KEBIJAKAN PEMERINTAHAN DAERAH
BAB II
Walikota Medan
LKPJ Tahun 2006
II LKPJ Tahun 2006
0
BAB II KEBIJAKAN PEMERINTAHAN DAERAH
Pembangunan kota harus terarah, terencana, menyeluruh, terpadu, realistis dan tanggap terhadap perubahan serta dapat dievaluasi. Untuk itu, perlu dirumuskan Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Kota Medan, sebagai broad guide line penyelenggaraan pemerintahan,
pembangunan dan pembinaan kemasyarakatan lima
tahunan. RPJMD yang ditetapkan sekaligus berisi strategi dasar bagi kebijakan,
prioritas
program
dan
kegiatan
pembangunan
dan
pengembangan kota serta memberikan orientasi dan komitmen bagi penyelenggaraan pemerintahan daerah. Dengan demikian, di samping adanya rencana pembangunan kota yang handal, RPJMD juga mencakup pengukuran capaian kinerja sebagai bentuk akuntabilitas publik, guna mendorong peningkatan pelayanan umum yang diinginkan.
A. Visi dan Misi Pembangunan Kota Medan merupakan rangkaian kegiatan pembangunan kota yang dilaksanakan secara bertahap dan berkesinambungan untuk meraih masa depan yang lebih baik. Oleh karenanya, visi pembangunan kota merupakan simpul atau starting point dalam menyusun
Rencana
Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Kota. Visi memberi inspirasi dan mengarahkan semua fihak yang ada (stakeholder) untuk bergerak dalam satu arah dan tujuan pembangunan kota, sehingga merupakan pondasi bagi perumusan dan penetapan tujuan di masa depan. Visi juga merupakan sumber inspirasi bagi formulasi dan implementasi kebijakan serta pengembangan program pembangunan kota.
II LKPJ Tahun 2006
1
Sebagai gambaran identitas masa depan Kota Medan maka, perumusan visi pembangunan kota didasarkan pada pertimbangan sebagai berikut : 1. Prasyarat pembangunan kota abad 21, seperti berkembangnya demokrasi dan partisipasi, mendorong penegakan hukum serta keadilan sosial dan ekonomi, pemerintahan kota yang kuat, efisien dan efektif, birokrasi yang kreatif, responsif dan inovatif, stabilitas politik dan keamanan yang kondusif, pelayanan publik yang prima, pemerataan pembangunan kota dan pembangunan kota yang ramah lingkungan serta berkelanjutan. 2. Isu, masalah dan tantangan
serta kebutuhan pembangunan Kota
Medan, dalam rangka mewujudkan kemajuan dan kemakmuran Medan sebagai Kota Metropolitan yang Modren, Madani dan Religius. 3. Kebijakan pembangunan nasional, sektoral dan regional, yang mendorong perkembangan Kota Medan sebagai pusat pertumbuhan dan pengembangan Indonesia bagian barat. 4. Kecenderungan globalisasi dan regionalisasi. 5. Nilai-nilai luhur, norma dan budaya yang telah lama dianut seluruh warga
Kota Medan.
Berdasarkan kekuatan, potensi, tantangan dan masalah serta harapan wujud pembangunan kota lima tahun ke depan, Visi pembangunan kota, periode 2006-2010 adalah : ” Medan Kota Metropolitan Yang Modern, Madani dan Religius ” Kota modern yang akan diwujudkan adalah kota jasa perdagangan, keuangan, dan pendidikan, yang siap bersaing secara regional dan global dengan sistem lalu lintas keuangan yang efisien serta kompetitif, dengan dukungan
infrastruktur
sosial
ekonomi
yang
lengkap,
pondasi
II LKPJ Tahun 2006
2
perekonomian yang kuat, stabilitas keamanan, sosial - politik yang kondusif,
dan tata pemerintahan yang baik serta pembangunan yang
berfokus pada peningkatan kesejahteraan masyarakat, peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM), penerapan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi (IPTEK), serta Iman dan Taqwa (IMTAQ). Kota madani yang akan diwujudkan adalah kota yang beradab dan agamis sebagaimana tercermin dalam cara berfikir, bersikap dan berperilaku yang berbudaya, mandiri, menghargai ilmu pengetahuan, kemajemukan, toleransi, adil, terbuka, serta demokratis. Kota religius yang akan diwujudkan adalah kota dengan masyarakat yang dinamis, menjunjung tinggi nilai, ajaran agama sehingga menjadikan agama sebagai landasan etika dan moral. Di samping itu, makna pokok dari visi religius adalah terwujudnya sikap toleransi dan kerukunan hidup beragama, antar umat beragama dan antar etnik serta antara umat beragama, etnik dengan Pemerintah, yang tercermin dalam kehidupan sehari-hari. Untuk menggambarkan tugas, fungsi, peranan, dan tanggung jawab pembangunan dari seluruh stakeholder, maka Visi pembangunan Kota dijabarkan ke dalam misi yang jelas, terarah dan terukur. Misi ini menjelaskan tujuan dan sasaran yang ingin dicapai dalam pembangunan kota, sehingga diharapkan seluruh stakeholders dapat mengetahui dan memahami kedudukan dan peran masing-masing dalam pembangunan kota. Dengan demikian, maka misi
pembangunan kota tahun 2006 - 2010
adalah:
II LKPJ Tahun 2006
3
1.
