PERSIAPAN PEMILIHAN KEPALA DAERAH SERENTAK TAHUN 2015 Oleh Menteri Dalam Negeri Disampaikan Pada Acara Evaluasi dan Pemberian Penghargaan Pemilu Tahun 2014 Yang diselenggarakan oleh Komisi Pemilihan Umum Jakarta, 17 Desember 2014 1
I. PENDAHULUAN PILKADA SERENTAK TAHUN 2015
PEMILIHAN SECARA LANGSUNG OLEH RAKYAT BERDASARKAN SUBSTANSI PERPPU NOMOR 1 TAHUN 2014
DIHARAPKAN DAPAT DITETAPKAN MENJADI UNDANG-UNDANG TENTANG PEMILIHAN GUBERNUR, BUPATI, DAN WALIKOTA
PERPPU NO.1/2014 AKAN DIBAHAS OLEH DPR-RI PADA BULAN JANUARI 2015 2
II. PILKADA SERENTAK A. SKENARIO TAHAPAN PILKADA SERENTAK PEMILIHAN SERENTAK TAHAP PERTAMA PADA TAHUN 2015 UNTUK PARA GUBERNUR, BUPATI, DAN WALIKOTA YANG MASA JABATAN BERAKHIR TAHUN 2015. PEMILIHAN SERENTAK TAHAP KEDUA PADA TAHUN 2018 UNTUK GUBERNUR, BUPATI, DAN WALIKOTA YANG MASA JABATAN BERAKHIR TAHUN 2016, 2017, DAN 2018. 2016 & 2017 DIISI PENJABAT SAMPAI DENGAN TERPILIH GUBERNUR, BUPATI, DAN WALIKOTA DEFINITIF TAHUN 2018
PEMILIHAN GUBERNUR, BUPATI, DAN WALIKOTA SERENTAK SECARA NASIONAL PERTAMA KALI DIMULAI TAHUN 2020 3
B. PROYEKSI TAHAPAN PILKADA SERENTAK PILKADA 2015 PILKADA 2016
204 DAERAH 100 DRH (PENJABAT S.D 2018)
PILKADA 2017
67 DRH (PENJABAT S.D 2018)
PILKADA 2018
118 DAERAH
PILKADA 2019
MASA JABATAN 5 TAHUN
52 DAERAH
285 PILKADA SERENTAK TAHUN 2018
MASA JABATAN 2 TAHUN
PILKADA SERENTAK TAHUN 2020 DI 541 DAERAH OTONOM
DIISI OLEH PENJABAT KDH SAMPAI TAHUN 2020
CATATAN : SUDAH TERMASUK 15 DOB TAHUN 2013 & 3 DOB TAHUN 2014. 4
C. IMPLIKASI PELAKSANAAN PILKADA SERENTAK BAGI GUB/BUPATI/WALIKOTA YANG DILANTIK DAN MASA JABATANNYA 2018-2020, MAKA TIDAK DIHITUNG SATU PERIODE JABATAN, DAN DIBERIKAN HAK PENSIUN PENUH SATU PERIODE
BAGI GUB/BUPATI/WALIKOTA YANG BERAKHIR THN 2018 DAN TAHUN 2020 , YANG MASA JABATANNYA BERKURANG KARENA PILKADA SERENTAK, DIBERIKAN UANG SEBESAR GAJI POKOK DIKALIKAN JUMLAH BULAN YANG TERSISA, SERTA MENDAPAT HAK PENSIUN PENUH
KOMPENSASI BAGI GUBERNUR, BUPATI, DAN WALIKOTA YANG MASA JABATANNYA TIDAK PENUH
5
III. STRATEGI PEMERINTAH DALAM MENGHADAPI PILKADA SERENTAK TAHUN 2015 A. PENYIAPAN REGULASI PELAKSANAAN PILKADA
REGULASI TURUNAN DARI PERPPU NOMOR 1 TAHUN 2014
1. Peraturan KPU tentang teknis pelaksanaan Pilkada. 2. Peraturan BAWASLU tentang Penyelesaian Sengketa Pilkada Antar-Peserta dan Antara Peserta dengan Penyelenggara. 3. Peraturan Mahkamah Agung tentang: a. Pembentukan Empat Pengadilan Tinggi Adhoc untuk mengadili Sengketa Hasil Pilkada; b. Penetapan Majelis Khusus Tindak Pidana Pilkada (Hakim Adhoc); c. Tatacara Penanganan Tindak Pidana Pilkada; d. Penetapan Majelis Khusus Tata Usaha Negara dan Tatacara Penyelesaian Sengketa Tata Usaha Negara Dalam Pilkada. 4. Kesepakatan Bersama Antara Kapolri, Jaksa Agung, dan Ketua Bawaslu tentang Pola Penanganan Tindak Pidana Pilkada melalui “Sentra Penegakan Hukum Terpadu”. 6
LANJUTAN......
