I.
PENDAHULUAN Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan 02 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah Kabupaten Lamongan, Staf Ahli dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kab.Lamongan serta Peraturan Bupati Lamongan Nomor 48 Tahun 2008 tentang Kedudukan tugas dan fungsi Sekretariat Daerah dan Staf Ahli Kab.Lamongan Bagian Bina Pengelolaan Keuangan dan Asset Sekretariat Daerah Kabupaten Lamongan adalah unsur staf yang dipimpin oleh Seorang Kepala Bagian, Berkedudukan dibawah dan bertanggungjawab kepada Asisten Administrasi Sekretariat Daerah. Dalam Rangka membantu pelaksanaan Tugas-tugas Pimpinan Bagian Bina Pengelolaan Keuangan dan Asset
mempunyai Tugas Pokok “Melaksanakan penyiapan perumusan
kebijakan, koordinasi, pembinaan, pengendalian dan pemberian Bimbingan Teknis dalam penyelenggaraan bidang pengelolaan Keuangan dan Asset “ meliputi Keuangan Sekretariat Daerah, analisa, monitoring dan evaluasi keuangan daerah serta bina Asset. Didalam mengembangkan tugas pokoknya tersebut, Bagian Bina Pengelolaan Keuangan dan Asset Setda mempunyai Fungsi sebagai berikut : a. Penyiapan perumusan kebijaksanaan dalam penyelenggaraan pemerintahan bidang pengelolaan keuangan dan asset meliputi keuangan Sekretariat Daerah, Analisa Monitoring dan evaluasi keuangan daerah serta bina asset ; b. Penyiapan pelaksanaan koordinasi, pembinaan, pengendalian dan pemberian bimbingan teknis dalam penyelenggaraan bidang pengelolaan keuangan dan asset ; c. Penyiapan dan pelaksanaan bimbingan administrasi dalam penyelenggaraan bidang pengelolaan keuangan dan asset ; d. Penyusunan pedoman dan petunjuk teknis pelaksanaan Keuangan Sekretariat Daerah, analisa, monitoring dan evaluasi keuangan daerah serta bina asset ; e. Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Asisten Administrasi sesuai dengan tugas dan fungsinya. Guna memudahkan pelaksanaan tugas dimaksud, Bagian Bina Pengelolaan Keuangan dan Asset Sekretariat Daerah dibagi menjadi 3 (tiga) Sub Bagian yakni : a. Sub Bagian Keuangan b. Sub Bagian Analisa, Monitoring dan Evaluasi Keuangan Daerah c. Sub Bagian Bina Asset , yang masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian Sebagai Upaya membantu Tugas-tugas Pimpinan dalam Penyelenggaraan Pemerintahan, Pelaksanaan Pembangunan dan Tugas-tugas dibidang Bina Pengelolaan Keuangan dan Asset Sekretariat Daerah , maka Bagian Bina Pengelolaan Keuangan dan Asset Sekretariat Daerah
LKPJ Kepala Daerah Tahun Anggaran 2014
Bpka-1
Kabupaten Lamongan menjabarkan Tugas Pokok dan Fungsi Organisasi dalam suatu Program Kerja Tahunan yang berpedoman pada Rencana Strategis, Kebijakan Umum Anggaran dengan tetap memperhatikan situasi dan kondisi yang berkembang saat ini.
LKPJ Kepala Daerah Tahun Anggaran 2014
Bpka-2
II.
PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH
1. PROGRAM KERJA DAN PELAKSANAAN KEGIATAN Urusan bidang Pengelolaan Keuangan dan Asset Sekretariat Daerah Kabupaten Lamongan Tahun Anggaran 2014 dilaksanakan oleh Bagian Bina Pengelolaa Keuangan dan Asset Sekretariat Daerah melalui 5 (lima) Program dan 17 (tujuh belas) Kegiatan. Adapun Program dan Kegiatan sebagai berikut :
PROGRAM
KEGIATAN
1
SUB
INDIKATOR
KEGIATAN
SASARAN
3
4
2
1. Program
1. Penyediaan Jasa tenaga
Pembayaran
Tercapainya
Pelayanan
administrasi/teknis kegiatan
honorarium
Peningkatan
Administrasi
tenaga honorer/kontrak
tenaga
Pelayanan
honorer/kontrak
Administrasi
Perkantoran
TARGET KINERJA
CAPAIAN KINERJA
2013
2014
2013
2014
5
6
7
8
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
Perkantoran 2..Program
1.