Mewujudkan percepatan pembangunan wilayah lingkar luar, dengan meningkatkan pertumbuhan ekonomi melalui pengembangan Usaha Kecil, Menengah dan Koperasi (UKMK), untuk kemajuan dan kemakmuran yang berkeadilan bagi seluruh masyarakat kota.
2.
Mewujudkan tata pemerintahan yang baik, dengan birokrasi yang lebih efisien, efektif, kreatif, inovatif, dan responsif.
3.
Penataan kota yang ramah lingkungan berdasarkan prinsip keadilan sosial ekonomi, membangun dan mengembangkan pendidikan, kesehatan serta budaya daerah.
4.
Meningkatkan suasana religius yang harmonis dalam kehidupan berbangsa serta bermasyarakat.
B. Strategi dan Arah Kebijakan Kota 1. Strategi Pembangunan Kota 2006 - 2010 Untuk mewujudkan visi dan misi pembangunan kota ditempuh 5 (lima) strategi pokok pembangunan kota tahun 2006 – 2010 Jangka Menengah yaitu : 1. Strategi mengembangkan wilayah lingkar luar (border area) 2. Strategi mendorong peningkatan peran serta swasta dan masyarakat dalam pembangunan kota. 3. Strategi meningkatkan produktivitas aset daerah. 4. Strategi meningkatkan kedudukan, fungsi dan peranan UKMK dalam perekonomian kota. 5. Strategi mengembangkan Sumber Daya Manusia (SDM) daerah yang berkualitas. Berdasarkan visi, misi dan strategi tersebut di atas, disusun 4 (empat) agenda pembangunan Kota Medan Tahun 2006-2010, sebagai berikut : 1. Mewujudkan
Kemajuan
dan
Kemakmuran
Masyarakat
Yang
Berkeadilan. II LKPJ Tahun 2006
4
2. Menciptakan Tata Pemerintahan Yang Baik dan Efektif. 3. Meningkatkan Prasarana dan Sarana Sosial Ekonomi Yang Ramah Lingkungan. 4. Menciptakan Kehidupan Masyarakat Yang Religius dan Harmonis. 2. Arah Kebijakan Pembangunan Kota tahun 2006 – 2010 Dalam rangka mewujudkan tujuan dan sasaran pembangunan kota 5 (lima) tahunan (2006-2010), ditetapkan Arah dan Kebijakan Umum Pembangunan
Kota 5
(lima) Tahunan, sesuai
dengan Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Kota Medan Tahun 2006 - 2010 sebagai berikut : 2.1.Misi Pertama
: Mewujudkan percepatan pembangunan daerah
lingkar luar, dengan meningkatkan pertumbuhan ekonomi melalui pengembangan usaha kecil, menengah dan Koperasi (UKMK) untuk kemajuan dan kemakmuran yang berkeadilan bagi seluruh masyarakat kota Dari misi pertama ini, arah kebijakan yang ditetapkan pada agenda : a. Percepatan Pembangunan Wilayah Lingkar Luar : 1) Mendorong
percepatan
pertumbuhan
wilayah
strategis/cepat
lingkar
luar,
tumbuh di wilayah lingkar luar. 2) Mendorong
pengembangan
wilayah
melalui
pemberdayaan masyarakat dan alokasi khusus anggaran. 3) Mengembangkan kerjasama lintas batas, baik di bidang sosial maupun ekonomi. 4) Mengembangkan keterkaitan kegiatan ekonomi antara inti kota dengan wilayah lingkar luar secara sinergis. 5) Meningkatkan derajat pendidikan masyarakat yang berdomisili di wilayah lingkar luar. 6) Mendorong terjadinya proses kreatif, inovatif dalam pengembangan sektor non pertanian di wilayah lingkar luar.