LANGKAH YANG DILAKUKAN PEMERINTAH
1. Pemerintah telah melakukan koordinasi dengan KPU dalam rangka penyiapan Peraturan KPU. Saat ini, KPU sedang menyiapkan Rancangan Peraturan KPU untuk dibahas bersama, dan akan dikonsultasikan dengan Komisi II DPR-RI. 2. Pemerintah juga telah melakukan koordinasi dengan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) dalam rangka penyiapan Peraturan Bawaslu. 3. Kementerian Dalam Negeri akan segera melakukan koordinasi dengan Mahkamah Agung, Kejaksaan Agung, dan Polri untuk menyamakan pemahaman tentang langkah-langkah persiapan Pelaksanaan Pilkada serentak Tahun 2015. 7
LANJUTAN......
B. KOORDINASI DENGAN PEMERINTAH DAERAH
MEMASTIKAN KESIAPAN PEMDA UNTUK PELAKSANAAN PILKADA TAHUN 2015
1. Penetapan PERMENDAGRI tentang Pedoman Penyusunan APBD Tahun 2015, dengan mewajibkan Pemda untuk mengalokasikan anggaran Pilkada di dalam APBD Tahun 2015. 2. Mewajibkan Pemda pada Daerah Otonom Baru untuk melaksanakan Pilkada Tahun 2015. 3. Mewajibkan Pemda menyiapkan Data Pemilih untuk Pilkada Tahun 2015, dan menyerahkannya kepada KPUD. 4. Mewajibkan Pemda mewujudkan keamanan yang kondusif untuk pelaksanaan Pilkada Tahun 2015. 8
IV. ANTISIPASI PENGAMANAN PILKADA TAHUN 2015 A. PENGAMANAN PADA TAHAPAN PENYELENGGARAAN PILKADA (1) TAHAPAN PERSIAPAN DUA TAHAPAN PELAKSANAAN PILKADA (2) TAHAPAN PENYELENGGARAAN
WAJIB DILAKUKAN PENGAMANAN OLEH APARAT POLRI
Proses Kerja Internal Penyelenggara Pilkada (KPU dan KPUD). 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9.
Pendaftaran bakal calon KDH. Uji Publik bakal calon KDH. Pengumuman pendaftaran calon KDH. Pendaftaran calon KDH. Penelitian persyaratan calon KDH. Penetapan calon KDH. Pelaksanaan Kampanye. Pemungutan suara. Penghitungan suara dan rekapitulasi hasil penghitungan suara. 10. Penetapan calon KDH terpilih. 11. Penyelesaian pelanggaran dan sengketa hasil Pilkada. 12. Pengusulan Pengesahan Pengangkatan Calon KDH Terpilih. 9
B. ANTISIPASI PENANGANAN KONFLIK SOSIAL DALAM PENYELENGGARAAN PILKADA DASAR HUKUM PENANGANAN KONFLIK SOSIAL DALAM PENYELENGGARAAN PILKADA JAJARAN POLRI WAJIB MENCEGAH DAN MENGATASI KONFLIK SOSIAL PADA SETIAP TAHAPAN PENYELENGGARAAN PILKADA
LANJUTAN......
UU. NOMOR 17 TAHUN 2012 TENTANG PENANGANAN KONFLIK SOSIAL TUJUANNYA ADALAH MENCEGAH DAN MENGATASI SETIAP KONFLIK SOSIAL (KONFLIK HARISONTAL) UNTUK MEWUJUDKAN SUASANA TENTERAM, TERTIB, AMAN, DAN DAMAI SELAMA PENYELENGGARAAN PILKADA 10
LANJUTAN......
Pada setiap tahapan Penyelenggaraan Pilkada: 1. Sengketa pendaftaran bakal calon KDH. 2. Sengketa Pendaftaran calon KDH.
SUMBER KONFLIK DALAM PELAKSANAAN PILKADA
3. Sengketa penelitian persyaratan calon KDH. 4. Sengketa Penetapan calon KDH. 5. Sengketa dalam Pelaksanaan Kampanye. 6. Sengketa penghitungan suara rekapitulasi hasil penghitungan suara.
dan
7. Sengketa penetapan calon KDH terpilih. 8. Penyelesaian pelanggaran dan sengketa hasil Pilkada. 9. Sengketa pengusulan pengesahan pengangkatan Calon KDH Terpilih.
11
STRATEGI PENANGANAN KONFLIK SOSIAL DALAM PILKADA 1. Inventarisasi Potensi Konflik. 2. Penelitian/Pendalaman Potensi Konflik 3. Menentukan Prioritas Penanganan Potensi Konflik.
IDENTIFIKASI POTENSI KONFLIK
PEMULIHAN PASCA KONFLIK 1. Kegiatan rekonsiliasi. 2. Kegiatan rehabilitasi; 3. Kegiatan rekonstruksi.
PENCEGAHAN KONFLIK
PENGHENTIAN KONFLIK
LANJUTAN......
1. Memelihara kondisi damai dalam msy. 2. Mengembangkan sistem penyelesaian perselisihan secara damai, 3. Meredam potensi konflik. 4. Membangun Sistem Peringatan Dini.