Penyusunan Laporan
Penyusunan
Terselenggaranya
Peningkatan
Capaian Kinerja dan
Laporan
Laporan Capaian
Pengembangan
Ikhtisar Realisasi Kinerja
Capaian Kinerja
Kinerja
Sistem Pelaporan
SKPD
SKPD
Ikhtisar Realisasi
Capaian Kinerja &
dan
Kinerja SKPD
Keuangan 2. Penyusunan
Laporan
Keuangan Semesteran
3 Penyusunan
Laporan
Keuangan Akhir Tahun
4
Fasilitasi
Penatausahaan
Pengelolaan Setda
Keuangan
Penyusunan
Terselenggaranya
Laporan
Laporan
Keuangan
Keuangan
Semesteran
Semesteran
Penyusunan
Terselenggaranya
Laporan
Laporan
Keuangan Akhir
Keuangan
Tahun
Tahun
Administrasi
Tertib
Pengelolaan
Administrasi
Keuangan
Pengelolaan
Setda
Keuangan Setda
100%
100%
100%
100%
Akhir
100%
100%
100%
100%
LKPJ Kepala Daerah Tahun Anggaran 2014
Bpka-3
5
Penyusunan
Dokumen
Perencanaan dan Evaluasi
Penyusunan
Terselenggaranya
Dokumen
Laporan
Laporan LKPJ,
Renja SKPD dan
Renja
LPPD
SKPD
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
LKPJ,
dan LPPD
3. Program
1.
Monitoring,
Evaluasi
Evaluasi APBD
Terwujudnya
Peningkatan dan
Pendapatan, Belanja dan
secara Periodik
Peningkatan
Pengembangan
Pembiayaan Daerah
Bulanan
Tertib
Pengelolaan
dan
Insidentil
Administrasi
Keuangan
Pengelolaan
Daerah
Keuangan Daerah 2.
Monitoring dan Evaluasi
Peningkatan
Terselenggaranya
Pajak
Ketertiban
Disiplin
Bermotor Milik Pemerintah
Pembayaran
Pembayaran
Daerah
Pajak
Pajak Kendaraan
Kendaraan
Bermotor
Kendaraan
Bermotor
Milik
Pemda
oleh
Pemegamg Kendaraan Dinas Milik Pemda
3.
Peningkatan Administrasi
Pembinaan
Terwujudnya
Penatausahaan
Pengelolaan
Peningkatan
Barang Daerah
Tertib
Barang
Daerah
Administrasi Pengelolaan Barang Daerah 4.
Pembinaan
Pembinaan
Meningkatnya
Penatausahaan
Pengelolaan
pelaksanaan
Keuangan
penatausahaan
SKPD
pengelolaan
Pengelolaan
Keuangan
SKPD
keuangan SKPD 4. Program
1. Pembinaan Paket Regulasi
Pembinaan
Terwujudnya
Pedoman
Kesesuaian
Regulasi
Pelaksanaan
pengelolaan
Keuangan
APBD
keuangan
Daerah
Peraturan
Pembinaan dan
Pengelolaan
fasilitasi
Daerah
Kabupaten/Kota
Keuangan
dengan
Perundangan yang Berlaku
LKPJ Kepala Daerah Tahun Anggaran 2014
Bpka-4
2. Pembinaan
dan
Pembinaan
Terwujudnya
Pengendalian Pengelolaan
Administrasi
Tertib
Keuangan dan Barang Milik
Keuangan dan
Penatausahaan
Daerah
Barang SKPD
Pengelolaan Keuangan
dan
Barang
Milik
100 %
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
-
100%
-
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
-
100%
-
100%
Daerah 3. Peningkatan
Kepatuhan
Bimbingan
Terwujudnya
dan Ketaatan Pemungutan
Teknis
Kepatuhan
dan
Mekanisme
Ketaatan
Penyetoran
Pajak
Negara
Pemotongan
/
dan
Pemungutan dan
Pemungutan
Penyetoran Pajak
dan Penyetoran
Negara
Pajak Negara 4. Bimbingan
Teknis
Penyusunan SPJ
Pelatihan
Terciptanya
Kepada
Penyusun
dan
Verifikator
SPJ
Penyusun
5. Pembinaan
dan