II LKPJ Tahun 2006
5
b. Pengembangan Daya Saing Koperasi, Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah : 1) Perluasan basis usaha dan kesempatan usaha UKMK dengan mendorong penumbuhan wirausaha baru, melalui peningkatan pengetahuan dan semangat kewirausahaan. 2) Penguatan kelembagaan UKMK terutama untuk: Memperluas akses kepada sumber permodalan khususnya perbankan – non perbankan, pemanfaatan teknologi dan pemasaran serta promosi produk. Memperbaiki
lingkungan
usaha
melalui
penyederhanaan
prosedur perijinan. 3) Mengembangkan UKMK sehingga menjadi sumber pertumbuhan ekonomi, penciptaan lapangan kerja, dan peningkatan daya saing; sedangkan pengembangan usaha skala mikro diarahkan guna mendorong peningkatan pendapatan, pada kelompok masyarakat berpendapatan rendah. 4) Pengembangan UKMK sebagai penyedia barang dan jasa pada pasar lokal dan domestik khususnya untuk memenuhi kebutuhan masyarakat banyak. 5) Mengembangkan UKMK melalui keterpaduan program dan fasilitasi Pemerintah (Kota, Propinsi dan Pusat serta Perguruan Tinggi). 6) Mendorong berkembangnya UKMK secara efisien, produktif dan berdaya saing baik di pasar lokal, regional, nasional melalui pengembangan kerjasama kemitraan antar pelaku UKMK, atau antara UKMK dengan Usaha Besar, BUMN/D. c. Peningkatan Penanaman Modal Daerah : 1) Mewujudkan citra Good Governance dalam bidang investasi dan lingkungan bisnis; 2) Memberikan pelayanan yang baik, mudah, sederhana, cepat dan transparan dalam perizinan investasi;
II LKPJ Tahun 2006
6
3) Membangun sistem informasi dan promosi investasi yang efektif, dan menyelenggarakan kegiatan-kegiatan promosi berskala luas dalam upaya menarik minat investor. 4) Meningkatkan koordinasi dan kerjasama promosi investasi antar tingkatan pemerintahan, antara Pemerintah dengan Dunia Usaha dan masyarakat. 5) Mewujudkan iklim penanaman modal yang kondusif, khususnya melalui
peningkatan
penyediaan
infrastruktur
ekonomi
yang
meningkatkan efisiensi berusaha bagi investor, di samping jaminan kepastian berusaha. d. Peningkatan Kerjasama Regional dan Lintas Batas : 1) Membangun dan meningkatkan kerjasama regional dan lintas batas. 2) Mendorong MEBIDANG berfungsi sebagai pusat pertumbuhan dan bisnis pengembangan ekonomi wilayah. 3) Mendorong pengembangan wilayah dalam tiga kutub pertumbuhan (Kawasan pertumbuhan Polonia, Belawan dan Kuala Namu) yang didukung dengan pertumbuhan Kota-kota satelit (penyangga). e. Pemberdayaan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) : 1) Penataan kebijakan pengembangan BUMD; 2) Meningkatkan kualitas manajemen BUMD sehingga profesional. 3) Menerapkan prinsip-prinsip Good Corporate Governance (GCG), yaitu
transparansi,
akuntabilitas,
profesionalitas
pengelolaan
BUMD. 4) Menorong kegiatan - kegiatan BUMD menjadi lebih layak secara ekonomis, sehingga dapat beroperasi secara sehat, dan tidak tergantung kepada fasilitasi dan proteksi Pemerintah Kota. 5) Pendirian BUMD baru yang potensial secara ekonomis.
II LKPJ Tahun 2006
7
6) Mendorong kerjasama BUMD dengan mitra swasta lokal, nasional bahkan luar negeri termasuk, antar Pemerintah Daerah. f. Perwujudan Kota Jasa Perdagangan dan Industri : 1) Memfasilitasi berkembangnya pusat-pusat jasa perdagangan, dan industri modern yang bersih, tertib, aman, nyaman dan indah. 2) Mendorong pertumbuhan ekonomi yang tinggi di sektor jasa perdagangan dan industri, melalui penciptaan daya saing yang kuat. 3) Mendorong peningkatan produksi daerah melalui pengembangan produk unggulan, standarisasi kualitas produk, pengembangan kemitraan
antar
Pemerintah,
swasta
dan
masyarakat,
meningkatkan kegiatan perdagangan antar daerah dan ekspor. 4) Mendorong tumbuhnya investasi di sektor industri, dan jasa perdagangan melalui pengembangan iklim investasi yang kondusif. 5) Mendorong pengembangan kawasan industri yang ada, dan atau membangun kawasan industri baru yang bersifat padat teknologi dan ramah lingkungan. 6) Pengembangan sumber daya jasa perdagangan, dan industri secara terpadu, untuk mendorong Kota Medan sebagai pusat aglomerasi kegiatan ekonomi regional maupun nasional, di samping mengoptimalkan kegiatan ekonomi lokal (local economic) dan
peningkatan
sistim
perdagangan, dan industri
informasi
dan
komunikasi
jasa
yang handal dalam menghadapi
perdagangan bebas. 7) Pengembangan sektor industri melalui optimalisasi kawasan industri yang ada dengan orientasi pengembangan jenis industri yang bersifat ramah lingkungan (green industri) dan industri yang bersifat padat karya dengan tetap medorong eksistensi yang kuat dari
industri kecil / home industri sebagai penggerak kegiatan
ekonomi lokal.