1. Penghentian kekerasan fisik . 2. Penetapan status keadaan konflik. 3. penyelamatan dan perlindungan korban. 4. Bantuan penggunaan dan pengerahan kekuatan TNI. 12
STATUS KEADAAN KONFLIK SOSIAL DALAM PILKADA
LANJUTAN......
SKALA PROVINSI: ESKALASI KONFLIK MEMILIKI DAMPAK SAMPAI PADA TINGKAT PROVINSI
SKALA KABUPATEN/KOTA: ESKALASI KONFLIK MEMILIKI DAMPAK HANYA PADA TINGKAT KABUPATEN/KOTA
SKALA NASIONAL: ESKALASI KONFLIK MEMILIKI DAMPAK SAMPAI PADA TINGKAT NASIONAL
13
LANJUTAN......
TANGGUNGJAWAB PENANGANAN KONFLIK SOSIAL DI DAERAH 1.
BUPATI/WALIKOTA BERTANGGUNG JAWAB ATAS PENANGANAN KONFLIK SKALA KAB/KOTA.
2.
BUPATI/WALIKOTA WAJIB MELAPOR PERKEMBANGAN PENANGANAN KONFLIK KEPADA GUBERNUR DGN TEMBUSAN KEPADA MENDAGRI DAN/ATAU MENTERI TERKAIT SERTA DPRD KAB/KOTA.
3.
GUBERNUR PROVINSI.
4.
GUBERNUR WAJIB MELAPOR PERKEMBANGAN PENANGANAN KONFLIK SOSIAL SKALA PROVINSI KEPADA PRESIDEN MELALUI MENDAGRI DAN/ATAU MENTERI TERKAIT DENGAN TEMBUSAN KEPADA DPRD PROVINSI.
5.
DALAM STATUS KEADAAN KONFLIK SKALA KAB/KOTA ATAU PROVINSI, GUBERNUR DAN BUPATI/WALIKOTA DAPAT MELAKUKAN: a. PEMBATASAN DAN PENUTUPAN KAWASAN KONFLIK UNTUK SEMENTARA WAKTU; b. PEMBATASAN ORANG DI LUAR RUMAH UNTUK SEMENTARA WAKTU; c. PENEMPATAN ORANG DI LUAR KAWASAN KONFLIK UNTUK SEMENTARA WAKTU; DAN d. PELARANGAN ORANG UNTUK MEMASUKI KAWASAN KONFLIK ATAU KELUAR DARI KAWASAN KONFLIK UNTUK SEMENTARA WAKTU.
BERTANGGUNG
JAWAB
ATAS
PENANGANAN
KONFLIK
14
SATUAN TUGAS PENANGANAN KONFLIK SOSIAL DI DAERAH
LANJUTAN......
1. KEANGGOTAAN SATUAN TUGAS PENANGANAN KONFLIK SOSIAL DI PROVINSI DAN KAB/KOTA TERDIRI DARI UNSUR PEMERINTAH DAN MASYARAKAT. 2. UNSUR PEMERINTAH TERDIRI DARI: a. GUBERNUR/BUPATI/WALIKOTA; b. KETUA DPRD PROVINSI/KAB/KOTA; c. KEPALA INSTANSI PEMERINTAH DAN/ATAU SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH; d. KAPOLDA/KAPOLRES; e. PANGDAM/DANDIM; DAN f. KEJATI/KEJARI.
KEPALA
3. UNSUR MASYARAKAT TERDIRI DARI: TOKOH AGAMA, TOKOH ADAT, TOKOH MASYARAKAT, PEGIAT PERDAMAIAN, DAN WAKIL PIHAK YANG BERKONFLIK. 4. SALING BERKOORDINASI ANTARA UNSUR PEMERINTAH DAN UNSUR MSY DALAM SATUAN TUGAS PENANGANAN KONFLIK SOSIAL. 15
PERAN POLRI DALAM PENANGANAN KONFLIK SOSIAL DALAM PILKADA
PENGHENTIAN KEKERASAN FISIK
DIKOORDINASIKAN DAN DIKENDALIKAN OLEH POLRI, DGN MELIBATKAN TOKOH MSY, TOKOH AGAMA DAN/ATAU TOKOH ADAT, YANG DILAKUKAN SESUAI DGN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN.
PENETAPAN STATUS KEADAAN KONFLIK
STATUS KEADAAAN KONFLIK DITETAPKAN APABILA KONFLIK TIDAK DAPAT DIKENDALIKAN OLEH POLRI DAN TERGANGGUNYA FUNGSI PEMERINTAHAN
BANTUAN PENGGUNAAN DAN PENGERAHAN KEKUATAN TNI
PELAKSANAAN BANTUAN PENGGUNAAN DAN PENGERAHAN KEKUATAN TNI DIKOORDINASI DGN POLRI 16
SEKIAN DAN TERIMA KASIH SUMATERA
KALIMANTAN
IRIAN JAYA
JAVA
17
