,00

3.016.200.621,00

120,65

5

Pajak Penerangan Jalan

45.000.000.000,00

54.232.695.610,00

120,52

6

Pajak Pengambilan Bahan Galian Gol C

600.000.000,00

672.771.720,00

112,13

7

Pajak Parkir

500.000.000,00

778.522.500,00

155,70


III - 7

No

Tahun Anggaran 2015 setelah perubahan Target Pendapatan Realisasi % Rp Pendapatan Rp

Uraian

8

Pajak Air Tanah

2.300.000.000,00

2.745.119.565,00

119,35

9

Pajak Sarang Burung Walet

10.000.000,00

10.858.750,00

108,59

10

PBB P2

50.000.000.000,00

52.136.159.288,00

104,27

11

Pajak BPHTB

35.000.000.000,00

44.722.007.485,00

127,78

145.210.000.000,00

170.108.822.450,00

117,15

Jumlah


Dari tabel di atas Pajak Penerangan Jalan merupakan komponen terbesar dalam pendapatan pajak daerah Kabupaten Malang. Diikuti berikutnya oleh Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan Perkotaan (PBB P2) serta Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) yang semula merupakan Pajak Pusat. Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan Perkotaan (PBB P2) menjadi pajak daerah sejak 1 Januari 2014 sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Sedangkan BPHTB beralih menjadi pajak daerah sejak 1 Januari 2011 sesuai dengan Undang-Undang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, sehingga menjadi salah satu komponen potensial pendapatan daerah. Pengalihan BPHTB ke dalam kas daerah diharapkan dapat menjadi salah satu solusi bagi Pemerintah Daerah untuk membiayai pembangunan daerahnya. Adapun terjadinya kenaikan target pada penerimaan BPHTB lebih banyak didukung oleh kegiatan meningkat jual

beli

perekonomian sehingga tanah

Kabupaten

mengakibatkan dan

Malang

yang

semakin

meningkatnya

transaksi

bangunan

pada

masyarakat

Kabupaten Malang.


III - 8

2). Retribusi Daerah Jenis retribusi daerah yang menjadi bagian pendapatan asli daerah Kabupaten Malang meliputi: a). Retribusi Jasa Umum yang terdiri dari: 1. Retribusi Pelayanan Kesehatan; 2. Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan; 3. Retribusi

Sewa

Tempat

Pemakaman

atau

Pembakaran/Pengabuan Mayat; 4. Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum; 5. Retribusi Pelayanan Pasar; 6. Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor; 7. Retribusi

Pemanfaatan

Ruang

untuk

Menara

Telekomunikasi; dan 8. Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang; b). Retribusi jasa usaha yang terdiri dari: 1. Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah-penyewaan tanah dan bangunan; 2. Retribusi

Pemakaian

Kekayaan

Daerah-penyewaan

kendaraan bermotor; 3. Retribusi Tempat Pelelangan Ikan; 4. Retribusi Terminal; 5. Retribusi Tempat Khusus Parkir; 6. Retribusi Tempat Rekreasi dan Olah Raga; serta 7. Retribusi Rumah Potong Hewan; c). Retribusi perizinan tertentu yang terdiri dari: 1. Retribusi Izin Mendirikan Bangunan; 2. Retribusi Izin Gangguan tempat usaha (HO); 3. Retribusi Izin Trayek; dan 4. Retribusi Pemberian Perpanjangan IMTA Tenaga Kerja Asing.


III - 9

Pendapatan Retribusi Daerah pada Tahun Anggaran 2015 direncanakan

sebesar

direalisasikan

sebesar

Rp36.603.021.910,Rp40.403.196.760,-

dan atau

dapat tingkat

penerimaannya mencapai 110,38%. Adapun perincian pendapatan dari retribusi daerah pada tahun anggaran 2015 dapat dilihatpada tabel di bawah ini. Tabel 3.4 Perincian Target dan Realisasi Penerimaan Retribusi Daerah Tahun Anggaran 2015 No

Uraian

I

Retribusi Jasa Umum

1

2

3

4 5 6 7 8 II

1

2

Tahun Anggaran 2015 setelah perubahan Target Pendapatan Realisasi % Rp Pendapatan Rp 26.076.963.000,00

27.271.809.850,00

104,58

13.095.203.000,00

14.222.172.100,00

108,61

352.000.000,00

419.718.400,00

119,24

275.000.000,00

326.336.000,00

118,67

1.500.000.000,00

1.432.709.000,00

95,51

5.343.000.000,00

5.611.398.650,00

105.02

2.726.110.000,00

2.702.860.000,00

99,15

2.605.650.000,00

2.375.787.500,00

91,18

180.000.000,00

180.828.200,00

100,46

3.688.058.910,00

4.007.456.510,00

108,66

98.058.910,00

19.400.735,00

19,78

50.000.000,00

51.280.000,00

102,56

Retribusi Pelayanan Kesehatan Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersih an Retribusi Sewa Tempat Pemakaman atau Pembakaran/Pengabua n Mayat Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum Retribusi Pelayanan Pasar Retribusi Pelayanan Pengujian Kendaraan Bermotor Retribusi Pemanfaatan Ruang untuk Menara Telekomunikasi Retribusi Pelayanan Tera/ Tera Ulang Retribusi Jasa Usaha

Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerahpenyewaan tanah dan bangunan Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerahpenyewaan kendaraan bermotor


III - 10

No

Uraian

3

Retribusi Tempat Pelelangan Ikan

4

Tahun Anggaran 2015 setelah perubahan Target Pendapatan Realisasi % Rp Pendapatan Rp 2.050.000.000,00

2.394.153.775,00

116,79

Retribusi Terminal

325.000.000,00

330.375.000,00

101,65

5

Retribusi Tempat Khusus Parkir

600.000.000,00

583.258.000,00

97,21

6

Retribusi Tempat Rekreasi dan Olah Raga

300.000.000,00

362.799.000,00

120,93

7

Retribusi Rumah Potong Hewan

265.000.000,00

266.190.000,00

100,45

6.838.000.000,00

9.123.930.400,00

4.000.000.000,00

4.239.916.500,00

106,00

2.800.000.000,00

4.811.665.500,00

171,85

III

1 2

Retribusi Perizinan Tertentu

Retribusi Izin Mendirikan Bangunan Retribusi Izin Gangguan tempat usaha (HO)

133,43

3

Retribusi Izin Trayek

26.000.000,00

24.484.000,00

94,17

4

Retribusi Pemberian Perpanjangan IMTA Tenaga Kerja Asing

12.000.000,00

47.864.400,00

398,87

Jumlah

36.603.021.910,00

40.403.196.760,00

110,38


(1). Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum direncanakan

sebesar

Rp1.500.000.000,-

dan

yang

terealisasi

sebesar Rp1.432.709.000,- atau 95,51% hal ini disebabkan berkurangnya Kabupaten

sejumlah

Malang

obyek-obyek

sehingga

pajak

mengakibatkan

di

wilayah

penurunan

pendapatan; (2). Retribusi Pelayanan Pengujian Kendaraan Bermotor yang direncanakan

sebesar

Rp2.726.110.000,-

dan

terealisasi

sebesar Rp2.702.860.000,- atau 99,15% hal ini disebabkan adanya mutasi kendaraan keluar dan uji keluar wilayah Kabupaten

Malang,

terutama

untuk

jenis

kendaraan

Light Truck;


III - 11

(3). Retribusi Pemanfaatan Ruang untuk Menara Telekomunikasi yang direncanakan sebesar Rp2.605.650.000,- dan terealisasi sebesar Rp2.375.787.500,- atau 91,18%, hal ini disebabkan terbitnya Putusan MK Nomor: 46/PUU-XII/2014 tentang pembatalan penjelasan pasal 124 Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi; (4). Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah-Penyewaan Tanah dan Bangunan yang direncanakan sebesar Rp98.058.910,- dan teralisasi

sebesar Rp19.400.735,- atau

19,78%

hal ini

disebabkan terkait dengan terbitnya Peraturan Bupati Malang Nomor 20 Tahun 2014 tentang Pelimpahan Sebagian Urusan yang

menjadi

Wewenang

Bupati

di

Bidang

Pelayanan

Adminstrasi Perizinan ke Badan Pelayanan Perizinan Terpadu; (5). Retribusi Tempat Khusus Parkir yang direncanakan sebesar Rp600.000.000,00 dan terealisasi sebesar Rp583.258.000,00 atau 97,21% hal ini disebabkan oleh berkurangnya potensi titik parkir khusus yang berada di wilayah Kabupaten Malang; (6). Retribusi

Izin

Trayek

yang

direncanakan

sebesar

Rp26.000.000,- dan terealisasi sebesar Rp24.484.000,- atau 94,17% hal ini disebabkan oleh penurunan jumlah kendaraan angkutan penumpang yang beroperasi. 3). Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan Hasil

Pengelolaan

Kekayaan

Daerah

yang

dipisahkan

merupakan laba yang diperoleh dari penyertaan modal pada: 1. Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM); 2. Perusahaan Daerah Jasa Yasa; 3. Penyertaan Modal (Deviden) Bank Jatim; dan 4. Deviden BPR Artha Kanjuruhan yang penerimaannya menjadi bagian dari Pendapatan Asli Daerah (PAD) sebagaimana tabel berikut:


III - 12

Tabel 3.5 Perincian Target dan Realisasi Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan Tahun Anggaran 2015 No

1 2 3 4

Uraian Perusahaan Daerah Air Minum Perusahaan Daerah Jasa Yasa Penyertaan Modal (Deviden) Bank Jatim Deviden BPR Artha Kanjuruan Jumlah

Tahun Anggaran 2015 setelah perubahan Target Realisasi Pendapatan % Pendapatan Rp Rp

2.392.782.208,00

7.467.995.748,00

312,11

255.738.763,50

255.738.763,50

100,00

10.617.179.727,70

10.617.179.727,70

100,00

0,00

0,00

-

13.265.700.699,20

18.340.914.239,20

138,26


4). Lain-Lain PAD yang Sah Pos Pendapatan dari Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah terdiri dari: a).

Hasil Penjualan aset daerah yang tidak dipisahkan;

b).

Pendapatan Penerimaan Jasa Giro;

c).

Pendapatan Bunga Deposito;

d).

Pendapatan dari Tuntutan Ganti Kerugian Daerah;

e).

Pendapatan Denda Retribusi;

f).

Pendapatan dari Pengembalian Belanja;

g).

Pendapatan Badan Layanan Umum (BLUD) dengan rincian: (1) BLUD Rumah Sakit Umum Daerah Kanjuruhan Kepanjen; (2) BLUD Dana Bergulir (UMKM); (3) BLUD Lumbung Desa Modern (LDM); (4)

BLUD Taman Wisata Air Wendit; dan

(5) BLUD Rumah Sakit Umum Daerah Lawang; h).

Pendapatan Lain-Lain PAD yang sah lainnya;

i).

Pendapatan Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) pada Fasilitasi Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP); dan

j).

Pendapatan

Bagi

Hasil

Pengelolaan

Terminal

Bakroto

Kecamatan Ampelgading.


III - 13

Pendapatan dari Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah pada Tahun

Anggaran

2015

Rp183.572.948.802,50 mencapai

sebesar

direncanakan

terealisasi

126,90%.

sebesar

Rp232.954.540.582,29

Adapun

perincian

atau

dari

pos

pendapatan dari Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah Tahun Anggaran 2015 dapat dilihat pada tabel berikut: Tabel 3.6 Perincian Target dan Realisasi Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah Tahun Anggaran 2015 No

Tahun Anggaran 2015 setelah perubahan Uraian


Pendapatan Hasil Penjualan Aset Daerah yang Tidak Dipisahkan

I

1 1

76.280.000,00

100,00

76.280.000,00

76.280.000,00

100,00

9.076.727.039,17

10.738.463.779,35

118,31

9.076.727.039,17

10.738.463.779,35

118,31

25.323.287.000,00

34.385.447.462,48

135,79

25.323.287.000,00

34.385.447.462,48

135,79

0,00

53.699.750,00

100,00

0,00

53.699.750,00

100,00

673.890.000,00

742.572.400,00

110,19

673.890.000,00

742.572.400,00

110,19

828.301.556,00

1.595.483.798,00

192,62

828.301.556,00

1.595.483.798,00

192,62

85.287.800.000,00

112.680.745.863,68

132,12

56.000.000.000,00

87.155.554.523,16

155,63

287.800.000,00

340.325.888,73

118,25

Penjualan Drum Bekas

III

1

Jasa Giro Kas Daerah Pendapatan Bunga Deposito

Rekening Deposito pada Bank Jatim Cabang Malang Pendapatan Tuntutan Ganti Kerugian Daerah

IV

1 V

Kerugian Barang Pendapatan Denda Retribusi Pendapatan Denda Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor Pendapatan dari Pengembalian Belanja

VI

1 VII

1

2

Pendapatan dari Pengembalian Belanja Pendapatan dari Badan Layanan Umum Daerah (BLUD)

%

76.280.000,00

Pendapatan Penerimaan Jasa Giro

II


Pendapatan dari Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) RSUD kanjuruhan Kepanjen Pendapatan Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) Dana Bergulir


III - 14

No

3

4

5 VIII

1 IX 1 X

1

Tahun Anggaran 2015 setelah perubahan Uraian


Pendapatan Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) Lumbung Desa Modern (LDM) Pendapatan Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) Taman Wisata Air Wendit Pendapatan dari Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) RSUD Lawang

1.007.895.200,00

100,79

3.000.000.000,00

2.155.313.384,47

71,84

25.000.000.000,00

22.021.656.867,32

88,09

4.014.131.451,33

12.402.642.157,69

308,97

4.014.131.451,33

12.402.642.157,69

308,97

58.285.931.756,00

60.252.949.000,00

103,37

58.285.931.756,00

60.252.949.000,00

103,37

6.600.000,00

0,00

0

6.600.000,00

0,00

0

183.572.948.802,50

232.928.284.211,20

126,89

Pendapatan Lain-Lain

Bagi Hasil Pengelolaan Terminal Bakroto Jumlah

%

1.000.000.000,00

Pendapatan Lain-Lain PAD yang Sah Lainnya Dana Kapitasi JKN pada FKTP Dana Kapitasi JKN pada FKTP Pendapatan dari Bagi Hasil



b. Dana Perimbangan Dana Perimbangan yaitu dana yang bersumber dari dana penerimaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang dialokasikan kepada daerah untuk membiayai kebutuhan daerah. Dana Perimbangan/Pendapatan Transfer merupakan penerimaan daerah sesuai dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah. Dana Perimbangan ini terdiri dari: (1) Bagi Hasil Pajak/ Bagi Hasil Bukan Pajak; (2) Dana Alokasi Umum (DAU); dan (3) Dana Alokasi Khusus (DAK). Dana Perimbangan bertujuan untuk mengurangi ketimpangan sumber pendapatan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, serta mengurangi kesenjangan pendanaan pemerintah antar daerah. Penerimaan dari Dana Perimbangan pada Tahun

2015

direncanakan


sebesar

Rp1.916.862.152.593,-

dan

III - 15

terealisasi sebesar Rp1.893.231.262.923,- atau mencapai target 98,77%. Adapun perincian penerimaan dari Dana Perimbangan pada Tahun Anggaran 2015 dapat dilihat pada tabel berikut: Tabel 3.7 Perincian Target dan Realisasi Dana Perimbangan Tahun Anggaran 2015 Tahun Anggaran 2015 setelah perubahan Target Pendapatan Realisasi % Rp Pendapatan Rp

No

Uraian

1

Bagi Hasil Pajak/ Bagi Hasil Bukan Pajak

2

Dana Alokasi Umum ( DAU )

3

Dana Alokasi Khusus ( DAK ) Jumlah

150.352.575.593,00

126.719.045.923,00

84,28

1.613.161.777.000,00 1.613.161.777.000,00

100

153.347.800.000,00

153.350.440.000,00

100

1.916.862.152.593,00 1.893.231.262.923,00

98,77


5). Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak Pos penerimaan dari Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak terdiri atas: a). Bagi

Hasil

Pajak

yang

meliputi:

(1)

DBH-PBB

Sektor

Pertambangan; (2) DBH Pajak Penghasilan Orang Pribadi; dan (3) DBH-PBB Sektor Perkebunan; (4) DBH-PBB Sektor Perhutanan; (5) DBH-Pajak Bumi dan Bangunan; b). Bagi Hasil Bukan Pajak/Sumber Daya Alam yang meliputi; (1) Bagi Hasil dari provisi Sumberdaya Hutan; (2) DBH dari Pungutan Hasil Perikanan; (3) Bagi Hasil dari Pertambangan Minyak Bumi; (4) Bagi Hasil dari Pertambangan Gas Bumi; (5) Bagi Hasil dari Pertambangan Panas Bumi; (6) Bagi Hasil dari Pertambangan Umum; dan (7) Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau. Penerimaan dari Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak pada

Tahun

Anggaran


2015

direncanakan

sebesar III - 16

Rp150.352.575.593,-

dan

dapat

direalisasikan

sebesar

Rp126.719.045.923,- atau mencapai 84,28%. Adapun perincian penerimaan dari Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak pada Tahun Anggaran 2015 dapat dilihat pada tabel berikut: Tabel 3.8 Perincian Target dan Realisasi Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak Tahun Anggaran 2015

No

I

Tahun Anggaran 2015 setelah perubahan Target Realisasi Pendapatan % Pendapatan Rp Rp

Uraian

Bagi Hasil Pajak

58.352.960.000,00

43.296.264.280,00

74,20

1

DBH-PBB Sektor Pertambangan

20.141.456.000,00

15.628.967.480,00

77,60

2

DBH Pajak Penghasilan Orang Pribadi

24.612.128.000,00

14.767.276.800,00

60,00

3

DBH-PBB Sektor Perkebunan

3.817.908.000,00

4.003.501.000,00

104,86

4

DBH-PBB Sektor Perhutanan

5.249.252.000,00

5.467.971.000,00

104,17

4.532.216.000,00

3.428.548.000,00

75,65

91.999.615.593,00

83.422.781.643,00

90,68

703.760.404,00

368.475.454,00

52,36

977.791.933,00

703.264.033,00

71,92

29.301.084.615,00

21.524.381.115,00

73,46

1.692.334.704,00

1.510.416.204,00

89,25

19.452.000,00

13.616.400.00

70,00

42.617.937,00

40.054.437,00

93,98

59.262.574.000,00

59.262.574.000,00

100,00

150.352.575.593,00

126.719.045.923,00

84,28

5 II 1 2 3 4 5 6 7

DBH-Pajak Bumi dan Bangunan Bagi Hasil Bukan Pajak/Sumber Daya Alam Bagi Hasil dari Provisi Sumberdaya Hutan Bagi Hasil dari Pungutan Hasil Perikanan Bagi Hasil dari Pertambangan Minyak Bumi Bagi Hasil dari Pertambangan Gas Bumi Bagi Hasil dari Pertambangan Panas Bumi Bagi Hasil dari Pertambangan Umum Bagi Hasil Cukai Hasil T embakau Jumlah



III - 17

6). Dana Alokasi Umum (DAU) DAU adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang

dialokasikan

dengan

tujuan

pemerataan

kemampuan

keuangan antar daerah untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka

pelaksanaan

desentralisasi.

Penerimaan

Pemerintah

Kabupaten Malang yang bersumber dari Dana Alokasi Umum (DAU)

pada

Tahun

Rp1.613.161.777.000,-

Anggaran dan

2015

dapat

direncanakan direalisasikan

sebesar sebesar

Rp1.613.161.777.000,- atau mencapai 100%; 7). Dana Alokasi Khusus (DAK) DAK adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada daerah tertentu dengan tujuan untuk membantu mendanai kegiatan khusus yang merupakan urusan daerah dan sesuai dengan prioritas nasional. Kebijakan transfer ke daerah terutama melalui Dana Alokasi Khusus (DAK) ditujukan untuk pembangunan fisik berbagai sarana dan prasarana layanan publik di daerah. Penerimaan Pemerintah Kabupaten Malang yang bersumber dari DAK pada Tahun Anggaran 2015 direncanakan sebesar Rp153.347.800.000,- dan dapat direalisasikan sebesar Rp153.350.440.000,- atau mencapai 100%. Adapun perincian DAK pada Tahun Anggaran 2015 dapat dilihat pada tabel berikut: Tabel 3.9 Perincian Target dan Realisasi Dana Alokasi Khusus (DAK) Tahun Anggaran 2015 No

Uraian

Tahun Anggaran 2015 setelah perubahan Target Realisasi Pendapatan Pendapatan % Rp Rp

1

Sektor Pendidikan

57.550.850.000,00

57.550.850.000,00

100

2

Sektor Kesehatan

19.121.320.000,00

19.123.960.000,00

100

3

Sektor Infrastruktur Jalan

14.672.800.000,00

14.672.800.000,00

100


III - 18

No

Tahun Anggaran 2015 setelah perubahan Target Realisasi Pendapatan Pendapatan % Rp Rp

Uraian

4

Sektor Infrastruktur Irigasi

5

13.872.370.000,00

13.872.370.000,00

100

Sektor Infrastruktur Air Minum

5.061.740.000,00

5.061.740.000,00

100

6

Sektor Kelautan dan Perikanan

4.375.750.000,00

4.375.750.000,00

100

7

Sektor Pertanian

32.783.100.000,00

32.783.100.000,00

100

8

Sektor Lingkungan hidup

1.636.330.000,00

1.636.330.000,00

100

9

Sektor Keluarga Berencanan

1.813.490.000,00

1.813.490.000,00

100

10

Sektor Keselamatan dan Trasportasi Darat

545.750.000,00

545.750.000,00

100

11

Sektor Sarana Perdagangan

1.914.300.000,00

1.914.300.000,00

100

153.347.800.000,00

153.350.440.000,00

100

Jumlah


c. Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah Penerimaan Pemerintah Kabupaten Malang yang bersumber dari Lain-lain Pendapatan yang Sah terdiri atas: (1) Pendapatan Hibah; (2) Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi dan Pemerintah Daerah Lainnya; (3) Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus; dan (4) Bantuan Keuangan dari Provinsi atau Pemerintah Daerah Lainnya. Penerimaan Lain-lain

Pendapatan

direncanakan

sebesar

yang

Sah

pada

Tahun

Anggaran

Rp1.138.106.187.031,00,-

dan

2015 dapat

direalisasikan sebesar Rp1.116.162.038.863,- atau mencapai 96,54%. Adapun perincian Lain-Lain Pendapatan yang Sah pada Tahun Anggaran 2015 dapat dilihat pada tabel berikut: LKPJ Kepala Daerah Kabupaten Malang Tahun 2015

III - 19

Tabel 3.10 Perincian Target dan Realisasi Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah Tahun Anggaran 2015 Tahun Anggaran 2015 setelah perubahan No

Uraian



%

1

Pendapatan Hibah

20.711.276.000,00

19.994.558.900,00

96,54

2

Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi dan Pemerintah Daerah Lainnya

235.124.762.031,00

213.897.330.963,00

90,97

3

Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus

581.206.056.000,00

581.206.056.000,00

100

4

Bantuan Keuangan dari Provinsi atau Pemerintah Daerah Lainnya

301.064.093.000,00

301.064.093.000,00

100

1.138.106.187.031,00

1.116.162.038.863,00

96,54

Jumlah


1). Pendapatan Hibah Pos penerimaan dari Pendapatan Hibah merupakan pos pendapatan yang diterima dari Pemerintah, baik dari Pemerintah Pusat, maupun dari Pemerintah Provinsi. Pendapatan hibah pada Tahun Anggaran 2015 direncanakan sebesar Rp20.711.276.000,dan

dapat

direalisasikan

sebesar

Rp19.994.558.900,-

atau

mencapai 96,54%. 2). Bagi Hasil Pajak dari Provinsi dan Pemerintah Daerah Lainnya Pos penerimaan dari Bagi Hasil Pajak dari Provinsi dan Pemerintah Daerah Lainnya terdiri atas: (1) Bagi Hasil Pajak Kendaraan Bermotor (PKB); (2) Bagi Hasil Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBN-KB); (3) Bagi Hasil Pajak Bahan Bakar


III - 20

Kendaraan Bermotor; dan (4) Bagi Hasil Pajak Pengambilan dan Pemanfaatan Air Permukaan; dan (5) Bagi Hasil dari Pajak Rokok. Penerimaan dari Bagi Hasil Pajak dari Provinsi dan Pemerintah direncanakan direalisasikan

Daerah

Lainnya

sebesar sebesar

pada

Tahun

Rp235.124.762.031,Rp213.897.330.963,-

Anggaran

2015

dan atau

dapat

mencapai

90,97%. Adapun perincian penerimaan dari Bagi Hasil Pajak dari Provinsi dan Pemerintah Daerah Lainnya pada Tahun Anggaran 2015 dapat dilihat pada tabel berikut: Tabel 3.11 Perincian Target dan Realisasi Penerimaan dari Bagi Hasil Pajak dari Provinsi dan Pemerintah Daerah Lainnya Tahun Anggaran 2015 Tahun Anggaran 2015 setelah perubahan No

Uraian



%

1

Bagi Hasil Pajak Kendaraan Bermotor

58.546.643.226,00

48.058.134.312,00

82,09

2

Bagi Hasil Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor

65.266.617.189,00

48.059.567.710,00

73,64

3

Bagi Hasil Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor

68.711.763.895,00

66.879.415.024,00

97,33

4

Bagi Hasil Pajak Pengambilan dan Pemanfaatan Air Permukaan

1.381.030.667,00

991.915.019,00

71,82

5

Bagi Hasil dari Pajak Rokok

41.218.707.054,00

49.908.298.898,00

121,08

235.124.762.031,00

213.897.330.963,00

90,97

Jumlah



III - 21

3). Bantuan Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus Penerimaan dari Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus pada

Tahun

Anggaran

Rp581.206.056.000,-

dan

2015

direncanakan

sebesar

dapat

direalisasikan

sebesar

Rp581.206.056.000,- atau mencapai 100%. Adapun perincian penerimaan dari Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus pada Tahun Anggaran 2015 dapat dilihat pada tabel berikut: Tabel 3.12 Perincian Target dan Realisasi Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus Tahun Anggaran 2015 Tahun Anggaran 2015 setelah perubahan No

Uraian

1

Tunjangan Profesi Guru PNSD

2

Dana Proyek Pemerintah Daerah dan Desentralisasi (DP2D2)

3

Dana Desa Jumlah



%

470.101.642.000,00

470.101.642.000,00

100

1.680.642.000,00

1.680.642.000,00

100

109.423.772.000

109.423.772.000

100

581.206.056.000,00

581.206.056.000,00

100


4). Bantuan Keuangan dari Provinsi atau Pemerintah Daerah lainnya Penerimaan dari Bantuan Keuangan dari Provinsi atau Pemerintah Daerah Lainnya diperoleh dari Provinsi Jawa Timur. Pada

Tahun

Anggaran

Rp301.064.093.000,-

dan

2015

direncanakan

sebesar

dapat

direalisasikan

sebesar

Rp301.064.093.000,- atau mencapai 100%. Adapun perincian penerimaan dari Bantuan Keuangan dari Provinsi pada Tahun Anggaran 2015 dapat dilihat pada tabel berikut: LKPJ Kepala Daerah Kabupaten Malang Tahun 2015

III - 22

Tabel 3.13 Perincian Target dan Realisasi Bantuan Keuangan dari Provinsi atau Pemerintah Daerah Lainnya Tahun Anggaran 2015 Tahun Anggaran 2015 setelah perubahan Realisasi Pendapatan Rp

No

Uraian

1

Bidang Pendidikan

11.167.720.000,00

11.167.720.000,00

100

2

Bidang Kesehatan

63.846.373.000,00

63.846.373.000,00

100

3

Pembangunan Agrowisata Sapi Perah

3.500.000.000,00

3.500.000.000,00

100

4

Infrastruktur Keciptakaryaan

40.000.000.000,00

40.000.000.000,00

100

5

Infrastruktur Kebinamargaan

161.900.000.000,00

161.900.000.000,00

100

6

Infrastruktur Pengairan

20.000.000.000,00

20.000.000.000,00

100

7

Peringatan Hari Jadi Provinsi Jawa Timur

50.000.000,00

50.000.000,00

100

8

Penyediaan dan Pemasangan Pipa Air Minum

500.000.000,00

500.000.000,00

100

9

Program BPM Jalin Matra

100.000.000,00

100.000.000,00

100

301.064.093.000,00

301.064.093.000,00

100

Jumlah


%



III - 23

3. Permasalahan dan Solusi Pencapaian target pendapatan tidak terlepas dari berbagai hambatan dan tantangan yang harus terus diupayakan untuk dapat diatasi sesuai dengan kemampuan. Adapun permasalahan utama berdasarkan kelompok sumber pendapatan secara deskriptif dapat diuraikan sebagai berikut: a. Permasalahan 1). Pendapatan Asli Daerah (PAD) a). Efektivitas penerapan prosedur dan mekanisme administrasi pengelolaan PAD perlu lebih dioptimalkan guna mendorong transparansi dan akuntabilitas pengelolaan PAD; b). Perlu ditingkatkan efektivitas pelaksanaan pengawasan dan pengendalian pengelolaan sumber-sumber PAD; c). Perlu dioptimalkan lebih lanjut kualitas petugas pengelola administrasi PAD; d). Kesadaran masyarakat dalam memenuhi kewajibannya perlu lebih ditingkatkan; e). Perlu dilakukan pengkajian kembali terhadap peraturanperaturan daerah tentang pajak dan retribusi seiring dengan telah terbitnya Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak dan Retribusi. 2). Dana Perimbangan Perhitungan Dana Perimbangan, baik dalam Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak, belum sesuai dengan harapan daerah.

Oleh

karena

itu

perlu

ditingkatkan

efektivitas

pelaksanaannya. 3). Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah Penerimaan pendapatan dari sisi Bantuan Keuangan dari Provinsi atau Pemerintah Daerah Lainnya dalam pendistribusian, memerlukan alokasi waktu yang lebih banyak untuk mencapai sasaran secara efektif dan efisien. LKPJ Kepala Daerah Kabupaten Malang Tahun 2015

III - 24

b. Solusi 1). Pendapatan Asli Daerah (PAD) a). Optimalisasi intensifikasi dan ekstensifikasi pendapatan pajak daerah melalui peningkatan koordinasi dengan berbagai pihak terkait dan penertiban administrasi; b). Pemenuhan sarana dan prasarana beserta fasilitas pelayanan lainnya sesuai dengan standar pelayanan secara bertahap; c). Melakukan upaya penggalian potensi penerimaan di luar sektor pajak; dan d). Sosialisasi

kepada

seluruh

para

wajib

pajak

atas

pemberlakuan penetapan pajak dengan tarif progresif. e). Optimalisasi intensifikasi dan ekstensifikasi retribusi daerah diorientasikan kepada potensinya; f). Meningkatkan profesionalisme manajemen perusahaan; g). Meningkatkan Kualitas SDM perusahaan melalui pendidikan dan pelatihan (In or Out house training) serta mengembangkan wawasan; h). Meningkatkan akses perusahaan terhadap sumber-sumber pembiayaan

baik

bersifat

konvensional

maupun

non-

konvensional; i). Mempromosikan kompetensi BUMD secara terintegrasi dalam upaya membangun pencitraan; j). Meningkatkan sinergitas antar sesama BUMD, BUMD dengan BUMN/Swasta; 2). Dana Perimbangan a). Meningkatkan intensitas pelaksanaan sosialisasi peraturan PPh, penertiban dan penagihan aktif terhadap tunggakan dan melaksanakan upaya penegakan hukum secara konsisten serta memberikan sosialisasi kepada masyarakat;


III - 25

b). Konsultasi yang lebih intensif dengan Pemerintah Pusat melalui Kementerian Keuangan, Kementerian Dalam Negeri, Kementerian ESDM, Kementerian Kehutanan, Anggota DPR-RI dan DPD asal Malang Raya; c). DBH Cukai Hasil Tembakau (DBHCHT) termasuk komponen dana perimbangan, maka dalam hal penggunaannya, perlu dilakukan pengkajian kembali, sehingga alokasi DBHCHT

block grant yang dapat digunakan memenuhi

bersifat

kebutuhan daerah dalam pelaksanaan desentralisasi; dan d). Guna efektifitas pelaksanaan kegiatan DBHCHT, diusulkan agar penetapan alokasi DBHCT dilakukan sebelum APBD ditetapkan. 3). Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah

B. Pengelolaan Belanja Daerah 1. Kebijakan Umum Keuangan Kebijakan

Umum

Anggaran

Belanja

Pembangunan

Daerah

diarahkan pada prinsip-prinsip keadilan yang dapat dinikmati seluruh masyarakat khususnya dalam hal pelayanan publik yang disusun berdasarkan aspirasi masyarakat dengan mempertimbangkan kondisi dan kemampuan daerah. Kemampuan

anggaran

belanja

daerah

dalam

rangka

penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik disusun berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah kedua dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011. Kebijakan Belanja Daerah pada tahun 2015 diarahkan pada halhal sebagai berikut:


III - 26

1. Membiayai urusan yang bersifat mandatory dan sudah ditentukan peruntukan belanjanya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku; 2. Membiayai urusan wajib dan pilihan dengan mengutamakan bidang pendidikan dan kesehatan; 3. Peningkatan

sarana

dan

prasarana

pendukung

perekonomian,

pariwisata dan lingkungan hidup dengan mengutamakan jalan dan jembatan serta sarana perhubungan lainnya; 4. Stimulasi pertumbuhan ekonomi di sektor riil terutama pada sektor andalan pertanian, peternakan, perikanan, perindustrian, perdagangan dan pariwisata; 5. Memenuhi

komitmen

kerjasama/kemitraan

pembangunan

dan

pembiayaan; dan 6. Peningkatan kapasitas dan kapabilitas Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD). Mengacu pada kebijakan belanja daerah di atas maka belanja daerah yang merupakan perwujudan dari kebijakan penyelenggaraan pemerintahan

dan

pelaksanaan

pembangunan

yang

berbentuk

kuantitatif. Dari besaran dan kebijakan yang berkesinambungan dari program-program yang dilaksanakan dapat dibaca ke arah mana pembangunan di Kabupaten Malang. Hakekat anggaran daerah pada dasarnya merupakan salah satu instrumen utama kebijakan publik dalam upaya peningkatan pelayanan umum dan kesejahteraan masyarakat, maka

setiap

pemerintahan,

pelaksanaan diharapkan

anggaran dapat

sesuai

dengan

mencerminkan

kebijakan

kebutuhan

riil

penyelenggaraan pemerintahan sesuai potensi daerah. Berikut adalah hasil

analisis

realisasi,

plafon

dan

proyeksi

belanja

daerah

Kabupaten Malang.


III - 27

2. Target dan Realisasi Belanja Belanja Daerah Pemerintah Kabupaten Malang pada Tahun Anggaran 2015 dianggarkan sebesar Rp3.847.980.791.548,56 dan dapat direalisasikan Rp3.538.276.305.821,74 atau mencapai 91,95%, yang perinciannya dapat dilihat pada tabel berikut: Tabel 3.14 Komposisi Target dan Realisasi Belanja Tahun Anggaran 2015 Tahun Anggaran 2014 setelah perubahan No

Uraian

Anggaran Belanja Rp

Realisasi Belanja Rp

%

1

Belanja Tidak Langsung

2.068.678.981.647,17

1.844.417.080.236,00

89,16

2

Belanja Langsung

1.779.301.809.901,39

1.693.859.225.585,74

95,20

Jumlah

3.847.980.791.548,56

3.538.276.305.821,74

91,95


Jika dilihat dari komposisinya, belanja tidak langsung memberikan kontribusi sebesar 52,13% realisasi belanja Kabupaten Malang di tahun 2015

dan

sisanya sebesar

47,87%

disumbangkan

oleh belanja

langsung. Adapun anggaran dan realisasi masing-masing belanja untuk Tahun Anggaran 2015, dapat diuraikan sebagai berikut: a. Belanja Tidak Langsung Belanja tidak langsung merupakan belanja yang dianggarkan tidak terkait secara langsung dengan pelaksanaan program dan kegiatan. Belanja Tidak Langsung pada tahun 2015 dianggarkan sebesar Rp2.068.678.981.647,17 dan dapat direalisasikan sebesar Rp1.844.417.080.236,00 atau 89,16%, dengan rincian pada tabel berikut:


III - 28

Tabel 3.15 Perincian Belanja Tidak Langsung Tahun Anggaran 2015 Tahun Anggaran 2015 setelah perubahan No

Uraian

Anggaran Belanja Rp


%

1.613.269.395.504,17

1.403.342.366.775,00

86,99

105.690.527.350,00

96.318.501.178,00

91,13

1

Belanja Pegawai

2

Belanja Hibah

3

Belanja Bantuan Sosial

21.892.650.000,00

20.105.658.000,00

91,84

4

Belanja Bagi Hasil kepada Provinsi/Kabupaten/ Kota dan Pemerintah Desa

31.922.447.987,00

30.630.076.536,00

95,95

5

Belanja Bantuan Keuangan kepada Provinsi/ Kabupaten/Kota dan Pemerintahan Desa

289.903.960.806,00

288.968.291.977,00

99,68

6

Belanja Tidak Terduga

6.000.000.000,00

5.052.185.770,00

84,20

2.068.678.981.647,17

1.844.417.080.236,00

89,16

Jumlah


1). Belanja Pegawai Belanja

ini

pada

Rp1.613.269.395.504,17

tahun dan

2015 telah

dianggarkan

sebesar

direalisasikan

sebesar

Rp1.403.342.366.775,00 atau 86,99%. Belanja ini digunakan untuk pembayaran gaji pegawai dan tambahan penghasilan Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kab. Malang. 2). Belanja Hibah Belanja Hibah pada tahun 2015 dianggarkan sebesar Rp105.690.527.350,00

dan

telah

direalisasikan

sebesar

Rp96.318.501.178,00 atau 91,13 %, dengan rincian sebagai berikut: LKPJ Kepala Daerah Kabupaten Malang Tahun 2015

III - 29

Tabel 3.16 Perincian Belanja Hibah Tahun Anggaran 2015 NO A

URAIAN BELANJA HIBAH

A.1 A.1.1 1 2 3

Belanja Hibah Kepada Badan /Lembaga/Organisasi Belanja Hibah Bidang Keagamaan Belanja Hibah kepada Majelis Ulama Indonesia (MUI) Belanja Hibah kepada Dewan Masjid Indonesia (DMI) Belanja Hibah kepada Badan Amil Zakat (BAZ)

P-APBD 2015

REALISASI

%

105.690.527.350

96.318.501.178

91,13

39.679.479.600

36.838.329.600

92,84

4.970.000.000

3.390.000.000

68,21

250.000.000

250.000.000

100

250.000.000

250.000.000

100

100.000.000

50.000.000

50

250.000.000

250.000.000

100

250.000.000

250.000.000

100

250.000.000

250.000.000

100

250.000.000

250.000.000

100

500.000.000

500.000.000

100

2.500.000.000

970.000.000

38,8

250.000.000

250.000.000

100

120.000.000

120.000.000

100

13.620.000.000

13.620.000.000

100

12.870.000.000

12.870.000.000

100

Belanja Hibah kepada Forum 4

Kerukunan Umat Beragama (FKUB) Belanja Hibah kepada Panitia

5

Sertifikasi Tanah Wakaf Kabupaten Malang

6

Belanja Hibah untuk Transportasi Pemberangkatan Haji Belanja Hibah Pengiriman

7

Khafilah MTQ/ Penyelenggaraan MTQ di Kabupaten Malang

8 9 10 11

Belanja Hibah kepada Masjid Agung Kepanjen Belanja Hibah pada tempat ibadah dan pondok pesantren Belanja Hibah kepada Lembaga Pendidikan Tartil Qur'an (LPTQ) Belanja Hibah kepada Badan Wakaf

A.1.2

Belanja Hibah Bidang Kepemudaan dan Olahraga

1

Belanja Hibah kepada KONI dan Cabang Olahraga

2

Belanja Hibah kepada Gerakan Pramuka Kwartir Cabang

250.000.000

250.000.000

100

3

Belanja Hibah kepada Organisasi Kepemudaan / KNPI

500.000.000

500.000.000

100


III - 30

NO A.1.3 1 2 3 A.1.4

URAIAN Belanja Hibah Bidang Linmas, politik dan Kesbang Belanja Hibah kepada Korps Pegawai Republik Indonesia (KORPRI) Belanja Hibah kepada organisasi profesi Belanja Hibah kepada SPSI Belanja Hibah Bidang Kesehatan

P-APBD 2015

REALISASI

%

410.000.000

60.525.000

14,74

250.000.000

0

0

100.000.000

0

0

60.525.000

60.525.000

100

1.550.000.000

1.550.000.000

100

1

Belanja Hibah kepada Palang Merah Indonesia ( PMI )

1.000.000.000

1.000.000.000

100

2

Belanja Hibah kepada Komisi Penanggulangan AIDS (KPA)

350.000.000

350.000.000

100

200.000.000

200.000.000

100

2.100.000.000

2.100.000.000

100

750.000.000

750.000.000

100

1.000.000.000

1.000.000.000

100

350.000.000

350.000.000

100

8.740.469.000

3.877.278.000

44,36

8.740.469.000

3.877.278.000

44,36

117.000.000

117.000.000

100

175.000.000

175.000.000

100

495.000.000

495.000.000

100

39.000.000

0

419.778.000

419.778.000

480.000.000

0

0

196.460.000

0

0

129.476.000

0

0

3 A.1.5 1

Belanja Hibah Kepada Yayasan Jantung Sehat Belanja Hibah Bidang pemberdayaan perempuan dan anak Belanja Hibah kepada Organisasi Wanita / GOW

2

Belanja Hibah kepada Program Kesejahteraan Keluarga (PKK)

3

Belanja Hibah kepada P2TP2A

A.2 A.2.1 1 2 3 4 5 6 7 8

Belanja Hibah Kepada Kelompok / Anggota Masyarakat Belanja Hibah kepada Kelompok / Anggota Masyarakat Belanja Hibah pembantu Pembina KB desa (PPKBD) Belanja Hibah usaha ekonomi produktif perdesaan bagi taman posyandu percontohan Belanja Hibah penguatan kelembagaan pokja posyandu Belanja Hibah ongkos jahit kader KB Belanja Hibah rehab pagar lapangan di kel kalirejo lawang Belanja Hibah pemb. Lapangan multifungsi, plengsengan, dan paving kel kalirejo Belanja Hibah pemb taman kota kec lawang Belanja Hibah pemb taman dan pagar taman lap. kalirejo


0 100

III - 31

NO

URAIAN

P-APBD 2015

REALISASI

%

9

Belanja Hibah rehab gedung madrasah diniyah raden rahmad desa srigading lawang

50.000.000

50.000.000

100

10

Belanja Hibah pelayanan air bersih generator ds. putukrejo

80.000.000

80.000.000

100

11

Belanja Hibah PAMSIMAS

440.000.000

440.000.000

100

12

Belanja Hibah untuk organisasi kemasyarakatan

500.000.000

275.500.000

55,1

13

Belanja Hibah kepada PWRI

100.000.000

100.000.000

100

14

Belanja Hibah kepada TAGANA (kekurangan tahun 2014)

18.000.000

0

15

Belanja Hibah kepada Dewan Koperasi Indonesia

50.000.000

50.000.000

16

Belanja Hibah Permodalan Pembentukan Lembaga Keuangan Mikro di Pedesaan (Kelompok Wanita)

915.000.000

0

0

17

Belanja Hibah pengrajin pembuat permen desa sukoanyar pakis

265.000.000

0

0

18

Belanja Hibah pengrajin aneka kripik kelompok wanodya kelurahan kalirejo lawang

138.780.000

0

0

19

Belanja Hibah pengrajin kripik nagka ds banjarejo pakis

138.440.000

0

0

20

Belanja Hibah kepada jamasan dan sidikara pusaka

50.000.000

50.000.000

100

21

Belanja Hibah untuk olah raga masyarakat

250.000.000

210.000.000

84

21

Belanja Hibah sanggara pramuka kel kalirejo lawang

220.000.000

0

0

22

Belanja Hibah kepada kelompok tani nelayan andalan (KTNA)

1.000.000.000

1.000.000.000

23

Belanja Hibah PNPM Mandiri perdesaan

1.331.750.000

0

24

Belanja Hibah program pengemb usaha ekonomi desa (PPUED)

450.000.000

450.000.000

100

25

Belanja Hibah kepada juara lomba desa th 2015

90.000.000

90.000.000

100

26

Belanja Hibah keg sosialisasi dan pemasaran hasil produksi pangan

101.785.000

101.785.000

100

27

Belanja Hibah kepada dewan kerajinan nasional daerah (DEKRANASDA)

500.000.000

500.000.000

100


0 100

100 0

III - 32

NO A.3 A.3.1 1

URAIAN Belanja Hibah Bidang Pendidikan Belanja Hibah kepada Satuan Pendidikan Belanja Hibah Pendampingan Program Rintisan Wajar Dikmen 12 tahun (dana APBD)

P-APBD 2015

REALISASI

%

17.028.954.600

16.117.804.600

94,65

17.028.954.600

16.117.804.600

94,65

4.104.360.000

4.104.360.000

100

300.000.000

15.500.000

5,17

1.500.000.000

1.482.000.000

98,8

2

Belanja Hibah kepada Perguruan Tinggi

3

Belanja Hibah kepada lembaga pendidikan swasta

4

Belanja Hibah UAS SD/MI

427.700.000

427.257.600

99,9

5

Belanja Hibah UAS SMP/MTs

897.390.000

536.820.000

59,82

6

Belanja Hibah UAS SMA/SMK/MA

604.786.000

602.147.000

99,56

7

Belanja Hibah kepada Madin

7.137.000.000

7.137.000.000

100

8

Belanja Hibah untuk BKSM

1.812.720.000

1.812.720.000

100

9

Belanja Hibah DAK Pendidikan

222.726.000

0

0

10

Belanja Hibah Pendamping DAK Pendidikan

22.272.600

0

0

A.4

Belanja Hibah Kepada Instansi Vertikal

57.270.578.750

54.876.108.578

95,82

A.4.1

Belanja Hibah Kepada Instansi Vertikal di Daerah

57.270.578.750

54.876.108.578

95,82

1

Belanja Hibah Kepada Instansi Vertikal di Kabupaten Malang

2.500.000.000

505.529.828

20,22

2

Belanja Hibah Program TMMD dan Karya Bhakti

500.000.000

500.000.000

100

3

Belanja Hibah kepada KPU Kab. Malang

39.384.930.250

39.384.930.250

100

4

Belanja Hibah kepada Panwaslu

11.067.398.500

11.067.398.500

100

5

Belanja Hibah pengamanan Pilkada kepada Polres Malang

3.000.000.000

2.600.000.000

86,67

6

Belanja Hibah pengamanan Pilkada kepada Polres Batu

300.000.000

300.000.000

100

7

Belanja Hibah pengamanan Pilkada kepada Kodim

518.250.000

518.250.000

100


III - 33

3). Belanja Bantuan Sosial Belanja Bantuan Sosial pada tahun 2015 dianggarkan sebesar Rp21.892.650.000,00 dan telah direalisasikan sebesar Rp20.105.658.000,00 atau 91,84%, dengan rincian sebagai berikut: Tabel 3.17 Perincian Belanja Bantuan Sosial Tahun Anggaran 2015 NO B B.1 B.1.1 1 B.2 B.2.1

URAIAN BELANJA BANTUAN SOSIAL Belanja Bantuan Sosial kepada Kelompok Masyarakat Belanja Bantuan Sosial kepada Kelompok Masyarakat Bantuan Sosial untuk keagamaan Belanja Bantuan Sosial kepada Anggota Masyarakat Belanja Bantuan Sosial kepada Anggota Masyarakat

P-APBD 2015

REALISASI

%

21.892.650.000

20.105.658.000

91,84

775.000.000

566.500.000

73,1

775.000.000

566.500.000

73,1

775.000.000

566.500.000

73,1

14.770.250.000

14.675.149.000

99,36

14.770.250.000

14.675.149.000

99,36

1.500.000.000

1.312.500.000

87,50 86,92

1

Bantuan Sosial untuk kesejahteraan sosial

2

Bantuan Sosial untuk Penyandang Masalah Sosial

600.000.000

521.500.000

3

Bantuan Sosial kepada Guru Ngaji

2.268.250.000

2.268.250.000

100

7.711.500.000

7.290.300.000

94,53

1.350.000.000

1.350.000.000

100

97.200.000

97.200.000

100

4

5

Bantuan Sosial Insentif Posyandu : 25.705 kader x 12 bl @ Rp25.000,Bantuan Sosial untuk GTT dan PTT yang ada di sekolah (insentif) 2.700 org x Rp500.000,-

6

Bantuan Sosial utk Guru terpencil Rp600.000,- x 162 org x 1 th

7

Bantuan Sosial untuk Guru TK swasta (3.567 org x 600.000)

2.140.200.000

2.055.600.000

96,05

8

Bantuan Sosial untuk Guru PAUD (2.158 org x Rp600.000,- per tahun)

1.294.800.000

1.294.200.000

99,95

9

Bantuan Sosial kepada Guru Swasta

1.773.000.000

1.773.000.000

100

10

Bantuan Sosial Beasiswa D III Kebidanan (3 mahasiswa) tahun II

50.000.000

22.408.000


44,82

III - 34

NO 11 12

13 14

URAIAN

P-APBD 2015

Bantuan Sosial untuk Stimulan Perumahan Swadaya Bantuan Sosial insentif sub pembantu Pembina keluarga berencana desa Bantuan Sosial beasiswa untuk anak miskin (1000 org x 2 smt x Rp.500.000) Bantuan Sosial Pugar Rumah

4). Belanja

Bagi

Hasil

REALISASI

%

25.000.000

25.000.000

100

707.700.000

688.200.000

97,24

1.000.000.000

241.000.000

24,10

600.000.000

600.000.000

100

kepada

Provinsi/Kabupaten/Kota

dan

Pemerintahan Desa Belanja Bagi Hasil kepada Provinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintahan Desa lainnya pada Tahun 2015 dianggarkan Rp31.922.447.987,00

dan

telah

direalisasikan

sebesar

Rp30.630.076.536,00 atau 95,95 %. Belanja ini digunakan untuk: 1) Belanja bagi hasil atas perhitungan pajak penerangan jalan desa/kelurahan; dan 2) Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah kepada Pemerintahan Desa, dengan rincian sebagai berikut: Tabel 3.18 Perincian Belanja Bagi Hasil kepada Provinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintahan Desa Tahun Anggaran 2015 NO

URAIAN

P-APBD 2015

REALISASI

%

C

Belanja Bagi Hasil kepada Provinsi/Kabupaten/Kota & Pemerintah Desa

31.922.447.987

30.630.076.536

95,95

C.1

Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah kepada Pemerintahan Desa

27.516.000.000

26.829.722.805

97,51

C.1.1

Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah kepada Pemerintahan Desa

27.516.000.000

26.829.722.805

97,51

1

Belanja bagi hasil atas perhitungan pajak penerangan jalan desa/kelurahan

17.600.000.000

17.040.664.719

96,82

2

Belanja bagi hasil pajak daerah kepada pemerintahan desa

9.516.000.000

9.490.066.671

99,73

3

Belanja Bagi Hasil atas perhitungan PPJ Desa Kurang Bayar

400.000.000

298.991.415

74,75


III - 35

NO

URAIAN

C.1.2

1

2 3 4

5

P-APBD 2015

Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah kepada Pemerintahan Desa Belanja bagi hasil untuk retribusi tempat pendaratan ikan (TPI) kepada Koperasi dan Provinsi Jatim tahun 2015 dan kekurangan 2014 Belanja bagi hasil retribusi daerah kepada pemerintahan desa Belanja bagi hasil retribusi terminal Bakroto dengan desa Belanja bagi hasil retribusi Pengelolaan STA Mantung dgn desa tahun 2014 Belanja Bagi Hasil Kerja Sama Pasar Bakroto Desa Tirtomarto Kec. Ampelgading

REALISASI

%

4.406.447.987

3.800.353.731

86,25

1.340.000.000

1.239.964.731

92,53

2.959.447.987

2.518.138.600

85,09

27.000.000

0

55.000.000

42.250.400

25.000.000

0

0 76,82

0

5). Belanja Bantuan Keuangan kepada Provinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintahan Desa Belanja Bantuan Keuangan kepada Provinsi/Kabupaten/ Kota dan Pemerintahan Desa pada Tahun 2015 dianggarkan Rp289.903.960.806,00

dan

telah

direalisasikan

sebesar

Rp288.968.291.977,00 atau 99,68%. Belanja ini digunakan untuk 1) Belanja Bantuan Keuangan kepada Desa, dan 2) Belanja Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik, dengan rincian sebagai berikut: Tabel 3.19 Perincian Belanja Bantuan Keuangan kepada Provinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintahan Desa Tahun Anggaran 2015 NO

URAIAN

P-APBD 2015

REALISASI

%

D

Belanja Bantuan Keuangan kepada Provinsi/Kabupaten/ Kota dan Pemerintahan Desa

289.903.960.806

288.968.291.977

99,68

D.1

Belanja Bantuan Keuangan kepada Desa

289.007.358.430

288.314.858.000

99,76

D.1.1

Belanja Bantuan Keuangan kepada Desa

289.007.358.430

288.314.858.000

99,76

178.738.586.430

178.738.586.000

99,99

30.000.000

10.000.000

33,33

1

Bantuan Keuangan Alokasi Dana Desa (ADD)

2

Pemberian Uang Duka Kades (15 org x @ Rp2.000.000,-)


III - 36

NO

URAIAN

P-APBD 2015

REALISASI

%

3

Pemberian tali asih purna tugas kepada mantan Kades 45 org @ Rp5.000.000,-

225.000.000

45.000.000

20

4

Bantuan Penyelenggaraan Pilkades untuk40desa x Rp.7.500.000

300.000.000

97.500.000

32.5

5

Dana Desa

109.423.772.000

109.423.772.000

100

6

Tambahan dana desa untuk desa tamanasri ampelgading

290.000.000

0

0

D.2

Belanja Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik

896.602.376

653.433.977

72,88

D.2.1

Belanja Bantuan Keuangan Kepada Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan

235.514.060

235.514.060

100

D.2.2

Belanja Bantuan Keuangan Kepada Partai Demokrat

63.621.249

63.621.249

100

D.2.3

Belanja Bantuan Keuangan Kepada Partai Golkar

208.235.364

0

D.2.4

Belanja Bantuan Keuangan Kepada Partai Kebangkitan Bangsa

147.575.504

147.575.504

100

D.2.6

Belanja Bantuan Keuangan Kepada Partai Hati Nurani Rakyat

40.771.802

40.771.802

100

D.2.7

Belanja Bantuan Keuangan Kepada Partai Gerakan Indonesia Raya

105.677.331

105.677.331

100

D.2.8

Belanja Bantuan Keuangan Kepada Partai Persatuan Pembangunan

34.933.035

0

D.2.10

Belanja Bantuan Keuangan Kepada Nasional Demokrat

60.274.031

60.274.031

0

0

100

6). Belanja Tidak Terduga Belanja Tidak Terduga pada tahun 2015 dianggarkan sebesar

Rp6.000.000.000,00

Rp5.052.185.770,00

dan

direalisasikan

sebesar

atau 84,20%. Belanja ini digunakan untuk

bantuan apabila terjadi bencana, dengan rincian sebagai berikut:


III - 37

Tabel 3.20 Perincian Belanja Tidak Terduga Tahun Anggaran 2015 NO

URAIAN

P-APBD 2015

REALISASI

%

E


6.000.000.000

5.052.185.770

84,20

E.1


6.000.000.000

5.052.185.770

84,20

E.1.1


6.000.000.000

5.052.185.770

84,20

1


6.000.000.000

5.052.185.770

84,20

b. Belanja Langsung Belanja

langsung

merupakan

belanja

yang

memiliki

keterkaitan secara langsung dengan program dan kegiatan yang meliputi belanja pegawai, belanja barang dan jasa, dan belanja modal. Belanja

Langsung

pada

Rp1.779.301.809.901,39

tahun dan

2015

dapat

dianggarkan direalisasikan

sebesar sebesar

Rp1.693.859.225.585,74 atau 95,20%. Belanja ini merupakan belanja yang dianggarkan terkait dengan program dan kegiatan berdasarkan sumber dari APBD Kabupaten Malang, APBD Provinsi Jawa Timur, dan APBN Pemerintah. Adapun perincian Belanja Langsung pada Tahun Anggaran 2015 dapat dilihat pada tabel berikut: Tabel 3.21 Perincian Belanja Langsung Pemerintah Kabupaten Malang Tahun Anggaran 2015 Tahun Anggaran 2015 setelah perubahan No

1 2 3

Uraian Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa Belanja Modal Jumlah

Anggaran Belanja Rp


149.053.043.394,24

163.203.501.885,26

109,49

894.124.118.793,15

816.558.658.477,29

91,32

736.124.647.714,00

714.097.065.223,19

97,01

1.779.301.809.901,39

1.693.859.225.585,74

95,20

%



III - 38

1) Belanja Pegawai Selanjutnya untuk Belanja Pegawai untuk keperluan Pembayaran Honor PNS dan Non PNS, Uang Lembur, Uang untuk diberikan kepada Pihak Ketiga/Masyarakat dan Belanja Sosialisasi, Bimtek dan

Pelatihan

dari

anggaran

yang

ditetapkan

sebesar

Rp149.053.043.394,24 dengan realisasi sebesar Rp163.203.501.885,26 atau 109,49%, terjadi kelebihan realisasi dikarenakan belanja pada BLUD RSUD Kanjuruhan yang meningkat. 2) Belanja Barang dan Jasa Belanja Barang dan Jasa dari anggaran yang ditetapkan sebesar Rp894.124.118.793,15 dengan realisasi sebesar Rp816.558.658.477,29 atau

91,32%

sehingga

terjadi

penghematan

sebesar

Rp77.565.460.315,86 dari anggaran yang ada. Alokasi Belanja Barang dan Jasa mencapai 48,21% dari total realisasi Belanja Langsung Daerah. Belanja Barang dan Jasa diarahkan untuk membiayai pelaksanaan program dan kegiatan Satuan Kerja antara lain dalam Bentuk Belanja Bahan Habis Pakai Kantor, Jasa Kantor,

Premi

Asuransi,

Perawatan

Kendaraan

Bermotor,

Keperluan Barang Cetakan dan Penggandaan, Belanja Sewa, Makan Minum, Pakaian Dinas dan Perjalanan Dinas. 3) Belanja Modal Belanja Modal mencapai realisasi sebesar Rp736.124.647.714,00 dari anggaran yang ditetapkan sebesar Rp714.097.065.223,19 atau sebesar 97,01% dari alokasi yang tersedia sehingga terjadi penghematan sebesar Rp22.027.582.490,81. Belanja ini ditujukan untuk pelaksanaan program dan kegiatan yang bersifat fisik dan menambah volume Aset Daerah. Belanja Modal ditujukan untuk Pengadaan Tanah, Alat Berat dan Alat Angkut Darat dan Air, termasuk didalamnya Alat Pengolahan Pertanian, Peralatan dan Perlengkapan Kantor, Pengadaan Komputer, Meubelair, Alat Kedokteran, Kontruksi Jalan, Jaringan dan Irigasi, Pengadaan Buku, Serta Hewan Ternak dan Tanaman.


III - 39

3. Permasalahan dan Solusi a. Permasalahan Pada dasarnya permasalahan umum yang dihadapi daerah saat ini terkait belanja daerah adalah pemerintah daerah seringkali dihadapkan akan tingginya tingkat kebutuhan daerah yang tidak seimbang dengan kapasitas fiskal yang dimiliki daerah sehingga menimbulkan kesenjangan fiskal. Sementara disisi lain masyarakat menuntut adanya perbaikan kualitas pelayanan dimana hal ini tentunya memerlukan sumber daya yang cukup besar dalam merealisasikannya. b. Solusi Dalam menghadapi situasi ini diperlukan penanganan ataupun solusi sebagai upaya pemecahan permasalahan yang antara lain adalah sebagai berikut: 1). Menetapkan skala prioritas belanja daerah dalam menghadapi begitu banyak kebutuhan yang memerlukan pembiayaan yang besar pula; 2). Memilih aktivitas ataupun kegiatan yang dapat memberi umpan balik ataupun memberikan dampak positif bagi peningkatan sektor pembangunan lain; 3). Menetapkan standar analisa belanja yang pada saat ini masih dalam bentuk standar harga barang dan jasa yang menjadi acuan atau batas tertinggi dalam penganggaran belanja daerah; 4). Pengendalian dan pengukuran untuk alokasi anggaran masing – masing kegiatan untuk menilai kewajaran pembebanan biaya dalam pelaksanaan kegiatan; dan 5). Merealisasikan anggaran belanja sesuai kebutuhan riil sehingga terjadi penghematan anggaran, karena tidak selamanya belanja yang telah dianggarkan harus dihabiskan. Disamping permasalahan belanja tersebut diatas sebagai permasalahan utama belanja daerah yaitu terbatasnya anggaran pendapatan dan membengkaknya jumlah belanja yang harus dibiayai dalam rangka


III - 40

mencapai kinerja proyeksi belanja daerah dan untuk meningkatkan efisiensi belanja daerah, kebijakan pengelolaan belanja daerah antara lain: 1. Memenuhi kebutuhan pelayanan dasar masyarakat, terutama bidang pendidikan, kesehatan, pangan dan infrastruktur; 2. Mengutamakan program-program penanggulangan kemiskinan serta pemberdayaan masyarakat yang berkelanjutan; 3. Memfasilitasi dan memberikan stimulan pada sektor riil melalui bantuan modal, pembinaan dan pendampingan kepada UMKM; 4. Melanjutkan

proyek-proyek

infrastruktur

yang

strategis

dan

mempunyai manfaat luas bagi masyarakat; 5. Memonitor pengelolaan dan pelaksanaan pengalokasian programprogram yang dibiayai dari pusat melalui program tiga cluster, sehingga tidak terjadi tumpang tindih penggunaan alokasi anggaran, dengan demikian efisiensi dan efektivitas belanja dapat terkontrol. Disamping itu untuk menunjang upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat prinsip-prinsip yang dilaksanakan adalah: 1. Meningkatkan pembangunan fisik dan infrastruktur secara merata dan

berkelanjutan

sesuai

dengan

karakteristik

wilayah

dan

pemanfaatan ruang dengan memperhatikan dinamika masyarakat; 2. Meningkatkan kualitas ekonomi masyarakat dan potensi ekonomi wilayah dalam rangka meningkatkan kemandirian dan daya saing. C. Pembiayaan Daerah 1. Kebijakan Pembiayaan Daerah Kebijakan Penerimaan Pembiayaan Daerah berisikan uraian mengenai kebijakan penerimaan pembiayaan daerah yang akan dilakukan terkait dengan kebijakan pemanfaatan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) tahun sebelumnya, pencairan dana cadangan, hasil penjualan kekayaan

daerah

yang

dipisahkan,

penerimaan

pinjaman

daerah,

penerimaan kembali pemberian pinjaman, penerimaan piutang daerah, dan kondisi keuangan daerah. Adapun arah kebijakan penerimaan pembiayaan sebagai berikut:


III - 41

a. Dalam menetapkan anggaran Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran Sebelumnya (SiLPA), agar disesuaikan dengan kapasitas potensi riil sesuai ketentuan yang ada untuk menghindari kendala pendanaan pada belanja yang telah direncanakan; b. Dalam

menetapkan

anggaran

penerimaan

pembiayaan

yang

bersumber dari pencairan dana cadangan, agar waktu penggunaan dan

besarnya

disesuaikan

dengan

Peraturan

Daerah

tentang

Pembentukan Dana Cadangan. Sedangkan akumulasi penerimaan hasil bunga/deviden dari dana cadangan dianggarkan pada lain-lain pendapatan asli daerah yang sah. 2. Strategi Pembiayaan Daerah Sedangkan Kebijakan Pengeluaran Pembiayan Daerah sebagai upaya

peningkatan

sumber

pembiayaan

dengan

meningkatkan

manajemen pembiayaan daerah yang mengarah pada akurasi, efisiensi, efektifitas dan profitabilitas. Sedangkan strategi yang diambil adalah sebagai berikut: a. Apabila APBD surplus maka perlu dilakukan transfer ke persediaan Kas dalam bentuk giro, deposito, penyertaan modal atau sisa lebih perhitungan anggaran tahun berjalan; b. Apabila APBD defisit, maka perlu memanfaatkan anggaran yang berasal dari sisa lebih perhitungan anggaran tahun lalu, dan melakukan efisiensi dan penghematan belanja; dan c.

Apabila Sisa Lebih Perhitungan Anggaran tidak mencukupi untuk menutup defisit APBD, maka ditutup dengan dana pinjaman.

3. Anggaran dan Realisasi Pembiayaan Daerah Perincian anggaran dan realisasi pembiayaan daerah Kabupaten Malang pada Tahun Anggaran 2015 sebagaimana yang tertuang dalam APBD dapat dilihat pada tabel berikut:


III - 42

Tabel 3.22 Komposisi Pembiayaan Pemerintah Kabupaten Malang Tahun Anggaran 2015 Tahun Anggaran 2015 setelah perubahan No

Uraian

Anggaran Pembiayaan

Realisasi Pembiayaan

%

1

Penerimaan Pembiayaan Daerah

420.957.110.050,91

427.161.196.272,67

101,47

2

Pengeluaran Pembiayaan Daerah

6.596.329.538,05

8.111.913.987,10

122,98

414.360.780.512,86

419.049.282.285,57

101,13

Pembiayaan Netto


a. Penerimaan Pembiayaan Daerah Besarnya Penerimaan Daerah dalam pembiayaan, dianggarkan sebesar Rp420.957.110.050,91 dan dapat direalisasikan sebesar Rp427.161.196.272,67 atau 101,47%. Jumlah Penerimaan Daerah dalam pembiayaan ini, bersumber dari sisa lebih perhitungan anggaran tahun lalu dan pencairan dana cadangan. Adapun perincian anggaran dan realisasi Penerimaan Pembiayaan Daerah, dapat dilihat pada tabel berikut: Tabel 3.23 Penerimaan Pembiayaan Daerah Pemerintah Kabupaten Malang Tahun Anggaran 2015 Tahun Anggaran 2015 setelah perubahan No

Uraian

1

Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran Sebelumnya

2

Pencairan Dana Cadangan Jumlah

Anggaran Penerimaan Pembiayaan

Realisasi Penerimaan Pembiayaan

%

390.957.110.050,91

390.957.110.050,91

100

30.000.000.000,00

36.204.086.221,76

120,68

420.957.110.050,91

427.161.196.272,67

101,47



III - 43

Sisa Lebih Perhitungan Anggaran yang disingkat SiLPA adalah selisih lebih realisasi penerimaan dan pengeluaran anggaran selama satu periode anggaran. Dengan demikian dalam APBD 2015, SiLPA yang dimasukkan adalah sisa realisasi APBD di tahun 2014. Terlihat bahwa realisasi penerimaan pembiayaan dari SiLPA mencapai 100% dari

target yang telah

direncanakan

sebelumnya.

Dan untuk

penerimaan pembiayaan daerah atas pencairan dana cadangan realisasinya mencapai 120,68% dikarenakan adanya tambahan pada bunga atas pencairan dana cadangan Pilkada tahun 2015. b. Pengeluaran Pembiayaan Daerah Besarnya

Pengeluaran

Daerah

dalam

pembiayaan,

dianggarkan sebesar Rp6.596.329.538,05 dan dapat direalisasikan sebesar Rp8.111.913.987,10 atau 122,98 %. Pengeluaran Pembiayaan Daerah ini digunakan untuk Pembentukan dana cadangan, penyertaan modal pemerintah daerah, serta pembayaran pokok utang. Adapun perincian anggaran dan realisasi Pengeluaran Daerah, dapat dilihat pada tabel berikut: Tabel 3.24 Rincian Pengeluaran Pembiayaan Daerah Pemerintah Kabupaten Malang Tahun Anggaran 2015 Tahun Anggaran 2015 setelah perubahan Anggaran Realisasi Pengeluaran Pengeluaran % Pembiayaan Pembiayaan

No

Uraian

1

Pembentukan Dana Cadangan

0,00

1.515.584.449,05

0

2

Penyertaan modal pemerintah daerah

5.596.329.538,05

5.596.329.538,05

100

3

Pembayaran Pokok Utang

1.000.000.000,00

1.000.000.000,00

100

6.596.329.538,05

8.111.913.987,10

122,98

Jumlah



III - 44

Dana cadangan tidak dapat digunakan untuk membiayai program dan kegiatan lain di luar yang telah ditetapkan dalam peraturan daerah tentang pembentukan dana cadangan. Dalam hal ini pengeluaran pembiayaan yang disediakan untuk pembentukan dana cadangan di tahun anggaran

2015

sebesar

Rp1.515.584.449,05

atau

Rp0,00 0%

dengan

dikarenakan

realisasi

adanya

sebesar

bunga

atas

pembentukan dana cadangan Pemilihan Kepala Daerah (PILKADA) sebelumnya. Sedangkan untuk Penyertaan modal pemerintah daerah pada PDAM Kabupaten Malang untuk pelaksanaan pekerjaan pemasangan 2.000

sambungan

rumah

di

Kabupaten

Malang

sebesar

Rp.5.000.000.000,00, dan penambahan modal pada BLUD Dana Bergulir UMKM

sebesar

Rp596.329.538,05,-

dengan

realisasi

sebesar

Rp596.329.538,05,- atau 100%, serta pembayaran pokok utang sebesar Rp1.000.000.000,- dengan realisasi sebesar 1.000.000.000,- atau 100% adalah pembayaran atas kelebihan setor PDAM Kabupaten Malang kepada Pemerintah Kabupaten Malang. 4. Permasalahan dan Solusi Permasalahan

utama

pembiayaan

daerah

dapat

meliputi

permasalahan penerimaan dan permasalahan pengeluaran dimana dapat dijelaskan bahwa: Sisa lebih perhitungan anggaran tahun lalu harus diuraikan sampai dengan obyek dan rincian obyek. Mengingat besarnya pendapatan daerah belum sepenuhnya memenuhi target belanja, maka diperlukan solusi sebagai berikut: a. Kebijakan defisit anggaran yang sudah dilakukan harus dapat memanfaatkan sumber-sumber pembiayaan secara cermat dan hatihati

dengan

mempertimbangkan

efisiensi

biaya,

kemampuan

penyediaan dana dan dampaknya pada masa yang akan datang; b. Setiap pembiayaan harus dilakukan secara cermat dan hati-hati agar sumber-sumber anggaran dapat digunakan secara optimal dan kesinambungan fiskal dapat terjaga.


III - 45

BAB IV PENYELENGGARAAN URUSAN DESENTRALISASI

Salah satu indikator terhadap kemampuan pemerintah daerah dalam melaksanakan otonominya adalah aspek keuangan yang mempunyai peranan penting dalam penyelenggaraan pemerintahan. Tingginya tingkat ketergantungan daerah terhadap pusat dalam hal pembiayaan pembangunan, menjadi tantangan tersendiri bagi pemerintah daerah untuk meningkatkan upaya penerimaan keuangan daerah. Ketergantungan tersebut tercermin dari besarnya rasio antara Pendapatan Asli Daerah dan Dana Perimbangan (Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak, Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus) terhadap total pendapatan daerah. Sehingga Pemerintah Daerah terus berupaya melaksanakan APBD dengan optimal dan efisien guna menangani prioritas-prioritas pembangunan dalam rangka mendukung pencapaian visi dan misi pembangunan daerah Kabupaten Malang. Dalam pelaksanaan pembangunan sebagaimana yang dituangkan di dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Malang Tahun 2010-2015, bahwa prioritas pembangunan Kabupaten Malang diselaraskan dengan pelaksanaan urusan wajib dan urusan pilihan sesuai dengan amanat Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan

Antara

Pemerintah,

Pemerintahan

Daerah

Provinsi,

dan

Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota, yang dijabarkan sebagai berikut: A. Urusan Wajib yang dilaksanakan 1. Pendidikan Salah satu yang menjadi prioritas pembangunan nasional adalh pembangunan pendidikan, sehingga dalam implementasinya juga menjadi prioritas pembangunan di daerah. Pemenuhan atas hak dasar yaitu pendidikan menjadi kewajiban pemerintah. Pendidikan merupakan salah satu gerbang penting untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Peningkatan kualitas sumber daya manusia mengandung makna, bahwa peningkatan kualitas sumber daya manusia merupakan faktor penentu bagi pemantapan kesiapan menyongsong tantangan kedepan yang semakin berat dan komplek. Dalam rangka meningkatkan kecerdasan kehidupan bangsa, setiap warga negara berhak mendapatkan layanan pendidikan. Sebagai konsekuensi dari komitmen tersebut, setiap warga negara tanpa mengenal latar belakang, baik yang normal maupun yang berkelainan, yang berkemampuan cerdas maupun yang rendah, memiliki hak yang sama untuk mendapatkan pendidikan yang bermutu setidaktidaknya selama 9 tahun. Untuk mendukung program pendidikan dasar 9 tahun, strategi yang dilaksanakan adalah pengembangan sekolah di wilayah terpencil dan sulit transportasi yaitu SD-SMP Satu Atap, sehingga memberikan kemudahan bagi anak-anak yang berdomisili di wilayah tersebut. Sampai dengan

tahun 2015 telah tersedia 28 SD-SMP Satu

Atap, selain itu telah dilaksanakan pula kegiatan pembangunan ruang kelas baru dan rehabilitasi baik untuk SD maupun SMP/MTs Negeri maupun Swasta yang tersebar di 33 kecamatan. a. Program pembangunan yang dilaksanakan meliputi: 1). Program Pendidikan Anak Usia Dini; 2). Program Pendidikan Wajar Pendidikan Dasar 9 Tahun; 3). Program Pendidikan Menengah; 4). Program Pendidikan Non Formal; 5). Program Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan; dan 6). Program Manajemen Pelayanan Pendidikan. b. Realisasi pelaksanaan program dan kegiatan sebagai berikut: Urusan anggaran

Pendidikan sebesar

pada

tahun

Rp99.229.514.487,-

2015 dan

telah

dialokasikan

terealisasi

sebesar

Rp96.923.815.273,- sisa sebesar Rp2.305.699.214,-. Adapun program dan kegiatan yang telah dilaksanakan pada Urusan Pendidikan sebagai berikut:


IV - 2

1). Program Pendidikan Anak Usia Dini, alokasi anggaran sebesar Rp115.000.000,- dan teralisasi sebesar Rp115.000.000,- sisa sebesar Rp0,- dengan rincian kegiatan sebagai berikut: No

Kegiatan

1

Pengembangan

Belanja Anggaran 115.000.000

Realisasi

Keluaran

Sisa

115.000.000

0

Jumlah anak

5

Pendidikan

yang mengikuti

jenis

Anak Usia Dini

lomba Tingkat

lomba

Provinsi

2). Program Pendidikan Wajib Belajar Pendidikan Dasar 9 Tahun, alokasi anggaran sebesar Rp92.627.968.537,- dan terealisasi sebesar

Rp90.364.109.123,-

sisa

sebesar

Rp2.263.859.414,-

dengan rincian kegiatan sebagai berikut: No 1

2

Kegiatan Pengadaan

Belanja Anggaran 6.000.000.000

Realisasi 5.808.000.000

Keluaran

Sisa 192.000.000

Jumlah siswa

60.000

Pakaian

miskin yang

Seragam

menerima ban-

Sekolah

tuan seragam

Pelatihan

50.000.000

50.000.000

0

siswa

Jumlah lembaga

33

Kompetensi

yang menyedia-

lembaga

Tenaga Pendidik

kan layanan bagi siswa berkebutuhan khusus di setiap kecamatan minimal 1 lembaga inklusi

3

Pelatihan

80.000.000

80.000.000

0

5

berprestasi yang

macam

Siswa

mengikuti lomba

lomba

Berprestasi 4

Jumlah siswa

Kompetensi

Penyediaan

tingkat provinsi 270.000.000

270.000.000

0

Jumlah lembaga

1.500

Bantuan

yang mendapat-

lembaga

Operasional

kan bimbingan

Sekolah (BOS)

dan sosialisasi

Jenjang SD/MI/

pelaksanaan

SDLB dan

BOS dan

SMP/MTS serta

bantuan guru

Pesantren

swasta/

Salafiyah dan

Madrasah

Satuan

Diniyah

Pendidikan NonIslam Setara SD dan SMP


IV - 3

No 5

Kegiatan Penyediaan


Realisasi 3.531.636.000

Keluaran

Sisa Jumlah

331

Dana

2.094.150

dokumen

dok.

Pengembangan

perencanaan

Sekolah untuk

dan pengawasan

SD/MI dan

yang akuntabel

SMP/MTS 6

Penyelenggara-

Jumlah wajib

150

an Paket A

50.000.000

50.000.000

0

belajar yang

WB

Setara SD

mengikuti Program Paket A setara SD

7

Penyelenggara-

Jumlah wajib

400

an Paket B

100.000.000

100.000.000

0

belajar yang

WB

Setara SMP

mengikuti Program Paket B setara SMP

8

9

Pembinaan

400.000.000

400.000.000

0

Jumlah siswa

10

Minat, Bakat

berprestasi yang

dan Kreativitas

mengikuti lomba

Siswa

tingkat provinsi

Penyelenggara-

812.106.000

812.106.000

0

Jumlah siswa

siswa

27.070

an Ujian Akhir

yang mendapat

Sekolah (UAS)

bantuan ujian

SD,MI,SMP dan

akhir Sekolah

MTs

Menengah

siswa

Pertama 10

Penyediaan

Jumlah lembaga

815

Dana

73.897.302.170

72.056.201.945

1.841.100.225

yang telah

lokal

Pengembangan

diperbaiki dan

Sekolah untuk

jumlah lembaga

SD/MI dan

yang

SMP/MTS (DAK)

mendapatkan pembangunan ruang kelas baru/ruang perpustakaan

11

Penyediaan

Jumlah lembaga

815

Dana

7.389.730.217

7.206.165.178

183.565.039

yang telah

lokal

Pengembangan

diperbaiki dan

Sekolah untuk

jumlah lembaga

SD/MI dan

yang

SMP/MTS

mendapatkan

( Pendamping

pembangunan

DAK)

ruang kelas baru/ruang perpustakaan


IV - 4

No

Kegiatan

12

Pengadaaan Alat

Belanja Anggaran

Realisasi

45.100.000

Keluaran

Sisa 0

45.100.000

-

-

Praktik dan Peraga Siswa (Bantuan Provinsi)

3). Program

Pendidikan

Menengah,

alokasi

anggaran

sebesar

Rp3.775.610.200,- dan terealisasi sebesar Rp3.775.610.200,- sisa sebesar Rp0,- dengan rincian kegiatan sebagai berikut: No 1

Kegiatan Pelatihan


Realisasi 2.290.000.000

Keluaran

Sisa 0

Jumlah PTK

100

Kompetensi

yang mengikuti

Tenaga Pendidik

peningkatan

dan 28

kompetensi, dan

SATAP

PTK,

jumlah SATAP yang mendapatkan dana BOP 2

Penyelenggaran

Jumlah lembaga

60

Paket C Setara

150.000.000

150.000.000

0

dan siswa yang

WB

SMU

menerima program penyelenggaraa n Paket C setara SMA

3

Pengembangan

357.873.200

357.873.200

0

Jumlah lembaga

Metode Belajar

yang

Mengajar

melaksanakan

dengan

CBT

Menggunakan

(Computerized

Teknologi

Based Test)

80 lembaga

Informasi dan Komunikasi 4

5

Penyelenggraan

677.737.000

677.737.000

0

Jumlah Siswa

22.591

Ujian Akhir

yang mendapat

Sekolah (UAS)

bantuan ujian

SMA,SMK,dan

akhir Sekolah

MA

Menengah Atas

Pembinaan

300.000.000

Jumlah peserta

5

Minat, Bakat dan

yang mengikuti

macam

Kreativitas Siswa

pembinaan

lomba

(Bantuan

minat bakat dan

Provinsi)

kreatifitas siswa


300.000.000

0

siswa

IV - 5

4). Program Pendidikan Non Formal, alokasi anggaran sebesar Rp525.300.000,- dan terealisasi sebesar Rp509.250.000,- sisa sebesar Rp16.050.000,- dengan rincian kegiatan sebagai berikut: Belanja No

Kegiatan

Keluaran Anggaran

1

Pengembangan

100.000.000

Realisasi

Sisa

85.000.000

15.000.000

Jumlah lembaga

400

Pendidikan

penerima dana

WB

Keaksaraan

keaksaraan fungsional

2

Pengembangan

75.000.000

75.000.000

0

Jumlah lembaga

30

Pendidikan

dan WB

WB

Kecakapan Hidup

penerima dana program keluarga harapan

3

Publikasi dan

85.000.000

85.000.000

0

Sosialisasi

Jumlah peserta yang hadir

35 peserta

Pendidikan Non Formal 4

Pembinaan

265.300.000

264.250.000

1.050.000

Jumlah kegiatan

Pendidikan

pembinaan

Kursus dan

pendidkan

Kelembagaan

kursus dan

7 kali

kelembagaan

5). Program Peningkatan Mutu Pendidikan dan Tenaga Kependidikan, alokasi anggaran sebesar Rp461.500.000,- dan terealisasi sebesar Rp451.500.000,- sisa sebesar

Rp10.000.000,- dengan rincian

kegiatan sebagai berikut: No 1

Kegiatan Pelaksanaan


Realisasi 125.000.000

Keluaran

Sisa 0

Jumlah PTK

1.000

Sertifikasi

yang mengiuti

orang

Pendidik

sosialisasi pelaksanaan sertifikasi pendidik


IV - 6

No

Kegiatan

2

Pelaksanaan Uji


Realisasi

Keluaran

Sisa

100.000.000

0

Jumlah Peserta

1.500

Kompetensi

yang mengikuti

orang

Pendidik dan

uji kompetensi

Tenaga Kependidikan Pembinaan

3

75.000.000

0

Jumlah kegiatan yang

Guru (KKG)

dilaksanakan

Pengembangan

4

75.000.000

Kelompok Kerja

100.000.000

90.000.000

10.000.000

1 keg.

Jumlah peserta

200

Mutu dan

seleksi guru

oang

Kualitas Program

prestasi

Pendidikan dan Pelatihan bagi Pendidik dan Tenaga Kependidikan 5

Pengembangan

41.500.000

41.500.000

0

Jumlah kegiatan

Sistem

pendataan yang

Pendataan dan

dilaksanakan

1 data pemeta-

Pemetaan

an guru

Pendidik dan Tenaga Kependidikan 6

Pelaksanaan Uji

20.000.000

20.000.000

0

Jumlah peserta

1.500

Kompetensi

yang mengikuti

orang

Pendidik dan

uji kompetensi

Tenaga Kependidikan (Bantuan Provinsi)

6). Program

Manajemen

Pelayanan

Pendidikan,

alokasi

anggaran sebesar Rp1.724.135.750,- dan terealisasi sebesar Rp1.708.345.950,- sisa sebesar Rp15.789.800,- dengan rincian kegiatan sebagai berikut: No 1




Keluaran

Sisa 0

Jumlah

5

Evaluasi Hasil

Dokumen Sakip

Kinerja Bidang

yang dibukukan

dok.

Pendidikan


IV - 7

No 2

Belanja

Kegiatan

Anggaran

Pelaksanaan

1.375.000.000

Realisasi 1.359.210.200

Keluaran

Sisa

Jumlah sekolah

2.081

Kerjasama

15.789.800

yang Memenuhi

lembaga

secara

SPM Pendidikan

Kelembagaan di

Dasar

Bidang Pendidikan 3

Pembinaan

34.135.750

34.135.750

0

Jumlah

20

Dewan

kunjungan

lembaga

Pendidikan

kepada lembaga yang menerima supervisi

4

Penerapan

150.000.000

150.000.000

0

Sistem dan

Jumlah yang

8

dihasilkan

dok.

Informasi Manajemen Pendidikan 5

Penyelenggaraa

90.000.000

90.000.000

0

n Pelatihan,

Terlaksananya kegiatan

250 orang

Seminar dan Lokakarya serta Diskusi Ilmiah tentang Berbagai Isu Pendidikan

Adapun

hasil/outcome

serta

manfaat

yang

diperoleh

dari

pelaksanaan program pada Urusan Pendidikan sebagai berikut: 1). Meningkatnya tingkat serapan lulusan pendidikan kejuruan pada dunia kerja pada tahun 2014 sebanyak 9.906 siswa meningkat sebanyak 10.613 siswa di tahun 2015; 2). Dipertahankannya angka kelulusan tingkat SD/MI dan tingkat SMP/MTs sebesar 100%, sedangkan untuk tingkat SMA/MA pada tahun 2014 sebesar 99,97% meningkat sebesar 100% di tahun 2015, serta untuk tingkat SMK dapat dipertahankan angka kelulusan sebesar 100% di tahun 2015; 3). Angka Partisipasi Kasar (APK) untuk tingkat SD/MI pada tahun 2014 sebesar 113,17% meningkat sebesar 113,19% di tahun 2015, dan untuk tingkat SMP/MTs pada tahun 2014 sebesar 96,43% meningkat sebesar 96,45% di tahun 2015, sedangkan untuk tingkat SMA/SMK/MA pada tahun 2014 sebesar 59,34% meningkat sebesar 81,83% di tahun 2015; LKPJ Kepala Daerah Kabupaten Malang Tahun 2015

IV - 8

4). Angka Partisipasi Murni (APM) untuk tingkat SD/MI pada tahun 2014 sebesar 99,32% meningkat sebesar sebesar 99,32% di tahun 2015, dan untuk tingkat SMP/MTs pada tahun 2014 sebesar 79,83% meningkat sebesar 80,78% di tahun 2015, sedangkan untuk

tingkat SMA/SMK/MA pada tahun 2014

sebesar 47,38% meningkat menjadi 76,61% di tahun 2015; 5). Terwujudnya daya kreativitas dan kompetensi siswa melalui lomba kreativitas bagi siswa; 6). Peningkatan jumlah sekolah yang memenuhi SPM Pendidikan Dasar dimana pada tahun 2015 sebanyak 2.081 lembaga; 7). Prestasi yang diraih antara lain : a). Juara I Tingkat Nasional dalam Lomba Cerdas Cermat Pendidikan Agama, a.n. SDN Sringoco 02 Bantur; b). Piagam Penghargaan Tingkat Nasional dalam Sekolah Peduli Dan

Berbudaya

Lingkungan,

a.n.

SMP

NEGERI

1

Sumberpucung; c). Juara II Tingkat Nasional dalam Industrial Control, a.n. Pemerintah Kab. Malang; d). Juara I Tingkat Nasional dalam Piala Mendikbud Stand Terbaik, a.n. SMK Muhammadiyah 7; e). Anugerah Tingkat Nasional dalam Prestasi Insani, a.n. SMK Muhammadiyah 7; f). Piagam Penghargaan Tingkat Nasional dalam Indonesian Educators Reliable, a.n. SMK Muhammadiyah 7; g). Piagam Trusted

Penghargaan Quality

Tingkat

School

Of

Nasional The

dalam

Year,

Leading

a.n.