II LKPJ Tahun 2006
8
8) Menumbuhkembangkan
pasar-pasar
tradisional,
sehingga
kompetitif dengan pasar-pasar modren. 9) Mengembangkan
kawasan
–
kawasan
industri
dan
jasa
perdagangan dalam konsep super blok. g. Pengembangan
Pertanian
Perkotaan
dan
Perikanan
serta
1) Peningkatan produksi pertanian, perikanan dan kelautan
serta
Kelautan : jaminan ketersediaan pangan; 2) Penetapan daerah konservasi lahan produktif guna meminimalkan peralihan ungsi lahan pertanian ke non – pertanian; 3) Pengembangan komoditas pertanian berbasis potensi lokal; 4) Pengembangan pertanian organik (organik farming), dan teknologi pertanian pada lahan perkarangan; 5) Pengembangan diversifikasi produksi, konsumsi pangan; 6) Penerapan standar kualitas dan keamanan pangan; 7) Pembenahan sistem kesehatan hewan (keswan), dan masyarakat veteriner; 8) Pengembangan
agroindustri
pasca
panen,
pengolahan
dan
pemasaran komoditi pertanian/peternakan; 9) Pengembangan pertanian/peternakan komersial; 10) Penerapan
standard
kualitas
dan
manejemen
produk
pertanian/peternakan; 11) Peningkatan kompetensi aparatur dan SDM masyarakat tani/ternak; 12) Pemantapan kelembagaan petani/peternak dan usaha tani/ternak; 13) Meningkatkan pengembangan usaha ekonomi masyarakat pesisir; 14) Meningkatkan efisiensi pemanfaatan ruang pesisir dan laut; 15) Meningkatkan dukungan perkuatan permodalan bagi masyarakat pesisir dan pelaku usaha di bidang perikanan dan kelautan;
II LKPJ Tahun 2006
9
16) Meningkatkan produksi perikanan dan kelautan serta komoditi ekspor
hasil
perikanan
sehingga
mendorong
kesejahteraan
nelayan, pembudidayaan ikan, dan pengolah hasil perikanan; 17) Meningkatkan
kualitas
keterampilan
dan
keahlian
nelayan,
pembudidayaan ikan dan pengolah hasil perikanan; 18) Pembangunan, rehabilitasi dan pengembangan PPI, BBI, dan TPI; 19) Meningkatkan retribusi bidang perikanan dan kelautan; 20) Meningkatkan pemanfaatan dan pengendalian sumber daya perikanan dan kelautan secara efisien, lestari dan berbasis kerakyatan; 21) Meningkatkan mutu produk perikanan untuk konsumsi sesuai standard kesehatan; 22) Peningkatan pengawasan penangkapan ikan secara optimal; 23) Peningkatan konsumsi ikan perkapita/kg/tahun; 24) Mendorong pengembangan kawasan sentra ikan hias; 25) Meningkatkan perlindungan dan pelestarian sumber daya alam; h. Pemantapan Iklim Tenaga Kerja : 1) Mempermudah
ijin
investasi
/
pendirian
perusahaan,
serta
peningkatan kepastian hukum; 2) Membangun sistem informasi ketenagakerjaan yang dibutuhkan para Investor dan tenaga kerja, termasuk mengurangi praktek ekonomi biaya tinggi, dan penyusunan perencanaan tenaga kerja dan kesempatan kerja yang akurat dan operasional; 3) Mendorong pengembangan kualitas tenaga kerja dalam rangka peningkatan produktivitas kerja, dan kesempatan kerja; 4) Mendorong hubungan industrial yang harmonis untuk mewujudkan ketenangan bekerja dan ketenangan berusaha; 5) Mendorong terjaminnya pemenuhan hak-hak pekerja terutama yang bersifat normatif di perusahaan dengan sistem pengawasan dan perlindungan tenaga kerja yang lebih efektif;
II LKPJ Tahun 2006
10
6) Meningkatkan
kesejahteraan
pekerja
dengan
penerapan
pengupahan dan syarat kerja yang lebih proporsional; 7) Mendorong peningkatan penyaluran tenaga kerja baik secara regional, sektoral, nasional dan internasional melalui program AKAD (Antar Kerja Antar Daerah) dan AKAN (Antar Kerja Antar Negara). i. Peningkatan
Kualitas,
Perlindungan
dan
Penanggulangan
Masalah Sosial serta Pemberdayaan Perempuan : 1) Peningkatan kualitas pelayanan dan bantuan dasar kesejahteraan sosial bagi penyandang masalah kesejahteraan sosial; 2) Peningkatan
pemberdayaan
fakir
miskin,
anak
jalanan,
penyandang cacat, gepeng, dan kelompok rentan sosial lainnya; 3) Peningkatan kualitas manajemen dan sumberdaya manusia pelayanan kesejahteraan sosial; 4) Pengembangan dan penyerasian kebijakan untuk penanganan masalah-masalah
strategis
yang
menyangkut
masalah
kesejahteraan sosial; 5) Peningkatan pemberdayaan perempuan dan pengarusutamaan gender sebagai bagian integral pembangunan kota. 6) Memasukkan dimensi gender dalam seluruh tahapan dan proses pembangunan kota untuk memberi peluang yang semakin besar bagi perempuan berperan aktif; 7) Mendorong
satuan
kerja
perangkat
daerah
dan
organisasi
masyarakat lainnya agar lebih berpartisipasi dalam peningkatan peran perempuan; 8) Peningkatan
peran
serta
masyarakat
dalam
mewujudkan
Kesetaraan dan Keadilan Gender (KKG).