Verifikator SPJ
yang Profesional
Administrasi
Pembinaan
Terwujudnya
Bendahara
Bendahara
Tertib
Penerimaan di
Administrasi
SKPD
Penerimaan
Penghasil
Pendapatan
Keuangan Penerimaan
Daerah 6. Bimbingan
Teknis
Penyusunan RKA APBD
5. Peningkatan
1. Pembinaan
Aparatur
Bimbingan
Terwujudnya
Teknis
Tenaga Verifikasi
Penyusunan
RKA
RKA APBD
Profesional
Bimbingan
Terwujudnya
yang
Kapasitas Aparatur
Pemerintah Desa Dalam
Teknis
Tenaga
Pemerintah Desa
Bidang
Pelatihan
Penatausahaan
Pengelolaan
Keuangan
Keuangan Desa
yang Profesional
Pengelolaan
Keuangan Desa
Desa
LKPJ Kepala Daerah Tahun Anggaran 2014
Bpka-5
2. REALISASI PELAKSANAAN PROGRAM DAN KEGIATAN Program dan kegiatan yang direalisasikan oleh Bagian Bina Pengelolaan Keuangan dan Asset Sekretariat Daerah Kabupaten Lamongan Tahun Anggaran 2014 dengan Alokasi Anggaran sebesar Rp. 1.658.377.000,00 dan terealisasi sebesar Rp. 1.584.437.000,00 atau 95,54 % III.
URUSAN OTONOMI DAERAH, PEMERINTAHAN UMUM, ADMINISTRASI KEUANGAN DAERAH, PERANGKAT DAERAH, KEPEGAWAIAN DAN PERSANDIAN Berdasarkan PERDA Kabupaten Lamongan Nomor 02 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah, Staf Ahli dan Sekretariat DPRD Kabupaten Lamongan dan Keputusan Bupati Lamongan Nomor 48 Tahun 2008 tentang Kedudukan, Tugas dan Fungsi Sekretariat Daerah dan Staf Ahli Kabupaten Lamongan. Bagian Bina Pengelolaan Keuangan dan Asset adalah unsur staf yang dipimpin oleh seorang Kepala Bagian berkedudukan dibawah dan bertanggungjawab kepada Asisten Administrasi Sekretaris Daerah. Adapun tugas pokok Bagian Bina Pengelolaan Keuangan dan Asset Sekretariat Daerah koordinasi,
pembinaan,
adalah melaksanakan penyiapan perumusan kebijaksanaan, pengendalian
dan
pemberian
bimbingan
teknis
dalam
penyelenggaraan bidang pengelolaan keuangan dan asset , meliputi keuangan Sekretariat Daerah, analisa, monitoring dan evaluasi keuangan daerah serta bina Asset, Dalam menjalankan tugas pokok tersebut di atas Bagian Bina Pengelolaan Keuangan dan Asset Sekretariat Daerah Kabupaten Lamongan mempunyai fungsi, antara lain : a. Penyiapan perumusan kebijaksanaan penyelenggaraan bidang pengelolaan keuangan dan asset, meliputi keuangan Sekretariat Daerah, analisa, monitoring dan evaluasi keuangan daerah serta bina asset ; b. Penyiapan pelaksanaan koordinasi, pembinaan, pengendalian dan pemberian bimbingan teknis dalam penyelenggaraan bidang pengelolaan Keuangan dan Asset ; c. Penyiapan dan pelaksanaan bimbingan teknis administrasi dalam penyelenggaraan bidang bidang pengelolaan Keuangan dan Asset ; d. Penyusunan pedoman dan petunjuk teknis pelaksanaan teknis pelaksanaan keuangan Sekretariat Daerah serta Bina Asset ; e. Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Asisten Administrasi sesuai dengan tugas dan fungsinya.