SMK

Muhammadiyah 7; h). Piagam Penghargaan Tingkat Nasional dalam The Best Favorite School Of The Year, a.n. SMK Muhammadiyah 7; i). Piagam Penghargaan Tingkat Nasional dalam Tutor Paket A, a.n. PKBM Abdi Pratama Pujon; j). Juara II Tingkat Provinsi dalam Siswa Berprestasi Bidang Seni a.n. SMPN 4 Kepanjen;


IV - 9

k). Juara III Tingkat Provinsi dalam Festival Dan Lomba Seni Siswa Nasional, a.n. SMPN 4 Kepanjen; l). Piagam Penghargaan Tingkat Provinsi dalam Nilai Ujian Nasional Tertinggi, a.n. SMAN 1 Kepanjen; m). Piagam Penghargaan Tingkat Provinsi dalam Sekolah Peduli Dan Berbudaya Lingkungan, a.n. SMAN 1 Kepanjen n). Juara II Tingkat Provinsi dalam Brick Laying, a.n. SMKN 1 Singosari; o). Juara Umum Tingkat Provinsi dalam Kids Display, a.n. SMPN 2 Sumberpucung; p). Juara I Qoriah Tingkat Provinsi, a.n. SDN Bangkalan 01 Bululawang; q). Juara II Tingkat Provinsi dalam Festival dan Lomba Seni Siswa Nasional, a.n. SMAN 1 Pagak; r). Juara II Tenis Meja Putri Tingkat Provinsi, a.n. MI Mambaul Ulum Spanjang; s). Piagam Penghargaan Tingkat Provinsi dalam Sutradara Terbaik Lomba Seni Teater Tradisi, a.n. SMAN 1 Pagak; t). Juara III Atletik Putri Tingkat Provinsi, a.n. SDN Sumberejo 02 Pagak; u). Juara III Catur Putri Tingkat Provinsi, a.n. SDN Pandesari 03 Pujon; v). Juara III Senam Artistik Putri Tingkat Provinsi, a.n. SDN Kedok Turen; w). Juara Harapan II Pencaksilat Putri Tingkat Provinsi, a.n. SDN Pakisaji 01 Pakisaji; x). Juara Harapan II Tenis Meja Putri Tingkat Provinsi, a.n. SDN Sananrejo 01 Turen.


IV - 10

c. Permasalahan dan solusi dalam Urusan Pendidikan sebagai berikut: 1). Masih kurangnya kesiapan lembaga untuk menyediakan layanan bagi siswa bekebutuhan khusus mulai dari sarana prasarana dan pendidik

di

setiap

kecamatan,

sehingga

perlu

diusulkan

penambahan anggaran guna penyiapan kegiatan dimaksud; 2). Adanya kegiatan pengadaan alat praktik dan peraga siswa dari anggaran Pemerintah Provinsi Jawa Timur yang belum dapat direalisasikan berkenaan dengan belum diterbitkannya petunjuk teknis kegiatan, sehingga perlu dilakukan koordinasi yang lebih mantap dengan Pemerintah Provinsi Jawa Timur. 2. Kesehatan Pembangunan kesehatan terutama diarahkan untuk meningkatkan mutu sumber daya manusia dan lingkungan yang saling mendukung dengan pendekatan paradigma sehat, yang memberikan prioritas pada upaya peningkatan kesehatan, pencegahan, penyembuhan, pemulihan dan rehabilitasi sejak pembuahan dalam kandungan sampai lanjut usia. Selain itu, pembangunan kesehatan diarahkan untuk meningkatkan dan memelihara

mutu

lembaga

dan

pelayanan

kesehatan

melalui

pemberdayaan sumber daya manusia secara berkelanjutan dan sarana prasarana dalam bidang medis, termasuk ketersediaan obat yang dapat dijangkau oleh masyarakat. Dalam upaya meningkatkan akses pelayanan kesehatan kepada masyarakat dilaksanakan melalui optimalisasi fungsi 39 Puskesmas, menyiagakan 93 Puskesmas Pembantu, 58 Puskesmas Keliling, 14 ambulans, serta melakukan penguatan terhadap 2.828 Posyandu dan peningkatan status Polindes menjadi Ponkesdes sebanyak 390 lembaga, serta mengukuhkan 390 desa/kelurahan siaga. Upaya optimalisasi Puskesmas menjadi Puskesmas Ideal sebagai ikon pembangunan kesehatan akan terus dilanjutkan dan dikembangkan melalui program terobosan dibidang kesehatan berupa pengembangan


IV - 11

Puskesmas Wisata, Puskesmas Jalan Raya, Puskesmas Siaga Bencana, Puskesmas Rawat Inap Plus, Puskesmas Gawat Darurat, Puskesmas Peduli Remaja, Puskesmas Pelayanan Narkoba, Puskesmas Pelayanan HIV/AIDS yang

memiliki

spesifikasi

pelayanan

dan

Program

Sutera

Emas

(Surveilancs Epidemiologi Terpadu Berbasis Masyarakat). Upaya peningkatan pelayanan kesehatan dilaksanakan pula dengan pengembangan sarana prasarana pelayanan kesehatan pada Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Kanjuruhan Kepanjen dan Lawang, berupa pelayanan promotif, preventif, kuratif dan rehabilitatif melalui pelayanan rawat jalan, rawat inap, gawat darurat dan tindakan medik. Selain itu berbagai upaya telah dilaksanakan untuk peningkatan mutu pelayanan kesehatan kepada masyarakat antara lain dengan menerapkan mekanisme rujukan berjenjang yaitu mulai pelayanan dasar di puskesmas dan dirujuk ke rumah sakit apabila memerlukan pelayanan kesehatan lanjutan. a. Program pembangunan yang dilaksanakan meliputi: 1).

Program Obat dan Perbekalan Kesehatan;

2).

Program Upaya Kesehatan Masyarakat;

3).

Program Pengawasan Obat dan Makanan;

4).

Program Pengembangan Obat Asli Indonesia;

5).

Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat;

6).

Program Perbaikan Gizi Masyarakat;

7).

Program Pengembangan Lingkungan Sehat;

8).

Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular;

9).

Program Standarisasi Pelayanan Kesehatan;

10). Program Pengadaan, Peningkatan dan Perbaikan Sarana dan Prasarana/Puskesmas/Pustu dan Jaringannya; 11). Program Pengadaan, Peningkatan Sarana dan Prasarana Rumah Sakit/Rumah Sakit Jiwa/Rumah Sakit Paru-Paru/Rumah Sakit Mata; 12). Program Pengawasan dan Pengendalian Kesehatan Makanan; dan 13). Program Peningkatan Pelayanan.


IV - 12

b. Realisasi pelaksanaan program dan kegiatan sebagai berikut: Urusan

Kesehatan

anggaran

sebesar

pada

tahun

2015

Rp259.350.544.740,-

telah

dan

dialokasikan

terealisasi

sebesar

Rp269.817.757.232,- sisa sebesar Rp(10.467.212.492). Adapun program dan kegiatan yang telah dilaksanakan pada Urusan Kesehatan sebagai berikut: 1).

Program

Obat

dan

Perbekalan

Kesehatan,

alokasi

anggaran sebesar Rp4.605.060.232,- dan terealisasi sebesar Rp4.604.154.794,- sisa Rp905.438,- dengan rincian kegiatan sebagai berikut: No

Kegiatan

1

Pengadaaan Obat

Belanja Anggaran

Realisasi

4.559.028.232

Keluaran

Sisa

4.558.122.794

905.438

- Jumlah

40

dan Perbekalan

puskesmas

Kesehatan

dan UPT yang

lokasi

mendapat obat sesuai kebutuhan; - Jumlah item

144

obat indikator;

item

- Jumlah tim perencana obat

14 orang

terpadu; - Jumlah tim pengadaan dan

10 orang

penerima obat. 2

Peningkatan

46.032.000

46.032.000

0

Jumlah

40 lokasi

Mutu

kehadiran

Penggunaan

peserta dan

Obat dan

lokasi peresepan

Perbekalan

rasional

Kesehatan

2).

Program sebesar

Upaya

Kesehatan

Rp37.933.864.682,-

Rp36.043.179.957,-

sisa

Masyarakat, dan

alokasi

anggaran

terealisasi

sebesar

Rp1.890.684.725,-

dengan

rincian

kegiatan sebagai berikut:


IV - 13

No 1

2

Kegiatan Pelayanan


Realisasi 1.436.144.526

Keluaran

Sisa 1.217.125.474

Jumlah

39

Kesehatan

operasional dan

Penduduk Miskin

administasi

di Puskesmas

Jamkesda

Pelayanan

109.495.000

109.495.000

0

puskesmas

- Jumlah

alat

Kefarmasian dan

kesehatan

Alat Kesehatan

(tensimeter,E

39 puskesmas

CG dan Suction pump)

yang

dikalibrasi internal; - Jumlah

39

permintaan

puskes-

perbaikan dan

mas

pemeliharaan Alkes Puskesmas. 3

Peningkatan

756.660.550

745.044.550

11.616.000

- Pertemuan

1

Kesehatan

PPIA dan ANC

Masyarakat

terpadu

kali

bagi

petugas Puskesmas di kabupaten; - Pelatihan

1

supervisi

kali

fasilitatif bagi bidan puskesmas; - Pelatihan

1

stimulasi

kali

deteksi dan

dini

tumbuh

kembang balita

bagi

petugas puskesmas; - Koordinasi

2

petugas

kali

pengelola

KB

puskesmas serta terdapatnya data KB yang valid; - Pertemuan AMP di kabupaten;


4 kali

IV - 14

No

Kegiatan

Belanja Anggaran

Realisasi

Keluaran

Sisa

- Pertemuan

2

validasi data

kali

KIA bagi pengelola KIA puskesmas; - Pelatihan

1

manajemen

kali

Bayi Berat Lahir Rendah bagi petugas puskesmas; - Lomba Duta

2

Remaja

kali

tingkat kabupaten; - Pertemuan

1

petugas

kali

pengelola Lansia puskesmas di kabupaten; - Pelatihan

1

kelas ibu

kali

hamil bagi bidan puskesmas; - Pelatihan

1

kelas ibu

kali

balita bagi bidan puskesmas; - Pelatihan

1

MTBS bagi

kali

petugas puskesmas; - Pertemuan

1

petugas

kali

pengelola UKS dan remaja puskesmas di kabupaten; 400

- Sosialisasi

orang

terhadap kesehatan masyarakat di wilayah Kab. Malang;


IV - 15

No

Kegiatan

Belanja Anggaran

Realisasi

Keluaran

Sisa

- Pertemuan

1

petugas

kali

pengelola program KB puskesmas di kabupaten; - Koordinasi dan

1 kali

pengetahuan ibu dalam merawat balitanya; - Pertemuan pembahasan

1 kali

Bumil Resti dan Drill Emergency Neonatal dan Maternal; - Pertemuan Tata Laksana

1 kali

RMP di bagi RS dan BPM; - Pertemuan Tata Laksana

1 kali

RMP; - Pertemuan

1

petugas

kali

pengelola program KIA puskesmas di kabupaten; - Pelatihan

2

ABPK bagi

kali

petugas puskesmas. 4

Peningkatan

711.913.500

710.788.500

1.125.000

- Pertemuan

Pelayanan

sosialisasi

Penanggulanan

standarisasi

Masalah

unit gawat

Kesehatan

darurat di

kali

puskesmas;


1

IV - 16

No

Kegiatan

Belanja Anggaran

Realisasi

Keluaran

Sisa

- Pertemuan

1

sosialisasi

kali

standar Instalasi Gawat Darurat RS di Kabupaten Malang; 1

- Pertemuan

kali

koordinasi perizinan sarana kesehatan primer di Kabupaten Malang;

- Pertemuan

1

optimalisasi

kali

asuhan keperawatan di masyarakat; - Pertemuan

1

sosialisasi

kali

pelayanan primer di puskesmas; - Pertemuan

1

koordinasi

kali

kesiapsiagaan Idul Fitri; - Bimtek

208

spesialistik di

orang

puskesmas ; - Pertemuan peningkatan kapasitas tenaga medis puskesmas dalam deteksi dini gangguan kesehatan indera penglihatan dan pendengaran;


IV - 17

1 kali

No

Kegiatan

Belanja Anggaran

Realisasi

Keluaran

Sisa

- Pertemuan

1

peningkatan

kali

kapasitas tenaga paramedis puskesmas dalam pelayanan asuhan keperawatan pasien gangguan kesehatan indera penglihatan dan pendengaran; - Pertemuan

1

peningkatan

kali

kapasitas kader kesehatan dalam penemuan kasus kegawatan psikiatri; - Pelatihan bagi

2

tenaga

kali

kesehatan. 5

Penyediaan

12.748.471.632

12.662.103.931

86.367.701

Jumlah opera-

Biaya

sional di puskes-

Operasional dan

mas dalam

Pemeliharaan

rangka mendu-

Puskesmas

kung capaian

39 puskesmas

cakupan program 6

Penyelenggara-

268.492.000

264.574.500

3.917.500 - Pertemuan

an Penyehatan

pengawasan

Lingkungan

kualitas

1 kali

sanitasi TTU dan TPM; - Pembinaan dan

39

pengawasan

puskes-

kualitas

mas

sanitasi TTU dan TPM; - Pembelian

1

Reagen

kit

Cholinesterase;


IV - 18

No

Kegiatan

Belanja Anggaran

Realisasi

Keluaran

Sisa

- Pemeriksaan Cholinesterase

2 desa

darah pada petani penyemprot; - Pembelian

2

reagen

kit

bakteriologi dan kimia makanan; - Pengambilan sampel

39 lokasi

makanan di TPM; - Survey

30

perizinan laik

lokasi

sehat di TTU dan TPM; - Penanggulangan masalah

5 lokasi

sanitasi pasca KLB; - Pembinaan

10 lokasi

kantin sekolah sehat. 7

Monitoring,

335.300.000

335.300.000

0 - Pertemuan

Evaluasi dan

Monev hasil

Pelaporan

kegiatan

1 kali

program Yankes di puskesmas; - Pembinaan

49

tehnis

kali

pelayanan dan standarisasi sarana kesehatan swasta; - Pembinaan

78

tehnis

kali

pelayanan dan standarisasi sarana kesehatan puskesmas; - Jumlah

39

puskesmas yang dibintek.


puskesmas

IV - 19

No 8

Kegiatan Peningkatan


Realisasi 19.779.728.950

Keluaran

Sisa 570.533.050

- Jumlah honor

Kesehatan

bantuan

Masayarakat

Pemerintah

(Bantuan

Provinsi yang

Provinsi)

dibayarkan;

12 bulan

- Jumlah taman posyandu

6 lokasi

yang dikembangkan; - Jumlah

10

kegiatan yang

kali

mendukung peningkatan kualitas taman Posyandu; - Jumlah alat

1

kesehatan

paket

yang diadakan.

3).

Program

Pengawasan

Obat

dan

Makanan,

alokasi

anggaran sebesar Rp197.102.500,- dan terealisasi sebesar Rp196.462.500,- sisa Rp640.000,- dengan rincian kegiatan sebagai berikut: No

Belanja

Kegiatan Anggaran

1

Peningkatan

9.605.000

Realisasi 9.605.000

Keluaran Sisa 0

Pemberdayaan

Jumlah apotek yang dibina

40 apotek

Konsumen/Masyarakat di Bidang Obat dan Makanan 2

Peningkatan

174.989.500

174.349.500

640.000

Jumlah sarana

Pengawasan

(toko obat,

Keamanan Pangan

supermarket,

dan Bahan

pasar) yang

Berbahaya

diawasi

35 sarana

peredaran produk obat, makanan, minuman, dan alat kesehatan


IV - 20

3

Pengawasan

12.508.000

12.508.000

0

Jumlah

9

Terhadap Sarana

pembinaan

kec.

Distribusi

sarana distribusi

Perbekalan

PKRT dan

Kesehatan Rumah

Kosmetika yang disurvey

Tangga dan Kosmetika

4).

Program Pengembangan Obat Asli Indonesia alokasi anggaran sebesar Rp14.681.000,- dan terealisasi sebesar Rp14.681.000,sisa Rp0,- dengan rincian kegiatan sebagai berikut:

No 1



Realisasi

Keluaran

Sisa

Jumlah Penjual

48

Promosi Obat

14.681.000

0

Jamu dan Toga,

kali

Bahan Indonesia

Toma yang

di Dalam dan di

mendapat

Luar Negeri

penyuluhan tentang obat tradisional

5).

Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat, alokasi anggaran sebesar Rp1.052.196.950,- dan terealisasi sebesar Rp1.032.199.450,- sisa Rp19.997.500,- dengan rincian kegiatan sebagai berikut: Belanja

No

Kegiatan

Keluaran Anggaran

1

Pengembangan

333.475.000


Sisa Jumlah media

90 buah;

Media Promosi

502.500

cetak promosi

14.000 eks;

dan Informasi

kesehatan

14.000 eks;

Sadar Hidup

berupa (umbul-

1.000 eks;

Sehat

umbul, poster,

500 buah;

leaflet, buku

400 buah;

informasi,

10 buah;

lembar balik,

50 buah;

UKBM, stiker,

15 buah;

baliho, spanduk,

4 buah.

x banner, dan roll banner)


IV - 21

Belanja No

Kegiatan

Keluaran Anggaran

2

Penyuluhan Masyarakat

319.079.600 Pola

Hidup Sehat


Sisa 15.100.000

- Jumlah

40 kali;

promosi

10 bulan;

kesehatan

1 keg.

melalui : media elektronik berupa dialog interaktif radio, radio spot , televisi, dan lomba lukis poster; - Jumlah

20

promosi

sekolah

kesehatan melalui kampanye Aku Bangga Aku Tahu (ABAT) HIVAIDS; - Jumlah

4

supervisi dan

desa

pembinaan desa berprestasi; - Jumlah

39

supervisi dan pembinaan

puskesmas

program promosi kesehatan; - Jumlah

20

pembinaan

sekolah

kampanye ABAT HIVAIDS; - Terlaksananya kegiatan

600 orang

penyuluhan pola hidup sehat.


IV - 22

Belanja No

Kegiatan

Keluaran Anggaran

3

Peningkatan

376.251.850


Sisa 4.000.000

- Jumlah

390

Pendidikan

peserta

orang

Tenaga Penyuluh

workshop

Kesehatan

implementasi Desa Siaga bagi Perawat Ponkesdes - Jumlah

78

peserta rapat

orang

koordinasi Pembina Saka Bhakti Husada - Jumlah

78

peserta rapat

orang

Koordinasi Pembina Poskestren - Jumlah

39

peserta

orang

penilaian dan pembinaan Desa Siaga, Saka Bhakti Husada dan Ponkestren - Jumlah

39

peserta

orang

pertemuan Evaluasi UKBM 4

Monitoring,

- Jumlah blanko

190

Evaluasi dan

23.390.500

22.995.500

395.000

kajian PHBS

eks.

Pelaporan

yang dicetak; - Jumlah

2

pertemuan petugas Promosi Kesehatan.


IV - 23

kali

6).

Program Perbaikan Gizi Masyarakat, alokasi anggaran sebesar Rp566.546.500,- dan terealisasi sebesar Rp565.702.150,- sisa Rp844.350,- dengan rincian kegiatan sebagai berikut:

No 1

Kegiatan Pemberian



Keluaran

Sisa

- Jumlah balita

100

Makanan

564.350

gizi buruk

balita

Tambahan

yang mendapat PMT pemulihan; - Jumlah Bumil

80 orang

KEK yang mendapat PMT; - Jumlah balita

100

gizi buruk

kasus

yang telah dilacak; - Jumlah

39

puskesmas yang

puskesmas

mendapat bimbingan teknis tatalaksana gizi buruk ditingkat puskesmas. 2

Penanggulangan

190.861.500

190.861.500

0

- Jumlah

84

Kurang Energi

petugas yang

Protein (KEP),

telah

Anemia Gizi Besi,

mengikuti

Gangguan Akibat

pertemuan

Kurang Yodium

evaluasi

(GAKY), Kurang

program gizi;

Vitamin A dan

orang

- Jumlah

110

Kekurangan Zat

petugas yang

Gizi Mikro lainnya

telah

orang

mengikuti pertemuan tatalaksana gizi buruk;


IV - 24

No

Kegiatan

Belanja Anggaran

Realisasi

Keluaran

Sisa - Jumlah

110

petugas yang

orang

telah mengikuti pertemuan peningkatan kapasitas konseling menyusui. 3

Pemberdayaan

62.705.000

62.425.000

280.000

Terlaksananya

Masyarakat untuk

sosialisasi

Pencapaian

Sistem

Keluarga

Kewaspadaan

1 keg.

Pangan dan Gizi yang melibatkan unsur perempuan yaitu TP PKK Kecamatan, bidan koordinator, petugas pelaksana gizi, serta petugas pengendali KB dan Peningkatan pengetahuan petugas pelaksana gizi, petugas pengendali KB, TP PKK Kecamatan, dan bidan koordinator dalam mencegah terjadinya gizi buruk pada balita

7).

Program

Pengembangan

Lingkungan

Sehat,

alokasi

anggaran sebesar Rp633.988.300,- dan terealisasi sebesar Rp632.889.100,- sisa Rp1.099.200,- dengan rincian kegiatan sebagai berikut: LKPJ Kepala Daerah Kabupaten Malang Tahun 2015

IV - 25

No 1

Kegiatan Pengkajian



Keluaran

Sisa 0

- Jumlah

4

Pengembangan

pertemuan

Lingkungan Sehat

koordinasi

kali

kabupaten sehat; - Jumlah

5

pertemuan

kali

untuk menyusun dokumen kabupaten sehat; - Jumlah

1

kegiatan

kali

verifikasi kabupaten sehat; - Jumlah monev program

5 kali

kabupaten sehat. 2

Penyuluhan

542.200.800

541.216.200

984.600

- Kegiatan

Menciptakan

sosialisasi

Lingkungan

program

Sehat

stimulan

1 kali

jamban; - Kegiatan

1

pelatihan

kali

pembangunan stimulan jamban; - Jumlah

20

kegiatan

kali

pemicuan CLTS; - Jumlah

100

stimulan

kali

jamban sehat sederhana dan bimtek pembangunannya; - Jumlah MCK sehat

unit

percontohan dan Bimtek pembangunan nya;


1

IV - 26

No

Kegiatan

Belanja Anggaran

Realisasi

Keluaran

Sisa - Jumlah

40

pengawasan

kali

kualitas air minum; - Terlaksananya

12

penyuluhan

bulan

dalam rangka menciptakan lingkungan sehat. 3

Layanan

63.512.500

63.397.900

114.600

- Jumlah

150

Laboratorium

pemeriksaan

Kesehatan

kualitas air

kali

bersih; - Jumlah

300

pemeriksaan

kali

kualitas air minum; - Jumlah

30

pemeriksaan

kali

mikrobiologi makanan.

8).

Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular, alokasi anggaran sebesar Rp1.722.427.673,- dan terealisasi sebesar Rp1.684.294.623,- sisa Rp38.133.050,- dengan rincian kegiatan sebagai berikut:

No

Belanja

Kegiatan Anggaran

1

Penyemprotan/

695.297.500

Fogging Sarang Nyamuk


Keluaran Sisa 685.500

-

Jumlah fogging

13.600

focus;

rumah

Jumlah

44

penyelidikan

lokasi

Epidemiologis dalam rangka mengetahui potensi penularan DBD dan Chikungunya.


IV - 27

No

Belanja

Kegiatan Anggaran

2

Pelayanan

486.500.000


Keluaran Sisa 36.633.250

- Jumlah

6

Pencegahan dan

pertemuan

Penanggulangan

program

Penyakit

pemberantasan

kali

penyakit menular langsung; - Jumlah

20

puskesmas

pus-

yang diberi

kesmas

bimbingan teknis P2 IMS/HIV; - Jumlah

25

puskesmas dan RS yang

puskesmas

disupervisi program TB; - Jumlah reagen

1

HIV dan

keg.

syphilis serta obat IMS dan IO; - Jumlah

20

penderita kusta

orang

yang dikonfirmasi. 3

Pencegahan

68.433.000

68.433.000

0

- Pelaksanaan

1

Penularan

kegiatan

kali

Penyakit Endemik/

program

Epidemik

pertemuan DBD; - Jumlah

5

kegiatan

pus-

Larvasida;

kesmas

- Jumlah

5

kegiatan

pus-

pengangkatan

kesmas

Lumut; - Jumlah

5

kegiatan Mass

pus-

Fever Survey;

kesmas

- Jumlah

39

kegiatan

pus-

pembinaan

kesmas

teknis Program Malaria.


IV - 28

No

Belanja

Kegiatan Anggaran

4

Peningkatan

352.868.750


Keluaran Sisa 814.300

Imunisasi

- Jumlah

93

pembinaan ke

kali

puskesmas;

- Jumlah

39

pemantauan

kali

pelaksanaan imunisasi di Sekolah Dasar; - Jumlah

4

pertemuan

kali

yang dilaksanakan; - Jumlah

33

pengambilan

kali

vaksin dan alat suntik ke provinsi. 5

Peningkatan

119.328.423

119.328.423

0

- Jumlah

40

Surveillance

Penyelidikan

Epideminologi dan

Epidemiologi;

Penaggulan-gan

- Jumlah

Wabah

pertemuan yang dilaksa-

kali

3 kali

nakan; - Terlaksananya Bimtek ke

78 kali

Puskesmas;

- Jumlah

37

pengiriman sampel dan konsultasi ke provinsi.

9).

Program

Standarisasi

Pelayanan

Kesehatan,

alokasi

anggaran sebesar Rp632.373.250,- dan terealisasi sebesar Rp631.448.250,- sisa Rp925.000,- dengan rincian kegiatan sebagai berikut: LKPJ Kepala Daerah Kabupaten Malang Tahun 2015

IV - 29

kali

No 1

Belanja

Kegiatan

Anggaran

Penyusunan

Realisasi

181.515.000

Keluaran

Sisa

181.515.000

0

Jumlah

4

Standar

dokumen

dok.

Pelayanan

standar

Kesehatan

pelayanan kesehatan /dokumen perencanaan program kesehatan (Renstra,Renja,R KA/DPA,GBS dan TOR);

2

Evaluasi dan

349.160.250

348.735.250

425.000

Jumlah

5

Pengembangan

dokumen

Standar

evaluasi dan

dok.

Pelayanan

pengembangan

Kesehatan

standar pelayanan kesehatan (ISO,SOP,SPP,P AK)

3

Pembangunan

101.698.000

101.198.000

500.000

Jumlah

2

dan

dokumen

dok.

Pemutakhiran

informasi

Data Dasar

kesehatan (Profil

Standar

dan Laporan

Pelayanan

Tahunan)

Kesehatan

10). Program dan

Pengadaan

Peningkatan

Prasarana/Puskesmas/Pustu

dan dan

Perbaikan

Sarana

Jaringannya,

alokasi

anggaran sebesar Rp26.920.000.000,- dan terealisasi sebesar Rp25.338.657.288,-

sisa

Rp1.581.342.712,-

dengan

rincian


Kegiatan Pengadaaan


Sarana dan

Realisasi 25.338.657.288

Sisa 1.581.342.712

Keluaran Jumlah alkes yang diadakan

1 paket

Prasarana Puskesmas


IV - 30

11). Program Pengadaan, Peningkatan Sarana dan Prasarana Rumah Sakit/Rumah Sakit Jiwa/Rumah Sakit Paru-Paru/Rumah Sakit Mata,

alokasi

anggaran

sebesar

Rp17.581.039.200,-

dan

terealisasi sebesar Rp16.841.528.405,- sisa Rp739.510.795,dengan rincian kegiatan sebagai berikut: No 1

Kegiatan Pengadaan Alkes

Belanja Anggaran

Realisasi

17.581.039.200

16.841.528.405

Keluaran

Sisa 739.510.795

Terealisasinya pengadaan alkes

122 unit/ 33 set/ 1 paket

12). Program Pengawasan dan Pengendalian Kesehatan Makanan, alokasi

anggaran

sebesar

Rp302.141.000,-

dan

terealisasi

sebesar Rp299.141.000,- sisa Rp3.000.000,- dengan rincian kegiatan sebagai berikut: No

Kegiatan

1

Pengawasan dan



Keluaran

Sisa 3.000.000

- Jumlah

200

Pengendalian

penyuluhan

Keamanan dan

yang dilakukan

Kesehatan

terhadap IRTP

Makanan Hasil

Baru (SPP-

Produksi Rumah

IRT);

Tangga

- Jumlah pembinaan kepada IRTP

kali

60 kali

lama; - Jumlah

1

pengadaan

kali

reagen uji cepat pangan; - Jumlah

200

Pembinaan kepada IRTP baru (SPPIRT).


IV - 31

kali

13). Program Peningkatan Pelayanan, alokasi anggaran sebesar Rp167.189.123.453,- dan terealisasi sebesar Rp181.933.418.715,sisa Rp(14.744.295.262),- yang ditutup dari pola pengelolaan keuangan BLUD dengan rincian kegiatan sebagai berikut: No 1

Kegiatan Kegiatan

Belanja Anggaran

Realisasi

Sisa

103.368.904.050

126.319.372.439

(22.950.468.389)

Pelayanan

Keluaran - Persentase

98

jumlah tenaga

%

medis sesuai dengan standar klasifikasi Rumah Sakit Kelas B; - Persentase

96,01

tenaga kepe-

%

rawatan yang memenuhi standar kompetensi; - Persentase

84,32

jumlah

%

peralatan rumah tangga sesuai dengan standar kebutuhan peralatan keperawatan; - Persentase

100

analisa hasil

%

kegiatan pelayanan penunjang; - Persentase

68,35

tingkat hunian

%

rumah sakit (Bed Occupancy Rate); - Rata-rata

5

Lama Pasien Dirawat (Average Length of Stay)


IV - 32

hari

No

Kegiatan

Belanja Anggaran

Realisasi

Keluaran

Sisa

- Rata-rata

3

Lama Tempat

hari

Tidur Kosong/ Tidak Terisi (Turn Over Internal); - Frekuensi

52

pemakaian

kali

tempat tidur dalam kurun waktu tertentu (Bed Turn Over); - Persentase

6,18

jumlah kema-

%

tian umum pasien keluar; - Persentase

2,97

jumlah kema-

%

tian ≥ 48 jam pasien keluar; - Persentase

100

pengelolaan

%

administratif pelayanan dan pendukung pelayanan rumah sakit; - Rata-rata

77,42

capaian

%

Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM); - Terealisasinya

4

pengadaan

paket

pengadaan peralatan kedokteran dan pembangunan lanjutan gedung gawat darurat (IGD);


IV - 33

No

Belanja

Kegiatan

Anggaran

Realisasi

Keluaran

Sisa

- Terealisasinya pelayanan kesehatan perorangan:

2

Kegiatan

63.820.219.403

55.614.046.276

8.206.173.127

BOR

52,60 %

ALOS

3,84 %

TOI

3,46 hari

BTO

50,06 kali

GDR

13,67 ‰

NDR

5,08 ‰

Jumlah Dana

40

Pelayanan JKN

Operasional

FKTP

Kapitasi FKTP

Kapitasi pelayanan kesehatan pada FKTP

Adapun

hasil/outcome

serta

manfaat

yang

diperoleh

dari

pelaksanaan program pada Urusan Kesehatan sebagai berikut: 1).

Angka Kematian Bayi per seribu kelahiran hidup, pada tahun 2014 sebesar 6,09 per seribu kelahiran hidup, menjadi sebesar 5,95 per seribu kelahiran hidup di tahun 2015;

2).

Angka Kematian Ibu per seratus ribu kelahiran hidup, pada tahun 2014 sebesar 62,28 per seratus ribu kelahiran, menjadi sebesar 72,22 per seratus ribu kelahiran hidup di tahun 2015;

3).

Persentase balita dengan gizi buruk, pada tahun 2014 sebesar 0,87%, menjadi sebesar 0,79% di tahun 2015;

4).

Persentase balita kurang gizi, pada tahun 2014 sebesar 5,52%, menjadi sebesar 4,86% di tahun 2015;

5).

Dipertahankannya kecamatan bebas rawan gizi, sebesar 100%;

6).

Angka Harapan Hidup (AHH), pada tahun 2014 sebesar 73,75 tahun, menjadi sebesar 75,74* tahun di tahun 2015;

7).

Umur Harapan Hidup (UHH), pada tahun 2014 sebesar 69,87 tahun, dan menjadi sebesar 69,87* tahun di tahun 2015; *)

Angka Sementara


IV - 34

8).

Untuk Rumah Sakit Umum Daerah Kanjuruhan meliputi: a). Tingkat hunian rumah sakit pada tahun tahun 2014 sebesar 70,94%, menjadi sebesar 68,35% atau dalam kriteria cukup efektif, artinya pemanfaatan pelayanan kesehatan terhadap masyarakat cukup baik; b). Tingkat kepuasan pasien, keluarga dan pengunjung rumah sakit pada tahun 2014 sebesar 76,46%, menjadi sebesar 77,42% di tahun 2015 dengan kriteria baik.

9).

Untuk Rumah Sakit Umum Daerah Lawang meliputi: a). Tingkat hunian rumah sakit pada tahun tahun 2014 sebesar 54,70%, menjadi 52,60% di tahun 2015; b). Tingkat kepuasan pasien, keluarga dan pengunjung rumah sakit pada tahun 2014 sebesar 83,29%, menjadi 92,37% di tahun 2015.

10). Meningkatnya persentase tersedianya obat sesuai dengan kebutuhan sebesar 90%; 11). Meningkatnya pengawasan Obat , Makanan, Kosmetik Dan Alat Kesehatan (OMKA) di wilayah kecamatan; 12). Meningkatnya Puskesmas yang menggunakan obat tradisional sebagai obat komplementer; 13). Meningkatnya cakupan pemberian makanan pendamping ASI pada anak usia 6 - 24 bulan keluarga miskin dan cakupan balita gizi buruk untuk mendapat perawatan; 14). Prestasi yang diraih antara lain : a). Piagam Penghargaan Perawat Community Mental Health

Nursing (CMHN) Tingkat Nasional; b). Sertifikat Eliminasi Malaria Tingkat Nasional; c). Juara II Tingkat Provinsi dalam Program Penyediaan Air Minum Sanitasi Berbasis Masyarakat (PAMSIMAS II), a.n. Dinas Kesehatan Kab. Malang; d). Juara II Tingkat Provinsi dalam Lomba Jumantik Anak Sekolah, a.n. SDN 02 Karangkates.


IV - 35

c. Permasalahan dan solusi dalam Urusan Kesehatan sebagai berikut: 1).

Cakupan komplikasi kebidanan yang ditangani tidak bisa mencapai target hal ini dikarenakan target yang ditetapkan dalam Renstra tahun 2011–2015 yaitu sebesar 88% terlalu tinggi dimana realisasi capaian sebesar 80% sama dengan target Nasional sebesar 80%. Bilamana memakai target nasional

cakupan

komplikasi

kebidanan

yang

ditangani

mencapai target. Rencana kedepan yang akan dilakukan yaitu rasionalisasi data dengan cara penyesuaian target sasaran yang ada pada Renstra berkoordinasi dengan Bappeda Kabupaten Malang; 2).

Angka Kematian Ibu tahun 2015 sebesar 72,22 per seratus ribu kelahiran lebih tinggi apabila dibandingkan dengan capaian tahun 2014 sebesar 62,28 per seratus ribu kelahiran, dimana masih lebih rendah dibandingkan target Renstra dan target nasional sebesar 118 per seratus ribu kelahiran. Beberapa faktor yang menyebabkan antara lain: meningkatnya jumlah ibu hamil yang berusia di atas 35 tahun sebanyak 11 kasus dibanding tahun 2014 sebanyak 6 kasus; jumlah estafet penolong meningkat yaitu 11 kasus yang estafet penolongnya 3 atau lebih sedangkan pada tahun 2014 hanya 8 kasus; tingginya

kasus

pre

Eklampsi

dan

Eklampsi

(keracunan

kehamilan) yaitu 17 kasus dan seringnya kasus ini terlalu dianggap biasa-biasa saja oleh penderita dan keluarganya karena sering tidak ada keluhan; tingginya kasus HPP (Haemoragia Post Partum/ Perdarahan Pasca Lahir) yaitu sebesar 11 kasus yang disebabkan : manajemen aktif kala III kompetensi tenaga kesehatan masih kurang baik di fasilitas primer (negeri dan swasta) dan pada fasilitas sekunder (rumah sakit) kecepatan dalam keputusan penanganan masih kurang; dan kurangnya kompetensi petugas dalam kegawatdaruratan neonatal di puskesmas. Untuk itu perlu dilakukan upaya-upaya


IV - 36

antara

lain:

Perencanaan

Persalinan

dan

Pencegahan

Komplikasi (P4K); Manajemen Terpadu Balita Sakit (MTBS); Kemitraan bidan dan dukun bayi; Penyeliaan Fasilitatif (PF) dan bimbingan teknis; pelatihan ulang atau kunjungan dokter spesialis

ke

puskesmas

untuk

pembinaan

terutama

di

Puskesmas PONED; Rumah sakit harus mempunyai peralatan PICU/ NICU; Rumah sakit swasta harus mengangkat dokter spesialis; dan semua komplikasi seharusnya ditangani oleh Dokter Spesialis yang menetap 24 jam; 3).

Meningkatnya angka kematian bayi pada tahun 2015 sebesar 5,95 per seribu kelahiran hidup dibanding dengan tahun 2014 sebesar 6,09 per seribu kelahiran hidup, walaupun angka ini masih dibawah target nasional sebesar 24 per seribu kelahiran hidup, salah satu penyebabnya karena kurangnya kompetensi petugas dalam kegawatdaruratan neonatal di puskesmas, sehingga

perlu

upaya

peningkatan

kompetensi

melalui

pelatihan kegawatdaruratan neonatal. 3. Pekerjaan Umum Infrastruktur pekerjaan umum harus dipandang sebagai aset yang perlu terus dipelihara dan ditingkatkan nilai tambahnya (value added) agar dapat terus diandalkan manfaatnya. Penyediaan infrastruktur pekerjaan umum yang berorientasi kepuasan pengguna berbasis kualitas, tidak lagi cukup hanya untuk memenuhi Standar Pelayanan Minimal (SPM) tetapi juga untuk mempercepat pertumbuhan ekonomi yang berkeadilan sosial dan inklusif. Pengembangan infrastruktur pekerjaan umum mengarusutamakan sebaran pusat-pusat pertumbuhan sesuai daya dukung lingkungan dalam keseimbangan pembangunan wilayah secara berkelanjutan. Arah kebijakan bidang kebinamargaan dengan mempertahankan dan meningkatkan kinerja pelayanan prasarana jalan guna menunjang aksesibilitas dan keterhubungan wilayah (domestic connectivity) dalam mendukung pengembangan koridor ekonomi. Ruang lingkup kegiatannya LKPJ Kepala Daerah Kabupaten Malang Tahun 2015

IV - 37

antara lain: pemeliharaan berkala jalan dan jembatan; peningkatan dan pembangunan jalan; dan penggantian dan pembangunan jembatan yang kewenangan pengaturannya oleh pemerintah daerah. Di

bidang

pengairan,

arah

kebijakan

dalam

upaya

mempertahankan dan meningkatkan kinerja layanan jaringan irigasi kewenangan

pemerintah

kabupaten

dalam

rangka

mendukung

pemenuhan sasaran Prioritas Nasional di Bidang Ketahanan Pangan. Ruang lingkup kegiatannya antara lain: pengembangan dan rehabilitasi jaringan irigasi, dengan prioritas untuk rehabilitasi jaringan irigasi; Sistem Investigasi Desain (SID) dan Operasional dan Pemeliharaan (OP) menjadi tanggung jawab pemerintah daerah; pelaksanaan kegiatan dengan pendekatan Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Partisipatif (PPSIP). Di bidang keciptakaryaan diarahkan antara lain: meningkatkan cakupan pelayanan air minum dalam rangka percepatan pencapaian target MDG’s untuk meningkatkan kualitas kesehatan masyarakat dan memenuhi standar

pelayanan

minimal

(SPM)

penyediaan

air

minum,

serta

meningkatkan cakupan dan kehandalan pelayanan sanitasi, terutama dalam

pengelolaan

air

komunal/terdesentralisasi

limbah

untuk

dan

persampahan

meningkatkan

kualitas

secara kesehatan

masyarakat dan memenuhi Standar Pelayanan Minimal (SPM) penyediaan sanitasi.

Ruang

lingkup

kegiatannya

antara

lain:

perluasan

dan

peningkatan Sambungan Rumah (SR) perpipaan bagi MBR perkotaan bagi daerah yang memiliki idle capacity yang memadai untuk dibangun SR perpipaan;

pemasangan

master

meter

untuk

MBR

perkotaan;

pembangunan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Perdesaan untuk desa-desa dengan sumber air baku yang relatif mudah; pembangunan dan pengembangan

prasarana

dan

sarana

air

limbah

komunal;

dan

pembangunan serta pengembangan fasilitas pengelolaan sampah dengan pola 3R (reduce, reuse, dan recycle) di tingkat komunal yang terhubung dengan sistem pengelolaan sampah di tingkat kota.


IV - 38

Pembangunan infrastruktur merupakan salah satu aspek penting dan vital guna mempercepat proses pembangunan. Peranan pentingnya sebagai salah satu roda penggerak pertumbuhan ekonomi, mengingat gerak laju dan pertumbuhan ekonomi suatu negara tidak dapat pisahkan dari ketersediaan infrastruktur yang ada. Oleh karena itu, pembangunan sektor ini menjadi pondasi dari pembangunan ekonomi selanjutnya. a. Program pembangunan yang dilaksanakan meliputi: 1).

Program Pembangunan Jalan dan Jembatan;

2).

Program Pembangunan Saluran Drainase/Gorong-gorong;

3).

Program Pembangunan Turap/Talud/Bronjong;

4).

Program Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan dan Jembatan;

5).

Program Inspeksi Kondisi Jalan dan Jembatan;

6).

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Kebinamargaan;

7).

Program Pembangunan Infrastruktur Perdesaan;

8).

Program Pengelolaan Sistem Informasi/Database Jalan dan Jembatan;

9).

Program Pengelolaan Pelengkap Jalan dan Penerangan Jalan Umum;

10).

Program Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi, Rawa dan Jaringan Pengairan lainnya;

11).

Program Penyediaan dan Pengolahan Air Baku;

12).

Program Pengembangan, Pengelolaan dan Konservasi Sungai, Danau dan Sumber Daya Air lainnya;

13).

Program Pengendalian Banjir;

14).

Program Pengembangan Wilayah Strategis dan Cepat Tumbuh; dan

15).

Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Air Minum dan Air Limbah.

b. Realisasi pelaksanaan program dan kegiatan sebagai berikut: Urusan Pekerjaan Umum pada tahun 2015 telah dialokasikan anggaran

sebesar

Rp765.012.864.151,-

dan

terealisasi

sebesar

Rp759.896.538.043,- sisa sebesar Rp5.116.326.108,-.


IV - 39

Adapun program dan kegiatan yang telah dilaksanakan pada Urusan Pekerjaan Umum sebagai berikut: 1).

Program Pembangunan Jalan dan Jembatan, dengan alokasi anggaran sebesar Rp220.941.065.000,- dan terealisasi sebesar Rp220.127.839.700,- sisa Rp813.225.300,- dengan rincian kegiatan sebagai berikut:

No 1

Kegiatan Perencanaan

Belanja Anggaran

Realisasi

Sisa

4.608.705.000

4.549.040.000

59.665.000

Keluaran Tersedianya

2

Pembangunan

dokumen

Jalan

perencanaan

dok.

teknis kegiatan pembangunan jalan 2

Pembangunan

153.099.800.000

152.497.929.700

601.870.300

Jalan 3

Perencanaan

1.304.330.000

1.279.800.000

24.530.000

Meningkatnya

200

kapasitas jalan

km

Tersedianya

1

Pembangunan

dokumen

dok.

Jembatan

perencanaan teknis pembangunan jembatan

4

Pembangunan

49.140.210.000

49.072.126.000

68.084.000

Jembatan

Meningkatnya kapasitas

340 m

jembatan 5

Pengawasan

5.036.470.000

4.993.783.000

42.687.000

Termonitoring-

205

Teknis

nya pelaksanaan

km

Pembangunan

kegiatan

Jalan

pembangunan dan peningkatan jalan

6

Pengawasan

1.151.550.000

1.137.915.000

13.635.000

Termonitoring-

Teknis

nya pelaksanaan

Pembangunan

kegiatan

Jembatan

pembangunan/

315 m

penggantian jembatan 7

Peningkatan Jalan

6.600.000.000


6.597.246.000

2.754.000

Meningkatnya

5

kapasitas jalan

km

IV - 40

2).

Program

Pembangunan

Saluran

Drainase/Gorong-Gorong,

dengan alokasi anggaran sebesar Rp8.666.746.570,- dan terealisasi sebesar Rp8.632.187.900,- sisa Rp34.558.670,dengan rincian kegiatan sebagai berikut: Belanja No

Kegiatan

Keluaran Anggaran

1

Pembangunan

8.666.746.570

Realisasi 8.632.187.900

Sisa 34.558.670

Jumlahnya

71

Saluran Drainase/

prasarana dan

Gorong-Gorong

sarana drainase /

lokasi

gorong-gorong di lingkungan permukiman

3).

Program Pembangunan Turap/Talud/Bronjong, dengan alokasi anggaran sebesar Rp6.434.003.000,- dan terealisasi sebesar Rp6.382.488.000,- sisa Rp51.515.000,- dengan rincian kegiatan sebagai berikut: Belanja

No

Kegiatan

Keluaran Anggaran

1

2

3

Perencanaan

201.360.000


Sisa 1.017.000

Tersedianya

1

Pembangunan

dokumen

Turap/ Talud/

perencanaan

Bronjong

teknis kegiatan

Pembangunan

6.046.435.000

5.996.915.000

49.520.000

dok.

Meningkatnya

Turap/Talud/

kapasitas dinding

Bronjong

penahan jalan

Pengawasan

186.208.000

185.230.000

978.000

Termonitoring-

Teknis

nya pelaksanaan

Pembangunan

kegiatan

Turap/Talud/

pembangunan

Bronjong

dinding penahan

400 m

400

jalan


IV - 41

m

4).

Program Rehabilitasi/ Pemeliharaan

Jalan

dan Jembatan,

dengan alokasi anggaran sebesar Rp346.679.359.981,-

dan

terealisasi sebesar Rp343.984.362.850,- sisa Rp2.694.997.131,dengan rincian kegiatan sebagai berikut: No 1

2


Belanja Anggaran

Realisasi

Sisa

6.002.080.000

5.959.953.000

42.127.000

Keluaran Tersedianya

2

Rehabilitasi/

dokumen

Pemeliharaan

perencanaan

Jalan

teknis kegiatan

Rehabilitasi/

257.456.329.981

256.390.298.200

1.066.031.781

dok.

- Memperta-

Pemeliharaan

hankan daya

Jalan

dukung dan

186 km

kapasitas jalan; - Meningkatnya

12

jalan kondisi

km

baik; - Terpelihara-

165

nya jalan

km

kabupaten; - Jumlah jalan

250

lingkungan

lokasi

permukiman yang dibangun / ditingkatkan / direhabilitasi. 3

4

Pengawasan

Termonitoring-

165

Teknis

nya pelaksa-

km

Rehabilitasi/

naan kegiatan

Pemeliharaan

pemeliharaan

Jalan

jalan

Pemeliharaan

2.825.000.000

2.800.542.000

24.458.000

Terlaksananya

150

Rutin Jalan dan

pemeliharaan

km

Jembatan

rutin jembatan

5).

76.256.870.000

74.750.225.650

1.506.644.350

Program Inspeksi Kondisi Jalan dan Jembatan, dengan alokasi anggaran sebesar Rp110.080.000,- dan terealisasi sebesar Rp110.080.000,- sisa Rp0,- dengan rincian kegiatan sebagai berikut:


IV - 42

No 1

Kegiatan Inspeksi Kondisi

Belanja Anggaran

Realisasi

110.080.000

Keluaran

Sisa

110.080.000

0

Jalan

Terbaharuinya data kondisi

1 tahun

jalan kabupaten

6).

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Kebinamargaan, dengan alokasi anggaran sebesar Rp7.127.100.000,- dan terealisasi sebesar Rp6.858.602.500,- sisa Rp268.497.500,dengan rincian kegiatan sebagai berikut:

No 1

Kegiatan Pembangunan

Belanja Anggaran

Realisasi

6.500.600.000

6.237.957.500

Keluaran

Sisa 262.642.500

Gedung Workshop

Tersedianya

1

tempat untuk

unit

peralatan PJU 2

Pengadaan Alat-

200.400.000

198.865.000

1.535.000

Alat Berat

Terlaksananya

1

pengadaan alat

paket

berat penunjang kegiatan 3

Rehabilitasi/

400.500.000

396.410.000

4.090.000

Terpeliharanya

1

Pemeliharaan

alat-alat berat

tahun

Alat-Alat Berat

penunjang kegiatan

4

Rehabilitasi/

25.600.000

25.370.000

230.000

Terpeliharanya

Pemeliharaan

alat laborato-

Alat-Alat Ukur dan

rium kebina-

Bahan

margaan

1 tahun

Laboratorium Kebinamargaan

7).

Program Pembangunan Infrastruktur Perdesaan, dengan alokasi anggaran sebesar Rp41.984.076.610,- dan terealisasi sebesar Rp41.821.688.100,-

sisa

Rp162.388.510,-

dengan

rincian




Realisasi

Bertambahnya

45

Jalan dan

kapasitas jalan

km

Jembatan

dan jembatan

Perdesaan

desa


21.611.483.800

Keluaran

Sisa 48.946.200

IV - 43

No 2


Belanja Anggaran

Realisasi

863.840.000

Keluaran

Sisa

856.066.000

7.774.000

Tersedianya

1

Pembangunan

dokumen

Infrastruktur

perencanaan

Perdesaan

teknis kegiatan

dok.

pembangunan jalan dan jembatan desa 3

Pengawasan

Termonitoring-

45

Teknis

722.470.000

716.392.000

6.078.000

nya pelaksa-

km

Pembangunan

naan kegiatan

Infrastruktur Perdesaan 4

5

Pembangunan

18.616.591.610

18.517.381.300

99.210.310

Jumlahnya

88

Sarana dan

prasarana dan

Prasarana Air

sarana air bersih

Bersih Perdesaan

pedesaan

Monitoring,

120.745.000

120.365.000

380.000

lokasi

Termonitoring-

147

Evaluasi dan

nya kegiatan

lem-

Pelaporan

bantuan lemba-

baga

ga pendidikan swasta

8).

Program Pengelolaan Sistem Informasi/Data Base Jalan dan Jembatan, dengan alokasi anggaran sebesar Rp611.980.000,dan terealisasi sebesar Rp609.516.000,- sisa Rp2.464.000,dengan rincian kegiatan sebagai berikut:

No

1

Kegiatan

Penyusunan

Belanja Anggaran

Realisasi

611.980.000

Keluaran

Sisa

609.516.000

2.464.000

Terkelolanya

Sistem

data base jalan,

Informasi/Data

jemba-tan dan

Base Jalan dan

bangunan

Jembatan

pelengkap jalan

9).

Program Jalan

Pengelolaan Umum,

Pelengkap

dengan

Jalan

alokasi

dan

12 bulan

Penerangan

anggaran

sebesar

Rp66.308.460.000,- dan terealisasi sebesar Rp66.051.084.800,sisa Rp257.375.200,- dengan rincian kegiatan sebagai berikut:


IV - 44

No

1

Kegiatan

Perencanaan


Realisasi 1.303.714.000

Keluaran

Sisa 11.366.000

Tersedianya

1

Pembangunan

dokumen

Pelengkap Jalan

dok.

perencanaan

dan Penerangan

teknis bangunan

Jalan Umum

pelengkap dan PJU

2

Pengadaan dan

16.782.890.000

16.739.146.500

43.743.500

Pemeliharaan

Meningkatnya

570

kapasitas PJU

titik

Meningkatnya

12.500

Penerangan Jalan Umum 3

Pembangunan

26.171.760.000

26.050.600.000

121.160.000

Drainase/ Trotoar

kapasitas

m

drainase/ trotoar 4

5

Rehabilitasi/

20.238.390.000

20.175.862.300

62.527.700

Pemeliharaan

bangunan

Drainase/ Trotoar

pelengkap jalan

Pengelolaan

492.460.000

484.760.000

7.700.000

Pohon Tepi Jalan 6

Terpeliharanya

Pengawasan

1.307.880.000

1.297.002.000

10.878.000

16.000 m

Terkelolanya

2.000

pohon tepi jalan

batang

Terlaksananya

12.500

Teknis

pengawasan

m

Pembangunan

teknis kegiatan

Pelengkap Jalan dan Penerangan Jalan Umum

10).

Program Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi Rawa

dan

Jaringan

Pengairan

Lainnya,

dengan

alokasi

anggaran sebesar Rp25.506.359.170,- dan terealisasi sebesar Rp25.146.628.766,-

sisa

Rp359.730.404,-

dengan

rincian




Realisasi 1.411.563.033

Keluaran

Sisa 6.400.967

Jumlah

Pembangunan

pembuatan

Jaringan Irigasi

dokumen

23 dok.

perencanaan


IV - 45

No 2

Kegiatan Rehabilitasi/


Realisasi 2.401.554.960

Keluaran

Sisa 35.089.540

Jumlah lokasi

13

Pemeliharaan

pekerjaan fisik

paket

Jaringan Irigasi

Rehab / Pemeliharaan Jaringan Irigasi

3

Optimalisasi

3.000.358.600

2.983.966.600

16.392.000

Jumlah

27

Fungsi Jaringan

normalisasi

paket

Irigasi yang Telah

saluran irigasi

Dibangun

dan perbaikan pintu air/bangunan ukur

4

Pemberdayaan

823.458.100

819.193.100

4.265.000

Petani Pemakai Air

Jumlah paket

18

peberdayaan

paket

Petani Pemakai Air 5

Pendataan dan

280.990.000

280.270.000

720.000

Jumlah

Identifikasi

dokumen

Jaringan Irigasi

identifikasi

dan Bangunan

swakelola

3 dok.

Pengairan Lainnya 6

Verifikasi Teknis

81.680.000

81.350.000

330.000

Jumlah

dan Pengendalian

dokumen

Mutu Bidang

Penilaian

Pengairan

kinerja/

1 set

performance rekanan jasa konstruksi 7

8

Perencanaan

Jumlah paket

2

Angka

AKNOP; paket

paket

Kebutuhan Nyata

pembuatan &

Operasi dan

pemasangan

Pemeliharaan

patok saluran

Pengendalian

192.128.600

192.135.000

190.406.900

188.630.000

1.721.700

3.505.000

Jumlah

2

Asset Tanah

pembuatan /

Negara yang

pemasangan

Dikelola Dinas

patok batas;

Pengairan

papan larangan;

lokasi

survey dan pengukuran


IV - 46

No 9

Kegiatan Pemeliharaan

Belanja Anggaran

Realisasi

877.440.000

874.556.073

Keluaran

Sisa 2.883.927

Jumah alat

3

Peralatan dan

berat; pintu air

unit

Perbekalan

di 9 wilayah

alat

Penunjang

UPTD

berat

Optimalisasi Sumber Daya Air 10

Pelayanan,

223.302.000

223297000

5.000

Jumlah paket

2

Pemanfaatan dan

peningkatan

dok.

Pengelolaan Asset

prasarana

Tanah Negara

kawasan sumber air

11

Rehabilitasi/

15.980.258.370

15.691.841.100

288.417.270

- Jumlah

51

Pemeliharaan

pekerjaan

Jaringan Irigasi

fisik rehab/

(DAK)

pemelihara-

paket

an jaringan irigasi; - Jumlah paket pengawasan.

11).

24 paket

Program Penyediaan dan Pengolahan Air Baku, dengan alokasi anggaran sebesar Rp32.887.675.000,- dan terealisasi sebesar Rp32.593.470.500,- sisa Rp294.204.500,- dengan rincian kegiatan sebagai berikut:

No 1


Belanja Anggaran

Realisasi

2.620.364.000

2.407.692.500

Sisa 212.671.500

Keluaran Jumlah lokasi

12

Prasarana

pekerjaan fisik

paket

Pengambilan dan

pembangunan /

Saluran Pembawa

peningkatan jaringan irigasi

2

Pemeliharaan

9.748.921.600

Jumlah lokasi

103

Prasarana

pekerjaan fisik

paket

Pengambilan dan

pemeliharaan

Saluran Pembawa

jaringan irigasi


9.717.258.800

31.662.800

IV - 47

No 3



Realisasi

Keluaran

Sisa

150.280.200

1.060.100

Jumlah paket

Partisipasi

pekerjaan

Masyarakat dalam

swakelola yang

Pengelolaan Air

melibatkan

1 paket

partisipasi masyarakat 4

5

Pembangunan

20.234.256.100

20.187.596.000

46.660.100

Jumlah

98

Prasarana

pekerjaan fisik

Pengambilan dan

pembangunan/

Saluran Pembawa

peningkatan

(BK Provinsi)

jaringan irigasi

Pembinaan di

132.793.000

130.643.000

2.150.000

Pembinaan di

Bidang Air Tanah

bidang air tanah

bagi Masyarakat

bagi masyarakat

dan Pengusaha

dan pengusaha

12).

paket

275 orang

Program Pengembangan Pengelolaan dan Konversi Sungai Danau dan Sumber Air Lainnya, dengan alokasi anggaran sebesar

Rp2.722.202.000,-

dan

terealisasi

sebesar

Rp2.679.831.000,- sisa Rp42.371.000,- dengan rincian kegiatan sebagai berikut: No

Kegiatan

1

Pemeliharaan dan

2

Belanja Anggaran

Realisasi

Sisa

1.171.535.000

1.159.362.000

12.173.000

Keluaran Jumlah

7

Rehabilitasi

pemeliharaan

Embung dan

dan rehabilitasi

Bangunan

embung dan

Penampung Air

bangunan

Lainnya

penampung

Peningkatan

834.842.000

818.420.000

16.422.000

paket

Jumlah

7

Partisipasi

pekerjaan

Masyarakat dalam

swakelola yang

paket

Pengelola Sungai,

melibatkan

Danau dan

masyarakat

Pengelolaan Sungai, Danau dan Sumber Daya Air Lainnya


IV - 48

No 3

Kegiatan Monitoring,

Belanja Anggaran

Realisasi

62.900.000

Keluaran

Sisa

62.900.000

0

Jumlah

1

Evaluasi, dan

dokumen hasil

Pelaporan

monitoring dan

dok.

evaluasi kegiatan lapangan 4

Pengawasan Izin

76.500.000

76.500.000

0

Terealisasinya

Pemanfaatan Air

pengawasan

Tanah

izin pemanfaa-

85 obyek

tan air tanah 5

Pendataan dan

576.425.000

562.649.000

13.776.000

Terealisasinya

6

Penertiban

pendataan dan

lokasi

Pemanfaatan Air

penertiban

Tanah

pemanfaatan air tanah

13).

Program Pengendalian Banjir, dengan alokasi anggaran sebesar Rp843.446.000,- dan terealisasi sebesar Rp793.186.500,- sisa Rp50.259.500,- dengan rincian kegiatan sebagai berikut:

No 1


Belanja Anggaran

Realisasi

176.170.000

156.064.000

Keluaran

Sisa 20.106.000

Jumlah lokasi

Pastisipasi

/paket pengen-

Masyarakat Dalam

dalian banjir

Penanggulangan

yang meli-

Banjir

batkan partisipasi

1 paket

masyarakat 2

Mengendalikan

667.276.000

637.122.500

30.153.500

Jumlah

3

Banjir pada

pengadaan

Daerah

bronjong;

paket

Tangkapan Air

Jumlah karung

dan Badan -

plastik

Badan Sungai

14).

Program Pengembangan Wilayah Strategis dan Cepat Tumbuh, dengan

alokasi

anggaran

sebesar

Rp282.142.000,-

dan

terealisasi sebesar Rp281.117.000,- sisa Rp1.025.000,- dengan rincian kegiatan sebagai berikut: LKPJ Kepala Daerah Kabupaten Malang Tahun 2015

IV - 49

No 1

Belanja

Kegiatan

Anggaran

Perencanaan

282.142.000

Realisasi

Keluaran

Sisa

281.117.000

1.025.000

Jumlah

5

Pengembangan

dokumen hasil

Infrastruktur

studi kelayakan

paket

/ SID

15).

Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan dan

Air

Limbah,

dengan

alokasi

Air Minum

anggaran

sebesar

Rp3.908.168.820,- dan terealisasi sebesar Rp3.824.454.427,sisa Rp83.714.393,- dengan rincian kegiatan sebagai berikut: No 1

Belanja

Kegiatan

Anggaran

Fasilitas

292.694.000


Keluaran

Sisa 11.090.000

Jumlah fasilitasi

70

Pembinaan Teknik

air limbah

KPP

Pengolahan Air

pedesaan

Limbah 2

Fasilitas

122.546.220

121.060.500

1.485.720

Terealisasinya

Pembinaan Teknik

fasilitasi air

Pengolahan Air

bersih pedesaan

75 hipam

Minum 3

Perencanaan dan

1.803.093.000

1.755.399.327

47.693.673

Jumlah karya

16

Pengawasan

perencanaan

paket

Teknis Penyediaan

dan pengawasan

Prasarana dan

teknis yang

Sarana Air Bersih

mendukung

dan PLP

pembangunan AM dan PLP

4

Penyediaan

Meningkatnya

18

Prasarana dan

jumlah sarana

lokasi

Sarana Air Limbah

sanitasi

Adapun

1.689.835.600

hasil/outcome

1.666.390.600

serta

manfaat

23.445.000

yang

diperoleh

dari

pelaksanaan program pada Urusan Pekerjaan Umum sebagai berikut:


IV - 50

1).

Meningkatnya jalan kabupaten dalam kondisi baik, pada tahun 2014 sepanjang 1.550,78 km/ 92,93%, menjadi

sepanjang

1.586,49 km/ 95,07% di tahun 2015 dari total panjang jalan kabupaten sepanjang 1.668,76 km; serta meningkatnya jumlah jembatan kabupaten yang sesuai standar dengan lebar 6 m, pada tahun 2014 sebanyak 157 unit/ 39,75%, menjadi sebanyak 177 unit/ 44,81% di tahun 2015 dari total jumlah jembatan kabupaten yang ada sebanyak 395 unit; 2).

Meningkatnya kualitas dan kuantitas infrastruktur penerangan jalan umum, pada tahun 2014 sebanyak 13.556 titik lampu, menjadi 14.126 titik lampu di tahun 2015;

3).

Meningkatnya bangunan pelengkap jalan, pada tahun 2014 telah terbangun dinding penahan jalan sepanjang 240 m yang tersebar di 22 lokasi, dan telah terbangun pula dinding penahan sepanjang 400 m yang tersebar di 46 lokasi di tahun 2015, sehingga total panjang dinding penahan yang telah terbangun sepanjang 8.503 m;

4).

Meningkatnya jalan desa dalam kondisi baik, pada tahun 2014 sepanjang 4.475,10 km/ 64,78%, menjadi sepanjang 4.520,10 km/ 65,43% di tahun 2015 dari total panjang jalan desa sepanjang 6.907,90 km;

5).

Meningkatnya pengembangan kinerja pengelolaan air minum, pada tahun 2014 sebesar 63,62%, menjadi sebesar 64,94% di tahun 2015;

6).

Meningkatnya pengembangan kinerja pengelolaan air limbah, pada tahun 2014 sebesar 67,40%, menjadi sebesar 72,55% di tahun 2015;

7).

Penyediaan

air

bersih

bagi

masyarakat

melalui

sistem

perpipaan, pada tahun 2014 pelayanan untuk masyarakat perkotaan sebanyak 443.635 jiwa, menjadi sebanyak 561.870 jiwa di tahun 2015; dan pada tahun 2014 pelayanan untuk masyarakat

perdesaan

sebanyak

668.492

jiwa,

menjadi

sebanyak 1.755.300 jiwa di tahun 2015; LKPJ Kepala Daerah Kabupaten Malang Tahun 2015

IV - 51

8).

Meningkatnya upaya perbaikan kualitas lingkungan permukiman melalui pembangunan jalan lingkungan agar masyarakat mudah untuk beraktivitas, pada tahun 2014 telah dibangun dan dilakukan peningkatan jalan lingkungan permukiman sepanjang 86,68 km, menjadi 88,13 km di tahun 2015. Dimana total panjang jalan lingkungan di Kabupaten Malang sepanjang 5.474,86

km

yang

harus

terus

dijaga

kondisinya

oleh

masyarakat dan didukung dari pemerintah; serta penanganan drainase lingkungan permukiman, pada tahun 2014 dibangun sepanjang 26 km dan dilanjutkan sepanjang 10,79 km di tahun 2015 dari total panjang drainase lingkungan permukiman di wilayah Kabupaten Malang sepanjang 4.820,96 km; 9).

Perbaikan kualitas lingkungan permukiman masyarakat melalui pembangunan sanitasi, pada tahun 2014 sebanyak 53 unit dan sebanyak 60 unit di tahun 2015;

10). Akses masyarakat Kabupaten Malang terhadap penggunaan air bersih baik melalui sistem perpipaan, mata air, dan sumur gali pada tahun 2014 sebesar 94,70%, menjadi 95,50% capaian kinerja di tahun 2015; 11). Terwujudnya upaya dalam memperbaiki kualitas air melalui peningkatan pelayanan dibidang air limbah domestik lewat program-program penyediaan sarana dan prasarana air limbah seperti pembangunan MCK, Jamban Keluarga, Pembangunan IPAL Komunal dan MCK Plus adapun cakupan pelayanan air limbah domestik pada tahun 2014 mencapai 72,25%, menjadi 78,03% di tahun 2015; 12). Meningkatnya luas lahan yang terairi, pada tahun 2014 seluas 46.050,50 ha, menjadi seluas 46.033 ha di tahun 2015; serta menigkatnya bangunan irigasi dalam kondisi baik, pada tahun 2014 kondisi baik bangunan irigasi sebesar 72,73%, menjadi sebesar 74,99% di tahun 2015; serta meningkatnya kondisi baik saluran irigasi, pada tahun 2014 kondisi baik sepanjang 557.973,98 m atau 62,85%, menjadi sepanjang 586.372,02 m atau 66,05% di tahun 2015, dimana total panjang saluran irigasi kewenangan Dinas Pengairan Kabupaten Malang (saluran primer dan sekunder) sepanjang 887.751,30 m; LKPJ Kepala Daerah Kabupaten Malang Tahun 2015

IV - 52

13). Meningkatnya kondisi baik dam, pada tahun 2014 kondisi baik sebanyak 195 buah atau 49,49%, menjadi sebanyak 196 buah atau 49,75% di tahun 2015, dimana total dam sebanyak 394 buah; 14). Meningkatnya kondisi baik bangunan air, pada tahun 2014 kondisi baik sebanyak 1.702 buah atau 60,16%, menjadi sebanyak 1.756 buah atau 62,07% di tahun 2015, dimana total bangunan air sebanyak 2.829 buah; 15). Meningkatnya kondisi baik pintu air, pada tahun 2014 kondisi baik sebanyak 988 buah atau 78,29%, pada tahun 2015 menjadi sebanyak 1.087 buah atau 86,13%, dimana total pintu air sebanyak 1.262 buah; 16). Prestasi yang diraih antara lain : a). Piagam Penghargaan Tingkat Nasional dalam Top 25 Inovasi Pelayanan Publik 2015 atas Inovasi Tempat Pemrosesan

Akhir

(TPA)

Sampah

Wisata

Edukasi

Talangagung, a.n. Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang Kabupaten Malang; b). Piagam Penghargaan Tingkat Nasional dalam Konferensi Sanitasi dan Air Minum Nasional atas Inovasi Peningkatan Layanan Persampahan Melalui TPST 3R Mandiri, a.n. Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang Kabupaten Malang; c). Piagam Penghargaan Tingkat Nasional dalam Inspirator "Konferensi Sanitasi dan Air Minum Nasional 2015", a.n. Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang Kabupaten Malang; d). Piagam Penghargaan Tingkat Nasional dalam Hero for Zero

Waste, a.n. Kepala Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang Kabupaten Malang; e). Piagam Penghargaan Rekor MURI dalam Penyelenggara Pemanfaatan Terbanyak Hasil Pengolahan Gas Methane Sampah menjadi Energi Alternatif Bagi Masyarakat, a.n. Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang Kabupaten Malang; LKPJ Kepala Daerah Kabupaten Malang Tahun 2015

IV - 53

f). Juara III Kategori Besar Tingkat Provinsi dalam Lomba HIPPAM,

a.n.

HIPPAM

Pamdes

Tirto

Ageng

Desa Gondowangi Kecamatan Wagir; g). Juara III Kategori Sederhana Tingkat Provinsi dalam Lomba HIPPAM,

a.n.

HIPPAM

BPSPAMS

TIRTO

MULYO

Desa Putukrejo Kecamatan Kalipare; h). Nominasi Unggulan Nilai Tertinggi Tingkat Provinsi dalam Penilaian Administrasi Lomba BKM/ LKM PNPM Mandiri Perkotaan dan OMS PPIP, a.n. LKM AMANAH Desa Talok Kec. Turen dan OMS Desa Wonorejo Kec. Poncokusumo; i). Juara III Tingkat Provinsi dalam Pemilihan Petugas Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Teladan, a.n. Jono selaku Juru UPTD SDA dan Irigasi Kepanjen; j). Juara Harapan III Tingkat Provinsi dalam Pemilihan Petugas Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Teladan, a.n. Alm. Siswoko selaku Kepala UPTD SDA dan Irigasi Turen. c. Permasalahan dan solusi dalam Urusan Pekerjaan Umum sebagai berikut: 1).

Kementerian

Pekerjaan

Umum

RI

masih

mensyaratkan

perencanaan Dana Alokasi Khusus harus dilaksanakan sebelum tahun pelaksanaan, sehingga langkah yang dilakukan guna mengantisipasi hal tersebut dengan mengalokasikan anggaran perencanaan untuk pelaksanaan DAK pada tahun berikutnya (n+1); 2).

Belum

semua aset Dinas

Pengairan

Kab. Malang

dapat

dilaksanakan pengawasan dan pengendalian, identifikasi dan pematokan, sehingga perlu keberlanjutan kegiatan pengendalian aset tanah negara dengan ditunjang sarana dan prasarana yang tersedia; 3).

Belum

tertibnya administrasi

pelaporan

fisik

yang dibuat

HIPPA/GHIPPA sesuai standart yang ditetapkan Dinas Pengairan Kab. Malang, sehingga perlu dilakukan pembinaan dan evaluasi terhadap HIPPA/GHIPPA secara berkelanjutan. LKPJ Kepala Daerah Kabupaten Malang Tahun 2015

IV - 54

4. Perumahan Pembangunan perumahan dan permukiman, yang memanfaatkan ruang terbesar dari kawasan baik di perkotaan maupun di perdesaan, merupakan kegiatan yang bersifat menerus. Karenanya pengelolaan pembangunan

perumahan

dan

permukiman

harus

senantiasa

memperhatikan ketersediaan sumber daya pendukung, serta dampak akibat pembangunan tersebut. Dukungan sumber daya yang memadai, baik yang utama maupun penunjang diperlukan agar pembangunan dapat dilakukan secara berkelanjutan, disamping dampak pembangunan perumahan dan permukiman terhadap kelestarian lingkungan, serta keseimbangan daya dukung lingkungannya yang harus senantiasa dipertimbangkan. Kesadaran tersebut harus dimulai sejak tahap perencanaan dan perancangan, pembangunan, sampai dengan tahap pengelolaan dan pengembangannya, agar

arah

perkembangannya

tetap

selaras

dengan

prinsip-prinsip

pembangunan berkelanjutan secara ekonomi, sosial, dan lingkungan. Pembangunan

perumahan

dan

permukiman

berkontribusi

terhadap peningkatan kesejahteraan dan pengentasan kemiskinan karena memiliki multiplier effect

terhadap pertumbuhan ekonomi dan wilayah,

peningkatan pendapatan asli daerah, serta penciptaan lapangan kerja. Beberapa

isu

strategis

pembangunan

perumahan

adalah

kesenjangan pemenuhan kebutuhan perumahan atau disebut Backlog (defisit rumah rakyat). Isu yang lain adalah cakupan pemenuhan rumah layak huni, cakupan rumah layak huni yang didukung oleh prasarana, sarana lingkungan dan utilitas umum yang memadai, serta penanganan permukiman kumuh. Pembangunan perumahan dan permukiman dilandasi oleh suatu kebijakan, strategi dan program, kegiatan yang komprehensif dan terpadu sehingga selain mampu memenuhi hak dasar rakyat, agar keluarga di Kabupaten Malang dapat menghuni rumah yang layak dan berkelanjutan.


IV - 55

a. Program pembangunan yang dilaksanakan meliputi: 1).

Program Pengembangan Perumahan;

2).

Program Lingkungan Sehat Perumahan;

3).

Program Pemberdayaan Komunitas Perumahan;

4).

Program Pengelolaan Areal Pemakaman; dan

5).

Program

Peningkatan

Kesiagaan

dan

Pencegahan

Bahaya

Kebakaran. b. Realisasi pelaksanaan program dan kegiatan sebagai berikut: Urusan

Perumahan

anggaran

sebesar

pada

tahun

Rp10.616.376.776,-

2015

telah

dan

dialokasikan

terealisasi

sebesar

Rp10.383.488.324,- sisa sebesar Rp232.888.452,-. Adapun program dan kegiatan yang telah dilaksanakan pada Urusan Perumahan sebagai berikut: 1).

Program

Pengembangan

Perumahan,

dengan

alokasi

anggaran sebesar Rp9.005.533.561,- dan terealisasi sebesar Rp8.845.924.489,- sisa Rp159.609.072,- dengan rincian kegiatan sebagai berikut: No 1



Realisasi 8.101.709.089

Keluaran

Sisa 139.909.092

Terbangunnya

Sarana dan

jalan lingkungan,

Prasarana Rumah

penerangan jalan

Sederhana Sehat

umum (PJU),

(DAK)

saluran drainase

41 paket

dan sumur resapan untuk Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) Peningkatan 2

Lingkungan

775

Penyediaan PSU

595.631.880

585.245.400

10.386.480

perumahan yang

unit

Kawasan

sehat dan aman

Perumahan dan

yang didukung

Permukiman

dengan ketersediaan PSU


IV - 56

No 3

Kegiatan Fasilitasi dan

Belanja Anggaran

Realisasi

168.283.500

Keluaran

Sisa

158.970.000

9.313.500

Terealisasinya

2

Stimulasi

fasilitasi dan

Pembangunan

stimulasi

keg. dan

Perumahan

pembangunan

350

Masyarakat

perumahan

unit

Kurang Mampu

Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) / BSPS dan Sosialisasi BSPS di Kab. Malang

2).

Program

Lingkungan

anggaran

sebesar

Sehat

Perumahan,

Rp82.019.000,-

dan

dengan

alokasi

terealisasi

sebesar

Rp81.019.000,- sisa Rp1.000.000,- dengan rincian kegiatan sebagai berikut: No 1

Kegiatan Penyuluhan dan



Keluaran

Sisa 1.000.000

Adanya

11

Pengawasan

pemahaman

Kualitas Lingkungan

masyarakat

Sehat Perumahan

tentang

kec.

pembangunan perumahan yang berkualitas dan sehat lingkungan (Sosialisasi Rumah Sehat bagi Keluarga)

3).

Program Pemberdayaan Komunitas Perumahan, dengan alokasi anggaran sebesar Rp117.902.200,- dan terealisasi sebesar Rp116.680.400,- sisa Rp1.221.800,- dengan rincian kegiatan sebagai berikut:

No 1

Kegiatan Fasilitasi



Keluaran

Sisa 1.221.800

Tercapainya

1

Pembangunan

fasilitasi

laporan

Prasarana dan

pembangunan

Sarana Dasar

RUSUNAWA di

Pemukiman

Kabupaten

Berbasis

Malang

Masyarakat


IV - 57

No 2

Kegiatan Koordinasi


Realisasi

Keluaran

Sisa

Tercapainya

1

Pengawasan dan

29.024.000

0

keselarasan

laporan

Pengendalian

dalam

Pelaksanaan

pelaksanaan

Peraturan

pengembangan

PerUndang -

perumahan

Undangan Bidang

dengan

Perumahan

peraturan perundangundangan yang berlaku

4).

Program

Pengelolaan

Areal

Pemakaman,

dengan

alokasi

anggaran sebesar Rp163.550.000,- dan terealisasi sebesar Rp154.445.000,- sisa Rp9.105.000,- dengan rincian kegiatan sebagai berikut: No 1

2



Realisasi

Keluaran

Sisa

108.520.000

105.000

Jumlah TMP /

Sarana dan

TMB yang

Prasarana

mendapatkan

Pemakaman

perawatan

Monitoring,

54.925.000

45.925.000

9.000.000

Evaluasi dan

11 lokasi

Terlayaninya izin pemakaman

30 dok.

Pelaporan

5).

Program

Peningkatan

Kesiagaan

dan

Pencegahan

Bahaya

Kebakaran, dengan alokasi anggaran sebesar Rp1.247.372.015,dan terealisasi sebesar Rp1.185.419.435,- sisa Rp61.952.580,dengan rincian kegiatan sebagai berikut: No 1



Realisasi 1.185.419.435

Keluaran

Sisa 61.952.580

Angka

30

Sarana dan

penanganan

Prasarana

kejadian

Pencegahan

kebakaran di

Bahaya Kebakaran

Kab. Malang.


kejadian

IV - 58

Adapun

hasil/outcome

serta

manfaat

yang

diperoleh

dari

pelaksanaan program pada Urusan Perumahan sebagai berikut: 1).

Ketersediaan Berpenghasilan

rumah Rendah

layak

huni

untuk

Masyarakat

(MBR) Program Kegiatan Bantuan

Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS), pada tahun 2014 sebanyak 847 unit dan dilanjutkan sebanyak 337 unit di tahun 2015; 2).

Meningkatnya ketersediaan rumah layak huni untuk keluarga miskin dan MBR, pada tahun 2014 sebanyak 36.375 unit dan sebanyak 37.215 unit di tahun 2015;

3).

Semakin

meningkatnya

kualitas

lingkungan

di

kawasan

perumahan yang ditandai dengan perubahan fisik bangunan kumuh menjadi tidak kumuh; 4).

Meningkatnya pemahaman masyarakat tentang pentingnya rumah sehat yang dilakukan melalui sosialisasi rumah sehat bagi keluarga dan klinik rumah sehat, pada tahun 2015 telah dilakukan di 63 desa;

5).

Semakin mantapnya sarana prasarana pencegahan bahaya kebakaran melaui perawatan rutin guna mengoptimalkan fungsinya.

c. Permasalahan dan solusi dalam Urusan Perumahan sebagai berikut: 1).

Belum tersedianya data base yang akurat tentang rumah layak huni, sehingga Program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) belum bisa digunakan secara optimal untuk menuntaskan rumah tidak layak huni baik di tingkat kecamatan maupun desa, sehingga perlu upaya pendataan yang lebih intensif guna memperoleh data yang akurat antara lain melalui pendataan rumah tidak layak huni berbasis masyarakat, dan pendataan dengan melibatkan perangkat desa dan tokoh-tokoh masyarakat;


IV - 59

2).

Kondisi geografis Kabupaten Malang yang luas tidak sebanding dengan

jumlah

prasarana

dan

sarana

pemadaman

dan

pencegahan bahaya kebakaran sehingga tingkat pemadaman dan pencegahan bahaya kebakaran menjadi belum optimal, maka

perlu

upaya

untuk

penambahan

pos-pos

pantau

pencegahan bahaya kebakaran, penambahan armada pemadam kebakaran serta penambahan personil pemadam kebakaran. 5. Penataan Ruang Fokus

penataan

ruang

melangkah

maju

pada

aspek

penyelenggaraan penataan ruang yang lainnya, yaitu pemanfaatan ruang dan pengendalian pemanfaatan ruang. Untuk mencapai hal tersebut diperlukan penekanan pemahaman terhadap fungsi penataan ruang yang merupakan alat untuk sinkronisasi program pembangunan. Langkah maju yang dilakukan dalam penataan ruang ini tentunya memiliki berbagai tantangan terutama untuk mewujudkan pembangunan yang berkelanjutan meliputi aspek sosial dan ekonomi, serta secara khusus aspek lingkungan. Penataan ruang merupakan matra ruang program pembangunan Kabupaten

Malang,

sehingga

harus

terdapat

sinkronisasi

antara

program pembangunan yang telah dicanangkan dalam RPJP/RPJM Kabupaten Malang, maupun berbagai program sektor terkait. Salah satu hal berkenaan dengan penataan ruang Kabupaten Malang harus mencakup upaya terkait pertumbuhan wilayah, pengurangan kesenjangan internal antar wilayah terutama bagi wilayah yang memiliki beberapa kantong kemiskinan, mendorong peningkatan kualitas lingkungan hidup serta peningkatan kualitas SDM di berbagai bidang termasuk upaya pengurangan kemiskinan dan pengangguran. Selain itu diperlukan pula penegakan wibawa hukum terkait penataan ruang, sehingga penataan ruang tidak hanya menjadi arahan saja. Dan yang terpenting semua kalangan memahami penataan ruang yang ujungnya, penataan ruang menjadi milik kita bersama.


IV - 60


Program Perencanaan Tata Ruang;

2).

Program Pemanfaatan Ruang; dan

3).

Program Pengendalian Pemanfaatan Ruang.

b. Realisasi pelaksanaan program dan kegiatan sebagai berikut: Urusan Penataan Ruang pada tahun 2015 telah dialokasikan anggaran

sebesar

Rp3.301.136.000,-

dan

terealisasi

sebesar

Rp3.103.793.000,- sisa sebesar Rp197.343.000,-. Adapun program dan kegiatan yang telah dilaksanakan pada Urusan Penataan Ruang sebagai berikut: 1).

Program Perencanaan Tata Ruang, dengan alokasi anggaran sebesar

Rp1.907.460.000,-

dan

terealisasi

sebesar

Rp1.906.060.000,- sisa Rp1.400.000,- dengan rincian kegiatan sebagai berikut: No 1

Kegiatan Penyusunan


Realisasi 1.906.060.000

Keluaran

Sisa

Jumlah RDTR

25

Rencana Detail

1.400.000

yang diproses

RDTR

Tata Ruang

dasar hukumnya

Kawasan

2).

Program Pemanfaatan Ruang, dengan alokasi anggaran sebesar Rp190.000.000,- dan terealisasi sebesar Rp187.314.500,- sisa Rp2.685.500,- dengan rincian kegiatan sebagai berikut:

No 1

Kegiatan Fasilitas



Keluaran

Sisa 2.685.500

Angka perizinan

Peningkatan

pemanfaatan

Peran Serta

ruang yang

Masyarakat

diterbitkan

Dalam

(rekom IPPT,

Pemanfaatan

Izin Lokasi,

Ruang

Penetapan

3 dok.

Lokasi, Pengesahan Site Plan dan Informasi TR)


IV - 61

3).

Program Pengendalian Pemanfaatan Ruang, dengan alokasi anggaran sebesar Rp1.203.676.000,- dan terealisasi sebesar Rp1.010.418.500,- sisa Rp193.257.500,- dengan rincian kegiatan sebagai berikut:

No 1

Belanja

Kegiatan

Anggaran

Fasilitas

Realisasi

105.176.000

Keluaran

Sisa

Terlayaninya

3

Peningkatan

96.283.500

8.892.500

dan terken-

dok.

Peran Serta

dalinya proses

Masyarakat Dalam

ferivikasi Izin

Pengendalian

Mendirikan

Pemanfaatan

Bangunan (IMB)

Ruang 2

Pengawasan

1.098.500.000

914.135.000

184.365.000

Angka

3

Pemanfaatan

pemanfaatan

Ruang

ruang yang

dok.

sesuai dengan ketentuan atau perizinan pemanfaatan ruang

Adapun

hasil/outcome

pelaksanaan

program

serta

manfaat

pada Urusan

yang

Penataan

diperoleh Ruang

dari

sebagai

berikut: 1).

Secara bertahap telah dilakukan penataan dan peningkatan infrastruktur Kota Kepanjen sebagai Ibukota Kabupaten Malang. Selain itu Pemerintah Kabupaten Malang telah mengajukan 2 rancangan Peraturan Daerah di Wilayah Kec. Singosari dan Kec.

Lawang,

dimana

saat

ini

sedang

dalam

proses

mendapatkan persetujuan substansi dari Gubernur Jawa Timur; 2).

Terwujudnya pelayanan publik yang efektif dan efisien serta termanfaatkannya ruang-ruang sesuai peruntukannya, pada tahun 2015 adalah sebagai berikut : Rekomendasi IPPT sebanyak

505

rekomendasi,

Izin

Lokasi

sebanyak

12

rekomendasi; Penetapan Lokasi sebanyak 18 rekomendasi; Pengesahan Site Plan sebanyak 31 rekomendasi; Informasi Tata Ruang sebanyak 23 rekomendasi;


IV - 62

3).

Termanfaatkannya ruang-ruang sesuai dengan peruntukannya, dimana kesesuaian pemanfaatan ruangnya adalah sebagai berikut : a) Sesuai dan Ijin Tanpa Syarat sebanyak : 232 Rekomendasi b) Bersyarat dan Terbatas sebanyak

: 263 Rekomendasi

c)

: 10 Rekomendasi

Wajib Menyesuaikan sebanyak

c. Permasalahan dan solusi dalam Urusan Penataan Ruang sebagai berikut: 1).

Belum selesainya proses persetujuan substansi Rencana Tata Ruang Kawasan Strategis Sosio Kultural Kecamatan SingosariLawang disebabkan belum ditetapkannya Peraturan Menteri Pekerjaan Umum tentang pedoman penyusunan Rencana Tata Ruang Kawasan Strategis Kabupaten/Kota, sehingga perlu dilakukannya koordinasi kepada pemerintah Provinsi Jawa Timur perihal percepatan penetapan peraturan Menteri Pekerjaan Umum tentang pedoman penyusunan Rencana Tata Ruang Kawasan Strategis Kabupaten/Kota, pengendalian pemanfaatan ruang menggunakan perda RTRW Kabupaten Malang dan diikuti analisis kesesuaian tata ruang;

2).

Kurangnya tenaga staf teknis menjadi salah satu kendala yang dihadapi dalam proses penanganan perizinan terkait, sehingga perlu upaya menertibkan dan memberdayakan sumber daya manusia personil teknis dan mengoptimalkan waktu proses dalam penanganan permohonan Rekomendasi IPPT.

6. Perencanaan Pembangunan Perencanaan

pembangunan

daerah

merupakan

suatu

proses

penyusunan tahapan kegiatan yang melibatkan berbagai unsur pemangku kepentingan

di

dalamnya,

guna

pemanfaatan

dan

pengalokasian

sumberdaya yang ada, dalam rangka meningkatkan kesejahteraan sosial. Kebijakan perencanaan pembangunan diarahkan pada peningkatan efektifitas dan keterpaduan perencanaan dan pelaksanaan pembangunan LKPJ Kepala Daerah Kabupaten Malang Tahun 2015

IV - 63

daerah, serta peningkatan partisipasi masyarakat dalam perencanaan pembangunan daerah. Sinergisitas perencanaan pembangunan daerah yang dibiayai dari berbagai sumber menjadi mutlak dilakukan sehingga tujuan dan sasaran pembangunan yang ingin dicapai bisa terwujud, baik antar sektor maupun antar

waktu.

Sinergisitas

pembangunan

antar

sektor

merupakan

kesesuaian program pembangunan antar sektor sehingga tidak ada tumpang tindih dalam program pembangunan, tetapi justru saling mendukung. merupakan

Sedangkan

sinergisitas

keberlangsungan

pembangunan

program

pembangunan

antar

waktu

(sustainable

development) dari waktu ke waktu yang berkelanjutan hingga tujuan dan sasaran pembangunan tersebut tercapai. a. Program pembangunan yang dilaksanakan meliputi: 1).