II LKPJ Tahun 2006
11
j. Peningkatan Derajat Pendidikan Masyarakat : 1) Peningkatan
pemerataan dan akses masyarakat terhadap
pelayanan pendidikan; sebagai upaya Pemerintah Kota untuk menyediakan sarana dan prasarana pendidikan yang dapat diperoleh secara adil, demokratis dan tidak diskriminatif. 2) Peningkatan mutu pendidikan; sebagai upaya Pemerintah Kota untuk menyediakan sarana prasarana sekolah, alat bantu belajar, guru yang berkualitas, jaminan terhadap proses pembelajaran yang bermutu, serta jaminan terhadap lulusan yang berkompetensi. 3) Peningkatan
manajemen
pendidikan;
sebagai
upaya
Pemerintah Kota untuk menjadikan sekolah otonom, yang mampu merencanakan dan melaksanakan program pendidikan secara partisipatif, transparan dan akuntable. k. Peningkatan Derajat Kesehatan Masyarakat : 1) Peningkatan
pemerataan dan akses seluruh masyarakat /
penduduk, terhadap pelayanan kesehatan dasar di Puskesmas dan pelayanan kesehatan rujukan tingkat pertama di ruang rawat Kelas III Rumah Sakit Pemerintah, melalui pembebasan biaya pelayanan kesehatan; 2) Mengintegrasikan pembangunan kesehatan lingkungan, dengan pembangunan sosial dan ekonomi dalam rangka peningkatan kesehatan dan mutu hidup masyarakat, termasuk meningkatkan sosialisasi kesehatan lingkungan serta pola hidup bersih dan sehat; 3) Peningkatan partisipasi seluruh lapisan masyarakat dalam rangka meningkatkan kesadaran, kemandirian dan membentuk perilaku hidup bersih dan sehat, serta ikut serta dalam upaya pencegahan penyakit dan peningkatan derajat kesehatan. 4) Peningkatan, pemantapan kerjasama lintas sektoral dalam rangka mengoptimalkan
pelaksanaan
pembangunan
kota
yang
berwawasan kesehatan.
II LKPJ Tahun 2006
12
5) Peningkatan mutu pelayanan kesehatan sesuai SPM bidang kesehatan. 6) Peningkatan
akses
pelayanan
kesehatan
bagi masyarakat
miskin yang berdomisili di wilayah lingkar luar atau yang jauh dari sarana pelayanan kesehatan dengan cara mendekatkan pelayanan melalui operasionalisasi Puskesmas Keliling; 7) Peningkatan kepada
upaya pendidikan kesehatan (“Health Education”)
masyarakat
dicantumkannya
sejak
pendidikan
usia
dini
kesehatan
dan
sebagai
mendorong bagian
dari
kurikulum pendidikan dasar-menengah; 8) Pemerataan dan
peningkatan kualitas fasilitas pelayanan
kesehatan dasar (“Primary Health Care”); 9) Peningkatan kesejahteraan Tenaga kesehatan melalui pemberian insentif tertentu untuk menjamin rasa aman dan nyaman di dalam melaksanakan tugasnya. l. Pengurangan Kemiskinan Perkotaan : 1) Pemenuhan hak-hak dasar masyarakat miskin yang mencakup hak atas pangan, kesehatan, pendidikan, pekerjaan dan perumahan; 2) Percepatan pembangunan wilayah lingkar luar (Border Area); 3) Perwujudan keadilan dan kesetaraan Gender. m. Pengembangan Kebudayaan dan Kepariwisataan : 1) Pemberdayaan
masyarakat
dalam
rangka
mempertahankan,
mengembangkan, melestarikan kekayaan budaya lokal termasuk berkesenian lokal sebagai kebanggaan kota. 2) Mengembangkan pemenuhan kebutuhan kepariwisataan sebagai daya tarik kota sekaligus sebagai bagian penting peningkatan perekonomian kota. 3) Meningkatkan dan mengembangkan kualitas dan kuantitas promosi serta penyuluh di bidang kebudayaan dan pariwisata.
II LKPJ Tahun 2006
13
4) Meningkatkan penggalian potensi kebudayaan dan pariwisata lokal. 5) Penyediaan sarana dan prasarana wisata kota yang handal. 6) Meningkatkan pengelolaan serta pelestarian objek kebudayaan dan pariwisata secara terkoordinasi, dan partisipatif. 2.2
Misi kedua : mewujudkan tata pemerintahan yang baik dengan birokrasi yang lebih efisien, efektif, kreatif, inovatif, dan responsif.