LKPJ Kepala Daerah Tahun Anggaran 2014
Bpka-6
Dalam menjalankan tugas dan fungsi Bagian Umum, Kepala bagian dibantu oleh 3 ( tiga ) Kepala Sub Bagian, antara lain : 1. Sub Bagian Keuangan Sekretariat Daerah ; Tugas dan Fungsi : a. Menghimpun data dan menyiapkan bahan dalam rangka penyusunan Anggaran Sekretariat Daerah ; b. Melaksanakan pengendalian keuangan termasuk pembayaran Pegawai dan hakhaknya di lingkungan Sekretariat Daerah ; c. Menghimpun dan menyusun laporan pertanggungjawaban atas pelaksanaan pengendalian keuangan Sekretariat Daerah ; d. Melaksanakan verifikasi pengendalian Anggaran Belanja Sekretariat Daerah; e. Mengevaluasi, menyusun dan melaporkan Pengawasan Melekat (WASKAT) Bagian Bina Pengelolaan Keuangan dan Asset ; f.
Menyusun dan melaporkan penetapan kinerja serta Rencana Strategis (RENSTRA) Bagian Bina Pengelolaan Keuangan dan Asset ;
g. Mengevaluasi, menyusun dan melaporkan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Bagian Bina Pengelolaan Keuangan dan Asset ; h. Melakukan pengurusan Tata Usaha Bagian Bina Pengelolaan Keuangan dan Asset ; i.
Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bagian Bina Pengelolaan Keuangan dan Asset sesuai dengan tugas dan fungsinya.
2. Sub Bagian Analisa, Monitoring dan Evaluasi Keuangan Daerah ; Tugas dan Fungsi : a. Menyiapkan bahan koordinasi, penyusunan Anggaran Pendapatan Daerah ; b. Menyiapkan bahan Analisa, Monitoring dan evaluasi pelaksanaan Anggaran Pendapatan Daerah ; c. Menyiapkan bahan koordinasi penyusunan petunjuk teknis pelaksanaan Anggaran Belanja Daerah ; d. Menyiapkan bahan analisa, monitoring dan evaluasi pelaksanaan Anggaran Belanja Daerah ; e. Menyiapkan bahan koordinasi perumusan kebijakan Keuangan Daerah, perubahan APBD, Arah kebijakan umum dan Strategis serta Prioritas APBD ; f.
Menyiapkan bahan petunjuk pelaksanaan system informasi Keuangan Daerah ;
g. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bagian Bina Pengelolaan dan Asset sesuai dengan tugas dan fungsinya.
LKPJ Kepala Daerah Tahun Anggaran 2014
Bpka-7
3. Sub Bagian Bina Asset. Tugas dan fungsi : a. Menyiapkan bahan koordinasi penyusunan petunjuk teknis pengelolaan Asset Daerah; b. Menyiapkan bahan koordinasi perumusan kebijakan pengelolaan Asset Daerah ; c. Menyiapkan bahan analisa, monitoring dan evaluasi pelaksanaan pengelolaan Asset Daerah ; d. Menyusun mekanisme dan petunjuk teknis analisa kebutuhan pengendalian dan distribusi serta administrasi Asset Daerah ; e. Menyiapkan bahan petunjuk pelaksanaan system informasi Asset Daerah ; f.
melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bagian Bina Pengelolaan Keuangan dan Asset sesuai dengan tugas dan fungsinya.