Program Pengembangan Data/Informasi;

2).

Program Kerjasama Pembangunan;

3).

Program Perencanaan Pengembangan Wilayah Strategis dan Cepat Tumbuh;

4).

Program Perencanaan Pengembangan Kota-Kota Menengah dan Besar;

5).

Program Perencanaan Pembangunan Daerah;

6).

Program Perencanaan Sosial Budaya;

7).

Program Perencanaan Pembangunan Ekonomi;

8).

Program Perencanaan Prasarana Wilayah dan Sumber Daya Alam; dan

9).

Program Pengembangan Wilayah Perbatasan.

b. Realisasi pelaksanaan program dan kegiatan sebagai berikut: Urusan

Perencanaan

Pembangunan

pada

tahun

2015

telah

dialokasikan anggaran sebesar Rp5.580.638.200,- dan terealisasi sebesar Rp5.494.374.600,- sisa sebesar Rp86.263.600,-.


IV - 64

Adapun program dan kegiatan yang telah dilaksanakan pada Urusan Perencanaan Pembangunan sebagai berikut: 1).

Program

Pengembangan

Data/Informasi,

dengan

alokasi


Kegiatan Penyusunan dan



Keluaran

Sisa 7.219.500

- Data/ infor-

Pengumpulan

masi kebutu-

Data Informasi

han dalam

Kebutuhan

rangka

Penyusunan

penyusunan

Dokumen

dokumen

Perencanaan

perencanaan;

4 paket

- Jurnal hasil

1

kajian;

dok.

- Dokumen

1

perencanaan;

dok.

- Termonitoringnya harga

88 SKPD

barang/jasa sebagai acuan perencanaan pembangunan. 2

Pengumpulan,

106.472.000

105.978.000

494.000

Tersediannya

390

Updating dan

data keluarga

desa/

Analisis Data

dan anggota

kel.

Informasi Capaian

keluarga berbasis

Target Kinerja

TI, serta

Program dan

tersediannya

Kegiatan

data yang Up to Date

2).

Program

Kerjasama

Pembangunan,

dengan

alokasi

anggaran sebesar Rp777.478.200,- dan terealisasi sebesar Rp774.425.300,- sisa Rp3.052.900,- dengan rincian kegiatan sebagai berikut:


IV - 65

No 1

Kegiatan Koordinasi dan



Keluaran

Sisa 0

Fasilitasi

Fasilitasi

kerjasama

Kerjasama antar

Pemerintah

Lembaga

Kabupaten

1 dok.

Malang dengan Australia Indonesia Partnership for Decentralisation (AIPD) 2

Koordinasi

100.147.700

99.781.800

365.900

Terlaksanakann-

Kerjasama

ya fasilitasi

Wilayah

kerjasama

Perbatasan

dengan daerah

9 MoU

yang berbatasan dengan wilayah Kab. Malang 3

Koordinasi

297.738.000

295.561.000

2.177.000

Terlaksananya

Kerjasama

Fasilitasi

Pembangunan

Kerjasama antar

Antar Daerah

daerah sebagai

13 MoU

upaya peningkatan Pembangunan disegala bidang 4

Fasilitas

284.985.500

284.570.500

415.000

- Fasilitasi

9

Kerjasama

dengan

keg.

dengan Dunia

corporate dan

Usaha/Lembaga

pendataan perencanaan Corporate Social Responsibility (CSR) Tahun 2016 dan pelaksanaan CSR; - Terlaksananya fasilitasi

20 MoU

kerjasama dengan dunia usaha/ lembaga.


IV - 66

No 5



Realisasi

Keluaran

Sisa

80.448.000

95.000

- Kegiatan

12

Evaluasi dan

monev dan

Pelaporan

pelaporan

bulan

pelaksanaan kerjasama; 80

- Tersedianya

buku

buku himpunan kerjasama.

3).

Program Perencanaan Pengembangan Wilayah Strategis dan Cepat

Tumbuh,

dengan

alokasi

anggaran

sebesar

Rp272.210.000,- dan terealisasi sebesar Rp250.281.800,- sisa Rp21.928.200,- dengan rincian kegiatan sebagai berikut: No

1

Kegiatan

Monitoring,



Keluaran

Sisa 21.928.200

Disepakatinya

Evaluasi dan

jadwal

Pelaporan

pelaporan,

3 keg.

update informasi penataan ruang, kegiatan pengendalian Tata Ruang oleh BKPRD dan monev program strategis dibidang pengembangan

4).

Program Perencanaan Pengembangan Kota-Kota Menengah dan Besar, dengan alokasi anggaran sebesar Rp165.000.000,- dan terealisasi sebesar Rp162.990.000,- sisa Rp2.010.000,- dengan rincian kegiatan sebagai berikut:


IV - 67

No 1

Kegiatan Koordinasi



Keluaran

Sisa 2.010.000

Tersusunnya

Perencanaan

dokumen

Penanganan

kelayakan

Pusat-pusat

investasi dan

Pertumbuhan

pengembangan

Ekonomi

kawasan industri

5).

1 dok.

Program Perencanaan Pembangunan Daerah, dengan alokasi anggaran sebesar Rp1.882.426.600,- dan terealisasi sebesar Rp1.846.032.500,- sisa Rp36.394.100,- dengan rincian kegiatan sebagai berikut:

No 1

Kegiatan Penyelenggaraan



Keluaran

Sisa 0

Musrenbang RKPD

- Penyelenggaraan

1 keg.

Musrenbang RKPD; - Sosialisasi

1

musrenbang

keg.

kepada masyarakat; - Penyelenggaraan

170

Musrenbang;

orang

- Rekapitulasi

3

usulan

kali

prioritas kecamatan hasil Musrenbang. 2

Pengembangan

120.889.100

119.931.100

958.000

Dokumen

1

Partisipasi

Evaluasi

dok.

Masyarakat Dalam

Roadmap SIDa

Perumusan Program dan Kebijakan Layanan Publik 3

Koordinasi

391.853.000

363.275.900

28.577.100

- Jumlah

1

Penyusunan

Dokumen

lap.

Laporan Kinerja

Laporan

Pemerintah

Kinerja yang

Daerah

tersusun tepat waktu dengan kriteria SMART;


IV - 68

No

Kegiatan

Belanja Anggaran

Realisasi

Keluaran

Sisa

- Laporan

2

Penyelengga-

lap.

raan Pemerintah Daerah (LPPD) dan ILPPD 4

Penyusunan

190.735.000

190.735.000

0

Rancangan RKPD

Tersusunnya

1

dan tersosiali-

dok.

sasinya dokumen RKPD tahun 2016 5

Koordinasi

427.327.000

426.697.000

630.000

Penyusunan

Tersusunnya LKPJ tahun 2015

1 dok.

Laporan Keterangan Pertanggung Jawaban (LKPJ) 6

Penyusunan

250.000.000

249.796.000

204.000

Rancangan RPJMD

Tersusunnya Rancangan

1 dok.

Teknokratik RPJM Kab. Malang Tahun 2016-2020 7

Fasilitasi

150.000.000

143.975.000

6.025.000

Dokumen

1

Penyusunan

Rancangan

dok.

RPJMDesa dan

Peraturan Bupati

RKPDesa

tentang Pedoman Penyusunan RPJMDes dan RKPDes

6).

Program

Perencanaan

Sosial

Budaya,

dengan

alokasi

anggaran sebesar Rp197.455.500,- dan terealisasi sebesar Rp197.430.500,-

sisa

Rp25.000,-

dengan

rincian

kegiatan

sebagai berikut: No 1




Keluaran

Sisa

Penyusunan

1

Evaluasi dan

25.000

buku laporan

dok.

Pelaporan

koordinasi, monitoring, evaluasi kegiatan bidang pemerintahan dan sosial budaya


IV - 69

7).

Program Perencanaan Pembangunan Ekonomi, dengan alokasi anggaran sebesar Rp1.071.402.800,- dan terealisasi sebesar Rp1.065.567.800,- sisa Rp5.835.000,- dengan rincian kegiatan sebagai berikut:

No 1

Kegiatan Penyusunan



Keluaran

Sisa 2.150.000

Terlaksananya

Indikator Ekonomi

dokumen

Daerah

disparitas

1 dok.

wilayah 2

Penyusunan

285.626.100

284.626.100

1.000.000

Tersusunnya

Perencanaan

buku hasil

Pengembangan

koordinasi dan

Ekonomi

sinkronisasi

Masyarakat

program SKPD

3 dok.

bidang perencanaan ekonomi 3

Koordinasi

130.000.000

130.000.000

0

Tersosialisasinya

Perencanaan

masterplan

Pembangunan

percepatan dan

Bidang Ekonomi

perluasan

6 kali

pembangunan ekonomi di Kab. Malang 4

Penyusunan

254.546.000

251.916.000

2.630.000

Tersusunnya

1

Masterplan

buku laporan

dok.

Kemiskinan

koordinasi penanggulangan kemiskinan

5

Monitoring,

Tersusunnya

2

Evaluasi dan

280.000.000

279.945.000

55.000

buku laporan

dok.

Pelaporan

hasil monitoring dan evaluasi Bidang Perencanaan Ekonomi dan APP


IV - 70

8).

Program Perencanaan Prasarana Wilayah dan Sumber Daya Alam, dengan alokasi anggaran sebesar Rp268.990.000,- dan terealisasi sebesar Rp264.015.100,- sisa Rp4.974.900,- dengan rincian kegiatan sebagai berikut:

No 1

Belanja

Kegiatan

Anggaran

Monitoring,

Realisasi

268.990.000

264.015.100

Keluaran

Sisa 4.974.900

Pelaksanaan

Evaluasi dan

kegiatan Monev

Pelaporan

dan pelaporan

5 keg.

Subbid Sapras

9).

Program alokasi

Pengembangan anggaran

sebesar

Wilayah

Perbatasan,

Rp445.570.000,-

dan

dengan terealisasi

sebesar Rp441.240.000,- sisa Rp4.330.000,- dengan rincian kegiatan sebagai berikut: No 1

Belanja

Kegiatan

Anggaran

Koordinasi

445.570.000


Sisa 4.330.000

Penyelesaian Masalah

Keluaran Terlaksanaya

12

penyelesaian

kec.

Permendagri

Perbatasan Antar Daerah

Batas daerah Kabupaten/Kota dengan Kab. Malang dan Pendataan Nama-nama Rupabumi

Adapun

hasil/outcome

serta

manfaat

yang

diperoleh

dari

pelaksanaan program pada Urusan Perencanaan Pembangunan sebagai berikut: 1).

Meningkatnya budaya inovasi, pengelolaan potensi unggulan daerah, serta berkembangnya daya saing di Kabupaten Malang dengan adanya dokumen Roadmap Sistem Inovasi Daerah dan pemilihan Kecamatan Poncokusumo sebagai pilot project pelaksanaan Sistem Inovasi Daerah Kabupaten Malang, guna mendukung perwujudan Kecamatan Poncokusumo dan daerah pendukungnya menjadi Kota Agropolitan;


IV - 71

2).

Terjaringnya topik-topik penelitian melalui satu pintu dan tersosialisasikannya hasil penelitian/kajian kepada instansi dan masyarakat;

3).

Terselenggaranya fasilitasi pelaksanaan kerjasama dengan daerah lain sebanyak 3 daerah ( Kab. Kediri, Kab. Kotabaru, dan Provinsi Jawa Timur) yang menghasilkan 12 perjanjian kerjasama di tahun 2015; Terselenggaranya fasilitasi pelaksanaan kerjasama dengan pihak ketiga meliputi kerjasama dengan Perguruan tinggi, Lembaga Dalam Negeri dan Luar Negeri yang menghasilkan sebanyak 20 Kesepakatan/Perjanjian Kerjasama/Rencana Kerja Tahunan di tahun 2015; Terselenggaranya fasilitas pelaksanaan kerjasama dengan lembaga vertikal meliputi kerjasama dengan PT. Bank Negara Indonesia (PERSERO) Tbk, PT Bank Jatim Cabang Malang, BPJS Ketenagakerjaan, PT. GARUDA INDONESIA (PERSERO) Tbk, PT.

PLN

(PERSERO),

yang

menghasilkan

sebanyak

10 Kesepakatan Bersama/Perjanjian Kerjasama tahun 2015; 4).

Meningkatnya upaya untuk mewujudkan tertib tata ruang sesuai dengan peruntukkan rencana tata ruang yang telah ditetapkan;

5).

Meningkatnya pemahaman tentang mekanisme kerjasama dengan pihak luar negeri terutama dengan lembaga asing;

6).

Meningkatnya keterlibatan masyarakat dalam setiap proses tahapan perencanaan pembangunan daerah, yang bersifat inklusif terhadap masyarakat melalui jalur komunikasi guna mengakomudir aspirasi masyarakat yang tidak memiliki akses dalam pengambilan kebijakan;

7).

Meningkatnya sinkronisasi dan sinergitas pencapaian sasaran rencana pembangunan daerah dan nasional yang diwujudkan dalam penyelarasan perencanaan pembangunan; dan semakin mantapnya rencana program kegiatan pembangunan yang akan dilakukan dengan tersedianya berbagai dokumen pendukung perencanaan;


IV - 72

8).

Meningkatnya

pengendalian

pembangunan

wilayah

dalam

upaya mewujudkan pola ruang yang selaras dan berkelanjutan, serta

keserasian

antara

kawasan

lindung

dan

kawasan

infrastruktur

di

wilayah

perkembangan

ekonomi

budidaya; 9).

Meningkatnya perbatasan,

pembangunan guna

menunjang

masyarakat melalui sektor pertanian, investasi, perdagangan, pariwisata dan industri. c. Permasalahan

dan

solusi

dalam

Urusan

Perencanaan

Pembangunan sebagai berikut: 1).

Adanya amanat UU Nomor 18 Tahun 2002 tentang Sistem Nasional Penelitian, Pengembangan dan Penerapan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi menyebutkan bahwa tujuan secara keseluruhan Sisnas P3 Iptek adalah: memperkuat daya dukung ilmu pengetahuan dan teknologi bagi keperluan mempercepat pencapaian tujuan negara, serta meningkatkan daya saing dan kemandirian

dalam

memperjuangkan

kepentingan

negara

dalam pergaulan internasional. Pemerintah Daerah memiliki fungsi dan peranan penting dalam pengembangan sistem penelitian, pengembangan dan penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi. Dan tugas Pemerintah Daerah adalah untuk menumbuh-kembangkan motivasi, memberikan stimulasi dan fasilitasi,

serta

menciptakan

iklim

yang

kondusif

bagi

pertumbuhan serta sinergi unsur kelembagaan, sumber daya, dan jaringan ilmu pengetahuan dan teknologi di wilayah pemerintahan daerah sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Sistem Nasional Penelitian, Pengembangan, dan Penerapan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi, sehingga perlu dilaksanakan kegiatan penguatan Sistem Inovasi Daerah Kabupaten Malang, serta

perlunya

dilaksanakan

kegiatan

penyusunan

dan

pengumpulan data informasi kebutuhan penyusunan dokumen perencanaan;


IV - 73

2).

Dalam

mekanisme

perencanaan

pembangunan

dengan

pendekatan partisipatif, masyarakat berkeinginan semua usulan yang diajukan dapat terakomudir secara keseluruhan, sehingga masyarakat perlu diberi pemahaman tentang skala prioritas kebutuhan pembangunan mengingat keterbatasan anggaran pemerintah daerah; 3).

Kualitas naskah perjanjian kerjasama masih banyak yang belum mengacu pada standar dalam peraturan yang berlaku, sehingga perlu dilakukan peningkatan kualitas sumber daya aparatur melalui penyertaan dalam seminar-seminar yang berkaitan dengan kerjasama;

4).

Belum

optimalnya

koordinasi

antar

SKPD

untuk

proses

perencanaan sehingga indikator kegiatan dan program yang telah ditetapkan tidak sinergis antar dokumen perencanaan, sehingga perlu meningkatkan koordinasi, integrasi, sinkronisasi, simplifikasi penyusunan dokumen perencanaan pembangunan daerah bidang pemerintahan dan sosbud. 7. Perhubungan Kebijakan dilaksanakan

pembangunan

hendaknya

sistem

dipadukan

trasportasi

dalam

sebuah

yang

sedang

bingkai

sistem

trasportasi yang berkelanjutan yaitu suatu sistem yang memungkinkan kebutuhan akses yang mendasar dari masyarakat dapat terpenuhi dengan selamat, terjangkau, efisien, memberikan pilihan moda trasportasi, dan mendukung perkembangan ekonomi. Selain itu pembangunan sistem trasportasi berkelanjutan membatasi emisi/limbah, dan meminimasi konsumsi sumberdaya yang tak terbarukan. Upaya mewujudkan kondisi yang aman dan tertib dibidang perhubungan dilakukan melalui program pembangunan prasarana dan fasilitas perhubungan, rehabilitasi dan pemeliharaan prasarana dan LKPJ Kepala Daerah Kabupaten Malang Tahun 2015

IV - 74

fasilitas lalu lintas angkutan jalan, peningkatan pelayanan angkutan, pembangunan sarana dan prasarana perhubungan, peningkatan kelaikan pengoperasian kendaraan bermotor serta peningkatan dan pembangunan lalu lintas. Tantangan

yang

belum

terselesaikan

dalam

pembangunan

trasportasi adalah peningkatan akses dan keterjangkauan. Selain itu muncul tantangan baru dalam trasportasi adalah perubahan karakteristik pasar akan membangkitan tuntutan yang lebih bervariasi terhadap kualitas pelayanan transportasi yang lebih baik, serta pembangunan trasportasi diharapkan dapat mengatasi perkembangan kota sebagai penggerak pengembangan

ekonomi

yang

sangat

cepat

sehingga

berakibat

meningkatnya kebutuhan trasportasi bagi kaum urban dengan cepat pula. a. Program pembangunan yang dilaksanakan meliputi: 1).

Program Pembangunan Prasarana dan Fasilitas Perhubungan;

2).

Program Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana dan Fasilitas LLAJ;

3).

Program Peningkatan Pelayanan Angkutan;

4).

Program Pembangunan Sarana dan Prasarana Perhubungan; dan

5).

Program Peningkatan dan Pengamanan Lalu Lintas.

b. Realisasi pelaksanaan program dan kegiatan sebagai berikut: Urusan anggaran

Perhubungan sebesar

pada

tahun

Rp3.786.508.230,-

2015 dan

telah

dialokasikan

terealisasi

sebesar

Rp3.725.578.800,- sisa sebesar Rp60.929.430,-. Adapun program dan kegiatan yang telah dilaksanakan pada Urusan Perhubungan sebagai berikut: 1). Program Pembangunan Prasarana dan Fasilitas Perhubungan, dengan alokasi anggaran sebesar Rp385.000.000,- dan terealisasi sebesar Rp381.152.000,- sisa Rp3.848.000,- dengan rincian kegiatan sebagai berikut:


IV - 75

No 1




Keluaran

Sisa 783.000

Jumlah

1

Pembangunan

dokumen

dok.

Prasarana dan

penelitian

Fasilitas

penataan pintu

Perhubungan

sebidang kereta api di wilayah Kabupaten Malang

2

Penyusunan

100.000.000

97.180.000

2.820.000

Jumlah

1

Kebijakan, Norma,

dokumen

dok.

Standart dan

penelitian

Prosedur Bidang

tinjauan kembali

perhubungan

Tatralok Kab. Malang 2006

3

Koordinasi Dalam

75.000.000

74.820.000

180.000

Jumlah

1

Pembangunan

dokumen data

Prasarana dan

kecelakaan lalu

Fasilitas

lintas di wilayah

Perhubungan

Kabupaten

dok.

Malang 4

Sosialisasi

160.000.000

159.935.000

65.000

Jumlah juru

500

Kebijakan di

parkir yang

juru

Bidang

mengikuti

Perhubungan

sosialisasi,

parkir

pembinaan, pengawasan dan penertiban parkir di wilayah Kabupaten Malang

2). Program Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana dan Fasilitas LLAJ, dengan alokasi anggaran sebesar Rp687.500.000,- dan terealisasi sebesar Rp665.205.000,- sisa Rp22.295.000,- dengan rincian kegiatan sebagai berikut:


IV - 76

No 1

Kegiatan Rehabilitasi/

Belanja Anggaran

Realisasi

367.500.000

Keluaran

Sisa

352.074.000

15.426.000

- Jumlah

1 smoke

Pemeliharaan

prasarana

tester ,1

Sarana Alat

pengujian

alat uji

Pengujian

kendaraan

intensi-

Kendaraan

bermotor

tas

Bermotor

berupa smoke

cahaya

tester dan alat uji; - Jumlah alat

9

pengujian

item

yang di service / di kalibrasi. 2

Rehabilitasi/

50.000.000

49.193.000

807.000

Jumlah

1

Pemeliharaan

prasarana

Prasarana Balai

pengujian

Pengujian

kendaraan

Kendaraan

bermotor

Bermotor

Kabupaten

tempat

Malang yang di rehabilitasi 3

Rehabilitasi/

270.000.000

263.938.000

6.062.000

Jumlah

3

Pemeliharaan

prasarana dan

Terminal/

fasilitas LLAJ

Pelabuhan

yang di

lokasi

rehabilitasi/ dipelihara

3). Program anggaran

Peningkatan sebesar

Pelayanan

Angkutan,

Rp844.430.000,-

dan

dengan

terealisasi

alokasi sebesar

Rp843.240.800,- sisa Rp1.189.200,- dengan rincian kegiatan sebagai berikut: No 1

Kegiatan Penyuluhan bagi



Keluaran

Sisa 0

Jumlah peserta

100

Para Sopir/Juru

yang mengikuti

orang

Mudi untuk

penyuluhan bagi

Peningkatan

para sopir / juru

Keselamatan

mudi

Penumpang


IV - 77

No

Kegiatan

Belanja Anggaran

Realisasi

Keluaran

Sisa

2

Peningkatan Disiplin Masyarakat Menggunakan Angkutan

81.935.000

81.845.000

90.000

3

Temu Wicara Pengelola Angkutan Umum Guna Meningkatkan Keselamatan Penumpang

50.000.000

50.000.000

4

Pengendalian Disiplin Pengoperasian Angkutan Umum di Jalan Raya

374.900.000

4

Penciptaan Keamanan dan Kenyamanan Penumpang di Lingkungan Terminal

5

Penciptaan Pelayanan Cepat, Tepat, Murah dan Mudah

6

7

Jumlah orang yang mengikuti sosialisasi kegiatan peningkatan disiplin kepada masyarakat

150 orang

0

Jumlah peserta yang mengikuti Temu Wicara Pengelola Angkutan Umum Guna Meningkatkan Keselamatan Penumpang

50 orang

374.900.000

0

Jumlah pelaksanaan operasi pengamanan, penertiban di jalan

4.250.000

4.250.000

0

Jumlah koordinasi dengan bandara Abd Saleh

1 tahun

102.495.000

101.786.800

708.200

Jumlah sarana pendukung operasional pengujian kendaraan bermotor berupa penyediaan bahan bakar solar dan bensin, penggantian oli, cat untuk tanda uji kendaraan dan pencetaan untuk sarana uji

2 tempat

Pengembangan Sarana dan Prasarana Pelayanan Jasa Angkutan

40.000.000

39.609.000

391.000

Jumlah dokumen studi evaluasi trayek angkutan umum di Kabupaten Malang

1 dokumen

Sosialisasi/ Penyuluhan Ketertiban Lalu Lintas dan Angkutan

75.000.000

75.000.000

0

Jumlah peserta sosialisasi penyuluhan ketertiban lalu lintas dan angkutan

1.200 orang


169 kali

IV - 78

No

Kegiatan

8

Koordinasi Dalam

Belanja Anggaran

Realisasi

26.500.000

Keluaran

Sisa

26.500.000

0

Jumlah

100

Peningkatan

pengemudi

orang

Pelayanan

angkutan umum

Angkutan

yang diberi identitas kelengkapan penunjang moda transportasi

9

Pembinaan dan

15.000.000

15.000.000

0

Jumlah

500

Penertiban

penyebarluasan

Administrasi Kapal

penyuluhan

orang

keselamatan kapal dan melalui leaflet / brosur

4). Program Pembangunan Sarana dan Prasarana Perhubungan, dengan alokasi anggaran sebesar Rp251.000.000,- dan terealisasi sebesar Rp248.207.000,- sisa Rp2.793.000,- dengan rincian kegiatan sebagai berikut: No 1




Keluaran

Sisa 1.772.000

- Jumlah prasarana

Gedung

yang dibangun di

Terminal

Rest Area

1 lokasi

Gubukklakah; - Jumlah prasarana saluran pembua-

1 lokasi

ngan air banjir. 2

Pembangunan

112.000.000

110.979.000

1.021.000

Jumlah halte yang

Halte Bus, Taxi

dibangun untuk

Gedung

meningkatkan

Terminal

pelayanan jasa

2 halte

angkutan

5). Program Peningkatan dan Pengamanan Lalu Lintas, dengan alokasi anggaran sebesar Rp1.618.578.230,- dan terealisasi sebesar Rp1.587.774.000,- sisa Rp30.804.230,- dengan rincian kegiatan sebagai berikut:


IV - 79

No 1

Belanja

Kegiatan

Anggaran

Pengadaan

1.054.143.230

Keluaran

Realisasi

Sisa

1.035.051.300

19.091.930

Jumlah

644

Rambu-Rambu

pengadaan

unit

Lalu Lintas

fasilitas perlengkapan jalan

2

Pengadaan

564.435.000

552.722.700

11.712.300

Marka Jalan

Jumlah penga-

2.695 m2

daan fasilitas perlengkapan jalan berupa marka jalan di wilayah Kab. Malang

Adapun

hasil/outcome

serta

manfaat

yang

diperoleh

dari

pelaksanaan program pada Urusan Perhubungan sebagai berikut: 1).

Dipertahankannya kualitas teknis hasil pengujian kendaraan bermotor

dengan

tersedianya

peralatan

pengujian

lulus

kalibrasi sesuai ambang batas, pada tahun 2014 telah dilakukan pengujian kendaraan bermotor sebanyak 47.502 kendaraan di tahun 2014, dilanjutkan sebanyak 49.615 kendaraan di tahun 2015. Sedangkan rasio kendaraan yang di uji pada tahun 2014 sebesar 67 %, dan sebesar 66,10 % di tahun 2015; 2).

Meningkatnya juru parkir yang memiliki pemahaman terhadap kebijakan di bidang perhubungan, pada tahun 2014 telah dilakukan pembekalan terhadap 1.200 juru parkir dan sebanyak 995 orang di tahun 2015;

3).

Bandara Abdulrahcman Saleh terus diupayakan agar dapat secara optimal berfungsi dalam rangka memberikan pelayanan bagi pengguna angkutan pesawat terbang dan maskapai penerbangan, pada tahun 2014 jumlah penumpang udara yang melalui Bandara Abdulrachman Saleh sejumlah 626.638 orang untuk kedatangan 315.040 orang dan untuk keberangkatan 311.598 orang, sedangkan untuk cargo seberat 2.184.441 kg, untuk

kedatangan

seberat

1.691.679

kg.

dan

untuk

keberangkatan 492.762 kg, dan di tahun 2015 jumlah


IV - 80

penumpang udara sejumlah 769.341 orang untuk kedatangan 381.876 orang dan untuk keberangkatan 387.465 orang, sedangkan untuk cargo seberat 5.318.158 kg, untuk kedatangan seberat 2.462.098 kg. dan untuk keberangkatan 2.856.060 kg. Bandara Abdulrachman Saleh memberikan pelayanan penerbangan pada

tahun

2014

sebanyak

5.638

penerbangan

yang

dilaksanakan oleh maskapai penerbangan Garuda Indonesia Airways 1.410 penerbangan, Sriwijaya Air 2.486 penerbangan, Wing Air 688 penerbangan, Citilink 724 penerbangan dan Kalstar 330 penerbangan, dan di tahun 2015 sebanyak 5.666 penerbangan yang dilaksanakan oleh maskapai penerbangan Garuda Indonesia Airways 1.402 penerbangan, Sriwijaya Air 2.094 penerbangan, Wing Air 650 penerbangan, Citilink 674 penerbangan dan Batik Air 846 penerbangan; 4).

Meningkatnya disiplin dan

ketertiban

lalu

lintas

dengan

melaksanakan kegiatan sosialisasi keselamatan ketertiban lalu lintas terhadap pengguna jasa dan pengemudi angkutan umum, dan melaksanakan operasi pengamanan secara rutin dalam rangka menertibkan pengguna/pemilik angkutan barang dan umum, pada tahun 2014 dilaksanakan kegiatan sebanyak 42 kali dengan tingkat pelanggaran sebanyak 1.118 pelanggaran, dan di tahun 2015 dilaksanakan kegiatan sebanyak 55 kali dengan tingkat pelanggaran sebanyak 1.399 pelanggaran; Terpeliharanya Alat Pemberi Isyarat Lalu Lintas (APILL) dimana APILL berfungsi untuk meningkatkan keamanan, keselamatan, kelancaran dan ketertiban dalam berlalu lintas sehingga lalu lintas

menjadi tertib, lancar dan aman, pada tahun 2014

jumlah APILL 10 buah, demikian pula di tahun 2015, serta terpasang dan terpeliharanya fasilitas perlengkapan jalan di wilayah

Kabupaten

Malang

dalam

rangka

meningkatkan

keselamatan, keamanan, ketertiban dan mencegah serta mengurangi kecelakaan lalu lintas, pada tahun 2014 jumlah


IV - 81

fasilitas perlengkapan jalan yang terpasang sebanyak 8.069 buah, meningkat menjadi 10.002 buah di tahun 2015 yang terdiri dari rambu-rambu lalu lintas, Warning Light, Traffic Light, patok pengaman jalan, Rambu Pendahulu Petunjuk Jurusan (RPPJ), mini RPPJ, paku jalan, rambu portable dan traffic

terpasang

pada

ruas-ruas

jalan

yang

berpotensi

terjadinya kecelakaan terutama pada tikungan tajam dan tepi jurang yang mempunyai geometrik jalan yang cukup terjal. Tersedianya marka jalan yang berfungsi untuk membagi dan mengarahkan

arus

lalu

lintas

sehingga

meningkatkan

keamanan, keselamatan, kelancaran dan ketertiban lalu lintas, pada tahun 2014 marka yang telah terpasang berjumlah 3.550 m², dan dilanjutkan sejumlah 2.695 m² di tahun 2015; 5).

Terlayaninya Kartu Pengawasan Izin Usaha Angkutan Barang, pada tahun 2014 sebanyak 4.635 kartu, dan dilanjutkan sebanyak 4.115 kartu di tahun 2015. Sedangkan Kartu Pengawasan Izin Usaha Angkutan Orang pada tahun 2014 sebanyak 1.622 kartu, dan dilanjutkan sebanyak 1.665 kartu di tahun 2015;

6).

Prestasi yang diraih antara lain: a). Piala

Anugerah

Wahana

Tata

Nugraha

Presiden RI

Kategori Lalu Lintas, a.n. Pemerintah Kabupaten Malang. c. Permasalahan dan solusi dalam Urusan Perhubungan sebagai berikut: 1).

Masih banyaknya fasilitas perlengkapan jalan yang hilang diakibatkan kurang sadarnya masyarakat untuk ikut menjaga dan mengerti arti serta pentingnya keberadaan rambu-rambu lalin tersebut, upaya yang dilakukan berkoordinasi dengan polsek dan perangkat daerah setempat guna bersama-sama ikut menjaga keberadaan dari fasilitas perlengkapan jalan yang ada;


IV - 82

2).

Kurang

memadainya

kondisi

perkerasan

jalan

sehingga

mengakibatkan daya rekat marka jalan tidak maksimal, sehingga perlu dilakukan koordinasi yang intensif dengan Dinas Bina Marga Kab. Malang agar perbaikan perkerasan jalan dapat segera dilaksanakan; 3).

Sulitnya kalibrasi dilakukan hingga mendekati 100% pada alat uji rem, alat uji kesejajaran vertikal dan horisontal roda depan (kincup) dan alat uji emisi, sehingga perlu dilakukan upaya peremajaan pada peralatan uji dimaksud;

4).

Dalam melakukan pembinaan dan penertiban administrasi kapal terkendala dengan lokasi hunian pemilik kapal yang sangat menyebar sehingga sosialisasi sulit dilakukan secara formal, sehingga sosialisasi dilakukan dengan dialog dengan beberapa orang saja di tempat-tempat berkumpulnya para pemilik kapal;

5).

Proses revisi MoU pengelolaan bandara sipil belum selesai sampai

saat

ini

sehingga

kegiatan

pengelolaan

Bandara

Abdulrachman Saleh terbatas, maka perlu dilakukan percepatan dengan difasilitasi oleh Provinsi dan Pemerintah Pusat. 8. Lingkungan Hidup Secara prioritas nasional, pembangunan urusan lingkungan hidup dititikberatkan pada lingkungan hidup dan pengelolaan bencana, yang diarahkan pada konservasi dan pemanfaatan lingkungan hidup guna mendukung pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan yang berkelanjutan, disertai penguasaan dan pengelolaan resiko bencana untuk mengantisipasi perubahan iklim. Langkah-langkah

pengarusutamaan

pembangunan

yang

berwawasan lingkungan dan pembangunan berkelanjutan (sustainable

development) bagi seluruh sektor ditempuh dalam setiap kebijakan pembangunan dalam rangka menciptakan terjaminnya keseimbangan dan kelestarian fungsi lingkungan hidup.


IV - 83

Telah dipahami bersama bahwa kualitas lingkungan hidup dalam jumlah yang cukup dan kualitas yang baik merupakan pendukung kesinambungan pembangunan, walaupun dirasakan telah banyak upaya yang dilakukan dalam

pengelolaan lingkungan hidup, masih banyak

permasalahan yang belum dapat diatasi secara menyeluruh antara lain: masih rendahnya pemahaman akan pentingnya pengelolaan lingkungan hidup secara berkesinambungan, masih lemahnya penegakan hukum sehingga menyebabkan tekanan yang berlebihan terhadap fungsi dan kualitas lingkungan hidup bahkan sampai mengakibatkan kerusakan lingkungan hidup, dan masih tingginya tingkat pencemaran lingkungan hidup akibat

belum dipatuhinya peraturan di bidang lingkungan hidup,

misalnya belum dipatuhinya peraturan perihal pemenuhan baku mutu lingkungan seperti dapat dilihat dari masih tingginya pencemaran air khususnya pada air badan air (sungai) akibat limbah industri dan rumah tangga, tingginya pencemaran udara akibat emisi industri dan gas buang kendaraan bermotor di perkotaan, serta belum optimalnya pengelolaan limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3). Dalam upaya untuk mencegah pencemaran dan kerusakan lingkungan telah dilakukan upaya melalui sosialisasi dan pembinaan secara intensif kepada para pelaku usaha atau kegiatan yang usahanya atau kegiatannya berpotensi mencemari lingkungan hidup, sehingga diharapkan dapat meningkatkan pemahaman dan kesadaran para pelaku usaha/kegiatan dalam upaya pengelolaan dan pemantauan lingkungan hidup. Disamping itu juga dilakukan pengawasan dan pengendalian secara intensif dalam rangka meningkatkan ketaatan para pelaku usaha/kegiatan terhadap pemenuhan baku mutu lingkungan. Berkenaan dengan upaya penurunan dampak negatif limbah, dilakukan juga upaya pemanfaatan limbah untuk menjadi energi melalui pemanfaatan biogas, baik yang bersumber dari buangan limbah ternak maupun dari pengolahan sampah rumah tangga. Guna memotivasi masyarakat untuk memperbaiki kualitas lingkungan permukiman melalui pengelolaan limbah ternak secara reguler maupun berkelanjutan pemerintah melibatkan peran swasta dan LSMBelanda (HIVOS) melalui program Biogas Rumah (BIRU).


IV - 84

Upaya pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan dilakukan

untuk

mempertahankan

kelestarian

lingkungan

dan

meningkatkan kualitas daya dukung lingkungan antara lain: pemantauan dan pengawasan pentaatan perusahaan melalui pengawasan reguler dan mekanisme Program Penilaian Peningkatan Kinerja Perusahaan (PROPER); pemantauan dan pengujian kualitas lingkungan baik pada udara maupun air; perlindungan dan konservasi pada daerah resapan air, sumber air dan lahan kritis; pengawasan dan pengendalian pemanfaatan sumber daya alam; dan pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH) serta pengelolaan sampah. a. Program pembangunan yang dilaksanakan meliputi: 1).

Program Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup;

2).

Program Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Alam;

3).

Program Peningkatan Kualitas dan Akses Informasi Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup;

4).

Program Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau ( RTH ); dan

5).

Program Pengembangan Kinerja Persampahan.

b. Realisasi pelaksanaan program dan kegiatan sebagai berikut: Urusan Lingkungan Hidup pada tahun 2015 telah dialokasikan anggaran

sebesar

Rp28.487.027.196,-

dan

terealisasi

sebesar

Rp27.759.715.247,- sisa sebesar Rp727.311.949,-. Adapun program dan kegiatan yang telah dilaksanakan pada Urusan Lingkungan Hidup sebagai berikut: 1).

Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup, dengan alokasi anggaran sebesar Rp2.336.782.097,- dan terealisasi

sebesar

Rp2.317.660.200,-

sisa

Rp19.121.897,-

dengan rincian kegiatan sebagai berikut:


IV - 85

No 1

Kegiatan Koordinasi

Belanja Anggaran

Realisasi

545.171.997

540.329.000

Keluaran

Sisa 4.842.997

Jumlah pekerjaan

3

Penilaian Kota

koordinasi dan penataan

Sehat / Adipura

kota untuk peningkatan kualitas lingkungan

paket

menjadi kota yang bersih, hijau dan teduh Jumlah rumah bibit yang dibangun

1 unit

Jumlah plengseng yang dibangun

1 unit

Jumlah bank smapah yang

2

Pemantauan

1.498.070.100

1.484.129.200

13.940.900

Kualitas Lingkungan

1

dibangun

unit

- Jumlah titik uji

247

pemantauan kualitas lingkungan; - Jumlah instalasi pengolah limbah organik

titik 20 unit

biogas terbangun. - Jumlah pencegah longsor ramah

3 lokasi

lingkungan yang dibangun 3

Pengawasan

173.540.000

173.517.000

23.000

Jumlah pengawasan

50

Pelaksanaan Kebijakan

ketaatan kegiatan usaha terhadap peraturan

Bidang Lingkungan

perundang-undangan lingkungan hidup

perusahaan

Hidup Jumlah pengaduan masyarakat atas dugaan pencemaran lingkungan

11 pengaduan diterima dan ditindak -lanjuti

4

Koordinasi

120.000.000

119.685.000

315.000

Penyusunan AMDAL

- Jumlah sosialisasi

3

penyusunan dokumen lingkungan; - Jumlah dokumen lingkungan pelaku

kali 137 dok.

usaha/kegiatan yang tersusun.

2).

Program Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Alam, dengan

alokasi

anggaran

sebesar

Rp788.630.000,-

dan

terealisasi sebesar Rp784.962.000,- sisa Rp3.668.000,- dengan rincian kegiatan sebagai berikut: LKPJ Kepala Daerah Kabupaten Malang Tahun 2015

IV - 86

No

Kegiatan

1

Konservasi Sumber Daya Air dan Pengendalian Kerusakan Sumber-Sumber Air



Keluaran

Sisa 3.460.000

- Jumlah

16

sumber air

lokasi

yang telah lakukan konservasi; - Jumlah sumur

18

resapan yang

unit

dibangun. - Jumlah

2 lokasi

penahan longsor ramah lingkungan yang terbangun. 2

Pengendalian dan

245.130.000

244.922.000

208.000

- Jumlah

5

Pengawasan

pelaksanaan

Pemanfaatan Sumber Daya

pengendalian

kec.

dan

Alam

pengawasan pemanfaa-tan SDA; - Jumlah

1

dokumen

dok.

data/profil pengelolaan tutupan vegetasi program MIH; - Jumlah

1

dokumen hasil

dok.

studi kerusakan lahan/ tanah akibat produksi biomassa.

3).

Program

Peningkatan

Kualitas

dan

Akses

Informasi

Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup, dengan alokasi anggaran sebesar Rp598.322.200,- dan terealisasi sebesar Rp593.202.200,- sisa Rp5.120.000,- dengan rincian kegiatan sebagai berikut: LKPJ Kepala Daerah Kabupaten Malang Tahun 2015

IV - 87

No 1



Realisasi

Keluaran

Sisa

68.081.200

0

Jumlah sekolah

50

Edukasi dan

yang mengikuti

sekolah

Komunikasi

sosialisasi

Masyarakat di

sekolah

Bidang

Adiwiyata

Lingkungan Hidup 2

Pengembangan

530.241.000

525.121.000

5.120.000

Jumlah

4

Data dan

dokumen SLHD

Informasi

dan kajian

Lingkungan

kualitas/DTBP

dok.

sungai yang disusun

4).

Program Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH), dengan alokasi anggaran sebesar Rp6.947.797.601,- dan terealisasi sebesar Rp6.645.365.453,- sisa Rp302.432.148,- dengan rincian kegiatan sebagai berikut:

No

Kegiatan

1

Pemeliharaan RTH

2

Peningkatan Peran

Belanja Anggaran

Realisasi

6.737.307.601

6.445.600.453

210.490.000

199.765.000

Sisa 291.707.148

10.725.000

Keluaran Jumlah ruang

7

terbuka hijau

lokasi

- Jumlah upaya

Serta Masyarakat

pemberdaya-

dalam Pengelolaan

an masyarakat

RTH

dalam rangka

7 lokasi

pengelolaan RTH berbasis masyarakat; - Jumlah lokasi

4

penghijauan

lokasi

pada RTH yang dikelola bersama masyarakat.


IV - 88

5).

Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan, dengan alokasi anggaran sebesar Rp17.815.495.298,- dan terealisasi sebesar Rp17.418.525.394,- sisa Rp396.969.904,dengan rincian kegiatan sebagai berikut:

No 1

Kegiatan Penyediaan


Realisasi

Sisa

6.560.113.612

22.994.087

Keluaran -

Jumlah

33

Prasarana dan

pengadaan

Sarana

prasarana

Pengelolaan

dan sarana

Persampahan

persampahan

pasar

di pasar kab; -

Jumlah

1.209

pengadaan

unit

prasarana dan sarana persampahan / kebersihan; -

Jumlah

5 unit

prasarana

gerobak

dan sarana

dan 250

pengelolaan

unit

persampahan

tempat

yang disedia-

sampah

kan; -

Jumlah

1

bangunan

unit

pengolah sampah. 2

Peningkatan

4.354.396.400

4.108.284.482

246.111.918

Jumlah

60

Operasi dan

pelayanan

unit

Pemeliharaan

persampahan/

Prasarana dan

kebersihan

Sarana

perkotaan

Persampahan 3

Pengembangan

6.494.910.299

6.418.256.400

76.653.899

Jumlah

1

Teknologi

pemberdayaan

unit

Pengolahan

pengolahan

dan

Persampahan

sampah alternatif

420

(komposting) dan

KK

pemanfaatan gas methane sampah sebagai energi alternatif dari proses dekomposisi sampah


IV - 89

No 4

Belanja

Kegiatan

Anggaran

Realisasi

356.442.200

Peningkatan

305.232.200

Keluaran

Sisa 51.210.000

Jumlah upaya

420

Peran Serta

-

pemberdayaan

KK

Masyarakat Dalam

masyarakat

Pengelolaan

dalam rangka

Persampahan

pengelolaan sampah mandiri berbasis masyarakat; -

Jumlah

5

kelompok

kelom-

masyarakat

pok

pengelola sampah mandiri yang difasilitasi. 5

26.638.700

Sosialisasi

26.638.700

0

Jumlah sosialisasi

2

Kebijakan

kebijakan penge-

kali

Pengelolaan

lolaan persampa-

Persampahan

han yang dilaksana-kan

Adapun

hasil/outcome

serta

manfaat

yang

diperoleh

dari

pelaksanaan program pada Urusan Lingkungan Hidup sebagai berikut: 1).

Meningkatnya

kinerja

pencegahan

dampak

lingkungan

ditunjukkan dari peningkatan jumlah pelaku usaha/kegiatan yang

melengkapi

usaha/kegiatannya

dengan

dokumen

pengelolaan lingkungan (dokumen UKL, UPL, dan SPPL) sebagaimana yang dipersyaratkan, pada tahun 2014 telah direkomendasikan sebanyak 163 dokumen (93 dokumen UKLUPL dan 70 dokumen SPPL) sehingga akumulasi kegiatan/usaha yang telah dilengkapi dokumen sampai dengan tahun 2014 adalah 800 kegiatan/usaha, sedangkan di tahun 2015 telah direkomendasikan sebanyak 137 dokumen (68 dokumen UKL UPL dan 69 dokumen SPPL) sehingga akumulasi kegiatan/usaha yang telah dilengkapi dokumen sebanyak 937 kegiatan/usaha; 2).

Kinerja pemantauan kualitas lingkungan hidup ditunjukkan dari pemantauan dan pengujian kualitas air badan air (sungai), pada tahun 2014 pemantauan kualitas air badan air dilakukan


IV - 90

pada 22 lokasi dengan hasil secara kualitas menunjukkan tidak ada yang memenuhi baku mutu. Sedangkan pada tahun 2015 dilakukan pemantauan dan pengujian pada 23 lokasi selama 4 kali pengujian dalam setahun, dengan juga hasil menunjukkan kualitas air yang tidak memenuhi baku mutu. Kinerja dalam pemantauan kualitas udara, pada tahun 2014 pemantauan kualitas udara ambien dilakukan pada 15 lokasi dan terdapat 10 lokasi yang memenuhi baku mutu, 5 lokasi tidak memenuhi baku mutu. Sedangkan ditinjau dari tingkat kebisingan terdapat 2 lokasi yang memenuhi baku mutu dan 13 lokasi tidak memenuhi baku mutu. Pada tahun 2015 juga dipantau di 15 lokasi sebanyak 2 kali pengujian dalam 1 tahun, dengan hasil 100% kualitas udara ambien memenuhi baku mutu, sedangkan untuk kebisingan menunjukkan 80% lokasi belum memenuhi baku mutu. Pemantauan kualitas air limbah industri ditunjukkan dengan pemenuhan Baku Mutu Air Limbah Industri pada tahun 2014 dari 30 perusahaan yang rutin diawasi terdapat 60% yang memenuhi baku mutu, dan pada tahun 2015 dari 32 perusahaan terdapat 64,9% yang memenuhi baku mutu. 3).

Kinerja

pengawasan

lingkungan

hidup

pelaksanaan pada

50

kebijakan

perusahaan

di

bidang

menunjukkan

peningkatan ketaatan perusahaan dalam pengelolaan limbah B3, IPAL dan pengendalian emisi udara. Perusahaan yang mengikuti Program Penilaian Peringkat Kinerja Perusahaan (PROPER) oleh Kementerian Lingkungan Hidup RI pada tahun 2014 sebanyak 8 perusahaan dan pada tahun 2015 sebanyak 11 perusahaan. 4).

Meningkatnya kinerja konservasi khususnya pada daerah sekitar sumber air ditunjukkan dari jumlah sumber air yang dikonservasi melalui penghijauan, pada tahun 2014 telah dilakukan penghijauan di sekitar 33 sumber air pada lahan seluas sekitar 24,73 ha, dilanjutkan penghijauan di sekitar 21 sumber air pada lahan seluas 61,98 ha di tahun 2015.


IV - 91

Sedangkan persentase sumber mata air yang terkonservasi pada tahun 2014 sebesar 62,25%, dan sebesar 74,25% di tahun 2015; 5).

Bertambahnya ruang terbuka hijau yang terkelola, pada tahun 2014 sebanyak 24 lokasi, dan sebanyak 35 lokasi di tahun 2015. Bertambahnya luas taman sebagai bagian dari Ruang Terbuka Hijau (RTH), pada tahun 2014 yang terpelihara seluas 38.898 m2, meningkat menjadi seluas 234.261 m2 di tahun 2015. Selanjutnya guna pemulihan kualitas lingkungan melalui rehabilitasi hutan dan lahan kritis, pada tahun 2014 seluas 3.296,12 ha, dan dilanjutkan seluas 1.339,91 ha di tahun 2015;

6).

Semakin berkembangnya metode pengelolaan sampah mandiri berbasis masyarakat dengan model TPS 3R dan Bank Sampah, pada

tahun

2014

jumlah

sampah

3

terkelola

sebesar

3

265,2 m /hari, menjadi sebesar 371,7 m /hari di tahun 2015. Disamping itu telah terbentuk Bank Sampah yang ada di beberapa cluster di Kota Kepanjen, pada tahun 2014 sejumlah 39 kelompok, demikian pula di tahun 2015. Sedangkan untuk volume timbulan sampah yang terolah sebesar 792 m3/hari; 7).

Prestasi yang diraih antara lain: a). Anugerah Adipura Periode 2014-2015 Kategori Kota Kecil untuk Kota Kepanjen; b). Nominasi Tingkat Nasional Kalpataru Kategori Penyelamat Lingkungan, a.n. Kelompok Tani Sumber Rejeki Desa Sidodadi

Kecamatan

Gedangan

dan

Kelompok

Tani

Sumarah Desa Wirotaman Kecamatan Ampelgading; c). Lima Besar Tingkat Provinsi Jawa Timur dalam Penyusunan Dokumen Status Lingkungan Hidup Daerah Tahun 2014, a.n. Pemerintah Kabupaten Malang; d). Piagam Penghargaan Adiwiyata Tingkat Provinsi, a.n. SMPN I Gondanglegi, SMPN 1 Sumberpucung, SMPN 1 Wajak, SMPN 2 Kepanjen, dan SMAN I Kepanjen; e). Pemenang Terbaik II Tingkat Provinsi dalam Lomba Menuju Provinsi Hijau Tahun 2015, a.n. Badan Lingkungan Hidup Kab. Malang.


IV - 92

c. Permasalahan dan solusi dalam Urusan Lingkungan Hidup sebagai berikut: 1).

Masih

rendahnya

kesadaran

pelaku

usaha/kegiatan

untuk

melakukan perbaikan/mengoptimalkan kinerja IPAL sehingga kualitas limbah cair yang dihasilkan belum memenuhi baku mutu yang dipersyarakatkan, sehingga perlu dilakukan pembinaan kepada pelaku usaha, dengan mengupayakan penerapan sanksi sesuai perundangan yang berlaku; 2).

Lahan yang ditanami untuk kegiatan konservasi berada di luar hutan mayoritas milik masyarakat, sehingga dikhawatirkan bibit yang ditaman akan ditebang jika sudah tumbuh besar, maka diupayakan bantuan bibit diberikan berupa tanaman tahunan yang menghasilkan buah dengan harapan tanaman tersebut tidak akan ditebang;

3).

Penurunan kuantitas dan kualitas RTH di kawasan perkotaan yang dapat mengurangi kenyamanan dalam public services, sehingga perlu meningkatkan peran serta masyarakat dalam pengelolaan RTH dan mengoptimalkan program Coorporate

Social Responsibility (CSR) dari perusahaan atau pelaku usaha. 9. Pertanahan Salah satu upaya pembangunan dalam kerangka pembangunan nasional yang diselenggarakan Pemerintah adalah pembangunan untuk kepentingan umum. Pembangunan untuk kepentingan umum tersebut memerlukan

tanah

yang

pengadaannya

dilaksanakan

dengan

mengedepankan prinsip yang terkandung di dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan hukum tanah nasional, antara lain prinsip kemanusiaan, keadilan, kemanfaatan, kepastian, keterbukaan, kesepakatan,

keikutsertaan,

kesejahteraan,

keberlanjutan,

dan

keselarasan sesuai dengan nilai-nilai berbangsa dan bernegara.


IV - 93

Hukum

tanah

nasional

mengakui

dan

menghormati

hak

masyarakat atas tanah dan benda yang berkaitan dengan tanah, serta memberikan wewenang yang bersifat publik kepada negara berupa kewenangan

untuk

mengadakan

pengaturan,

membuat

kebijakan,

mengadakan pengelolaan, serta menyelenggarakan dan mengadakan pengawasan yang tertuang dalam pokok-pokok pengadaan tanah antara lain: Pemerintah dan Pemerintah Daerah menjamin tersedianya tanah untuk kepentingan umum dan pendanaannya; Pengadaan tanah untuk kepentingan umum diselenggarakan sesuai dengan Rencana Tata Ruang Wilayah, Rencana Pembangunan Nasional/Daerah, Rencana Strategis, dan Rencana Kerja setiap Instansi yang memerlukan tanah; Pengadaan tanah diselenggarakan

melalui

perencanaan

dengan

melibatkan

semua

pemangku dan pengampu kepentingan; Penyelenggaraan pengadaan tanah memperhatikan keseimbangan antara kepentingan pembangunan dan kepentingan masyarakat; dan Pengadaan tanah untuk kepentingan umum dilaksanakan dengan pemberian ganti kerugian yang layak dan adil Program pembangunan di bidang pertanahan diarahkan terutama untuk mewujudkan tertib hukum pertanahan melalui perbaikan sistem administrasi pertanahan dan pemberian kepastian hukum dalam upaya penataan dan pemanfaatan tanah. a. Program pembangunan yang dilaksanakan meliputi: 1).

Program Penataan Penguasaan, Pemilikan, Penggunaan dan Pemanfaatan Tanah;

2).

Program Penyelesaian Konflik-Konflik Pertanahan; dan

3).

Program Pengembangan Sistem Informasi Pertanahan.

b. Realisasi pelaksanaan program dan kegiatan sebagai berikut: Urusan anggaran

Pertanahan sebesar

pada

tahun

Rp31.104.225.046,-

2015 dan

telah

dialokasikan

terealisasi

sebesar

Rp17.918.058.342,- sisa sebesar Rp13.186.166.704,-. LKPJ Kepala Daerah Kabupaten Malang Tahun 2015

IV - 94

Adapun program dan kegiatan yang telah dilaksanakan pada Urusan Pertanahan sebagai berikut: 1).

Program Penataan Penguasaan, Pemilikan, Penggunaan dan Pemanfaatan

Tanah,

dengan

alokasi

anggaran

sebesar

Rp30.773.265.046,- dan terealisasi sebesar Rp17.587.098.342,sisa

Rp13.186.166.704,-

dengan

rincian

kegiatan

sebagai

berikut: No 1

Kegiatan Penataan


Realisasi 16.417.031.382

Sisa 13.168.738.164

Penguasaan, Pemilikan, Penggunaan dan Pemanfaatan Tanah

Keluaran - Jumlah tanah aset Pemerintah Kab. Malang yang tersedia untuk kepentingan pembangunan; - Terlaksananya pendataan tanah kas desa.

2

Penyuluhan

163.893.000

157.833.000

6.060.000

Hukum Pertanahan

3

Tukar Menukar

375.857.500

368.139.500

7.718.000

Jumlah kawasan hutan yang diproses tukar menukar di Kabupaten Malang

181.101.000

178.825.460

2.275.540

Jumlah tanah aset Pemerintah Kab. Malang yang diproses ke BPN

Kawasan Hutan

4

Pensertipikatan Tanah Aset Pemerintah Kab. Malang

5

Perencanaan

119.972.000

119.947.000

25.000

Pengadaan Tanah

6

Persiapan

Jumlah aparatur yang mengikuti penyuluhan hukum pertanahan

346.672.000

Pengadaan Tanah


345.322.000

1.350.000

Jumlah dokumen perencanaan yang terselesaikan Jumlah persetujuan penetapan lokasi pengadaan tanah yang terbit

12 lokasi

378 desa

400 orang

5 lokasi

76 bidang

12 lokasi

12 lokasi

IV - 95

2).

Program Penyelesaian Konflik-Konflik Pertanahan, dengan alokasi anggaran sebesar Rp294.150.000,- dan terealisasi sebesar Rp294.150.000,- sisa Rp0,- dengan rincian kegiatan sebagai berikut:

No 1

Belanja

Kegiatan

Anggaran

Fasilitasi

Realisasi

294.150.000

Keluaran

Sisa

294.150.000

0

Jumlah masalah

Penyelesaian

pertanahan di

Konflik-Konflik

Kabupaten

Pertanahan

Malang yang

16 penanganan

tertangani

3).

Program Pengembangan Sistem Informasi Pertanahan, dengan alokasi anggaran sebesar Rp 36.810.000,- dan terealisasi sebesar Rp 36.810.000,- sisa Rp0,- dengan rincian kegiatan sebagai berikut:

No 1

Belanja

Kegiatan

Anggaran

Realisasi

36.810.000

Penyusunan

Keluaran

Sisa

36.810.000

0

Jumlah

12

Sistem

kebutuhan tanah

Informasi

aset Pemerintah

Pertanahan

Kab. Malang

yang Handal

untuk kepenti-

lokasi

ngan pembangunan

Adapun

hasil/outcome

serta

manfaat

yang

diperoleh

dari

pelaksanaan program pada Urusan Pertanahan sebagai berikut: 1).

Tersedianya tanah untuk kepentingan pembangunan, pada tahun 2014 11 lokasi dan pada tahun 2015 di 13 lokasi;

2).

Meningkatnya pengelolaan aset tanah Pemerintah Kabupaten Malang melalui pensertipikatan, pada tahun 2014 sebanyak 63 bidang dan dilanjutkan sebanyak 76 bidang di tahun 2015;

3).

Meningkatnya penanganan dan fasilitasi penyelesaian konflikkonflik pertanahan yang terjadi di Kabupaten Malang, pada tahun

2014

sebanyak

12

penanganan,

dan

sebanyak

16 penanganan di tahun 2015. LKPJ Kepala Daerah Kabupaten Malang Tahun 2015

IV - 96

c. Permasalahan dan solusi dalam Urusan Pertanahan sebagai berikut: 1).

Tingginya kompleksitas permasalahan pertanahan, sehingga perlu upaya koordinasi dengan instansi pemerintah yang membidangi dan pihak-pihak terkait;

2).

Pengadaan tanah di Kabupaten Bondowoso untuk kompensasi kawasan hutan yang digunakan JLS, para pemilik tanah belum bersedia melepas karena masih mencari lahan pertanian pengganti, saat ini dilakukan pendekatan kepada pemilik tanah.

10. Kependudukan dan Pencatatan Sipil Peningkatan pelayanan publik yang lebih cepat dan murah untuk masyarakat diwujudkan dalam bentuk pengurusan kartu tanda penduduk, pengurusan pajak daerah serta pengurusan izin-izin usaha. Pelayanan KTP terus ditingkatkan dengan menyiapkan unit mobil pelayanan keliling lengkap dengan perlengkapan cetak KTP dan Akta Catatan Sipil. Perbaikan pelayanan dilakukan dengan penyederhanaan prosedur, kepastian tarif, kecepatan pelayanan dengan melakukan modernisasi dan penerapan sistem teknologi berbasis elektronik serta perizinan satu atap. Pelayanan dengan

unit

mobil

pelayanan

keliling

telah

dilaksanakan

pada

33 kecamatan se-Kabupaten Malang secara bergiliran. Selanjutnya guna memantapkan kinerja organisasi sebagai daya dukung terhadap kinerja pemerintahan, beberapa Satuan Kerja Perangkat Daerah telah melaksanakan Standar Pelayanan Minimal (SPM), dan meningkatkan kualitas sumber daya manusia. Salah satunya melalui pengembangan dan sekaligus pengangkatan Pegawai Negeri Sipil (PNS) dalam jabatan fungsional, yang dalam pelaksanaan tugasnya sebagian besar berhubungan langsung dengan masyarakat, sehingga diharapkan dapat meningkatkan pelayanan kepada masyarakat seperti tenaga kesehatan, tenaga kependidikan dan jabatan fungsional tertentu.


IV - 97


Program Penataan Administrasi Kependudukan

b. Realisasi pelaksanaan program dan kegiatan sebagai berikut: Urusan Kependudukan dan Pencatatan Sipil pada tahun 2015 telah dialokasikan anggaran sebesar Rp2.581.790.300,- dan terealisasi sebesar Rp2.529.542.600,- sisa sebesar Rp52.247.700,-. Adapun program dan kegiatan yang telah dilaksanakan pada Urusan Kependudukan dan Pencatatan Sipil sebagai berikut: 1). Program Penataan Administrasi Kependudukan, dengan alokasi anggaran sebesar Rp2.581.790.300,- dan terealisasi sebesar Rp2.529.542.600,- sisa Rp52.247.700,- dengan rincian kegiatan sebagai berikut: No 1

Kegiatan Implementasi



Keluaran

Sisa Cakupan

33

Sistem

23.153.700

dokumen

kec.

Administrasi

pelaporan dan

Kependudukan

sistem informasi

(Membangun,

administrasi

Updating dan

kependudukan

Pemeliharaan)

pada masingmasing kec., serta cakupan perekaman KTP elektronik

2

3

Koordinasi

Jumlah kegiatan

33

Pelaksanaan

rapat koordinasi

keg.

Kebijakan

kebijakan

kependudukan

kependudukan

Peningkatan

65.000.000

1.517.888.200

65.000.000

1.494.549.200

0

23.339.000

Cakupan

Pelayanan Publik

penerbitan

Dalam Bidang

dokumen

Kependudukan

administrasi

54 orang operator dan

kependudukan

8 jenis

dan jumlah

blangko

pelayanan KK,

dok.

KTP dan akta

kepen-

pencatatan sipil

dudukan

lainnya 4

Peneyediaan

86.552.900

81.137.900

5.415.000

Jumlah

1

Informasi yang

penyediaan

Dapat Diakses

informasi yang


keg.

IV - 98

No

Kegiatan

Belanja Anggaran

Realisasi

Keluaran

Sisa

Masyarakat

dapat diakses masyarakat

5

Pengembangan

24.286.000

24.096.000

190.000

Jumlah

1

Database

dokumen

keg.

Kependudukan

pengembangan Database Kependudukan

6

Peningkatan

52.466.000

52.466.000

0

Prosentase

1

Kapasitas

pelaksanaan

keg.

Kelembagaan

bimbingan teknis

Kependudukan

bagi peningkata

dan Pencatatan

kapasitas

Sipil

kelembagaan/ku alitas aparatur pelaksana administrasi kependudukan

7

Sosialisasi

175.000.000

174.850.000

150.000

Prosentase

390

Kebijakan

pelaksanaan

keg.

Kependudukan

sosialisasi bagi aparat kecamatan dan pelaksana administrasi kependudukan

8

Monitoring,

56.035.500

56.035.500

0

Prosentase

4

Evaluasi dan

dokumen dan

Pelaporan

kegiatan

dok.

monitoring, evauasi dan pelaporan

Adapun

hasil/outcome

serta

manfaat

yang

diperoleh

dari

pelaksanaan program pada Urusan Kependudukan dan Pecatatan Sipil sebagai berikut: 1).

Terlaksananya

Perekaman

data

biometric

Kartu

Tanda

Penduduk Elektronik (KTP-el), pada tahun 2014 cakupan KTP elektronik dari jumlah wajib KTP elektronik sejumlah 1.962.776 LKPJ Kepala Daerah Kabupaten Malang Tahun 2015

IV - 99

orang yang sudah terekam sejumlah 1.713.817 orang (87,3%), dan di tahun 2015 cakupan KTP elektronik dari jumlah wajib KTP elektronik sejumlah 1.965.779 yang sudah terekam sejumlah 1.750.849 orang (89,1%); Terlaksananya penerbitan akta kelahiran pada tahun 2014 sebanyak 59.183 kutipan akta, dan sebanyak 39.283 kutipan akta di tahun 2015. c. Permasalahan dan solusi dalam Urusan Kependudukan dan Catatan Sipil sebagai berikut: 1).

Kondisi geografis Kabupaten Malang yang sulit dijangkau, sehingga

diperlukan

suatu

teknologi

dalam

mempercepat

pemberian pelayanan kepada masyarakat; dan 2).

Masih

belum

kependudukan elektronik

optimalnya terutama

dan

capaian

dalam

penerbitan

Akta

penerbitan

dokumen

perekaman

biometrik

KTP

kematian,

sehingga

pelu

dilakukan sosialisasi kepada masyarakat terkait pentingnya dokumen kependudukan; meningkatkan pelayanan langsung kepada

masyarakat

melalui

pelayanan

keliling;

dan

melaksanakan sosialisasi kerjasama dengan instansi terkait seperti Jasa Raharja, terutama pemanfaatan akte kematian sebagai syarat klaim asuransi. 11. Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Pembangunan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak merupakan komitmen nasional sebagai bagian integral dari pembangunan sumber daya manusia, yang dimaksudkan untuk meningkatkan status, posisi, dan kondisi perempuan agar dapat mencapai kemajuan yang setara. Masih rendahnya partisipasi perempuan dalam pembangunan dan masih adanya berbagai bentuk praktek diskriminasi terhadap perempuan, juga masih terdapatnya kesenjangan partisipasi politik kaum perempuan yang bersumber dari ketimpangan struktur sosio-kultural masyarakat. Upaya-upaya aksi afirmasi di berbagai bidang guna pembangunan perempuan terus dilanjutkan antara lain: Di bidang kesehatan dengan


IV - 100

meningkatkan kualitas dan jangkauan pelayanan kesehatan untuk menekan tingginya angka kematian ibu melahirkan dan angka kematian bayi dan balita, terutama di daerah perdesaan; merevitalisasi Gerakan Sayang Ibu (GSI) terutama di daerah yang angka kematian ibu, bayi dan anaknya tinggi; dan membangun pusat pelayanan terpadu berbasis rumah sakit. Di bidang pendidikan, dengan memberikan beasiswa guna membantu menurunkan jumlah murid perempuan yang putus sekolah dan mengembangkan model penghapusan buta huruf perempuan guna membantu menurunkan jumlah perempuan buta huruf. Dan di bidang ekonomi upaya pengintegrasikan kepentingan perempuan dalam programprogram pembangunan ekonomi, khususnya dalam bidang UMKM akan dilanjutkan, antara lain melalui fasilitasi pengembangan mekanisme dan jaringan kerja perempuan pengusaha mikro dengan lembaga-lembaga keuangan yang khusus menangani kredit UMKM. Pelaksanaan

perlindungan

perempuan

dan

anak

sesuai

penyelenggaraan Standar Pelayanan Minimal (SPM) bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan dilaksanakan melalui beberapa hal sebagai berikut: upaya pencegahan dan penanganan tindak kekerasan kepada perempuan

dan

anak

yang

bersifat

pencegahan,

pelayanan

dan

pemberdayaan berupa Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perlindungan Perempuan dan Anak Korban Kekerasan, peraturan daerah memberikan perlindungan kepada perempuan dan anak korban sesuai dengan SPM Bidang Layanan Terpadu Tindak Kekerasan Perempuan dan Anak serta operasional Gugus Tugas Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO);

pengembangan

lembaga

layanan

melalui

penguatan

dan

peningkatan kapasitas jaringan serta peningkatan sumber daya manusia yang terlatih melalui berbagai pendidikan dan pelatihan untuk menangani upaya pencegahan dan tindak kekerasan pada perempuan dan anak, seperti pelatihan bagi konselor, Forum Group Discussion lintas jejaring pelaksana SPM dan intervensi lembaga P2TP2A melalui peningkatan ekonomi dan advokasi hukum dan psikologi bagi korban dan keluarganya; dan data tindak kekerasan terhadap perempuan dan anak disediakan oleh lembaga layanan perempuan dan anak.


IV - 101


Program

Peningkatan

Kualitas

Hidup

dan

Perlindungan

Perempuan; 2).

Program Penguatan Kelembagaan Pengarustamaan Gender dan Anak;

3).

Program Keserasian Kebijakan Peningkatan Kualitas Anak dan Perempuan; dan

4).

Program Peningkatan Peran Serta dan Kesetaraan Gender Dalam Pembangunan.

b. Realisasi pelaksanaan program dan kegiatan sebagai berikut: Urusan pada

Pemberdayaan tahun

2015

Perempuan telah

dan

Perlindungan

dialokasikan

anggaran

Anak sebesar

Rp1.708.345.500,- dan terealisasi sebesar Rp1.703.785.500,- sisa sebesar Rp4.560.000,-. Adapun program dan kegiatan yang telah dilaksanakan pada Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak sebagai berikut : 1).

Program

Peningkatan

Kualitas

Hidup

dan

Perlindungan

Perempuan, dengan alokasi anggaran sebesar Rp547.364.000,dan terealisasi sebesar Rp542.804.000,- sisa Rp4.560.000,dengan rincian kegiatan sebagai berikut:

No

Belanja

Kegiatan Anggaran

1

Pelaksanaan

299.934.000


Keluaran Sisa Terealisasinya

3.650

Kebijakan

4.560.000

kebijakan

orang

Perlindungan

perlindungan

Perempuan di

melalui berbagai

Daerah

pola pemberdayaan dan perlindungan kelompok rentan

2

Fasilitasi Upaya

247.430.000

247.430.000

0

Terealisasinya

4.390

Perlindungan

pelatihan tenaga

orang

Perempuan

konselor dan

Terhadap Tindak

fasilitasi layanan

Kekerasan

terpadu bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak


IV - 102

2).

Program Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender dan Anak, dengan alokasi anggaran sebesar Rp201.127.500,- dan terealisasi sebesar Rp201.127.500,- sisa Rp.0,- dengan rincian kegiatan sebagai berikut:

No 1

Kegiatan Pengembangan


Realisasi

Keluaran

Sisa

78.650.000

0

KIE 2

Penguatan

21.800.000

21.800.000

0

Terealisasinya

1.000

materi KIE

lembar

Bekerjanya

120

Kelembagaan

forum data dan

Pengarusutamaan

jejaring

orang

Gender dan Anak 3

4

Peningkatan

Terealisasinya

120

Kapasitas dan

fasilitasi PKM

orang

Jaringan

Ramah Anak,

Kelembagaan

Sekolah Ramah

Pemberdayaan

Anak, Jejaring

Perempuan dan

Pengelola SPM,

Anak

Forum Anak

Pengembangan

39.382.500

61.295.000

39.382.500

0

61.295.000

0

Terealisasinya

Sistem Informasi

buku profil data

Gender dan Anak

terpilah gender

3).

100 eksemplar

Program Keserasian Kebijakan Peningkatan Kualitas Anak dan Perempuan, dengan alokasi anggaran sebesar Rp310.795.000,dan terealisasi sebesar Rp310.795.000,- sisa Rp0,- dengan rincian kegiatan sebagai berikut:

No

1

Kegiatan Perumusan


Realisasi

Terealisasinya

2

Kebijakan

perlengkapan

dok.

Peningkatan

dasar hukum

Kualitas Anak dan

dan dasar

Perempuan

pelaksanaan


58.185.000

Keluaran

Sisa 0

IV - 103

No

2



Realisasi

Keluaran

Sisa

Terealisasinya

1.540

Sosialisasi yang

252.610.000

0

sosialisasi dan

orang

Terkait dengan

diseminasi

Kesetaraan

Hukum HAM

Gender

(Hak Anak dan

Pemberdayaan

Pemberdayaan

Perempuan dan

melalui berbagai

Perlindungan

kelompok

Anak

perempuan dan kelompok rentan)

4).

Program Peningkatan Peran Serta dan Kesetaraan Gender dalam

Pembangunan,

dengan

alokasi

anggaran

sebesar

Rp649.059.000,- dan terealisasi sebesar Rp649.059.000,- sisa Rp0,- dengan rincian kegiatan sebagai berikut:

No

Belanja

Kegiatan Anggaran

1

Pendidikan dan

60.000.000


Keluaran Sisa 0

Terlaksananya

1 keg. /

Pelatihan

keikutsertaan

50 org

Kesetaraan

pada diklat

Gender

peningkatan peran serta dan kesetaraan gender,

2

Diklat Kesetaraan

429.575.000

429.575.000

0

Gender

Terealisasinya diklat

300 orang

peningkatan kapasitas perempuan 3

Penyuluhan Bagi

57.800.000

57.800.000

0

Peran ibu dalam

1.140

Ibu Rumah

mewujudkan

orang

Tangga dalam

keluarga sehat

Membangun

sejahtera

Keluarga Sejahtera


IV - 104

No

Belanja

Kegiatan Anggaran

4

Bimbingan

Keluaran

Realisasi

91.080.000

Sisa

91.080.000

0

Terealisasinya

6

Manajemen

bimbingan

kelompok

Usaha bagi

motivasi usaha

Perempuan

dan bantuan alat

dalam Mengelola Usaha 5

Monitoring dan

10.604.000

10.604.000

0

Evaluasi PUG, PP, PA

Evaluasi

Adapun

hasil/outcome

serta

manfaat

yang

4 laporan

diperoleh

dari

pelaksanaan program pada Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak sebagai berikut: 1).

Meningkatnya keserasian kebijakan pusat dan daerah melalui harmonisasi dan diseminasi peraturan perundangan serta kelengkapan

perangkat

kebijakan

di

daerah

untuk

mengembangkan dan menyediakan sebuah dasar penyusunan perencanaan

bagi

mengakselerasi

pemangku

pencapaian

kepentingan

sasaran

dan

yang

dapat

mengoptimalkan

pemanfaatan alokasi sumber daya terkait penyelenggaraan program dan kegiatan dengan cara mendorong perangkat daerah/SKPD untuk menyusun dan mengidentifikasi rencana kerja dengan analisa yang mendalam tentang peran, akses, manfaat dan kontrol untuk memastikan bahwa pelaksanaan pembangunan

dapat

dinikmati

secara

seimbang

dan

bermanfaat bagi perempuan dan laki-laki dan berbagai segmen dan tingkatan usia; 2).

Meningkatnya pemahaman dan pengetahuan para pemangku kepentingan tentang kesetaraan dan pengarusutamaan gender, pemberdayaan perempuan dan pemenuhan hak anak serta perlindungan perempuan kelompok rentan, melalui upaya diseminasi Hukum dan HAM, sosialisai peraturan perundangundangan dan penyelenggaraan kebijakan penguatan dan perlindungan bagi anak dan perempuan untuk mendorong


IV - 105

peran dan fungsi setiap lini, mulai dari unsur legislatif dan eksekutif, serta yudikatif sebagai komponen instansi vertikal dan jajarannya. Mitra jejaring, penggiat, akademisi dan kelompok serta tokoh masyarakat dapat menjadi unsur penguat dan kontrol agar kesetaraan, pemberdayaan dan perlindungan yang

dibangun,

senantiasa

mengutamakan

partisipasi

masyarakat, akses dan pengelolaan sistem pendidikan dan pendekatan budaya serta tradisi khas masyarakat yang sesuai dengan nilai kehidupan yang demokratis dan agamis; 3).

Meningkatnya

kualitas

hidup

dan

perlindungan

terhadap

perempuan dan anak melalui: (1). Berbagai bentuk dan polapola

pemberdayaan

pembentukan

embrio

perempuan usaha

pada

untuk

mendorong

kelompok

Perempuan

Pengembang Ekonomi Lokal (P3EL) dan Perempuan Pekerja Rumahan (PPR); (2). Kelompok Usaha Ekonomi Produktif yang difasilitsi oleh lintas SKPD terkait Usaha Menengah, Kecil dan Mikro;

(3).

Perlindungan

Perempuan

Kelompok

Rentan

sebagaimana amanat Perda Nomor 12 Tahun 2013 tentang Pemberdayaan

Perempuan

dan

Kelompok Rentan, dengan bina

Perlindungan

Perempuan

keluarga TKI,

perempuan

lanjut usia, perempuan penyandang disabilitas, perempuan tuna wisma, perempuan pekerja rumah tangga, perempuan kepala

keluarga,

perempuan

Tenaga

Kerja

Indonesia,

perempuan mantan warga binaan lembaga pemasyarakatan, perempuan

korban

bencana,

perempuan

pekerja

seks

komersial; (4). Penguatan Pokjatap serta Kader Gerakan Sayang Ibu (GSI) dan

upaya perlindungan perempuan dan

anak terhadap tindak kekerasan melalui upaya peningkatan layanan pengaduan, advokasi, pendampingan, rehabilitasi dan reintegrasi bagi korban sesuai dengan Standart Pelayanan Minimum (SPM) bidang Perlindungan Perempuan dan Korban Kekerasan; (5). Pemenuhan hak-hak anak yang meliputi LKPJ Kepala Daerah Kabupaten Malang Tahun 2015

IV - 106

pencatatan kelahiran, kesehatan, pendidikan, kesejahteraan sosial, perlindungan khusus dan partisipasi anak; 4).

Meningkatnya

komitmen

pemerintah

daerah

dalam

pengembangan dan penggunaan data terpilah gender dan anak dalam perencanaan pelaksanaan pemantauan dan evaluasi atas kebijakan

program

dan

kegiatan,

dengan

pembentukan

kelembagaan Pusat Data Daerah (PD2), yang dimulai dengan inisiasi dan strukturisasi lembaga untuk persiapan pembentukan pusat data terpadu di lingkungan Pemerintah Daerah, sebagai data

basis

untuk

mengolah

informasi

secara

statistik

terkait keberhasilan pembangunan dan capaian indikator pembangunan; 5).

Prestasi yang telah diraih antara lain : a). Kabupaten Malang Layak Anak Tingkat Madya; b). Pelaksana Terbaik I Tingkat Provinsi dalam Pengelola Program Terpadu Peningkatan Peranan Wanita menuju Keluarga Sehat Sejahtera (P2WKSS), a.n. Desa Sindurejo Kecamatan Gedangan; c). Pelaksana Terbaik I Tingkat Provinsi dalam Kecamatan Sayang Ibu, a.n. Desa Sidoluhur Kecamatan Lawang.

c. Permasalahan

dan

solusi

dalam

Urusan

Pemberdayaan

Perempuan dan Perlindungan Anak sebagai berikut: 1).

Perlunya peningkatan peran pemangku kepentingan dalam Implementasi PUG sebagai strategi pembangunan, dengan meningkatkan

kemampuan

pemangku

kepentingan

untuk

menginternalisasi peran dan mengintegrasikan PUG dalam perencanaan,

pelaksanaan

dan

evaluasi

program

dan

kegiatannya;


IV - 107

2).

Masih

terbatasnya

ketersediaan

data

terpilah

(laki-laki/

perempuan termasuk anak) perumusan perencanaan daerah secara umum dan urusan bidang pemberdayaan perempuaan dan perlindungan anak, sehingga perlu data yang tervalidasi, sistematis, dan keakurasiannya dapat dipertanggungjawabkan Pusat Data Daerah (P2D2). 12. Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera Arah kebijakan pembangunan keluarga berencana dan keluarga sejahtera adalah Revitalisasi Urusan Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera yang menekankan pada penurunan kebutuhan keluarga berencana

yang

belum

terpenuhi/unmet

need melalui penguatan

kapasitas tenaga dan kelembagaan KB di lini lapangan, yaitu dalam rangka pembinaan dan peningkatan peserta/akseptor dan kemandirian keluarga berencana; peningkatan layanan keluarga sejahtera; promosi dan penggerakan masyarakat yang didukung dengan pengembangan dan sosialisasi kebijakan pengendalian penduduk; peningkatan dukungan sarana

dan

prasarana

pelayanan

program

KB;

dan

peningkatan

pemanfaatan Sistem Informasi Manajemen (SIM) berbasis teknologi informasi. Pembangunan di bidang kependudukan, pemberdayaan keluarga, kesehatan reproduksi remaja dan keluarga berencana diarahkan untuk meningkatkan

kualitas

penduduk

melalui

pengendalian

kelahiran,

memperkecil angka kematian, dan peningkatan kualitas program Keluarga Berencana (KB). Kebijakan ini meliputi: pemberdayaan keluarga termasuk langkah

untuk

mengembangkan

pengetahuan

dan

keterampilan

kewirausahaan, terutama bagi keluarga yang belum mampu memenuhi kebutuhan dasarnya serta peningkatan kesejahteraan dan ketahanan keluarga; promosi dan peningkatan kesehatan reproduksi remaja; promosi dan pemenuhan hak-hak dan kesehatan reproduksi bagi Pasangan Usia Subur (PUS) yang difokuskan kepada peningkatan akses dan kualitas pelayanan keluarga berencana dan kesehatan reproduksi, terutama bagi keluarga-keluarga miskin dan rentan termasuk Keluarga Pra Sejahtera


IV - 108

(KPS) dan Keluarga Sejahtera I (KS I); serta penguatan kelembagaan agar secara bertahap program KB dapat dilaksanakan oleh masyarakat secara mandiri.

Keseluruhan

kebijakan

ini

akan

dilaksanakan

dengan

mengutamakan kemitraan, serta memperhatikan kesetaraan dan keadilan gender. a. Program pembangunan yang dilaksanakan meliputi: 1).

Program Kesehatan Reproduksi Remaja;

2).

Program Pelayanan Kontrasepsi;

3).

Program Pembinaan Peran Serta Masyarakat Dalam Pelayanan KB/KR yang Mandiri;

4).

Program Pengembangan Bahan Informasi Tentang Pengasuhan dan Pembinaan Tumbuh Kembang Anak; dan

5).

Program Penyiapan Keluarga.

Tenaga

Pendamping

Kelompok

Bina

b. Realisasi pelaksanaan program dan kegiatan sebagai berikut: Urusan Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera pada tahun 2015 telah dialokasikan anggaran sebesar Rp666.140.850,- dan terealisasi sebesar Rp640.507.800,- sisa sebesar Rp25.633.050,-. Adapun program dan kegiatan yang telah dilaksanakan pada Urusan Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera sebagai berikut: 1).

Program

Kesehatan

Reproduksi

Remaja,

dengan

alokasi


No

Belanja

Kegiatan Anggaran

1

Advokasi dan KIE

254.687.850

tentang Kesehatan Reproduksi Remaja



Keluaran Sisa 9.540.850

- Tercapainya penurunan perkawinan usia muda;

23.578

- Cakupan PUS wanita usia < 20 th;

16.918

- Jumlah kelompok PIK KRR.

105

perkawinan PUS

IV - 109

kel.

2).

Program Pelayanan Kontrasepsi, dengan alokasi anggaran sebesar Rp48.453.000,- dan terealisasi sebesar Rp48.453.000,sisa Rp0,- dengan rincian kegiatan sebagai berikut:

No 1

Belanja

Kegiatan

Anggaran

Pelayanan

Realisasi

27.916.000

Keluaran

Sisa

27.916.000

0

Meningkatnya

Pemasangan

cakupan peserta

Kontrasepsi KB

KB baru dan

380.011 aks

aktif 2

Pelayanan KB

20.537.000

20.537.000

0

Medis Operasi

Terlaksananya

380.011

kegiatan

aks

monitoring pelayanan KB medis operasi

3).

Program Pembinaan Peran Serta Masyarakat Dalam Pelayanan KB/KR

yang

Mandiri,

dengan

alokasi

anggaran

sebesar

Rp263.000.000,- dan terealisasi sebesar Rp260.339.700,- sisa Rp2.660.300,- dengan rincian kegiatan sebagai berikut: No 1

Kegiatan Fasilitasi



Keluaran

Sisa 1.443.000

Terwujudnya

Pembentukan

PPKBD sub

Kelompok

PPKBD dalam

Masyarakat Peduli

melaksanakan 6

KB

peran bantu dan

101 orang

tokoh masyarakat yang aktif memberikan KIE 2

KIE Massa

133.854.800

132.637.500

1.217.300

Terlaksananya

177.666

evaluasi kader

aks

IMP di Kabupaten Malang

4).

Program Pengembangan Bahan Informasi Tentang Pengasuhan dan Pembinaan Tumbuh Kembang Anak, dengan alokasi anggaran

sebesar

Rp50.000.000,-

dan

terealisasi

sebesar

Rp44.224.300,- sisa Rp5.775.700,- dengan rincian kegiatan sebagai berikut:


IV - 110

No 1

Belanja

Kegiatan

Anggaran

Pengumpulan

Realisasi

50.000.000

Keluaran

Sisa

44.224.300

5.775.700

- Jumlah

Bahan Informasi

920

Kelompok BKB

tentang

kelompok

- Sarana APE

Pengasuhan dan

779

bagi kelompok

Pembinaan

set

BKB;

Tumbuh

- Cakupan

Kembang Anak

35.657

Peserta KB

aks.

anggota BKB.

5).

Program Pelatihan Tenaga Pendamping Kelompok Bina Keluarga, dengan alokasi anggaran sebesar Rp50.000.000,- dan terealisasi sebesar Rp42.343.800,- sisa Rp7.656.200,- dengan rincian kegiatan sebagai berikut: Belanja

No

Kegiatan

1

Pelatihan Tenaga

Anggaran

Realisasi

50.000.000

Keluaran

Sisa

42.343.800

7.656.200

- Cakupan

1.589

Pendamping Bina

peserta KB

Keluarga di

anggota

Kecamatan

aks.

UPPKS; - Jumlah

162

kelompok

kelompok

UPPKS.

Adapun

hasil/outcome

serta

manfaat

yang

diperoleh

dari

pelaksanaan program pada Urusan Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera sebagai berikut: 1).

Persentase pasangan usia subur menjadi peserta KB Aktif pada tahun

2014

sebesar

76,20%

dan

sebesar

75,66%

di

tahun 2015; 2).

Meningkatkan upaya menurunkan usia nikah pertama pada wanita usia kurang dari 20 tahun, pada tahun 2014 sebanyak 7.732 orang dan sebanyak 7.809 orang di tahun 2015;

3).

Meningkatnya kegiatan monitoring pelayanan KB medis operasi, serta konseling KB metode kontrasepsi jangka panjang. Jumlah peserta KB Aktif dari pasangan usia subur pada


IV - 111

tahun 2014 sebanyak 397.748 akseptor dan sebanyak 380.011 akseptor di tahun 2015; 4).

Meningkatnya sarana Alat Permainan Edukatif/APE berupa BKB Kit bagi kelompok Bina Keluarga Balita, pada tahun 2014 sejumlah 858 unit, dan sejumlah 779 unit di tahun 2015;

5).

Meningkatnya pembinaan institusi masyarakat perdesaan dalam menggerakan program KB;

6).

Prestasi yang diraih antara lain: a). Juara Harapan II Tingkat Nasional dalam Lomba Inovasi Tingkat Nasional dengan Judul Contraceptive for Woman at

Risk

(CONTRA

WAR),

a.n.

Kepala

Badan

Keluarga

Berencana Kab. Malang; b). Juara I Tingkat Provinsi dalam Lomba Klinik Pelayanan KB MKJP, a.n. Puskesmas Kecamatan Tajinan; c). Juara II Tingkat Provinsi dalam Lomba Pasangan KB Lestari Kategori 15 Tahun, a.n. Pasangan Untung Sudarwanto dan Sutriani (Desa Pandanmulyo Kecamatan Tajinan). c. Permasalahan dan solusi dalam Urusan Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera sebagai berikut: 1).

Masih kurangnya kualitas tenaga pendamping kelompok Bina Keluarga dan UPPKS, sehingga perlu dilakukan pelatihan dan pembinaan secara intensif;

2).

Terbatasnya

modul

bahan

informasi

pengasuhan

tumbuh

kembang anak di kelompok BKB, sehingga perlu peningkatan kuantitas modul bahan informasi pengasuhan tumbuh kembang anak di kelompok BKB; 3).

Masih rendahnya jumlah peserta KB Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP) dan masih tingginya Unmet Need, maka perlu meningkatkan konseling KB MKJP di masyarakat.