Untuk mewujudkan misi kedua ini, arah kebijakan yang ditetapkan pada agenda : a. Peningkatan
Kualitas
Perencanaan
dan
Pengendalian
Pembangunan Kota : 1) Memperkuat
kedudukan,
fungsi,
dan
peranan
unit
–
unit
perencanaan dan pengendalian pembangunan kota, di tingkat Satuan Kerja Perangkat Daerah; 2) Meningkatkan kualitas dan kompetensi profesional sumber daya perencanaan dan pengawasan pembangunan kota; 3) Meningkatkan
koordinasi
perencanaan
dan
pengendalian
pembangunan kota, baik antar sektor, tingkatan pemerintahan maupun stakeholders; 4) Mengembangkan berbagai Jabatan Fungsional seperti : ahli perencanaan dan auditor profesional secara kelembagaan. b. Peningkatan
kualitas
Tata
Ruang
Kota,
dan
Pelayanan
Pertanahan : 1) Penyusunan Rencana Tata Ruang Kota Medan yang lengkap, berkualitas, dan antisipatif; 2) Pengembangan kegiatan penelitian dan penyusunan rumusan kebijaksanaan penataan ruang kota dan penataan bangunan; 3) Peningkatan pelayanan, kelembagaan dan Sumber Daya Manusia;
II LKPJ Tahun 2006
14
4) Pengawasan, pengendalian dan pembinaan Rencana Tata Ruang Kota dan Bangunan; 5) Peningkatan peranserta masyarakat dalam pembangunan serta penataan ruang dan lahan. 6) Peningkatan upaya, kemampuan, partisipasi dan koordinasi dalam pelaksanaan
pembebasan
lahan/ganti
rugi
tanah
untuk
pembangunan kota. c. Penciptaan Birokrasi Yang
Kreatif, Inovatif, Responsif, dan
Profesional : 1) Meningkatkan kualitas sumber daya aparatur melalui pelatihan dan pengembangan serta berbagai program Capacity Building yang relevan; 2) Mengembangkan pola pembinaan karier berdasarkan merit system, kompetensi dan prestasi kerja; 3) Membangun budaya birokrasi kota yang lebih kreatif, inovatif, melayani dan akuntabel melalui peningkatan efektivitas manajemen pemerintahan kota; 4) Mengembangkan manajemen tata pemerintahan kota yang baik (good governance) yang berorientasi kepada tujuan sehingga mampu mewujudkan pelayanan yang sederhana, cepat, merata, terukur dan responsif, melalui desentralisasi PNS ke tingkat pelayanan langsung, mengembangkan sistem kelembagaan yang efektif, dan penerapan peraturan kepegawaian yang konsisten; 5) Meniadakan politisasi dalam pengisian jabatan-jabatan karier birokasi; 6) Meningkatkan
kesejahteraan
aparatur
melalui
reward
dan
punisment serta insentif lainnya.
II LKPJ Tahun 2006
15
d. Peningkatan Pelayanan Kependudukan, Keluarga Berencana, Pemuda dan Olah Raga : 1) Menata kebijakan persebaran dan mobilitas penduduk secara lebih seimbang, sesuai dengan daya dukung dan daya tampung lingkungan kota, melalui peningkatan pertumbuhan ekonomi wilayah; 2) Meningkatkan
kualitas
administrasi
kependudukan,
guna
mendorong terakomodasinya hak-hak kependudukan dengan meningkatkan kualitas dokumen, data, dan informasi penduduk, dalam mendukung perencanaan dan pelaksanaan pembangunan kota yang berkelanjutan serta pelayanan publik, antara lain melalui program pemberian Nomor Induk Kependudukan (NIK); 3) Mewujudkan tertib administrasi kependudukan dan catatan sipil yang cepat, murah dan transparan, serta mengikuti standart dan spesifikasi yang telah ditetapkan. 4) Peningkatan Pelayanan KB dengan prioritas kepada keluarga pra sejahtera dan keluarga sejahtera I (yang dikategorikan sebagai keluarga miskin); 5) Meningkatkan
penyuluhan
kepada
remaja
pra
nikah
untuk
merencanakan persiapan perkawinan yang mantap, termasuk kepada calon peserta KB pria; 6) Meningkatkan mutu pelayanan KB dengan memperioritaskan peningkatan mutu sarana pelayanan dan mutu Tenaga pelayanan KB; 7) Pemerataan
pelayanan
dengan
mengefektifkan
informasi
pelayanan hak-hak reproduksi; 8) Peningkatan sistem rujukan secara timbal balik di semua jaringan pelayanan KB baik Pemerintah maupun swasta dan organisasi profesi seperti PKBI (Perkumpulan Keluarga Berencana Indonesia);
II LKPJ Tahun 2006
16