Sebagai upaya membantu tugas-tugas pimpinan dalam penyelenggaran Pemerintahan, Pelaksanaan Pembangunan dan Tugas-tugas dibidang pengelolaan keuangan , maka Bagian Bina Pengelolaan Keuangan dan Asset Sekretariat Daerah Kabupaten Lamongan menjabarkan Tugas Pokok dan Fungsi Organisasi dalam suatu Program Kerja Tahunan yang berpedoman pada Rencana Strategis, Kebijakan Umum Anggaran dengan tetap memperhatikan situasi dan kondisi yang berkembang saat ini. a. Program dan Kegiatan 1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran dilakukan dengan melalui kegiatan : a. Penyediaan jasa tenaga administrasi/teknis kegiatan, tenaga Honorer/Kontrak dengan dana sebesar Rp. 462.877.000,00 realisasi sebesar Rp. 399.424.000,00 atau sebesar (86,29%) dengan sisa dana sebesar Rp. 63.453.000,00 Besarnya alokasi dana tersebut dipergunakan untuk pembayaran tenaga kontrak pemda. 2. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan a. Menyusun Laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD dengan dana sebesar Rp. 5.500.000,00 realisasi Rp. 5.496.000,00 atau sebesar (99,93%); b. Penyusunan laporan keuangan semesteran dengan dana sebesar Rp. 8.250.000,00 realisasi Rp. 8.250.000,00 atau sebesar (100%) ; c. Penyusunan laporan keuangan akhir tahun dengan dana sebesar Rp. 8.250.000,00 realisasi Rp. 8.250.000,00 atau sebesar (100%) ; d. Fasilitasi penatausahaan pengelolaan keuangan Sekretariat Daerah dengan dana sebesar Rp. 115.000.000,00 realisasi Rp. 113.375.000,00 atau sebesar (98,59%) ;
LKPJ Kepala Daerah Tahun Anggaran 2014
Bpka-8
e. Penyusunan dokumen perencanaan dan evaluasi dengan dana sebesar Rp. 15.000.000,00 realisasi Rp. 14.990.000,00 atau sebesar (99.93%) 3. Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah a. Monitoring, evaluasi pendapatan belanja dan pembiayaan daerah dengan dana sebesar Rp. 100.000.000,00 realisasi Rp. 97.026.000,00 atau sebesar (97,03%) ; b. Monitoring, evaluasi pajak kendaraan bermotor milik pemerintah daerah dengan dana sebesar Rp. 20.000.000,00 relisasi sebesar Rp. 20.000.000,00 atau sebesar (100%) c. Peningkatan administrasi penatausahaan barang daerah dengan dana sebesar Rp. 106.000.000,00 realisasi Rp. 104.873.000,00 atau sebesar (98,94%) ; d. Pembinaan Penatausahaan Pengelolaan Keuangan SKPD dengan dana sebesar Rp. 142.500.000,00 realisasi Rp. 141.672.000,00 atau sebesar (99,42%). 4. Program Pembinaan dan Fasilitasi pengelolaan Keuangan Kabupaten/Kota a. Pembinaan paket regulasi keuangan daerah dengan dana sebesar Rp. 125.000.000,00 realisasi Rp. 123.795.000,00 atau sebesar (99,04%) b. Pembinaan dan pengendalian pengelolaan keuangan dan barang milik daerah dengan dana sebesar Rp. 90.000,000,00 realisasi sebesar Rp. 89.458.000,00 atau sebesar (99,40%). c. Peningkatan kepatuhan dan ketaatan pemungutan dan penyetoran pajak negara dengan dana sebesar Rp. 90.000.000,00 realisasi sebesar Rp. 89.593.000,00 atau sebesar (99,55%) d. Bimbingan teknis penyusunan SPJ dengan dana sebesar Rp. 85.000.000,00 relisasi sebesar Rp.84.594.000,00 atau sebesar (99,52%) e. Pembinaan administrasi keuangan bendahara penerimaan dengan dana sebesar Rp. 55.000.000,00 realisasi sebesar Rp. 53.642.000,00 f. Bimbingan Teknis Penyusunan RKA APBD dengan dana sebesar Rp. 80.000.000,00 realisasi sebesar Rp. 80.000.000 atau sebesar (100%) 5. Program peningkatan kapasitas aparatur pemerintah desa a. Pelatihan aparatur pemerintah desa dalam bidang pengelolaan keuangan desa dengan dana sebesar Rp. 150.000.000,00 realisasi sebesar Rp.149.999.000,00 atau sebesar (100%) b.
Permasalahan dan Solusi Bidang peningkatan dan pengembangan pengelolaan keuangan daerah : -
Masih kurang tersedianya ruangan untuk penyimpanan dokumen arsip keuangan
LKPJ Kepala Daerah Tahun Anggaran 2014
Bpka-9
c.
Solusi Bidang peningkatan dan pengembangan pengelolaan keuangan daerah -
Perlu adanya ruangan khusus untuk penyimpanan dokumen arsip keuangan, dikarenakan ruangan sekarang yang digunakan untuk menyimpan dokumen arsip keuangan dirasa masih sangat kurang memadai.
Lamongan,
Januari 2015
KEPALA BAGIAN BINA PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASSET SETDA
AGUS CAHYONO, SE, M.Si Pembina Tingkat I NIP. 19650808 199503 1 002
LKPJ Kepala Daerah Tahun Anggaran 2014
Bpka-10