IV - 112

13. Sosial Konsep penyelenggaraan kesejahteraan warga masyarakat yang dikenal dengan sebutan Panyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) dan masyarakat miskin menjadi sasaran dalam pelayanan sosial. Berbagai

upaya

telah

dilakukan

antara

lain

melalui

peningkatan

penyediaan pelayanan kesejahteraan sosial, namun upaya tersebut masih jauh dari yang diharapkan apabila dibandingkan dengan populasi PMKS yang jauh lebih besar jumlah dan sebarannya. Pembangunan sosial diarahkan untuk memperluas pelayanan kesejahteraan sosial kepada Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) dan Potensi dan Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) terutama bagi penduduk yang mengalami kemiskinan, serta korban bencana alam dan bencana sosial, dan meningkatkan peran aktif masyarakat dalam penanganan masalah sosial. Peningkatan kesejahteraan sosial dilakukan antara lain melalui: pemberdayaan, pemberian santunan, rehabilitasi, pelayanan dan perlindungan sosial, pemberian bantuan dan sumbangan sosial masyarakat, serta penguatan kelembagaan kesejahteraan sosial. Dalam pembangunan bidang kesejahteraan sosial terdapat pilar partisipan

dari

warga

masyarakat

sebagai

Potensi

dan

Sumber

Kesejahteraan Sosial (PSKS). Potensi dan sumber Kesejahteraan Sosial adalah perorangan maupun kelompok masyarakat yang tergabung dalam suatu lembaga sosial kemasyarakatan dan berpartisipasi aktif dalam membantu pelaksanaan kegiatan pembangunan di bidang kesejahteraan sosial. Permasalahan kemiskinan merupakan masalah kompleks yang dipengaruhi oleh berbagai faktor yang saling berkaitan, antara lain: tingkat pendapatan, kesehatan, pendidikan, akses terhadap barang dan jasa, lokasi geografis, gender, dan kondisi lingkungan. Dengan demikian kemiskinan tidak lagi dipahami hanya sebatas ketidakmampuan ekonomi,


IV - 113

tetapi juga kegagalan memenuhi hak-hak dasar dan perbedaan perlakuan bagi seseorang atau sekelompok orang dalam menjalani kehidupan secara bermartabat. Kompleksitas masalah kemiskinan tentu tidak bisa dijawab melalui program pembangunan yang bersifat parsial apalagi kontradiktif, tetapi diperlukan sebuah rumusan kebijakan yang bersifat holistik, ada keterkaitan satu sama lain meskipun tidak bisa menghindari pendekatan sektoral. Rumusan kebijakan pembangunan hendaknya disatukan oleh dua isu sentral dan mendasar yaitu penanggulangan kemiskinan dan penciptaan lapangan kerja. Program yang khusus ditujukan untuk mengatasi masalah kemiskinan diorientasikan pada upaya peningkatan pendapatan

dan

pendekatan

pemberdayaan

pemberdayaan

pengurangan

beban

usaha,

lingkungan.

masyarakat

miskin

pemberdayaan

Implementasi

melalui

manusia

pendekatan

dan

program

disesuaikan dengan kondisi potensi dan masalah yang dihadapi oleh masyarakat

miskin

setempat,

dengan

menghindari

penyeragaman

program. Sebagai amanat Milenium Development Goals (MDGs) yaitu komitmen

dunia

untuk

mempercepat

pembangunan

manusia

dan

pemberantasan kemiskinan, dimana Pemerintah Indonesia termasuk salah satu negara yang menandatangani deklarasi millenium untuk mencapai 8

buah

sasaran

pembangunan

millenium

yaitu

1).

pengentasan

kemiskinan dan kelaparan yang ekstrim; 2). pemerataan pendidikan dasar; 3). mendukung adanya persamaan gender dan pemberdayaan perempuan; 4). mengurangi tingkat kematian anak; 5). meningkatkan kesehatan ibu; 6). perlawanan terhadap HIV/ AIDS, malaria, dan penyakit lainnya;

7).

menjamin

daya

dukung

lingkungan

hidup;

dan

8). mengembangkan kemitraan global untuk pembangunan. Begitu juga dengan arahan RPJM Provinsi Jawa Timur maupun Nasional masalah kemiskinan, pengangguran menjadi urusan bersama yang sangat prioritas.


IV - 114


Program Pemberdayaan Fakir Miskin, Komunitas Adat Terpencil (KAT) dan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) lainnya;

2).

Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial;

3).

Program Pembinaan Anak Terlantar;

4).

Program Pembinaan Penyandang Cacat dan Trauma;

5).

Program Pembinaan Panti Asuhan/Panti Jompo;

6).

Program Pembinaan Eks Penyandang Penyakit Sosial (Eks Narapidana, PSK, Narkoba dan Penyakit Sosial lainnya); dan

7).

Program Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan.

b. Realisasi pelaksanaan program dan kegiatan sebagai berikut: Urusan Sosial pada tahun 2015 telah dialokasikan anggaran sebesar Rp2.445.666.300,- dan terealisasi sebesar Rp2.430.403.600,- sisa sebesar Rp15.262.700,-. Adapun program dan kegiatan yang telah dilaksanakan pada Urusan Sosial sebagai berikut: 1).

Program Pemberdayaan Fakir Miskin Komunitas Adat Terpencil (KAT) dan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) lainnya, dengan alokasi anggaran sebesar Rp1.350.130.200,dan terealisasi sebesar Rp1.338.447.500,- sisa Rp11.682.700,dengan rincian kegiatan sebagai berikut:

No 1

Kegiatan Fasilitas


Realisasi 1.020.367.000

Keluaran

Sisa 8.113.000

Jumlah PMKS

240

Manajemen Usaha

yang menda-

orang

bagi Keluarga

atkan bimbingan

Miskin

motivasi sosial, bantuan stimulan dan melaksanakan UEP


IV - 115

No 2

Kegiatan Pelatihan

Belanja Anggaran

Realisasi

Terlaksananya

540

Keterampilan

kegiatan bagi

orang

Berusaha Bagi

masyarakat pra

Keluarga Miskin

sejahtera dan

dan Penyandang

miskin di

Masalah

wilayah

Kesejahteraan

Kabupaten

Sosial

Malang

2).

321.650.200

Keluaran

Sisa

Program

Pelayanan

dengan

alokasi

318.080.500

3.569.700

dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial,

anggaran

sebesar

Rp141.389.000,-

dan

terealisasi sebesar Rp141.279.000,- sisa Rp110.000,- dengan rincian kegiatan sebagai berikut: No 1

Kegiatan Pelayanan dan

Belanja Anggaran

Realisasi

31.970.000

Keluaran

Sisa

31.970.000

0

Jumlah anak

20

Perlindungan

berhadapan

orang

Sosial, Hukum

dengan hukum

bagi Korban

yang

Eksploitasi,

mendapatkan

Perdagangan

pelayanan

Perempuan dan

sosial

Anak 2

Penanganan

109.419.000

109.309.000

110.000

Jumlah korban

Masalah-Masalah

bencana dan

Strategis yang

orang terlantar

Menyangkut

yang

Tanggap Cepat

mendapatkan

Darurat dan

penanganan

250 paket

Kejadian Luar Biasa

3).

Program

Pembinaan

anggaran

sebesar

Rp31.708.000,-

sisa

Anak

Terlantar,

dengan

alokasi

terealisasi

sebesar

Rp31.863.000,-

dan

Rp155.000,-

dengan

rincian

kegiatan

sebagai berikut:


IV - 116

No 1




Keluaran

Sisa

Jumlah anak

100

Bakat dan

155.000

terlantar yang

anak

Pelatihan

mendapat

Ketrampilan Anak

bimbingan

Terlantar

motivasi sosial dan dapat melaksanakan UEP

4).

Program Pembinaan Penyandang Cacat dan Trauma, dengan alokasi anggaran sebesar Rp98.533.000,- dan terealisasi sebesar Rp98.513.000,- sisa Rp20.000,- dengan rincian kegiatan sebagai berikut:

No 1

Kegiatan Pendayagunaan


Realisasi

Keluaran

Sisa

98.513.000

20.000

Jumlah

80

para Penyandang

penyandang

Cacat dan Eks

cacat yang

Trauma

dapat hidup

orang

mandiri dan dapat melaksanakan usaha ekonomi produktif

5).

Program Pembinaan Panti Asuhan/Panti Jompo, dengan alokasi anggaran

sebesar

Rp87.503.000,-

dan

terealisasi

sebesar

Rp87.503.000,- sisa Rp0,- dengan rincian kegiatan sebagai berikut:

No 1

Kegiatan Pendidikan dan



Keluaran

Sisa 0

Jumlah

20

Pelatihan bagi

penghuni panti

Penghuni Panti

asuhan yang

Asuhan/Jompo

mendapatkan

panti

pembinaan


IV - 117

6).

Program Pembinaan Eks Penyandang Penyakit Sosial, dengan alokasi

anggaran

sebesar

Rp173.481.500,-

dan

terealisasi

sebesar Rp173.481.500,- sisa Rp0,- dengan rincian kegiatan sebagai berikut:

No 1

Kegiatan Pemberdayaan

Belanja Anggaran

Realisasi

173.481.500

Keluaran

Sisa

173.481.500

0

Jumlah eks

80

Eks Penyandang

penyandang

orang

Penyakit Sosial

penyakit sosial yang mendapatkan bimbingan motivasi sosial, dan yang mendapatkan bantuan stimulan

7).

Program Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial, dengan

alokasi

anggaran

sebesar

Rp562.766.600,-

dan

terealisasi sebesar Rp559.471.600,- sisa Rp3.295.000,- dengan rincian kegiatan sebagai berikut:

No 1




Keluaran

Sisa 3.295.000

- Tersedianya

Kualitas SDM

SDM

Kesejahteraan

Kesejahteraan

Sosial

Sosial

Masyarakat

Masyarakat

1 keg.

yang berkualitas; - Terealisasinya pemberdayaan

1.200 orang

masyarakat melalui bimbingan motivasi bagi sumber daya manusia di wilayah Kab. Malang;


IV - 118

No

Belanja

Kegiatan

Anggaran

Realisasi

Keluaran

Sisa

- Terealisasinya

1

kualitas SDM

kali

kesejahteraan sosial masyarakat; - Jumlah SDM

80

tenaga

karang

kesejahteraan

taruna

sosial yang mendapatkan bimbingan motivasi sosial penanganan PMKS. 2

Peningkatan

47.405.000

47.405.000

0

Jumlah

150

Peran Aktif

masyarakat dan

Masyarakat dan

dunia usaha

Dunia Usaha

yang berparti-

orang

sipasi dalam penanganan PMKS 3

Peningkatan

169.902.500

169.902.500

0

Jumlah WKSBM

Jejaring

yang berpar-

Kerjasama

tisipasi dalam

Pelaku-Pelaku

penanganan

Usaha

PMKS

50 orang

Kesejahteraan Sosial Masyarakat

Adapun

hasil/outcome

serta

manfaat

yang

diperoleh

dari

pelaksanaan program pada Urusan Sosial sebagai berikut: 1).

Meningkatnya

rasio

penanganan

Penyandang

Masalah

Kesejahteraan Sosial (PMKS), pada tahun 2014 sebesar 86,30%, meningkat menjadi sebesar 86,33% di tahun 2015, serta

meningkatnya

partisipasi

sosial

masyarakat

dalam

penanganan PMKS, pada tahun 2014 sebesar 3,5% dari total PMKS yang ada setiap tahunnya, menjadi sebesar 5% di tahun 2015;


IV - 119

2).

Bertambahnya motivasi untuk memperbaiki kondisi sosial ekonomi melalui pemberian bantuan berupa hewan ternak, bibit ikan, peralatan bengkel, usaha sektor informal lainnya, dan bantuan bagi fakir miskin, pada tahun 2014 dan tahun 2015 sejumlah 146.381 orang;

3).

Berkurangnya beban bagi korban bencana alam antara lain banjir,

tanah

longsor,

angin

puting

beliung,

melalui

pelaksanaan penyaluran bagi korban bencana, pada tahun 2014 sejumlah 45.500 KK, dan dilanjutkan sejumlah 121 KK di tahun 2015; 4).

Pemberian motivasi bagi anak terlantar dalam hal bakat dan keterampilan, pada tahun 2014 sejumlah 180 anak, dan sejumlah 100 anak di tahun 2015;

5).

Meningkatnya keahlian dan keterampilan yang dimiliki oleh penyandang cacat, sehingga dapat digunakan sebagai bekal untuk meningkatkan taraf hidupnya, pada tahun 2014 sejumlah 80 orang, meningkat menjadi 100 orang di tahun 2015;

6).

Meningkatnya produktivitas penghuni panti asuhan melalui pemberian bantuan stimulan dan keterampilan, pada tahun 2014 sebanyak 20 panti asuhan/ 100 anak, demikian pula di tahun 2015;

7).

Upaya-upaya pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan narkoba dan obat-obatan terlarang secara terus menerus dilakukan melalui publikasi pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran narkoba di beberapa tempat strategis dan di sekolahan, pada tahun 2014 sejumlah 25 anak , dilanjutkan sejumlah 21 anak di tahun 2015.


IV - 120

c. Permasalahan dan

solusi dalam Urusan Sosial sebagai

berikut: 1).

Cakupan pelayanan program kesejahteraan sosial yang masih terbatas, sehingga perlu upaya peningkatan akses dan kualitas pelayanan kesejahteraan sosial bagi PMKS dengan cara mendukung peningkatan pengelolaan program kesejahteraan sosial,

peningkatan

kapasitas

kelembagaan

dan

SDM

kesejahteraan sosial, serta peningkatan kualitas tata kelola pemerintahan yang baik dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial; dan 2).

Belum optimalnya dalam memberikan pelayanan kesejahteraan sosial bagi PMKS yang tercermin dalam aspek pelayanan kelembagaan yang disediakan, serta masih lemahnya koordinasi dan komunikasi pada berbagai sektor dan level, sehingga perlu dilakukan optimalisasi kualitas

pelayanan dan peningkatan

koordinasi pada berbagai sektor dan level, serta melakukan pengajuan program/kegiatan ke pemerintah provinsi dan pusat. 14. Ketenagakerjaan Persoalan ketenagakerjaan dan penghidupan yang layak merupakan hal yang sangat penting dalam kehidupan berbangsa dan bernegara sebagaimana diamanatkan pasal 27 ayat 2 UUD 1945, dan sampai saat ini, masih menjadi persoalan mendasar bagi pemerintah dan stakeholders lainnya karena kompleksitasnya. Hal ini dipersulit oleh kondisi lingkungan perkembangan dunia yang semakin global dengan persaingannya yang semakin ketat, penggunaan teknologi yang semakin canggih terutama dalam bidang komunikasi, transportasi dan produktivitas kerja, serta kondisi politik dan hukum nasional, serta lokal yang kesemuanya masih menjadi tantangan berat bagi persoalan ketenagakerjaan. Karenanya Pemerintah perlu memiliki arah kebijakan dalam bidang ketenagakerjaan ke depan yang lebih komprehensif dan berkesinambungan.


IV - 121


Program Peningkatan Kesempatan Kerja; dan

2).

Program

Perlindungan

Pengembangan

Lembaga

Ketenaga-

kerjaan. b. Realisasi pelaksanaan program dan kegiatan sebagai berikut: Urusan

Ketenagakerjaan

anggaran

sebesar

pada

tahun

Rp1.974.121.700,-

2015

telah

dan

dialokasikan

terealisasi

sebesar

Rp1.709.931.700,- sisa sebesar Rp264.190.000,-. Adapun program dan kegiatan yang telah dilaksanakan pada Urusan Ketenagakerjaan sebagai berikut: 1).

Program

Peningkatan

Kesempatan

Kerja,

dengan

alokasi

anggaran sebesar Rp368.088.200,- dan terealisasi sebesar Rp346.838.200,- sisa

Rp21.250.000,- dengan rincian kegiatan


2

Kegiatan Penyebarluasan

Belanja Anggaran

Realisasi

Meningkatnya

1.000

Informasi Bursa

penempatan

orang

Kerja

Tenaga Kerja

Penyiapan Tenaga

246.645.000

Keluaran

Sisa

121.443.200

225.545.000

121.293.200

21.100.000

150.000

Kerja Siap Pakai

Terealisasinya peningkatan

730 orang

kesempatan kerja melalui bimbingan motivasi yang membangun jiwa masyarakat produktif

2).

Program

Perlindungan

Ketenagakerjaan,

dengan

Pengembangan alokasi

anggaran

Lembaga sebesar



IV - 122

No 1

Belanja

Kegiatan

Anggaran

Fasilitasi Penyelesaian

106.330.000

Realisasi

Keluaran

Sisa

104.680.000

1.650.000

Jumlah

100

pemahaman

Prosedur

orang

hukum

Penyelesaian Perselisihan

ketenagakerjaan

Hubungan Industrial 2

Fasilitasi

579.346.500

411.646.500

167.700.000

Jumlah

100

Penyelesaian

kesejahteraan

Prosedur

pekerja

orang

Pemberian Perlindungan Hukum dan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan 3

Sosialisasi

183.070.000

167.870.000

15.200.000

Jumlah

100

Berbagai

kesejahteraan

Peraturan

pekerja

orang

Pelaksanaan tentang Ketenagakerjaan 4

Peningkatan

737.287.000

678.897.000

58.390.000

Jumlah

1.500

Pengawasan,

kesejahteraan

orang

Perlindungan dan

pekerja

Penegakan Hukum terhadap Keselamatan dan Kesehatan Kerja

Adapun

hasil/outcome

pelaksanaan

program

serta pada

manfaat Urusan

yang

diperoleh

Ketenagakerjaan

dari

sebagai

berikut: 1).

Bertambahnya kualitas angkatan kerja melalui pelaksanaan pelatihan, padan tahun 2014 sebanyak 11 kegiatan dengan peserta 900 orang, dan sebanyak 10 kegiatan dengan 645 orang di tahun 2015, serta menurunnya angka pelanggaran terhadap undang-undang ketenagakerjaan, pada tahun 2014 sebanyak 53 pelanggaran, menurun sebanyak 21 pelanggaran di tahun 2015. Untuk Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK)


IV - 123

pada tahun 2014 sebesar 94% dan sebesar 80,07% di tahun 2015. Sedangkan Tingkat Pengangguran Terbuka pada tahun 2014 sebesar 4,45% dan sebesar 4,72% di tahun 2015; 2).

Meningkatnya

pemahaman

hukum

ketenagakerjaan

yang

berdampak kepada peningkatan situasi ketenagakerjaan yang semakin kondusif, melalui sosialisasi keluarga sadar hukum ketenagakerjaan, pada tahun 2014 dilakukan 1 kegiatan yang dihadiri 1.000 orang, dan dilanjutkan 1 kegiatan di tahun 2015 yang dihadiri 1.000 orang; 3).

Prestasi yang diraih antara lain: a). Piagam

Penghargaan

Tingkat

Nasional

dalam

Zero

Accident, a.n. PT. Bumi Menara Indonesia, PT Beiersdorf Indonesia, KUD Sumber Makmur Unit MPS, PT. Pindad, PT. Molindo Raya Industrial, PT. PJB Brantas, PT. Bentoel Group, dan PT. PLN APP Malang; b). Piagam Penghargaan Tingkat Nasional dalam SMK3 (Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja), a.n. KUD Sumber Makmur Unit MPS. c. Permasalahan dan solusi dalam Urusan Ketenagakerjaan sebagai berikut: 1).

Masih rendahnya kualitas SDM, sehingga perlu peningkatan kualitas dan produktifitas tenaga kerja, serta pengembangan usaha mandiri melalui optimalisasi fungsi dan pendayagunaan fasilitas yang ada;

2).

Masih minimnya kesempatan kerja, sehingga perlu perluasan kesempatan kerja sektor informal di perdesaan/ perkotaan dilokasi kantong-kantong pengangguran.

15. Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Pemberdayaan koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) merupakan bagian penting dari upaya mewujudkan bangsa yang berdaya saing, serta menciptakan pembangunan yang merata dan adil. LKPJ Kepala Daerah Kabupaten Malang Tahun 2015

IV - 124

Dalam hal ini koperasi dan UMKM diharapkan berperan sebagai pendorong pertumbuhan ekonomi, pencipta lapangan kerja baru dan penumbuh daya saing. Mengingat semakin kompleksnya tantangan dalam pemberdayaan koperasi dan UMKM, peran Pemerintah harus benar-benar tepat dan mampu membantu usaha yang sangat penting bagi penciptaan lapangan kerja ini pada saat diperlukan. Peran Pemerintah yang perlu dimainkan dalam program pemberdayaan, adalah anggaran yang dikeluarkan bukan semata-mata merupakan alokasi dana sosial, namun dalam rangka meningkatkan kemandirian dan kedewasaan berpikir para pelaku usaha dimaksud, sehingga program pemberdayaan yang akan dilakukan perlu dirumuskan terlebih dahulu dengan memahami secara utuh perubahan lingkungan strategis dalam usaha koperasi dan UMKM. a. Program pembangunan yang dilaksanakan meliputi: 1). Program

Pengembangan

Kewirausahaan

dan

Keunggulan

Kompetitif Usaha Kecil dan Menengah (KUKM); 2). Program Pengembangan Sistem Pendukung Usaha Bagi Usaha Mikro Kecil Menengah; 3). Program Penciptaan Iklim Usaha Kecil Menengah yang Kondusif; 4). Program Peningkatan Kualitas Kelembagaan Koperasi; dan 5). Program Peningkatan Pelayanan. b. Realisasi pelaksanaan program dan kegiatan sebagai berikut: Urusan Koperasi dan Usaha Kecil Menengah pada tahun 2015 telah dialokasikan anggaran sebesar Rp3.516.980.200,- dan terealisasi sebesar Rp3.502.383.171,- sisa sebesar Rp14.597.029,-. Adapun program dan kegiatan yang telah dilaksanakan pada Urusan Koperasi dan Usaha Kecil Menengah sebagai berikut: 1). Program

Pengembangan

Kewirausahaan

dan

Keunggulan

Kompetitif Usaha Kecil Menengah, dengan alokasi anggaran sebesar Rp401.915.500,- dan terealisasi sebesar Rp397.315.500,sisa Rp4.600.000,- dengan rincian kegiatan sebagai berikut: LKPJ Kepala Daerah Kabupaten Malang Tahun 2015

IV - 125

No 1

Belanja

Kegiatan

Anggaran

Memfasilitasi

401.915.500


Keluaran

Sisa 4.600.000

Peningkatan Kemitraan

Jumlah Peserta Bimtek

Usaha

65 Koperasi

Peningkatan

bagi Usaha Mikro

Kemitraan Usaha

Kecil Menengah

bagi Usaha

/KUD

Mikro, Kecil dan Menengah

2). Program Pengembangan Sistem Pendukung Usaha Bagi Usaha Mikro

Kecil

Menengah,

dengan

alokasi

anggaran

sebesar

Rp491.755.200,- dan terealisasi sebesar Rp491.615.200,- sisa Rp140.000,- dengan rincian kegiatan sebagai berikut: No 1

2

Kegiatan Koordinasi



Keluaran

Sisa 0

Jumlah peman-

Pemanfaatan

tauan bagi

Fasilitas

penerima dana

Pemerintah untuk

peme rintah dan

Usaha Kecil

pengendalian

Menengah dan

penerima

Koperasi

permodalan

Pengembangan

220.000.000

220.000.000

0

187 koperasi

Jumlah Fasilitasi

Sarana Pemasaran

Promosi dan

Produk Usaha

Pameran UMKM

Mikro Kecil

dan Koperasi

95 KUKM

Menengah 3

Penyelenggaraan

40.058.200

39.943.200

115.000

Jumlah KUMKM

300

Pembinaan

yang menerima

KUKM

Industri Rumah

jasa konsultasi

Tangga, Industri

dari klinik UKM

Kecil dan Industri

yang berupa

Menengah

layanan Fasilitasi, Konsultasi dan Advokasi pada KUMKM terhadap Permasalahan yang dihadapi (Permodalan, Pemasaran,TTG dan Peningkatan SDM UKM)


IV - 126

No 4

Kegiatan Penyelenggaraan



Keluaran

Sisa 25.000

Jumlah fasilitasi

18

Promosi Produk

kegiatan promosi

Usaha Mikro Kecil

produk koperasi

Menengah

dan UKM dalam

KUKM

rangka meningkatkan peluang dan pangsa pasar produk- produk UKM di Pamerkan Tingkat Nasional 5

Pengembangan

40.260.000

40.260.000

0

Jumlah Peserta

75

Kebijakan dan

Rapat dalam

Koperasi

Program

mendukung

/KUD

Peningkatan

Adanya Brand

Ekonomi Lokal

Identity Retail Koperasi pada kegiatan Usaha Retail melalui Kerjasama Antar Koperasi

6

Pengendalian dan

41.600.000

41.600.000

0

Jumlah Peserta

30

Pengawasan

rapat perkemba-

Koperasi

Penggunaan Dana

ngan permoda-

/KUD

Pemerintah bagi

lan yang diteri-

Koperasi

ma oleh Kop./ KUD dan pengelolaan penggunaan dana pemerintah bagi Koperasi/ KUD.

3). Program Penciptaan Iklim Usaha Kecil Menengah yang Kondusif, dengan

alokasi

anggaran

sebesar

Rp2.231.970.500,-

dan

terealisasi sebesar Rp2.222.724.500,- sisa Rp9.246.000,- dengan rincian kegiatan sebagai berikut:


IV - 127

No 1

Kegiatan Fasilitasi


Realisasi 2.222.724.500

Keluaran

Sisa 9.246.000

- Jumlah

27

PengembanganU

peserta

koperasi

saha Kecil

sosialisasi

Menengah

optimalisasi

/KUD

dan pemanfaatan GLK, RMU dan lantai jemur dalam mendukung program peningkatan produktifitas usaha serta kemudahan pelayanan bagi KUMKM; - Jumlah monitoring, evaluasi

1 kegiatan

dalam rangka keikutsertaan pameran industri kerajinan.

4). Program Peningkatan Kualitas Kelembagaan Koperasi, dengan alokasi anggaran sebesar Rp176.366.000,- dan terealisasi sebesar Rp176.291.000,- sisa Rp75.000,- dengan rincian kegiatan sebagai berikut: No 1



Sarana dan Prasarana Pendidikan dan Pelatihan Perkoperasian


Keluaran

Sisa 0

Jumlah peserta bimtek pengurus koperasi dalam

215 Kopwan

menyusun RKRAPBK dan Pembuatan Pelaporan (LPJ) serta jumlah peserta bimtek pengawas dalam membuat laporan hasil pengawasan dan jumlah peserta bimtek tupoksi pengurus / pengawas


IV - 128

No 2

Belanja

Kegiatan

Anggaran

Sosialisasi

Realisasi

36.160.000

Keluaran

Sisa

36.160.000

0

Jumlah peserta

Prinsip-Priinsip

sosialisasi

Pemahaman

prinsip-prinsip

Perkoperasian

koperasi dan

150 koperasi /KEP

tata cara pembentukan koperasi 3

Pembinaan,

13.621.000

13.546.000

75.000

Jumlah penilaian

Pengawasan dan

terhadap calon

Penghargaan

koperasi

Koperasi

berprestasi

25 koperasi

Berprestasi 4

Monitoring,

49.785.000

49.785.000

0

Jumlah koperasi

Evaluasi dan

yang dinilai

Pelaporan

kesehatannya

180 koperasi

(Penilaian Kesehatan Koperasi)

5). Program anggaran

Peningkatan sebesar

Rp214.436.971,-

Pelayanan,

Rp214.973.000,-

sisa

Rp536.029,-

dengan

dan

alokasi

terealisasi

dengan

sebesar

rincian

kegiatan


Kegiatan Kegiatan


Realisasi

Keluaran

Sisa

214.436.971

536.029

Jumlah Kegiatan

Pendukung

Bantuan Dana

Pelayanan

Bergulir untuk

12 bulan

Peningkatan Permodalan pada KUMKM Kab. Malang

Adapun

hasil/outcome

serta

manfaat

yang

diperoleh

dari

pelaksanaan program pada Urusan Koperasi dan Usaha Kecil Menengah sebagai berikut: 1).

Meningkatnya partisipasinya masyarakat dan dunia usaha melalui kebijakan yang mampu mengentaskan kemiskinan, serta

memperluas


akses

masyarakat

terutama

kaum IV - 129

perempuan ke sumber daya produktif untuk pengembangan usaha, sarana prasarana sosial ekonomi, permodalan dan informasi; 2).

Meningkatnya jumlah koperasi, pada tahun 2014 sejumlah 1.104 koperasi yang diikuti dengan berkembangnya jumlah anggota koperasi sebanyak 273.070 orang, dan di tahun 2015 sejumlah 1.130 koperasi dengan jumlah anggota koperasi sebanyak 278.895 orang;

3).

Nilai

aset

koperasi

pada

tahun

2014

mencapai

Rp1.485.346.075.000,- sedangkan volume usahanya mencapai Rp1.890.928.632.000,- dan Sisa Hasil Usaha (SHU) sebesar Rp33.263.236.000,-, dan di tahun 2015 nilai aset koperasi mencapai Rp1.577.520.284.000,- sedangkan volume usahanya mencapai Rp2.042.706.304.000,- dan Sisa Hasil Usaha (SHU) sebesar Rp37.183.187.000,-; 4).

Jumlah tenaga kerja yang terserap di koperasi pada tahun 2014 sebanyak 4.776 orang, dan sebanyak 4.845 orang di tahun 2015;

5).

Meningkatnya

jaringan

usaha

UMKM,

pada

tahun

2014

sejumlah 414.516 unit dengan omzet Rp41.848.153.300.000,yang menyerap tenaga kerja sebanyak 1.225.043 orang, di tahun 2015

jaringan usaha UMKM sejumlah 416.669 unit

dengan omzet Rp41.850.753.300.000,- yang menyerap tenaga kerja sebanyak 1.285.231 orang dimana Dinas Koperasi dan UMKM

Kabupaten

bimbingan/

Malang

telah

pendampingan

dan

berupaya

memberikan

menyediakan

fasilitas

permodalan melalui UPTD PPK BLUD Dana Bergulir, Konsultasi Bisnis melalui Klinik KUMKM, serta sarana promosi pemasaran melalui Griya KUMKM; 6).

Prestasi yang diraih antara lain : a). Piagam Penghargaan Tingkat Nasional dalam Bakti Koperasi dan UMKM, a.n. Tim Penggerak PKK Kab. Malang; b). Piagam Penghargaan Tingkat Nasional dalam Percepatan Penerbitan Izin Usaha Mikro dan Kecil (IUMK) kepada pelaku usaha mikro dan kecil di Kabupaten Malang, a.n. Bupati Malang;


IV - 130

c). Juara I Tingkat Nasional Kelompok Koperasi Produsen, a.n. KUD Sumber Makmur, Kec Ngantang; d). Juara I Tingkat Provinsi Kelompok Koperasi Pemasaran, a.n. KPTR Bululawang, Kec. Bululawang; e). Juara II Tingkat Provinsi Uji Kompetensi Koperasi Wanita, a.n. Kopwan Roro Jonggrang, Desa Ngadilangkung, Kec. Kepanjen; f). Juara III Tingkat Provinsi Kelompok Koperasi Produsen, a.n. KUD Gondanglegi, Kec Gondanglegi; g). Juara III Tingkat Provinsi Kelompok Koperasi Simpan Pinjam, a.n. KUD Gondanglegi, Kec Gondanglegi; h). Juara III Tingkat Provinsi Kelompok Koperasi Simpan Pinjam; a.n. Kopdit Pancara Bahagia. c. Permasalahan dan solusi dalam Urusan Koperasi dan Usaha Kecil Menengah sebagai berikut: 1).

Koperasi/KUD belum memanfaatkan secara optimal GLK, RMU dan lantai jemur dalam mendukung program peningkatan produktifitas usaha serta kemudahan pelayanan bagi KUMKM, sehingga perlu dilakukan koordinasi dalam rangka optimalisasi dan

pemanfaatan

GLK,

RMU

dan

lantai

jemur

dalam

mendukung program peningkatan produktifitas usaha, serta kemudahan pelayanan bagi KUMKM; 2).

Belum maksimalnya kerjasama usaha koperasi yang mengelola sapi perah dan usaha pertanian, sehingga perlu dilakukan percepatan untuk mewujudkan kerjasama usaha diantaranya melalui pelaksanaan Bimtek bagi pengurus dan anggota Koperasi/ KUD yang bergerak dibidang peternakan dan pertanian;


IV - 131

3).

Sering terjadinya keterlambatan dalam pengembalian dana bergulir, serta banyaknya pelaksanaan KSP/USP tidak sesuai dengan aturan koperasi, sehingga perlu pengawasan dan pembinaan secara intensif pada koperasi yang memperoleh dana bergulir;

4).

Kurangnya

pengetahuan

dan

keterampilan

UKM

dalam

menciptakan lapangan usaha baru industri rumah tangga, sehingga perlu dilakukan pendataan UKM dan pelatihan sesuai dengan potensi yang ada, antara lain: pelatihan kewirausahaan dan

konsultasi

melalui

Klinik

KUKM

berupa

fasilitas pendampingan dan konsultasi bisnis bagi KUMKM dengan

kegiatan

Pemasaran, pelatihan

pendampingan Konsultasi

Advokasi,

Pembiayaan,

KUMKM

(Permodalan,

Pemasaran, TTG dan SDM UMKM); 5).

Kurangnya permodalan pada UPTD-PPK BLUD Dana Bergulir, sehingga

realisasi

ajuan

bantuan

dana

bergulir

masih

menunggu angsuran dari penerima modal bergulir, sehingga perlu upaya penambahan modal bergulir bagi UPTD-PPK BLUD dan pengawasan yang intensif terhadap penerima dana bergulir. 16. Penanaman Modal Pembangunan urusan penanaman modal diarahkan untuk menarik investasi, dimana ada beberapa faktor yang harus diperhatikan agar investor baik dari dalam negeri maupun luar negeri mau menanamkan modalnya antara lain: penegakan peraturan di bidang investasi dan pelayanan publik yang baik; adanya stabilitas keamanan yang terjamin; kondisi tenaga kerja yang berkualitas dan mendukung adanya investasi; ketersediaan sarana infrastruktur yang memadai; dan ketersediaan bahan baku kegiatan investasi.


IV - 132

a.

b.

Program pembangunan yang dilaksanakan meliputi: 1).

Program Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi; dan

2).

Program Peningkatan Iklim Investasi dan Realisasi Investasi.

Realisasi

pelaksanaan

program

dan

kegiatan

sebagai

berikut: Urusan Penanaman Modal pada tahun 2015 telah dialokasikan anggaran

sebesar

Rp876.845.500,-

dan

terealisasi

sebesar

Rp824.913.425,- sisa sebesar Rp51.932.075,-. Adapun program dan kegiatan yang telah dilaksanakan pada Urusan Penanaman Modal sebagai berikut: 1).

Program Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi, dengan alokasi anggaran sebesar Rp817.033.000,- dan terealisasi sebesar Rp765.600.925,- sisa Rp51.432.075,- dengan rincian kegiatan sebagai berikut:

No 1




Keluaran

Sisa 3.939.000

Potensi Unggulan 2

Koordinasi

76.630.500

72.641.000

3.989.500

Perencanaan dan Pengembangan Penanaman Modal

Tersedianya data

3

potensi unggulan

paket

- Jumlah peleyenggara rapat koordinasi dewan pengembangan nvestasi;

2

-

3

Peningkatan

67.685.000

Koordinasi dan Kerjasama di Bidang Penanaman Modal

67.685.000

0

Jumlah kegiatan pemutakhiran data peta/layer di Kab. Malang

Jumlah

204 kali

1

pelaksanaan forum investasi dan temu usaha

dengan Instansi Pemerintah dan Dunia Usaha


kali

IV - 133

kali

No 4

Belanja

Kegiatan

Anggaran

Peningkatan

Realisasi

36.200.000

Keluaran

Sisa

36.200.000

0

Terklaksananya

60

Kegiatan

pemantauan

kali

Pemantauan,

pelaksanaan

wasdal

Pembinaan dan

investasi ke

Pengawasan

perusahaan

Pelaksanaan Penanaman Modal 5

Penyelenggaran

240.025.000

229.115.425

10.909.575

Pameran Investasi

Jumlah keikut-

3

sertaaan dalam

event

pameran investasi 6

Monitoring,

Jumlah kegiatan

1

Evaluasi dan

promosi produk

kali

Pelaporan

unggulan daerah

2).

133.287.500

100.693.500

32.594.000

Program Peningkatan Iklim Investasi dan Realisasi Investasi, dengan

alokasi

anggaran

sebesar

Rp59.812.500,-

dan

terealisasi sebesar Rp59.312.500,- sisa Rp500.000,- dengan rincian kegiatan sebagai berikut:

No 1

Belanja

Kegiatan

Anggaran

Memfasilitasi dan

26.232.500

Realisasi

Keluaran

Sisa

26.132.500

100.000

Jumlah Investor

Koordinasi

yang berminat

Kerjasama di

berintvestasi di

Bidang Investasi

Kabupaten

3 investor

Malang 2

Pengembangan

33.580.000

33.180.000

400.000

Jumlah

1

Sistem Informasi

pemutakhiran

Penanaman Modal

data realisasi

paket

investasi

Adapun

hasil/outcome

serta

manfaat

yang

diperoleh

dari

pelaksanaan program pada Urusan Penanaman Modal sebagai berikut : 1).

Meningkatnya

nilai

investasi,

pada

tahun

2014

sebesar

Rp6.346.277.158.745,-, meningkat sebesar Rp6.484.687.158.745,di tahun 2015;


IV - 134

2).

Meningkatnya tenaga kerja yang terserap oleh PMA dan PMDN, pada tahun 2014 terserap sebanyak 25.052 orang, meningkat sebanyak 26.092 orang di tahun 2015.

c.

Permasalahan dan solusi dalam Urusan Penanaman Modal sebagai berikut: 1).

Masih kurang validnya data terkait potensi unggulan daerah, sehingga diperlukan koordinasi yang baik dengan instansi terkait;

2).

Masih kurangnya koordinasi dan fasilitasi dengan SKPD, sehingga perlu koordinasi yang lebih intensif berkenaan dengan data dan informasi penanaman modal.

17. Kebudayaan Budaya dalam sebuah bangsa selalu identik dengan keragaman kesenian yang dimiliki, budaya sebuah bangsa dapat berupa sesuatu yang khas dan dapat mencerminkan identitas bangsa tidak terbatas pada keragaman keseniannya saja. Kebudayaan bangsa Indonesia yang sering disebut dengan budaya nasional erat kaitannya dengan kepribadian bangsa. Dengan demikian kebudayaan khas Indonesia disertai dengan karakter

yang

dimiliki

oleh

bangsa

Indonesia.

Kebudayaan

juga

merupakan salah satu unsur penting yang dapat mempengaruhi kebijakan-kebijakan strategis yang akan diambil. Bidang pengembangan budaya diarahkan pada pengembangan dan pembinaan kebudayaan daerah melalui upaya pengembangan budaya yang berlandaskan nilai-nilai luhur Pancasila. Upaya ini bertujuan menanamkan nilai-nilai luhur budaya bangsa dalam rangka menumbuhkan pemahaman

dan

keragaman

budaya

penghargaan dan

tradisi,

masyarakat

pada

meningkatkan

budaya

kualitas

leluhur,

berbudaya

masyarakat serta ketahanan budaya. Hasil dari pembinaan kebudayaan ini dapat dilihat dari berkembangnya seni budaya di masyarakat.


IV - 135

a.

b.


Program Pengelolaan Kekayaan Budaya; dan

2).

Program Pengelolaan Keragaman Budaya.

Realisasi

pelaksanaan

program

dan

kegiatan

sebagai

berikut: Urusan

Kebudayaan

anggaran sebesar

pada

tahun

2015

telah

dialokasikan

Rp2.900.000.000,- dan terealisasi sebesar

Rp2.638.187.337,- sisa sebesar Rp261.812.663,-. Adapun program dan kegiatan yang telah dilaksanakan pada Urusan Kebudayaan sebagai berikut: 1).

Program

Pengelolaan

Kekayaan

Budaya,

dengan

alokasi

anggaran sebesar Rp1.017.855.000,- dan terealisasi sebesar Rp756.042.337,- sisa Rp261.812.663,- dengan rincian kegiatan sebagai berikut: No 1

Belanja

Kegiatan

Anggaran

Pengembangan Kebudayaan

1.017.855.000


Keluaran

Sisa 261.812.663

dan

Terlaksananya kegiatan

Pariwisata

10 keg.

pengembangan kebudayaan dan pariwisata

2).

Program Pengelolaan Keragaman Budaya, dengan alokasi anggaran sebesar Rp1.882.145.000,- dan terealisasi sebesar Rp1.882.145.000,- sisa Rp0,- dengan rincian kegiatan sebagai berikut:

No 1



Realisasi 1.882.145.000

Keluaran

Sisa 0

Terlaksananya

14

Kesenian dan

kegiatan

keg

Kebudayaan

pengembangan

Daerah

kesenian dan pariwisata


IV - 136

Adapun

hasil/outcome

serta

manfaat

yang

diperoleh

dari

pelaksanaan program pada Urusan Kebudayaan sebagai berikut : 1).

Meningkatnya

seni

budaya

khususnya

budaya

malangan

dengan dilakukannya pelestarian 72 karakter topeng, pada tahun 2015 dilakukan pemberdayaan seni dan seniman Topeng Malangan dengan mengadakan even – even seni dan budaya antara lain sarasehan budaya, Lomba lukis cagar budaya Grebeg Tirto Adji, Festival Topeng Malangan, Festival Tayub, Unjuk Seni Budaya HUT kabupaten Malang, Pameran Budaya, Pagelaran Budaya, Pameran Hunting Foto Cagar Budaya, Wayang Kulit HUT Kabupaten Malang 2015; 2).

Meningkatnya kualitas pelayanan pelaku seni budaya yang berpartisipasi

dalam pentas seni dengan mengirim

Duta

Kesenian Kabupaten Malang pada Event Festival Tari Provinsi Jawa Timur, Festival Ludruk Provinsi Jawa Timur dan Festival Kesenian Kawasan Selatan; 3).

Prestasi yang diraih antara lain : a). Piagam Penghargaan Tingkat Nasional Festival Topeng Nusantara, a.n. Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kab. Malang. b). Piagam Penghargaan Tingkat Provinsi Festival Kesenian Kawasan Selatan (FKKS), a.n. Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kab. Malang.

c.

Permasalahan dan solusi dalam Urusan Kebudayaan sebagai berikut: 1).

Keterbatasan sarana prasarana dinas pada urusan kebudayaan untuk mempermudah cakupan koordinasi maupun kegiatan pembinaan kepada kelompok seni budaya yang tersebar pada 33 kecamatan, sehingga perlu penambahan sarana prasarana kendaraan roda dua maupun roda empat;

2).

Belum

terlaksananya

kegiatan

pemanfaatan

asset

dan

kekayaan SDM Kabupaten Malang, sehingga diperlukan


IV - 137

penyusunan database asset SDA dan SDM Kabupaten Malang untuk mendukung program dan kegiatan Dinas Kebudayaan Kabupaten Malang; 3).

Belum tersedianya sarana prasarana panggung (amphitheater) yang representatif untuk pertunjukan seni sekaligus menjamu pengunjung/tamu secara layak, sehingga perlu pembangunan sarana prasarana amphitheater yang representatif.

18. Kepemudaan dan Olahraga Kebijakan pengarusutamaan pemuda dan olahraga menjadi strategis dalam rangka mewujudkan peningkatan kualitas sumberdaya manusia Indonesia dengan harapan dapat diraihnya tujuan pembangunan kepemudaan yaitu pembentukan karakter, pembentukan kapasitas, dan daya saing pemuda serta mewujudkan masyarakat Indonesia yang bugar, sehat, dan berprestasi di bidang olahraga. Untuk itu diperlukan kerjasama serta komitmen berbagai pihak, baik dari unsur Pemerintah, swasta maupun pemuda itu sendiri dalam berupaya agar pembangunan kepemudaan dan keolahragaan dapat tercapai secara maksimal. Kebijakan pengarusutamaan pemuda dimaksudkan sebagai strategi yang sistematis untuk melibatkan pemuda dalam setiap level struktur, pengambilan kebijakan dan proses pembangunan, menjadi tanggung jawab pemerintah untuk menciptakan kondisi dimana keterlibatan dimungkinkan terjadi. a.

b.


Program Peningkatan Peran Serta Kepemudaan;

2).

Program Pembinaan dan Pemasyarakatan Olah Raga;

3).

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Olah Raga; dan

4).

Pengembangan dan Keserasian Kebijakan Pemuda.

Realisasi

pelaksanaan

program

dan

kegiatan

sebagai

berikut: Urusan

Kepemudaan

telah

dialokasikan

dan

terealisasi

dan

anggaran sebesar

Olahraga

pada

sebesar Rp8.049.711.300,-

tahun

2015

Rp8.082.471.200,sisa

sebesar

Rp32.759.900,-. LKPJ Kepala Daerah Kabupaten Malang Tahun 2015

IV - 138

Adapun program dan kegiatan yang telah dilaksanakan pada Urusan Kepemudaan dan Olahraga sebagai berikut : 1).

Program Peningkatan Peran Serta Kepemudaan, dengan alokasi anggaran sebesar Rp446.590.000,- dan terealisasi sebesar Rp446.352.500,- sisa Rp237.500,- dengan rincian kegiatan sebagai berikut:

No 1




Keluaran

Sisa 237.500

Terselenggaran-

Pelatihan Dasar

nya seleksi

Kepemimpinan

Paskibraka

250 siswa

(Pasukan Pengibar Bendara Pusaka) 2

Pembinaan

18.300.000

18.300.000

0

Terlaksananya

Organisasi

bimbingan teknis

Kepemudaan

administrasi

66 orang

pengelolaan lembaga kepemudaan 3

Pembinaan

18.000.000

18.000.000

0

Terkirimnya

Pemuda Pelopor

pemuda

Keamanan

berpotensi di

Lingkungan

tingkat Provinsi

33 orang

Jawa Timur 4

Pameran Prestasi

20.710.000

20.710.000

0

Terselenggara-

Hasil Karya

nya pameran

Pemuda

hasil karya

50 orang

pemuda dalam keikutsertaan / partisipasi pada kegiatan jambore pemuda tingkat propinsi di Tulungagung Jawa Timur

2).

Program Pembinaan dan Pemasyarakatan Olahraga, dengan alokasi anggaran sebesar Rp460.520.000,- dan terealisasi sebesar Rp460.520.000,- sisa Rp0,- dengan rincian kegiatan sebagai berikut :


IV - 139

No 1

Kegiatan Pembibitan dan



Keluaran

Sisa 0

Terlaksananya

160

Pembinaan

kegiatan

atlit

Olahragawan

pembinaan dan

Berbakat

seleksi atlit dalam rangka persiapan pengiriman kontingen POR SD/MI tingkat Jawa Timur di Tulungagung

2

3

Penyelenggaraan

Terkirimnya atlit

250

Kompetisi

POR SD/MI di

atlit

Olahraga

Tulungagung

Pemasalan

315.000.000

32.220.000

315.000.000

32.220.000

0

0

Terselenggara-

Olahraga Bagi

nya kegiatan

Pelajar,

olahraga massal

Mahasiswa dan

berupa senam

Masyarakat

sehat disetiap

500 orang

kecamatan melalui program Bina Desa 4

Pengembangan

20.000.000

20.000.000

0

Terselenggara-

Olahraga Lanjut

nya Kegiatan

Usia Termasuk

Olahraga Khusus

Penyandang Cacat

(Paralimpia)

100 orang

Tingkat Prov. Jawa Timur 5

Pengembangan

38.000.000

Olahraga Rekreasi

38.000.000

0

Terselenggaranya lomba lomba

12 jenis lomba

tradisional

tradisional

dalam upaya pelestarian nilai nilai budaya

3).

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana, dengan alokasi anggaran sebesar Rp6.899.011.200,- dan terealisasi sebesar Rp6.867.838.800,- sisa Rp31.172.400,- dengan rincian kegiatan sebagai berikut:


IV - 140

No 1

Belanja

Kegiatan

Anggaran

Peningkatan

Realisasi

5.860.236.200

5.831.471.200

Keluaran

Sisa

Jumlah prasa-

2

Pembangunan

28.765.000

rana dan sara-

paket/

Sarana dan

na olahraga

Prasarana

yang memadai

10 kec.

Olahraga 2

Pemeliharaan

1.038.775.000

1.036.367.600

2.407.400

Tersedianya

2

Rutin/ Berkala

sarana

Sarana dan

prasarana

Prasarana

olahraga yang

Olahraga

memadai

4).

stadion

Program Pengembangan dan Keserasian Kebijakan Pemuda, dengan

alokasi

anggaran

sebesar

Rp276.350.000,-

dan

terealisasi sebesar Rp275.000.000,- sisa Rp1.350.000,- dengan rincian kegiatan sebagai berikut: No 1

Belanja

Kegiatan

Anggaran

Peningkatan

276.350.000


Keluaran

Sisa 1.350.000

- Jumlah

6

kegiatan

Keimanan dan

kali

pembinaan

Ketaqwaan

imtaq

Kepemudaan

kepe-

mudaan - Terlaksananya upacara

Hari

Sumpah Pemuda

Adapun

hasil/outcome

serta

manfaat

yang

diperoleh

dari

pelaksanaan program pada Urusan Kepemudaan dan Olahraga sebagai berikut: 1).

Meningkatnya

jiwa

patriotisme,

kedisplinan

dan

rasa

nasionalisme, serta kreatifitas usaha bagi pemuda; 2).

Meningkatnya rasa cinta tanah air di lingkungan Kab. Malang;

3).

Semakin banyaknya minat masyarakat terhadap kecintaan olahraga melalui pembinaan dan pemasayaratakan olahraga, serta meningkatnya apresiasi masyarakat terhadap olahraga tradisional dalam upaya pelestarian nilai budaya dibidang olahraga ;

4).

Meningkatnya kelayakan sarana dan prasarana olahraga melalui kegiatan pembangunan sarana olahraga;


IV - 141

1 kali

5).

Prestasi yang diperoleh antara lain: a). Piagam Penghargaan Tingkat Provinsi dalam Jambore Pemuda Indonesia Daerah (JPID ), a.n. Leni Novitasi Kec. Sumbermanjing Wetan, Mochammad Subehan Kec. Pakisaji, David Prianggodo Kec. Ngantang, dan Aris Maulana Kec. Pujon; b). Piagam

Tingkat

Provinsi

dalam

Seleksi

Paskibraka,

a.n. Gilang Fathurrohman (SMAN 1 Kepanjen), Chyntia Anggun R. (SMAN 1 Kepanjen); c). Medali Emas Pekan Olahraga Pelajar Daerah, Cabang Olahranga Atletik, a.n. Septian Adi; d). Medali Emas Pekan Olahraga Pelajar Daerah, Cabang Olahranga Tenis Meja Ganda Putri, a.n. Amelia Salsabilla Rozy dan Windi Banyu Bening; e). Medali Emas Pekan Olahraga Pelajar Daerah, Cabang Olahranga Panahan, a.n. Ainun Putri Rahmawati dan Diva Lasalina Putri H.; f). Medali Emas Pekan Olahraga Pelajar Daerah, Cabang Olahranga Senam, a.n. Salsabilla Hadi Pamungkas dan Mellanie Nathaneilla. c.

Permasalahan dan solusi dalam Urusan Kepemudaan dan Olahraga sebagai berikut: 1).

Kurangnya frekuensi pembinaan dan pelatihan baris berbaris, kedisiplinan dan wawasan kebangsaan bagi siswa ditingkat sekolah, sehingga perlu lebih intens sekolah dalam hal pembinaan/pelatihan kedisiplinan, khususnya baris berbaris, dan pemberian wawasan kebangsaan agar lebih memiliki jiwa patriotisme dan nasionalisme;

2).

Banyaknya pemuda yang berpotensi tidak sebanding dengan upaya pembinaan yang telah dilakukan, sehingga perlu lebih ditingkatkan upaya-upaya pembinaan dan pelatihan-pelatihan terhadap pemuda potensi, agar lebih kreatif dan inovatif sehingga menghasilkan prestasi dari hasil karya pemuda;


IV - 142

3).

Masih kurangnya minat terhadap keikutsertaan pada kegiatan lomba olahraga khususnya penyandang cacat, sehingga perlu upaya untuk meningkatkan semangat keolahragaan melalui sosialisasi yang lebih baik agar minat terhadap olahraga khususnya bagi penyandang cacat lebih banyak lagi; dan

4).

Luasnya cakupan pemeliharaan dan perawatan sarana dan prasarana

olahraga

yang

tersedia,

sehingga

perlu

menumbuhkan keperdulian masyarakat agar ikut serta menjaga dan memelihara sarana dan prasarana olahraga yang ada. 19. Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri Sistem politik Indonesia dewasa ini sedang mengalami proses demokratisasi yang membawa berbagai konsekuensi yang tidak hanya terhadap dinamika kehidupan politik nasional, melainkan juga terhadap dinamika sistem-sistem lain yang menunjang penyelenggaraan kehidupan kenegaraan. Pembangunan sistem politik yang demokratis tersebut diarahkan agar mampu mempertahankan keutuhan wilayah Republik Indonesia dan makin mempererat persatuan dan kesatuan Indonesia yang akan memberikan ruang yang semakin luas bagi perwujudan keadilan sosial dan kesejahteraan yang merata bagi seluruh rakyat Indonesia. Undang Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dipandang sebagai suatu upaya penguatan persatuan dan kesatuan

nasional,

sehingga

program

implementasi

kebijakan

desentralisasi akan terus dilaksanakan, serta dikembangkan dalam kerangka keutuhan

negara kesatuan Republik Indonesia. Karakteristik

kemajemukan masyarakat perlu terus dipelihara, dikembangkan dan dibina secara berkesinambungan dan terprogram dengan memperhatikan kemandirian dan otonomi masyarakat untuk dapat menjamin kondisi kondusif dalam pelaksanaan otonomi daerah. a.


Program Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan;

2).

Program Pemeliharaan

Kantrantibmas

Pencegahan

Tindak

Kriminal; LKPJ Kepala Daerah Kabupaten Malang Tahun 2015

IV - 143

3).

Program Pengembangan Wawasan Kebangsaan dan Toleransi Beragama;

4).

Program Pendidkan Politik Masyarakat;

5).

Program

Pencegahan

Dini

dan

Penanggulangan

Korban

Bencana Alam; 6).

Program Pemberdayaan Masyarakat untuk Menjaga Ketertiban dan Keamanan;

b.

7).

Program Penanggulangan Bencana; dan

8).

Program Penanggulangan Bencana Berbasis Masyarakat.

Realisasi

pelaksanaan

program

dan

kegiatan

sebagai

berikut: Urusan

Kesatuan

Bangsa

dan

Politik

Dalam

Negeri

pada

tahun 2015 telah dialokasikan anggaran sebesar Rp7.449.716.900,dan

terealisasi

sebesar

Rp7.237.764.450,-

sisa

sebesar

Rp211.952.450,-. Adapun program dan kegiatan yang telah dilaksanakan pada Urusan Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri sebagai berikut: 1).

Program Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan, dengan

alokasi

anggaran

sebesar

Rp765.714.300,-

dan

terealisasi sebesar Rp764.214.300,- sisa Rp1.500.000,- dengan rincian kegiatan sebagai berikut: No 1

Kegiatan Pelatihan


Pengendalian Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan



Keluaran

Sisa 0

- Terlaksananya kegiatan pelatihan pengendalian keamanan dan kenyamanan lingkungan (Pembinaan Kasi Trantib); - Terwujudnya rasa aman dan nyaman masyarakat;

2 keg.

12 bulan

IV - 144

No 2

Kegiatan Pengendalian


Realisasi

Keluaran

Sisa

26.635.900

0

Jumlah

6.415

Kebisingan dan

pengendalian

reklame

Gangguan dari

kebisingan dan

insidentil

Kegiatan

gangguan dari

Masyarakat

kegiatan masyarakat

3

4

Pengendalian

652.231.700

650.731.700

1.500.000

Jumlah

2 keg.;

Keamanan

pengendalian

Lingkungan

keamanan

kali;

lingkungan

12 bulan

Penyiapan Tenaga

13.375.000

13.375.000

0

13

Jumlah tenaga

110

Pengendali

pengendali

orang;

Keamanan dan

keamanan

1

Kenyamanan 5

Monitoring,

keg 50.000.000

50.000.000

0

Terlaksananya

Evaluasi dan

sosialisasi

Pelaporan

ketahanan

1 kali

ekonomi masyarakat dalam rangka meningkatkan keamanan dan kenyamanan lingkungan

2).

Program Pemeliharaan Kantrantibmas dan Pencegahan Tindak Kriminal, dengan alokasi anggaran sebesar Rp2.257.972.700,dan terealisasi sebesar Rp2.153.461.900,- sisa Rp104.510.800,dengan rincian kegiatan sebagai berikut:

No 1




Keluaran

Sisa 14.365.200

Kegiatan

41

Kerjasama dengan

peningkatan

Aparat Keamanan

kerjasama

dalam Teknik

dengan aparat

Pencegahan

kemanan dalam

Kejahatan

teknik

keg.

pencegahan kejahatan


IV - 145

No 2

Kegiatan Kerjasama



Keluaran

Sisa 25.000.000

Kegiatan

132

Pengembangan

kerjasama

keg.

Kemampuan

pengembangan

Aparat Polisi

kemampuan

Pamong Praja

aparat Polisi

dengan

Pamong Praja

TNI/POLRI dan

dengan

Kejaksaan

TNI/POLRI dan Kejaksaan

3

Peningkatan

1.430.560.000

1.406.959.500

23.600.500

Kegiatan

365

Kapasitas Aparat

peningkatan

hari

dalam Rangka

kapsitas aparat

Pelaksanaan

dalam rangka

Siskamswakarsa

pelaksanaan

di Daerah

Siskamswakarsa di Daerah

4

Peningkatan

227.505.000

185.959.900

41.545.100

Terlaksananya

10

Kerjasama dengan

sosialisasi

kali

Aparat Keamanan

kewaspadaan

dalam Teknik

dini penanganan

Pencegahan

gangguan

Kejahatan

keamanan daerah dan rakor rencana aksi gangguan keamanan dan forum kewaspadaan dini masyarakat

3).

Program Pengembangan Wawasan Kebangsaan, dengan alokasi anggaran sebesar Rp1.812.226.200,- dan terealisasi sebesar Rp1.748.317.800,- sisa Rp63.908.400,- dengan rincian kegiatan sebagai berikut:


IV - 146

No 1



Realisasi 1.228.843.500

Keluaran

Sisa 1.450.000

- Jumlah kasus

Toleransi dan

berlatar

Kerukunan Dalam

belakang

Kehidupan

masalah

Beragama

agama dapat

7 kali

difasilitasi penyelesaiannya; - Jumlah

10

kegiatan

kali

pembinaan dan peningkatan toleransi dan kerukunan hidup beragama; - Jumlah

3

kegiatan

kali

pemantauan hilal sebagai bahan penetapan 1 romadhan, 1 syawal dan 1 dzulhijah. 2

Peningkatan Rasa

55.937.700

55.937.700

0

Terwujudnya

Solidaritas dan

rasa soldaritas di

Ikatan Sosial

kalangan

dikalangan

masyarakat

12 bulan

Masyarakat 3

Peningkatan

525.995.000

463.536.600

62.458.400

Terlaksananya

Kesadaran

sosialisasi

Masyarakat akan

kesadaran

Nilai-Nilai Luhur

masyarakat

Budaya Bangsa

tentang nilai nilai

kali

luhur budaya bangsa


8

IV - 147

4).

Program

Pendidikan

Politik

Masyarakat,

dengan

alokasi


Belanja

Kegiatan

Anggaran

Penyuluhan

Realisasi

212.912.400

Keluaran

Sisa

212.762.400

150.000

Terlaksananya

kepada

kegiatan

Masyarakat

penyuluhan

4 kali

kepada masyarakat 2

Penyusunan Data

54.097.600

51.417.600

2.680.000

Base Partai Politik

Terlaksanannya kegiatan

3 kali

monitoring, evaluasi dan pelaporan

5).

Program Bencana

Pencegahan Alam,

Dini

dengan

dan

Penanggulangan

alokasi

anggaran

Korban sebesar

Rp77.564.800,- dan terealisasi sebesar Rp76.657.800,- sisa Rp907.000,- dengan rincian kegiatan sebagai berikut: No

1

Kegiatan

Pemantauan dan


Realisasi

Keluaran

Sisa

76.657.800

907.000

Jumlah

52

Penyebarluasan

pemantauan

Informasi Potensi

daerah rawan

Bencana Alam

bencana yang dapat dilaksanakan

6).

Program Pemberdayaan Masyarakat untuk Menjaga Ketertiban dan

Keamanan,

dengan

alokasi

anggaran

sebesar

Rp932.336.600,- dan terealisasi sebesar Rp901.771.600,- sisa Rp30.565.000,- dengan rincian kegiatan sebagai berikut: LKPJ Kepala Daerah Kabupaten Malang Tahun 2015

IV - 148

keg.

No

1

Kegiatan

Pembentukan

Belanja Anggaran

Realisasi

932.336.600

Keluaran

Sisa

901.771.600

30.565.000

Kegiatan

56

Satuan Keamanan

pembentukan

Lingkungan di

satuan kemanan

Masyarakat

lingkungan di

keg.

masyarakat (Linmas)

7).

Program Penanggulangan Bencana, dengan alokasi anggaran sebesar

Rp1.173.997.100,-

Rp1.066.785.100,-

sisa

dan

terealisasi

Rp107.212.000,-

sebesar

dengan

rincian


No 1

2

Kegiatan Kesiapsiagaan

Belanja Anggaran

Realisasi

Jumlah

70

Dalam

koordinasi dalam

kali

Menghadapi

menghadapi

Bencana

bencana

Tanggap Darurat

88.997.100

1.000.000.000

88.737.100

Keluaran

Sisa

893.048.000

260.000

106.952.000

Jumlah bantuan

48

di Daerah Terkena

yang disalurkan

keg.

Bencana

pada tanggap darurat di daerah terkena bencana

3

Penilaian

85.000.000

85.000.000

0

Jumlah

1

Kerusakan dan

Bimbingan

Kerugian Akibat

Teknis

Bencana

JITUPASNA

8).

Program dengan

Penanggulangan alokasi

anggaran

Bencana sebesar

Berbasis

kali

Masyarakat,

Rp162.895.200,-

dan



IV - 149

No 1

Belanja

Kegiatan

Anggaran

Realisasi

92.552.400

Kegiatan

Keluaran

Sisa

85.392.400

7.160.000

Jumlah

1

Pemberdayaan

sosialisasi

Masyarakat Dalam

pemahaman dan

kali

Menghadapi

kesadaran

Bencana

masyarakat dalam menghadapi bencana

2

70.342.800

Jumlah

18

Penanggulangan

sosialisasi

kali

Bencana di

penanggulangan

Sekolah

bencana di

Sosialisasi

70.031.550

311.250

sekolah

Adapun

hasil/outcome

serta

manfaat

yang

diperoleh

dari

pelaksanaan program pada Urusan Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri sebagai berikut: 1).

Terwujudnya

supremasi

hukum

dalam

menekan

jumlah

pelanggaran terhadap peraturan daerah, pada tahun 2014 telah dilaksanakan penertiban dengan melakukan pembongkaran reklame sebanyak 85 reklame, dan dilanjutkan sebanyak 48 reklame di tahun 2015; 2).

Terselenggaranya gelar sidang tindak pidana ringan, pada tahun 2014 sebanyak 12 kasus dan sebanyak 21 kasus di tahun 2015;

3).

Penegakan Perda dengan diperintahkan untuk melengkapi surat izin sesuai ketentuan yang berlaku, pada tahun 2014 sebanyak 121 kasus dan sebanyak 54 kasus di tahun 2015;

4).

Dengan diselenggarakannya sosialisasi tentang keamanan diharapkan ada pemahaman dan kemampuan masyarakat dalam menyelesaikan permasalahan keamanan dengan bekerja sama dengan aparat keamanan setempat;

5).

Meningkatnya fasilitasi yang dilakukan dalam menyelesaikan kasus berlatar belakang masalah agama;


IV - 150

6).

Semakin terkendalinya pengamanan kerja pimpinan, serta tertibnya aksi unjuk rasa;

7).

Meningkatnya persentase peningkatan kemampuan tentang kebencanaan di daerah rawan bencana, pada tahun 2014 sebesar 66%, dan sebesar 73% di tahun 2015;

8).

Meningkatnya

pemantauan

dan

penyebarluasan

informasi

bencana, serta keterampilan masyarakat dalam menghadapi bencana. Dimana persentase penanganan rehabilitasi dan rekonstruksi pada tahun 2014 sebesar 13% dan sebesar 54% di tahun 2015; 9).

Prestasi yang diperoleh antara lain: a). Piagam

Penghargaan

Tingkat

Nasional

dalam

Kota/

Kabupaten Peduli HAM, a.n. Pemerintah Kabupaten Malang. c.

Permasalahan dan solusi dalam Urusan Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri sebagai berikut: 1).

Masih adanya permasalahan yang belum tuntas karena menyangkut proporsi kewenangan dalam hal ini kewenangan Pemerintah

Pusat

terkait

masalah

pertanahan

dan

permasalahan-permasalahan lainnya baik menyangkut masalah Trantibmas yang diakibatkan tekanan ekonomi maupun yang disebabkan masalah ideologi, etnis maupun masalah yang berlatar

belakang

keagamaan,

sehingga

perlu

adanya

peningkatan intensitas koordinasi maupun sinergitas fungsi dalam penanganan permasalahan; 2).

Masih kurangnya kesadaran masyarakat akan nilai nilai luhur budaya bangsa, sehingga perlu peran aktif pemerintah, masyarakat dan dunia usaha dalam mensosialisasikan nilai-nilai luhur budaya bangsa;

3).

Masyarakat sebagai ujung tombak penanggulangan bencana di daerah belum sepenuhnya memahami tentang kebencanaan, sehingga

perlu

mengoptimalkan

sosialisasi

kebencanaan

masyarakat agar lebih mandiri dalam menghadapi bencana; LKPJ Kepala Daerah Kabupaten Malang Tahun 2015

IV - 151

4).

Kabupaten Malang sebagai wilayah rawan bencana dimana korban

bencana

kebanyakan

anak-anak,

sehingga

perlu

mengoptimalkan sosialisasi kebencanaan kepada anak didik, agar lebih mandiri apabila terjadi bencana. 20. Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian Otonomi daerah merupakan bagian tak terpisahkan dari sistem demokrasi, dimana dengan adanya otonomi daerah berarti daerah diberi kebebasan untuk mengelola daerahnya, sehingga otonomi daerah sebagai mekanisme

dalam

menciptakan

demokratisasi

penyelenggaraan

pemerintah. Harapan dalam pelaksanaan otonomi daerah adalah sebagai upaya mewujudkan antara lain: kesetaraan politik (political equality), yaitu hak warga negara untuk mendapatkan kesetaraan/ kesamaan politik; tanggung jawab daerah (local accountability), yaitu masyarakat daerah dapat secara langsung ikut bertanggung jawab dalam membangun dan mengembangkan

segala

potensi

yang

ada

pada

daerah

bagi

kesejahteraan dan kemakmuran rakyat dan daerahnya; dan kesadaran daerah (local reponsiveness), yaitu kesadaran daerah untuk menumbuh kembangkan segenap potensi yang dimilikinya bagi masyarakat maupun negara. a.


Program

Peningkatan

dan

Pengembangan

Sistem

Pengawasan

Pengelolaan

Keuangan Daerah; 2).

Program

Peningkatan

Internal

dan

Pengendalian Pelaksanaan KDH; 3).

Program Pendidikan Kedinasan;

4).

Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur;

5).

Program Penataan dan Penyempurnaan Kebijakan Sistem dan Prosedur Pengawasan;

6).

Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur;


IV - 152

7).

Program Peningkatan Kapasitas Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah;

8).

Program Penataan Peraturan Perundang-Undangan;

9).

Program Peningkatan Profesionalisme Tenaga Pemeriksa dan Aparatur Pengawasan;

10). Program

Peningkatan

Pelayanan

Kedinasan

Kepala

Daerah/Wakil Kepala Daerah; 11). Program Peningkatan Pelayanan Publik; 12). Program Optimalisasai Pemanfaatan Teknologi Informasi; 13). Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur; 14). Program Penelitian dan Pengembangan; dan 15). Program Mengintensifkan Penanganan Pengaduan. b.

Realisasi

pelaksanaan

program

dan

kegiatan

sebagai

berikut: Urusan Otonomi Daerah, Pemerintah Umum, Administrasi Keuangan Daerah, pada

Perangkat tahun

2015

Daerah, telah

Kepegawaian dialokasikan

dan

Persandian

anggaran

sebesar

Rp96.602.432.349,- dan terealisasi sebesar Rp78.676.208.783,- sisa sebesar Rp17.926.223.566,-. Adapun program dan kegiatan yang telah dilaksanakan pada Urusan Otonomi Daerah, Pemerintah Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian sebagai berikut: 1).

Program Keuangan

Peningkatan Daerah,

dan

Pengembangan

dengan

alokasi

Pengelolaan

anggaran

sebesar

Rp42.281.399.775,- dan terealisasi sebesar Rp33.076.837.906,sisa

Rp9.204.561.869,-

dengan

rincian

kegiatan

sebagai

berikut: No 1

Kegiatan Intensifikasi dan



Keluaran

Sisa 0

Jumlah

2

Ekstensifikasi

peningkatan

Sumber-Sumber

sumber-sumber

Pendapatan

pendapatan

Daerah

daerah dari PBB


IV - 153

kali

No 2




Keluaran

Sisa 42.207.000

- Jumlah kegia-

Manajemen

tan dalam

Investasi Daerah

rangka pe-

3 BUMD

ningkatan kinerja dan kualitas pelaporan kinerja /keuangan BUMD; - Tersusunanya Perda BUMD. 3

Penyusunan

1.766.330.000

1.738.028.000

28.302.000

5 BUMD

Banyaknya buku

100

Standar Satuan

standar satuan

buku

Harga

harga yang disusun

4

5

Penyusunan

Buku Kebijakan

200

Kebijakan

Akuntansi

buku

Akuntansi

Pemerintah

Pemerintah

Daerah yang

Daerah

disusun

Penyusunan

271.296.700

228.103.000

197.871.000

113.358.000

73.425.700

114.745.000

Penyusunan

Sistem dan

buku sistem dan

Prosedur

prosedur

Pengelolaan

pengelolaan

Keuangan Daerah

keuangan daerah

40 buku

yang disusun 6

7

Penyusunan

390

Rancangan

Perda APBD

buku

Peraturan Daerah

sesuai kriteria

tentang APBD

dan Tepat waktu

Penyusunan

1.259.706.100

1.018.080.500

241.611.042

Penyusunan

410

Rancangan

Perbup

buku

Peraturan KDH

Penjabaran

tentang

APBD sesuai

Penjabaran APBD

kriteria dan

Penyusunan

1.183.229.500

1.018.095.058

165.149.000

Tepat waktu 8

Penyusunan

260

Rancangan

Perda Perubahan

buku

Peraturan Daerah

APBD sesuai

tentang

kriteria dan

Perubahan APBD

Tepat waktu

Penyusunan

1.031.082.000


788.782.400

242.299.600

IV - 154

No 9

Kegiatan

Belanja Anggaran

687.958.000

228.810.500

560

Rancangan

Perbup

buku

Peraturan KDH

Penjabaran Perubahan APBD

tentang

sesuai kriteria

Penjabaran

dan Tepat waktu

Perubahan APBD 10

Keluaran

Sisa

Penyusunan

Penyusunan

916.768.500

Realisasi

Penyusunan

410

Rancangan

Perda

buku

Peraturan Daerah

Pertanggungjaw

Penyusunan

976.122.700

914.361.000

61.761.700

aban APBD

tentang

sesuai kriteria

Pertanggung-

dan Tepat waktu

jawaban Pelaksanaan APBD 11

Penyusunan

510

Rancangan

Perbup

buku

Peraturan KDH

Penjabaran

tentang

Pertanggungjaw

Penjabaran

aban APBD

Penyusunan

888.410.475

837.800.500

50.609.975

Pertanggung-

sesuai kriteria

jawaban

dan Tepat waktu

Pelaksanaan APBD 12

Penyusunan

1.449.700.325

1.112.019.000

337.681.325

Jumlah Sistem

Sistem Informasi

Informasi

Pengelolaan

Pengelolaan

Keuangan Daerah

Keuangan

2 paket

Daerah yang diaplikasikan 13

14

Bimbingan Teknis

1.012.838.100

875.570.700

137.267.400

Bimtek

98

Implementasi

Pengelolaan

Paket regulasi

Keuangan

tentang

Daerah untuk

Pengelolaan

SKPD yang

Keuangan Daerah

dilaksanakan

Peningkatan

2.536.455.000

2.165.609.300

370.845.700

SKPD

Jumlah Data

98

Manajemen Asset/

Asset/Barang

SKPD

Barang Daerah

Daerah seluruh SKPD yang diinventarisir

15

16

Revaluasi/

2.463.395.000

1.772.668.200

690.726.800

Jumlah bidang

Appraisal Asset/

tanah yang

Barang Daerah

disertifikasikan

Intensifikasi dan

3.938.373.500

2.901.067.800

1.037.305.700

Tercapainya

Ekstensifikasi

target pajak dan

Sumber-Sumber

retribusi daerah

Pendapatan

100 bidang 10 sektor pajak, retribusi,

Daerah


PAD

IV - 155

No

Kegiatan

17

Pengendalian dan



Keluaran

Sisa 77.477.727

Jumlah

9

Pelaporan Berkala

pelaporan dana

Dana Transfer

transfer yang

Pemerintah Pusat

dilaksanakan

bulan

dan Pemerintah Daerah 18

19

Peningkatan dan

946.668.000

925.505.000

21.163.000

Pengendalian

yang seimbang

Manajemen Kas

sehingga tidak

Daerah

defisit

Pengendalian dan

927.969.000

851.892.500

76.076.500

12

Likuiditas kas

bulan

Banyaknya BLUD

Pembinaan

yang dilakukan

Keuangan BLUD

pembinaan

15 BLUD

terhadap Pola Pengelolaan Keuangan 20

Tersedianya

1.850

Administrasi

sarana dan alat

buku

Perpajakan

administrasi

SPT

Penyediaan Jasa

1.761.365.500

1.650.271.000

111.094.500

dalam pelayanan

Pajak

dan pemungutan

daerah.

pajak daerah,

2.000

serta tersedianya

buku

aplikasi

adminis-

perpajakan

trasi pajak daerah, 7.600 buku benda berharga, aplikasi SIMPAD

21

Jumlah Objek

61 OP

Pemutakhiran

Pajak yang

pajak

Data Obyek Pajak

dimutakhirkan

hotel,

dan dilakukan

1.200

Pendataan dan

1.626.362.000

1.307.558.000

318.804.000

pendataan baru

OP

ke dalam Data

pajak

Base Potensi

restoran,

Pajak Daerah

86 OP pajak hiburan, 27400 OP pajak reklame, 182 OP PJJ Non


IV - 156

No

Kegiatan

Belanja Anggaran

Realisasi

Keluaran

Sisa

PLN, 103 OP pajak galian C, 165 OP pajak parkir, 26 OP pajak sarang burung, 457 OP pajak air tanah 22

Pengelolaan

953.584.500

884.010.700

69.573.800

Belanja Pegawai

Jumlah Pegawai yang digaji

12 bulan

secara tepat waktu setiap bulannya dan jumlah penerbitan Daftar Gaji serta Surat Keterangan terkait Gaji pegawai yang dikeluarkan 23

Peningkatan

Terlasananya

50

Koordinasi dan

280.242.000

55.818.000

224.424.000

koordinasi dan

kali

konsultasi

konsultasi dalam

Pendapatan

rangka pening-

Daerah

katan pendapatan daerah

24

Evaluasi dan

596.693.000

237.392.900

359.300.100

Jumlah SKPD

Asistensi

yang dievaluasi

Penyusunan

dan dilakukan

Rencana Kerja

pendampingan

Anggaran SKPD

dalam

98 SKPD

pembuatan RKA 25

Evaluasi dan

436.312.000

220.500.500

215.811.500

Jumlah SKPD

Asistensi

yang dievaluasi

Penyusunan

dan dilakukan

Rencana Kerja

pendampingan

Anggaran

dalam

Perubahan SKPD

penyusunan

98 SKPD

Perubahan RKA


IV - 157

No 26




Keluaran

Sisa 187.746.300

Jumlah Perbup

Pengelolaan

tentang

Keuangan Daerah

pedoman

98 buku

pelaksana APBD dan Keputusan Bupati tentang standart harga 27

Monitoring dan

1.079.956.375

944.308.500

135.647.875

Jumlah SKPD

Evaluasi

yang

Penatausahaan

dilaksanakan

Pengelolaan

Monitoring dan

Keuangan Daerah

Evaluasi

98 SKPD

Penatausahaan Pengelolaan Keuangan 28

Penanganan

674.570.000

601.482.100

73.087.900

Jumlah

97

Tuntutan

Permasalahan

Perbendaharaan dan

yang

Tuntutan Ganti

menyangkut

Rugi

Tuntutan

kasus

Perbendaharaan dan Tuntutan Ganti Rugi (TPTGR) yang terselesaikan Khususnya dalam Pernerbitan Surat Ketetapan Tangggungjawab Mutlak (SKTJM), SK Pembebanan, SK Pelunasan maupun SK Penghapusan 29

30

Peningkatan dan

Jumlah Realisasi

1.348.345

Pengembangan

Penerimaan PBB

OP

Penerimaan PBB

yang ditargetkan

Pemutakhiran

6.311.462.700

1.850.440.900

Data Obyek PBB

3.476.480.800

1.840.948.950

2.834.981.900

9.491.950

Jumlah hasil

5.000

pendataan dan penilaian PBB yang diupdate ke dalam Data Base


IV - 158

OP

No

Kegiatan

31

Penagihan dan

Belanja Anggaran

Realisasi

Sisa

1.800.883.000

1.795.731.125

5.151.875

Keluaran

Monitoring PBB

Jumlah Realisasi

1.760

tunggakan PBB

OP

yang harus ditagih 32

Peningkatan

622.260.000

446.801.000

175.459.000

Banyaknya buku

500

Pengelolaan

lampiran Perbup

buku

Belanja Hibah dan

tentang

Bantuan Sosial

penjabaran

dari APBD

APBD yg memuat daftar nama dan alamat calon penerima hibah dan bansos

33

Peningkatan

840.585.000

354.063.500

486.521.500

Terpublikasinya

Transparasi

APBD Tahun

Pengelolaan

Anggaran 2015

2 web site

Keuangan 34

Sosialisasi Pajak

4.795.000

4.795.000

0

Daerah dan PBB

Terlaksananya

1

kegiatan

kali

sosialisasi pajak daerah dan PBB

2).

Program

Peningkatan

Sistem

Pengawasan

Internal

dan

Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDH, dengan alokasi anggaran sebesar Rp7.282.084.100,- dan terealisasi sebesar Rp7.273.212.100,- sisa Rp8.872.000,- dengan rincian kegiatan sebagai berikut: No 1



Realisasi 5.568.335.000

Keluaran

Sisa 1.000.000

- Terbitnya

Pengawasan

rekomendasi

Internal Secara

hasil pemerik-

Berkala

saan;

73 LHP

- Terbitnya rekomendasi

128 kasus

hasil pemeriksaan non reguler;


IV - 159

No

Kegiatan

Belanja Anggaran

Realisasi

Keluaran

Sisa

- Jumlah

198

rekomendasi

desa

hasil pemeriksaan ADD; - Tersajinya

2

kesesuaian

kali

angka-angka dalam laporan keuangan daerah; - Tersajinya data-data 10

2 semes-

diktum

ter

pelaksanaan Inpres No 5/2004; - Terbitnya rekomendasi

35 SKPD

hasil evaluasi AKIP; - Jumlah

20

inventarisasi

sekolah

aset di sekolah; - Progres

24

penyelesaian

SKPD

kerugian daerah; - Terselesainya Rekomendasi

88 kasus

hasil pemeriksaan kasus; - Tersajinya data dokumen

50 SD

perencanaan Sekolah Dasar; - Terbitnya rekomendasi hasil Reviu AKIP Pemerintah Kabupaten Malang;


IV - 160

1 kali

No

Kegiatan

Belanja Anggaran

Realisasi

Keluaran

Sisa

- Tersajinya

1

Lpaoran AMJ

kali

Bupati Malang Tahun 20102015; - Terbitnya

85

laporan

SKPD

pelaksanaan LHKPN dan LHKASN PNS Kabupaten Malang; - Terbitnya

70

Laporan

SKPD

capain realisasi laporan Kinerja Triwulanan pada SKPD; - Terpenuhinya data-data

73 SKPD

yang dibutuhkan pada proses PKPT; - Terpenuhinya data-data

35 SKPD

yang dibutuhkan pada proses Evaluasi AKIP SKPD. 2

Pengendalian

769.670.000

768.230.000

1.440.000

Terpenuhinya

Manajemen

kebutuhan Unit

Pelaksanaan

Layanan

Kebijakan KDH

Pengadaan

433 paket

(ULP) 3

Koordinasi

76.609.000

Terkoordinasinya

2.142

Pengawasan yang

pelaksanaan

paket

Lebih

pengawasan

Komprehensif

pekerjaan


73.992.000

2.617.000

IV - 161

No 4


Belanja Anggaran

Realisasi

Keluaran

Sisa

- Terlaksananya

16

Pengawasan

pengawasan

kasus

Internal Secara

dan pengen-

Berkala

dalian;

552.395.100

548.580.100

3.815.000

- Terlaksananya koordinasi

88 SKPD

pelaksanaan kegiatan. 5

Tindak Lanjut

314.075.000

314.075.000

0

Tuntasnya

4

Hasil Temuan

penyelesaian

Pengawasan

tindak lanjut

kali

hasil pengawasan

3).

Program Pendidikan Kedinasan, dengan alokasi anggaran sebesar Rp116.120.000,- dan terealisasi sebesar Rp113.280.250,sisa Rp2.839.750,- dengan rincian kegiatan sebagai berikut:

No 1

Kegiatan Pendidikan



Keluaran

Sisa 0

Jumlah pegawai

Penjenjangan

ASN yang

Struktural

mengikuti ujian

102 orang

dinas dan ujian penyesuaian ijazah 2

Peningkatan

98.010.500

95.170.750

2.839.750

Jumlah pegawai

Keterampilan dan

ASN yang

Profesionalisme

mengikuti

350 orang

sosialisasi peraturan bidang kepegawaian

4).

Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur, dengan alokasi anggaran sebesar Rp2.126.005.500,- dan terealisasi sebesar

Rp1.786.431.600,-

sisa

Rp339.573.900,-

dengan

rincian kegiatan sebagai berikut:


IV - 162

No 1

Kegiatan Seleksi



Keluaran

Sisa 247.137.000

Penerimaan CPNS

- Pembekalan dan pember-

142 orang

kasan CPNS Umum tahun 2014; - Penyusunan

86

bezeting

SKPD

formasi

dan

kebutuhan

12

pegawai 5

kelurahan

tahun ke depan. 2

Penempatan PNS

149.290.000

144.984.500

4.305.500

Jumlah pejabat

1.296

yang dilantik,

orang

mutasi dan disumpah 3

Penataan Sistem

Jumlah berkas

4.884

Administrasi

185.731.000

185.554.600

176.400

usulan

SK KP

Kenaikan Pangkat

keputusan

Otomatis PNS

Kenaikan

dan KGB

Pangkat dan Kenaikan gaji berkala tepat waktu 4

5

Pembangunan/

Jumlah data

4.884

Pengembangan

yang dientry

orang

Sistem Informasi

dalam jaringan

Kepegawaian

database

Pemberian

391.147.500

91.263.000

390.110.500

91.263.000

1.037.000

0

Jumlah berkas

Penghargaan bagi

PNS yang

PNS yang

diproses untuk

Berprestasi

keputusan

1.339 PNS

pensiun, KP Pengabdian, Karis/Karsu, Karpeg, Taspen dan bapertarum 6

Penyusunan

500.000.000

475.544.000

24.456.000

131

Jumlah PNS

Rencana

yang diikutkan

Pembinaan Karier

dalam

PNS

pembinaan

orang

karier 7

Proses

53.703.000

52.463.000

1.240.000

Jumlah PNS

Penanganan

yang melanggar

Kasus-Kasus

disipliin dan

Pelanggaran

diusulkan untuk

Disiplin PNS

diberikan sanksi atau punishment


IV - 163

38 PNS

No 8

Kegiatan Pemberian


Realisasi

Keluaran

Sisa

88.180.000

19.900.000

Jumlah PNS

Bantuan Tugas

yang mendapat

Belajar Ikatan

bantuan tugas

Dinas

belajar ikatan

11 PNS

dinas 9

Pemberian

37.372.000

0

37.372.000

Jumlah pelamar

Bantuan

Calon Praja

Penyelenggaraan

IPDN yang

Penerimaan Praja

diterima

0

IPDN 10

Jumlah laporan

5

Evaluasi dan

monitoring dan

bidang

Pelaporan

evaluasi yang

Monitoring

48.104.000

48.104.000

0

dan

disusun tepat

625

waktu dan

buku

penyusunan buku informasi kepegawaian 11

Penyusunan

190.315.000

186.365.000

3.950.000

Cakupan

85

Instrumen Analisis

Jumnlah SKPD

Jabatan PNS

yang menyusun

SKPD

Evjab dalam waktu 3 bulan

5).

Program Penataan dan Penyempurnaan Kebijakan Sistem dan Prosedur Pengawasan, dengan alokasi anggaran sebesar Rp485.000.000,- dan terealisasi sebesar Rp472.963.300,- sisa Rp12.036.700,- dengan rincian kegiatan sebagai berikut:

No 1

Kegiatan Penyusunan



Keluaran

Sisa 12.036.700

- Jumlah SKPD

Kebijakan Sistem

yang

dan Prosedur

menyusun

Pengawasan

SOP;

83 SKPD

- Jumlah SKPD

15 bidang

yang menyusun

kewena-

pencapaian

ngan

SPM; - Jumlah SKPD yang mampu

85 SKPD

standar evaluasi kinerja.


IV - 164

6).

Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur, dengan alokasi anggaran sebesar Rp9.383.264.100,- dan terealisasi sebesar

Rp8.676.342.595,-

sisa

Rp706.921.505,-

dengan

rincian kegiatan sebagai berikut: No 1



Realisasi 1.645.456.995

Keluaran

Sisa 685.570.405

Pelatihan Formal

- Terlaksananya

609

pengiriman

orang

peserta untuk mengikuti pendidikan dan pelatihan teknis/ fungsional PNS, workshop; - Terlaksananya Ujian

114 PNS

Sertifikasi Ahli Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah; - Jumlah

43

peserta diklat

ok

perjenjangan dan diklat teknis kehumasan; - Terselenggara

360

nya kegiatan

bulan

pembinaan perangkat desa. 2

Sosialisasi

406.131.700

386.338.700

19.793.000

- Jumlah

119

Peraturan

sumberdaya

Perundang-

aparatur yang

undangan

mendapatkan

orang

sosialisasi; - Jumlah Perda yang

45 orang

disahkan;


IV - 165

No

Kegiatan

3

Bimbingan Teknis

Belanja Anggaran

Realisasi

528.470.000

Keluaran

Sisa

528.470.000

0

- Jumlah

1

Implementasi

pembinaan

Peraturan

jasa konsultan

Perundang-

dan

undangan

konstruksi;

keg.