9) Mengendalikan tingkat kelahiran penduduk, melalui peningkatan kemerataan, akses dan kualitas pelayanan KB, terutama bagi Keluaga miskin dan rentan di kawasan lingkar luar; 10) Meningkatkan kualitas kesehatan reproduksi remaja, melalui upaya peningkatan pemahaman kesehatan reproduksi remaja, penguatan institusi masyarakat dan Pemerintah, untuk memberikan layanan kesehatan reproduksi dan layanan kesehatan; 11) Meningkatkan pemberdayaan dan ketahanan keluarga, khususnya kelompok Keluarga pra sejahtera dan Keluarga sejahtera-I serta peningkatan kualitas lingkungan keluarga; 12) Memperkuat kelembagaan dan jaringan pelayanan KB, melalui kerjasama
dengan masyarakat luas dalam upaya pengendalian
jumlah dan laju pertumbuhan penduduk dan pembudayaan Keluarga Kecil Berkualitas. 13) Peningkatan kedudukan, fungsi dan peranan generasi muda dalam pembangunan kota; 14) Mendorong kesempatan yang lebih luas kepada pemuda untuk memperoleh pendidikan dan keterampilan yang dibutuhkan; 15) Meningkatkan pembinaan generasi muda sehingga terhindar dari bahaya penyalahgunaan napza, minuman keras, penyakit menular serta penyebaran penyakit HIV/AIDS; 16) Mengembangkan manajemen olah raga dalam upaya mewujudkan penataan sistem pembinaan dan pengembangan olah raga secara terpadu; 17) Memasyarakatkan olah raga dan mengolahragakan masyarakat; 18) Meningkatkan kualitas dan kuantitas sarana dan prasarana olah raga, untuk pembinaan olah raga prestasi; 19) Mendorong peran serta masyarakat dan dunia usaha dalam rangka meningkatkan prestasi olahraga; 20) Membina wawasan kebangsaan dan mempererat rasa persatuan dan kesatuan, diantara generasi muda.
II LKPJ Tahun 2006
17
2.3
Misi Ketiga : Penataan kota yang ramah lingkungan berdasarkan prinsip keadilan sosial ekonomi, membangun dan mengembangkan pendidikan, kesehatan, serta budaya daerah
Untuk mewujudkan misi ketiga ini, arah kebijakan yang ditetapkan untuk agenda : a. Pembangunan dan Pengembangan Prasarana dan Sarana serta Utilitas Kota : BIDANG PERHUBUNGAN 1) Pengembangan kelembagaan, diarahkan untuk mengefektifkan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi kelembagaan perhubungan, menyediakan
pelayanan
dasar
dan
pengembangan
bidang
unggulan; 2) Mewujudkan pelayanan dasar, melalui peningkatan keamanan, ketertiban dan kelancaran arus lalulintas, peningkatan disiplin berlalu lintas dan pelayanan angkutan umum, dengan mengacu kepada standar pelayanan minimal; 3) Penataan
personil
diarahkan
untuk
menentukan
standar
kompetensi setiap jabatan, pengembangan pegawai melalui pendidikan dan pelatihan berbasis need assesment, menentukan standar minimal kinerja yang harus dicapai oleh pegawai; 4) Meningkatkan
kinerja
terminal
melalui
penataan
sistem
perwilayahan terminal, pembangunan terminal baru, peningkatan kualitas fisik bangunan dan fasilitas penunjang terminal, penataan areal/lajur kedatangan
dan
keberangkatan
angkutan
umum,
penyediaan fasilitas akses untuk pertukaran antar dan intra moda angkutan umum;
II LKPJ Tahun 2006
18
5) Pengoptimalan kapasitas jalan melalui pembatasan parkir di badan jalan (on-street parking), khususnya pada lokasi rawan kemacetan dan side frictio, pengaturan traffic light setting/cycle time yang disesuaikan dengan besar kedatangan kendaraan, pengurangan titik konflik persimpangan dengan adanya fly-over, under pass dan pulau jalan; 6) Meningkatkan fungsi trotoar untuk akses pejalan kaki dan efek gangguan samping (side friction) jalan yang semakin rendah; 7) Pengembangan dan penataan sistem angkutan massal kota; 8) Penataan sistem jaringan transportasi dan sarana pendukungnya; 9) Mendorong
percepatan
pemindahan
Bandara
Polonia
dan
Pangkalan TNI AU ke Kuala Namu; 10) Mendorong pengembangan pelabuhan laut Belawan menjadi pelabuhan laut internasional (Hub-port) untuk mendukung kegiatan perdagangan regional dan internasional (ekspor dan impor) serta perdagangan antar propinsi (interinsular); 11) Mendorong optimalisasi kapasitas layanan melalui peningkatan manajemen pengelolaan, peningkatan kualitas dan kuantitas sarana dan prasarana pelabuhan; 12) Mendorong pengembangan dan pembangunan infrastruktur melalui pembangunan dan pemeliharaan jaringan di dalam dan menuju pelabuhan dengan mengedepankan kerjasama pembiayaan; 13) Mendorong peningkatan