- Terwujudnya

7

pelayanan

kec.

administrasi kecamatan; - Jumlah

2

bimbingan

kali

teknis implementasi peraturan perundangundangan ke luar daerah. 4

Pendidikan dan

2.982.827.600

2.982.827.600

0

Terpenuhinya

1;

Pelatihan

penyelenggara-

80;

Kepemimpinan

an Diklat Pim

477

Tk. II,III dan IV 5

6

7

Pendidikan dan

Peningkatan

413

Pelatihan Bidang

sumber daya

orang

Teknis

manusia

Pendidikan dan

1.510.740.800

1.517.732.100

1.510.049.800

691.000

orang.

1.517.101.500

630.600

Terselenggara-

Pelatihan Bidang

nya Diklat

Fungsional

Fungsional

Pendidikan dan

106.334.500

106.098.000

236.500

339 orang

Jumlah PNS

Pelatihan Teknis

yang mengikuti

Tugas dan Fungsi

kegiatan

bagi PNS Daerah

penyusunan

30 orang

SMM ISO 9001:2008

7).

Program Rakyat sebesar

Peningkatan Daerah,

Kapasitas dengan

Rp22.524.421.900,-

dan

Lembaga

Perwakilan

alokasi

anggaran

terealisasi

sebesar

Rp15.891.130.842,- sisa Rp6.633.291.058,- dengan rincian kegiatan sebagai berikut:


IV - 166

No 1

Kegiatan Pembahasan


Realisasi 3.263.628.150

Keluaran

Sisa

Terealisasinya

12

Rancangan

1.337.532.550

Pembahasan

raperda

Peraturan Daerah

Rancangan Peraturan Daerah

2

Rapat-Rapat Alat

660.273.900

603.659.100

56.614.800

Terealisasinya

439

Kelengkapan

rapat yang

keg.

Dewan

dilaksanakan alat Kelengkapan DPRD

3

Rapat-Rapat

1.087.745.300

929.769.500

157.975.800

Paripurna

Terealisasinya Rapat-rapat

60 keg.

Paripurna yang dilaksanakan DPRD 4

Reses

1.537.720.000

1.061.649.000

476.071.000

Terealisasinya

3

Kegiatan Reses

keg.

yang dilaksanakan Anggota DPRD 5

Kunjungan Kerja

Terealisasinya

530

Pimpinan dan

3.154.800.000

2.515.740.000

639.060.000

kunjungan kerja

keg.

Anggota DPRD

anggota DPRD

dalam Daerah

ke wilayah Kabupaten Malang

6

Peningkatan

11.242.838.300

7.387.488.992

3.855.349.308

Terealisasinya

Kapasitas

kegiatan

Pimpinan dan

Peningkatan

Anggota DPRD

Kapasitas

45 keg.

Pimpinan dan Anggota DPRD 7

Sosialisasi

239.883.700

129.196.100

110.687.600

Terealisasinya

Peraturan

Kegiatan

Perundang-

Sosialisasi

undangan

Peraturan

6 keg.

PerundangUndangan

8).

Program Penataan Peraturan Perundang-undangan, dengan alokasi anggaran sebesar Rp3.701.527.200,- dan terealisasi sebesar

Rp3.143.741.800,-

sisa

Rp557.785.400,-

dengan

rincian kegiatan sebagai berikut:


IV - 167

No 1

Kegiatan Penyusunan



Keluaran

Sisa 205.038.400

- Jumlah

12

Rencana Kerja

penyusunan

Rancangan

peraturan

Peraturan

perundang-

Perundang-

undangan;

Undangan

kali

- Cakupan kegiatan

7 keg.

penyusunan rencana kerja perundangundangan. 2

Legislasi

154.557.500

150.714.500

3.843.000

Terlaksananya

12

Rancangan

penyusunan

kali

Peraturan

peraturan

Perundang-

perundang-

Undangan

undangan sesuai dengan kebutuhan daerah

3

Publikasi

326.286.000

319.406.000

6.880.000

- Jumlah SKPD

Peraturan

yang

Perundang-

menerima

Undangan

Buku Tata

85 SKPD

Naskah; - Jumlah

12

peraturan

kali

perundangundangan sesuai kebutuhan daerah. 4

Kajian Peraturan

213.905.000

173.275.000

40.630.000

- Cakupan

Perundang-

kegiatan

Undangan Daerah

Anggota

Terhadap

DPRD dalam

Peraturan

rangka

Perundang-

pelaksanaan

undangan yang

kajian

Baru, Lebih Tinggi

peraturan

dan keserasian

perundang-

Antar Peraturan

undangan

Perundang-

yang baru

Undangan Daerah

lebih;


27 keg.

IV - 168

No

Kegiatan

Belanja Anggaran

Realisasi

Keluaran

Sisa - Jumlah

15

peraturan

kajian

perundangundangan sesuai kebutuhan daerah. 5

Fasilitasi

2.512.207.700

2.210.813.700

301.394.000

- Jumlah

1

Sosialisasi

rancangan

Peraturan Per-

SOTK yang

undang-undangan

disetujui;

keg.

- Terealisasinya sosialisasi

450 orang

peraturan sesuai dengan tupoksi SKPD; - Menurunnya permasalahan

1 SOTK

di Desa; - Terlaksananya peraturan

36 desa

perundangundangan sesuai kebutuhan daerah; - Pelaksanaan

2.230

Sosialisasi/

orang

Bimtek penyusunan RAPBS pada SD se Kabupaten Malang; - Pelaksanaan

2.460

Sosialisasi/

orang

Bimtek pengelolaan Aset pada Sekolah se Kabupaten Malang;


IV - 169

No

Kegiatan

Belanja Anggaran

Realisasi

Keluaran

Sisa

- Pelaksanaan

789

Sosialisasi/

orang

Bimtek Pengelolaan dan Pertangungjawaban Keuangan Desa; - Pelaksanaan

1.428

Sosialisasi/

orang

Bimtek PP 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil; - Pelaksanaan

1.411

Sosialisasi

orang

/Bimtek Pelaksanaan LHKPN dan LHKASN.

9).

Program Peningkatan Profesionalisme Tenaga Pemeriksa dan Aparatur Pengawasan, dengan alokasi anggaran sebesar Rp18.961.500,- dan terealisasi sebesar Rp18.961.500,- sisa Rp0,- dengan rincian kegiatan sebagai berikut:

No 1

Kegiatan Pelatihan

Belanja Anggaran

Realisasi

18.961.500

18.961.500

Keluaran

Sisa 0

Meningkatnya

24

Pengembangan

pengetahuan

orang

Tenaga Pemeriksa

dan kemam-

dan Aparatur

puan serta

Pengawasan

profesionalisme PNS

10). Program

Peningkatan

Pelayanan

Kedinasan

Kepala

Daerah/Wakil Kepala Daerah, dengan alokasi anggaran sebesar Rp1.114.050.000,- dan terealisasi sebesar Rp1.014.068.000,sisa Rp99.982.000,- dengan rincian kegiatan sebagai berikut: LKPJ Kepala Daerah Kabupaten Malang Tahun 2015

IV - 170

No 1

Kegiatan Penerimaan



Keluaran

Sisa 36.110.000

Jumlah

118

Kunjungan Kerja

pelayanan

kali

Pejabat Negara /

keprotokolan

Kementerian /

dan penerimaan

Lembaga

kunjungan kerja

Pemerintah Non Departemen / Luar Negeri 2

Kunjungan Kerja/

837.700.000

774.353.000

63.347.000

- Pelayanan

Inspeksi Kepala

keprotokolan

Daerah/ Wakil

acara

Kepala Daerah

Kunjungan

110 keg.

Kerja/Inspeksi Bupati Malang dan Wakil Bupati Malang; - Jumlah

1.024

Naskah

ekspl

sambutan yang disusun dalam rangka Kunjungan Kerja/Inspeksi KDH/Wk.KDH. 3

Dialog/Audiensi

168.375.000

167.850.000

525.000

Terlaksananya

dengan Tokoh-

dialog dan

Tokoh

audensi

5 kec.

Masyarakat, Pimpinan/Anggota Organisasi Sosial dan Masyarakat

11). Program

Peningkatan

Pelayanan

Publik,

dengan

alokasi



IV - 171

No 1

Kegiatan Pengawasan dan

Belanja Anggaran

Realisasi

468.655.000

456.648.500

Keluaran

Sisa 12.006.500

- Jumlah

7.893

Pengendalian

kegiatan

Teknis

survei

izin

lapangan; - Terlaksananya

12

kegiatan

bulan

pengawasan dan pengendalian - Terlaksananya

13

kegiatan

bulan

administrasi dan monitoring, serta evaluasi Program RASKIN di Kabupaten Malang. 2

Sosialisasi

18.300.000

18.300.000

0

Jumlah

6

Standart

sosialisasi

kali

Operasioal

melalui media

Pelayanan Perizinan kepada Aparatur dan Masyarakat Serta Pelayanan 3

Pemeliharaan

217.712.500

197.462.000

20.250.500

- Terealisasinya

Sistem Informasi

pelayanan

Berstandar ISO

perizinan yang

9001:2008

1 paket

berstandar; - Jumlah

14

Dokumen ISO.

12). Program dengan

Optimalisasi alokasi

Pemanfaatan

anggaran

sebesar

Teknologi

bagian

Informasi,

Rp308.038.300,-

dan

terealisasi sebesar Rp307.913.300,- sisa Rp125.000,- dengan rincian kegiatan sebagai berikut: No 1




Keluaran

Sisa 115.000

Terealisasinya

Sistem Informasi

pelayanan

Layanan Terhadap

perizinan

1 paket

Layanan Publik


IV - 172

No 2

Kegiatan Penyusunan



Keluaran

Sisa 10.000

- Jumlah

3

Sistem Informasi

fasilitasi

telecen-

terhadap Layanan

telecenter

Publik

terhadap

ter

masyarakat; - Jumlah

52

penyusunan

SKPD

IKM/SPP; - Keikut sertaan

1

lomba

unit

pelayanan publik percontohan Jatim; - Jumlah gelar

1

KBK.

KBK

13). Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur, dengan alokasi anggaran sebesar Rp5.609.071.074,- dan terealisasi sebesar

Rp5.281.504.240,-

sisa

Rp327.566.834,-

dengan




Realisasi 4.851.134.990

Keluaran

Sisa 310.177.275

Gedung Kantor

- Jumlah sarana

9

penyuluhan

gedung

bagi petugas lapangan KB;

2

Pengadaan

174.185.909

167.189.250

6.996.659

- Jumlah sarana

2 unit

dan prasarana

kantor

penyuluh

dan 12

pertanian.

unit pagar

Jumlah

36

Perlengkapan

pembangunan

unit

Gedung

Balai Penyuluhan KB

3

Pengadaan

74.788.750

Mebeleur

65.433.250

9.355.500

Jumlah penga-

90

daan mebelair

unit

Balai Penyuluhan KB


IV - 173

No 4

Kegiatan Pengadaan



Keluaran

Sisa 1.037.400

Jumlah

1

Kendaraan Dinas/

kendaraan

Operasional (DAK)

operasional

unit

pengakut akseptor KB

14). Program

Penelitian

dan

Pengembangan,

dengan

alokasi

anggaran sebesar Rp648.283.100,- dan terealisasi sebesar Rp647.912.550,- sisa Rp370.550,- dengan rincian kegiatan sebagai berikut: No

Kegiatan

1

Penelitian/Kajian/



Keluaran

Sisa 25.000

Buku hasil kajian

Studi/Analisa

tentang

Bidang

optimalisasi

Pembangunan dan

infrastruktur

Lingkungan Hidup

dalam

1 dok

mendukung Agro Ekowisata di wilayah Kecamatan Poncokusumo dan sekitarnya 2

Penelitian/Kajian/

64.807.800

64.803.200

4.600

Buku hasil kajian

Studi/Analisa

tentang

Bidang Teknologi

rekayasa

Tepat Guna

komoditas jeruk

1 dok

pasca panen di Kecamatan Dau

3

Penelitian/Kajian/

160.000.000

159.826.050

173.950

Buku hasil kajian

Studi/Analisa

tentang

Bidang Sosial

peningkatan

Budaya

peran serta masyarakat dalam mendukung klaster agro ekowisata di Kec. Poncokusumo dan sekitarnya


1 dok

IV - 174

No

Kegiatan

4

Penelitian/Kajian/

Belanja Anggaran

Realisasi

100.129.300

100.099.300

Keluaran

Sisa 30.000

Buku hasil kajian

Studi/Analisa

tentang pola

Bidang

pengembangan

Perekonomian

usaha kelompok

1 dok

masyarakat sebagai bentuk usaha kolektif 5

Penelitian/Kajian/

59.095.800

58.985.800

110.000

Buku hasil kajian

Studi/Analisa

dan

Bidang Keuangan

pengembangan

1 dok

tentang optimalisasi pengelolaan pendapatan rumah tangga guna mendorong investasi pada sektor produktif di Desa Ngadas Kecamatan Poncokusumo 6

Penelitian/Kajian/

59.923.400

59.898.400

25.000

Buku hasil kajian

1

Studi/Analisa

evaluasi regulasi

dok

Bidang

pembangunan di

Pemerintahan

Kabupaten

Umum dan

Malang

Otonomi Daerah 7

Penelitian/Kajian/

100.076.600

100.074.600

2.000

Buku hasil kajian

Studi/Analisa

tentang peran

Bidang Aparatur

serta

Pemerintah

pemerintah desa terhadap pengurangan kemiskinan

15). Program Mengintensifkan Penanganan Pengaduan, dengan alokasi

anggaran

sebesar Rp25.000.000,- dan

terealisasi

sebesar Rp24.750.000,- sisa Rp. 250.000,- dengan rincian kegiatan sebagai berikut:


IV - 175

1 dok

No 1

Belanja

Kegiatan

Anggaran

Pelaksanaan

Realisasi

25.000.000

Keluaran

Sisa

24.750.000

250.000

Meningkatnya

Penilaian Indeks

mutu

Kepuasan

pelayanan

Masyarakat

yang lebih

12 bulan

baik

Adapun

hasil/outcome

serta

manfaat

yang

diperoleh

dari

pelaksanaan program pada Urusan Otonomi Daerah, Pemerintah Umum,

Administrasi

Keuangan

Daerah,

Perangkat

Daerah,

Kepegawaian dan Persandian sebagai berikut: 1).

Meningkatnya fasilitasi dan dukungan teknis/administrasi kegiatan Badan

Pengawas/Dewan

pengawasan

dan

Pengawas/Dewan

pembinaan

Komisaris

untuk

BUMD,

serta

pengelolaan

meningkatnya monitoring dan evaluasi perkembangan kinerja BUMD secara periodik, dan menyiapkan administrasi materi arahan/penekanan tugas kepada Direksi BUMD sebagai tindak lanjut hasil evaluasi; 2).

Meningkatnya menurunnya

entitas

yang

permasalahan

diperiksa non

secara

reguler

dan

reguler

serta

terlaksananya

kepastian hukum dalam peningkatan pengawasan internal dan pengendalian pelaksanaan kebijakan KDH melalui bantuan hukum dan pelayanan hukum yang tersedia; 3).

Meningkatnya

kualitas

sumber

daya

aparatur

melalui

pengembangan jabatan fungsional terutama yang berhubungan langsung dengan pelayanan masyarakat seperti: tenaga kesehatan, tenaga kependidikan, dan jabatan fungsional tertentu, sebagai upaya memantapkan kinerja organisasi untuk mendukung terhadap kinerja pemerintahan; 4).

Terlaksananya pemeliharaan prosedur mutu ISO 9001 : 2008 dilingkungan Setda Kab. Malang, sebanyak 14 Bagian Setda di tahun 2015;


IV - 176

5).

Meningkatnya pembinaan jasa konstruksi terhadap Pengguna Jasa maupun Penyedia Jasa, dengan hasil yang diharapkan adalah : (1). Dapat menumbuhkan pemahaman dan kesadaran akan tugas dan fungsi serta hak dan kewajiban masing-masing; (2). Meningkatkan kemampuan dalam mewujudkan tertib usaha jasa konstruksi, tertib penyelenggaraan pekerjaan konstruksi dan tertib pemanfaatan hasil pekerjaan konstruksi; dan (3). Meningkatkan pemahaman Pengguna Jasa maupun Penyedia Jasa

terhadap

regulasi

tentang

Pengadaan

Pemerintah; Mewujudkan pejabat pengadaan

Barang/Jasa yang handal

dalam melaksanakan kegiatan pengadaan barang/jasa di lingkup SKPD, melalui Ujian Ahli Pengadaan Barang/Jasa Nasional; 6).

Meningkatnya kualitas naskah sambutan Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah berdasarkan data yang aktual, faktual dan akurat;

7).

Tersedianya

informasi

tentang

potensi

dan

karakteristik

tanaman padi serta produksi beras; informasi kondisi aktual sistem rantai pasok beras; konsep dan strategi manajemen rantai pasok beras yang efektif dan efisien dan rumusan langkah untuk meningkatkan jaringan Rantai Pasokan Beras di Kab. Malang; 8).

Adanya rekomendasi bagi Pemerintah Kab. Malang untuk melakukan upaya-upaya dalam mengembangkan kapasitas pemerintah desa menyongsong implementasi Undang-Undang Nomor

6

Tahun

mengembangkan

2014

tentang

pengetahuan

yang

Desa,

seta

berkaitan

dapat tentang

pengembangan kapasitas dan kinerja tata kelola pemerintahan desa melalui dimensi pengembangan kapasitas sumber daya manusia, dimensi organisasi dan dimensi sistem; LKPJ Kepala Daerah Kabupaten Malang Tahun 2015

IV - 177

9).

Tersedianya data tentang kondisi existing sumber daya aparatur, berikut peta potensi dan permasalahannya sehingga menjadi acuan dalam mengkonsepsi kebijakan yang berkaitan dengan optimalisasi mitigasi dan adaptasi dampak pemanasan global di Kab. Malang, tersedianya informasi tentang kebutuhan Aparatur di Kab. Malang, sehingga dapat menjadi acuan bagi SKPD terkait dalam merumuskan kebijakan mitigasi dan adaptasi serta pengurangan dampak pemanasan global dan diperoleh rumusan strategi penguatan sumber daya aparatur yang

nantinya

dapat

menjadi

acuan

bagi

SKPD

yang

berkompeten dalam melakukan kegiatan pengurangan dampak pemanasan global; 10). Adanya bahan acuan, pedoman dalam penyusuan dokumen Kawasan Industri yang pada akhirnya akan memudahkan para pelaku usaha untuk menanamkan investasinya di Kab. Malang; 11). Untuk analisa bidang teknologi tepat guna antara lain rekayasa komoditas

jeruk

pasca

panen

di

Kecamatan

Dau,

direkomendasikan hal-hal sebagai berikut : perlu adanya pelatihan pengolahan jeruk pada gapoktan antara lain berupa pembuatan manisan jeruk, permen jeruk, sabun wajah dan produk lainnya oleh instansi terkait; perlunya bantuan alat pengolahan dan kemasan untuk produk jeruk sehingga dapat memberi nilai tambah apabila panen raya dan menciptakan lapangan kerja serta menambah income perkapita masyarakat sekitarnya; perlu adanya pemikiran untuk membuat sentra pusat oleh-oleh hasil olahan jeruk pada Desa Wisata petik jeruk di Kecamatan Dau; dan perlu adanya Promosi Wisata Petik Jeruk dan pemasaran hasil olahan komoditi jeruk;


IV - 178

12). Perlu bantuan sertifikasi produk pangan untuk memperluas jangkauan

penjualan

dan

menambah

kepercayaan

dari

masyarakat; 13). Diperoleh gambaran dan persepsi publik tentang capaian pembangunan di Kab. Malang, serta aspirasi publik tentang pembangunan infrastruktur di Kab. Malang; 14). Tersusunnya

dokumen

-

dokumen

hasil

kajian

tentang

optimalisasi infrastruktur dalam mendukung Agro Ekowisata di wilayah Kecamatan Poncokusumo dan sekitarnya; hasil kajian tentang rekayasa komoditas jeruk pasca panen di Kecamatan Dau; hasil kajian tentang peningkatan peran serta masyarakat dalam mendukung klaster agro ekowisata di Kec. Poncokusumo dan sekitarnya; hasil kajian tentang pola pengembangan usaha kelompok masyarakat sebagai bentuk usaha kolektif; hasil kajian dan pengembangan tentang optimalisasi pengelolaan pendapatan rumah tangga guna mendorong investasi pada sektor produktif di Desa Ngadas Kecamatan Poncokusumo; hasil kajian evaluasi regulasi pembangunan di Kabupaten Malang; dan hasil kajian tentang peran serta pemerintah desa terhadap pengurangan kemiskinan; 15). Tersedianya data tentang kondisi objektif organisasi kecamatan di Kab. Malang, berikut peta potensi dan permasalahannya, sehingga dapat menjadi acuan bagi pihak-pihak terkait dalam merumuskan kebijakan yang berhubungan dengan optimalisasi pelayanan publik, tersedianya informasi tentang berbagai kebutuhan institusi kecamatan dan SKPD terkait di Kab. Malang sehingga dapat menjadi acuan bagi perumusan kebijakan di Kab. Malang; 16). Tercapainya program legislasi daerah, pada tahun 2014 sebanyak 12 Perda dan sebanyak 22 Perda di tahun 2015, serta terlaksananya Perda inisiatif lembaga legislatif, pada tahun 2014 sebanyak 7 Perda dan sebanyak 15 Perda di tahun 2015; LKPJ Kepala Daerah Kabupaten Malang Tahun 2015

IV - 179

17). Prestasi yang diperoleh antara lain: a). Opini BPK RI WTP (Wajar Tanpa Pengecualian) terhadap Laporan Kuangan Pemerintah Kab. Malang; b). Piagam

Penghargaan

Tingkat

Nasional

dalam

Tim

Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) Berprestasi Tahun 2014 Kabupaten/Kota Kawasan Jawa, a.n. Pemerintah Kab. Malang; c). Piagam Penghargaan Tingkat Nasional dalam Indonesia Attractiveness Award 2015 pada 10 (sepuluh) besar kategori Kabupaten Terbaik dari Tempo Media Group, a.n. Pemerintah Kab. Malang; d). Piagam Penghargaan Silver Tingkat Nasional kategori Kabupaten

Regional

Marketing

Award

2015,

a.n.

Pemerintah Kab. Malang; e). Piagam Penghargaan Tingkat Provinsi dalam Inovator Teknologi di Bidang Energi, a.n. Badan Penelitian dan Pengembangan Kab. Malang. c.

Permasalahan dan solusi dalam Pemerintah

Umum,

Urusan Otonomi Daerah,

Administrasi

Keuangan

Daerah,

Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian sebagai berikut: 1).

Adanya penyerahan dan pendelegasian kekuasaan yang lebih luas kepada desa atas amanat UU Nomor 6 Tahun 2014 tentang

Desa

yang

mengharuskan

kesiapan

kapasitas

pemerintah dan masyarakat desa. Kewenangan dan anggaran yang lebih besar dapat dikelola secara maksimal untuk kesejahteraan masyarakat secara akuntabel, transparan, efektif dan efisien, sehingga perlu disiapkan kemampuan sumber daya manusia secara maksimal antara lain: melalui pelatihan dan bimbingan teknis; 2).

Untuk mendukung percepatan Agro wisata di Kecamatan Poncokusumo,

perlu

adanya

optimalisasi

infrastruktur.

Pembangunan prasarana jalan, sebagai salah satu sub sektor LKPJ Kepala Daerah Kabupaten Malang Tahun 2015

IV - 180

infrastruktur, memiliki fungsi aksesibilitas untuk membuka daerah kurang berkembang dan fungsi mobilitas untuk memacu daerah yang telah berkembang. Sehingga dirasa perlu untuk mengidentifikasi potensi jalan desa yang dapat dimanfaatkan oleh masyarakat sebagai jalan alternative menuju kawasan obyek wisata di wilayah Kecamatan Poncokusumo dan sekitarnya serta kebutuhan mendasar yang harus dipenuhi agar jalan alterbnatif tersebut dapat terwujud 3).

Untuk pengembangan Sistem Inovasi Daerah (SIDa) Agro Ekowisata Ponco Wismo Jatu secara berkelanjutan belum diketahui bagaimana kondisi demografi masyarakat dan potensi lokal kawasan Poncokusumo dan daerah pendukungnya dalam kerangka SIDa, sejauhmana keterlibatan masyarakat dapat berkolaborasi dengan kelembagaan Pemerintah Desa dan SKPD terkait dalam program-program kebijakan pembangunan pelaksanaan SIDa, bagaimana kondisi adat budaya/sosial kemasyarakatan lokal dapat mendukung program-program pembangunan di kawasan pengembangan SIDa Agro Ekowisata,

bagaimana

peran

serta

masyarakat

dalam

mendukung pengembangan pariwisata di wilayah Kecamatan Poncokusumo dan daerah pendukungnya, bagaimana tingkat efektifitas sosialisasi SIDa dan pengetahuan masyarakat dalam mendukung Program SIDa Kabupaten Malang, bagaimana keberadaan K-UMKM dalam mendukung SIDa Kab.Malang; 4).

Dalam

rangka

meningkatkan

peran

UMKM

dalam

pembangunan ekonomi wilayah, perlu diketahui bagaimana karakteristik usaha-usaha masyarakat di Kabupaten Malang yang memiliki potensi untuk dibentuk menjadi Kelompok Usaha Bersama

(KUBE),

Bagaimana

kondisi

ketersediaan

dan

kesiapan sumberdaya pendukung pembentukan Kelompok Usaha Bersama (KUBE) di Kabupaten Malang, bagaimana potensi terbentuknya embrio Kelompok Usaha Bersama (KUBE) di Kabupaten Malang, bagaimana jalinan kerja sama LKPJ Kepala Daerah Kabupaten Malang Tahun 2015

IV - 181

antara pihak masyarakat sasaran dengan berbagai pemangku kepentingan

(stakeholder)

terkait,

seperti

pemerintah

khususnya Dinas Koperasi dan UKM, perbankan, pelaku usaha, dan kalangan intelektual, bagaimanakah rancangan yang tepat untuk pembentukan model Pengembangan Usaha Kelompok Masyarakat Sebagai Bentuk Usaha Kolektif di Kabupaten Malang. 21. Ketahanan Pangan Konsep ketahanan pangan (food security) berorientasi pada konsep ketersediaan pangan dan aksesibilitas masyarakat terhadap bahan pangan dimaksud, bilamana salah satu dari unsur di atas bila tidak terpenuhi, maka suatu daerah belum dapat dikatakan mempunyai ketahanan pangan yang baik. Penjabaran ketahanan pangan yang mengandung unsur ketersediaan pangan dan aksesibilitas masyarakat tersebut lebih luas lagi harus dijabarkan menjadi ketersediaan secara fisik kuantitasnya, kualitasnya dan keberlanjutannya untuk memenuhi kebutuhan konsumsi masyarakat, sedangkan aksesibilitas masyarakat meliputi distribusi, konsumsi, dan keamanan. Distribusi berperan untuk memperlancar dan mempermudah masyarakat memperoleh bahan pangan dengan cepat dan terjangkau, konsumsi berhubungan dengan keanekaragaman dan mutu pangan yang dikonsumsi tidak hanya cukup mengenyangkan tetapi juga berkualitas, sedangkan keamanan meliputi dua aspek yaitu aman dari sisi fisik tidak tercemar bahan berbahaya baik bahan kimia, biologi, maupun cemaran yang lain maupun aman dari segi akidah yaitu kehalalannya. a.

Program pembangunan yang dilaksanakan meliputi: 1). Program

Peningkatan

Ketahanan

Pangan

(Pertanian/

Perkebunan).


IV - 182

b.

Realisasi

pelaksanaan

program

dan

kegiatan

sebagai

berikut: Urusan Ketahanan Pangan pada tahun 2015 telah dialokasikan anggaran

sebesar

Rp3.506.427.490,-

dan

terealisasi

sebesar

Rp3.456.567.700,- sisa sebesar Rp49.859.790,-. Adapun program dan kegiatan yang telah dilaksanakan pada Urusan Ketahanan Pangan sebagai berikut: 1).

Program

Peningkatan

Perkebunan),

Ketahanan

dengan

Rp3.506.427.490,-

alokasi

Pangan

(Pertanian/

anggaran

sebesar

dan terealisasi sebesar Rp3.456.567.700,-

sisa Rp49.859.790,- dengan rincian kegiatan sebagai berikut:

No 1

Kegiatan Penelitian dan



Keluaran

Sisa

Terealisasinya

6.000

Pengembangan

18.029.000

bantuan bibit

pohon

Sumber Daya

apel

Pertanian 2

Penanganan

325.157.000

322.147.000

3.010.000

- Terealisasinya

Pasca Panen dan

alat pengolah

Pengolahan Hasil

singkong

Pertanian

beserta ke-

2 paket

lengkapannya; - Terealisasinya alat

1 paket

penggilingan padi. 3

Pengembangan

353.198.500

353.198.500

0

-

Terealisasinya

400

Intensifikasi

Dem Area

ha

Tanaman Padi

IP Padi 300;

dan Palawija - Terealisasinya budidaya padi

160 orang

Sistem Salibu. 4

Pengembangan

450.568.000

431.081.000

19.487.000

- Jumlah

1

Pertanian pada

SLPHT

kec.

Lahan Kering

cengkeh; - Jumlah

1

SLPHT kopi;

kec.

- Jumlah

7

rehabilitasi

kec.

cengkeh;


IV - 183

No

Kegiatan

Belanja Anggaran

Realisasi

Keluaran

Sisa - Jumlah

2

rehabilitasi

kec.

kelapa; - Jumlah

5

rehabilitasi

kec.

kopi robusta. 5

Pengembangan

85.543.000

78.952.000

6.591.000

- Jumlah

1

Sistem Informasi

kegiatan

tahun

Pasar

inventarisasi harga pasar; - Terealisasinya Pelayanan STA

1 tahun

Mantung kepada petani dan pedagang. 6

Penelitian dan

Terealisasinya

3

Pengembangan

Keg. Dem Area

kec.

Teknologi

dan SL Ubi Jalar,

Budidaya

Jagung, dan Ubi

169.679.100

169.676.000

3.100

Kayu 7

Peningkatan

Terealisasinya

1

Produksi,

230.961.000

230.961.000

0

pemeliharaan

paket

Produktivitas dan

kebun UPT

Mutu Produk

pembenihan

Pertanian dan

hortikultura

Perkebunan 8

Monitoring,

883.581.390

881.156.700

2.424.690

- Terlaksananya

Evaluasi dan

kegiatan

Pelaporan

monitoring,

2 kali

evaluasi , dan pelaporan terkait penyaluran serta penggunaan pupuk bersubsidi di Kabupaten Malang tahun 2014;


- Terealisasinya

33

alat ubinan;

unit

IV - 184

No

Kegiatan

Belanja Anggaran

Realisasi

Keluaran

Sisa

- Termonitoring dan terevalua-

33 kec.

sinya program dan kegiatan selama satu tahun. 9

Penanganan

61.978.500

61.728.500

250.000

Daerah Rawan

Terealisasinya survey konsumsi

Pangan

33 kec.

pangan dan Apresiasi SKPG

10

Pemanfaatan

48.662.800

48.662.800

0

Pekarangan

pemantapan

gan Pangan Pengembangan

1 paket

pembinaan dan

untukPengemban

11

Terealisasinya

kelompok KRPL 123.270.000

123.270.000

0

Terealisasinya

Cadangan Pangan

pembinaan dan

Daerah

pemantapan cadangan

4 paket dan 2 desa

pangan, harga dan pasokan 12

Pengembangan

98.614.400

98.614.400

0

Desa Mandiri

pembinaan desa

Pangan 13

Pengembangan

Terealisasinya

4 desa

mandiri pangan 96.382.500

96.382.500

0

Terealisasinya

Lumbung Pangan

pembinaan dan

Desa

pemantapan

33 kec.

lumbung pangan untuk mendukung ketersediaan pangan di tingkat masyarakat 14

Peningkatan Mutu

154.685.400

154.685.400

0

Terinformasinya

dan Keamanan

mutu dan

Pangan

keamanan

33 kec.

pangan pada masyarakat


IV - 185

No 15

Belanja

Kegiatan

Anggaran

Penyuluhan

Realisasi

94.370.900

Sumber Pangan

Keluaran

Sisa

94.305.900

65.000

Terinformasinya makanan yang

Alternatif

33 kec.

beragam, bergizi, seimbang dan aman (B2SA) pada masyarakat dan terlaksananya pameran

Adapun

hasil/outcome

serta

manfaat

yang

diperoleh

dari

pelaksanaan program pada Urusan Ketahanan Pangan sebagai berikut: 1).

Beberapa komoditas pangan utama menunjukkan kondisi surplus di tahun 2015 diantaranya: hasil produksi padi sebesar 478.930 ton, dan surplus beras sebesar

72.573 ton, jagung

terdapat surplus sebesar 223.740 ton, ubi kayu terdapat surplus sebesar 227.184 ton, gula terdapat surplus sebesar 72.692 ton. Produksi daging

pada tahun 2014 sebesar 22.325,74 ton,

menjadi 38.885,69 ton di tahun 2015. Untuk produksi susu pada tahun 2014 sebesar 117.235,67 ton, menjadi 132.052,01 ton di tahun 2015. Disisi lain dari aspek keragaman pangan masyarakat yang skalanya dinyatakan dengan skor Pola Pangan Harapan (PPH), dari skor ideal PPH sebesar 100, maka tingkat keragaman pangan masyarakat relatif meningkat yaitu dari skor PPH, pada tahun 2014 sebesar 87,3 menjadi 87,5 di tahun 2015. Untuk Angka Kecukupan Protein (AKP) pada tahun 2014 sebesar

52,1

gram/kapita/hari,

menjadi

sebesar

58,50

gram/kapita/hari di tahun 2015. Sedangkan Angka Kecukupan Energi

(AKE),

pada

tahun

2014

sebesar

1.912,4

kilokalori/kapita/hari, menjadi 1.934,7 kilokalori/kapita/hari di tahun 2015;


IV - 186

2).

Prestasi yang diraih antara lain : a). Juara I Tingkat Provinsi dalam Lomba Cipta Menu Kategori Keamanan Pangan, a.n. Badan Ketahanan Pangan dan Pelaksana Penyuluh Kab. Malang; b). Juara II Tingkat Provinsi dalam Stand Terbaik Hari Pangan Sedunia ke 35, a.n. Badan Ketahanan Pangan dan Pelaksana Penyuluh Kab. Malang; c). Juara II Tingkat Provinsi dalam Lomba Kawasan Rumah Pangan

Lestari

(KRPL),

a.n.

PKK

Desa

Ngadirejo,

Kecamatan Kromengan. c.

Permasalahan dan solusi dalam Urusan Ketahanan Pangan sebagai berikut: 1)

Jumlah lumbung pangan yang tersedia sebanyak 45 unit, tetapi yg aktif baru 34 unit, sehingga perlu diupayakan lumbung pangan

yang belum aktif

pengisian

guna mendukung

ketersediaan pangan desa; 2)

Kebijakan subsidi pertanian dalam hal ini khususnya adalah pupuk bersubsidi, harus terus menerus diawasi dan dievaluasi terkait pendistribusian dan penggunaannya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka perlu upaya

untuk

mengoptimalkan

kegiatan

monitoring

di

kecamatan-kecamatan sasaran, serta rapat evaluasi bersama produsen,

distributor,

pengecer,

petugas

lapangan

dan

perwakilan gapoktan untuk penyusunan laporan pelaksanaan kebijakan pupuk bersubsidi di Kabupaten Malang. 22. Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Pemberdayaan masyarakat merupakan salah satu upaya untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, melalui beberapa kegiatan antara lain peningkatan prakarsa dan swadaya masyarakat, perbaikan lingkungan dan perumahan, pengembangan usaha ekonomi desa, LKPJ Kepala Daerah Kabupaten Malang Tahun 2015

IV - 187

pengembangan lembaga keuangan desa, serta kegiatan-kegiatan yang dapat meningkatkan kemampuan masyarakat. Pemberdayaan bukan hanya meliputi penguatan individu anggota masyarakat tetapi juga pranata-pranatanya dengan menanamkan nilai-nilai budaya seperti kerja keras, hemat, keterbukaan, kebertanggungjawaban yang menjadi bagian pokok dari upaya pemberdayaan. Demikian pula pembaharuan lembagalembaga sosial dan pengintegrasiannya ke dalam kegiatan pembangunan, serta peranan masyarakat di dalamnya. Pemberdayaan masyarakat merupakan sebagai tindakan sosial dimana penduduk sebuah komunitas mengorganisasikan diri dalam membuat perencanaan dan tindakan kolektif untuk memecahkan masalah sosial atau memenuhi kebutuhan sosial sesuai dengan kemampuan dan sumberdaya yang dimilikinya. Desa secara empiris memiliki peran penting dan strategis dalam menunjang

pembangunan.

Ditinjau

dari

segi

kewilayahan,

desa

merupakan wilayah pemerintahan yang menyelenggarakan fungsi-fungsi pengaturan dan pelayanan publik secara langsung kepada masyarakat. Secara sosiologis desa berperan strategis sebagai unit sosial dan budaya yang

menjadi

wadah

berlangsungnya

sosialisasi,

internalisasi

dan

institusional nilai-nilai sosial dan budaya yang akan membangun mentalitas penduduk desa pada khususnya. Pemberdayaan diharapkan mengarah kepada suatu pemahaman adanya upaya memandirikan dan meningkatkan kemampuan masyarakat, serta membangkitkan kesadaran akan kemampuan yang dimiliki untuk maju ke arah kehidupan yang lebih baik dan berkelanjutan (sustainable), sebab pada hakekatnya setiap masyarakat mempunyai potensi yang dapat dikembangkan. a.


Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Pedesaan;

2).

Program Pengembangan Lembaga Ekonomi Pedesaan;

3).

Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Membangun Desa;


IV - 188

4).

Program Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Desa;

5).

Program Peningkatan Peran Perempuan di Pedesaan; dan

6).

Program Peningkatan dan Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa.

b.

Realisasi

pelaksanaan

program

dan

kegiatan

sebagai

berikut: Urusan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa pada tahun 2015 telah dialokasikan anggaran sebesar Rp5.842.584.800,- dan terealisasi sebesar Rp5.145.698.250,- sisa sebesar Rp696.886.550,-. Adapun program dan kegiatan yang telah dilaksanakan pada Urusan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa sebagai berikut: 1).

Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Perdesaan, dengan alokasi anggaran sebesar Rp1.358.111.500,- dan terealisasi sebesar Rp1.343.772.500,- sisa Rp14.339.000,dengan rincian kegiatan sebagai berikut:

No 1

Kegiatan Pemberdayaan


Realisasi 1.171.702.100

Keluaran

Sisa 10.389.000

- Terlaksananya

Lembaga dan

pendataan

Organisasi

perangkat

Masyarakat

dan lembaga

Perdesaan

desa;

378 desa

- Meningkatnya SDM pengelola

26 kec.

PNPM. 2

Penyelenggaraan

- Tersedianya

1

Diseminasi

176.020.400

172.070.400

3.950.000

data base

keg.

Informasi Bagi

profil desa

Masyarakat Desa

dalam mendukung proses perencanaan dan kebijakan pembangunan desa; - Meningkatnya pengetahuan

378 desa

Aparatur Pemerintah Desa.


IV - 189

2).

Program Pengembangan Lembaga Ekonomi Perdesaan, dengan alokasi anggaran sebesar Rp533.789.100,- dan terealisasi sebesar Rp527.008.700,- sisa Rp6.780.400,- dengan rincian kegiatan sebagai berikut:

No 1

2

Kegiatan Pelatihan/

Belanja Anggaran

Realisasi

250.000.000

Keluaran

Sisa

250.000.000

0

Terbentuknya

Pembinaan

lembaga

Ketrampilan

perekonomian

Manajemen Badan

desa dalam

Usaha Milik Desa

wadah BUMDes.

Fasilitasi

248.179.000

241.398.600

6.780.400

4 BUMDes

Meningkatnya

Permodalan bagi

pemasaran

Usaha Mikro Kecil

Produk Pokmas

dan Menengah di

melalui

Perdesaan

pengenalan di

15 pokmas dan 45 rumah

Tingkat Nasional, Meningkatnya produktifitas dan pendapatan Pokmas melalui pemanfaatan TTG, Meningkatnya kesejahteraan masyarakat. 3

Pelatihan

Meningkatnya

4

Ketrampilan

SDM Lembaga

desa

Manajemen Badan

Desa yang

Usaha Milik Desa

memadai

3).

35.610.100

Program

35.610.100

Peningkatan

Membangun

Desa,

0

Partisipasi

dengan

Masyarakat

Dalam

anggaran

sebesar

alokasi

Rp931.764.500,- dan terealisasi sebesar Rp931.586.100,- sisa Rp178.400,- dengan rincian kegiatan sebagai berikut: No 1

Kegiatan Pembinaan



Keluaran

Sisa 0

Meningkatnya

63

Kelompok

fungsi sumber

orang

Masyarakat

mata air desa

Pembangunan

dan terjaga

Desa

kelestarian sumber mata air desa.


IV - 190

No 2


Belanja Anggaran

Realisasi

225.441.800

225.441.800

Keluaran

Sisa

- Meningkatnya

390

Musyawarah

0

partisipasi

desa/

Pembangunan

dan swadaya

Desa

gotong

kel.

royong masyarakat dalam pembangunan; - Meningkatnya

378

partisipasi

desa

masyarakat; - Terealisasinya

250

pelaksanaan

orang

musyawarah pembangunan desa. 3

Pemberian

166.726.000

166.726.000

0

Meningkatnya

Stimulan

partisipasi

Pembangunan

masyarakat

Desa

dalam pelak-

8 indikator

sanaan pembangunan desa, pemerintahan dan kemasyarakatan 4

Monitoring,

460.705.700

460.527.300

178.400

- Terlaksana-

378

Evaluasi dan

nya peman-

desa

Pelaporan

tauan secara mantap; - Terlaksana-

33

nya Monito-

kec.

ring, Evaluasi dan Pelaporan Kecamatan.

4).

Program Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintahan Desa, dengan

alokasi

anggaran

sebesar

Rp641.630.400,-

dan



IV - 191

No 1

Kegiatan Pelatihan



Keluaran

Sisa 1.551.000

- Jumlah pela-

1

Aparatur

tihan apara-

kali

Pemerintah Desa

tur pemerin-

dan

Dalam Bidang

tah desa

10

Pengelolaan

dalam bidang

Keuangan Desa

pengelolaan

desa

keuangan desa; - Meningkatnya pengeta-

789 orang

huan bagi pengelola keuangan Desa. 2

Pelatihan

62.000.000

62.000.000

0

Meningkat-nya

60

Aparatur

kapasitas SDM

orang

Pemerintah Desa

aparatur

Dalam Bidang

pemerintah desa

Pembangunan

dalam

Kawasan

melaksanakan

Perdesaan

tupoksi dan

dan 4 desa

pelayanan kepada masyararakat 3

Pelatihan

6.445.000

6.445.000

0

Tersedianya

10

Aparatur

sumber daya

desa

Pemerintah Desa

aparatur yang

Dalam Bidang

berkualitas

Manajemen Pemerintahan Desa

5).

Program Peningkatan Peran Perempuan di Perdesaan, dengan alokasi anggaran sebesar Rp508.339.300,- dan terealisasi sebesar Rp508.339.300,- sisa Rp0,- dengan rincian kegiatan sebagai berikut:


IV - 192

No 1

Kegiatan Pelatihan


Realisasi

Keluaran

Sisa

Meningkatnya

50

Perempuan di

508.339.300

0

pengetahuan,

orang

Perdesaan dalam

ketrampilan dan

Bidang Usaha

wawasan

Ekonomi

pemasaran hasil

Produktif

usaha kelompok

dan 5 desa

perempuan perdesaan, serta produktifitas dan pendapatan Kelompok usaha perempuan perdesaan

6).

Program Peningkatan dan Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa, dengan alokasi anggaran sebesar Rp1.868.950.000,- dan terealisasi sebesar Rp1.194.912.250,- sisa Rp674.037.750,dengan rincian kegiatan sebagai berikut:

No 1

Kegiatan Pembinaan dan



Keluaran

Sisa

Terwujudnya

1.134

Fasilitasi

320.225.750

aparatur

orang

Penyusun APBDes

pemerintah desa yang paham dalam penyusunan APBDes dan tersusunnya APBDes sesuai Peraturan Perundangundangan

2

Penigkatan

Terwujudnya

1.134

Penatausahaan

914.950.000

561.138.000

353.812.000

aparat

orang

Anggaran Desa

pemerintah desa yang paham dalam penatausahaan anggaran desa dan meningkatnya penatausahaan anggaran desa


IV - 193

Adapun

hasil/outcome

serta

manfaat

yang

diperoleh

dari

pelaksanaan program pada Urusan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa sebagai berikut: 1).

Meningkatnya pelayanan perangkat kecamatan, desa dan kelurahan, melalui pelatihan dan fasilitasi kemampuan kinerja;

2).

Tersedianya data base profil desa dalam mendukung proses perencanaan

dan

kebijakan

pembangunan

desa

melalui

penyusunan dokumen perencanaan pembangunan; 3).

Meningkatnya pemasaran produk kelompok masyarakat melalui fasilitasi pemasaran dan promosi di tingkat nasional;

4).

Meningkatnya

keperdulian

masyarakat

desa

dalam

meningkatkan fungsi sumber mata air desa, serta terjaganya kelestarian sumber mata air desa; 5).

Meningkatnya keterampilan kelompok perempuan perdesaan dalam upaya meningkatkan pendapatannya;

6).

Meningkatnya aparatur pemerintah desa yang paham dalam penyusunan APBDes.

c.

Permasalahan dan solusi dalam Urusan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa sebagai berikut: 1).

Masih kurangnya pemahaman aparatur pemerintah desa dalam memahami

undang-undang,

sehingga

perlu

diadakannya

diseminasi informasi bagi masyarakat desa dan pelatihan aparatur pemerintahan desa; 2).

Belum memahaminya kelompok kerja profil desa tentang informasi dan teknologi, sehingga perlu adanya pelatihan guna meningkatkan pemahaman informasi dan teknologi.

23. Statistik Statistik telah dipakai untuk menyatakan kumpulan fakta yang berbentuk angka yang disusun dalam tabel atau diagram/ grafik yang menggambarkan suatu persoalan. Statistik sebagai metode ilmiah mengajak untuk melihat sesuatu secara berurutan dan sebagai alat untuk


IV - 194

mengolah data numerik yang diperoleh sehingga menghasilkan informasi. Secara umum statistik akan memiliki nilai informasi yang memadai, sehingga kebijakan yang diambil pemerintah akan lebih efektif dan tepat sasaran karena didukung data yang lengkap dan akurat. a.


b.

Program Pengembangan Data/Informasi/Statistik Daerah.

Realisasi

pelaksanaan

program

dan

kegiatan

sebagai

berikut: Urusan

Statistik

anggaran

sebesar

pada

tahun

Rp867.980.000,-

2015

telah

dan

dialokasikan

terealisasi

sebesar

Rp831.448.000,- sisa sebesar Rp36.532.000,-. Adapun program dan kegiatan yang telah dilaksanakan pada Urusan Statistik sebagai berikut: 1)

Program Pengembangan Data/ Informasi/ Statistik Daerah, dengan terealisasi

alokasi

anggaran

sebesar

sebesar

Rp867.980.000,-

Rp831.448.000,-

sisa

dan

Rp36.532.000,-


2

Kegiatan Penyusunan dan



Keluaran

Sisa 1.770.000

Terlaksananya

2

Pengumpulan

penyusunan

dok.

Data dan Statistik

dokumen hasil-

dan

Daerah

hasil pembangu-

1 VCD

nan dan IPM

Master

Pengolahan,

321.784.800

289.314.800

32.470.000

Terlaksananya

2

Updating dan

penyusuan

dok.

Analisis Data dan

dokumen

dan

Statistik Daerah

Kabupaten

1 SIM

Malang Dalam Angka (KMDA) 3

Penyusunan dan

91.693.800

89.401.800

2.292.000

Terlaksananya

Pengumpulan

penyusunan

Data PDRB

Buku Produk

1 dok.

Domestik Regional Bruto (PDRB)


IV - 195

No 4

Belanja

Kegiatan

Anggaran

Penyusunan dan

Realisasi

257.145.000

Keluaran

Sisa

257.145.000

0

Tersusunnya

Pengumpulan

dokumen KUA

Data Informasi

dan PPAS

Kebutuhan

perubahan

Dokumen

tahun 2015 dan

Perencanaan

KUA PPAS

4 dok.

tahun 2016

Adapun

hasil/outcome

serta

manfaat

yang

diperoleh

dari

pelaksanaan program pada Urusan Statistik sebagai berikut: 1).

Tersedianya bahan penyebarluasan informasi pembangunan Kabupaten Malang kepada masyarakat dengan tersusunnya Kabupaten Malang Dalam Angka (KMDA) dan Kecamatan Dalam Angka (KDA); Tersajinya data statistik berupa laju pertumbuhan perekonomian baik secara menyeluruh maupun sektoral, serta tingkat kemakmuran melalui besarnya pendapatan per kapita; Tersedianya data statistik sebagai bahan evaluasi pelaksanaan pembangunan ekonomi dan bahan perencanaan aspek ekonomi baik jangka pendek maupun rencana pembangunan jangka menengah

baik

bagi

pemerintah,

dunia

usaha

maupun

masyarakat. c.

Permasalahan dan solusi dalam

Urusan Statistik sebagai

berikut: 1).

Data yang tersaji bukan tahun berjalan, tapi tahun lalu; hal ini karena sistem pengumpulan data di Badan Pusat Statistik (BPS) adalah tahun yang lalu, sehingga kedepan diharapkan adanya perubahan tentang mekanisme/ sistem pengumpulan data pada tahun berjalan;

2).

Adanya perbedaan data yang dipublikasikan BPS kabupaten dengan BPS provinsi, sehingga perlu dilakukan koordinasi yang mantap dengan provinsi dalam hal data dan informasi.


IV - 196

24. Kearsipan Dalam upaya mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan yang baik dan bersih, serta dalam menjaga agar dinamika gerak maju masyarakat, bangsa, dan negara ke depan agar senantiasa berada pada pilar perjuangan mencapai cita-cita nasional, arsip yang tercipta harus dapat menjadi sumber informasi, acuan, dan bahan pembelajaran masyarakat, bangsa, dan negara. Oleh karena itu setiap lembaga negara, pemerintahan daerah, lembaga pendidikan, organisasi politik, organisasi kemasyarakatan, perusahaan dan perseorangan harus menunjukkan tanggung jawabnya dalam penyelenggaraan, penciptaan, pengelolaan, dan pelaporan arsip yang tercipta dari kegiatan-kegiatannya. Pembangunan

sistem

informasi

kearsipan

nasional

dalam

kerangka sistem kearsipan nasional berfungsi untuk menyajikan informasi yang autentik, utuh, dan terpercaya serta mewujudkan arsip sebagai tulang punggung manajemen penyelenggaraan negara, memori kolektif bangsa, dan simpul pemersatu bangsa dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia. Agar fungsi sistem informasi kearsipan nasional dapat berjalan secara optimal lembaga kearsipan kearsipan nasional perlu membentuk jaringan informasi kearsipan nasional dengan Arsip Nasional Republik Indonesia sebagai pusat jaringan nasional serta lembaga kearsipan provinsi, lembaga kearsipan kabupaten/ kota, dan lembaga kearsipan perguruan tinggi sebagai simpul jaringan. Jaringan informasi kearsipan nasional pada lembaga-lembaga kearsipan berfungsi untuk meningkatkan akses dan mutu layanan kearsipan kepada masyarakat, kemanfaatan arsip bagi kesejahteraan rakyat, dan peran serta masyarakat di bidang kearsipan. a.


Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Informasi;

2).

Program Pemeliharaan Rutin/Berkala Sarana dan Prasarana Kearsipan; dan

3).

Program Penyelamatan dan Pelestarian Dokumen/Arsip Daerah.


IV - 197

b.

Realisasi

pelaksanaan

program

dan

tahun

2015

kegiatan

sebagai

berikut: Urusan anggaran

Kearsipan sebesar

pada

Rp2.381.874.825,-

telah

dan

dialokasikan

terealisasi

sebesar

Rp2.367.927.400,- sisa sebesar Rp13.947.425,-. Adapun program dan kegiatan yang telah dilaksanakan pada Urusan Kearsipan sebagai berikut: 1).

Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Informasi, dengan alokasi

anggaran

sebesar Rp84.840.000,- dan

terealisasi

sebesar Rp84.554.000,- sisa Rp286.000,- dengan rincian kegiatan sebagai berikut: No 1

Kegiatan Sosialisasi/


Realisasi

Keluaran

Sisa

Meningkatnya

70

Penyuluhan

84.554.000

286.000

pengetahuan

orang

Kearsipan di

tentang

Lingkungan

kearsipan bagi

Instansi

aparatur desa/

Pemerintah/

kecamatan dan

Swasta

tertib administrasi di lingkungan Pemerintah Kab. Malang

2).

Program Pemeliharaan Rutin/Berkala Sarana dan Prasarana Kearsipan, dengan alokasi anggaran sebesar Rp1.177.692.800,dan terealisasi sebesar Rp1.165.294.800,- sisa Rp12.398.000,dengan rincian kegiatan sebagai berikut:

No 1



Realisasi 1.165.294.800

Keluaran

Sisa 12.398.000

Jumlah arsip

22.500

Rutin/ Berkala

SKPD yang

berkas

Arsip Daerah

dikirim ke depo arsip Kab. Malang


IV - 198

3).

Program Penyelamatan dan Pelestarian Dokumen/Arsip Daerah, dengan alokasi anggaran sebesar Rp1.119.342.025,- dan terealisasi

sebesar

Rp1.118.078.600,-

sisa

Rp1.263.425,-


Kegiatan Pendataan dan


Realisasi 1.020.095.600

Keluaran

Sisa 1.128.425

- Jumlah

250

Penataan

pendataan

Dokumen/ Arsip

dan penataan

Daerah

dokumen;

foto

- Jumlah Dokumentasi kegiatan Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah Terlaksananya

24.424

cetak foto

lbr

kegiatan Promosi potensi daerah/ keberhasilan pembangunan melalui: 97

Baliho dan Spanduk 2

3

Penduplikatan

62.118.000

62.013.000

105.000

Jumlah

10

Dokumen / Arsip

penduplikatan

Daerah dalam

dokumen daerah

Bentuk

dalam bentuk

Informatika

informatika

Pengadaan

36.000.000

35.970.000

30.000

buah

buku

Terealisasinya

6

Sarana

pengadaan

unit

Pengolahan dan

sarana dan

almari

Penyimpanan

prasarana

Arsip

penyimpanan arsip perizinan


IV - 199

Adapun

hasil/outcome

serta

manfaat

yang

diperoleh

dari

pelaksanaan program pada Urusan Kearsipan sebagai berikut : 1).

Meningkatnya

sistem

administrasi

kearsipan

dengan

meningkatnya sumber daya manusia, pada tahun 2014 sejumlah 76 orang dan sejumlah 70 orang sumber daya manusia kearsipan di tahun 2015; 2).

Tercapainya pengumpulan data tentang Kab. Malang dari media cetak dalam bentuk kliping, diperoleh 12 kliping di tahun 2015, serta

meningkatnya

penduplikatan

dokumen/arsip

daerah

dalam bentuk informatika; 3).

Meningkatnya

upaya-upaya

penataan,

penyelamatan

dan

pelestarian arsip, pada tahun 2014 sebanyak 6.368 berkas arsip telah tertata di depo arsip Kab. Malang, meningkat sebanyak 22.500 berkas arsip dengan kondisi siap layanan di tahun 2015. c.

Permasalahan dan solusi dalam Urusan Kearsipan sebagai berikut: 1). Belum tersedianya tenaga arsiparis, sehingga perlu adanya tenaga fungsional arsiparis, guna menunjang pelaksanaan kegiatan

dalam

peningkatan

penataan,

pemeliharaan

dan

pelayanan kearsipan; 2). Masih belum tertatanya semua arsip daerah sesuai dengan peraturan yang ada, sehingga diperlukan peningkatan sarana prasarana, penataan berkala serta penerapan manajemen arsip dinamis. 25. Komunikasi dan Informatika Pemanfaatan teknologi informasi, media, dan komunikasi telah mengubah baik perilaku masyarakat maupun peradaban manusia secara global. Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi telah pula menyebabkan hubungan dunia menjadi tanpa batas (borderless) dan menyebabkan perubahan sosial, ekonomi, dan budaya secara signifikan LKPJ Kepala Daerah Kabupaten Malang Tahun 2015

IV - 200

berlangsung

demikian

cepat.

Teknologi

informasi

saat

ini

selain

memberikan kontribusi bagi peningkatan kesejahteraan, kemajuan, dan peradaban manusia, sekaligus menjadi sarana efektif perbuatan melawan hukum apabila tidak digunakan secara bijak. Penerapan tata kelola Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) saat ini sudah menjadi kebutuhan dan tuntutan di setiap instansi penyelenggara pelayanan publik mengingat peran TIK yang semakin penting bagi upaya peningkatan kualitas layanan sebagai salah satu realisasi dari tata kelola pemerintahan yang baik (good corporate

governance). Dalam penyelenggaraan tata kelola TIK, faktor keamanan informasi merupakan aspek yang sangat penting diperhatikan mengingat kinerja tata kelola TIK akan terganggu jika informasi sebagai salah satu objek utama tata kelola TIK mengalami masalah keamanan informasi yang menyangkut

kerahasiaan

(confidentiality),

keutuhan

(integrity) dan

ketersediaan (availability). Sebagai upaya meningkatkan kualitas dan menjamin penyediaan pelayanan publik yang sesuai dengan tata kelola pemerintahan dan korporasi yang baik, khususnya pengelolaan informasi yang menggunakan sistem elektronik, maka setiap penyelenggara pelayanan publik harus menerapkan Tata Kelola Keamanan Informasi secara andal dan aman serta bertanggung jawab sesuai dengan ketentuan Pasal 15 UndangUndang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. a.


Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa;

2).

Program Kerjasama Informasi dengan Mass Media; dan

3).

Program Fasilitasi Peningkatan SDM Bidang Komunikasi dan Informasi.


IV - 201

b.

Realisasi

pelaksanaan

program

dan

kegiatan

sebagai

berikut: Urusan Komunikasi dan Informatika pada tahun 2015 telah dialokasikan anggaran sebesar Rp8.735.594.300,- dan terealisasi sebesar Rp8.314.985.195,- sisa sebesar Rp420.609.105,-. Adapun program dan kegiatan yang telah dilaksanakan pada Urusan Komunikasi dan Informatika sebagai berikut: 1).

Program Media

Pengembangan Massa,

Komunikasi,

dengan

alokasi

Informasi

anggaran

dan

sebesar


No

1

Kegiatan

Pembinaan dan


Realisasi 1.276.285.300

Keluaran

Sisa 13.948.000

- Jumlah KIM

5

Pengembangan

(Kelompok

KIM

Sumber Daya

Informasi

Komunikasi dan

Masyarakat)

Informasi

dalam pembinaan dan pengembangan; - Terpenuhinya

130

kebutuhan

mega-

internet 2

Pembinaan dan

2.148.900.000

1.949.912.950

198.987.050

byte

- Jumlah

53

Pengembangan

kegiatan

SKPD;

Jaringan

pembinaan

Komunikasi dan

dan pengem-

Informasi

bangan

Kelura-

jaringan

han.

33 Kec.; 12

komunikasi dan informasi; - Tersedianya jaringan

7 jenis

komunikasi dan informasi.


IV - 202

No

3

Kegiatan

Pengkajian dan


Realisasi 1.029.329.295

Keluaran

Sisa 9.064.705

Tersedianya

1

Pengembangan

layanan sistem

paket

Sistem Informasi

informasi

SIM

berbasis

Musren-

teknologi

bang,

informasi dan

Perijinan,

komunikasi

Siskaper bapo, Mailtrack, Presensi

4

Pemeliharaan

293.855.000

264.925.000

28.930.000

Terpeliharanya

Pengelolaan

website

Website

Pemerintah

104 website

Kabupaten Malang 5

Pelayanan

215.350.000

213.850.000

1.500.000

Terlaksananya

Pengadaan

pengadaan

Barang dan Jasa

barang dan jasa

Secara Elektronik

secara elektronik

5 jenis

melalui LPSE

2).

Program Kerjasama Informasi dengan Mass Media, dengan alokasi anggaran sebesar Rp3.543.537.000,- dan terealisasi sebesar Rp3.382.808.900,- sisa Rp160.728.100,- dengan rincian kegiatan sebagai berikut:

No 1

Kegiatan Penyebarluasan


Realisasi 3.204.901.200

Keluaran

Sisa 103.219.300

- Siaran

3.814

Informasi

lembaga

Pembangunan

penyiaran

Daerah

publik lokal

jam

Radio Kanjuruhan ; - Terealisasinya Informasi

150 publikasi

Penyebarluasan Kegiatan DPRD yang di publikasikan;


IV - 203

No

Belanja

Kegiatan

Anggaran

Realisasi

Keluaran

Sisa

- Jumlah informasi pembangunan daerah yang dipublikasikan : Penerbitan

6.000

Majalah

ekspl.

Kanjuruhan ; Pemberitaan

220

di Penerbitan

kali

Pers (Media Cetak/Elektronik); Kegiatan Talk

14

Show di RRI

kali

(relay RKFM); Pengiriman

1.652

Majalah

ekspl.

Kanjuruhan; Penjilidan

4

Siaran Pers

ekspl.

(akhir tahun);

3).

Kalender

40.000

2014/2015;

ekspl.

Program Fasilitas Peningkatan SDM Bidang Komunikasi dan Informasi, dengan alokasi anggaran sebesar Rp205.325.000,dan terealisasi sebesar Rp197.873.750,- sisa Rp7.451.250,dengan rincian kegiatan sebagai berikut:

No 1

Belanja

Kegiatan

Anggaran

Pelatihan SDM

205.325.000


Keluaran

Sisa 7.451.250

Jumlah pelatihan

dalam Bidang

SDM dalam

Komunikasi dan

bidang

Informasi

komunikasi dan

210 orang

informasi

Adapun

hasil/outcome

serta

manfaat

yang

diperoleh

dari

pelaksanaan program pada Urusan Komunikasi dan Informatika sebagai berikut:


IV - 204

1).

Tersebarnya melalui

informasi

pembangunan

kepada

masyarakat

Siaran Radio Kanjuruhan FM, pada tahun 2014

sebanyak 302 kali dialog interaktif dengan jumlah jam siaran 5.840 jam, dan sebanyak 302 kali diaolg interaktif dengan jumlah jam siaran 3.814 jam di tahun 2015; 2).

Meningkatnya layanan pada warga, melalui respon yang cepat terhadap surat warga yang ditujukan kepada Kepala Daerah maupun kepala SKPD melalui menu yang ada dalam website

malangkab.go.id., pada tahun 2014 jumlah surat masuk sebanyak 643 surat dan jumlah surat dijawab 465 surat, dan di tahun 2015 jumlah surat masuk sebanyak 239 surat dan jumlah surat dijawab 176 surat; 3).

Meningkatnya kunjungan ke website malangkab.go.id, pada tahun 2014 sebanyak 2.503.888 pengunjung, meningkat sebanyak 2.900.805 pengunjung di tahun 2015.

c.


Urusan Komunikasi dan

Informatika sebagai berikut: 1).

Masih minimnya jumah telecentre di Kabupaten Malang, sedangkan

wilayah

Kabupaten

Malang

cukup

luas

dan

banyaknya penduduk yang antusias dengan adanya telecentre untuk mengembangkan potensi daerah yang dimiliki, sehingga perlu adanya penambahan telecentre di beberapa kecamatan yang potensial baik dari sisi SDM maupun potensi daerah yang dimilikinya; 2).

Belum semua desa di Kabupaten Malang terjangkau jaringan internet, baik menggunakan sarana kabel maupun

wifi,

sehingga perlu adanya pembangunan tower di lokasi tertentu yang tidak terjangkau jaringan internet.


IV - 205

26. Perpustakaan Perpustakaan kecerdasan

dibentuk dengan tujuan

kehidupan

bangsa

melalui

untuk meningkatkan pengembangan

dan

pendayagunaan perpustakaan sebagai sumber informasi berupa karya tulis, karya cetak, dan karya rekam. Perkembangan perpustakaan sudah cukup meningkat terutama perpustakaan umum, baik yang didirikan oleh pemerintah daerah maupun masyarakat. Perpustakaan dibentuk dengan tujuan untuk meningkatkan kecerdasan kehidupan bangsa melalui pengembangan

dan

pendayagunaan

perpustakaan

sebagai

sumber

informasi berupa karya tulis, karya cetak, dan karya rekam. Pengembangan dan pendayagunaan perpustakaan diarahkan pada meningkatnya kegemaran membaca masyarakat (reading habit society) menuju masyarakat belajar (learning society) yang berujung pada peningkatan kecerdasan kehidupan bangsa, oleh karenanya perpustakaan terus berupaya untuk menyediakan koleksi yang lengkap. a.


Program

Pengembangan

Budaya

Baca

dan

Pembinaan

Perpustakaan. b.

Realisasi

pelaksanaan

program

dan

kegiatan

sebagai

berikut: Urusan Perpustakaan pada tahun 2015 telah dialokasikan anggaran sebesar Rp448.240.600,- dan terealisasi sebesar Rp442.868.770,sisa sebesar Rp5.371.830,-. Adapun program dan kegiatan yang telah dilaksanakan pada Urusan Perpustakaan sebagai berikut: 1).

Program

Pengembangan

Perpustakaan,

dengan

Budaya alokasi

Baca

dan

anggaran

Pembinaan sebesar

Rp448.240.600 dan terealisasi sebesar Rp442.868.770,- sisa Rp5.371.830,-,- dengan rincian kegiatan sebagai berikut:


IV - 206

No

Belanja

Kegiatan Anggaran

1

Pengembangan

32.970.200


Keluaran Sisa 0

Terlaksananya

40

Minat dan Budaya

kegiatan layanan

kali

Baca

perpustakan keliling di Kab. Malang

2

Supervisi,

31.222.000

31.222.000

0

Terlaksananya

Pembinaan dan

supervisi,

Stimulasi

pembinaan dan

Perpustakaan

stimulasi pada

Umum, Khusus,

perpustakaan

Sekolah dan

umum,

Masyarakat

perpustakaan

1 kali

khusus, perpustakaan sekolah, dan perpustakaan masyarakat 3

4

5

Penyediaan

Terlaksananya

176

Bantuan

penyediaan

eks.

Pengembangan

bantuan koleksi

Perpustakaan dan

buku untuk

Minat Baca di

perpustakaan

Daerah

desa

Penyediaan

20.513.800

279.013.000

20.495.300

273.659.670

18.500

5.353.330

Tersedianya

Bahan Pustaka

bahan pustaka

Perpustakaan

perpustakaan

Umum Daerah

umum daerah

Pemasyarakatan

63.243.100

63.243.100

0

4.198 eks.

Terlaksananya

Minat dan

lomba

Kebiasaan

perpustakaan

Membaca untuk

desa /kel. se

Mendorong

Kabupaten

Terwujudnya

Malang

1 kali

Masyarakatat Pembelajar 6

Penyelenggaraan

21.278.500

21.278.500

0

Jumlah

4

Koordinasi

koordinasi

Pengembangan

pengembangan

Budaya Baca

perpustakaan


kali

IV - 207

Adapun

hasil/outcome

serta

manfaat

yang

diperoleh

dari

pelaksanaan program pada Urusan Perpustakaan sebagai berikut: 1).

Meningkatnya jumlah anggota perpustakaan umum, pada tahun 2014 sebanyak 4.002 KTA, menjadi sebanyak 4.145 KTA di

tahun

2015

dan

bertambahnya

jumlah

pengunjung

perpustakaan umum, pada tahun 2014 sebanyak 22.200 orang, menjadi sebanyak 39.229 orang di tahun 2015. Untuk budaya baca bagi masyarakat juga meningkat dapat dilihat dari peningkatan jumlah pengunjung pada perpustakaan keliling (Mobil Perpustakaan Keliling/MPK), pada tahun 2014 jumlah pengunjung MPK sebanyak 8.596 orang, meningkat menjadi 11.090 orang di tahun 2015; 2).

Prestasi yang telah diraih antara lain: a). Juara II Tingkat Provinsi dalam Lomba Perpustakaan Desa/ Kelurahan Terbaik, a.n. Perpustakaan Generasi Cerdas Desa Gadungsari Kecamatan Tirtoyudo; b). Juara III Tingkat Provinsi dalam Lomba Perpustakaan Sekolah (SLTP), a.n. SMP Negeri I Tumpang.

c.


Urusan Perpustakaan

sebagai berikut: 1).

Kurangnya sarana operasional berupa Mobil Perpustakaan Keliling (MPK) saat ini yang ada baru tersedia 1 unit, sehingga perlunya penambahan Mobil Perpustakaan Keliling (MPK), mengingat MPK sangat diperlukan untuk pelayanan dan sosialisasi utamanya difokuskan pada lembaga sekolah dasar dan sekolah menengah pertama, serta desa yang lokasinya jauh dari pusat kota, sebagai upaya untuk meningkatan minat dan budaya baca bagi masyarakat di Kab. Malang; dan

2).

Masih terbatasanya koleksi buku baik secara kuantitas maupun spesifikasi, sehingga perlu upaya penambahan koleksi buku melalui peningkatan anggaran pengadaan buku agar semakin banyak pemustaka yang berkunjung guna meningkatkan minat dan budaya baca.


IV - 208

B. Urusan Pilihan yang dilaksanakan 1. Pertanian Dengan potensi sumberdaya alam dan keanekaragaman hayati di wilayah

Kabupaten

Malang,

menjadikan

pertanian

menjadi

sektor

unggulan, serta memberikan kontribusi terhadap Produk Domestik Bruto (PDB). Dalam mewujudkan percepatan pertumbuhan ekonomi melalui sektor-sektor andalan, maka pelaksanaan pembangunan juga difokuskan pada peningkatan pertumbuhan sektor pertanian, menjaga stabilitas ketahanan pangan serta peningkatan pendapatan dan kesejahteraan petani. Hasil pembangunan pertanian tanaman pangan antara lain ditandai dengan peningkatan produksi padi; adanya upaya untuk mengimbangi kecenderungan beralihnya lahan pertanian produktif ke lahan non pertanian, serta adanya semangat kerja para petani untuk survive karena mereka termotivasi oleh berbagai program pemerintah di bidang pertanian seperti: Bantuan Langsung Benih Unggul (BLBU), subsidi harga pupuk, bantuan pupuk organik dan anorganik, serta bantuan alat mesin pertanian. a.


Program

Pemberdayaan

Penyuluh

Pertanian/Perkebunan

Lapangan; 2).

Program Peningkatan Kesejahteraan Petani;

3).

Program Peningkatan Pemasaran Hasil Produksi Pertanian /Perkebunan;

4).

Program

Peningkatan

Penerapan

Teknologi

Pertanian

/Perkebunan; 5).

Program Peningkatan Produksi Pertanian/Perkebunan;

6).

Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Ternak;

7).

Program Peningkatan Produksi Hasil Peternakan;

8).

Program Peningkatan Penerapan Teknologi Peternakan; dan

9).

Program Peningkatan Pemasaran Hasil Produksi Peternakan.


IV - 209

b.

Realisasi

pelaksanaan

program

dan

tahun

2015

kegiatan

sebagai

berikut: Urusan

Pertanian

anggaran

pada

telah

sebesar Rp53.496.281.186,- dan

dialokasikan

terealisasi

sebesar

Rp52.886.224.618,- dengan sisa sebesar Rp610.056.568,-. Adapun program dan kegiatan yang telah dilaksanakan pada Urusan Pertanian sebagai berikut: 1).

Program

Pemberdayaan

Penyuluh

Pertanian/Perkebunan

Lapangan, dengan alokasi anggaran sebesar Rp851.756.600,dan terealisasi sebesar Rp848.583.600,- sisa Rp3.173.000,dengan rincian kegiatan sebagai berikut: No 1


Belanja Anggaran

Realisasi

234.091.600

230.918.600

Keluaran

Sisa 3.173.000

Jumlah

33

Kapasitas Tenaga

pembinaan

kec.

Penyuluh

untuk

Pertanian/

pemenuhan

Perkebunan

profesionalitas penyuluh

2

Peningkatan

473.540.000

473.540.000

0

Jumlah

Kesejahteraan

penyelenggara-

Tenaga Penyuluh

an penyuluhan

Pertanian/

sesuai dengan

Perkebunan

arah, pedoman

33 kec.

dan tujuan yang ingin dicapai 3

Penyuluhan dan

144.125.000

144.125.000

0

Jumlah program

Pendampingan

penyuluhan

Bagi Pertanian/

sebagai acuan

Perkebunan

penyelenggara-

33 kec.

an penyuluhan

2).

Program Peningkatan Kesejahteraan Petani, dengan alokasi anggaran sebesar Rp30.268.299.300,- dan terealisasi sebesar Rp29.884.175.018,-

sisa

Rp384.124.282,-

dengan

rincian



IV - 210

No 1

Kegiatan Penyuluhan dan

Belanja Anggaran

Realisasi

58.817.200

Keluaran

Sisa

Terealisasinya

33

Pendampingan

58.817.200

0

poktan dalam

kec.

Petani Pelaku

penumbuhan

Agribisnis

dan pengembangan

2

Peningkatan

29.633.831.000

29.287.979.001

345.851.999

- Jumlah

15

Sistem Insentif

pembangunan

dan Disinsentif

jaringan

Bagi Petani/

irigasi air

Kelompok Tani

tanah;

unit

- Pembangunan

1

irigasi air

unit

permukaan; - Jumlah

19

pembangunan

unit

dam parit; - Jumlah pem-

80

bangunan

paket

jaringan irigasi tersier; - Jumlah

39

pengemba-

unit

ngan jaringan irigasi tersier; - Jumlah

5

pembangunan

unit

Jaringan Irigasi perpipaan; - Jumlah pem-

23

bangunan

paket

jalan usaha tani. 3

Pelatihan Petani

229.912.000

229.537.000

375.000

Jumlah integrasi

dan Pelaku

ternak, dan

Agribisnis

tanaman kakao/kopi

3).

Program

Peningkatan

Pertanian/Perkebunan,

Pemasaran

dengan

alokasi

Hasil anggaran

Produksi sebesar

Rp601.851.400,- dan terealisasi sebesar Rp576.871.400,- sisa Rp24.980.000,- dengan rincian kegiatan sebagai berikut:


IV - 211

3 unit

No 1

Kegiatan Promosi atas

Belanja Anggaran

Realisasi

601.851.400

576.871.400

Keluaran

Sisa 24.980.000

Meningkatkan

Hasil Produksi

pemasaran

Pertanian/

produk unggulan

12 bulan

Perkebunan Unggul Daerah

4).

Program

Peningkatan

Penerapan

Teknologi

Pertanian/

Perkebunan, dengan alokasi anggaran sebesar Rp437.675.500,dan terealisasi sebesar Rp436.934.500,- sisa Rp741.000,dengan rincian kegiatan sebagai berikut: No 1

Kegiatan Pelatihan dan

Belanja Anggaran

Realisasi

437.675.500

Keluaran

Sisa

436.934.500

741.000

Jumlah sosiali-

Bimbingan

sasi OPT SL

Pengoperasian

Organik dan SL

Teknologi

Iklim

33 kec.

Pertanian/ Perkebunan Tepat Guna

5).

Program Peningkatan Produksi Pertanian/Perkebunan, dengan alokasi anggaran sebesar Rp1.282.670.600,- dan terealisasi sebesar Rp1.281.170.600,- sisa Rp1.500.000,- dengan rincian kegiatan sebagai berikut:

No 1

Kegiatan Penyuluhan


Realisasi 1.281.170.600

Keluaran

Sisa 1.500.000

Jumlah

53

Peningkatan

pengadan hand

unit

Produksi

traktor

Pertanian/ Perkebunan

6).

Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Ternak, dengan alokasi anggaran sebesar Rp4.029.273.456,- dan terealisasi sebesar Rp3.999.867.450,- sisa Rp29.406.006,dengan rincian kegiatan sebagai berikut :


IV - 212

No 1




Keluaran

Sisa 1.753.150

- Jumlah

1

Kesehatan dan

Pengadaan

Pencegahan

peralatan dan

Penyakit Menular

mesin

Ternak

pengadaan

paket

alat kedokteran hewan; - Jumlah

300

sosialisasi

orang

penyakit hewan; - Jumlah

500

vaksinasi

dosis

brucellosis; - Terlaksananya

65.000

vaksinasi AI;

dosis

- Jumlah

100

desinfeksi;

liter

- Jumlah

36

surveillence

kali

penyakit. 2

Pembinaan dan

435.207.800

429.495.800

5.712.000

- Pengadaan

Pengawasan

bahan dan

Bahan Asal Ternak

alat

dan Obat Hewan

kebersihan

1 paket

RPH; 375

- Pengawasan

sampel

telur; - Pengawasan daging;

100 sampel

- Pengawasan susu;

100 sampel

- Rehab Rumah Potong Hewan

1 unit

(RPH) Turen; - Pengadaan mesin

18 unit

pencabut bulu ayam; - Pengawasan RPH;


11 kali

IV - 213

No

Kegiatan

Belanja Anggaran

Realisasi

Keluaran

Sisa

- Pengadaan tes

2

kit pemerik-

set

saan daging babi. 3

Pengamatan

199.287.600

198.396.200

891.400

- Pengamatan

36

penyakit

Penyakit Hewan

kali

ternak; - Pengobatan

100

massal;

kali

- Pengadaan Obat-obatan. 4

Pengadaan Sarana

3.114.877.456

3.093.828.000

21.049.456

1 paket

- Pembangunan

dan Prasarana

RPH Singosari,

Kesehatan Hewan

Tumpang,

4 unit

Kepanjen, dan Lawang; - Pengadaan

8

peralatan

paket

penunjang RPH; - Pengadaan

5

gerobak

unit

dorong; - Pengadaan

4

kendaraan

unit

bermotor roda tiga.

7).

Program Peningkatan Produksi Hasil Peternakan, dengan alokasi anggaran sebesar Rp12.422.216.330,- dan terealisasi sebesar

Rp12.269.867.150,- sisa Rp152.349.180,- dengan


Kegiatan Pembibitan dan


Perawatan Ternak

Realisasi 2.384.880.800

Keluaran

Sisa 14.883.800

- Pembinaan

12

inseminator;

kali

- Pengujian sampel straw ; - Jumlah

100 sampel 9.600

Pengadaan N2 Cair;


IV - 214

liter

No

Kegiatan

Belanja Anggaran

Realisasi

Keluaran

Sisa

- Jumlah bibit sapi potong

15 ekor

PO betina; - Jumlah

1

pengadaan

paket

alat-alat peternakan; - Jumlah

502.000

hijauan pakan

kg

ternak - Jumlah pakan

98.000

penguat/

kg

konsentrat. 2

Pendistribusian

3.979.178.730

3.939.900.700

39.278.030

- Jumlah

561

Bibit Ternak

pengadaan

kepada

bibit kambing

Masyarakat

PE; - Jumlah

ekor

2.300

pengadaan

ekor

bibit itik pullet; - Jumlah sapi potong jantan

10 ekor

untuk penggemukan; - Jumlah

92

pengadaan

ekor

bibit sapi perah; - Bimtek

270

budidaya

orang

ternak; - Jumlah

15

pengadaan

ekor

sapi potong kereman; - Jumlah

7

pengadaan

kambing

kambing senduro; - Jumlah

20

pengadaan

unit

milk can; - Pengadaan ear tag.


900 unit

IV - 215

No 3

Kegiatan Pembelian dan


Realisasi 1.652.658.600

Keluaran

Sisa 8.989.750

Pendistribusian

- Belanja bibit

180.000

leguminosa;

Vaksin dan Pakan

- Belanja bibit

Temak

stek 380.000

rumput;

stek

- Belanja bahan

1

pembuatan

paket

silase; - Belanja pupuk

2.000

an organik

kg

lahan HMT; - Belanja pupuk

10.000

organik lahan

kg.

HMT; - Pengadaan bahan pakan

1 paket

di UPT; - Pengadaan sapi potong

36 ekor

untuk integrasi sapi-padi, integrasi sapikopi, intergrasi sapi-tebu; - Pengadaan

8

Peralatan

unit

Pencacah rumput; - Pengadaan

1

pembuat

unit

pellet; - Koordinasi pakan ternak. 4

Pendataan Potensi

188.400.000

Peternakan

188.400.000

0

180 orang

- Jumlah

1

pendataan

paket

potensi peternakan; - Jumlah

33

pemeliharaan

kec.

data PSPK;

- Pendataan kelompok ternak.


IV - 216

1 kali

No 5



Realisasi 1.938.287.050

Keluaran

Sisa 26.440.000

- Jumlah

1

dan

pengadaan

Pemberdayaan

bibit dan

SDM Peternakan

sarana

paket

budidaya domba texel; - Jumlah

20

pembangunan

unit

Biogas; - Jumlah

890

pengadaan

ekor

bibit kelinci; - Jumlah

1

pelatihan

kali

kelompok peternak domba; - Jumlah kontes

1

ternak;

kali

- Jumlah

14

pembinaan

kali

kelompok ternak; - Jumlah

33

pendataan

kec.

ruminansia kecil dan kelembagaan peternakan. 6

Pengembangan

236.800.000

236.395.000

405.000

- Koordinasi

Agribisnis

pelaku usaha

Peternakan

peternakan;

300 orang

- Kooerdinasi pelaku usaha

90 orang

kemitraan peternakan; - Koordinasi koperasi/

60 orang

kelompok peternak sapi perah; - Koordinasi

60

pelaku

orang

pemotongan hewan;


IV - 217

No

Kegiatan

7

Pengadaan Sarana

Belanja Anggaran

Realisasi

Keluaran

Sisa

- Pengadaan

1

dan Prasarana

peralatan

paket

Perbibitan Ternak

kandang dan

1.991.697.600

1.929.345.000

62.352.600

pemerahannya; - Pembangunan pagar keliling

1 paket

RPH; - Pembangunan kandang

1 paket

pedet dan kandang pembesaran; - Pengadaan

1

instalasi

paket

pengolahan limbah.

8).

Program Peningkatan Penerapan Teknologi Peternakan, dengan alokasi anggaran sebesar Rp133.905.000,- dan terealisasi sebesar Rp132.622.000,- sisa Rp1.283.000,- dengan rincian kegiatan sebagai berikut:

No

Kegiatan

1

Pengadaan Sarana



Keluaran

Sisa 1.283.000

Jumlah

4

dan Prasarana

pembangunan

Teknologi

biogas

unit

Peternakan Tepat Guna

9).

Program Peningkatan Pemasaran Hasil Produksi Peternakan, dengan alokasi anggaran sebesar Rp3.468.633.000,- dan terealisasi sebesar Rp3.456.132.900,- sisa Rp12.500.100,dengan rincian kegiatan sebagai berikut:

No 1

Kegiatan Pengolahan Hasil


Realisasi 3.456.132.900

Keluaran

Sisa 12.500.100

- Jumlah

270

dan Pemasaran

pelatihan

Hasil Produksi

pengolahan

Peternakan

hasil

orang

peternakan;


IV - 218

No

Kegiatan

Belanja Anggaran

Realisasi

Keluaran

Sisa

- Pengadaan bahan

1 paket

pembuatan keju; - Pengadaan peralatan dan

8 paket

bahan pelatihan pengolahan hasil produk peternakan; - Terlaksananya

24

publikasi

kali

harga pasar; - Jumlah

5

promosi prod.

kali

peternakan; - Promosi gizi

2.600

berupa susu

orang

dan telur; - Promosi gizi daging kelinci;

16.000 orang

- Pembangunan lanjutan TPS;

3 unit

- Pengadaan

1

peralatan

unit

pengolahan susu; - Pengadaan perluasan unit

1 unit

pengolahan keju; - Pengadaan

1

peralatan

unit

pengolahan keju; - Pembangunan lanjutan

1 unit

Agrowisata sapi perah; - Bimbingan teknis pengolahan hasil peternakan;


5 kali

IV - 219

No

Kegiatan

Belanja Anggaran

Realisasi

Keluaran

Sisa

- Pengadaan

1

meubelair

paket

foodcourt; - Pengadaan

1

interior audio

unit

visual gedung auditorium agrowisata sapi perah; - Pengadaan

1

peralatan

paket

pemerahan susu.

Adapun

hasil/outcome

serta

manfaat

yang

diperoleh

dari

pelaksanaan program pada Urusan Pertanian sebagai berikut: 1).

Meningkatnya

produksi

padi,

pada

tahun

2014

sebesar

461.306 ton, menjadi 478.930 ton di tahun 2015; 2).

Beberapa komoditas pangan utama menunjukkan kondisi surplus di tahun 2015 diantaranya surplus beras sebesar 72.573 ton, jagung terdapat surplus sebesar 223.740 ton, ubi kayu terdapat surplus sebesar 227.184 ton, gula terdapat surplus sebesar 72.692 ton;

3).

Produksi perkebunan yang terdiri dari tembakau, tebu rakyat, kelapa, kopi, kakao, cengkeh, teh, kapuk randu, jambu mente, kenanga dan panili, pada tahun 2014 total produksi sebesar 4.441.228 ton, menjadi 2.235.155 ton di tahun 2015. Pada produk olahan hasil perkebunan, berupa gula pasir, pada tahun 2014 sebesar 328.197 ton, menjadi sebesar 250.101 ton di tahun 2015. Pendapatan perkapita petani bidang pertanian pangan, pada tahun 2014 sebesar

Rp11.917.181,-, menjadi

Rp12.036.353,- di tahun 2015, sedangkan pendapatan petani bidang perkebunan, pada tahun 2014 sebesar Rp13.901.517,meningkat sebesar Rp14.040.532,- di tahun 2015;


IV - 220

4).

Jumlah populasi sapi potong, pada tahun 2014 sebanyak 199.453 ekor, menjadi sebanyak 212.821 ekor di tahun 2015. Sedangkan populasi sapi perah, pada tahun 2014 sebanyak 75.683 ekor, meningkat sebanyak 78.029 ekor di tahun 2015. Sedangkan populasi kambing dan domba pada tahun 2014 sebanyak 266.617 ekor dan pada tahun 2015 sebanyak 274.107 ekor atau naik 2,81%.

5).

Seiring dengan meningkatnya semangat usaha budidaya ternak sapi pada wilayah-wilayah sentra populasi dan implementasi teknologi tepat guna (IB), pada tahun 2014 sebanyak 187.394 dosis, dan sebanyak 130.633 dosis di tahun 2015;

6).

Kondisi

pengembangan

usaha

ternak

unggas

terdapat

kemajuan yang signifikan. Hal tersebut karena kondisi peternak unggas sudah pada fase kemandirian usahanya. Pemerintah hanya memberikan stimulan dalam hal pencegahan dan penanggulangan penyakit berupa pemberian desinfektan dan vaksin,

pada tahun 2014 populasi ayam petelur sebesar

5.033.010 ekor,

menjadi sebesar 5.597.860 ekor di tahun

2015. Sedangkan ayam pedaging, pada tahun 2014 sebesar 22.240.160 ekor, menjadi sebesar 27.642.192 ekor di tahun 2015; 7).

Produksi daging juga mengalami peningkatan pada tahun 2014 sebesar 22.325,74 ton, menjadi sebesar 38.885,69 di tahun 2015;

8).

Pencapaian target produksi susu, pada tahun 2014 sebesar 117.235,67 ton, menjadi sebesar 132.052,01 ton di tahun 2015;

9).

Seiring dengan peningkatan populasi ayam petelur produksi telur pada tahun 2014 sebesar 27.510,13 ton, meningkat sebesar 42.198,64 ton di tahun 2015;

10). Perkembangan gairah usaha sub sektor peternakan dalam kurun waktu empat tahun berdampak pada hal-hal berikut:


IV - 221

a. Pendapatan peternak sapi potong per kapita per tahun pada tahun 2014 sebesar Rp14.028.642,-, menjadi sebesar Rp14.760.000,- di tahun 2015; b. Pendapatan peternak sapi perah per kapita per tahun pada tahun 2014 sebesar Rp14.973.500,-, menjadi sebesar Rp15.605.000,- di tahun 2015; c.

Pendapatan peternak unggas naik per kapita per tahun pada tahun 2014 sebesar Rp14.938.382,-, menjadi sebesar Rp15.915.000,- di tahun 2015;

d. Penyerapan tenaga kerja untuk usaha semua komoditi ternak pada tahun 2014 sebanyak 244.868 orang, menjadi sebanyak 277.642 orang di tahun 2015. 11). Prestasi yang diraih antara lain: a). Juara Pertama Tingkat Nasional dalam Adi Praja Satwa Sewaka, a.n. Kepala Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Kab. Malang; b). Juara I Tingkat Provinsi dalam Kategori Sapi Perah Induk, a.n. Wasim, Desa Balesari Kecamatan Ngajum; c). Juara I Tingkat Provinsi dalam Kategori Kambing Peranakan Etawa Betina, a.n. Abdur Rochim, Desa Banjararum Kecamatan Singosari; d). Juara II Tingkat Provinsi dalam Kategori Sapi Perah Calon Induk, a.n. Kardani, Desa Balesari Kecamatan Ngajum; e). Juara II Tingkat Provinsi dalam Kelompok Sapi Perah Impor, a.n. Kelompok Sari 2, Desa Tulungrejo Kecamatan Ngantang; f). Juara III Tingkat Provinsi dalam Kategori Sapi Potong Kereman,

a.n.

Samad,

Desa

Pajaran

Kecamatan

Poncokusumo;


IV - 222

g). Juara III Tingkat Provinsi dalam Tempat Penampung Susu (TPS), a.n. Sudar Suwito, Desa Wonokerto Kecamatan Bantur. c.

Permasalahan dan solusi dalam Urusan Pertanian sebagai berikut: 1).

Rendahnya kualitas produk peternakan dan nilai tambah yang diterima peternak dalam usaha peternakannya, maka perlu penerapan sistem agribisnis peternakan secara terpadu mulai dari sistem hulu sampai hilir, serta meningkatkan pola penanganan pasca panen produk peternakan dan pengolahan produk peternakan;

2).

Pengembangan usaha peternakan rakyat yang jumlahnya kurang lebih 85% di wilayah Kabupaten Malang, sebagian sudah menimbulkan masalah pencemaran lingkungan terutama tentang bau kotoran. Untuk penertiban hal tersebut, khususnya tentang perizinan belum ada landasan hukum yang memadai. Peraturan perundang-undangan dari Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Daerah yang ada masih mengatur perizinan usaha peternakan skala industri dengan populasi besar tertentu, sehingga perlu adanya landasan hukum yang relevan untuk mengatur tentang mekanisme Tanda Daftar Peternakan Rakyat (TDPR), selain itu perlu dilakukan sosialisasi teknis tentang higienitas dan sanitasi kandang untuk menghilangkan bau, serta pengelolaan limbah peternakan unggas;

3).

Adanya kecenderungan alih ungsi lahan pertanian produktif menjadi non

produktif, sehingga perlu

upaya penekanan

semaksimal mungkin alih fungsi lahan pertanian produktif menjadi non produktif, dan menunjang pembangunan jaringan irigasi di tingkat usaha tani dan di tingkat desa (JITUT dan JIDES), serta melaksanakan kegiatan Indeks Pertamanan (IP 300).


IV - 223

2. Kehutanan Hutan sebagai modal pembangunan memiliki manfaat yang nyata bagi kehidupan dan penghidupan, baik manfaat ekologi, sosial budaya maupun ekonomi, secara seimbang dan dinamis. Untuk itu hutan harus diurus

dan

dikelola,

dilindungi

dan

dimanfaatkan

secara

berkesinambungan bagi kesejahteraan masyarakat, baik bagi generasi sekarang maupun yang akan datang. Dalam rangka memperoleh manfaat yang optimal dari hutan dan kawasan hutan bagi kesejahteraan masyarakat, maka pada prinsipnya semua hutan dan kawasan hutan dapat dimanfaatkan dengan tetap memperhatikan sifat, karakteristik, dan kerentanannya, serta tidak dibenarkan mengubah fungsi pokoknya. Pemanfaatan hutan dan kawasan hutan harus disesuaikan dengan fungsi pokoknya yaitu fungsi konservasi, lindung dan produksi. Untuk mejaga keberlangsungan fungsi pokok hutan dan kondisi hutan, dilakukan juga upaya rehabilitasi serta reklamasi hutan dan lahan, yang bertujuan selain mengembalikan kualitas hutan juga meningkatkan pemberdayaan dan kesejahteraan masyarakat, sehingga peran serta masyarakat merupakan inti keberhasilannya. Kesesuaian ketiga fungsi tersebut sangat dinamis dan yang paling penting adalah agar dalam pemanfaatannya harus tetap sinergi. Untuk menjaga kualitas lingkungan maka di dalam pemanfaatan hutan sejauh mungkin dihindari terjadinya konversi dari hutan alam yang masih produktif menjadi hutan tanaman. a.

Program pembangunan yang dilaksanakan meliputi: 1) Program Pemanfaatan Potensi Sumber Daya Hutan; 2) Program Rehabilitasi Hutan dan Lahan; 3) Program Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Hutan; dan 4) Program Pengembangan Usaha Perhutanan dan Peran Serta Masyarakat.


IV - 224

b.

Realisasi

pelaksanaan

program

dan

kegiatan

sebagai

berikut: Urusan

Kehutanan

pada

tahun

2015

telah

dialokasikan

anggaran sebesar Rp1.269.971.871,50,- dan terealisasi sebesar Rp1.267.387.600,- sisa sebesar Rp2.584.271,50,-. Adapun program dan kegiatan yang telah dilaksanakan pada Urusan Kehutanan sebagai berikut: 1).

Program Pemanfaatan Potensi Sumber Daya Hutan, dengan alokasi anggaran sebesar Rp155.000.000,- dan terealisasi sebesar Rp155.000.000,- sisa Rp0,- dengan rincian kegiatan sebagai berikut:

No

Kegiatan

1

Optimalisasi PNBP



Keluaran

Sisa 0

Nilai Dana Bagi Hasil (DBH)

Rp. 368.475. 454

2

3

Pengembangan

35.000.000

35.000.000

0

Jumlah industri

Industri dan

primer hasil

Pemasaran Hasil

hutan kayu yang

Hutan

berijin

Pengembangan

40.000.000

40.000.000

0

Jumlah produksi

Pengujian dan

kayu rakyat

Pengendalian

yang beredar

Peredaran Hasil

berdasarkan

Hutan

dokumen

1 industri

321.622. 90 m3

angkutan 4

Pendampingan

36.500.000

36.500.000

0

- Luas hutan

Kelompok Usaha

rakyat yang

Perhutanan

disiapkan

Rakyat

untuk mendapatkan sertifikat legalitas kayu dan atau hutan lestari;


IV - 225

500 ha

No

Kegiatan

Belanja Anggaran

Realisasi

Keluaran

Sisa

- Jumlah

1

industri kayu

industri

rakyat yang

dan

disiapkan

3 kel.

untuk

industri

mendapatkan sertifikat legalitas kayu.

2).

Program

Rehabilitasi

Hutan

dan

Lahan,

dengan

alokasi

anggaran sebesar Rp685.101.271,50,- dan terealisasi sebesar Rp683.222.000,- sisa Rp1.879.271,50,- dengan rincian kegiatan sebagai berikut:

No 1

2

Kegiatan Pembuatan Bibit/

Belanja Anggaran

50.000

Benih Tanaman

tanaman hutan

batang

Kehutanan

tersedia 78.900.000

75.000.000

Keluaran

Sisa

Jumlah bibit

Pengembangan

75.000.000

Realisasi

78.848.800

0

51.200

Luas hutan

25

Hutan Rakyat dan

rakyat yang

ha

Pengkayaan

terbangun

Vegetatif 3

Penghijauan

406.201.271,50

404.466.200

1.735.071,50

Lingkungan

Jumlah bibit

18.464

tanaman

batang

penghijauan lingkungan 4

5

Penyusunan

80.000.000

79.907.000

93.000

Jumlah

1

Rencana

dokumen

Pengelolaan

perencanaan

Rehabilitasi Hutan

teknis

dan Lahan

kehutanan

Pengembangan

45.000.000

45.000.000

0

dok.

Jumlah bibit

136

dan Pemeliharaan

langka/khas

batang

Hutan Kota

yang tertanam di hutan kota/ rintisan hutan kota


IV - 226

3).

Program Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Hutan, dengan

alokasi

anggaran

sebesar

Rp158.600.000,-

dan

terealisasi sebesar Rp158.430.000,- sisa Rp170.000,- dengan rincian kegiatan sebagai berikut: Belanja No

Kegiatan

Keluaran Anggaran

1

2

3

Pencegahan dan

42.681.000

Realisasi

Sisa

42.681.000

0

Jumlah

4

Pengendalian Kebakaran Hutan

operasional kegiatan

dan Lahan

perlindungan hutan

Penyuluhan

42.498.000

42.498.000

0

Jumlah

1

Kesadaran Masyarakat

kelembagaan dan atau calon

mengenai Dampak

kader konservasi

Perusakan Hutan

yang terbina

Konservasi Daerah

51.111.000

50.941.000

170.000

Tangkapan Air

kali

unit

Luas penanaman

10

disekitar sumber air dan Daerah

ha

Tangkapan Air (DTA) 4

Konservasi

Jumlah tanaman

1.500

Sumber Daya

22.310.000

22.310.000

0

yang tertanam

batang

Alam Hayati

dan atau terpelihara pada taman konservasi

4).

Program Pengembangan Usaha Perhutanan dan Peran Serta Masyarakat, dengan alokasi anggaran sebesar Rp271.270.600,dan terealisasi sebesar Rp270.735.600,- sisa Rp535.000,dengan rincian kegiatan sebagai berikut:

No 1




Keluaran

Sisa 0

Pengembangan Kemasyarakatan Pengembangan

5 kelom-

terbina kelembagaannya

Hutan

2

Jumlah kelompok yang

57.700.000

Aneka Usaha Kehutanan

57.600.000

100.000

pok

Jumlah

6

kelompok aneka usaha

kelompok

kehutanan yang terbina usahanya


IV - 227

No 3

Belanja

Kegiatan

Anggaran

Peningkatan

188.070.600

Realisasi

Keluaran

Sisa

187.635.600

435.000

Jumlah even

Peran serta

kampanye/

Masyarakat dalam

sosialisasi pembangunan

Rehabilitasi Hutan

kehutanan

dan Lahan

Adapun

3 event

hasil/outcome

serta

manfaat

yang

diperoleh

dari

pelaksanaan program pada Urusan Kehutanan sebagai berikut: 1).

Dipertahankannya proporsi luasan penutupan lahan berhutan dengan menurunkan luas lahan kritis/kurang produktif/terbuka melalui kegiatan rehabilitasi hutan dan lahan, dimana pada tahun 2014 seluas 3.326.13 ha dengan rincian realisasi rehabilitasi hutan (dalam kawasan) seluas 1.330 ha dan lahan (luar kawasan) seluas 1.996,13 ha, dan di tahun 2015 seluas 1.751.15 ha dengan rincian dari realisasi rehabilitasi hutan (dalam kawasan) seluas 866.5 ha dan lahan (luar kawasan) seluas 884.65 ha;

2).

Provisi Sumber Daya Hutan (PSDH) adalah pungutan yang dikenakan kepada pemegang ijin sebagai pengganti nilai instrinsik dari hasil hutan yang dipungut dari hutan negara. Provisi Sumber Daya Hutan (PSDH) merupakan perolehan pendapatan negara bukan pajak (PNBP) dari sektor kehutanan atas produksi hasil hutan yang berasal dari kawasan hutan negara. Perolehan PSDH tersebut selanjutnya dibagi dengan persentase dana bagi hasil antara pemerintah pusat dan peperintah

daerah

(provinsi,

kabupaten/kota

dalam

satu

provinsi, dan kabupaten/kota penghasil). Realisasi perolehan dana bagi hasil PSDH tahun 2014 sebesar Rp699.065.083,-. Realisasi

tersebut

hanya

71%

dari

target

sebesar

Rp989.783.903,-. Angka realisasi DBH PSDH jauh lebih kecil dari target mengingat terdapat tebangan yang tidak selesai dikarenakan faktor alam yaitu curah hujan yang tinggi dan lokasi tebangan yang sulit dijangkau kendaraan (dalam proses LKPJ Kepala Daerah Kabupaten Malang Tahun 2015

IV - 228

pengangkutan) serta terjadi perubahan tarif sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 12 tahun 2014 terjadi penurunan tarif PSDH dari 10% menjadi 6%. Realisasi perolehan dana bagi hasil PSDH tahun 2015 hanya sebesar Rp368.475.454,- (60.44 % dari target sebesar Rp609.609.000,- ) karena ada sebagian DBH PSDH yang belum masuk ke kasda dan produksi kayu perhutani dihentikan sebelum target terpenuhi karena kayu di TPK mengalami penumpukan/tidak laku; 3).

Persentase RHL (Rehabilitasi Hutan dan Lahan) adalah

IKU

Dinas Kehutanan Kab. Malang, dimana RHL adalah upaya untuk memulihkan, mempertahankan dan meningkatkan fungsi hutan dan lahan sehingga daya dukung, produktivitas dan peranannya dalam mendukung sistem penyangga kehidupan tetap terjaga. Oleh karenanya, Program Rehabilitasi Hutan dan Lahan merupakan upaya perbaikan hutan dan lahan yang mencakup dalam dan luar kawasan (lahan masyarakat). Dasar melakukan kegiatan RHL adalah dokumen teknis kehutanan yang bernama Dokumen RP-RL (Rencana Pengelolaan Rehabilitasi Lahan). RP-RL merupakan rencana pengelolaan (management plan) dalam rangka penyelenggaraan rehabilitasi lahan dalam kurun waktu 5 tahun. Berdasarkan dokumen tersebut, kemudian di

break down dalam perencanaan administratif oleh SKPD yang menangani bidang kehutanan yakni dalam dokumen renstra Dinas Kehutanan Kab. Malang dengan mempertimbangkan kemampuan

pembiayaan

dan

partisipasi

masyarakat.

Berdasarkan dokumen RP-RL Kab. Malang, ada beberapa tingkatan bahaya erosi mulai dari sangat ringan, ringan, sedang, berat dan sangat berat. Tingkat bahaya erosi tersebut menggambarkan besaran bahaya erosi di suatu wilayah pada kedalaman jeluk/ solum tanah tertentu. Data dalam dokumen RP-RL 2011-2018 menunjukkan tingkat bahaya erosi sedang sampai dengan sangat berat mencapai luasan 116.057 ha


IV - 229

dengan rincian erosi sedang 58.810 ha, berat 41.080 ha dan sangat berat mencapai 16.167 ha. Jumlah luasan inilah yang dijadikan sebagai dasar penentuan luas rehabilitasi hutan dan lahan yang perlu ditangani. Realiasi tahun 2014 sebesar 2.84% diperoleh dari realisasi rehabilitasi hutan (dalam kawasan) seluas 1.330 ha dan lahan (luar kawasan) seluas 1.996,13 ha dibagi dengan total hektar hutan dan lahan yang perlu direhabilitasi

yakni

sebesar 116.057

ha dikalikan

100%

(3.326.13/116057 x 100%) . Realiasi tahun 2015 sebesar 1.51%, diperoleh dari realisasi rehabilitasi hutan (dalam kawasan) seluas 866.5 ha dan lahan (luar kawasan) seluas 884.65 ha dibagi dengan total hektar hutan dan lahan yang perlu direhabilitasi yakni sebesar 116.057 ha dikalikan 100% (1751.15/116057 x 100%). Rehabilitasi lahan (luar kawasan) seluas 884.65 ha dilaksanakan dalam bentuk pembangunan hutan rakyat, pembuatan pembibitan, penghijauan lingkungan dan penanaman sumber air serta kawasan lindung lainnya. Juga dilakukan kerjasama dengan pihak lain yakni para pemangku kawasan, BPDAS Brantas, BPTH Sumedang, Perum Jasa Tirta I, PG Kebon Agung, PT Ekamas Fortuna, CJI Pasuruan dan Pertamina. Selain bekerjasama dengan berbagai pihak, kegiatan RHL juga mendapat dukungan dana dari dari APBD provinsi; 4).

Persentase penanganan pada kawasan lindung merupakan IKU Dinas Kehutanan Kab. Malang, dimana kawasan lindung adalah kawasan yang ditetapkan dengan fungsi utama melindungi kelestarian lingkungan hidup yang mencakup sumber alam, sumber daya buatan dan nilai sejarah serta budaya bangsa guna kepentingan pembangunan berkelanjutan. Penanganan pada kawasan lindung antara lain dilakukan dalam bentuk penanaman

di

kawasan

sekitar

sumber/mata

air

atau

sempadan sungai dengan tujuan untuk melindungi kondisi fisik LKPJ Kepala Daerah Kabupaten Malang Tahun 2015

IV - 230

kawasan sekitarnya agar terjaga. (Rencana

Pengelolaan

Rehabilitasi

Sesuai dokumen RP-RL Lahan)

RP-RL

Dinas

Kehutanan Kab. Malang terdapat 1.254 ha kawasan lindung yang perlu ditangani. Realisasi 2014 tercapai sebesar 3.61% yang diperoleh dari penanganan pada kawasan lindung kurang lebih 45,27 ha dibagi 1.254 ha (kawasan lindung yang perlu ditangani) dikalikan 100% (45,27/1254 x 100%).

Realisasi

2015 tercapai sebesar 4.59 % yang diperoleh dari penanganan pada kawasan sekitar sumber/mata air 50 ha dan penanaman di kawasan penyangga kawasan konservasi dan lindung kurang lebih 7,5 ha dibagi 1.254 ha (kawasan lindung yang perlu ditangani) dikalikan 100% (57,5/1254 x 100%). 5).

Prestasi yang diraih antara lain: a). Piagam Penghargaan Tingkat Nasional dalam Prima Wana Mitra, a.n. PT. Sumber Abadi Bersama; b). Piagam Penghargaan Tingkat Nasional dalam Prima Wana Mitra, a.n. KPHR Alam Makmur; c). Pemenang II Tingkat Provinsi dalam Penghijauan dan Konservasi Alam Wana Lestari Tingkat Kabupaten Kategori Penyuluh Kehutanan Swadaya Masyarakat (PKSM).

c.

Permasalahan dan solusi dalam Urusan Kehutanan sebagai berikut: 1).

Realisasi perolehan dana bagi hasil PSDH hanya 60.44% karena ada sebaguan dana DBH yang belum masuk ke kasda dan produksi kayu perhutani dihentikan sebelum target terpenuhi karena kayu di TPK mengalami penumpukan/ tidak laku, sehingga perlu melakukan evaluasi penetapan target DBH sehingga perolehan tidak terlalu menyimpang dari target yang telah ditetapkan;


IV - 231

2).

Masih perlu dioptimalkan pelaporan jumlah dokumen angkutan kayu rakyat ke Dinas kehutanan Kab. Malang oleh pelaku usaha perorangan maupun industri primer, sehingga Dinas Kehutanan Kab. Malang perlu lebih proaktif mendatangi para pihak yang berkepentingan dlm tertib administrasi dokumen angkutan kayu rakyat;

3).

Dalam proses penyusunan rencana pengelolaan hutan pola kemitraan kurang berjalan, antara lain dikarenakan kurang mengimplementasikan

kebijakan

pengelolaan

hutan

pola

kemitraan, sehingga perlu dilakukan koordinasi yang intensif antar pihak yang terkait untuk mengevaluasi hasil pelaksanaan pengelolaan hutan pola kemitraan dan pembinaan lanjutan kepada

LKDPH

termasuk

pendampingan

dari

penyuluh

kehutanan. 3. Energi dan Sumber Daya Mineral Pembangunan sumberdaya alam dan lingkungan hidup sebaiknya menjadi acuan bagi kegiatan berbagai sektor pembangunan agar tercipta keseimbangan dan kelestarian fungsi sumberdaya alam dan lingkungan hidup sehingga pembangunan yang berkelanjutan tetap terjamin. Peranan pemerintah dalam perumusan kebijakan pengelolaan sumberdaya alam terus dioptimalkan, berkenaan dengan sumberdaya alam yang sangat penting peranannya, terutama dalam meningkatkan pendapatan melalui mekanisme pajak, retribusi dan bagi hasil yang jelas dan adil, serta perlindungan dari bencana ekologis.

Sejalan dengan

otonomi daerah, pendelegasian secara bertahap wewenang pemerintah pusat kepada pemerintah daerah dalam pengelolaan sumberdaya alam dimaksudkan untuk meningkatkan peranan masyarakat lokal dan tetap terjaganya fungsi lingkungan.


IV - 232

a.


Program Pembinaan dan Pengawasan Bidang Pertambangan;

2).

Program Pengawasan dan Penertiban Kegiatan Rakyat yang Berpotensi Merusak Lingkungan;

3).

Program

Pembinaan

dan

Pengembangan

Bidang

Ketenagalistrikan; 4).

Program Pembinaan dan Pengawasan Migas; dan

5).

Program

Pembinaan

dan

Pengembangan

Energi

Baru

Terbarukan dan Konservasi Energi. b.

Realisasi

pelaksanaan

program

dan

kegiatan

sebagai

berikut: Urusan Energi dan Sumber Daya Mineral pada tahun 2015 telah dialokasikan anggaran sebesar Rp6.036.771.100,- dan terealisasi sebesar Rp5.953.174.677,- sisa sebesar Rp83.596.423,-. Adapun program dan kegiatan yang telah dilaksanakan pada Urusan Energi dan Sumber Daya Mineral sebagai berikut: 1).

Program Pembinaan dan Pengawasan Bidang Pertambangan, dengan

alokasi

anggaran

sebesar

Rp198.000.000,-

dan

terealisasi sebesar Rp197.500.000,- sisa Rp500.000,- dengan rincian kegiatan sebagai berikut:

No 1

Kegiatan Sosialisasi



Keluaran

Sisa 0

Terealisasinya

Regulasi

sosialisasi

Mengenai

regulasi

Kegiatan

mengenai

Penambangan

kegiatan

Bahan Galian C

penambangan

3 kec.

bahan galian C


IV - 233

No 2

Kegiatan Monitoring dan


Realisasi

Keluaran

Sisa

Terealisasinya

Kab.

Pengendalian

31.450.000

0

monitoring dan

Malang

Kegiatan

pengendalian

Penambangan

kegiatan

Bahan Galian C

penambangan bahan galian C

3

Koordinasi dan

57.000.000

56.600.000

400.000

Terealisasinya

2

Pendataan

koordinasi dan

kec.

tentang Hasil

pendataan

Produksi di Bidang

tentang hasil

Pertambangan

produksi di bidang pertambangan

4

5

Monitoring,

Tersedianya

Kab.

Evaluasi dan

data laporan

Malang

Pelaporan

pertambangan

Studi Potensi

27.550.000

50.000.000

27.450.000

100.000

Terealisasinya

4

Pertambangan

50.000.000

0

studi potensi

kec.

Mineral Bukan

pertambangan

Logam dan

mineral bukan

Pertambangan

logam dan

Batuan

pertambangan batuan

2).

Program Pengawasan dan Penertiban Kegiatan Rakyat yang Berpotensi

Merusak

Lingkungan,

dengan

alokasi


Kegiatan Pengawasan



Keluaran

Sisa 1.575.000

Terealisasinya

Penertiban

pengawasan

Kegiatan

penertiban

Pertambangan

kegiatan

Rakyat

pertambangan

10 kec.

rakyat 3

Penyebaran Peta

50.000.000

47.800.000

2.200.000

Terealisasinya

Daerah Rawan

penyebaran peta

Bencana Alam

daerah rawan

Geologi

bencana alam

3 kec.

geologi


IV - 234

No 4

Kegiatan Percontohan

Belanja Anggaran

Realisasi

28.000.000

Keluaran

Sisa

28.000.000

0

Terealisasinya

Reklamasi Areal

percontohan

Bekas Tambang

reklamasi areal

1 lokasi

bekas tambang

3).

Program

Pembinaan

Ketenagalistrikan,

dan

dengan


Bidang

anggaran

sebesar




Realisasi

Keluaran

Sisa

Terealisasinya

4

Jaringan

5.184.332.277

75.791.423

pembangunan

lokasi

Ketenagalistrikan

jaringan ketenagalistrikan

2

Monitoring

44.200.000

44.200.000

0

Terealisasinya

Pembangunan

monitoring

Ketenagalistrikan

pembangunan

Kab. Malang

ketenagalistrikan

4).

Program Pembinaan dan Pengawasan Migas, dengan alokasi anggaran sebesar Rp50.000.000,- dan terealisasi sebesar Rp50.000.000,- sisa Rp0,- dengan rincian kegiatan sebagai berikut:

No 1

Kegiatan Pengawasan,


Realisasi

Keluaran

Sisa

50.000.000

0

Jumlah

1

Pengendalian

pengawasan,

Distribusi dan

pengendalian

Pengusahaan

distribusi dan

Migas

pengusahaan

keg.

migas

5).

Program

Pembinaan

dan

Pengembangan

Energi

Baru

Terbarukan dan Konservasi Energi, dengan alokasi anggaran sebesar

Rp356.447.400,-

dan

terealisasi

sebesar

Rp352.917.400,- sisa Rp3.530.000,- dengan rincian kegiatan sebagai berikut: LKPJ Kepala Daerah Kabupaten Malang Tahun 2015

IV - 235

No 1

Belanja

Kegiatan

Anggaran

Pembinaan dan

46.090.000

Realisasi

Keluaran

Sisa

46.090.000

0

Terealisasinya

600

Sosialisasi

pembinaan dan

lampu

Pemanfaatan

sosialisasi

hemat

Energi Baru

pemanfaatan

energi

Terbarukan (EBT)

energi baru terbarukan (EBT)

2

Pemeliharaan

15.531.400

15.531.400

0

Terealisasinya

1

Pembangkit

pemeliharaan

unit

Listrik Tenaga

pembangkit

Mikro Hidro

listrik tenaga mikro hidro (PLTMH)

4

Pembangunan

294.826.000

291.296.000

3.530.000

Terealisasinya

/Pembuatan

pembangunan/p

Konstruksi Energi

embuatan

Baru Terbarukan

konstruksi

9 unit

energi baru terbarukan

Adapun

hasil/outcome

serta

manfaat

yang

diperoleh

dari

pelaksanaan program pada Urusan Energi dan Sumber Daya Mineral sebagai berikut: 1).

Meningkatnya koordinasi dan pendataan tentang hasil produksi di bidang pertambangan, serta monitoring dan pengendalian kegiatan penambangan bahan galian C;

2).

Terus diupayakan jumlah masyarakat yang terlayani tenaga listrik, yang ditandai dengan rasio elektrifikasi, pada tahun 2014 sebesar 87,45%, dan sebesar 85,89% di tahun 2015;

3).

Meningkatnya pengguna digester biogas, pada tahun 2014 sebanyak 5.692 unit, meningkat

sebanyak 5.764 unit di

tahun 2015;


IV - 236

4).

Meningkatnya luas lahan bekas tambang yang direklamasi, tahun 2014 seluas 0,5 ha (disesuaikan dengan batas akhir berlakunya

izin),

kewajiban

untuk

mereklamasi

lahan

pertambangan sampai masa berlakunya izin, dan seluas 1 ha di tahun 2015; 5).

Meningkatnya pengawasan yang dilakukan secara intensif, baik untuk penambang yang sudah memiliki izin agar tertib administrasi maupun penambang yang belum berizin agar segera mengurus ijin tambang, pada tahun 2014 sebanyak 45 penambang yang ditertibkan, dan sebanyak 75 penambang di tahun 2015;

6).

Prestasi yang diraih antara lain : a). Piagam

Penghargaan

Tingkat

Nasional

dalam

Energi

Prakarsa Kelompok Masyarakat, a.n. SMK Muhammadyah 7 Kec. Gondanglegi. c.

Permasalahan dan solusi dalam Urusan Energi dan Sumber Daya Mineral sebagai berikut: 1).

Masih banyak penambangan liar yang mengambil sumber daya alam seperti pasir, batuan, tanah urug yang lokasinya jauh dipelosok/ pedalaman dan dekat dengan jembatan (kurang dari 100

m),

sehingga

perlu

dilakukan

upaya

pengawasan,

penertiban dan pembinaan secara intensif; 2).

Kurangnya personil ESDM khususnya inspektur tambang dan tenaga teknis tambang, sarana dan prasarana untuk melakukan pengawasan dan monitoring kegiatan pertambangan, maka perlu dilakukan penambahan personel dan sarana prasarana untuk melakukan pengawasan.


IV - 237

4. Pariwisata Pariwisata merupakan salah satu sektor pembangunan yang terus dicanangkan oleh pemerintah. Hal ini disebabkan pariwisata mempunyai peran yang sangat penting dalam pembangunan khususnya sebagai salah satu penghasil pendapatan daerah. Di samping sebagai mesin penggerak ekonomi, pariwisata adalah wahana yang menarik untuk mengurangi angka

pengangguran.

Dalam

perekonomian

nasional,

pariwisata

merupakan salah satu sektor yang diharapkan mampu memberikan peningkatan pendapatan melalui penerimaan devisa. Sektor pariwisata memberi

dampak

yang sangat

besar

bagi masyarakat, terutama

masyarakat yang berada di kawasan atau lokasi yang menjadi tujuan wisatawan. Kabupaten Malang memiliki geomorfologis yang terdiri dari wilayah pegunungan dan dataran serta perairan pantai, sehingga membentuk bentangan-bentangan alam yang indah dengan patahanpatahan yang menyebabkan terjadinya air terjun, hamparan pantai yang luas dan berpasir putih. Selain itu Kabupaten Malang juga kaya akan peninggalan

sejarah

yang

memungkinkan

pertumbuhan

dan

pengembangan wilayah berbasis pariwisata, dengan ditunjang oleh sumberdaya

alam

dan

bidang-bidang

unggulan

seperti

pertanian,

peternakan, perikanan, industri, pertambangan dan bidang pariwisata itu sendiri. Pengembangan pariwisata dilaksanakan melalui pengembangan paket wisata, jalur wisata, pengadaan sarana dan prasarana penunjang seperti hotel dan penginapan serta meningkatkan aksesibilitas dengan meningkatkan kondisi jalan dan menyediakan sarana transportasi menuju obyek wisata. a.


Program Pengembangan Destinasi Pariwisata;

2).

Program Pengembangan Kemitraan;

3).

Program Pengembangan Pemasaran Pariwisata; dan

4).

Program Peningkatan Pelayanan.


IV - 238

b.

Realisasi

pelaksanaan

program

dan

tahun

2015

kegiatan

sebagai

berikut: Urusan

Pariwisata

anggaran

pada

sebesar Rp10.250.518.398,- dan

telah

dialokasikan

terealisasi

sebesar

Rp8.784.328.529,- sisa sebesar Rp1.466.189.869,-. Adapun program dan kegiatan yang telah dilaksanakan pada Urusan Pariwisata sebagai berikut: 1).

Program Pengembangan Destinasi Pariwisata, dengan alokasi anggaran sebesar Rp1.600.000.000,- dan terealisasi sebesar Rp1.594.218.500,- sisa Rp5.781.500,- dengan rincian kegiatan sebagai berikut:

No 1



Realisasi

Keluaran

Sisa

264.325.000

0

Terlaksananya

Pembangunan

peningkatan

Sarana Dan

pembangunan

Prasarana

sarpras wisata

2 keg

Pariwisata 2

Pengembangan

932.985.000

927.203.500

5.781.500

Terlaksananya

Jenis dan Paket

kegiatan

Wisata Unggulan

pengembangan

9 keg

jenis dan paket wisata unggulan 3

Pengembangan

402.690.000

402.690.000

0

Terlaksananya

Daerah Tujuan

kegiatan

Wisata

pengembangan

4 keg

DTW

2).

Program

Pengembangan

Kemitraan,

dengan

alokasi



IV - 239

No 1




Keluaran

Sisa 750.000

Terlaksananya

SDM di Bidang

kegiatan

Kebudayaan dan

pengembangan

Pariwisata

SDM bid.

Bekerjasama

Kebudayaan dan

dengan Lembaga

pariwisata

lainnya

bekerjasama

8 keg

dengan lembaga lainnya 2

Peningkatan

145.000.000

145.000.000

0

Terlaksananya

Peran Serta

kegiatan

Masyarakat dalam

peningkatan

Pengembangan

peran serta

Kemitraan

masyarakat

Pariwisata

dalam

1 keg

pengembangan kemitraan pariwisata 3

Monitoring,

90.000.000

9.000.000

81.000.000

Terlaksananya

Evaluasi, dan

monev

Pelaporan

pelaporan bid.

1 keg

Usaha jasa sarana wisata

3).

Program Pengembangan Pemasaran Pariwisata, dengan alokasi anggaran sebesar Rp4.850.518.398,- dan terealisasi sebesar Rp4.828.108.398,- sisa Rp22.410.000,- dengan rincian kegiatan sebagai berikut:

No 1



Realisasi 2.188.259.398

Keluaran

Sisa 20.090.000

Terlaksananya

Promosi

pelaksanaan

Pariwisata

promosi

Nusantara di

pariwisata

8 keg

Dalam dan Luar Negeri 2

Analisa Pasar

50.000.000

50.000.000

0

Terlaksananya

Untuk Promosi

kegiatan analisa

dan Pemasaran

pasar wisata

Obyek Pariwisata


IV - 240

1 keg

No 3

4

Belanja

Kegiatan

Anggaran

Belanja Jasa

Realisasi

2.443.224.000

Keluaran

Sisa

2.440.904.000

2.320.000

Terlaksananya

Pemberitaan di

pemberitaan

Mass Media

mass media

Pengembangan

90.000.000

90.000.000

0

9 keg

Terlaksananya

Jaringan

kerjasama

Kerjasama

promosi

Promosi

pariwisata

2 keg

Pariwisata 5

Koordinasi dengan

50.000.000

50.000.000

0

Terlaksananya

Sektor Pendukung

kegiatan

Pariwisata

koordinasi

1 keg

dengan sektor pendukung pariwisata 6

Pelatihan

8.945.000

8.945.000

0

Terwujudnya

1

Pengembangan

pengembangan

Potensi wilayah

potensi wilayah

dan

dan kepariwisa-

Kepariwisataan

taan

4).

keg

Program Peningkatan Pelayanan, dengan alokasi anggaran sebesar

Rp3.000.000.000,-

Rp1.643.751.631,-

sisa

dan

terealisasi

Rp1.356.248.369,-

sebesar

dengan

rincian


Belanja

Kegiatan

Anggaran

Kegiatan

Realisasi

3.000.000.000

1.643.751.631

Keluaran

Sisa 1.356.248.369

Pelayanan

Terlaksananya

1

kegiatan

keg

pelayanan di TWAW

Adapun

hasil/outcome

serta

manfaat

yang

diperoleh

dari

pelaksanaan program pada Urusan Pariwisata sebagai berikut : 1).

Dalam

rangka

pengembangan

sektor

pariwisata

telah

dikembangkan destinasi bernuansa ekowisata, wisata budaya dan wisata buatan, untuk mendukung hal tersebut antara lain telah dilaksanakan : perbaikan infrastuktur jalan menuju obyek wisata, pengembangan even wisata seperti : Kirab Budaya Agung, Wisata Rafting, Pemilihan Duta wisata Kab. Malang Joko Roro; LKPJ Kepala Daerah Kabupaten Malang Tahun 2015

IV - 241

2).

Meningkatnya

promosi

pariwisata

Kab.

Malang,

melalui

keikutsertaan dalam pameran wisata di tingkat provinsi, nasional dan internasional guna memperkenalkan potensi kepariwsataan Kab. Malang antara lain: Pameran Majapahit Travel fair di Surabaya, Pameran Gelar Wisata dan Budaya Indonesia, dan Pameran Diving Resort Travel Hongkong; 3).

Upaya-upaya yang dilakukan untuk memperkenalkan pariwisata selain

melalui

meningkatkan

program-program, koordinasi

dan

dilakukan

kerjasama

pula

dengan

antara

pelaku,

asosiasi, pemerhati dan masyarakat umum yang didukung oleh promosi

pariwisata

dan

budaya, seperti promosi

Travel

Exchange and Meeting, Incentive Convention and Exhibition (MICE). Selain itu memanfaatkan teknologi informasi baik melalui media cetak maupun elektronik serta mengoptimalkan Tourism Information Center yang ada, pada tahun 2014 sejumlah 4 unit dan sejumlah 9 unit di tahun 2015; 4).

Meningkatnya jumlah kunjungan wisatawan, pada tahun 2014 sebanyak 2.905.536 orang dengan rincian 2.868.977 orang wisatawan

nusantara

mancanegara,

dan

meningkat

36.559

sebanyak

orang 3.654.482

wisatawan orang

di

tahun 2015 dengan rincian 3.554.609 orang wisatawan nusantara dan 99.873 orang wisatawan mancanegara; 5).

Prestasi yang telah diraih antara lain : a). Piagam Penghargaan Tingkat Provinsi dalam Hotel Award, a.n. Hotel Solaris dan Hotel BeSS Resort; b). Piagam Penghargaan Tingkat Provinsi dalam Homestay Award, a.n. Homestay Maria - Desa Ngadas, Homestay Princes Noble - Desa Ngadas, dan Homestay Anggun - Desa Ngadas; c). Juara I Tingkat Provinsi dalam Lomba Pokdarwis, a.n. POKDARWIS Desa Pujon Kidul Kecamatan Pujon;


IV - 242

d). Juara I Tingkat Provinsi dalam Raki Jawa Timur, a.n. Rizky Maylina; e). Wakil II Tingkat Provinsi dalam Raka Jawa Timur, a.n. M. Didik Rahardian. c.

Permasalahan dan solusi dalam Urusan Pariwisata sebagai berikut: 1).

Masih kurangnya peran serta masyarakat dalam pembangunan dan promosi potensi tujuan wisata, sehingga perlu diwujudkan duta

wisata

dengan

peran

yang

maksimal

dalam

mempromosikan pariwisata di Kab. Malang; 2).

Sinergitas program kegiatan antar instansi terkait belum dapat dilaksanakan secara optimal, sehingga perlu dilaksanakannya sinergitas program kegiatan secara terpadu melalui rapat koordinasi secara intensif;

3).

Masih belum terpadunya pengembangan sektor pariwisata sehingga

cenderung

pengembangan

berjalan

ditempat/

stagnan, utamanya sarana dan fasilitas yang mendukung, maka perlu sinergitas antar stakeholder dalam menumbuh kembangkan sektor pariwisata melalui program kegiatan terpadu. 5. Kelautan dan Perikanan Arah kebijakan dan strategi nasional dalam pembangunan kelautan dan perikanan yakni melalui industrialisasi perikanan. Kebijakan ini bertujuan meningkatkan produktivitas dan nilai tambah produk, serta meningkatkan daya saing berbasis pengetahuan dengan sasaran utama industrialisasi

perikanan

untuk

peningkatan

pendapatan

kelompok

pembudidaya, pengolah dan pemasar hasil perikanan. Potensi perikanan yang dimiliki merupakan potensi ekonomi yang dapat dimanfaatkan untuk masa depan. Pemanfaatan secara optimal diarahkan pada pendayagunaan sumber daya ikan dengan memperhatikan


IV - 243

daya

dukung

yang

ada

dan

kelestariannya

untuk

meningkatkan

kesejahteraan rakyat, meningkatkan taraf hidup nelayan dan pembudi daya ikan, meningkatkan penerimaan dari devisa negara, menyediakan perluasan dan kesempatan kerja, meningkatkan produktivitas, nilai tambah dan daya saing hasil perikanan serta menjamin kelestarian sumber daya ikan, lahan pembudidayaan ikan serta tata ruang. Hal ini berarti bahwa pemanfaatan sumber daya perikanan harus seimbang dengan daya dukungnya, sehingga diharapkan dapat memberikan manfaat secara terus

menerus.

Salah

satunya dilakukan

dengan

pengendalian usaha perikanan melalui pengaturan pengelolaan perikanan. Langkah strategis dalam rangka menggali potensi perikanan sebagai

sumber

penting

dalam

meningkatkan

perekonomian

dan

kesejahteraan masyarakat, dengan pengembangan sarana perikanan antara lain dengan terus mengupayakan pengembangan pelabuhan perikanan. a.


Program Pengembangan Budidaya Perikanan;

2).

Program Pengembangan Perikanan Tangkap;

3).

Program Optimalisasi Pengelolaan dan Pemasaran Produksi Perikanan;

4).

Program

Peningkatan

Pengawasan,

Pengendalian

dan

Konservasi Sumber Daya Kelautan dan Perikanan; 5).

Program Pengelolaan Sumber Daya Laut, Pesisir dan PulauPulau Kecil; dan

6).

Program Pengembangan Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan.

b.

Realisasi

pelaksanaan

program

dan

kegiatan

sebagai

berikut: Urusan Kelautan dan Perikanan pada tahun 2015 telah dialokasikan anggaran

sebesar

Rp6.481.436.315,-

terealisasi

sebesar

Rp5.751.251.300,- sisa sebesar Rp730.185.015,-. LKPJ Kepala Daerah Kabupaten Malang Tahun 2015

IV - 244

Adapun program dan kegiatan yang telah dilaksanakan pada Urusan Kelautan dan Perikanan sebagai berikut: 1).

Program Pengembangan Budidaya Perikanan, dengan alokasi anggaran sebesar Rp2.878.936.915,- dan terealisasi sebesar Rp2.174.610.700,-

sisa

Rp704.326.215,-

dengan

rincian


No 1




Keluaran

Sisa 703.000

Bibit Ikan Unggul

Jumlah

1

kebutuhan

paket

operasional budidaya ikan di BBI 2

Pendampingan

52.002.500

52.002.500

0

Jumlah kegiatan

pada Kelompok

pendampingan

Tani Pembudidaya

budidaya ikan

1 paket

Ikan 3

4

Pembinaan dan

183.659.700

181.984.700

1.675.000

Jumlah kegiatan

Pengembangan

pembinaan

Perikanan

perikanan

Pembinaan

16.501.200

16.301.200

200.000

Kesehatan Ikan

2 kali

Jumlah sarana

1

dan prasarana

paket

pembinaan kesehatan ikan 5

Kajian

21.351.500

20.601.500

750.000

Jumlah Kajian

Pengembangan

pengembangan

Kawasan Produksi

kawasan

Perikanan

produksi

1 paket

perikanan 6

Penyediaan dan

2.355.036.715

1.654.038.500

700.998.215

Jumlah

1

Pengembangan

penyediaan dan

Sarana Prasarana

pengembangan

Produksi

sarana

Perikanan

prasarana

Budidaya

produksi

paket

perikanan budidaya


IV - 245

2).

Program Pengembangan Perikanan Tangkap, dengan alokasi anggaran sebesar Rp1.605.432.700,- dan terealisasi sebesar Rp1.593.855.700,- sisa Rp11.577.000,- dengan rincian kegiatan sebagai berikut:

No 1

Kegiatan Pendampingan


Realisasi

Keluaran

Sisa

24.812.500

0

Jumlah

6

pada Kelompok

pembinaan

Nelayan Perikanan

teknis

Tangkap

penangkapan

kali

ikan 2

Pembinaan

70.219.500

69.369.500

850.000

Pelelangan Ikan

Jumlah

1

kebutuhan

paket

sarana prasarana operasional TPI 3

Penyediaan dan

1.510.400.700

1.499.673.700

10.727.000

Jumlah sarana

Pengembangan

prasarana

Sarana Prasarana

perikanan

Produksi

tangkap

4 paket

Perikanan Tangkap

3).

Program Optimalisasi Pengelolaan dan Pemasaran Produksi Perikanan, dengan alokasi anggaran sebesar Rp1.312.145.500,dan terealisasi sebesar Rp1.302.228.700,- sisa Rp9.916.800,dengan rincian kegiatan sebagai berikut:

No 1

Kegiatan Kajian



Keluaran

Sisa 33.000

Optimalisasi

Jumlah

2

pembinaan

Pengelolaan dan

kali

pemasaran ikan

Pemasaran Produksi Perikanan 2

Kajian

33.957.600

33.957.600

0

Jumlah

3

Optimalisasi

pembinaan

Peningkatan Mutu

peningkatan

dan Pengolahan Hasil Perikanan


mutu dan pengolahan ikan

IV - 246

kali

No 3

Kegiatan Kajian

Belanja Anggaran

Realisasi

17.619.600

Keluaran

Sisa

16.119.600

1.500.000

Jumlah

1

Optimalisasi

pembinaan/

Pengembangan

pertemuan

Investasi dan

kali

pelaku usaha

Permodalan

kelautan dan perikanan

4

Penyediaan dan

1.040.855.500

1.032.471.700

8.383.800

Pengembangan

Jumlah kegiatan

1

penyediaan

Sarana Prasarana

paket

sarana

Pengolahan,

prasarana

Peningkatan Mutu

pengolahan,

dan Pemasaran

peningkatan

Hasil Perikanan

mutu, dan pemasaran hasil perikanan

4).

Program

Peningkatan

Pengawasan,

Pengendalian

dan

Konservasi Sumber Daya Kelautan dan Perikanan, dengan alokasi anggaran sebesar Rp289.948.800,- dan terealisasi sebesar Rp287.055.800,- sisa Rp2.893.000,- dengan rincian kegiatan sebagai berikut:

No 1

2

Kegiatan Pembinaan



Keluaran

Sisa 0

Jumlah

1

Pengawasan,

pembinaan,

Pengendalian dan

sosialisasi

Konservasi

pengawasan

Sumberdaya

sumberdaya

Kelautan dan

kelautan dan

Perikanan

perikanan

Penyediaan dan

257.284.500

254.391.500

2.893.000

paket

Jumlah sarana

Pengembangan

operasional

Sarana Prasarana

kegiatan

Pengawasan

pengawasan

1 paket

Sumberdaya Kelautan dan Perikanan


IV - 247

5).

Program Pengelolaan Sumberdaya Laut, Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil dengan alokasi anggaran sebesar Rp228.668.200,- dan terealisasi sebesar Rp227.196.200,- sisa Rp1.472.000,- dengan rincian kegiatan sebagai berikut:

No 1

2

Belanja

Kegiatan

Anggaran

Pemberdayaan

79.989.600

Realisasi

Keluaran

Sisa

79.227.600

762.000

Jumlah

6

Sumberdaya Laut

pembinaan

Pesisir dan Pulau-

masyarakat

Pulau Kecil

pesisir

Penyediaan dan

148.678.600

147.968.600

710.000

kali

Jumlah

1

Pengembangan

rehabilitasi

Sarana Prasarana

ekosistem

paket

Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil

6).

Program dan

Pengembangan

Perikanan,

Sumberdaya

Manusia

Kelautan

alokasi

anggaran

sebesar

dengan

Rp166.304.200,- dan terealisasi sebesar Rp166.304.200,- sisa Rp0,- dengan rincian kegiatan sebagai berikut: No 1

Kegiatan Pembinaan



Keluaran

Sisa 0

Jumlah

6

Sumberdaya

pembinaan

Manusia dan

kelompok

Kelembagaan

kelautan dan

Kelompok Usaha

perikanan

kelompo k

Kelautan dan Perikanan 2

Pembinaan

48.768.500

48.768.500

0

Jumlah

1 paket

Ketersediaan

pembinaan dan

Pangan Asal Ikan

sosialisasi GEMARIKAN

3

Penyusunan Data

46.297.000

46.297.000

0

Jumlah

1 paket

dan Informasi

pengolahan data

Kelautan dan

statistik

Perikanan


IV - 248

hasil/outcome

Adapun

serta

manfaat

yang

diperoleh

dari

pelaksanaan program pada Urusan Kelautan dan Perikanan sebagai berikut: 1).

Meningkatnya produksi perikanan tangkap, pada tahun 2014 sebesar 11.077,66 ton, meningkat sebesar 11.727,62 ton di tahun 2015;

2).

Meningkatnya produksi perikanan budidaya air tawar, pada tahun

2014

sebesar

19.555,84

ton,

meningkat

sebesar

20.476,92 ton di tahun 2015; 3).

Meningkatnya sebesar

konsumsi

22,85

ikan,

pada

kg/kapita/tahun,

tahun

meningkat

2014 sebesar

24,02 kg/kapita/tahun di tahun 2015; 4).

Meningkatnya produksi olahan ikan, pada tahun 2014 sebesar 6.355,75 ton, meningkat sebesar 6.998,29 ton di tahun 2015;

5).

Meningkatnya pendapatan perkapita pembudidaya perikanan, pada

tahun

2014

sebesar

Rp16.687.155,-,

meningkat

sebesar Rp18.316.960,- di tahun 2015. Sedangkan pendapatan perkapita nelayan pada tahun 2014 sebesar Rp25.158.000,-, meningkat sebesar Rp27.732.190,-; 6).

Meningkatnya pendapatan perkapita pengolah ikan, pada tahun

2014

sebesar

Rp19.143.000,-,

meningkat

sebesar

Rp20.144.537,- di tahun 2015; 7).

Prestasi yang telah diraih antara lain : a). Juara I Tingkat Nasional dalam Adibakti Mina Bahari, a.n. Kepala Desa Tambakrejo.

c.

Permasalahan dan solusi dalam Urusan Kelautan dan Perikanan sebagai berikut: 1).

Nelayan masih menggunakan armada tangkap dan alat tangkap yang relatif sederhana sehingga kemampuan jelajahnya dan produktivitasnya terbatas, maka perlu dilakukan modernisasi armada

penangkapan

secara

bertahap;

meningkatkan

kemampuan operasional armada penangkapan nelayan; dan meningkatkan bantuan pengadaan alat tangkap yang produktif; LKPJ Kepala Daerah Kabupaten Malang Tahun 2015

IV - 249

2).

Kendala

keterbatasan

modal

usaha

dalam

upaya

pengembangan volume usaha ke skala yang lebih besar, sehingga perlu meningkatkan kemampuan permodalan pelaku usaha kelautan dan perikanan; melakukan sosialisasi dalam mengakses permodalan serta pemberian rekomendasi program kredit usaha dari bank pemerintah; dan meningkatkan status keuangan mikro sebagai upaya memperoleh bantuan modal dari pihak bank; 3).

Sebagai dampak perubahan iklim global, kondisi alam dan musim ikan sulit diperkirakan, sehingga perlu dilakukan upaya keseimbangan antara pemanfaatan sumber daya alam dan pelestarian lingkungan; mengembalikan produksi perikanan pesisir melalui perbaikan ekosistem; melaksanakan kegiatan rehabilitasi hutan mangrove dan terumbu karang; perlunya

updating stock dan jumlah tangkapan yang diperbolehkan serta pengukuran

daya

dukung

lingkungan

terkait

perikanan

budidaya; dan perlunya pemantapan secara berkelanjutan dalam pembangunan kelautan dan perikanan; 4).

Kenaikan harga pakan ikan yang cukup tinggi mengakibatkan biaya operasional usaha budidaya ikan semakin tinggi yang mengurangi

keuntungan

usaha,

maka

perlu

dilakukan

pengembangan pakan lokal/ pakan alternatif; pemberian stimulan mesin pakan ikan; serta mengembangkan gerakan pakan mandiri; 5).

Sebagian

besar

produk

kelautan

dan

perikanan

masih

dipasarkan dalam bentuk primer dan belum diolah sehingga memiliki nilai ekonomi yang masih rendah, sehingga perlu dilakukannya peningkatan produksi, daya saing dan nilai tambah

produk

serta

potensi

ekonomi

kelautan;

dan

pengembangan sentra-sentra produksi perikanan;


IV - 250

6).

Sebagian besar masyarakat pesisir masih belum tersentuh pelayanan dasar, kebutuhan dasar serta kesempatan ekonomi, sehingga perlu dilakukan pengembangan kawasan ekonomi perikanan; pembinaan yang dilakukan secara intensif dengan mengembangkan ekonomi kreatif; dan perlu mencari sumber pendapatan baru untuk mendukung transformasi ekonomi;

7).

Wisata bahari belum dikembangkan secara optimal guna kesejahteraan masyarakat sekitar dan pendapatan asli daerah, maka perlu mentargetkan lokus andalan yang didukung sektorsektor lain secara komprehensif; pengembangan ekonomi skala kecil di kawasan pesisir; meningkatkan mutu hasil tangkapan nelayan agar harga jualnya meningkat;

8).

Operasional produk benih ikan di UPTD Balai Benih Ikan masih belum optimal, antara lain disebabkan kurangnya jumlah tenaga teknis, sehingga perlu meningkatkan dan menguatkan peran SDM dengan mendorong jasa diklat yang berkualitas di bidang kelautan dan perikanan;

9).

Masih rendahnya teknik penanganan ikan di atas kapal yang akan

berpengaruh

pada

kualitas

produk,

maka

perlu

dilaksanakan pembinaan teknologi penanganan ikan di atas kapal; dan pemberian bantuan sarana berupa cool box. 6. Perdagangan Kemudahan berusaha dan penurunan biaya logistik menjadi dua isu strategis. Keduanya menjadi penting diselesaikan karena menjadi faktor

yang

menentukan

kekuatan

perekonomian

nasional

dalam

menghadapi persaingan global. Datangnya era globalisasi merupakan keniscayaan yang tak bisa dihindari bagi dunia perdagangan, era ini telah menelurkan sebuah sistem liberalisasi perdagangan, dimana setiap orang bisa melakukan transaksi tanpa batas waktu, tempat dan kondisi. Kondisi tersebut tentu saja tak hanya memberikan tantangan tetapi juga peluang. Karenanya, untuk menghadapi era baru ini tak hanya dibutuhkan semangat dan optimisme dalam menangkap peluang, tetapi juga butuh berbagai

strategi

dan


kebijakan

yang

agar

liberalisasi

tersebut IV - 251

memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi kepentingan pertumbuhan ekonomi

dalam

rangka

peningkatan

kesejahteraan

rakyat.Kegiatan

perdagangan merupakan penggerak utama pembangunan perekonomian, yang

memberikan

daya

dukung

dalam

meningkatkan

produksi,

menciptakan lapangan pekerjaan, meningkatkan ekspor dan devisa, memeratakan pendapatan, serta memperkuat daya saing produk dalam negeri. Adapun permasalahan utama yang perlu dicermati dalam kontek menghadapi persaiangan global tersebut, bagi dunia perdagangan adalah bagaimana meningkatkan daya saing berbagai produk dan komoditas dalam negeri di pasar domestik maupun internasional. a.


Program

Perlindungan

Konsumen

dan

Pengamanan

Perdagangan; 2).

Program Peningkatan dan Pengembangan Ekspor;

3).

Program Peningkatan

Pengelolaan Pasar dan Pembinaan

Pedagang; 4).

Program

Pengembangan

dan

Pemeliharaan

Sarana

dan

Prasarana Pasar;

b.

5).

Program Peningkatan Efisiensi Perdagangan Dalam Negeri; dan

6).

Program Resi Gudang.

Realisasi

pelaksanaan

program

dan

kegiatan

sebagai

berikut: Urusan anggaran

Perdagangan sebesar

pada

tahun

2015

Rp18.521.985.714,-

telah

dialokasikan

terealisasi

sebesar

Rp18.268.679.134,- sisa sebesar Rp253.306.580,-. Adapun program dan kegiatan yang telah dilaksanakan pada Urusan Perdagangan sebagai berikut: 1).

Program

Perlindungan

Perdagangan,

dengan

Konsumen alokasi

dan

Pengamanan

anggaran

sebesar



IV - 252

No 1


Belanja Anggaran

Realisasi

338.531.000

306.526.905

Keluaran

Sisa 32.004.095

- Terlaksananya

26

Pengawasan

monitoring

kali

Peredaran Barang

serta

dan Jasa

pengawasan Distribusi Tertutup LPG 3 Kg di Kabupaten Malang; - Terlaksananya

33

monitoring

kec.

harga sembako dan barang penting lainnya, terwujudnya pengawasan barang beredar, UTTP dan WTU. 2

Operasionalisasi

Terlaksananya

58

dan

perlindungan

perusahaan

Pengembangan

terhadap

UPT

konsumen dan

Kemetrologian

produsen atas

Daerah

kebenaran

854.425.000

762.999.750

91.425.250

ukuran dan transaksi kuantitas barang secara cepat dan akurat

2).

Program Peningkatan dan Pengembangan Ekspor, dengan alokasi anggaran sebesar Rp564.310.000,- dan terealisasi sebesar Rp563.960.000,-

sisa Rp350.000,- dengan rincian


Kegiatan Promosi


Perdagangan


Keluaran

Sisa 350.000

Terlaksananya

5 kali

Pameran Perdagangan Dalam Negeri


IV - 253

3).

Program

Peningkatan

Pengelolaan Pasar dan Pembinaan

Pedagang, dengan alokasi anggaran sebesar Rp744.091.000,dan terealisasi sebesar Rp726.396.000,- sisa Rp17.695.000,dengan rincian kegiatan sebagai berikut: Belanja

No

Kegiatan

1

Penataan Tempat

Anggaran 29.295.000

Realisasi

Keluaran

Sisa

29.295.000

0

Pengolahan

Berusaha di Pasar

20

pasar dan

pasar

pembinaan pedagang 2

Pengadaan Sarana

175.000.000

161.980.000

13.020.000

Terdesedianya

Prasarana

Pengadaan

Ketertiban,

sarana dan

Keamanan

dan

7 unit

prasarana,

Kebersihan Pasar

keamanan dan kebersihan pasar

3

Pembinaan

141.351.000

141.351.000

0

Disiplin

Disiplin Pedagang 4

Intensifikasi

dan

16

pedagang 398.445.000

393.770.000

4.675.000

pasar

Tersedianya

Ekstensifikasi

Intensifikasi dan

Pungutan

ekstensifikasi

Retribusi Pasar

pungutan

33 pasar

retribusi pasar

4).

Program Prasarana

Pengembangan Pasar,

dan

dengan

Pemeliharaan alokasi

Sarana

anggaran

dan

sebesar



Belanja Anggaran

Realisasi

13.513.150.200

13.488.905.399

Keluaran

Sisa 24.244.801

- Peningkatan

Sarana dan

kualitas fisik

Prasarana Pasar

pasar;

10 pasar

- Jumlahnya sarana dan pra-

2 paket

sarsarana yang representatif. 2

Pembuatan

1.970.019.401

1.886.359.000

83.660.401

Jumlah

2

Sarana dan

pemeliharaan

Prasarana Pasar

pasar daerah


pasar

IV - 254

5).

Program Peningkatan Efisiensi Perdagangan Dalam Negeri, dengan alokasi anggaran sebesar Rp421.024.000 - dan terealisasi sebesar Rp417.097.080,- sisa Rp 3.926.920,- dengan rincian kegiatan sebagai berikut:

No 1



Realisasi

Keluaran

Sisa

225.314.000

0

Pasar dan Distribusi Barang/Produk

Peningkatan dan

pasar

efisiensi

murah

perdagangan

2 kali,

dalam negeri

monitoring harga sembako 96 kali, pasar lelang 12 kali

2

3

Pengembangan

31.660.000

31.660.000

0

Meningkatnya

pasar

Pasar Lelang

perdagangan

lelang

Daerah

produk unggulan

daerah

daerah

12 kali

Peningkatan

164.050.000

160.123.080

3.926.920

Peningkatan dan

pengelo-

Sistem dan

efisiensi

laan

Jaringan

perdagangan

pusat

Informasi

dalam negeri

kerajinan

Perdagangan

Kendedes 12 bulan

6).

Program Resi Gudang, dengan alokasi anggaran sebesar Rp116.435.113,- dan terealisasi sebesar Rp116.435.000,- sisa Rp113,- dengan rincian kegiatan sebagai berikut:

No 1

Kegiatan Resi Gudang



Keluaran

Sisa 113

Terlaksananya peningkatan

12 bulan

efisiensi perdagangan dan mudah terpantaunya stok ketersediaan kebutuhan pokok


IV - 255

Adapun

hasil/outcome

serta

manfaat

yang

diperoleh

dari

pelaksanaan program pada Urusan Perdagangan sebagai berikut: 1).

Meningkatnya jumlah perusahaan yang mempunyai Tanda Daftar Perusahaan (TDP), pada untuk tahun 2014 sebesar 20.598 perusahaan, menjadi sebesar 21.850 perusahaan di tahun 2015;

2).

Meningkatnya kinerja ekspor dimana realisasi ekspor, pada tahun 2014 sebesar US$345.541.449,41, menjadi sebesar US$358.333.867,32 di tahun 2015;

3).

Meningkatnya realisasi impor, pada tahun 2014 sebesar US$76.000.142,48 menjadi sebesar US$87.048.205,43 di tahun 2015;

4).

Meningkatnya kinerja pencapaian target retribusi pelayanan pasar, pada tahun 2014 sebesar Rp5.298.371.434,-, meningkat sebesar Rp5.468.394.750,- di tahun 2015;

5).

Meningkatnya perlindungan terhadap konsumen dan produsen atas kebenaran ukuran dan transaksi kuantitas barang secara cepat dan akurat;

6).

Terealisasinya monitoring harga sembako dan barang penting lainnya yang tersebar di wilayah Kab. Malang di 33 pasar.

c.


Urusan Perdagangan


Para pelaku importir dan eksportir belum optimal dalam melaporkan hasil realisasi impor ekspornya, sehingga perlu diusulkan kepada Kementerian Perdagangan RI untuk merevisi regulasi yang telah diterbitkan berkaitan dengan SKA (Surat Keterangan Asal) yang dulunya SKA dimaksud diterbitkan oleh Dinas Perindustrian, dan Perdagangan Kabupaten/Kota yang merupakan alat pembinaan dan pengawasan yang untuk di patuhi oleh importir dan eksportir.


IV - 256

7. Perindustrian Pengembangan industri berkeunggulan kompetitif sangat penting untuk menghadapi persaingan ketat, baik di pasar dalam negeri maupun pasar ekspor dalam era globalisasi dan liberalisasi perdagangan dunia. Berkaitan dengan itu, maka perlu ditingkatkan jaminan mutu dan layanan produk dalam negeri melalui kemampuan penguasaan teknologi, efisiensi melalui peningkatan produktivitas, serta pengembangan jaringan usaha terkait guna mendukung proses ke arah spesialisasi kegiatan. Sementara itu, untuk mewujudkan struktur produksi dan distribusi yang kokoh dan berkelanjutan, maka pengembangan industri mencakup pengembangan seluruh mata rantai kegiatan produksi dan distribusi dari sektor penyedia bahan baku, pengolahan, hingga sektor jasa (primer, sekunder, dan tersier). Sehubungan itu, seluruh basis produksi dan distribusi perlu ditata kembali secara terpadu dan dikembangkan secara sinergis dengan memanfaatkan secara optimal keunggulan komparatif. Dalam rangka mengkonsolidasikan pembangunan sektor primer, sekunder, dan tersier termasuk

keseimbangan

persebaran

pembangunannya

ditempuh

pendekatan klaster industri. Melalui pendekatan ini diharapkan pola keterkaitan antar kegiatan, baik di sektor industri sendiri (keterkaitan horisontal) maupun antar sektor industri dengan seluruh jaringan produksi dan distribusi terkait (keterkaitan vertikal akan dapat secara responsif menjawab tantangan persaingan global yang semakin ketat. Peran industri dalam perekonomian dan pengembangan industri kecil dalam penciptaan lapangan usaha dan lapangan kerja yang luas, serta pengembangan

industri

pengolahan

hasil

pertanian dalam rangka

pemanfaatan seoptimal mungkin potensi sektor pertanian, haruslah menjadi prioritas untuk memberikan kontribusi Produk Domestik Regional Bruto

(PDRB)

dalam

upaya

mencapai

pertumbuhan

ekonomi

di

Kabupaten Malang. a.

Program pembangunan yang dilaksanakan meliputi: 1). Program Pembinaan Industri Rokok dan Tembakau; 2). Peningkatan Kemampuan Teknologi Industri; dan 3). Pengembangan Sentra-Sentra Industri Potensial.


IV - 257

b.

Realisasi

pelaksanaan

program

dan

kegiatan

sebagai

berikut: Urusan

Perindustrian

anggaran

sebesar

pada

tahun

2015

Rp60.925.411.900,-

telah

dialokasikan

terealisasi

sebesar

Rp53.766.747.576,- sisa sebesar Rp7.158.664.324,-. Adapun program dan kegiatan yang telah dilaksanakan pada Urusan Perindustrian sebagai berikut: 1)

Program Pembinaan Industri Rokok dan Tembakau, dengan alokasi anggaran sebesar Rp60.591.811.900,- dan terealisasi sebesar Rp53.433.147.576,- sisa Rp7.158.664.324,- dengan rincian kegiatan sebagai berikut:

No 1

Belanja

Kegiatan

Anggaran

Pemberantasan

500.000.000


Keluaran

Sisa 3.424.200

Kegiatan

164

Barang Kena

pemberantasan

keg.

Cukai Ilegal

barang kena cukai ilegal

2

Pembinaan

55.459.134.000

48.427.969.000

7.031.165.000

- Jumlah

86

Lingkungan Sosial

pengadaan

Industri

mesin

dan

Tanam Tembakau

paket

peralatan industri; - Terciptanya

10

lapangan

keg.

kerja baru dan meningkatnya keterampilan, serta kesejahteraan masyarakat; - Jumlah

8

smoking area

unit

yang dibangun; - Jumlah

1

sosialisasi produksi bersih yang dilakukan;


IV - 258

kali

No

Kegiatan

Belanja Anggaran

Realisasi

Keluaran

Sisa

- Jumlah peser-

3.000

ta pelatihan

WUB

ketrampilan kewirausahaan karyawan perusahaan rokok yang terkena PHK serta keluarga dan masyarakat di lingkungan industri rokok atau daerah penghasil tembakau; - Jumlah

24

pelatihan;

kali

- Jumlah

4

pengem-

lokasi

bangan ruang R/I dan R/J Puskesmas; - Jumlah

23

rehabilitasi

lokasi

Polindes; - Jumlah

2

pembangunan

paket

gedung pelayanan jantung dan paru; - Jumlah

102

pengadaan

unit

alkes; - Bimbingan motivasi dan

800 orang

pelatihan di lembaga kursus dan pelatihan bersertifikat bagi perempuan pekerja industri.


IV - 259

No 3

Kegiatan Sosialisasi


Realisasi 2.065.996.376

Keluaran

Sisa 75.796.624

- Jumlah

86

Ketentuan di

sosialisasi

Bidang Cukai

ketentuan di

kali

bidang cukai kerjasama pemberitaan melalui media cetak dan elektronik; dan pengadaan papan visual; - Jumlah

33

sosialisasi

kali

ketentuan di bidang cukai di Kabupaten Malang. 4

Pembinaan

125.000.000

125.000.000

0

Sosialisasi

1

Industri Rokok

kemitraan

kali

dan Tembakau

pengadaan bahan baku hasil tembakau

5

Peningkatan Kualitas

2.365.884.900 Bahan

Baku

2.317.606.400

48.278.500

- Jumlah ban-

10

tuan hand

unit

sprayer; - Jumlah SLPHT

5

tembakau;

kelompok

- Jumlah SL Agribisnis;

5 kelompok

- Jumlah

25

bantuan terpal

lembar

plastik; - pembinaan poktan

10 lokasi

tembakau dalam penumbuhan dan pengembangan selama satu tahun


IV - 260

2)

Program Peningkatan Kemampuan Teknologi Industri, dengan alokasi anggaran sebesar Rp156.600.000,- dan terealisasi sebesar Rp156.600.000,- sisa Rp0,- dengan rincian kegiatan sebagai berikut:

No 1

Belanja

Kegiatan

Anggaran

Pembinaan

Realisasi

156.600.000

Keluaran

Sisa

156.600.000

0

Meningkatkan

Kemampuan

daya saing

Teknologi Industri

industri dan

2 kali

transformasi teknologi

3)

Program dengan


Sentra-Sentra

anggaran

sebesar

Industri

Potensial,

Rp177.000.000,-

dan

terealisasi sebesar Rp177.000.000,- sisa Rp0,- dengan rincian kegiatan sebagai berikut:

No 1

Belanja

Kegiatan

Anggaran

Penyedia Sarana

Realisasi

177.000.000

Keluaran

Sisa

177.000.000

0

Tersedianya

100

Informasi yang

sarana informasi

buku

Dapat Diakses

yang dapat

Masyarakat

diakses masyarakat

Adapun

hasil/outcome

serta

manfaat

yang

diperoleh

dari

pelaksanaan program pada Urusan Perindustrian sebagai berikut : 1).

Meningkatnya perkembangan industri formal, pada tahun 2014 sebanyak 1.804 unit, meningkat menjadi sebanyak 1.839 unit di tahun 2015. Sedangkan untuk jumlah tenaga kerja yang diserap di sektor industri formal, pada tahun 2014 sebanyak 107.121

orang,

menjadi

sebanyak

108.170

orang

di

tahun 2015;


IV - 261

2).

Nilai

investasi

mengalami

di

sektor

perkembangan,

industri

pada

tahun

formal

juga

2014

sebesar

Rp2.729.256.267.000,-, meningkat sebesar Rp2.789.862.425.000,di tahun 2015. Untuk nilai investasi di sektor industri informal/rumah

tangga,

pada

tahun

2014

sebesar

Rp16.926.330.000,-, menjadi sebesar Rp16.951.330.000,- di tahun 2015; 3).

Jumlah

industri

informal/rumah

tangga

juga

mengalami

peningkatan, pada tahun 2014 sebanyak 20.430 unit usaha, meningkat sebanyak 20.452 unit usaha di tahun 2015. Untuk penyerapan tenaga kerja sektor industri informal/rumah tangga meningkat, pada tahun 2014 sebanyak 55.116 orang, menjadi 55.295 orang di tahun 2015. c.


Urusan Perindustrian


Aparat

dan

pelaku

ekonomi,

serta

masyarakat

belum

seluruhnya mendapatkan sosialisasi Ketentuan di Bidang Cukai, sehingga perlu dilakukan sosialisasi terhadap para pelaku ekonomi khususnya pedagang eceran dan masyarakat agar memahami ketentuan perundangan di bidang cukai secara umum; 2).

Masih ada sebagian masyarakat belum memahami terhadap bahaya

dari

beredarnya

rokok

ilegal,

sehingga

perlu

dilakukannya sosialisasi secara intensif kepada masyarakat tentang tentang bahaya rokok ilegal, karena pada prinsipnya cukai adalah barang yang diawasi dan dikendalikan. 8. Transmigrasi Pembangunan transmigrasi dilaksanakan berbasis kawasan yang memiliki keterkaitan fungsional dan hierarki keruangan dengan pusat pertumbuhan dalam satu kesatuan sistem pengembangan ekonomi


IV - 262

wilayah. Konsekuensi dari perubahan tersebut, maka pembangunan transmigrasi

di

pembangunan

tingkat daerah

daerah yang

adalah

secara

sub

sistem

spesifik

dari

sistem

merupakan

upaya

pembangunan kawasan perdesaan terintegrasi dengan pembangunan kawasan perkotaan dan pengembangan ekonomi lokal dalam rangka meningkatkan daya saing daerah. Sebagai salah satu sub sistem pembangunan daerah, transmigrasi dilaksanakan melalui pembangunan dan pengembangan kawasan yang dirancang secara holistik dan komprehensif sesuai dengan rencana tata ruang wilayah dalam bentuk Wilayah Pengembangan Transmigrasi (WPT) atau Lokasi Permukiman Transmigrasi

(LPT).

Pembangunan

WPT

dilaksanakan

melalui

pengembangan kawasan perdesaan sebagai sistem produksi pertanian dan

pengelolaan

sumber

daya

alam

untuk

mewujudkan

pusat

pertumbuhan baru. Sedangkan pembangunan LPT dilaksanakan melalui pengembangan kawasan perdesaan sebagai sistem produksi pertanian dan pengelolaan sumber daya alam untuk mendukung percepatan pengembangan wilayah dan/atau pusat pertumbuhan wilayah yang sedang berkembang. a.

Program pembangunan yang dilaksanakan meliputi: 1). Program Pengembangan Wilayah Transmigrasi; dan 2). Transmigrasi Lokal.

b.

Realisasi

pelaksanaan

program

dan

kegiatan

sebagai

berikut: Urusan transmigrasi pada tahun 2015 telah dialokasikan anggaran sebesar Rp454.809.500,- terealisasi sebesar Rp368.851.645,- sisa sebesar Rp85.957.855,-. Adapun program dan kegiatan yang telah dilaksanakan pada Urusan Transmigrasi sebagai berikut:


IV - 263

1).

Program Pengembangan Wilayah Transmigrasi, dengan alokasi anggaran sebesar Rp316.619.000,- dan terealisasi sebesar Rp244.121.145,- sisa Rp72.497.855,- dengan rincian kegiatan sebagai berikut:

No 1




Keluaran

Sisa 44.029.000

Terwujudnya

Kerjasama antar

kerjasama antar

Wilayah, antar

daerah pengirim

Pelaku dan antar

dan penerima

Sektor dalam

transmigrasi

2 lokasi

Rangka Pengembangan Kawasan Transmigrasi 2

Pengerahan dan

92.540.000

64.071.145

28.468.855

Memperoleh

13

Fasilitasi

daerah

kepala

Perpindahan serta

penempatan

keluarga

Penempatan

yang sesuai

Transmigrasi untuk Memenuhi Kebutuhan SDM

2).

Program Pengembangan Transmigrasi Lokal, dengan alokasi anggaran sebesar Rp138.190.500,- dan terealisasi sebesar Rp124.730.500,- sisa Rp13.460.000,- dengan rincian kegiatan sebagai berikut:

No 1

2

Kegiatan Penyuluhan



Keluaran

Sisa 10.010.000

Meningkatnya

Transmigrasi

calon

Lokal

transmigran

Pelatihan

51.069.500

47.619.500

3.450.000

keg

Meningkatnya

Transmigrasi

ketrampilan

Lokal

calon transmigran


8

IV - 264

1 keg

Adapun

hasil/outcome

serta

manfaat

yang

diperoleh

dari

pelaksanaan program pada Urusan Transmigrasi sebagai berikut: 1).

Terwujudnya kerjasama antar wilayah, antar pelaku dan antar sektor dalam rangka pengembangan kawasan transmigrasi, serta dapat diperolehnya daerah penempatan transmigrasi yang layak dan sesuai, pada tahun 2014 telah ditempatkan calon transmigrasi sebanyak 5 KK, dilanjutkan sebanyak 15 KK di tahun 2015. Sedangkan daerah tujuan transmigrasi, pada tahun 2014 sebanyak 5 daerah dan sebanyak 2 daerah di tahun 2015;

2).

Untuk meningkatkan keterampilan calon transmigran dilakukan melalui pelatihan transmigrasi lokal dimana pada tahun 2014 ditujukan untuk 60 orang, dan sebanyak 65 orang di tahun 2015.

c.

Permasalahan dan solusi dalam Urusan Transmigrasi sebagai berikut: 1).

Masih

minimnya

transmigran,

keterampilan

sehingga

perlu

yang

dimiliki

oleh

diupayakan

calon

pemberian

pembekalan dan pelatihan kepada calon trasmigran; 2).

Menurunnya kuota calon transmigrasi dari Kementerian Desa dan

Pembangunan

Daerah

Tertinggal

dan

Transmigrasi

Republik Indonesia, sehingga perlu ditingkatkan kerjasama dengan daerah penempatan calon transmigrasi.


IV - 265

BAB V PENYELENGGARAAN TUGAS PEMBANTUAN Pendelegasian pelaksanaan tugas pemerintah pusat kepada pemerintah daerah yang disebut dengan tugas pembantuan, urusan bersama dan kantor pusat diharapkan dapat meningkatkan efisiensi dan efektifitas serta percepatan penyelenggaraan pemerintahan, pengelolaan pembangunan dan pelayanan umum. Sedangkan tujuannya adalah untuk memperlancar pelaksanaan tugas dan penyelesaian permasalahan serta membantu penyelenggaraan pemerintahan dan pengembangan pembangunan daerah. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah dan Pemerintahan Daerah mengamanatkan bahwa pendanaan penyelenggaraan tugas pembantuan di daerah dibebankan kepada APBN. Sebagaimana yang dijelaskan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2008, bahwa urusan pemerintahan yang dapat ditugaskan dari Pemerintah kepada provinsi atau kabupaten/kota dan/atau desa didanai dari APBN bagian anggaran kementerian/lembaga melalui dana tugas pembantuan sebagaimana diatur pada pasal 48 ayat 1. Pendanaan dalam rangka tugas pembantuan dialokasikan untuk kegiatan yang bersifat fisik (pasal 49 ayat 2). Kegiatan yang bersifat fisik, antara lain: pengadaan peralatan dan mesin, gedung dan bangunan, jaringan, dan kegiatan fisik lain yang menghasilkan keluaran (output) dan menambah nilai aset Pemerintah. Sebagian besar dari pagu dana tugas pembantuan digunakan untuk kegiatan murni fisik, dan sebagian kecil dapat digunakan untuk kegiatan penunjang berupa pengadaan jasa dan penunjang lainnya (penjelasan pasal 49 ayat 2). Sebagai konsekuensi dari penyelenggaraan tugas pembantuan ini, adalah pemerintah sebagai pemberi tugas mengalokasikan anggaran serta pedoman pelaksanaannya dari masing–masing Kementerian/Lembaga/Direktorat Jenderal (Ditjen) melalui Kementerian Keuangan Republik Indonesia (Bendahara Umum Negara) berupa Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) kepada Satuan Kerja

(Satker) Pemerintah Kabupaten/Kota yang ada di daerah, demikian pula pemerintah

daerah

berkewajiban

untuk

mempertanggung

jawabkan

pelaksanaannya kepada pemberi tugas pembantuan. A. Tugas Pembantuan yang diterima Dana APBN yang dilaporkan dalam LKPJ ini adalah alokasi anggaran tahun 2015 yang dipergunakan untuk pelaksanaan Tugas Pembantuan (TP), Urusan Bersama (UB), dan Kantor Pusat (KP) sebesar Rp41.203.582.000 yang dilaksanakan oleh 10 satuan kerja perangkat daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Malang. 1. Dasar Hukum a. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara pemerintah dan Pemerintahan Daerah; b. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2015; c.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2015 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anagggaran 2015

d. Peraturan Pemerintah Nomor 106 Tahun 2000 tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan dalam Pelaksanaan Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan; e. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2004 tentang Rencana Kerja Pemerintah; f.

Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2004 tentang Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga;

g. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota; h. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2008 tentang Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan;


V-2

i.

Surat Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Tahun 2015 dari

Kementerian

Keuangan

Republik

Indonesia

Nomor:

SP DIPA-018.04.4.059059/2015 tentang Pengesahan DIPA pada Satuan Kerja Dinas Pertanian dan Perkebunan Kabupaten Malang Tahun Kabupaten Malang Tahun 2015 j.

Surat Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Tahun 2015 dari Direktur Kementerian Keuangan Republik Indonesia Nomor: SP DIPA-018.04.4.059059/2015 tentang Pengesahan DIPA pada Satuan Kerja Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Kabupaten Malang Tahun 2015;

k. Surat

Pengesahan

Daftar

Isian

Pelaksanaan

Anggaran

Tahun

Anggaran 2015 dari Kementerian Keuangan Republik Indonesia Nomor: SP

DIPA-032.07.4.051364/2015

dan

SP

DIPA-032.06.4.059537/2015

tentang Surat Pengesahan DIPA pada Satuan Kerja Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Malang Tahun 2015; l.

Surat Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Tahun 2015 dari

Kementerian

Keuangan

Republik

Indonesia

Nomor:

SP DIPA-024.03.4.059538/2015 tentang Pengesahan DIPA pada Satuan Kerja Dinas Kesehatan Kabupaten Malang Tahun 2015; m. Surat Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Tahun 2015 dari

Kementerian

Keuangan

Republik

Indonesia

Nomor:

SP DIPA-010.08.4.051369/2015 tentang Pengesahan DIPA pada Satuan Kerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Malang Tahun 2015 n. Surat Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Tahun 2015 dari

Kementerian

Keuangan

Republik

Indonesia

Nomor:

SP DIPA-010.06.4.051370/2015 tentang Pengesahan DIPA pada Satuan Kerja

Dinas

Kebudayaan

dan

Pariwisata

Kabupaten

Malang

Tahun 2015; o. Surat Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Tahun 2015 dari

Kementerian

Keuangan

Republik

Indonesia

Nomor:

SP DIPA-090.02.4.352447/2015 tentang Pengesahan DIPA pada Satuan Kerja Dinas Perindustriaan, Perdagangan dan Pasar Kabupaten Malang Tahun 2015;


V-3

p. Surat Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Tahun 2015 dari

Kementerian

Keuangan

Republik

Indonesia

Nomor:

SP DIPA-067.03.5.350113/2015 tentang Pengesahan DIPA pada Satuan Kerja

Badan

Pemberdaayaan

Masyrakat

Kabupaten

Malang

Tahun 2015; q. Surat Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Tahun 2015 dari

Kementerian

Keuangan

Republik

Indonesia

Nomor:

SP DIPA-033.05.1.503252/2015 tentang Pengesahan DIPA pada Satuan Kerja Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang Kabupaten Malang Tahun 2015 2. Instansi Pemberi Tugas Pembantuan Instansi Pemerintah yang memberikan tugas pembantuan, urusan bersama, kantor pusat kepada Pemerintah

Kabupaten Malang pada

Tahun 2015 adalah: a. Kementerian Pertanian Republik Indonesia b. Kementerian Kesehatan Republik Indonesia c. Kementerian Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia d. Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia e. Kementerian Perindustrian dan Perdagangan Republik Indonesia f.

Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia

g. Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia 3. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang melaksanakan Satuan

Kerja Perangkat Daerah

(SKPD)

Kabupaten

Malang

yang

melaksanakan tugas pembantuan, urusan bersama, kantor pusat pada tahun anggaran 2015 adalah: a. Dinas Pertanian dan Perkebunan Kabupaten Malang melaksanakan tugas pembantuan dari Kementerian Pertanian Republik Indonesia; b. Dinas

Peternakan

dan

Kesehatan

Hewan

Kabupaten

Malang

melaksanakan tugas pembantuan dari Kementerian Pertanian Republik Indonesia;


V-4

c.

Dinas Kesehatan Kabupaten Malang melaksanakan tugas pembantuan dari Kementerian Kesehatan Republik Indonesia;

d. Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Malang melaksanakan tugas pembantuan dari Kementerian Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia; e. Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Malang melaksanakan tugas

pembantuan

dari

Kementerian

Dalam

Negeri

Republik

Kabupaten

Malang

Indonesia; f.

Dinas

Kependudukan

dan

Pencatatan

Sipil

melaksanakan tugas pembantuan dari Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia; g. Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Pasar Kabupaten Malang melaksanakan tugas pembantuan dari Kementerian Perdagangan Republik Indonesia; h. Badan Pemberdayaan Masyarakat Kabupaten Malang melaksanakan tugas Urusan Bersama dari Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia i.

Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang Kabupaten Malang melaksanakan tugas pembantuan dari Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat

4. Program dan Kegiatan yang diterima dan pelaksanaannya a. Dinas Pertanian dan Perkebunan Kabupaten Malang Alokasi anggaran tugas pembantuan pada tahun 2015 untuk Dinas Pertanian

dan

Perkebunan

Kabupaten

Malang

senilai

Rp1.502.179.000,- (satu milyar lima ratus dua juta seratus tujuh puluh sembilan ribu rupiah), realisasi pelaksanaan penyerapan anggaran mencapai Rp1.447.486.000,- (satu milyar empat ratus empat puluh tujuh juta empat ratus delapan puluh enam ribu rupiah) atau 96,36%.


V-5

Tabel 4.1 Realisasi Program dan Kegiatan Tugas Pembantuan pada Dinas Pertanian dan Perkebunan Kabupaten Malang No 1

Program / Kegiatan

Keluaran

Program Peningkatan Produksi, Produktivitas Hortikultura Ramah Lingkungan - Peningkatan Produksi dan Produktivitas Produk Buah Ramah Lingkungan - Pengembangan Sistem Perlindungan Tanaman Hortikultura Ramah Lingkungan - Dukungan Manajemen dan Teknis Lainnya pada Ditjen Hortikultura

Anggaran

Realisasi

(Rp)

(Rp)

1.502.179.000

%

1.447.486.000

96,36

- Pengembangan Kawasan Tanaman Buah (85 Ha) - Pengelolaan dan Pengendalian OPT Hortikultura - Penataan dan Pengelolaan Laporan Pelaksanaan Kegiatan Pengembangan Hortikultura

b. Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Kabupaten Malang Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Kabupaten Malang mendapat alokasi anggaran tugas pembantuan pada tahun 2015 dengan nilai sebesar Rp9.866.050.000,- (sembilan milyar delapan ratus enam puluh enam juta lima puluh ribu rupiah). Realisasi penyerapan anggaran

pelaksanaan

tugas

pembantuan

mencapai

Rp9.596.090.350,- (sembilan milyar lima ratus sembilan puluh enam juta sembilan puluh ribu tiga ratus lima puluh rupiah) atau 97,26 %. Tabel 4.2 Realisasi Program dan Kegiatan Tugas Pembantuan pada Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Kabupaten Malang No

Program / Kegiatan

Keluaran

Anggaran

Realisasi

(Rp)

(Rp)

9.866.050.000

9.596.090.350

%

TAHUN ANGGARAN 2015 1

Program Pemenuhan Pangan Asal Ternak dan Agribisnis Peternakan Rakyat - Peningkatan Produksi Ternak

- Peningkatan Produksi Pakan Ternak - Peningkatan Kuantitas dan Kualitas Benih dan Bibit

97,26

- Terlaksananya Pengembangan Budidaya Kambing dan Sapi Potong di Kab. Malang (7 Kelompok)Pengembangan Budidaya Kelinci - Terlaksananya Penguatan Pakan Sapi Potong Penggemukan (10 Kelompok) - Terlaksananya Pembibitan Sapi Perah di Kabupaten Malang (3 Kelompok)


V-6

c. Dinas Kesehatan Kabupaten Malang Pada tahun 2015, Dinas Kesehatan Kabupaten

Malang

mendapat

alokasi anggaran tugas pembantuan dengan nilai Rp5.343.555.000,(lima milyar tiga ratus empat puluh tiga juta lima ratus lima puluh lima ribu rupiah). Realisasi anggaran pelaksanaan program dan kegiatan tugas pembantuan pada Dinas Kesehatan Kabupaten Malang sebesar Rp5.218.004.800,- (lima milyar dua ratus delapan belas juta empat ribu delapan ratus rupiah) atau mencapai 97,26%. Tabel 4.3 Realisasi Program dan Kegiatan Tugas Pembantuan pada Dinas Kesehatan Kabupaten Malang Program / Kegiatan

No

1

Program Bina Gizi dan Kesehatan Ibu dan Anak - Bantuan Operasional Kesehatan (BOK)

Keluaran

Anggaran

Realisasi

(Rp)

(Rp)

2.925.000.000

2.851.928.550

%

97,50

- Terlaksananya operasional kesehatan di puskesmas

d. Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Malang Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Malang anggaran

tugas

pembantuan

pada

tahun

mendapat alokasi 2015

sebesar

Rp1.007.054.000,- (satu milyar tujuh juta lima puluh empat ribu rupiah). Realisasi anggaran pelaksanaan program dan kegiatan sebesar Rp1.004.049.881,- (satu milyar empat juta empat puluh sembilan ribu delapan ratus delapan puluh satu rupiah) atau mencapai 99,70%. Tabel 4.4 Realisasi Program dan Kegiatan Tugas Pembantuan pada Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Malang Program / Kegiatan

No 1

Keluaran

Anggaran

Realisasi

(Rp)

(Rp)

466.514.000

466.512.200

%

Program Pengelolaan Sumber Daya Laut, Pesisir dan Pulau-Pulau

99,99

Kecil - Pendayagunaan Pesisir dan Lautan

- Kawasan pesisir dan laut tahan bencana dan perubahan iklim serta bebas pencemaran


V-7

No 2

Program / Kegiatan

Keluaran

Anggaran

Realisasi

(Rp)

(Rp)

540.540.000

537.537.681

%

Program Peningkatan Daya Saing Usaha dan Produk Kelautan dan

99,44

Perikanan - Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas

- Dokumen Perencanaan dan Pelaporan (1 dokumen)

Teknis di Bidang Pasca Panen dan Pemasaran Hasil Kelautan dan Perikanan - Pengembangan Produk

- Jumlah Lokasi Sarana dan

dan Usaha Pasca Panen

Prasarana Pengembangan dan

Non Pangan Hasil

Pembinaan Produk Non-Pangan

Perikanan

Hasil Perikanan (1 Lokasi)

e. Dinas Kebudayan dan Pariwisata Kabupaten Malang Pada Tahun 2015 Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Malang mendapat alokasi anggaran tugas pembantuan sebesar Rp600.000.000,- (enam ratus juta rupiah). Realisasi anggaran dari pelaksanaan program dan kegiatan tersebut sebesar Rp596.297.000,(lima ratus sembilan puluh enam juta dua ratus sembilan puluh tujuh ribu rupiah) atau mencapai 99,38%. Tabel 4.5 Realisasi Program dan Kegiatan Tugas Pembantuan pada Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Malang No

Program / Kegiatan

Keluaran

Anggaran

Realisasi

(Rp)

(Rp)

600.000.000

596.297.000

%

TAHUN ANGGARAN 2015 1

Program Bina Pembangunan Daerah - Pembinaan

99,38

Pengelolaan dan

Penyelenggaraan dan

pengembangan kawasan

Pembangunan Urusan

ekowisata berbasis masyarakat

Pemerintahan Daerah III

(1 Kawasan)


V-8

f.

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Malang Pada Tahun 2015 Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Malang mendapat alokasi anggaran tugas pembantuan sebesar Rp3.766.620.000,- (tiga milyar tujuh ratus enam puluh enam juta enam ratus dua puluh ribu rupiah). Realisasi anggaran pelaksanaan

program

dan

kegiatan

tersebut

sebesar

Rp3.693.313.700,- (tiga milyar enam ratus sembilan puluh tiga juta tiga ratus tiga belas ribu tujuh ratus rupiah) atau mencapai 98,05%. Tabel 4.6 Realisasi Program dan Kegiatan Tugas Pembantuan pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Malang No 1

Program / Kegiatan

Keluaran

Penataan Administrasi Kependudukan - Kegiatan Pengembangan Sistem Administrasi Kependudukan (SAK) Terpadu

Anggaran

Realisasi

(Rp)

(Rp)

3.766.620.000

3.693.313.700

%

98,05

- Penyelenggaran adminiduk kab./kota

g. Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Pasar Kabupaten Malang Pada Tahun 2015 Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Pasar Kabupaten Malang mendapat alokasi anggaran tugas pembantuan sebesar Rp5.000.000.000,- (lima milyar rupiah). Realisasi anggaran pelaksanaan

program

dan

kegiatan

tersebut

sebesar

Rp4.795.350.000,- (empat milyar tujuh ratus sembilan puluh lima juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah) atau mencapai 95,91%. Tabel 4.7 Realisasi Program dan Kegiatan Tugas Pembantuan pada Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Pasar Kabupaten Malang No 1

Program / Kegiatan Program Pengembangan Perdagangan Dalam Negeri - Pengembangan Sarana Distribusi Perdagangan

Keluaran

Anggaran

Realisasi

(Rp)

(Rp)

5.000.000.000

4.795.350.000

%

95,91

- Terlaksananya Revitalisasi dan Pembangunan Pasar Rakyat Wajak (Type A/B)


V-9

h. Badan Pemberdayaan Masyarakat Badan Pemberdayaan Masyarakat Kabupaten Malang mendapat alokasi anggaran jenis kewenangan urusan bersama pada tahun 2015 sebesar Rp12.338.124.000,- (dua belas milyar tiga ratus tiga puluh delapan juta seratus dua puluh empat ribu rupiah), dan realisasi pelaksanaan penyerapan anggaran mencapai Rp12.290.399.000,(dua belas milyar dua ratus sembilan puluh juta tiga ratus sembilan puluh sembilan ribu rupiah) atau 99,61%. Tabel 4.1 Realisasi Program dan Kegiatan Urusan Bersama pada Badan Pemberdayaan Masyarakat Kabupaten Malang No 1

Program / Kegiatan Program Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa - Peningkatan Pelayanan Sosial Dasar Perdesaan dengan Kecamatan

i.

Anggaran

Realisasi

(Rp)

(Rp)

12.338.124.000

12.290.399.000

Keluaran

-

%

97,29

Terlaksananya Kebijakan Pelayanan Sosial Dasar di 153 desa

Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang Kabupaten Malang Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang Kabupaten Malang pada tahun 2015 mendapat alokasi anggaran jenis kewenangan kantor pusat sebesar Rp1.780.000.000,- (satu milyar tujuh ratus delapan puluh juta rupiah). Realisasi anggaran dari pelaksanaan program dan kegiatan tersebut sebesar Rp1.780.000.000,- (satu milyar tujuh ratus delapan puluh juta rupiah) atau mencapai 100%. Tabel 4.6 Realisasi Program dan Kegiatan Kantor Pusat pada Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang Kabupaten Malang

No 1

Program / Kegiatan Program Pembinaan dan Pengembangan Infrastruktur Permukiman - Pengaturan, Pembinaan, Pengawasan dan Pelaksanaan Pengembangan Sistem Penyediaan Air minum

Keluaran

Anggaran

Realisasi

(Rp)

(Rp)

1.780.000.000

1.780.000.000

%

100

- Perbaikan Air Minum di Lingkungan Permukiman


V - 10

No

Program / Kegiatan

Keluaran

- Pengaturan, Pembinaan, Pengawasan dan Pelaksanaan Pengembangan

Anggaran

Realisasi

(Rp)

(Rp)

%

- Terbangunnya Infrastruktur Perdesaan Berupa Jalan, Jembatan, Duiker, Talud

5. Sumber dan Jumlah Anggaran Pelaksanaan tugas pembantuan, urusan bersama dan kantor pusat di Kabupaten Malang pada tahun 2015 bersumber dari APBN melalui DIPA kementerian terkait sesuai SKPD pelaksana dengan total nilai sebesar Rp41.203.582.000,- (empat puluh satu milyar dua ratus tiga juta lima ratus delapan puluh dua ribu rupiah). 6. Permasalahan dan Solusi Pemanfaatan anggaran Tugas Pembantuan, Urusan Bersama dan Kantor Pusat pada Pemerintah Kabupaten Malang yang dilaksanakan pada tahun 2015 tidak ditemukan adanya permasalahan yang menonjol, tercermin pada penyerapan anggarannya yang sebagian besar lebih dari 90% sebelum tahun anggaran berakhir, sehingga dapat ditarik kesimpulan bahwa semua program dan kegiatan dapat terlaksana sesuai dengan rencana program. B. Tugas Pembantuan yang diberikan Pada tahun 2015 Pemerintah Kabupaten Malang tidak mengalokasikan angggaran untuk dilaksanakan dengan cara tugas pembantuan.


V - 11

BAB VI PENYELENGGARAAN TUGAS UMUM PEMERINTAHAN Peraturan

Pemerintah

Nomor

3

Tahun

2007

tentang

Laporan

Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah kepada Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah kepada Masyarakat Pasal 6 ayat (1) menyebutkan bahwa penyelenggaraan tugas umum pemerintahan meliputi: 1. Kerja sama antar daerah; 2. Kerja sama daerah dengan pihak ketiga; 3. Koordinasi dengan instansi vertikal di daerah; 4. Pembinaan batas wilayah; 5. Pencegahan dan penanggulangan bencana; 6. Pengelolaan kawasan khusus yang menjadi kewenangan daerah; 7. Penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum; dan 8. Tugas-tugas umum pemerintahan lainnya yang dilaksanakan oleh daerah. Pelaksanaan kerja sama diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2007 tentang Tata Cara Pelaksanaan Kerja sama Daerah yang ditindaklanjuti dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2009 tentang Petunjuk Teknis Tata Cara Kerja sama Daerah. Dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, pasal 363 ayat (2) menyatakan bahwa dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat, daerah dapat mengadakan kerja sama dengan daerah lain, pihak ketiga, dan/atau lembaga atau pemerintah daerah di luar negeri sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, yang didasarkan pada pertimbangan

efisiensi

dan

efektifitas

pelayanan

publik,

dan

saling

menguntungkan. Objek kerja sama daerah adalah seluruh urusan pemerintahan yang telah menjadi kewenangan daerah otonom dan dapat berupa penyediaan pelayanan publik. Pelayanan publik adalah pelayanan yang diberikan bagi

masyarakat oleh pemerintah yang berupa pelayanan administrasi, pelayanan kesehatan, pendidikan, pasar, pengelolaan air bersih, perumahan, perparkiran, pariwisata, pengembangan sektor unggulan, dan lain-lain. Adapun penyelenggaraan tugas umum pemerintahan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Kabupaten Malang tahun 2015 dapat dilaporkan sebagai berikut: A. Kerja Sama Antar Daerah 1. Kebijakan dan Kegiatan Kebijakan dalam bidang kerja sama antar daerah terutama dalam rangka untuk lebih memantapkan hubungan dan keterikatan daerah yang satu dengan daerah yang lain dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia, menyerasikan pembangunan daerah, antara lain di bidang transportasi,

pendidikan,

kesehatan,

penanggulangan

bencana,

transmigrasi, sumberdaya alam, perekonomian, dan sosial budaya. Melalui kerja sama daerah diharapkan dapat meningkatkan kualitas pelayanan masyarakat,

mengurangi

kesenjangan

daerah

dalam

penyediaan

pelayanan umum khususnya yang ada di wilayah terpencil, perbatasan antar daerah dan daerah tertinggal. Dalam pasal 363 ayat (3) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, kerja sama dengan daerah lain dibagi 2 kategori, yaitu kerja sama wajib dan kerja sama sukarela. Kerja sama wajib adalah kerja sama antar daerah yang berbatasan untuk menyelenggarakan urusan pemerintahan lintas daerah dan penyediaan layanan publik yang lebih efisien jika dikelola bersama. Kerja sama wajib meliputi kerja sama antara daerah provinsi dengan kabupaten/kota dalam wilayahnya, antar kabupaten/kota dalam satu provinsi, dan antar kabupaten/kota dari provinsi yang berbeda. Kerja sama sukarela dilaksanakan oleh daerah yang berbatasan atau tidak dan dipandang lebih efektif dan efisien jika dikerja samakan. Hal

ini

merupakan

salah

satu

upaya

untuk

mewujudkan

kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan, pemberdayaan dan peran serta masyarakat serta peningkatan daya saing daerah.


VI - 2

Selain itu adanya perkembangan daerah maka pembangunan dan pelayanan telah melampaui batas-batas wilayah, seperti tata ruang, jalan, transportasi, air, kesehatan, dan pendidikan. Beberapa Program Kerja Sama Antar Daerah yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Malang dengan Pemerintah Provinsi Jawa Timur dan Pemerintah Kabupaten/Kota lainnya, yang diadakan pada tahun 2015 diuraikan seperti di bawah ini. 2. Realisasi Pelaksanaan Kegiatan Kerja Sama Antar Daerah diimplementasikan melalui kegiatan Koordinasi Kerja Sama Wilayah Perbatasan dan Koordinasi Kerja Sama Pembangunan Antar Daerah. Pada tahun 2015 dilaksanakan beberapa kerja sama baru dan kerja sama yang masih berlangsung sampai tahun 2015. Kerja Sama Antar Daerah yang diadakan tahun 2015 yaitu: a. Kerja Sama Pemerintah Kabupaten Malang dengan Pemerintah Provinsi Jawa Timur tentang Kerja Sama Pembangunan Daerah, dalam rangka

memaduserasikan

program-program

perencanaan

dan

pelaksanaan pembangunan Provinsi Jawa Timur. Dengan perjanjian

Nomor : 120.1/117/012/2015 Nomor : 119/05/421.022/2015

, tanggal 2 Februari

2015 sampai dengan 2 Februari 2016; b. Kerja Sama antara Pemerintah Kabupaten Malang dengan Provinsi Jawa Timur tentang Pembiayaan program Jaminan Kesehatan Daerah (JAMKESDA) Tahun 2015 dengan

Nomor : 120.1/64/012/2015 Nomor : 119/08/421.022/2015

, tanggal

15 Januari 2015. Dengan kerja sama ini maka terealisasi jaminan peserta pemegang kartu Jamkesda melalui pembiayaan klaim ke rumah sakit. Pembiayaan dalam pelaksanaan Perjanjian Kerja sama ini dibebankan pada APBD/P-APBD Provinsi Jawa Timur Tahun Anggaran 2015 dan APBD/P-APBD Kabupaten Malang Tahun Anggaran 2015. Kesepakatan biaya sharing dengan dua pola dimana pemegang kartu sebanyak


VI - 3

4.980 orang ditanggung sharing 50%, dan non pemegang kartu yang ditanggung 100% APBD Provinsi, dengan kasus: masyarakat miskin dan tidak mampu, penderita dan mantan penderita kusta, seniman, penderita jiwa yang dipasung, penghuni panti (milik Provinsi Jawa Timur), gelandangan, orang terlantar, penghuni lapas/rutan yang mendapatkan pelayanan kesehatan di Rumah Sakit Provinsi, UPT Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Timur dan Rumah Sakit Jiwa Dr. Radjiman Wediodiningrat Lawang, penderita hemofilia, penderita thalasemia, penderita kelainan kongenital, penderita gagal ginjal yang harus cuci darah, penderita Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi (KIPI), penderita gizi buruk, pengungsi syiah dari Sampang selama masih di penampungan, maka klaim pelayanan kesehatan menjadi tanggung jawab 100% Pemerintah Provinsi Jawa Timur. Proses realisasi penjaminan

program

Jamkesda

tersebut

dari

APBD

yang

direncanakan Rp2.563.270.000,- terealisasi Rp1.374.713.926,- atau mencapai 53,63%; c.

Kerja Sama Pemerintah Kabupaten Malang dengan Pemerintah Provinsi Jawa Timur tentang Peningkatan Program Pusat Kesehatan Masyarakat. Dengan Perjanjian

Nomor : 120.1/17/012/2015 Nomor : 119/23/421.022/2015

, tanggal

2 Januari 2015. Dengan kerja sama ini meningkatkan akses dan mutu pelayanan kesehatan terhadap masyarakat di wilayah Kabupaten Malang sehingga tercapai derajat kesehatan masyarakat yang optimal secara efektif dan efisien. Kerja sama tersebut berupa bantuan keuangan untuk perawat di 390 Ponkesdes dan dokter di Puskesmas Rawat Inap, bantuan sosialisasi, bantuan pemulihan balita gizi buruk dan

pembinaan

taman

posyandu.

Perjanjian

berlaku

selama

1 (satu) tahun; d. Kerja Sama Dinas Kesehatan Kabupaten Malang dengan Dinas Kesehatan

Kabupaten

Kediri

Kesehatan

di

perbatasan;

wilayah

tentang

kerja

sama

di

bidang

Nomor : 119/28/421.022/2015 Nomor : 119 /9801/418.48/2015

,

tanggal 5 Oktober 2015, berlaku selama 5 (lima) tahun. LKPJ Kepala Daerah Kabupaten Malang Tahun 2015

VI - 4

Kerja sama meliputi penanganan kejadian luar biasa (bencana alam, penyakit menular), pelayanan dan rujukan program Jamkesmas, Jamkesda

dan

Jampersal,

serta

pengawasan

peredaran

obat

tradisional; e. Kerja Sama Dinas Pendidikan Kabupaten Malang dengan Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga Kabupaten Kediri tentang Penyelenggaraan Pelayanan Pendidikan di wilayah Kabupaten Malang dengan

Kabupaten

Kediri,

Nomor : 119/29/421.022/2015 Nomor : 119/2480 /418.47 /2015

,

tanggal

5 Oktober 2015, berlaku selama 3 (tiga) tahun. Dimaksudkan untuk meningkatkan pelayanan pendidikan di kedua wilayah; f.

Kerja sama Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Malang dengan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Kediri

tentang

kerja

sama

wilayah perbatasan. Perjanjian

Penanggulangan

Bencana

Nomor : 119/30/421.022/2015 Nomor : 129/1426 /418.74/2015

di

, tanggal

5 Oktober 2015, berlaku sampai dengan tahun 2019 dan setiap tahun akan dievaluasi oleh para pihak; Dengan kegiatan melakukan koordinasi dan sinkronisasi program kerja atau kegiatan teknis penanggulangan bencana di wilayah perbatasan secara terpadu pada 3 tahap: 1). Tahap Prabencana, meliputi situasi tidak terjadi dan dalam situasi terdapat potensi terjadi bencana; 2). Tahap Saat Tanggap Darurat, yang dilakukan dalam situasi terjadi bencana; 3). Tahap Pasca bencana, dilakukan dalam saat setelah terjadi bencana meliputi kegiatan rehabilitasi dan rekonstruksi. Objek kerja sama adalah kegiatan pada setiap tahapan dan penyelenggaraan penanggulangan bencana dilakukan secara terpadu, terkoordinasi dan menyeluruh. g. Kesepakatan

Bersama

Pemerintah

Kabupaten

Malang

dengan

Pemerintah Kotabaru tentang Pembangunan Daerah, dalam rangka


VI - 5

mensinergikan potensi antar daerah dan pertukaran pengetahuan dan teknologi. Dengan perjanjian

Nomor : 119/24/421.022/2015 Nomor : 19 Tahun 2015

, tanggal

2 September 2015 berlaku selama 1 (satu) tahun; h. Kerja sama Pemerintah Kabupaten Malang dengan Pemerintah Kabupaten

Bulungan

Penyelenggaraan

Provinsi

Transmigrasi

𝑁𝑜 : 119/32/421.022/2015

Kalimantan

Umum

di

Utara

Tanjung

tentang

Buka

SP.3,

, tanggal 20 Agustus 2015 dan berlaku

𝑁𝑜 : 180/22/𝑝𝑒𝑟𝑗 /𝐻𝑘 −𝑉𝐼𝐼𝐼 /2015

selama 1 (satu) tahun. Kerja sama ini akan meningkatkan dan mengembangkan semua potensi yang ada di kedua daerah sehingga memberikan

manfaat

yang

besar.

Pada

tahun

2015

telah

dikirimkan/ditempatkan transmigran sebanyak 10 KK. Sedangkan Kerja Sama Antar Daerah yang masih berlaku sampai dengan tahun 2015 antara lain: a. Kerja sama antara Pemerintah Kabupaten Malang dengan LANUD TNI-AU Abdulrachman Saleh, Pemerintah Provinsi Jawa Timur, Pemerintah

Kota

Malang

dan

Pemerintah

Kota

Batu

dalam

pengelolaan sebagian fasilitas operasional Penerbangan Pangkalan TNI-AU Abdul Rachman

Saleh Malang. Pelaksanaan kerja sama

tersebut berlangsung dalam jangka waktu selama 10 tahun, berlaku sejak 5 September 2007 sampai dengan 5 September 2017. Pada tanggal 29 September 2014 telah disepakati antara Panglima Komando

Operasi

TNI

AU

II

di

Makassar,

Direktur

Bandar

Udara Kementerian Perhubungan Republik Indoneisa, dan Dinas Perhubungan

dan

LLAJ

Provinsi

Jawa

Timur

tentang

Penggunaan Bersama Pangkalan TNI AU Abdulrachman Saleh Malang. MoU

ini

merupakan

tindak

lanjut

teknis

dari

MoU

nomor

KB/33/XII/2013, HK.201/2/25/DRJU-2013, 120.1/125/012/2013 yang ditandatangani 18 November 2013 antara Wakasau (Mabes TNI AU), Dirjen Perhubungan Udara, dan Gubernur Jawa Timur tentang Pengunaan bersama pangkalan TNI AU Abdulrachman Saleh Malang


VI - 6

untuk Bandar Udara. Dengan demikian 2 MoU ini merupakan MoU terakhir sekaligus menggugurkan MoU sebelumnya. Pada tahun 2015 Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kabupaten Malang sudah mengusulkan ke Dinas Perhubungan dan LLAJ

Provinsi

Jawa

Timur

selaku

penyelenggara

pelayanan

penerbangan sipil di Bandar Udara Abdulrachman Saleh untuk meningkatkan prasarana penerbangan di bandara sehingga take off dan landing pesawat dapat dilakukan pada malam hari atau cuaca buruk, sekaligus untuk meningkatkan keselamatan penerbangan, pemberangkatan dan kedatangan pesawat di bandara tersebut. Selain itu sudah diusulkan penambahan rute penerbangan Malang– Yogyakarta

kepada

Direktorat

Jenderal

Perhubungan

Udara

Kementerian Perhubungan dengan tembusan maskapai penerbangan yang selama ini sudah beroperasi di Malang; b. Kerja sama Gubernur Jawa Timur dan Bupati Malang tentang Kerja Sama Prasarana Jaringan Jalan Lintas Selatan (JLS) Jawa Timur; Realisasi pelaksanaan kegiatan Pembangunan Wilayah Selatan Jawa Timur diwujudkan dalam kesepakatan bersama antara Pemerintah Provinsi Jawa Timur dengan Pemerintah Kabupaten Malang tahun 2001. Pendanaan proyek berasal dari sharing antara APBD Provinsi Jawa Timur dengan APBD Kabupaten Malang. Sebagai dukungan atas kesepakatan bersama dimaksud, DPRD Kabupaten Malang telah mengeluarkan Keputusan DPRD Kabupaten Malang Nomor: 20 Tahun 2002 tentang Persetujuan Kerja sama Pembangunan Bidang Pekerjaan Umum Kerja

Prasarana sama

Jaringan

antara

Jalan

Pemerintah

Lintas Provinsi

Selatan Jawa

Jawa Timur

Timur. dengan

Pemerintah Kabupaten Malang dilaksanakan secara terpadu, serasi dan seimbang sehingga dapat memberikan manfaat yang sebesarbesarnya bagi kesejahteraan rakyat Provinsi Jawa Timur pada umumnya dan Kabupaten Malang pada khususnya. Atas dasar pertimbangan

tersebut

maka

realisasi

pelaksanaan

kegiatan

Pembangunan Wilayah Selatan Jawa Timur diwujudkan dengan LKPJ Kepala Daerah Kabupaten Malang Tahun 2015

VI - 7

mengadakan

perpanjangan

kesepakatan

bersama

tentang

pelaksanaan Kerja Sama Pembangunan Wilayah Selatan Jawa Timur dengan Nota Kesepakatan Bersama Tahun 2007. Pelaksanaan perjanjian kerja sama tersebut ditindaklanjuti dengan dibuatnya Nota Perjanjian Kerja sama antara Pemerintah Provinsi Jawa Timur dengan Pemerintah Kabupaten Malang tahun 2008, yang ditujukan untuk mewujudkan Prasarana Jaringan Jalan Lintas Selatan Jawa Timur, sehingga dapat memberikan manfaat yang sebesar-besarnya bagi kesejahteraan pelaksanaan

rakyat. perjanjian

Adapun ini

jangka

adalah

waktu

selama

dan

25

pembiayaan

tahun

dengan

pembiayaan yang dibebankan kepada APBN, APBD Provinsi Jawa Timur, dan APBD Kabupaten Malang; c.

Kesepakatan

Bersama

Pemerintah

Kabupaten

Malang

dengan

Pemerintah Provinsi Jawa Timur tentang dukungan pendampingan dan pengalokasian dana program jalan lain menuju mandiri dan sejahtera Provinsi Jawa Timur tahun 2015-2018, berlaku tanggal 16 Desember 2014 sampai dengan 16 Desember 2015. Pada tahun 2015 Dinas Kesehatan Kabupaten Malang menerima dana tersebut ditambah sisa tahun lalu sebesar Rp20.350.262.000,terealisasi Rp19.779.728.950,- (97,20%). Adapun penggunaan dana tersebut diperuntukan: 1). Perluasan fungsi Polindes menjadi Ponkesdes yang digunakan untuk sharing honor perawat Ponkesdes sejumlah 390 orang sebesar Rp2.580.000.000,-; 2). Peningkatan Puskesmas rawat inap menjadi Puskesmas rawat inap plus (Puskesmas Tumpang) yang digunakan untuk Honor Dokter Umum sebesar Rp30.000.000,-; 3). Peningkatan Puskesmes Rawat Inap menjadi Puskesmas rawat inap standar (Puskesmas Donomulyo dan Turen) yang digunakan untuk honor dokter umum sebesar Rp60.000.000,-; 4). Peningkatan Sarana Alat Kesehatan sebesar Rp15.000.000.000,-; 5). Pengembangan Taman Posyandu sebesar Rp176.373.000,-; LKPJ Kepala Daerah Kabupaten Malang Tahun 2015

VI - 8

6). Pengadaan

Pemberian

Makanan

Tambahan

(PMT)

sebesar

Rp60.000.000,-. Terdapat saldo sebesar Rp570.533.050,- (2,80%) merupakan saldo dari honor dokter tahun lalu dan juga selisih antara pagu pengadaan alat kesehatan dengan nilai penawaran; d. Kerja sama Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Malang dengan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Lumajang tentang kerja sama Penanggulangan Bencana di wilayah perbatasan. Dengan kegiatan melakukan koordinasi dan sinkronisasi program kerja atau kegiatan teknis penanggulangan bencana di wilayah perbatasan secara terpadu mulai tahap prabencana, tahap saat tanggap darurat, dan tahap pascabencana. Penyelenggaraan penanggulangan bencana dilakukan secara terpadu, terkoordinasi dan menyeluruh. Perjanjian kerja sama ini berlaku sampai dengan tahun 2019. Evaluasi terhadap perjanjian oleh para pihak dilakukan rutin 1 (satu) tahun sekali; e. Kerja Sama Pemerintah Kabupaten Malang (Dinas ESDM) dengan Pemerintah Kota Malang dalam rangka Pemanfaatan Sumber Mata Air Sumbersari Desa Tawangargo dan Sumber Air Karangan Desa Donowarih

Kecamatan

Karangploso

Kabupaten

Malang

selama

20 tahun, dan Pemanfaatan mata air sumber Wendit Desa Mangliawan Kecamatan Pakis Kabupaten Malang selama 20 tahun; f.

Kerja Sama dengan Pemerintah Kota Batu tentang Pemanfaatan Sumber Air Cinde dan Sumber Air Dandang berlangsung selama 10 tahun sampai dengan 14 November 2021;

g. Kerja Sama Pemerintah Kabupaten Malang (Dinas ESDM) dengan PDAM Kabupaten Pasuruan tentang Pemanfaatan mata air Kalibiru di Kecamatan Lawang berlangsung selama 10 tahun sampai dengan tanggal 23 Mei 2022. Pada tahun 2015 jumlah kontribusi lebih kurang sebesar Rp13.542.750,-;


VI - 9

h. Kerja Sama Pemerintah Kabupaten Malang dengan Pemerintah Kabupaten Pasuruan tentang Pemanfaatan Gapura Selamat Datang di Wilayah Perbatasan Kabupaten Pasuruan dan Kabupaten Malang selama 20 tahun, kerja sama Penanggulangan Bencana selama 5 tahun, Penyelenggaraan

Pelayanan Pendidikan, kerja sama di

Bidang Kesehatan (pengendalian penyakit menular, pelayanan rujukan program Jamkesmas, Jamkesda, Jampersal, pengawasan peredaran obat tradisional, dan program KIBBLA); i.

Kerja

Sama

tentang

Penyelenggaraan

Transmigrasi

dengan

Pemerintah Kabupaten Maluku Tengah Provinsi Maluku, berlaku selama 5 tahun. Pada tahun 2015 ditempatkan sebanyak 5 KK. 3. Permasalahan dan Solusi Secara umum dalam pelaksanaan Kerja Sama Antar Daerah yang dilakukan

tidak

menemui

hambatan

yang

berarti,

namun

dalam

pelaksanaannya perlu terus dioptimalkan, sehingga tujuan dari kerja sama dimaksud dapat terwujud secara optimal. Beberapa permasalahan tersebut, antara lain: a. Permasalahan pelaksanaan kerja sama tentang penyelenggaraan pelayanan penerbangan sipil di Bandar Udara TNI-AU Abdulrachman Saleh. Permasalahan pengelolaan Bandar Udara Abdulrachman Saleh sebagai bandara sipil adalah pada prasarana pendukung kegiatan penerbangan sipil. Hingga saat ini prasarana penerbangan di Bandar Udara Abdulrachman Saleh belum maksimal, prasarana

Instrumental Landing System (ILS) tidak dikalibrasikan kepada Kementerian Perhubungan Republik Indonesia sehingga tidak bisa dioperasikan untuk membantu pilot mengarahkan pesawat pada saat mendarat malam hari atau cuaca buruk. Terhadap kendala ini maka sudah dikirimkan surat kepada Kepala Dinas Perhubungan dan LLAJ Provinsi Jawa Timur selaku penyelenggara penerbangan sipil di Bandar

Udara

Abdulrachman

Saleh

untuk

segera

melakukan

optimalisasi keberadaan ILS di bandara tersebut;


VI - 10

b. Adapun permasalahan yang timbul dalam pelaksanaan program Jamkesda yaitu masih rendahnya pemanfaatan oleh peserta. Hal ini disebabkan oleh adanya perubahan kepesertaan yang belum dilakukan proses verifikasi dan validasi (meninggal, masuk Jaminan Kesehatan Nasional, berpindah domisili, atau mampu). Pada tahun 2015 masih berfokus pada verifikasi dan validasi peserta Penerima Bantuan Iuran (PBI) berjumlah 708.057 orang, dan rencana tahun 2016 akan dilakukan pada peserta Jamkesda dengan harapan semua peserta sudah masuk pada peserta PBI APBN; c.

Permasalahan kurangnya tenaga perawat Ponkesdes dan dokter umum maka dukungan pendampingan dan pengalokasian dana program jalan lain menuju mandiri dan sejahtera Provinsi Jawa Timur masih sangat diperlukan;

d. Kerja Sama Pemerintah Kabupaten Malang (Dinas ESDM) dengan PDAM Kabupaten Pasuruan tentang Pemanfaatan mata air Kalibiru di Kecamatan Lawang, masalah yang dihadapi adalah dasar hukum pemungutan kontribusi. Setelah dilakukan kajian, daerah dapat melakukan pemungutan iuran dengan menggunakan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat No. 18/PRT/M/2015, berupa biaya jasa pengelolaan sumber daya air yang formulanya masih dibahas oleh tim; e. Pada pelaksanaan transmigrasi permasalahan yang muncul adalah menurunnya

kuota

calon

transmigran

dari

kementerian,

dan

meningkatnya animo calon transmigran tetapi tidak diikuti dengan penyediaan daerah penempatan. Solusinya adalah dengan melakukan koordinasi dengan pemerintah pusat dan melakukan kerja sama dengan daerah penempatan calon transmigran; f.

Dalam pelaksanaan kerja sama pembangunan daerah, pemerintah daerah masih belum mempertimbangkan kerja sama sebagai salah satu inovasi dalam meminimalisir disparitas pembangunan, dan belum optimalnya pemanfaatan kerja sama untuk mendukung peningkatan daya saing daerah. Untuk itu perlu peningkatan kapasitas pelaksanaan kerja sama pembangunan.


VI - 11

B. Kerja Sama Daerah dan Pihak Ketiga 1. Kebijakan dan Kegiatan Dalam melaksanakan pembangunan di daerah, pemerintah daerah dihadapkan dengan pemenuhan kebutuhan yang tidak dapat dipenuhi langsung oleh pemerintah daerah yang bersangkutan seperti keterbatasan sumberdaya manusia, penguasaan teknologi, dan anggaran yang dimiliki maka dilakukan kerja sama pemerintah daerah dengan pihak ketiga, serta dalam rangka optimalisasi pengelolaan potensi daerah guna peningkatan kualitas pelayanan publik dan menciptakan efisiensi dalam mengelola pelayanan untuk kepentingan masyarakat. Kebijakan Pemerintah Kabupaten Malang Tahun 2015 diarahkan untuk mendorong kerja sama dalam rangka peningkatan penyediaan sarana prasarana publik, dan peningkatan pelayanan publik untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. 2. Realisasi Pelaksanaan Kegiatan Kerja Sama dengan Pihak Ketiga yang dilaksanakan pada tahun 2015 antara lain: a. Kerja Sama Pemerintah Kabupaten Malang dengan PT. Bentoel Internasional Investana tentang Tanggungjawab Sosial Perusahaan (CSR),

Nomor :119/21/421.022/2015 Nomor :408/P−CORA /CLG −JKT /BINI /XII /2015

, tanggal 6 Maret 2015

sampai dengan 2 September 2015. Kegiatan berupa pembangunan Taman Ruang Terbuka Hijau (RTH) taman gerbang Ibukota Kabupaten Malang di Kepanjen, yaitu Gerbang Barat di Jl. Raya Talangagung Desa Talangagung Kecamatan Kepanjen dan Gerbang Utara di Jl. Raya Panglima Sudirman Desa Mojosari Kecamatan Kepanjen Kabupaten Malang; b. Kerja Sama Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Malang dengan

Badan

Penyelenggaraan

Jaminan

Sosial

(BPJS)

Ketenagakerjaan Kantor Cabang Malang tentang Pelayanan terpadu Pendaftaran

Kepesertaan


BPJS

Ketenagakerjaan

pada VI - 12

Badan

Pelayanan

Perizinan

Nomor :119/20/421.022/2015 Nomor :Per /161/06/2015

Terpadu

Kabupaten

Malang,

, tanggal 15 Juni 2015 sampai dengan

15 Juni 2018. Merupakan

tindak

lanjut

Kesepakatan

Bersama

Pemerintah

Kabupaten Malang dengan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Ketenagakerjaan Cabang Malang tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan. Kegiatan yang dilaksanakan yaitu pembuatan counter layanan BPJS ketenagakerjaan yang memberikan layanan informasi kepesertaan program BPJS ketenagakerjaan, dan menghimbau setiap badan usaha yang mengajukan izin usaha baru maupun perpanjangan untuk mendaftarkan tenaga kerjanya; Tabel 6.1

Data Klaim Kesehatan oleh RSUD “Kanjuruhan” Kepanjen PELAYANAN KESEHATAN

TAHUN 2014

2015

Jamkesmas -

-

11.685.913.973

-

- Pengajuan

560.364.740

-

- Realisasi

560.484.740

-

- Pengajuan

18.130.860

16.059.700

- Realisasi

21.725.632

16.013.800

98.525.324

48.096.161

124.071.332

66.624.461

588.536.262,08

557.053.550

8.557.077.982

1.152.412.943,32

304.634.878,42

301.900.040

304.634.881

301.900.040

- Pengajuan - Realisasi Askes PNS

AJII(Asuransi Jiwa Inhealth Indonesia)

PT. KAI (Askes Sukarela) - Pengajuan - Realisasi JAMKESDA dan SPM - Pengajuan - Realisasi Jamkesda sharing Provinsi - Pengajuan - Realisasi


VI - 13

TAHUN

PELAYANAN KESEHATAN

2014

2015

Jamkesda & SPM Kab. Malang - Pengajuan

280.370.652,66

255.153.510

8.252.360.425

847.064.847,82

3.530.731

-

82.676

3.448.055,50

Pengajuan

55.352.567.631

64.428.871.903

Realisasi

55.352.567.631

59.259.249.089

- Realisasi c. Jamkesda & SPM Kab./Kota lain - Pengajuan - Realisasi BPJS

Sumber RSUD Kanjuruhan Kabupaten Malang

c.

Pemerintah Kabupaten Malang dengan Institute Of Education,

Development,

Social,

Nomor :119/06/421.022/2015 Nomor :52/KB /INFEST /IV /2015

Religious,

and

Cultural

Studies

, tanggal 12 Maret 2015 tentang Program

Penguatan Kapasitas Desa dalam rangka Implementasi Peraturan Perundang-Undangan Desa, berlaku selama 1 tahun. Ada 2 desa yang menjadi pilot project, yaitu Desa Tunjungtirto Kecamatan Singosari dan Desa Kucur Kecamatan Dau. Kegiatan berupa

pelatihan

dan

pendampingan

penyusunan

dokumen

perencanaan, RPJMDes, dokumen asset, pengelolaan BUMDes, dan penggunaan aplikasi (website) sebagai media penyebaran informasi. Sasaran kegiatan adalah pemerintah desa, kader desa, pemuda, dan kelompok perempuan; d. Perjanjian PT.

Kerja Sama Pemerintah

Kharisma

Karangploso

Kabupaten

Malang dengan

Nomor :119/07/421.022/2015 Nomor :022/Eks .KPP /I/2015

,

tanggal

12 Januari 2015 tentang Pembangunan Perumahan PNS Pemerintah Kabupaten Malang, berlaku selama 2 tahun; Target rumah terbangun di Perumahan Bumi Kanjuruhan adalah sebanyak 371 (tiga ratus tujuh puluh satu) unit rumah, dengan rincian sebagai berikut:


VI - 14

-

Telah terbangun rumah sebanyak 126 (seratus dua puluh enam) unit rumah;

-

Realisasi sebanyak 104 (seratus empat) unit rumah.

e. Kerja Sama Pemerintah Kabupaten Malang dengan PT. Kharisma Karangploso

dan

PT.

Bank

Tabungan

Negara

(BTN)

tentang

Pembiayaan Rumah program subsidi bagi PNS di lingkungan Pemerintah Kabupaten Malang. Dengan Nomor: 119/18/421.022/2015, 036/Eks-KKP/IV/2015, dan 18/PKS/MLG.I/IV/2015, tanggal 29 April 2015

sampai dengan 29 April 2018; f.

Kerja Sama Kecamatan Karangploso Kabupaten Malang dengan Pemerintah

Desa

Pengelolaan

Donowarih

Rest

Area

Nomor : 119/17/421.022/2015 Nomor : 119/01/421.632.006/2015

Kecamatan di

Desa

Karangploso

tentang

Donowarih

dengan

, berlangsung tanggal 6 April 2015

sampai dengan 6 April 2018; g. Kerja Sama Pemerintah Kabupaten Malang dengan PT. Garuda Indonesia tentang Penjualan Tiket Penerbangan Garuda Indonesia untuk Korporasi,

Nomor : 119/26/421.022/2015 Nomor : GARUDA /MLGDM −30106 /IX /2015

, tanggal 25

Juli 2015 sampai dengan 24 Juli 2016; h. Perjanjian


Kabupaten

Malang

dengan

PT. PLN Distribusi Jawa Timur Area Malang tentang Pemungutan Pajak Penerangan Jalan dan Pembayaran Rekening Listrik serta Penyelenggaraan Penerangan Jalan Umum Pemerintah Kabupaten Malang

Nomor :119/38/35.07.022/2015 Nomor :108.PJ /AGA .00.01/AREA −MLG /2015

, berlaku selama 2 tahun

mulai tanggal 7 November 2015 sampai dengan 7 November 2017; i.

Kerja Sama Dinas Pendidikan Kabupaten Malang dengan PT. TELKOM Nomor: K.TEL/HK.810/DTT-GC200000/2015 tanggal 11 Juni 2015 tentang

Sewa

Layanan

Sistem

Informasi

Administrasi

Pendidikan Online.


VI - 15

Nota kesepahaman ini adalah kerja sama antara Dinas Pendidikan dengan PT. Telkom Indonesia untuk menyelenggarakan Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) secara online yang dapat diakses oleh seluruh masyarakat. Untuk sementara ini program PPDB Online diikuti oleh 88 Lembaga SMP dan SMA Negeri Kabupaten Malang yang memungkinkan masyarakat untuk mendaftarkan putra putrinya ke sekolah yang dikehendaki sesuai dengan kemampuan dan prestasinya secara online, tanpa harus datang ke sekolah yang bersangkutan. Dengan program ini masyarakat maupun calon siswa dapat mengikuti perkembangan pendaftaran pada sekolah yang dikehendaki secara online dan dapat diakses di mana saja dan kapan saja; j.

Kerja Sama Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Kabupaten Malang dengan Fakultas Peternakan Universitas Brawijaya Malang tentang

Pendampingan

di Kabupaten Malang,

Sentra

Peternakan

Nomor :119/31/421.022/2015 Nomor :2160 /UN 10.5/DN /2015

Rakyat

(SPR)

, berlaku tanggal

13 Oktober 2015 sampai dengan 13 Oktober 2019. Telah dilaksanakan Sosialisasi SPR di 4 lokasi yaitu Kecamatan Pagak, Wonosari, Wajak, dan Singosari; Deklarasi 12 Sentra Peternakan Rakyat: Sapi Perah di Kecamatan Ngajum, Lawang, Wajak, Sapi Potong di Kecamatan Gedangan, Kalipare, Pagak, Donomulyo, Singosari, Pakis, dan Wajak, Kambing di Kecamatan Ampelgading dan Wonosari; Pembentukan Gabungan Perwakilan Pemilik Ternak (GPPT). Untuk selanjutnya perencanaan kegiatan-kegiatan Dinas Peternakan Kabupaten Malang dialokasikan di wilayah SPR; k. Kerja Sama RSUD “Kanjuruhan” Kepanjen Kabupaten Malang dengan STIKES Widya Cipta Husada Malang tentang praktek klinik, profesi,

penelitian

Nomor : 119/38/421.022/2015 Nomor : E.5/C/982/UMM /X/2015

dan

pengabdian

praktek

masyarakat,

, berlaku tanggal 2 Desember 2015

sampai dengan 2 Desember 2018.


VI - 16

Tahun 2015 telah dilaksanakan pelatihan tenaga pembimbing/ karyawan rumah sakit, yaitu pelatihan Clinical Instructor bagi 25 orang, dan pelatihan asuhan keperawatan pada pasien bagi 35 orang; l.

Kerja Sama Pemerintah Kabupaten Malang dengan PT. Bank Jatim Cabang Malang tentang Pelaksanaan Sistem Informasi Manajemen Pelaporan Data Transaksi Usaha Wajib Pajak secara Online selama 3 tahun. Dengan pelaksanaan sistem ini maka pelayanan perpajakan daerah menjadi transparan, akuntabel, dan akurat;

m. Kerja Sama Pemerintah Kabupaten Malang dengan PT. Bank Jatim Cabang Malang tentang Penatausahaan Penerimaan dan Pengeluaran Dana

Pemerintah

Kabupaten

Malang,

keuangan kas umum daerah dan

sehingga

penatausahaan

pengeluaran dana menjadi

transparan, efektif dan efisien; n. Kerja Sama Pemerintah Kabupaten Malang dengan PT. Bank Negara Indonesia tentang Sewa Tempat/Lahan untuk Pengoperasian ATM di Lokasi Perkantoran Dinas Pendidikan Kabupaten Malang selama 1 tahun; o. Kerja Sama Pemerintah Kabupaten Malang dengan PT. Bank Jatim Cabang Malang tentang Sewa Menyewa Tempat/Ruangan untuk Pelayanan

Perbankan

di

Lingkungan

Perkantoran

Pemerintah

Kabupaten Malang dan di Pusat Kerajinan Kendedes Singosari selama 5 tahun; p. Kesepakatan Bersama tentang Kerja sama Pembangunan Daerah dalam bidang pengembangan sumber daya manusia dan sumber daya sosial antara Pemerintah Kabupaten Malang dengan Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, Universitas CIPUTRA Surabaya, Universitas

Trunojoyo

Madura,

Universitas

Kanjuruhan

Malang,

Universitas Raden Rahmat Malang, Sekolah Tinggi Agama Islam Nahdlatul Ulama Karangploso Malang, Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi


VI - 17

(STIEKN) Jaya Negara Malang, Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi (STIE) Malang, Universitas Widyagama Malang, Institute Agama Islam Al-Qolam Malang, dan Universitas Muhammadiyah Malang; Sedangkan kerja sama dengan Pihak Ketiga yang masih berlaku sampai dengan tahun 2015 antara lain: a. Perjanjian sewa menyewa Pemerintah Kabupaten Malang dengan PT.

Bakrie

Kanjuruhan

Telecom FM

tentang milik

Space

Sewa

Pemerintah

Nomor : 065/287/421.106/2014 Nomor : 859/BTEL −PKS /Radiokanjuruhan /IX /2014

Tower

di

Kabupaten

Radio Malang

, tanggal 17 Oktober 2014.

Sewa Menyewa dengan jangka waktu 2 (dua) tahun berlaku sejak tanggal 26 November 2012 sampai dengan 26 November 2014. Perjanjian dengan PT. Bakrie Telecom tentang Sewa Space Tower di Radio Kanjuruhan FM memberikan kontribusi pada pendapatan daerah sebesar Rp110.000.000,- sebagai kompensasi biaya sewa selama 2 tahun. Pada tahun 2015 telah dilakukan penagihan uang sewa tower milik Radio

Kanjuruhan

Kabupaten

Malang

kepada

Direktur

Utama

PT. Bakrie Telecom Tbk, tetapi pihak Bakrie menyampaikan informasi kondisi perusahaan dalam keadaan pailit, dan untuk penyelesaiannya PT. Bakrie Telecom Tbk mengajukan permohonan melalui Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU); b. Nota Kesepahaman Pemerintah Kabupaten Malang dengan Perum. Perhutani KPH Malang tentang Pola Kemitraan Pengelolaan Hutan (PKPH) pada lahan yang dikuasai Perum. Perhutani KPH Malang. Nota Kesepahaman ini ditindaklanjuti dengan perjanjian kerja sama antara Lembaga Kemitraan Desa Pengelola Hutan (LKDPH) dengan Perhutani. Kerja sama kemitraan masih terbatas pada kerja sama pembuatan tanaman, belum sampai pada kontrak kerja sama


VI - 18

pengelolaan hutan sebagaimana dimaksud pada Nota Kesepahaman dan Peraturan Bupati Nomor 53 Tahun 2005 tentang LKDPH; c.

Perjanjian Kerja Sama Pemerintah Kabupaten Malang dengan Balai Ipteknet BPPT tentang Pengembangan Aplikasi E-Government dalam rangka Mendukung Sistem Inovasi Daerah di Kabupaten Malang Tahun 2013-2016;

d. Perjanjian Kerja Sama Pemerintah Kabupaten Malang dengan PT. Pos Indonesia Kantor Pos Cabang Malang tentang Penanganan Kiriman Dokumen Kependudukan dan Pencatatan Sipil sampai dengan tahun 2015; e. Perjanjian Kerja sama Pemerintah Kabupaten Malang dengan PT. Bank Jatim tentang Pengelolaan penerimaan PBB Perdesaan dan Perkotaan sampai dengan 10 November 2017; f.

Kerja Sama Pemerintah Kabupaten Malang dengan PT. Kharisma Karangploso dan PT. Bank Tabungan Negara tentang Program Pengadaan Rumah Bersubsidi Bagi PNS Kabupaten Malang, tanggal 10 November 2014 sampai dengan 10 November 2015;

g. Kerja Sama Pemerintah Kabupaten Malang dengan PT. Bank Tabungan Negara tentang Tata Cara Pembayaran Angsuran Kredit Pemilikan Rumah (KPR) bagi PNS Kabupaten Malang di Perumahan PNS Bumi Kanjuruhan Kepanjen sampai dengan tahun 2019. Kerja sama ini mengatur tata cara pembayaran Kredit Pemilikan Rumah bagi PNS Kabupaten Malang dengan cara pembayaran angsuran dikoordinir oleh bendahara gaji; h. Kerja Sama PT. Bank Tabungan Negara dengan Badan Pelayanan Perizinan Terpadu, Badan Lingkungan Hidup, BPBD, BAPPEDA, BALITBANG, Badan Perumahan, Badan Kesbangpol, Dinas Kehutanan, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Dinas Kebudayaan dan Pariwisata,

DPPKA,

Dinas

Tenaga

Kerja,

Dinas

Sosial,

Dinas

Peternakan, Dinas Bina Marga, Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informasi,

RSUD

“Kanjuruhan”,


Kantor

Penanaman

Modal, VI - 19

Kantor Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Malang tentang Tata Cara Pembayaran Angsuran Kredit Pemilikan Rumah

(KPR)

bagi

PNS

Kabupaten

Malang

sampai

dengan

tahun 2019; i.

Perjanjian


Kabupaten

Malang dengan

Pemerintah Desa Tirtomarto Kecamatan Ampelgading Kabupaten Malang tentang Pengelolaan tempat khusus parkir Bakroto di Desa Tirtomarto Kecamatan Ampelgading sampai dengan tahun 2016. Tabel 6.2 Kontribusi Pendapatan Asli Daerah Terminal Bakroto TAHUN

PAD Terminal Bakroto

2013

2014

2015

Target

6.000.000

6.600.000

6.600.000

Realisasi

9.350.000

7.164.000

0

Tidak adanya pemasukan PAD di Terminal Bakroto, dikarenakan tidak beroperasinya lagi armada bus trayek Lumajang-Malang sejak bulan Oktober 2014. Hal ini akibat dari sepinya penumpang, sehingga tidak ada pemasukan retribusi. j.

Perjanjian


Kabupaten

Malang dengan

PT. Multiartisika Citra Surabaya tentang Pembangunan Jembatan Penyeberangan di Jalan Raya Kecamatan Lawang sampai dengan tahun 2019; k. Perjanjian PT.


Multimitra

Warna

Media

Kabupaten

Surabaya

Malang dengan

tentang

Pembangunan

Jembatan Penyeberangan di Jalan Raya Kecamatan Singosari sampai dengan tahun 2019; l.

Perjanjian Kerja Sama RSUD “Kanjuruhan” Kabupaten Malang dengan Universitas

Brawijaya

Malang

tentang

Penyelenggaraan

dan

Peningkatan Pendidikan, Pelatihan dan Pelayanan Bidang Kesehatan sampai dengan tahun 2018; LKPJ Kepala Daerah Kabupaten Malang Tahun 2015

VI - 20

m. Kerja Sama RSUD Kanjuruhan Kepanjen dengan Politeknik Kesehatan Kementerian Kesehatan tentang Pelaksanaan Pendidikan, Penelitian dan Pengabdian Masyarakat sampai dengan 30 Desember 2017. Kerja sama dengan Politeknik Kesehatan Kementerian Kesehatan berupa penggunaan jasa dan instalasi pelayanan kesehatan yang berada dibawah pengawasan Kementerian Kesehatan sebagai sarana pelaksanaan pendidikan, penelitian, dan pengabdian masyarakat; n. Rencana Kegiatan Tahunan (RKT) Pemerintah Kabupaten Malang dengan Save the Children (SCI) tentang Peningkatan gizi ibu, bayi, dan bayi dibawah dua tahun (Baduta). Telah dilaksanakan Pelatihan pemberian makan bayi dan anak untuk tenaga kesehatan di wilayah Puskesmas Tumpang dan Dampit; Penerapan 10 langkah menuju keberhasilan menyusui di wilayah Puskesmas Tumpang dan Dampit; dan Pelatihan konselor menyusui; o. Kesepakatan Bersama Pemerintah Kabupaten Malang dengan Paklim GIZ tentang Pelaksanaan Paklim Wilayah Kerja 2 Pengembangan Strategi Kabupaten yang terpadu dalam perubahan iklim sampai dengan tahun 2016; Telah dilakukan penyusunan Rencana Aksi Daerah-Gas Rumah Kaca (RAD-GRK)

Kabupaten

Malang

dalam

rangka

dampak

adanya

perubahan iklim; p. Kerja Sama Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Malang dengan KUD Mina Jaya Desa Tambakrejo Kecamatan Sumbermanjing Wetan tentang Pelaksanan Pelelangan Ikan di TPI Pondokdadap Sendangbiru sampai dengan 26 Juli 2017. Kerja

sama

berupa

pemberian

pembinaan,

pengarahan,

dan

pengaturan dalam pelaksanaan pelelangan di TPI Pondokdadap, serta penyediaan

sarana

dan

prasarana

yang

menunjang

kegiatan

pelelangan dan pemungutan retribusi;


VI - 21

q. Kerja Sama PDAM Kabupaten Malang dengan PD. Jasa Yasa tentang Pemanfaatan Lahan dan Sumber Air di Unit Pemandian Metro Kecamatan Kepanjen sampai dengan 21 Pebruari 2024. Para Pihak tetap konsisten untuk melaksanakan hak dan kewajiban sesuai yang diatur pada Perjanjian Kerja Sama,

PDAM Kabupaten

Malang telah memberikan: 1). Kompensasi sebesar Rp50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) telah dilunasi pada Bulan Juni 2014; 2). Kontribusi Rp45 (empat puluh lima rupiah) per m3 berdasar meter terjual setiap bulan. Sebagai tindak lanjut perjanjian tersebut, pada bulan Nopember 2015 telah diselesaikan menara air, dan direncanakan pada tahun 2016 akan dilaksanakan pemasangan meter induk. r.

Kerja Sama PDAM Kabupaten Malang dengan PD. Jasa Yasa dalam rangka pemanfaatan sumber air di Unit Pemandian Metro untuk memenuhi kebutuhan air bersih bagi masyarakat. Pemanfaatan Sumber Air Pemandian Metro, sampai saat ini telah didistribusikan untuk melayani masyarakat/pelanggan Desa Dilem, Ngadilangkung dan Jl. Sukun Bromo Kelurahan Kepanjen dengan total pelanggan 469 Saluran Rumah.

s.

Nota Kesepahaman Bupati Malang dengan Rektor Universitas Merdeka Malang tentang Bidang Pendidikan, Penelitian dan Pengabdian Masyarakat sampai dengan 24 April 2019.

3.

Permasalahan dan Solusi Adapun permasalahan dan solusi dalam rangka pelaksanaan kerja sama dengan pihak ketiga antara lain: a. Kerja Sama Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Malang dengan

Badan

Penyelenggaraan

Jaminan

Sosial

(BPJS)

Ketenagakerjaan Kantor Cabang Malang, permasalahan yang timbul adalah pengajuan klaim BPJS oleh RSUD Kanjuruhan tidak sesuai


VI - 22

antara ajuan klaim dengan realisasi. Hal ini karena adanya Sistem Pengawas Internal (SPI) BPJS yang memeriksa ajuan klaim. Untuk itu perlu adanya kesesuaian antara verifikator BPJS dan SPI; b. Sewa Menyewa Tower Space di Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Kanjuruhan antara Pemerintah Kabupaten Malang dengan PT. Bakrie Telecom, Tbk. Pihak perusahaan pailit sehingga tidak dapat membayar kewajibannya. Maka telah dilakukan pelarangan PT. Bakrie Telecom mengoperasikan perangkatnya sebelum diselesaikannya pembayaran sewa menyewa, dilakukan pemutusan aliran listrik pada perangkat PT. Bakrie Telecom, dan tidak dilakukan perpanjangan sewa oleh pihak Pemerintah Kabupaten Malang; c.

Masih rendahnya pemahaman masyarakat tentang adanya fasilitas pelayanan Kartu Keluarga melalui Kantor Pos, sehingga dilakukan sosialisasi kepada masyarakat terutama yang jauh dari jangkauan pelayanan agar menggunakan fasilitas tersebut;

d. Renstra

PKPH

tiap-tiap

Lembaga

Kemitraan

Desa

Pengelola

Hutan (LKDPH) belum dibuat, maka tahun 2015 telah dilakukan koordinasi

dengan

pendampingan

Perum.

penyusunan

Perhutani

Renstra

KPH

PKPH

Malang

kepada

5

dan LKDPH.

Direncanakan tahun 2016 dilaksanakan bintek penyusunan Renstra PKPH. Selain itu dilakukan pembinaan lebih intensif tentang PKPH baik kepada masyarakat sekitar hutan maupun kepada stakeholders. Kontrak kerja sama kemitraan masih terbatas pada kerja sama pembuatan

tanaman,

belum sampai

pada

pengelolaan hutan, sebagaimana MoU dan

kontrak

kerja sama

Peraturan Bupati Nomor

53 tahun 2005 tentang LKDPH. Tahun 2015 dilakukan kesepakatan pengelolaan hutan dalam bentuk usaha wisata alam. Oleh karena itu, tahun 2016 diperlukan fasilitasi untuk finalisasi kesepakatan menjadi perjanjian kerja sama;


VI - 23

e. Kerja Sama Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Kabupaten Malang dengan Fakultas Peternakan Universitas Brawijaya Malang. Permasalahan yang dihadapi yaitu bahwa telah dikirimkan usulan SPR ke pemerintah pusat beserta persyaratannya, tetapi belum mendapat respon. Maka dilaksanakan pemantapan kelembagaan dan Badan Hukum, serta 12 SPR akan mendapat pembinaan/bimtek peningkatan Sumber Daya Manusia (SDM); f.

Layanan Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) On line belum mencakup semua sekolah menengah di Kabupaten Malang, karena anggaran untuk melaksanakan PPDB online masih terbatas pada 88 lembaga sekolah menengah. Untuk itu mengajukan penambahan anggaran untuk penyelenggaraan PPDB online melalui Pemerintah Kabupaten Malang, agar program ini dapat diikuti oleh seluruh sekolah menengah di Kabupaten Malang.

C. Koordinasi dengan Instansi Vertikal Daerah 1. Kebijakan dan Kegiatan a. Kebijakan Berdasarkan

Undang-Undang

23

Tahun

2015

tentang

Pemerintahan Daerah bab VI pasal 9 disebutkan Urusan Pemerintahan terdiri atas urusan pemerintahan absolut, urusan pemerintahan konkuren, dan urusan pemerintahan umum. Urusan pemerintahan absolut sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah Urusan Pemerintahan yang sepenuhnya menjadi kewenangan Pemerintah Pusat. Urusan pemerintahan absolut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) meliputi: 1). Politik luar negeri; 2). Pertahanan; 3). Keamanan; 4). Yustisi; 5). Moneter dan fiskal nasional; dan 6). Agama. LKPJ Kepala Daerah Kabupaten Malang Tahun 2015

VI - 24

Urusan pemerintahan absolut dijalankan oleh pemerintah pusat namun dalam penyelenggaraan urusan tersebut pemerintah pusat dapat melaksanakan sendiri atau pun melimpahkan wewenang kepada instansi vertikal yang ada di daerah atau gubernur sebagai wakil pemerintah pusat berdasarkan asas dekonsentrasi. Wujud kebijakan dan kegiatan yang dilaksanakan Pemerintah Kabupaten Malang dalam hal ini dengan melakukan koordinasi dan sinkronisasi kegiatan yang menjadi tugas pokok dan fungsi dari instansi vertikal agar pelaksanannya di daerah tidak saling tumpang tindih dengan SKPD dan sesuai sasaran yang diharapkan. Untuk melaksanakan proses tersebut sejak awal kegiatan pada proses perencanaan

melalui

Musyawarah

Perencanaan

Pembangunan

(Musrenbang) sudah diikutsertakan sehingga diharapkan dalam pembuatan rencana kegiatan dari instansi vertikal tersebut dapat mengacu pada aspirasi yang sudah ada serta melihat kegiatankegiatan mana yang sudah dilaksanakan oleh pemerintah daerah mana yang belum dilaksanakan. b. Kegiatan 1). Bidang Politik Luar Negeri Dalam rangka koordinasi pelaksanaan penyelenggaraan pemerintahan

bidang

politik,

pada

tahun

2015

tidak

ada kewenangan pemerintah dalam bidang politik luar negeri yang dilimpahkan ke Pemerintah Kabupaten Malang. Kewenangan Pemerintah Kabupaten Malang dalam bidang politik hanya bersifat membantu dan membina masyarakat dalam rangka menciptakan situasi dan kondisi politik yang lebih baik. Secara umum dapat dikatakan, masyarakat makin sensitif terhadap berbagai gejala dan proses politik yang terjadi, serta ingin lebih banyak turut serta dalam proses pengambilan keputusan politik yang langsung berkaitan dengan kepentingan mereka. Teladan, pembinaan dan dorongan secara terus menerus untuk menerapkan nilai-nilai


VI - 25

demokrasi, organisasi kemasyarakatan, LSM dan pers merupakan hal

yang

akan

keikutsertaan

terus

dilakukan

(partisipasi)

bagi

politik

dan

peningkatan internalisasi

kualitas nilai-nilai

demokrasi dalam jiwa setiap individu masyarakat Kabupaten Malang. 2). Bidang Pertahanan Pertahanan

negara

adalah

segala

usaha

untuk

mempertahankan kedaulatan negara, keutuhan wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan keselamatan segenap bangsa dari ancaman dan gangguan terhadap keutuhan bangsa dan negara. Dalam rangka mewujudkan misi Bupati Malang tahun 2015 yaitu “Mewujudkan kondisi lingkungan yang aman, tertib dan damai” maka ditetapkan sasaran pembangunan daerah yaitu terciptanya sistem pengamanan swakarsa dan kerja sama pengamanan dengan aparat keamanan. Beragamnya kondisi sosial, ekonomi, budaya, dan etnis yang ada, menjadikan Kabupaten Malang memiliki potensi ancaman yang dapat mengganggu ketenteraman dan ketertiban masyarakat. Sejalan dengan itu, arah kebijakan pembangunan ketenteraman meningkatkan

dan

ketertiban

peran

profesionalisme

institusi

serta

masyarakat

ditujukan

masyarakat,

yang

terkait

untuk

meningkatkan

dengan

masalah

ketentraman, dan kerja sama dengan aparat keamanan dalam rangka terjaminnya ketertiban umum, tertib dan tegaknya hukum, serta

terselenggaranya

perlindungan,

pengayoman,

dan

pelayanan kepada masyarakat. Hal ini sejalan dengan UndangUndang Nomor 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara bahwa komponen utama sistem pertahanan negara dalam menghadapi ancaman militer menempatkan Tentara Nasional Indonesia (TNI) sebagai komponen utama dengan didukung oleh komponen cadangan dan komponen pendukung.


VI - 26

Komponen cadangan, terdiri atas warga negara, sumber daya alam, sumber daya buatan, serta sarana dan prasarana nasional yang telah disiapkan untuk dikerahkan melalui mobilisasi guna

memperbesar

dan

memperkuat

komponen

utama.

Komponen pendukung, terdiri atas warga negara, sumber daya alam, sumberdaya buatan, serta sarana dan prasarana nasional yang secara langsung atau tidak langsung dapat meningkatkan kekuatan dan kemampuan komponen utama dan komponen cadangan. 3). Bidang Keamanan Dalam bidang keamanan Pemerintah Kabupaten Malang lebih mengarahkan untuk menciptakan situasi dan kondisi yang aman dan kondusif sehingga dapat menurunkan berbagai gangguan keamanan di masyarakat. Pemerintah Kabupaten Malang melalui Badan Kesatuan Bangsa dan Perlindungan Masyarakat serta Kantor Satuan Polisi Pamong Praja bekerja sama dengan Kepolisian Resort Kabupaten Malang berusaha untuk mewujudkan keamanan dan ketertiban masyarakat dalam rangka penanganan kejadian dan kerawanan. Pemerintah dalam

daerah

penanganannya

selalu

sehingga

melibatkan diharapkan

unsur

tersebut

antara

unsur

kepolisian, militer, dan pemerintah daerah selalu bersama dalam mengatasi kerawanan yang terjadi. 4). Yustisi Dalam

upaya

penegakan

dan

penindakan

hukum,

Pemerintah Kabupaten Malang dalam pelaksanaannya melibatkan Kantor Kejaksaan dan Kantor Pengadilan Negeri sebagai instansi yang mewakili pemerintah pusat di daerah. Hal ini dikarenakan dari sisi sumber daya manusia terdapat keterbatasan, namun Pemerintah Kabupaten Malang terus berusaha untuk mewujudkan kemampuan lembaga tersebut agar nantinya proses penegakan LKPJ Kepala Daerah Kabupaten Malang Tahun 2015

VI - 27

peraturan daerah dapat dilaksanakan lebih optimal.

Sebagai

upaya mengantisipasi terjadinya pelanggaran maka lembagalembaga yang terkait secara periodik melaksanakan operasi terpadu. 5). Moneter dan Fiskal Di

bidang

moneter

dan

fiskal

nasional,

pemerintah

meluncurkan berbagai program yang berkaitan menekan laju dan menjaga stabilitas harga guna mendukung pencapaian sasaran inflasi nasional. Salah satu kegiatan yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Malang adalah membentuk Tim Pengendali Inflasi Daerah (TPID). Dengan terbentuknya TPID memberikan kepercayaan terhadap terciptanya stabilitas harga mengingat kendala-kendala yang kerap memicu inflasi di daerah hanya dapat diatasi melalui kebijakan yang bersifat lintas sektor dan lintas daerah.

Khusus

untuk

pengukuran

kinerja

bagi

TPID

kabupaten/kota yang bukan merupakan basis penghitungan inflasi nasional, penilaian hanya mencakup aspek proses mengingat kabupaten/kota dimaksud tidak memiliki angka realisasi inflasi. Dalam pelaksanaan penilaian, Kelompok Kerja Nasional (Pokjanas) TPID melibatkan tim ahli dari luar Pokjanas TPID selaku external

reviewer guna memastikan objektivitas dalam penilaian. Penilaian oleh pihak eksternal terutama untuk menilai aspek proses pada item kualitas dari kegiatan utama yang dilakukan di daerah dalam rangka stabilisasi harga. Kegiatan

lain

yang

terkait

dengan

moneter

adalah

pelaksanaan penyerahan kewenangan pengelolaan pajak di daerah baik penetapan, pemungutan hingga pemanfaatannya, sebagai upaya perkuatan pendapatan asli daerah termasuk diversifikasi pajak-pajak potensi di daerah dengan harapan tidak memberatkan masyarakat. LKPJ Kepala Daerah Kabupaten Malang Tahun 2015

VI - 28

6). Agama Dalam bidang agama, perkembangan kehidupan beragama di Kabupaten Malang selama ini relatif meningkat, terutama pada pelaksanaan keagamaan yang didukung oleh tersedianya sarana dan fasilitas keagamaan. Keikutsertaan Pemerintah Kabupaten Malang di bidang keagamaan yang merupakan kewenangan dari pemerintah pusat adalah dengan memfasilitasi dan ikut mensukseskan pelaksanaan Musabaqoh Tilawatil Qur’an (MTQ), memberikan pembinaan kepada guru mengaji, dan Pembantu Pegawai Pencatat Nikah (P3N). 2. Realisasi Pelaksanaan Kegiatan Sebagai wujud pelaksanaan koordinasi dengan instansi vertikal di daerah, terutama dengan hal-hal yang terkait penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan pemerintah pusat, pokokpokok kegiatan koordinasi yang dilakukan antara lain: a. Bidang Pertahanan dan Keamanan Beberapa

kegiatan

pokok

yang

dapat

dikoordinasikan

pelaksanaannya dengan pemerintah daerah, antara lain: 1). Pelaksanaan

kegiatan

TNI

Manunggal

Membangun

Desa

(TMMD) ke-94 Tahun 2015 di Desa Purwodadi Kecamatan Donomulyo; 2). Koordinasi dengan KODIM, POLRES, KEJARI, TNI AU, TNI AL, TNI AD, KOREM, BIN terkait Pemeliharaan Keamanan dan Ketertiban Daerah; 3). Pembentukan

Komunitas

Intelijen

Daerah

(KOMINDA)

Kabupaten Malang melalui Keputusan Bupati Malang Nomor : 180/423/KEP/421.013/2010

yang

bertujuan

untuk

meningkatkan penanganan keadaan wilayah daerah dalam menghadapi dinamika politik dan sosial kemasyarakatan;


VI - 29

4). Pelaksanaan koordinasi peningkatan kapasitas aparat dalam rangka pelaksanaan sistem keamanan swakarsa bersama Kepolisian Resort Malang di wilayah Kabupaten Malang; 5). Kerja sama pengembangan kemampuan aparat Polisi Pamong Praja dengan TNI/POLRI dan Kejaksaan; 6). Melakukan Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan Narkoba (P4GN) di wilayah Kabupaten Malang dalam wadah Badan Narkotika Nasional (BNN); 7). Kerja sama Pengamanan pelaksanaan Ujian Akhir Sekolah (UAS)/Ujian Nasional dengan Kepolisian Resort Malang; 8). Kerja

sama

dengan

Komisi

Pemilihan

Umum,

DPPKA,

Inspektorat Kabupaten Malang sebagai Tim Verifikasi Bantuan Partai Politik; 9). Kerja

sama

Pencegahan

dengan

aparat

Kejahatan

keamanan

(pengamanan

dalam

lokasi,

Teknik

pengamanan

pengawalan dan unjuk rasa); 10).Pembentukan Satuan Keamanan Lingkungan di Masyarakat. b. Bidang Yustisi Upaya pemerintah dalam rangka penghormatan, pemenuhan dan penegakan terhadap hukum dan hak asasi manusia diarahkan pada kebijakan untuk meningkatkan pemahaman dan menciptakan penegakan dan kepastian hukum yang konsisten, hak asasi manusia, perlakuan yang adil dan tidak diskriminatif. Pokok-pokok kegiatan bidang yustisi yang pelaksanaannya memerlukan koordinasi dari berbagai pihak, termasuk pemerintah daerah, antara lain: 1). Melaksanakan koordinasi dengan Kejaksanaan Negeri Kepanjen tentang Kesepakatan Bersama tentang Penanganan Masalah Hukum Perdata dan Tata Usaha Negara tanggal 23 Desember 2013 yang berlaku selama 2 tahun yang tertuang dalam Perjanjian Kerja sama :


Nomor : 180 /38 /PKS/421.013/2013 Nomor : B.2500/O.5.43/GS.1/12/2013

;

VI - 30

2). Penegakan

peraturan

daerah

dengan

melakukan

pembongkaran dan penertiban papan reklame; 3). Terselenggaranya gelar sidang tindak pidana ringan; 4). Pemberantasan Barang Kena Cukai Ilegal. c. Bidang Moneter dan Fiskal Nasional Kegiatan-kegiatan pokok bidang moneter dan fiskal nasional yang terkait dengan penyelenggaraan pemerintahan di daerah antara lain : 1). Pembentukan melalui

Tim

Pengendalian

Keputusan

Inflasi

Bupati

Daerah

Malang

Nomor:

188.45/401/KEP/421.013/2015, hal ini sesuai Instruksi Menteri Dalam

Negeri

027/1696/SJ

Republik tanggal

Indonesia

2

April

(Inmendagri)

2013

tentang

Nomor: Menjaga

Keterjangkauan Barang dan Jasa di Daerah; 2). Perjanjian kerja sama antara Pemerintah Kabupaten Malang dengan

Badan

Perwakilan

Pengawas

Provinsi

Keuangan

Jawa

Timur

Dan

Tentang

Pembangunan Kerja

sama

Pengembangan Manajemen Kinerja Pemerintah Kabupaten Malang melalui Perjanjian :

Nomor : 900/889/421.119/2015 Nomor : PRJ −3/PW 13/3/2015

.

d. Bidang Agama Kegiatan

pokok

bidang

agama

tahun

2015

yang

pelaksanaannya dilakukan secara bersama dari unsur pemerintah daerah maupun Kementerian Agama selaku pemangku kewenangan bidang agama, antara lain: 1). Fasilitasi Pembinaan Toleransi dan Kerukunan Hidup Beragama yang diikuti umat lintas agama; 2). Bimbingan/manasik jama’ah calon haji dan petugas haji tahun 1436 H/2015 M;


VI - 31

3). Bantuan transportasi pemberangkatan jama’ah haji dari Malang ke embarkasi Surabaya dan penjemputan kedatangan jama’ah dari Surabaya ke Malang; 4). Pemberian bantuan kepada 113 unit tempat ibadah dan pondok pesantren dengan perincian 70 unit Masjid, 15 unit Pondok Pesantren, 20 unit Musholla, 6 unit Gereja/Pura, dan 2 Wihara; 5). Penyaluran bantuan dari Badan Amil Zakat (BAZ) Kabupaten Malang berupa bantuan sembako kepada 1.380 kaum dhuafa dan fakir miskin di wilayah Kabupaten Malang; 6). Dalam

upaya

membina

toleransi

dan

kerukunan

hidup

beragama dilaksanakan kegiatan pembinaan umat beragama melalui kerjasama dengan Forum Komunikasi Kerukunan Antar Umat Beragama (FKUB) Kabupaten Malang sehingga kerukunan antar umat beragama semakin kondusif; 7). Kasus yang mengarah pada unsur SARA relatif kecil dan dapat difasilitasi melalui dialog bersama dengan melibatkan tokoh agama, tokoh masyarakat, masyarakat dan unsur pemerintah serta Forum Kerukunan Umat Beragama. 3. Permasalahan dan Solusi a. Permasalahan Adapun permasalahan yang timbul di bidang kerja sama dengan instansi vertikal antara lain: 1). Bidang Pertahanan dan Keamanan: a). Masih adanya permasalahan yang belum tuntas karena menyangkut

proporsi

kewenangan

dalam

hal

ini

kewenangan Pemerintah Pusat (masalah pertanahan) dan permasalahan-permasalahan

lainnya

baik

menyangkut

masalah Trantibmas yang diakibatkan tekanan ekonomi maupun yang disebabkan masalah ideologi, etnis maupun masalah yang berlatar belakang keagamaan;


VI - 32

b). Masih rendahnya toleransi dan ikatan sosial di kalangan masyarakat; c). Masih banyaknya masyarakat yang kurang memahami pentingnya wawasan kebangsaan; d). Masih tingginya sikap individual dari masyarakat sehingga kurang berperan aktif dalam menjaga lingkungannya; e). Masih banyak terdapat Pos Keamanan Lingkungan yang tidak berfungsi sebagaimana mestinya. 2). Permasalahan yang terjadi pada Bidang Yustisi adalah : a). Masih rendahnya pemahaman dan kesadaran masyarakat akan

hukum

pelanggaran

dan baik

HAM

sehingga

terhadap

HAM

terjadi

maupun

beberapa peraturan-

peraturan; b). Belum ada keberanian dari para perempuan baik sebagai korban ataupun saksi untuk melaporkan tindak kejahatan yang dilakukan di lingkungan rumah tangga maupun lingkungan di sekitar tempat tinggal. 3). Pada bidang moneter dan fiskal masalah yang ditemui adalah kurangnya

sinergitas

stakeholders/SKPD

dalam

rangka

pengendalian inflasi sehingga perlu diambil beberapa langkah dalam rangka mencegah laju inflasi yang terlalu tinggi; 4). Pada bidang agama ditemukan beberapa permasalahan yang mendapat perhatian khusus karena merupakan penyebab dari perpecahan persatuan dan kesatuan di masyarakat, antara lain: a). Militansi dan fanatisme masyarakat terhadap agama, ideologi dan keyakinan yang kurang terbina dengan baik, rentan terhadap munculnya faham radikal misalnya ISIS, serta terjadinya reaksi yang berlebihan dalam menanggapi kasus bernuansa SARA sehingga dapat menimbulkan perpecahan

dan

mengganggu

ketertiban

serta

ketenteraman kehidupan sosial masyarakat;


VI - 33

b). Pembangunan Vihara di Desa Sumberoto Kecamatan Donomulyo; c). Pembangunan

Masjid

Wahabi

di

Desa

Sumberoto

Kecamatan Donomulyo; d). Pembangunan TPQ di Desa Jedong Kecamatan Wagir; e). Pembangunan Gereja di Desa Sukodadi Kecamatan Wagir; f). Pemanfaatan Bangunan untuk kegiatan Umat Katholik di Desa Pagelaran Kecamatan Pagelaran; g). Pembangunan Gereja di Dusun

Kondangmerak

Desa

Srigonco Kecamatan Bantur; h). Munculnya kasus Gafatar yang membawa korban beberapa warga di Kabupaten Malang. b. Solusi 1). Bidang Pertahanan dan Keamanan a). Menumbuhkan dan mengembangkan rasa solidaritas dan persatuan di masyarakat melalui seminar dan sosialisasi; b). Perlu

peningkatan

sosialisasi

Pamswakarsa

bagi

masyarakat; c). Perlu peran aktif dari aparat keamanan dalam pemantauan berkala di pos-pos keamanan lingkungan yang ada di wilayah; d). Perlu adanya peningkatan intensitas koordinasi maupun sinergitas fungsi dalam penanganan permasalahan. 2). Bidang Yustisi : a). Terbentuknya paralegal di wilayah Kabupaten Malang sebanyak 99 orang (3 orang/kecamatan) yang berdiri pada bulan Nopember 2010 (sebagai pioner di Indonesia) berperan masyarakat,

sebagai

pengawal

khususnya

HAM

terhadap

ditengah-tengah mereka

yang

kehidupannya masih marjinal. Pembentukan paralegal tersebut diambil dari dan oleh masyarakat, sehingga ketika


VI - 34

terjadi gejala pelanggaran HAM, sedini mungkin dapat diketahui dan ditangani (cegah dan tangkal dini). Dengan kata lain paralegal merupakan garda terdepan dalam penegakan HAM, sebagai wujud pelaksanaan supremasi hukum di Kabupaten Malang; b). Fasilitasi

dalam

perlindungan

perempuan

dengan

menyediakan layanan konsultasi dan advokasi bagi korban. 3). Solusi yang dapat diberikan dalam menangani permasalahan bidang moneter dan fiskal adalah: a). Perlu adanya sinergitas seluruh stakeholder/SKPD dalam rangka mengendalikan inflasi melalui rapat koordinasi; b). Melakukan

pemantauan

terhadap

kesediaan

pasokan

khususnya bahan pangan pokok, kelancaran distribusi barang dan komoditas; c). Penyediaan

informasi

ketersediaan

dan

harga bahan

pangan pokok berbasis tekhnologi informasi dari 20 pasar yang tersebar di Kabupaten Malang; d). Selain itu, guna merespons penyesuaian harga BBM bersubsidi,

TPID

mengupayakan

pengelolaan

dampak

lanjutan dengan pengaturan kebijakan pengendalian tarif angkutan darat dan pengaturan kelancaran distribusi bahan pokok, serta turut berperan aktif dalam memfasilitasi pelaksanaan program perlindungan sosial yang diinisiasi oleh Kementerian/Lembaga di tingkat pusat. 4). Untuk menanggulangi permasalahan di bidang agama: a). Membangun sinergitas antara para pimpinan informal di masyarakat dengan pimpinan formal Pemerintahan di setiap tingkatan; b). Dialog secara intensif, dengan kalangan ulama, pimpinan pondok pesantren maupun tokoh lintas agama, para


VI - 35

sesepuh, budayawan dan seniman, tokoh pemuda dan mahasiswa,

tokoh

perempuan,

kalangan

pers

dan

sebagainya; c). Melibatkan para tokoh agama dan budaya dalam proses pembangunan mulai dari perencanaan dan evaluasi agar filosofi dan ajaran agama dapat menjadi ruh dan kekuatan spiritual dalam pembangunan dan sosial kemasyarakatan; d). Dalam upaya membina toleransi dan kerukunan hidup beragama

dilaksanakan

kegiatan

pembinaan

umat

beragama melalui kerja sama dengan Forum Komunikasi Kerukunan Antar Umat Beragama (FKUB) Kabupaten Malang sehingga kerukunan antar umat beragama semakin kondusif. D. Pembinaan Batas Wilayah 1. Kebijakan dan Kegiatan a. Kebijakan Pembinaan Batas Wilayah sebagaimana diamanatkan dalam UndangUndang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menegaskan bahwa pemerintah telah memberikan kewenangan yang luas kepada daerah dalam mengatur, membagi dan memanfaatkan sumberdaya daerahnya masing-masing. Oleh karenanya, ketegasan tentang keberadaan suatu daerah menjadi sangat penting agar penyelenggaraan administrasi daerah dapat berjalan dengan tertib dan

pengelolaan

sebagaimana

sumber

daya

mestinya. Dengan

alam

dapat

demikian,

dilaksanakan

terciptanya

tertib

administrasi dalam penyelenggaraan pemerintahan diharapkan akan mampu meningkatkan pendapatan daerah yang berimbas pada semakin meningkatnya kesejahteraan masyarakat.


VI - 36

b. Kegiatan Sebagai salah satu wujud pelaksanaan pembangunan di wilayah perbatasan serta sejalan dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2006 tentang Pedoman Penegasan Batas Daerah yang bertujuan untuk lebih mengukuhkan batas daerah yang jelas dan pasti baik dari aspek juridis maupun fisik di lapangan, Pemerintah Kabupaten Malang pada tahun 2015 melaksanakan program

Pengembangan

kegiatan

Koordinasi

Wilayah

Penyelesaian

Perbatasan Masalah

dalam

Perbatasan

bentuk Antar

Daerah, dengan realisasi berupa penetapan batas daerah dengan terbitnya Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia. Berikut Peraturan Menteri Dalam Negeri yang telah terbit sampai dengan tahun 2015 adalah: 1). Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 47 Tahun 2007 tentang Batas Daerah Kabupaten Malang dengan Kabupaten Pasuruan; 2). Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2012 tentang Batas Daerah Kabupaten Malang dengan Kota Batu; 3). Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2012 tentang Batas Daerah Kabupaten Malang dengan Kota Malang; 4). Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2013 tentang Batas Daerah Kabupaten Malang dengan Kabupaten Jombang Provinsi Jawa Timur tanggal 27 Desember 2013 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1597); 5). Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2013 tentang Batas Daerah Kabupaten Malang dengan Kabupaten Lumajang Provinsi Jawa Timur (Berita Negara Republik Indonesia

Tahun

2013 Nomor 1599); 6). Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 29 Tahun 2014 tentang Batas Daerah Kabupaten Malang dengan Kabupaten Mojokerto;


VI - 37

7). Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2014 tentang Batas Daerah Kabupaten Malang dengan Kabupaten Probolinggo. Selain terbitnya Peraturan Menteri Dalam Negeri juga terdapat Data Rupabumi Kecamatan, sebagaimana Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 112 Tahun 2006 tentang Tim Nasional Pembakuan Nama Rupabumi. Rupabumi adalah bagian dari permukaan bumi yang dapat dikenal identitasnya sebagai unsur alami dan buatan manusia, misalnya sungai, danau, gunung, tanjung, desa dan bendungan. Adapun nama rupabumi adalah nama yang diberikan pada unsur rupabumi. Ditindaklanjuti dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pembakuan Nama Rupabumi, serta Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 35 Tahun 2009

tentang

Pedoman

Pembentukan

Panitia

Pembakuan

Nama Rupabumi. 2. Realisasi Pelaksanaan Kegiatan Sebagai

tindak lanjut pelaksanaan kegiatan

Penetapan

dan

Penegasan batas wilayah Kabupaten Malang, pada Tahun Anggaran 2015 pada Bagian Tata Pemerintahan Umum Sekretaris Daerah Kabupaten Malang telah dialokasikan Program Pengembangan Wilayah Perbatasan kegiatan Koordinasi Penyelesaian Masalah Perbatasan Antar Daerah dengan dilakukan

anggaran adalah

sebesar

Rp445.570.000,-.

terlaksananya

koordinasi

Fokus

kegiatan

penyelesaian

yang

masalah

perbatasan antara Pemerintah Kabupaten Malang dengan Pemerintah Kabupaten/Kota yang bertetangga/berbatasan. Adapun realisasi anggaran kegiatan pada akhir Tahun Anggaran 2015 mencapai 99,03% atau sebesar Rp441.240.000,-. Adapun kronologis Penetapan dan Penegasan Batas Daerah (PPBD) Kabupaten/Kota yang berbatasan

dengan Kabupaten Malang,

Bagian

Tata Pemerintahan Umum Sekretariat Daerah Kabupaten Malang atas


VI - 38

nama Pemerintah Kabupaten Malang telah melaksanakan pemasangan sampai dengan tahun 2015 sebanyak 116 (seratus enam belas) titik pilar batas. Selain penetapan batas daerah, tahun 2015 telah dilakukan pendataan Rupabumi dilaksanakan di 7 kecamatan meliputi Kecamatan Bululawang, Kecamatan Gondanglegi, Kecamatan Jabung, Kecamatan Poncokusumo, Kecamatan Tajinan, Kecamatan Tumpang dan Kecamatan Wajak. Sebelumnya telah dilakukan di 14 kecamatan, sehingga sampai tahun

2015

telah

dilaksanakan

pada

21

kecamatan,

sedangkan

12 kecamatan yang belum, direncanakan pada tahun 2016 dan tahun 2017, mengingat terbatasnya anggaran. Sebagaimana Pasal 3 Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 112 Tahun 2006 tentang Tim Nasional Pembakuan Nama Rupabumi disebutkan tujuan dari Pembakuan nama Rupabumi adalah: 1). Mewujudkan tertib administrasi di bidang Pembakuan nama Rupabumi di Indonesia; 2). Menjamin

tertib

administrasi

wilayah

dalam

kerangka

Negara

Kesatuan Republik Indonesia; 3). Mewujudkan adanya Gasetir Nasional sehingga ada kesamaan pengertian mengenai nama Rupabumi di Indonesia; 4). Mewujudkan data dan informasi akurat mengenai nama Rupabumi di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, baik untuk kepentingan pembangunan nasional maupun internasional. 3. Permasalahan dan Solusi a. Permasalahan Dari 9 (sembilan) Daerah Kabupaten/Kota yang berbatasan dengan Kabupaten Malang, hanya 2 (dua) yang belum selesai masalah perbatasannya karena masih dilakukan upaya penyelesaian antara Kabupaten Kediri dan Kabupaten Blitar yang bersengketa dengan permasalahan penentuan puncak Gunung Kelud;


VI - 39

1). Dasar surat Bupati Kediri Nomor: 100/39/418.11/2011, sesuai Penelitian Ketua Tim Penetapan dan Penegasan Batas Daerah Kabupaten Kediri, bahwa Dokumen

Penetapan dan Penegasan

Batas Daerah Kabupaten Malang kurang lengkap dikarenakan dalam Peta dan Berita Acara PPBD Kabupaten Malang memuat/mencantumkan

Pilar

Batas

Nomor:B/97/XI/2006 (P.50) yang terletak di Lokasi

belum Daerah Dusun

Gunung Kelud/Sungai Nambaan Desa Pandansari Kecamatan Ngantang Kabupaten Malang Propinsi Jawa Timur, sebagai Pilar Batas Utama (PBU) antara Kabupaten Malang, Kabupaten Kediri dan Kabupaten Blitar; 2). Tim Penetapan dan Penegasan Batas Daerah Kabupaten Kediri menyarankan untuk Dokumen Penetapan dan Penegasan Batas Daerah Kabupaten Malang Nomor:B/97/XI/2006 pada Pilar Nomor

50 (P.50) dengan Kabupaten Blitar belum mencantumkan tulisan/pahatan Batas Daerah dengan Kabupaten Kediri, sehingga

Pilar Nomor 50 (P.50) Batas Daerah tersebut juga sebagai batas dengan Kabupaten Kediri (1 pilar batas untuk 3 Kabupaten); 3). Masih menunggu penyelesaian sengketa yang terjadi antara Kabupaten Kediri dan Kabupaten Blitar, yang hingga saat ini belum ada penyelesaian. b. Pemecahan Masalah 1). Kabupaten

Malang

dengan

Kabupaten

Kediri

sebanyak

15 (lima belas) titik pilar batas dengan pemecahan masalah sebagai berikut: a). Mengingat pilar batas daerah nomor: B/97/XI/2006 pada

Pilar Nomor 50 (P.50) adalah pilar batas Kabupaten Malang dengan Kabupaten Blitar yang dilaksanakan pada tahun 2006 dan dianggarkan melalui APBD Kabupaten Malang tahun 2006,


VI - 40

sesuai dengan dokumen PPBD berupa Berita Acara dan Peta yang diterbitkan oleh Topografi Kodam (Topdam) V Brawijaya Malang. Apabila Pemerintah Kabupaten Malang menyetujui saran/ maksud Pemerintah Kabupaten Kediri, maka akan terjadi perubahan Dokumen Berita Acara khususnya dipilar batas:

B/97/XI/2006 pada Pilar Nomor : 50 (P.50); b). Sedangkan Pemerintah Kabupaten Malang tidak menyetujui maksud dari pada Pemerintah Kabupaten Kediri, maka Tim PPBD Kabupaten Malang menyarankan kepada Pemerintah Kabupaten Kediri untuk menganggarkan dana dari APBD Kabupaten Kediri dalam rangka membuat patok pilar batas dimaksud sesuai dengan peraturan yang berlaku. 2). Kabupaten

Malang

dengan

Kabupaten

Blitar

sebanyak

15 (lima belas) titik pilar batas, sedangkan berita acara sudah ditandatangani oleh pejabat yang berwenang, saat ini menunggu proses pembahasan di Kementerian Dalam Negeri. E. Pencegahan dan Penanggulangan Bencana 1. Bencana yang terjadi Kejadian bencana yang terjadi di wilayah Kabupaten Malang sepanjang Tahun 2015 dapat diidentifikasi sebagai berikut: a. Bencana Alam Tanah Longsor 1).

Tanggal 4 Januari 2015 terjadi tanah longsor di Desa Purworejo Kecamatan Ngantang, bencana menyebabkan bahu jalan dan separuh badan jalan ambrol dengan volume panjang ± 12 m dan tinggi ± 7 m;

2).

Tanggal 25 Januari 2015 terjadi tanah longsor di Desa Duwet Krajan Kecamatan Tumpang, bencana menyebabkan 1 rumah penduduk rusak berat dan 5 rusak ringan;


VI - 41

3).

Tanggal 25 Januari 2015 terjadi tanah longsor di Desa Kidangbang Kecamatan Wajak, bencana menyebabkan jembatan jalan desa rusak berat;

4).

Tanggal 30 Januari 2015 terjadi tanah longsor di Desa Suwaru Kecamatan Pagelaran, bencana menyebabkan sayap jembatan panjang 15 m dan tinggi 8 m rusak berat;

5).

Tanggal

10

Februari

2015

terjadi

tanah

longsor

di

Dusun Tunjungsari Kelurahan Turen Kecamatan Turen bencana menyebabkan 1 rumah penduduk rusak berat dan dinding penahan ambrol; 6).

Tanggal 10 Februari 2015 terjadi tanah longsor di Desa Sidoluhur Kecamatan Lawang, bencana menyebabkan 2 rumah penduduk rusak sedang dan 4 rusak ringan;

7).

Tanggal 11 Februari 2015 terjadi tanah longsor di Desa Wonorejo Kecamatan Poncokusumo, bencana menyebabkan bahu jalan rusak;

8).

Tanggal 1 Maret 2015 terjadi tanah longsor di Dusun Krajan, Dusun Gunung Tumpuk Desa Sidoluhur Kecamatan Lawang, bencana menyebabkan 1 jembatan putus dan 2 rumah penduduk rusak sedang;

9).

Tanggal 3 Maret 2015 terjadi tanah longsor di Desa Wonoagung Kecamatan

Kasembon,

bencana

menyebabkan

rumah

1

penduduk rusak berat; 10). Tanggal 20 Maret 2015 terjadi tanah retak/tanah longsor di Desa Tulungrejo Kecamatan Ngantang, bencana menyebabkan 6 keluarga sejumlah 20 jiwa mengungsi; 11). Tanggal

24

Maret

2015

terjadi

tanah

longsor

di

Desa

Sumberputih Kecamatan Wajak, bencana menyebabkan rumah dekat tebing longsor sehingga tidak dapat ditempati/mengungsi karena membayahakan; LKPJ Kepala Daerah Kabupaten Malang Tahun 2015

VI - 42

12). Tanggal

26

Maret

2015

terjadi

tanah

longsor

di

Desa

Gubugklakah Kecamatan Poncokusumo, bencana menyebabkan 4 rumah penduduk rusak berat; 13). Tanggal 5 April 2015 terjadi tanah longsor di Desa Slamparejo Kecamatan Jabung, bencana menyebabkan jalan penghubung longsor/putus; 14). Tanggal 6 April 2015 terjadi tanah longsor di Desa Codo, Desa Sukoanyar Kecamatan Wajak, bencana menyebabkan dinding

penahan

tanah

SDN

Codo

I

ambrol

sepanjang

12 m x 5 m dan terjadi penyempitan jalan karena longsor sepanjang 250 m x 3 m; 15). Tanggal 6 April 2015, terjadi tanah longsor dan puting beliung di Desa Palakan dan Desa Ngasem Kecamatan Ngajum, bencana menyebabkan 1 kandang ayam roboh dan jalan penghubung desa tertimbun tanah dan akar pohon; 16). Tanggal 6 April 2015 terjadi tanah longsor di Kelurahan Kepanjen Kecamatan Kepanjen, bencana menyebabkan 3 dapur rumah penduduk ambrol; 17). Tanggal 15 April 2015 terjadi tanah longsor di Desa Ampelgading Kecamatan Tirtoyudo, bencana menyebabkan terganggunya transportasi 11 keluarga dan longsor dengan tinggi ± 50 m dan panjang 100 m; 18). Tanggal

24

April

2015

terjadi

tanah

longsor

di

Desa

Cempokomulyo Kecamatan Kepanjen, bencana menyebabkan 2 rumah penduduk rusak sedang; 19). Tanggal 25 April 2015 terjadi tanah longsor di Desa Genengan Kecamatan Pakisaji, bencana menyebabkan 1 rumah penduduk rusak sedang; 20). Tanggal 13 April 2015 terjadi tanah longsor di Desa Tulungrejo Kecamatan

Ngantang,

bencana

menyebabkan

plengsengan

penahan tanah ambrol, panjang 18 m tinggi 7 m; LKPJ Kepala Daerah Kabupaten Malang Tahun 2015

VI - 43

21). Tanggal 2 Mei 2015 terjadi tanah longsor di Desa Banjarejo, Desa Sidodadi Kecamatan Ngantang, bencana menyebabkan separuh badan jembatan putus (4,5 m x 12 m); 22). Tanggal 3 Mei 2015 terjadi tanah longsor di Desa Kebobang Kecamatan Wonosari, bencana menyebabkan badan sungai sepanjang 40 m lebar 2,5 m dan tinggi 10 m ambrol; 23). Tanggal 11 Mei 2015 terjadi tanah longsor di Desa Lebakharjo Kecamatan Ampelgading, bencana menyebabkan 3 rumah penduduk rusak berat dan 4 rusak ringan; 24). Tanggal 12 Mei 2015 terjadi banjir dan tanah longsor di Desa

Sonowangi

Kecamatan

Ampelgading,

bencana

menyebabkan 1 rumah penduduk rusak berat, 1 rusak ringan dan 4 daerah titik longsor; 25). Tanggal 17 Desember 2015 terjadi tanah longsor di Desa Wajak Kecamatan Wajak, bencana menyebabkan plengsengan penahan irigasi ambrol sepanjang 10 m dan tinggi 2 m serta jalan paving sepanjang 33 m dan lebar 2,5 m. b. Bencana Alam Angin Puting Beliung Selama kurun waktu tahun 2015, telah terjadi bencana alam berupa angin puting beliung, dengan lokasi kejadian dan kerusakan sebagai berikut: 1).

Tanggal 13 Januari 2015 terjadi angin puting beliung di Kelurahan

Cempokomulyo

Kecamatan

Kepanjen,

bencana

menyebabkan pohon tumbang menimpa 1 rumah penduduk rusak ringan; 2).

Tanggal 23 Januari 2015 terjadi angin puting beliung di Desa Tegalsari Kecamatan Kepanjen, bencana menyebabkan saluran pipa air minum terputus;


VI - 44

3).

Tanggal 25 Januari 2015 terjadi angin puting beliung di Desa

Lebakharjo

Kecamatan

Ampelgading,

bencana

menyebabkan 1 rumah penduduk rusak sedang; 4).

Tanggal 30 Januari 2015 terjadi angin puting beliung di Desa Kebonagung Kecamatan Pakisaji, bencana menyebabkan 7 rumah penduduk rusak sedang dan 13 rusak ringan;

5).

Tanggal 24 Februari 2015 terjadi angin puting beliung di Desa Tulusbesar Kecamatan Tumpang, bencana menyebabkan 3 rumah penduduk rusak berat dan 12 rusak ringan;

6).

Tanggal 24 Februari 2015 terjadi angin puting beliung di Desa

Krebet

Senggrong,

Desa

Lumbangsari

Kecamatan

Bululawang, bencana menyebabkan 4 rumah penduduk rusak berat dan 11 rusak ringan; 7).

Tanggal 21 Maret 2015 terjadi angin puting beliung di Desa Gunungsari Kecamatan Tajinan, bencana menyebabkan 1 rumah penduduk rusak berat;

8).

Tanggal 22 Maret 2015 terjadi angin puting beliung di Desa Kebonagung Kecamatan Pakisaji, bencana menyebabkan pagar sekolah SDN 5 rusak dan kabel listrik PLN putus;

9).

Tanggal 22 Maret 2015 terjadi angin puting beliung di Desa Ngadilangkung Kecamatan Kepanjen, bencana menyebabkan kabel listrik PLN putus;

10). Tanggal

12

April

2015

terjadi

angin

puting

beliung

di

Desa Tegalgondo, Desa Ampeldento Kecamatan Karangploso, bencana menyebabkan 6 rumah penduduk rusak sedang; 11). Tanggal

23

April

2015

terjadi

angin

puting

beliung

di

Desa Purwosari Kecamatan Singosari, bencana menyebabkan 1 rumah penduduk rusak berat; 12). Tanggal

26

April

2015

terjadi

angin

puting

beliung

di

Dusun Ardimulyo Desa Gajahrejo Kecamatan Gedangan, bencana menyebabkan 1 rumah penduduk rusak sedang;


VI - 45

13). Tanggal 29 Nopember 2015 terjadi angin puting beliung di Desa Kebobang, Desa Plaosan. Desa Kluwut, Desa Plandi, Desa Bangelan Kecamatan Wonosari, bencana menyebabkan 3 rumah penduduk rusak berat, 72 rusak sedang, 4 rusak ringan, 2 SDN rusak sedang, 1 Balai Desa rusak sedang, 1 TPQ rusak sedang, 2 kandang ayam dan bebek rusak berat, 5 tempat usaha rusak serta 36 titik hutan rakyat dan perkebunan rusak; 14). Tanggal 29 Nopember 2015 terjadi angin puting beliung di Desa Karangrejo, Desa Kromengan Kecamatan Kromengan, bencana menyebabkan 2 rumah penduduk rusak berat. c. Bencana Alam Banjir Selama kurun waktu tahun 2015, telah terjadi bencana banjir dengan lokasi kejadian dan kerusakan sebagai berikut: 1).

Tanggal 18 Februari 2015 di Dusun Jetak Desa Mulyoagung Kecamatan Dau terjadi hujan deras yang mengakibatkan banjir karena saluran air yang tertimbun tanah;

2).

Tanggal 3 Maret 2015 di Desa Jatirejosoyo, Desa Mojosari, Desa Ngadilangkung Kecamatan Kepanjen terjadi hujan deras dengan kurun waktu yang lama mengakibatkan banjir sehingga 54 rumah penduduk terendam di RT 1, 27 di RT 2, 12 di RT 3, dan 2 rumah di RT 4;

3).

Tanggal 2 Mei 2015 terjadi banjir di Kelurahan Kepanjen Kecamatan Kepanjen karena hujan deras di wilayah Kota malang mengakibatkan debit air sungai Supit Urang meluap ke pemukiman warga dan meluapnya Sungai Paron sehingga terjadi kerusakan pada 185 rumah penduduk terendam;

4).

Tanggal 11 Mei 2015 di Dusun Balaiarjo Desa Purwodadi Kecamatan Tirtoyudo terjadi hujan deras dengan curah yang tinggi mengakibatkan air sungai meluap sehingga tanggul penahan sungai sepanjang 1 km rusak, 2 rumah penduduk rusak berat dan 4 rusak ringan.


VI - 46

d. Bencana Alam Kekeringan 1).

Pada bulan Juli 2015 terjadi kekeringan di Desa Karangkates Kecamatan Sumberpucung, bencana menyebabkan 396 keluarga mengalami kekurangan air;

2).

Pada bulan Agustus 2015 terjadi kekeringan di Dusun Blandit Timur

Desa

Wonorejo

Kecamatan

Singosari,

bencana

menyebabkan 911 keluarga sejumlah 2.898 jiwa mengalami kekurangan air; 3).

Pada awal bulan Agustus 2015 terjadi kekeringan di Dusun Sumberbendo

Desa

Kucur

Kecamatan

Dau,

bencana

menyebabkan 1.056 jiwa mengalami kekurangan air; 4).

Pada pertengahan bulan Agustus 2015 terjadi kekeringan di Dusun Krajan I, Dusun Krajan II, Dusun Krajan III, Dusun Alasteledek

Desa

Putukrejo

Kecamatan

Kalipare,

bencana

menyebabkan 620 keluarga mengalami kekurangan air; 5).

Pada awal bulan September 2015 terjadi kekeringan di Dusun Krajan Desa Pringgondani, Dusun Gampingan Desa Wonokerto, Dusun

Balewerti

Gununggebang

Desa

Desa

Rejosari,

Dusun

Krajan,

Dusun

Karangsari,

Dusun

Krajan,

Dusun

Sumberejo Desa Bandungrejo, dan Dusun Sumberjambe Desa Sriganco

Kecamatan

Bantur,

bencana

menyebabkan

2.216 keluarga mengalami kekurangan air; 6).

Pada awal bulan September 2015 terjadi kekeringan di Dusun Bandarangin Desa Sumberrejo, dan Dusun Krajan, Dusun Tempur Desa Pagak Kecamatan Pagak;

7).

Pada akhir bulan September 2015 terjadi kekeringan di Desa Sumberagung

Kecamatan

Sumbermanjing

Wetan,

bencana

menyebabkan 486 keluarga sejumlah 1.556 jiwa mengalami kekurangan air;


VI - 47

8).

Pada akhir bulan September 2015 terjadi kekeringan di Desa Tempursari Kecamatan Donomulyo, bencana menyebabkan 460 keluarga mengalami kekurangan air;

9).

Pada akhir bulan September 2015 terjadi kekeringan di Desa Kedungbanteng Kecamatan Sumbermanjing Wetan, bencana menyebabkan sumber mata air mengering;

10). Pada

awal

bulan

Oktober

2015

terjadi

kekeringan

di

Dusun Gunungkunci Desa Jabung Kecamatan Jabung, bencana menyebabkan 339 keluarga mengalami kekurangan air; 11). Pada Dusun

awal

bulan

Kerisik,

Oktober Dusun

2015

terjadi

Lemahbang,

kekeringan

Dusun

di

Karanglo,

Dusun Gondang Desa Kemiri Kecamatan Jabung, bencana menyebabkan 775 keluarga mengalami kekurangan air; 12). Pada pertengahan bulan Oktober 2015 terjadi kekeringan di Dusun Talasan Desa Ngabab Kecamatan Pujon, bencana menyebabkan 91 keluarga sejumlah 337 jiwa mengalami kekurangan air; 13). Pada pertengahan bulan Oktober 2015 terjadi kekeringan di Dusun Krajan, Dusun Pasarpon, Dusun Putukrejo, Dusun Nampurejo Desa Banjarejo Kecamatan Donomulyo, bencana menyebabkan 1.513 keluarga sejumlah 4.306 jiwa mengalami kekurangan air; 14). Pada pertengahan bulan Oktober 2015 terjadi kekeringan di Dusun Krajan Desa Gajahrejo Kecamatan Gedangan, bencana menyebabkan 273 keluarga mengalami kekeringan; 15). Pada pertengahan bulan Oktober 2015 terjadi kekeringan di Desa Banjarejo, Desa Purwodadi, Desa Sumberoto Kecamatan Donomulyo, bencana menyebabkan 1.105 keluarga sejumlah 2.520 jiwa di Desa Banjarejo, 142 keluarga sejumlah 460 jiwa di Desa Purwodadi, dan 1.300 keluarga sejumlah 3.900 jiwa di Desa Sumberoto mengalami kekurangan air.


VI - 48

e. Bencana Alam Petir Selama kurun waktu tahun 2015, telah terjadi bencana alam berupa petir, dengan lokasi kejadian dan kerugian sebagai berikut: 1).

Tanggal 29 Nopember 2015 di Desa Wonomulyo Kecamatan Poncokusumo terjadi hujan deras disertai sambaran petir mengakibatkan 1 warga terluka berat dan 2 unit rumah penduduk rusak berat;

2).

Tanggal 10 Desember 2015 di Dusun Sumbersari Desa Wonosari Kecamatan Wonosari terjadi hujan deras disertai sambaran petir mengakibatkan 1 rumah penduduk rusak berat.

2. Penanggulangan Bencana Beberapa kejadian bencana alam yang terjadi di wilayah Kabupaten Malang selama Tahun 2015 Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Malang telah melakukan assesment, memberikan rambu bahaya sementara, memberikan bantuan sembako, melakukan kerja bakti, memberi bantuan stimulus, membuat pos pantau serta berkoordinasi dengan Pemerintah Provinsi Jawa Timur. 3. Status

Bencana

(Nasional,

Regional/Provinsi

atau

Lokal/

Kabupaten/Kota) Beberapa kejadian bencana alam yang terjadi di wilayah Kabupaten Malang selama Tahun 2015 ditetapkan statusnya sebagai bencana alam Lokal atau Kabupaten. 4. Sumber dan Jumlah Anggaran Dalam rangka penanganan terjadinya bencana alam serta rehabilitasi

terhadap

korban

bencana

alam

di

wilayah

Kabupaten Malang, telah dialokasikan anggaran melalui Belanja Tidak Terduga sebesar Rp6.000.000.000,- (enam milyar rupiah). Adapun penggunaan dana Belanja Tidak Terduga (BTT) adalah sebagai berikut:


VI - 49

a. Rehabilitasi

dinding

penahan

Jalan

Tanjungsari

III

seluas

15 m x 8 m di Kelurahan Turen Kecamatan Turen dengan biaya sebesar Rp200.000.000,- (dua ratus juta rupiah); b. Perbaikan oprit Jembatan Kali Lesti di Desa Suwaru Kecamatan Pagelaran dengan biaya sebesar Rp800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah); c.

Perbaikan

dinding

penahan

Jembatan

Dusun

Putuk

seluas

25 m x 8 m di Desa Wonorejo Kecamatan Poncokusumo dengan biaya sebesar Rp350.000.000,- (tiga ratus lima puluh juta rupiah); d. Pembangunan Kecamatan

Jembatan Wajak

Kidang

dengan

Berik

biaya

di

Desa

sebesar

Kidang

Berik

Rp450.000.000,-

(empat ratus lima puluh juta rupiah); e. Pembangungan Kecamatan

Jembatan

Lawang

Gunung Tumpuk

dengan

biaya

di Desa Sidoluhur

sebesar

Rp1.000.000.000,-

(satu milyar rupiah); f.

Rehabilitasi Dinding Penahan seluas 50 m x 8,5 m di Desa Slamparejo Kecamatan Jabung dengan biaya Rp700.000.000,- (tujuh ratus juta rupiah);

g. Rehabilitasi Dinding Penahan seluas 24 m x 5 m di Desa Codo Kecamatan

Wajak

dengan

biaya

sebesar

Rp200.000.000,-

(dua ratus juta rupiah); h. Pembangunan Saluran/Drainase Jalan di Desa Kebobang Kecamatan Wonosari

dengan

biaya

sebesar

Rp100.000.000,-

(seratus

juta rupiah); i.

Rehabilitasi Dinding Penahan seluas 20 m x 8 m di Desa Tulungrejo Kecamatan

Ngantang

dengan

biaya

sebesar

Rp200.000.000,-

(dua ratus juta rupiah); j.

Rehabilitasi Dinding Penahan seluas 305 m x 1,5 m di Desa Bambang Kecamatan Wajak dengan biaya sebesar Rp200.000.000,- (dua ratus juta rupiah);


VI - 50

k. Rehabilitasi Dinding Penahan seluas 13 m x 9 m di Kelurahan Cempokomulyo

Kecamatan

Kepanjen

dengan

biaya

sebesar

Rp100.000.000,- (seratus juta rupiah); l.

Rehabilitasi Jembatan seluas 5 m x 8 m di Desa Sidodadi Kecamatan

Ngantang

dengan

biaya

sebesar

Rp700.000.000,-

(tujuh ratus juta rupiah). 5. Antisipasi Daerah dalam menghadapi Kemungkinan Bencana Alam Untuk mengantisipasi terjadinya bencana alam, Pemerintah Kabupaten

Malang

telah

memprogramkan

antisipasi

bencana

dengan kegiatan: a. Pembentukan satuan-satuan tugas penanganan bencana berbasis masyarakat, khususnya pada daerah-daerah yang rawan bencana; b. Melakukan pembinaan-pembinaan terhadap upaya mitigasi bencana alam bagi masyarakat yang termasuk dalam daerah rawan bencana serta

memberikan

informasi

dan

sosialisasi

tentang

bahaya

terjadinya bencana; c.

Melakukan kegiatan-kegiatan yang berkaitan dengan pelestarian lingkungan untuk meminimalisir terjadinya bencana alam banjir dan tanah longsor yang disebabkan oleh pengrusakan dan penggundulan hutan. Selain itu untuk mengurangi dampak pemanasan global, meningkatnya absorbsi gas CO2, SO2 dan polutan lainnya, mencegah bencana banjir, kekeringan dan tanah longsor, serta meningkatkan upaya konservasi genetik tanaman hutan. Dapat dilakukan kegiatan antara lain melalui rehabilitasi hutan dan lahan, perlindungan dan konservasi sumber daya hutan, penghijauan, pembuatan kebun bibit rakyat, pembuatan bibit/benih tanaman kehutanan, pembuatan bangunan

konservasi

tanah

dan

air,

pelestarian

sumber

air,

peningkatan peran serta masyarakat dalam rehabilitasi hutan dan lahan

serta

pencegahan

dan

pengendalian

kebakaran

hutan

dan lahan. LKPJ Kepala Daerah Kabupaten Malang Tahun 2015

VI - 51

6. Potensi Bencana yang diperkirakan terjadi Dilihat dari posisi geografis, fisiografis, demografis dan geologis Wilayah Kabupaten Malang mempunyai berbagai macam potensi bencana alam berupa tsunami, banjir dan longsor, letusan gunung api, gempa bumi, puting beliung dan angin ribut. a. Wilayah Potensi Bencana Alam Banjir dan Longsor Adanya

wilayah

perbukitan

dan

daerah

aliran

sungai/kelerengan di Kabupaten Malang berpotensi terjadi bencana alam banjir dan longsor. Wilayah-wilayah yang berpotensi banjir dan tanah longsor yaitu: 1). Desa Lebakharjo dan Desa Simojayan Kecamatan Ampelgading; 2). Desa Kepatihan, Desa Sumbertangkil, Desa Pujiharjo dan Desa Purwodadi Kecamatan Tirtoyudo; 3). Desa Gajahrejo, Desa Segaran, Desa Tumpakrejo dan Desa Sidodadi Kecamatan Gedangan; 4). Desa Banjarejo, Desa Kedungsalam, Desa Tulungrejo dan Desa Sumberoto Kecamatan Donomulyo; 5). Desa

Sitiarjo

dan

Desa

Tambakasri

Kecamatan

Sumbermanjing Wetan; 6). Desa Pait, Desa Wonoagung Kecamatan Kasembon; 7). Desa Kemiri Kecamatan Jabung; 8). Desa Selorejo, Desa Petungsewu Kecamatan Dau; 9). Desa Srimulyo Kecamatan Dampit. b. Wilayah Potensi Bencana Alam Letusan Gunung Api Wilayah Kabupaten Malang yang dikelilingi 4 pegunungan berapi baik yang masih aktif maupun yang sudah tidak aktif berpotensi terkena dampak letusan gunung berapi. Beberapa wilayah yang berpotensi terkena bencana alam letusan gunung api antara lain:


VI - 52

1). Kecamatan Poncokusumo dan Kecamatan Jabung yang berpotensi bencana debu/abu vulkanik dari Gunung Bromo; 2). Kecamatan Dampit,

Ampelgading,

Kecamatan

Kecamatan

Wajak

dan

Tirtoyudo,

Kecamatan

Kecamatan

Poncokusumo

berpotensi bencana debu/abu vulkanik dari Gunung Semeru; 3). Kecamatan Kasembon dan Kecamatan Ngantang berpotensi bencana bom-bom, lapili, awan pijar, piroklastik dan gas (S/SO4, SO2) dari Gunung Kelud; 4). Kecamatan Pujon, Kecamatan Karangploso, Kecamatan Singosari dan

Kecamatan

solfatara-fumarola

Lawang hingga

berpotensi history

bencana

(SO4/belerang)

tahap dari

Gunung Arjuno-Gunung Welirang. c. Wilayah Potensi Bencana Alam Gempa Bumi Wilayah Kabupaten Malang yang berpotensi terjadi gempa bumi adalah wilayah yang berada di jalur-jalur besar baik lokal maupun regional yang rentan terhadap getaran, baik yang disebabkan oleh getaran gempa (vulkanik dan tektonik) maupun sumber getaran lain. Adapun wilayah yang berpotensi terjadi bencana alam gempa bumi adalah Kecamatan Gedangan, Kecamatan Sumbermanjing Wetan, Kecamatan Dampit, Kecamatan Tirtoyudo dan Kecamatan Ampelgading. d. Wilayah Potensi Bencana Alam Tsunami Wilayah yang berpotensi terjadinya tsunami terutama berada pada wilayah pantai selatan akibat gempa bumi yang ada dilaut. Hal ini mengingat wilayah selatan Kabupaten Malang berbatasan langsung dengan Samudra Indonesia, disamping itu adanya jalur tumbukan lempeng yang mempunyai potensi gempa penyebab tsunami, juga terdapat beberapa patahan yang dimungkinkan dapat menjadi penyebab gempa bumi daratan. Adapun wilayah yang berpotensi bencana alam tsunami meliputi Kecamatan Gedangan, Kecamatan Sumbermanjing

Wetan,

Kecamatan

Tirtoyudo,

Kecamatan

Ampelgading, Kecamatan Donomulyo dan Kecamatan Bantur. LKPJ Kepala Daerah Kabupaten Malang Tahun 2015

VI - 53

e. Potensi Bencana Alam Angin Puting Beliung Wilayah Kabupaten Malang yang rawan/berpotensi terjadi bencana alam angin puting beliung mencakup wilayah Kecamatan Pagak, Kecamatan Karangploso, Kecamatan Jabung, Kecamatan Wagir, Kecamatan Kromengan, Kecamatan Pakis dan Kecamatan Poncokusumo. Berikut langkah-langkah yang dilaksanakan dalam pengelolaan bencana alam, yaitu: a. Sosialisasi Kepada Masyarakat Umum. Langkah pertama yang akan dilakukan adalah menjelaskan tujuan kegiatan dan langkah-langkah yang akan dilakukan dalam program ini. Melalui kegiatan sosialisasi ini sekaligus dilakukan inventarisasi potensi masyarakat lokal untuk mendukung program. Sosialisasi dilakukan dengan teknik-teknik partisipatif, sekaligus untuk mengumpulkan sebanyak mungkin informasi terkait dengan pengelolaan

bencana,

termasuk

potensi

bahaya,

persepsi

masyarakat dan peluang untuk pengelolaan bencana secara partisipatif yang berbasis masyarakat. b. Membangun Jaringan Kerja terkait Bencana. Kegiatan antara masyarakat dan mitra lokal untuk membangun jaringan workshop

kerja

terkait

tentang

mengundang

bencana

program

Satgas

PB

di

dengan

pengelolaan kecamatan

menyelenggarakan bencana untuk

dengan

memahami

permasalahan terkait bencana alam di desa setempat serta inisiasi pembangunan jaringan kerja terkait dengan bencana alam. Melalui langkah-langkah ini diharapkan bisa mulai dibangun jaringan kerja antar stakeholders yang memiliki komitmen terhadap pengelolaan bencana alam di lokasi-lokasi yang memang sering terjadi bencana. LKPJ Kepala Daerah Kabupaten Malang Tahun 2015

VI - 54

c.

Identifikasi Stakeholders Potensial dalam Pengelolaan Bencana. Melalui kegiatan awal berupa sosialisasi atau perkenalan dan workshop diharapkan akan terjadi interaksi yang intensif antara Pemerintah Kabupaten dengan Pelaksana di tingkat kecamatan dan ditindaklanjuti kepada masyarakat. Pengetahuan dan pemahaman terhadap masyarakat setempat membantu kegiatan selanjutnya berupa identifikasi stakeholders potensial dalam pengelolaan bencana di kawasan ini, mulai dari tingkat desa, kecamatan sampai ke tingkat kabupaten. Pengenalan

stakeholders diteruskan dengan pengenalan lebih lanjut terhadap peran dan potensi masing-masing dalam kegiatan pengelolaan bencana. d. Pembentukan Working Group Tingkat Kabupaten. Pertemuan-pertemuan dengan stakeholders direncanakan Badan Penanggulangan Bencana Daerah untuk menyusun rencana aksi yang mendapat dukungan pemerintah kabupaten setempat melalui

kebijakan

pemerintah

daerah

termasuk

dukungan

anggaran. e. Sosialisasi Peraturan dan Mekanisme Pengelolaan Bencana. Melalui pertemuan-pertemuan working group juga dilakukan advokasi terhadap aparat pemerintah kabupaten yang memiliki tanggung-jawab terhadap pengelolaan bencana untuk secara aktif melaksanakan sosialisasi kebijakan pemerintah dalam pengelolaan bencana. Salah satu substansi yang akan didorong adalah penyelenggaraan sosialisasi secara partisipatif tentang peraturan perundangan dan mekanisme pengelolaan bencana kepada masyarakat. Sebagai langkah awal, Satgas PB akan mendukung dan mendampingi pemerintah kabupaten dalam bentuk kerja sama untuk melaksanakan kegiatan sosialisasi ini.


VI - 55

f.

Pertemuan Masyarakat untuk Sosialisasi Program dan Membangun Komitmen. Memfasilitasi pertemuan-pertemuan masyarakat dan stakeholders lokal untuk sosialisasi program-program pengelolaan bencana dan membangun komitmen bersama diantara stakeholders. Dalam setiap pertemuan akan melibatkan anggota masyarakat yang terdiri dari laki-laki dan perempuan dan diharapkan melalui pertemuan masyarakat ini dibangun embrio kelompok-kelompok masyarakat yang peduli terhadap bencana dan pengelolaan bencana di kawasan sekitarnya.

g. Pelatihan/Bintek Pengurangan Resiko Bencana dan Tanggap Darurat kepada Masyarakat. Sesuai dengan kebutuhan yang diidentifikasi melalui berbagai kesempatan

maka

dilaksanakan

pelatihan

kepada

kelompok masyarakat lokal yang terdiri dari laki-laki dan perempuan (PKK, GOW, organisasi wanita), mengenai pengelolaan bencana khususnya untuk mengurangi resiko bencana dan keadaan tanggap darurat. Peserta pelatihan menyusun rencana tindak lanjut berupa dokumen yang dihasilkan melalui proses pemahaman pengelolaan bencana selama pelatihan. h. Pembentukan Satgas Penanggulangan Bencana Kecamatan/Desa Masyarakat Peduli Bencana. Pertemuan lanjutan yang melibatkan masyarakat dan stakeholders lokal dengan tujuan menyusun struktur organisasi masyarakat desa setempat dalam rangka membangun gerakan pengurangan resiko bencana dan pemulihan bencana berbasis masyarakat. Badan

Penanggulangan

setempat

memfasilitasi

Bencana

Daerah

bersama

pertemuan-pertemuan

yang

aparat akan

diselenggarakan oleh masyarakat desa setempat.


VI - 56

i.

Masyarakat di Lokasi Rawan Bencana Melakukan Risk Assesment dan Simulasi. Kelompok melakukan

masyarakat

risk

yang

didampingi

assesment

di

desa

oleh

mitra

setempat

lokal

sehingga

menghasilkan dokumen assesment yang informatif dan mudah dipahami oleh masyarakat setempat. Sedangkan pelaksanaan simulasi penanggulangan bencana diikuti oleh warga masyarakat setempat baik laki-laki maupun perempuan. Kelompok masyarakat melaksanakan simulasi secara rutin dan terencana sehingga menjadi agenda kegiatan masyarakat desa yang didukung oleh Pemerintah Kabupaten. j.

PENA (Pengenalan Bencana) pada Anak Sekolah. Tujuannya adalah murid tahu jenis bencana, tanda-tanda dan cara penyelamatan

diri,

menyampaikan

yang

yang

lebih

mereka

penting

ketahui

mereka

kepada

dapat

masyarakat

dilingkungannya. Diikuti oleh 1.826 siswa SD dan 948 siswa SMP di 23 Kecamatan. k. Pembentukan Desa Tangguh. Masyarakat

di

daerah

rawan

bencana

diberikan

pelatihan

manajemen bencana sehingga pada situasi tertentu mereka mampu menolong dirinya sendiri, menyelamatkan orang lain dan upaya pengurangan resiko bencana. l.

Identifikasi

Pesan-Pesan

Disaster Risk Reduction/Emergency

Response (DRR/ER) untuk Advokasi oleh Masyarakat. Kelompok

masyarakat

secara

bersama-sama

melakukan

identifikasi pesan-pesan DRR/ER sehingga menghasilkan pesanpesan yang tersirat dapat dipahami dan didokumentasikan.


VI - 57

m. Identifikasi Kebutuhan Masyarakat untuk Mendukung Pemerintah dan Lembaga Internasional. Kelompok masyarakat didampingi oleh mitra lokal melakukan identifikasi kebutuhannya untuk mendukung program-program pemerintah daerah dan pemerintah pusat serta lembaga-lembaga nasional maupun internasional. n. Program Tindak Lanjut untuk Advokasi. Sebagai

kelanjutan

dari

pelatihan-pelatihan

serta

proses

identifikasi yang sudah dilaksanakan, maka kelompok masyarakat di setiap desa difasilitasi untuk menyusun rencana tindak lanjut untuk melakukan advokasi. o. Pembentukan Jaringan Antar Masyarakat, Pemerintah dan LSM (Lembaga Swadaya Masyarakat) Lokal. Dengan inisiatif bersama didorong pembentukan jaringan antara kelompok masyarakat, pemerintah daerah dan LSM lokal untuk pengelolaan bencana secara umum dimulai di desa setempat. Jaringan ini selanjutnya dapat diperluas sesuai dengan kesiapan dan

kebutuhan,

melalui

peran

mitra

lokal

dan

terutama

Pemerintah Kabupaten. Disamping itu, dilakukan pula kegiatan monitoring secara reguler sesuai jadwal kegiatan yang berlangsung. Hal ini dimaksudkan untuk memantau perkembangan kegiatan serta hasil yang didapatkan dari proses-proses yang telah dilakukan secara bertahap di masing-masing desa. Kegiatan monitoring selain dilaksanakan oleh tim pelaksana juga akan dilakukan oleh Badan Penanggulangan Bencana Daerah yang sejak awal telah diajak untuk berdiskusi dalam penguasaan konsep yang akan dikembangkan. Metode monitoring akan dilakukan secara partisipatif dengan melakukan kunjungan ke desa lokasi program dan melibatkan masyarakat peserta program maupun para pelaksana program.


VI - 58

Pada pertengahan program dan akhir program, dilakukan kegiatan evaluasi yang dimaksudkan untuk menilai tingkat kinerja serta hasil yang telah diperoleh dari proses yang telah dilakukan. Evaluasi juga dilakukan secara partisipatif dengan mengacu pada tujuan dan target program yang telah tercantum dalam rencana program, evaluasi juga dilakukan oleh Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Malang. F. Pengelolaan Kawasan Khusus 1. Jenis Kawasan khusus yang menjadi Kewenangan Daerah Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang Laporan

Penyelenggaraan

Pemerintahan

Daerah

(LPPD)

kepada

Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Kepala Daerah kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (ILPPD) kepada Masyarakat bahwa yang dimaksud dengan Kawasan Khusus meliputi kawasan sumberdaya alam, kawasan sumber daya buatan, kawasan industri, pariwisata,

perdagangan

dan

otoritas,

kawasan

kelautan

dan

kedirgantaraan dan sepanjang yang menjadi kewenangan daerah. Selanjutnya, berdasarkan Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang, bahwa pada dasarnya di dalam undang-undang tersebut tidak menyebutkan adanya kawasan khusus, melainkan kawasan strategis. Namun demikian, apabila dicermati antara definisi kawasan khusus pada Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 dengan definisi kawasan strategis pada Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007, dapat ditarik suatu kesimpulan bahwa definisi kedua kawasan dimaksud relatif sama. Berdasarkan hal tersebut diatas, Kawasan strategis yang dapat dikategorikan sebagai kawasan Khusus di wilayah Kabupaten Malang berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 3 Tahun 2010 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Malang meliputi: Kawasan Strategis Hankam, Kawasan Strategis Ekonomi, Kawasan Strategis

Sosio-Kultural,

dan

Kawasan

Strategis

Penyelamatan

Lingkungan Hidup. LKPJ Kepala Daerah Kabupaten Malang Tahun 2015

VI - 59

a. Kawasan Strategis Pertahanan dan Keamanan (Hankam) 1). Kawasan Strategis Militer dan Latihan Militer Kawasan militer dalam penetapannya dibedakan menjadi 2, yaitu Kompleks Militer dan Areal Latihan Militer. Dalam penerapannya, kawasan

di

sekitar

kompleks

militer

dilakukan

pelarangan

penggunaan tanah yang memiliki intensitas kegiatan tinggi dan menimbulkan multiplier effect.

Adapun wilayah yang terdapat

kompleks militer yaitu di Kecamatan Singosari, dan Jabung. Sedangkan pada Kawasan latihan militer terletak di Kecamatan Lawang, Bantur, Gedangan, Pagak, Donomulyo dan Pangkalan Angkatan Laut Sendang Biru. 2). Kawasan Sekitar Bandar Udara Satu-satunya lapangan udara yang ada di Kabupaten Malang adalah lapangan udara Abdulrachman Saleh di Kecamatan Pakis. Pada saat ini aktivitas di lapangan udara diutamakan untuk kepentingan militer dan kepentingan sipil secara terbatas. Sejak tahun 2005, Bandar Udara Abdulrachman Saleh dipergunakan untuk penerbangan sipil yang melayani rute penerbangan komersial Malang-Jakarta sampai tahun 2008, masih 1 maskapai yang melayani penerbangan. Sejak tahun 2010 tepatnya pada tanggal 5 Mei 2010 terdapat penambahan rute penerbangan Malang-Bali. Adapun optimasi pemanfaatan ruang dilakukan dengan penetapan kawasan bebas sejauh radius 3 km dari run away dan radius di sekitar bandar udara sejauh 2 km agar bebas dari kawasan terbangun. Dan pada tahun 2015 dalam pengoperasian keberangkatan dan kedatangan sudah melalui jalur yang berbeda. 3). Sekitar Gudang Amunisi Kawasan ini terdapat di Kecamatan Turen dekat PT. Pindad, mengingat kawasan ini sangat rawan maka sesuai dengan ketentuan yang berlaku bahwa disamping kiri-kanan (sekeliling) dengan jari-jari 1,6 km, intensitas kegiatan pada kawasan terbangun dikendalikan dan dibatasi secara ketat.


VI - 60

b. Kawasan Strategis Ekonomi 1). Kawasan Pengembangan Sendang Biru Pelabuhan di Kabupaten Malang direncanakan di Pantai Sendang Biru Kecamatan Sumbermanjing Wetan sekaligus sebagai Kota Nelayan, kondisi ini mengakibatkan peningkatan kegiatan sekitar pelabuhan. Lokasinya yang berdekatan dengan kawasan hutan memerlukan

adanya

pengendalian

atau

arahan

aktivitas

pelabuhan serta pada kawasan sekitarnya agar pengembangannya tidak mengganggu/mengancam, kelestarian hutan maupun Cagar Alam Pulau Sempu. Rencana pengembangan pelabuhan di pantai Sendang Biru akan menimbulkan multiplier effect di daerah sekitarnya misalnya perkembangan penggunaan tanah untuk kawasan terbangun akan berkembang sangat pesat khususnya untuk prasarana pelabuhan, pemukiman, industri, pengolahan ikan dan lain-lain. Letak strategis dan daya tarik wilayah pantai Sendang Biru menjadi salah satu pilar pengungkit perekonomian khususnya bagi kawasan Malang Selatan. Sebagai salah satu pengungkit ekonomi bagian

Malang

Selatan,

kawasan

Sendang

Biru

akan

dikembangkan menjadi kawasan khusus tertentu dengan fokus kegiatan pada pengembangan pelabuhan perikanan nasional, pelabuhan samudra serta kawasan industri wilayah selatan. Dari keempat kawasan khusus dimaksud, pengelolaan kawasan tidak secara mutlak dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Malang, tetapi dilaksanakan secara bersama-sama oleh instansi Pusat dan Provinsi terkait sesuai dengan kewenangan bidang tugasnya. Untuk kawasan militer dan gudang amunisi, pengelolaannya secara mutlak dilakukan oleh Kementerian Pertahanan dan Keamanan, namun koordinasi dengan Pemerintah Kabupaten Malang tetap terjalin.


VI - 61

2). Kawasan

Agropolitan

Poncokusumo-Pujon

dan

Kawasan

Minapolitan Wajak Dari 14 Kabupaten di seluruh Indonesia maka Kabupaten Malang merupakan salah satu dari Kabupaten di Jawa Timur selain Kabupaten Pamekasan yang ditunjuk oleh Kementerian Pekerjaan Umum untuk mendukung Program Pengembangan Kawasan Perdesaan Berkelanjutan (P2KPB). Sesuai Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2010 tentang RTRW Kabupaten Malang, Kecamatan Poncokusumo merupakan salah satu kawasan strategis ekonomi yaitu sebagai Kawasan Agropolitan Poncokusumo. Sebagai salah satu kawasan ekonomi yang potensial, Kecamatan Poncokusumo

ditetapkan

sebagai

kawasan

agropolitan

di

Kabupaten Malang, mengingat potensi sumberdaya alam yang dimiliki. Penetapan Kecamatan Poncokusumo sebagai kawasan agropolitan juga dikuatkan dengan kebijakan sektoral dan kebijakan Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Timur dan Kabupaten Malang. Guna mendukung kebijakan dimaksud, Pemerintah Kabupaten Malang telah menyusun Masterplan Agropolitan, Rencana Tata Ruang Agropolitan, dan Program Infrastruktur Jangka Menengah Agropolitan Kabupaten Malang. Sedangkan Kawasan Minapolitan Wajak merupakan salah satu kawasan ekonomi yang potensial di Kecamatan dimana penetapan Kecamatan Wajak sebagai Kawasan Minapolitan yang dikuatkan dengan kebijakan sektoral dan kebijakan Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Timur di Kabupaten Malang. Kedepan Kawasan Minapolitan

Wajak

merupakan

pusat

pengelolaan

ikan,

pengembangan kawasan budidaya ikan sejak tahun 2009 telah dikembangkan Kawasan Minapolitan Wajak, berada di masyarakat yang tersebar di Kecamatan Wajak dan pembinaanya terus dilakukan pada pembudidayaan ikan, nantinya akan menjadi sentra pengembangan kawasan budidaya ikan.


VI - 62

Kecamatan Wajak dipersiapkan menjadi sentra/ kota ikan tawar di Kabupaten Malang dari hulu hingga hilir mulai dari pembudidaya ikan, pengelolaan ikan sampai pada pemasaran. Pada tahun 2015 telah dilakukan pembinaan kelayakan budidaya ikan dengan pembangunan ikan yang tersebar di Kecamatan Wajak. 3). Kawasan Perkotaan Malang Kawasan Perkotaan Malang akan menjadi pusat kegiatan ekonomi dan pariwisata. Kawasan perkotaan utama pendukung Kawasan Perkotaan Malang meliputi Kota Malang, Kota Batu, Perkotaan Kepanjen, Perkotaan Lawang, dan Perkotaan Tumpang. Kawasan

hinterland pendukung Kawasan Perkotaan Malang meliputi kawasan Perkotaan Pakis, Singosari, Bululawang, Pakisaji, Wagir, Dau, Tajinan, Poncokusumo, Wajak, dan Gondanglegi. Dalam hal ini rencana pengembangan Kawasan Perkotaan Malang berperan untuk menunjang kegiatan ekonomi dan pariwisata wilayah yang memiliki potensi besar untuk dikembangkan. Disamping itu, sesuai dengan prioritas pengembangan wilayah di Kabupaten Malang terdapat beberapa kawasan tertentu yang akan dipacu dan dipercepat pengembangannya, antara lain: a). Kawasan Industri Sesuai dengan arahan yang telah ditetapkan, terkait dengan ruang terbuka hijau pada kawasan industri minimum perlu disediakan

30%. Sedangkan pemanfatan tanah itu sendiri

besaran Koefisien Dasar Bangunan (KDB) maksimum 40%. Industri besar dan menengah akan dialokasikan dalam suatu

industrial park (kawasan industri) di Kecamatan Jabung dan Sendang Biru di Kecamatan Sumbermanjing Wetan yang letaknya

berjauhan

dengan

kawasan

permukiman.

Pengembangan Industri yang sudah ada di Kecamatan Lawang, Singosari dan Karangploso. Sedangkan untuk industri LKPJ Kepala Daerah Kabupaten Malang Tahun 2015

VI - 63

kecil yang non polutif dapat membaur dengan permukiman penduduk. Selanjutnya, dalam rangka menjaga kualitas lingkungan hidup serta mencegah terjadinya degradasi lingkungan, sejak dini diterapkan pengawasan dan pengendalian dampak lingkungan secara terpadu dan kontinyu. b). Kawasan Pariwisata Dalam konteks kawasan pariwisata, di Wilayah Kabupaten Malang tidak ditetapkan dalam satu kawasan tertentu, tetapi ditetapkan pada tiap-tiap obyek wisata yang berada di Wilayah Kabupaten Malang. Beberapa kegiatan yang dilakukan dalam rangka pengelolaan pariwisata di Kabupaten Malang yaitu: 1). Pelaksanaan

pemasaran

dan

promosi

potensi

pariwisata Kabupaten Malang yang ditujukan untuk peningkatan kunjungan wisata; 2). Pengembangan destinasi pariwisata melalui kegiatan pengembangan

objek

pariwisata

unggulan,

pengembangan jenis dan paket wisata unggulan serta pengembangan

daerah

tujuan

wisata

dengan

pelaksanaan even-even wisata seperti upacara petik laut di Pantai Sendang Biru, upacara keagamaan Jalanidhipuja di Pantai Balekambang, upacara Suroan di objek wisata Gunung Kawi, dan Gebyar Kasembon

Rafting yang ditujukan untuk peningkatan pengenalan dan daya tarik wisatawan; 3). Peningkatan

pemanfaatan

sarana

dan

prasarana

pariwisata di rest area Poncokusumo dan peningkatan kualitas pelayanan kepada pengunjung di area obyek Taman Wisata Air Wendit; 4). Pengembangan Kemitraan melalui pengembangan dan penguatan informasi dan database , pengembangan LKPJ Kepala Daerah Kabupaten Malang Tahun 2015

VI - 64

sumber

daya

manusia

bidang

kepariwisataan

dan

profesionalisme

peningkatan

dalam

peran

serta

masyarakat dalam pengembangan kemitraan pariwisata serta monitoring dan evaluasi. Adapun hasil kegiatan dimaksud meliputi tersedianya data yang akurat dan akuntabel, penyediaan Tourism Information Center (TIC) sebagai pusat informasi pariwisata, terlaksananya pembinaan SDM dan profesionalisme di bidang pariwisata, pembentukan kelompok sadar wisata serta terlaksananya monitoring, evaluasi dan pelaporan bidang pariwisata; c. Kawasan Strategis Sosio-Kultural Kawasan strategis dari sudut kepentingan sosial dan budaya adalah kawasan sekitar candi, yaitu Candi Singosari, Candi Jago, dan Candi Kidal. Rencana pengembangan pada kawasan ini adalah dengan melakukan pengamanan terhadap kawasan atau melindungi tempat serta ruang di sekitar bangunan bernilai sejarah, situs purbakala dan kawasan dengan bentukan geologi tertentu dengan membuat ketentuan-ketentuan yang perlu dipatuhi. Rencana pengembangan kawasan sosio-kultural sekitar candi yaitu berupa zonasi kawasan pengembangan di sekitar candi. Pembagian zonasi kawasan bertujuan untuk menjaga nilai historis dan menjaga kelestarian dan kealamian candi dan benda-benda bersejarah yang ada didalamnya. Zona kawasan sekitar candi terbagi atas 4 zona yaitu Kawasan Inti (bangunan candi) yang tidak boleh dibangun; Buffer Zone berupa taman bunga, pagar tanaman/pepohonan yang berfungsi meredam kebisingan dan aktivitas tinggi di sekitarnya yang dapat merusak; ruang radius (bidang transisi) yaitu kawasan peralihan dengan kegiatan luar yang lebih tinggi intensitasnya; serta pengembangan kawasan sekitar candi untuk menunjang kegiatan pariwisata dan perekonomian, dapat berupa kegiatan perdagangan dan jasa yang menjual hasil industri kerajinan, cinderamata dan makanan khas Kabupaten Malang dan berbagai bentuk pengembangan lainnya. LKPJ Kepala Daerah Kabupaten Malang Tahun 2015

VI - 65

d. Kawasan Strategis Penyelamatan Lingkungan Hidup Kawasan strategis dari sudut kepentingan fungsi dan daya dukung lingkungan hidup adalah Taman Nasional Bromo-TenggerSemeru, Tahura R. Suryo, dan DAS Brantas. Rencana pengembangan pada kawasan ini adalah dengan melakukan pengamanan terhadap kawasan atau melindungi tempat serta ruang di sekitarnya. Kawasan ini menyimpan berbagai kehidupan flora dan fauna tertentu dan keanekaragaman hayati, juga memiliki fungsi penyelamat lingkungan hidup dengan berbagai fungsinya sebagai kawasan lindung. Kawasan ini dapat digunakan juga sebagai kawasan wisata seperti pendakian, petualangan, ataupun pengamatan bunga dan burung, juga dapat digunakan untuk berbagai kepentingan penelitian flora dan fauna. Kelestarian hutan pada kawasan ini harus tetap dijaga, dilarang melakukan alih fungsi kecuali untuk fungsi lindung itu sendiri. 2. Sumber dan Jumlah Anggaran Pelaksanaan

pengelolaan

kawasan

khusus

yang

menjadi

kewenangan Daerah dianggarkan melalui APBD Kabupaten Malang, dimana secara teknis pelaksanaannya dilakukan oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah sesuai dengan bidang tugas dan kewenangan masingmasing. Namun demikian dalam pengelolaan pada kawasan-kawasan tertentu,

Pemerintah

mengalokasikan

Provinsi

anggarannya

maupun untuk

Pemerintah

menunjang

Pusat

juga

kegiatan-kegiatan

pengelolaan kawasan sesuai dengan kewenangan yang dimiliki. 3. Permasalahan yang dihadapi dan Solusi Beberapa kendala dan permasalahan yang dihadapi dalam pengelolaan kawasan khusus yang menjadi kewenangan Pemerintah Kabupaten Malang antara lain:


VI - 66

a. Pengelolaan Kawasan Bandar Udara Abdulrachman Saleh Wilayah Malang Raya mempunyai perkembangan yang pesat dan

fungsi

yang

strategis

baik

dalam

pengembangan

sektor

pariwisata, sebagai kota pendidikan, sektor industri, serta sektor perdagangan

dan

jasa.

Hal

tersebut

menyebabkan

mobilisasi

masyarakat semakin tinggi dan menuntut akses yang memadai. Sehingga pengembangan Bandar Udara Abdulrachman Saleh sebagai bandar udara komersial merupakan prospek yang potensial. Sesuai dengan kebijakan RTRW Kabupaten Malang dan kebutuhan akan moda transportasi yang lebih efisien, maka Lapangan Udara militer Abdulrachman

Saleh

dikembangkan

sebagai

bandar

udara

penerbangan sipil. Namun demikian, dalam upaya pelaksanaanpengembangan Bandar

Udara

Penerbangan

Abdulrachman Sipil,

masih

Saleh

menemui

sebagai berbagai

Bandar

Udara

kendala

dan

permasalahan antara lain: 1).

Belum

tertatanya

koridor-koridor

jalan

ke

Bandar

Udara

Abdulrachman Saleh. Hal ini terutama pada koridor jalan yang menghubungkan Kota Malang-Bandar Udara melewati kawasan padat di sekitar Jalan Laksda Adisucipto Kota Malang. Disamping itu, keberadaan kawasan Bandar Udara Abdulrachman Saleh yang terletak di sekitar kawasan perkotaan mempunyai potensi ekonomi yang cukup tinggi, sehingga dapat merangsang kecenderungan perkembangan infrastruktur dari Kota Malang ke arah bandar udara; 2).

Terkait dengan masalah pola penggunaan lahan sekitar Bandar Udara Abdulrachman Saleh, dapat diidentifikasi antara lain: a). Masalah perkembangan lahan terbangun yang cenderung mendekati bandar udara. Hal tersebut disebabkan letak strategis dan nilai lahan yang mempunyai nilai ekonomi tinggi serta ketersediaan akses yang memadai. Masalah ini


VI - 67

juga terkait dengan alih fungsi lahan pertanian menjadi lahan terbangun yang dapat mengurangi area resapan dan mengurangi

kawasan

penyangga

(kawasan

penyangga

sekitar kawasan militer dan kawasan bebas hambatan); b). Kawasan terbangun yang terletak disekitar ruang bebas hambatan/ruang manuver pesawat. Hal ini terkait adanya beberapa fasilitas terbangun sebagai perdagangan

dan

jasa,

pusat

pusat pelayanan

pelayanan

fasilitas

perkantoran, pusat pelayanan kesehatan, rencana kawasan perumahan developer yang terletak pada ruang bebas hambatan intensif, yang pada gilirannya dapat mengganggu aktifitas penerbangan karena terletak pada ruang bebas hambatan intensif. 3).

Belum memadainya sarana dan prasarana penunjang kegiatan penerbangan komersial; Dari berbagai permasalahan di atas, beberapa solusi yang dilakukan dalam Pengembangan Kawasan Khusus Bandar Udara Abdulrachman Saleh antara lain: a).

Dalam rangka optimalisasi pengelolaan Bandar Udara Abdulrachman Saleh Malang serta memperjelas hak dan kewajiban

dalam

pengelolaannya,

telah

dilakukan

pembaharuan perjanjian kerja sama tentang Pengelolaan Bandar Udara Abdulrachman Saleh Malang yang meliputi: (1). Penggunaan sumber daya manusia dari masingmasing pihak yang melakukan kerja sama untuk mendukung pelaksanaan pengelolaan Bandar Udara Abdulrachman Saleh Malang; (2). Pembiayaan operasional dan bantuan

perawatan

fasilitas pokok serta fasilitas penunjang bandar udara; (3). Pengembangan dan pembangunan bandar udara;


VI - 68

(4). Perencanaan penanganan kondisi darurat; (5). Sarana dan prasarana akses jalan menuju ke bandar udara; (6). Peningkatan fasilitas terminal penumpang bandar udara; (7). Pengelolaan dan pengaturan sisi darat dan sisi udara bandar udara; (8). Pengamanan

Bandar

Udara

Abdulrachman

Saleh

Malang. b).

Peningkatan pembangunan fasilitas sarana dan prasarana penunjang kegiatan penerbangan komersial yang dilakukan sesuai dengan kewenangan dan kesepakatan bersama yang tertuang

dalam

perjanjian

kerja

sama

yang

telah

disepakati; c).

Penataan dan pengendalian tata ruang kawasan khusus sekitar Bandar Udara Abdulrachman Saleh, utamanya menyangkut: (1). Pengembangan struktur ruang pada kawasan khusus sekitar Bandar Udara Abdulrachman Saleh yang didasarkan

pada

kesesuaian

struktur

ruang

berdasarkan kebijaksanaan tata ruang yang ada dan kebutuhan ruang untuk kegiatan penerbangan (ruang bebas hambatan, ruang manuver penerbangan, ruang pengaruh

kebisingan,

menggunakan

konsep

dan

lain-lain)

pembagian

wilayah

dengan yang

disebut Multiple Nuclei Concept, yaitu suatu pola peruntukkan lahan yang terdiri atas pusat-pusat pelayanan yang jumlahnya lebih dari satu;


VI - 69

(2). Pengendalian intensitas bangunan pada kawasan khusus sekitar Bandar Udara Abdulrachman Saleh yang sejajar dengan landasan pacu yaitu 9000 meter dengan ketentuan bebas bangunan 0 - 4 km; (3). Penentuan dan penataan zona di sekitar kawasan khusus Bandar Udara Abdulrachman Saleh yang didasarkan pada ketentuan tinggi bangunan pada tiap ruang

bebas

hambatan,

kawasan

pengaruh

kebisingan, kesesuaian fungsi bandar udara, dan kecenderungan perkembangan pada kawasan sekitar bandar udara. b. Kawasan Militer Kawasan Militer di Kabupaten Malang dibedakan menjadi dua ketentuan, yaitu Kompleks militer dan areal latihan. Di sekitar Kompleks militer akan dilakukan pelarangan penggunaan tanah yang memiliki intensitas kegiatan tinggi dan menimbulkan multiplier effect. Sedangkan areal latihan militer yang ada di wilayah Kabupaten Malang antara lain berada di Kecamatan Bantur, Gedangan, Pagak dan Kecamatan Donomulyo. Permasalahan yang muncul diantaranya keinginan masyarakat untuk memanfaatkan lahan areal latihan tersebut karena berada dalam

wilayah

administrasi

desa

dan

areal

tersebut

hanya

dipergunakan pada saat musim latihan. Alternatif jalan keluarnya telah dilaksanakan dan difasilitasi penyelesaian konflik pertanahan dimaksud melalui musyawarah mufakat, baik antara pihak militer, masyarakat dan Pemerintah Kabupaten Malang maupun unsur DPRD. Walaupun beberapa agenda musyawarah yang dilakukan sampai dengan saat ini belum menemui


VI - 70

titik temu, namun demikian agenda tersebut sampai dengan saat ini terus diupayakan. c. Pengelolaan Kawasan Industri 1). Permasalahan yang muncul antara lain: a). Adanya keterbatasan anggaran yang dimiliki Pemerintah Daerah, sehingga penetapan kawasan industri belum dapat dilaksanakan dengan pembangunan kawasan tersebut; b). Belum tersedianya lahan untuk pembangunan kawasan industri; c). Belum adanya investor yang akan membangun dan mengelola kawasan industri; d). Kurang

optimalnya

pelaksanaan

promosi

rencana

pembangunan kawasan industri baik dalam tingkat regional, nasional maupun internasional; 2). Beberapa solusi yang dapat dilakukan antara lain: a). Penetapan Lokasi Kawasan Industri dan penyiapan sarana prasarana

pendukungnya

secara

komprehensif

yang

melibatkan investor, pemerintah pusat dan provinsi serta masyarakat sekitar. b). Perlunya upaya optimalisasi promosi rencana pembangunan dan pengembangan kawasan industri di Kabupaten Malang baik dalam level nasional maupun internasional yang ditujukan untuk menarik investor baik dalam negeri maupun luar negeri; c). Perlunya ketegasan pembagian kewenangan yang jelas (role sharing) antara Pemerintah Kabupaten Malang dengan calon investor, sehingga ada kejelasan kejelasan terkait kewenangan yang dimiliki.


VI - 71

d. Pengelolaan Kawasan Pariwisata Dalam pengembangan kepariwisataan di Kabupaten Malang berdasarkan Rencana Induk Pengembangan Pariwisata Kabupaten (RIPPKA) pengembangannya diarahkan berwawasan lingkungan dan mengutamakan kelestarian. Langkah-langkah kebijaksanaan yang telah ditempuh adalah: 1). Kegiatan

pengembangan

obyek

pariwisata

dengan

tidak

meninggalkan keasliannya; 2). Pengembangan pariwisata mempertimbangkan keterkaitan antar obyek

melalui

paket

wisata

untuk

lebih

menghidupkan

kepariwisataan di Kabupaten Malang; 3). Pelestarian wisata budaya dengan mengadakan kegiatan dalam menunjang potensi wisata; 4). Memprioritaskan peningkatan aksesibilitas (jalan dan transportasi) dan sarana/prasarana pariwisata yang sangat berperan penting bagi pengembangan pariwisata; 5). Kegiatan promosi melalui leaflet, kalender wisata dan paket wisata. Namun demikian, dalam pelaksanaannya secara umum masih terdapat

beberapa

permasalahan

dalam

pengembangan

kepariwisataan di Kabupaten Malang antara lain: 1). Kelangsungan kegiatan pariwisata sangat bergantung dari kondisi dan aktifitas sub sistem terkait bahkan terdapat sistem lain yang semula

tidak

diperhitungkan

dapat

masuk

dan

sangat

berpengaruh seperti sistem ketertiban dan keamanan sehingga dapat

mengganggu

gerakan

sistem

kepariwisataan

secara

keseluruhan; 2). Secara umum jaminan dan perlindungan atas keselamatan, keamanan dan kenyamanan wisatawan, sudah menjadi suatu tuntutan yang mutlak harus dipenuhi dalam pengembangan pariwisata;


VI - 72

3). Banyaknya potensi dan aset-aset obyek wisata yang belum dikelola secara terpadu; 4). Belum adanya manajemen yang tepat untuk pengembangan sektor wisata di Kabupaten Malang. Terhadap beberapa permasalahan sebagaimana tersebut diatas, beberapa alternatif pemecahan masalah yang dilakukan antara lain: 1). Penyusunan payung hukum penataan dan pengelolaan kawasan baik secara keruangan berupa rencana detail tata ruang dan rencana tata bangunan, maupun secara non keruangan yaitu berupa peningkatan kesadaran ikut menciptakan suasana tertib, aman dan nyaman kepada masyarakat secara persuasif utamanya dilakukan dengan menumbuhkan dan meningkatkan peran serta masyarakat melalui pembentukan dan pembinaan kelompok masyarakat sadar wisata di daerah tujuan wisata; 2). Secara

bertahap

dan

berkelanjutan

telah

dilakukan

pengembangan fasilitas, sarana dan prasarana obyek wisata serta peningkatan atraksi wisata sehingga dapat meningkatkan kualitas dan daya saing industri wisata di Kabupaten Malang. Disamping itu, peningkatan sarana dan prasarana transportasi dari dan ke obyek wisata terus diupayakan; 3). Secara

bertahap

dikembangkan

pariwisata

dengan

model

pendekatan Pariwisata Inti Rakyat, Desa Wisata, Wisata Remaja Nusantara serta Kelompok Sadar Wisata. e. Kawasan Strategis Penyelamatan Lingkungan Hidup Kawasan strategis penyelamatan lingkungan hidup di Kabupaten Malang terdapat di Pulau Sempu, Kawasan Bromo - Tengger - Semeru, Tahura R. Soeryo, dan DAS Brantas yang harus dijaga agar kelestarian flora dan fauna didalamnya tidak punah dan terciptanya keseimbangan ekologi di wilayah Kabupaten Malang dan sekitarnya tetap terjaga. Selain itu kawasan tersebut dapat memberi sumbangan besar bagi kegiatan LKPJ Kepala Daerah Kabupaten Malang Tahun 2015

VI - 73

penelitian dan menjadi orientasi migrasi yang mempunyai ciri khas berupa keanekaragaman hayati dan atau keunikan jenis satwa untuk meneruskan kelangsungan

hidupnya

dengan

dilakukan

pembinaan

terhadap

habitatnya. Permasalahan

yang

masih

muncul

diantaranya

masih

kurangnya kesadaran masyarakat terhadap pentingnya keseimbangan ekosistem. Solusi yang ditempuh untuk menjaga kelestarian kawasan diantaranya: 1). Diberlakukannya ketentuan pelarangan terhadap setiap kegiatan yang dapat mengganggu dan menimbulkan kerusakan serta mengancam kelestarian lingkungan dengan disertai punishment dan reward; 2). Pelibatan masyarakat dalam: a). Pengelolaan kegiatan wisata; b). Pelestarian dan memasyarakatkan kebijaksanaan lokal (local

wisdom) seperti misalnya hukum adat Suku Tengger di Ngadas Poncokusumo demi kelestarian Taman Nasional Bromo Tengger Semeru; c). Penghijauan dan rehabilitasi kawasan strategis penyelamatan lingkungan. 3). Selain itu, perlu dilakukan penelitian yang mendalam terhadap dampak lingkungan bagi setiap kegiatan yang akan dialokasikan disekitar kawasan strategis penyelamatan lingkungan. G. Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum 1. Gangguan yang Terjadi (Konflik Berbasis SARA, Anarkisme, Separatisme, atau lainnya) Gangguan yang disebabkan oleh konflik berbasis SARA, Anarkis, Separatisme tidak terjadi di Wilayah Kabupaten Malang, namun demikian tercatat angka kejahatan selama tahun 2015 sebanyak 265 kasus, meliputi


VI - 74

pencurian sebanyak 61 kasus, perampokan sebanyak 1 kasus, pembunuhan sebanyak 2 kasus, penganiayaan sebanyak 5 kasus,

perjudian sebanyak

28 kasus, kebakaran sebanyak 1 kasus, unjuk rasa sebanyak 6 kasus, bencana alam/pohon tumbang sebanyak 2 kasus, HO/IMB/IPPT sebanyak 54 kasus, PKL sebanyak 140 kasus, dan pelanggaran lalin sebanyak 1 kasus. Demikian menunjukkan bahwa secara umum penyelenggaraan keamanan dan ketertiban wilayah Kabupaten Malang pada tahun 2015 berjalan dengan baik. Namun demikian perlu ditingkatkan kewaspadaan dengan

melibatkan

seluruh

elemen

masyarakat

sehingga

mampu

menurunkan angka kejahatan yang terjadi di wilayah Kabupaten Malang. 2. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang Menangani Ketentraman dan Ketertiban Umum Berdasarkan Undang - Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah serta sejalan dengan amanat Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2010 tentang Satuan Polisi Pamong Praja dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 40 Tahun 2011 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja dan Perlindungan Masyarakat, serta Peraturan Menteri Dalama Negeri Nomor 54 Tahun 2011 tetang Standar

Operasional

Perlindungan

Prosedur

Masyarakat,

maka

Satuan dalam

Polisi

Pamong

rangka

Praja

dan

memelihara

dan

menyelenggarakan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat, menegakkan Peraturan Daerah dan Keputusan Kepala Daerah, Pemerintah Kabupaten Malang melalui Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 5 Tahun 2008 tentang Organisasi Perangkat Daerah Satuan Polisi Pamong Praja dan Perlindungan Masyarakat. Adapun tugas pokok Satuan Polisi Pamong Praja dan Perlindungan Masyarakat Kabupaten Malang sesuai dengan Peraturan Bupati Malang Nomor 8 Tahun 2013 tentang Penjabaran Tugas Pokok dan Fungsi. Tugas Pokok Satuan Polisi Pamong Praja dan Perlindungan Masyarakat:


VI - 75

a. Menegakkan

perundang-undangan

daerah,

menyelenggarakan

ketertiban umum dan ketentraman masyarakat serta perlindungan masyarakat; b. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan bidang tugasnya. Dalam pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud, Satuan Polisi Pamong

Praja

dan

Perlindungan

Masyarakat

Kabupaten

Malang

mempunyai fungsi: a. Penyusunan undangan

program daerah,

dan

pelaksanaan

penyelenggaraan

penegakan ketertiban

perundangumum

dan

ketentraman masyarakat serta perlindungan masyarakat; b. Pelaksanaan kebijakan penegakan perundang-undangan daerah, penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat di daerah serta perlindungan masyarakat; c.

Pelaksanaan koordinasi, penegakan perundang-undangan daerah, penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat serta perlindungan

masyarakat

dengan

Kepolisian

Negara

Republik

Indonesia, penyidik Pegawai Negeri Sipil Daerah, dan atau aparatur lainnya; d. Pengawasan terhadap masyarakat, aparatur, atau badan hukum agar mematuhi dan mentaati penegakan perundang-undangan daerah; e. Pelaksanaan tata usaha, kepegawaian, keuangan, prasarana dan sarana; f.

Penyelenggaraan dan pengawasan standar pelayanan minimal yang wajib

dilaksanakan

dalam

bidang

Polisi

Pamong

Praja

dan

Perlindungan Masyarakat; g. Membantu pengamanan dan pengawalan tamu VVIP termasuk pejabat Negara dan tamu Negara; h. Pelaksanaan teradministrasi

pengamanan

dan

sesuai dengan

penertiban

asset

ketentuan peraturan

yang

belum

perundang-

undangan;


VI - 76

i.

Membantu pengamanan dan penertiban penyelenggaraan pemilihan umum dan pemilihan umum kepala daerah;

j.

Membantu pengamanan dan penertiban penyelenggaraan keramaian daerah dan atau kegiatan yang berskala masal;

k. Pelaksanaan tugas pemerintahan umum lainnya yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan prosedur dan ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Sedangkan

kewenangan

Satuan

Polisi

Pamong

Praja

dan

Perlindungan Masyarakat sebagaimana Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2010 pada Pasal 6 adalah: a. Melakukan

tindakan

masyarakat,

aparatur

penertiban atau

non

badan

yustisial hukum

terhadap yang

warga

melakukan

pelanggaran atas perda dan atau peraturan kepala daerah; b. Menindak warga masyarakat, aparatur atau badan hukum yang mengganggu ketertiban umum dan ketentraman masyarakat; c.

Fasilitas dan pemberdayaan kapasitas penyelenggaraan perlindungan masyarakat;

d. Melakukan

tindakan

penyelidikan

terhadap

warga

masyarakat,

aparatur atau badan hukum yang diduga melakukan pelanggaran atas perda dan atau peraturan kepala daerah; dan e. Melakukan

tindakan

administratif

terhadap

warga

masyarakat,

aparatur atau badan hukum yang melakukan pelanggaran atas perda dan atau peraturan kepala daerah. Adapun kewajiban Satuan Polisi Pamong Praja dan Perlindungan Masyarakat Kabupaten Malang dalam pelaksanaan tugasnya adalah: a. Menjunjung tinggi norma hukum, norma agama, hak asasi manusia dan norma-norma sosial lainnya yang hidup dan berkembang di masyarakat; b. Menaati disiplin pegawai negeri sipil dan kode etik Satuan Polisi Pamong Praja;


VI - 77

c.

Membantu menyelesaikan perselisihan warga masyarakat yang dapat mengganggu ketertiban umum dan ketentraman masyarakat;

d. Melaporkan kepada Kepolisian Negara atas ditemukannya atau patut diduga adanya tindak pidana; dan e. Menyerahkan kepada Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) atas ditemukannya atau patut diduga adanya pelanggaran terhadap Peraturan Daerah. Selanjutnya dalam pelaksanaan penanganan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat di wilayah Kabupaten Malang, Satuan Polisi Pamong Praja dan Perlindungan Masyarakat selalu berkoordinasi dengan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (BAKESBANGPOL), Satuan Kerja Perangkat Daerah terkait, instansi vertikal termasuk Kepolisian Resort Malang, Komando Distrik Militer 0818 Kabupaten Malang serta instansi vertikal terkait lainnya. Penanganan sebagaimana dimaksud, melalui upaya-upaya: a. Upaya Preventif, dengan cara: 1). Melakukan patroli dalam rangka pengawasan ketentraman dan ketertiban umum dalam rangka penegakan Peraturan Daerah; 2). Memberikan

penyuluhan

dan

pembinaan

bila

menemukan

pelanggaran, serta mengundang pelanggar untuk klarifikasi; 3). Memberikan teguran apabila akan timbul pelanggaran dalam rangka penegakan. b. Upaya Represif Merupakan tindakan pemberian sanksi kepada pelanggar Peraturan Daerah dengan tujuan untuk memberikan efek jera untuk tidak mengulangi perbuatan pelanggaran yang dilakukan. Upaya ini meliputi: 1). Tindakan Upaya Paksa Non Yustisi; 2). Tindakan Upaya Paksa Pro Yustisi.


VI - 78

3. Jumlah Pegawai, Kualifikasi Pendidikan, Pangkat dan Golongan Kondisi aparatur Satuan Polisi Pamong Praja dan Perlindungan Masyarakat Kabupaten Malang tahun 2015, ditinjau dari jumlah, jenis kelamin,

tingkat

pendidikan

formal,

golongan

dan

pendidikan

penjenjangan aparatur sebagai berikut: a. Jabatan Struktural

:

13

Orang

b. Staf / PNS

:

33

Orang

c.

Tenaga Kontrak

:

3

Orang

d. Tenaga Harian Lepas

:

74

Orang

Adapun komposisi pegawai pada Satuan Polisi pamong praja dan Perlindungan Masyarakat Kabupaten Malang

pada Tahun 2015 adalah

sebagai berikut: a. Tingkat Pendidikan: 1).

S2

:

3

Orang

2).

S1

:

17

Orang

3).

D3

:

3

Orang

4).

D2

:

-

Orang

5).

D1

:

-

Orang

6).

SLTA

:

98

Orang

7).

SLTP

:

0

Orang

8).

SD

:

2

Orang

b. Jenis Kepegawaian: Pegawai menurut jenis kepegawaian terdiri dari Pegawai Negeri Sipil (PNS) sebanyak 46 orang, Pegawai Tidak Tetap (Surat Keputusan Sekretariat Daerah) 3 orang dan Pegawai Harian Lepas sebanyak 74 orang. c. Jenis Kelamin: Kemudian dari sejumlah Pegawai itu sebanyak 112 orang Laki-laki dan 11 orang perempuan.


VI - 79

d. Pangkat/Golongan: Pegawai menurut pangkat/golongan adalah sebagai berikut: 1).

Pembina Tk. I (IV/b)

:

2

orang

2).

Pembina (IV/a)

:

2

orang

3).

Penata Tk. I (III/d)

:

2

orang

4).

Penata (III/c)

:

3

orang

5).

Penata Muda Tk. I (III/b)

:

8

orang

6).

Penata Muda (III/a)

:

2

orang

7).

Pengatur Tk.I (II/d)

:

1

orang

8).

Pengatur (II/c)

:

10

0rang

9).

Pengatur Muda Tk. I (II/b)

:

14

orang

:

2

orang

10). Pengatur (II/a) 4. Sumber dan Jumlah Anggaran

Dalam rangka peningkatan Ketertiban umum dan ketentraman masyarakat anggaran

Pemerintah melalui

Satuan

Kabupaten Polisi

Malang

Pamong

telah

Praja

mengalokasikan

dan

Perlindungan

Masyarakat yang bersumber dari APBD dengan rincian sebagai berikut: a. Program

Peningkatan

dianggarkan

sebesar

Keamanan

dan

Kenyamanan

Rp376.429.300,-

Lingkungan

terealisasi

sebesar

Rp356.633.300,-; Tabel 6.3 Program Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan No 1. 2. 3.

Kegiatan Pelatihan Pengendalian Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan Pengendalian Kebisingan dan Gangguan dari Kegiatan Masyarakat Pengendalian Keamanan Lingkungan

Anggaran (Rp)

Realisasi (Rp)

10.171.700

9.995.700

22.435.900

22.435.900

343.821.700

324.201.700

Sumber: Kantor Satuan Polisi Pamong Praja dan Perlindungan Masyarakat dan Linmas Kabupaten Malang


VI - 80

b. Program

Pemeliharaan

Kamtrantibmas

dan

Pencegahan

Tindak

Kriminal dianggarkan sebesar Rp2.030.467.700,- terealisasi sebesar Rp1.991.102.000-; Tabel 6.4 Program Pemeliharaan Kamtrantibmas dan Pencegahan Tindak Kriminal No 1.

2

3.

Kegiatan

Anggaran (Rp)

Peningkatan Kerja sama dengan Aparat Keamanan dalam Teknik Pencegahan Kejahatan Kerja sama Pengembangan Kemampuan Aparat Polisi Mamong Praja Peningkatan Kapasitas Aparat dalam rangka Pelaksanaan

Realisasi (Rp)

343.116.800

320.751.600

256.790.000

231.790.900.;

1.430.560.000

1.430.559.500

Siskamswakarsa di Daerah


c.

Program Pemberdayaan Masyarakat Untuk Menjaga Ketertiban dan Keamanan dianggarkan sebesar Rp932.336.600,- realisasi sebesar Rp901.771.600,-; Tabel 6.5 Program Pemberdayaan Masyarakat Untuk Menjaga Ketertiban dan Keamanan

No

1.

Kegiatan Pembentukan Satuan Keamanan Lingkungan di Masyarakat

Anggaran

Realisasi

(Rp)

(Rp)

932.336.600

901.771.600


d. Program Pembinaan Industri Rokok dan Tembakau dianggarkan sebesar Rp500.000.000,- terealisasi sebesar Rp496.575.800,-.


VI - 81

Tabel 6.6 Program Pembinaan Industri Rokok dan Tembakau No 1.

Kegiatan

Anggaran (Rp)

Kegiatan Pemberantasan Barang Kena Cukai Illegal

Realisasi (Rp)

500.000.000

496.575.800


5. Penanggulangan dan Kendalanya Penanggulangan masalah ketertiban umum dan ketentraman masyarakat telah dilakukan melalui program dan kegiatan yang ada serta melakukan operasi-operasi penertiban di lapangan, baik yang menyangkut masalah pelanggaran Peraturan Daerah maupun kegiatan-kegiatan patroli ketentraman dan ketertiban wilayah. Adapun pelaksanaan operasi penertiban di lapangan meliputi: a. Pelaksanaan penertiban reklame yang melanggar Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2011 tentang Penyelenggarakan Reklame; b. Pelaksanaan Penertiban PKL sesuai Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2013 tentang Penataan dan Pemberdayaan PKL; c.

Penertiban masyarakat pelanggar lainnya yang telah menjadi prioritas, antara lain: pelanggar HO (hongeroedeem) dan IMB (Ijin Mendirikan Bangunan) pada bangunan-bangunan tempat usaha. Beberapa

kendala/permasalahan

yang

muncul

antara

lain

disebabkan oleh: a. Ditinjau dari personil: 1).

Belum terbangunnya koordinasi dan kerja sama yang mantab antar SKPD terkait untuk penanganan permasalahan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat. Misalnya penanganan PKL yang dilakukan oleh Satuan Polisi Pamong Praja berupa penertiban

dan

melarang aktivitas

berdagang di tempat-tempat tertentu yang belum diimbangi LKPJ Kepala Daerah Kabupaten Malang Tahun 2015

VI - 82

dengan

adanya

solusi

berupa

penataan

dan

revitalisasi

penempatan PKL secara komprehensif dan permanen, sehingga tidak terjadi pelanggaran kembali; 2).

Adanya keterbatasan personil serta sarana dan prasarana berdampak pada kurang optimalnya penanganan permasalahan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat, mengingat kondisi geografis wilayah Kabupaten Malang serta jangkauan wilayah yang cukup luas terdiri dari 33 Kecamatan.

b. Masih minimnya tenaga Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) karena kondisi riil saat ini jumlah PPNS di Satuan Polisi Pamong Praja dan Perlindungan Masyarakat hanya berjumlah 3 Orang. c.

Ditinjau dari dasar aturan atau landasan hukum: 1). Belum adanya regulasi teknis yang mengatur masalah ketertiban umum dan ketentraman masyarakat, antara lain penanganan Aset-aset

Pemerintah

Daerah

khususnya

Aset

Tanah,

Permasalahan Anak-anak Jalanan, Gelandangan dan Pengemis; 2). Kurangnya kesadaran masyarakat terhadap Peraturan Daerah Kabupaten Malang yang berlaku; 3). Kurangnya informasi di kalangan masyarakat terhadap produkproduk hukum yang telah ditetapkan. Langkah antisipasi ke depan yang akan dilaksanakan oleh Pemerintah Kabupaten Malang melalui Satuan Polisi Pamong Praja dan Perlindungan Masyarakat adalah melakukan penyempurnaan perangkat aturan hukum yang ada serta membuat perangkat hukum yang diperlukan melalui Peraturan Daerah (Perda) serta mengupayakan perubahan formasi personil melalui penambahan anggota Satuan Polisi Pamong Praja dan Perlindungan Masyarakat dan peningkatan kualitas dan kuantitas Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS). Di samping itu, upaya peningkatan sarana dan prasarana khususnya kendaraan operasional ketentraman dan ketertiban

masyarakat

akan

terus

diupayakan

agar

upaya

penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat dapat berjalan optimal. Komitmen ini akan terus dilakukan secara konsisten dan LKPJ Kepala Daerah Kabupaten Malang Tahun 2015

VI - 83

berkelanjutan sesuai dengan prosedur dan mekanisme yang ada agar kendala yang dihadapi dalam penanganan penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban masyarakat dapat semakin ditekan. 6. Keikutsertaan Aparat Keamanan dalam Penanggulangan Untuk mengantisipasi permasalahan keamanan dan ketertiban diantaranya aparat dalam hal ini Satuan Polisi Pamong Praja melakukan koordinasi dengan jajaran terkait dengan mengikutsertakan dari Kepolisian Resort Malang dan Komando Distrik Militer (KODIM) 0818 Kabupaten Malang, terutama yang berkaitan dengan masalah gangguan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat seperti penanganan unjuk rasa, serta pengamanan pemilihan kepala desa.


VI - 84

BAB VII KESIMPULAN

Pemerintah Kabupaten Malang dalam melaksanakan tugas dan kewajiban untuk

penyelenggaraan

urusan

pemerintahan,

pelaksanaan

pembangunan,

pembinaan kemasyarakatan dan pemberdayaan masyarakat yang dijabarkan dalam

Laporan

Keterangan

Pertanggungjawaban

perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi dengan

ini

merupakan

hasil

berkoordinasi, bekerjasama

serta partisipasi semua stakeholders dengan fungsi dan bidang tugas masingmasing. Hasil-hasil pencapaian kinerja program yang dilaksanakan sepanjang tahun 2015 merupakan realisasi dari seluruh aktivitas pelaksanaan program dan kegiatan yang dijalankan oleh jajaran Pemerintah Kabupaten Malang bersama DPRD berdasarkan dokumen perencanaan pembangunan selama kurun waktu satu tahun anggaran. Secara umum atas capaian kerja dan kinerja pada tahun 2015 yang mengambil

tema

“Pemantapan

Pembangunan

Infrastruktur

Dalam

Upaya

Peningkatan Pusat-Pusat Ekonomi dan Pariwisata, Daya Saing Daerah Bagi Peningkatan Kesejahteraan Rakyat”, dapat direalisasikan secara optimal, meskipun masih terdapat beberapa hal yang belum mencapai hasil yang ditargetkan. Berdasarkan data sementara Badan Pusat Statistik yang dipublikasi akhir Pebruari 2015 Pertumbuhan Ekonomi sebesar 5,54% merupakan pertumbuhan yang cukup tinggi dibandingkan dengan pertumbuhan ekonomi di pemerintah kabupaten/kota di Jawa Timur maupun Nasional. Bagi Kabupaten Malang yang merupakan daerah pertanian selama ini masih bertumpu pada komoditas primer, secara struktural telah berlangung proses transformasi dari sektor primer ke sektor sekunder dan tersier. Peran sektor industri dan perdagangan melaju lebih cepat dibanding peran sektor pertanian primer. Hal ini juga menunjukkan bahwa nilai tambah produk pertanian olahan sudah semakin dinikmati oleh masyarakat, yang ditandai dengan semakin meningkatnya pendapatan perkapita. Kondisi capaian ini dapat dijadikan landasan dan arah pengembangan perekonomian daerah menuju era industrialisasi kedepan namun tidak meninggalkan basis pertanian sebagai tumpuan masyarakat Kabupaten Malang.

Pada tahun 2015 sudah banyak keberhasilan yang kita capai dan dirasakan manfaatnya oleh masyarakat, hal ini dibuktikan juga dengan cukup banyaknya pengakuan dan penghargaan berbagai pihak terhadap kemajuan dalam berbagai bidang yang dicapai oleh Kabupaten Malang. Walaupun kita harus akui juga di banyak hal masih terdapat kekurangan bahkan ketidakpuasan masyarakat. Permasalahan pembangunan yang kita hadapi kedepan semakin penuh tantangan yang sejalan dengan tuntutan dinamika pembangunan untuk menuju peningkatan kesejahteraan rakyat yang lebih baik lagi. Untuk itu patut kiranya

kita perkuat komitmen pembangunan melalui proses penyusunan

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang semakin partisipatif dan akomodatif terhadap aspirasi dan kebutuhan masyarakat. Pemerintah memberikan apresiasi dan penghargaan yang tinggi serta ucapan terima kasih kepada seluruh stakeholders pelaksana pembangunan, segenap pimpinan dan anggota DPRD serta jajaran SKPD di lingkungan Pemerintah Kabupaten Malang serta aparat keamanan, termasuk jajaran pemerintahan desa dan masyarakat Kabupaten Malang secara keseluruhan, serta pihak swasta yang telah memberikan dukungan dan bekerja keras bahu membahu dalam melaksanakan urusan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan. Kami menyampaikan permohonan maaf apabila dalam pelayanan dan penyelenggaraan

pemerintahan

hingga

penyampaian

Laporan

Keterangan

Pertanggungjawaban Tahun Anggaran 2015 ini terdapat kekurangan maupun kekeliruan, baik yang mencakup substansi maupun redaksional laporan. Kritik dan saran yang konstruktif sangat diharapkan sebagai bahan perbaikan kinerja yang lebih baik pada tahun-tahun mendatang. Semoga Allah SWT Tuhan Yang Maha Kuasa meridhoi segala do’a, usaha, langkah dan upaya kita untuk memajukan dan mensejahterakan seluruh masyarakat Kabupaten Malang. Amin ya robbal alamin. Malang,

Maret 2016

BUPATI MALANG

Dr. H. RENDRA KRESNA


VII - 2

LKPJ Kepala Daerah Kabupaten Malang Tahun 2015 I - 2

Recommend Documents