pengembangan kerjasama
jaringan
pengembangan
kerjasama pelayanan
melalui dan
pengelolaan kawasan utara dan upaya promosi investasi; 14) Mendorong pengembangan kawasan industri yang value added logistic activity; 15) Mendorong peningkatan peran armada pelayaran baik untuk angkutan antar pulau maupun ekspor-impor;
II LKPJ Tahun 2006
19
16) Mendorong terpenuhinya standar pelayaran internasional yang dikeluarkan oleh IMO (International Maritime Organization) maupun IALA, guna meningkatkan keselamatan pelayaran, baik selama pelayaran maupun pada saat berlabuh dan bongkar muat di pelabuhan Belawan; 17) Mendorong terpenuhinya standar keamanan dan keselamatan penerbangan yang dikeluarkan oleh ICAO (International Civil Aviation
Organization),
guna
meningkatkan
keselamatan
penerbangan, baik selama penerbangan maupun di bandara Polonia; 18) Meningkatkan
kerjasama
pengembangan
pelayanan
dan
pengelolaan Bandara Polonia; 19) Meningkatkan
efisiensi
dengan
memperhatikan
prioritas
keselamatan dan pelayanan; 20) Meningkatkan profesionalisme SDM melalui pendidikan dan latihan; 21) Meningkatkan keamanan terhadap gangguan kamtibmas melalui kerjasama dengan polisi; 22) Meningkatkan
kepercayaan
masyarakat
terutama
dalam
keselamatan dan ketepatan waktu tempuh perjalanan; 23) Perintisan pembangunan jaringan kereta api Mebidang, baik pengaktifan kembali jaringan yang telah ada, pengembangan monorail maupun subway, dan bentuk lainnya melalui studi dan penjajagan investasi. BIDANG PERUMAHAN DAN PEMUKIMAN 1) Meningkatkan
sarana
dan
prasarana
pemukiman
melalui
pembangunan jaringan jalan lingkungan sebanyak 1.500 gang; 2) Meningkatkan kualitas bangunan-bangunan milik Pemerintah Kota melalui
pemeliharaan
terhadap
sebanyak
262
unit,
dan
pembangunan fasilitas pemerintahan lainnya;
II LKPJ Tahun 2006
20
3) Mendorong pembangunan perumahan yang layak huni serta terjangkau bagi masyarakat miskin dan buruh yang berpenghasilan rendah ; 4) Mengembangkan kerjasama pembangunan perumahan bagi PNS dan Guru; 5) Penetapan pelayanan umum berdasarkan jenis pelayanan yang diberikan kepada masyarakat dengan membuka kontrol publik terhadap pelaksanaan kegiatan, monitoring dan evaluasi kerja; 6) Meningkatkan koordinasi, pengawasan dan evaluasi kinerja dengan memberikan kesempatan kepada masyarakat dan dunia usaha menjadi mitra strategis; 7) Bekerjasama membangun dan menata lingkungan perumahan kumuh menjadi lingkungan yang sehat; 8) Membangun partisipasi masyarakat dalam pembangunan sosial baik sarana maupun prasarana sosial dan mengutamakan tindakan pencegahan terhadap munculnya gangguan ketertiban dalam kehidupan sosial masyarakat. BIDANG PENCEGAHAN DAN PEMADAM KEBAKARAN 1) Peningkatan kemampuan Sumber Daya Manusia Aparatur Pegawai DP2K
Kota
Medan
melalui
pelatihan
dan
penambahan
pegawai/petugas operasional P2K. 2) Meningkatkan jaminan keamanan maupun kesejahteraan pegawai, khususnya kepada petugas operasional, melalui peningkatan dana operasional, asuransi, tunjangan dan insentif; 3) Meningkatkan pendapatan melalui retribusi; 4) Meningkatkan kemitraan dengan berbagai pihak; 5) Pemberdayaan Kelurahan dan Kecamatan untuk pencegahan dan penanggulangan bencana. 6) Pengembangan unit-unit bantuan P2K
II LKPJ Tahun 2006
21
BIDANG PERTAMANAN DAN PEMAKAMAN 1) Pembangunan dan pemeliharaan taman-taman Kota serta ruang terbuka hijau untuk mendukung terwujudnya Kota Medan sebagai Kota taman. 2) Meningkatkan keindahan Kota melalui pemasangan lampu hias; lampu
penerangan
jalan
umum
sebagai
usaha
terpadu
menciptakan suasan aman dan nyaman Kota Medan di malam hari; penataan papan reklame dan periklanan yang profesional. 3) Pemeliharaan kuantitas dan kualitas sarana prasarana kegiatan masyarakat baik untuk rekreasi maupun kegiatan ekonomi; 4) Meningkatkan jumlah dan luasan ruang terbuka hijau baik yang berfungsi sebagai taman, lapangan olah raga maupun pemakaman. 5) Meningkatkan PAD dari periklanan, pertamanan, dan lain-lain; BIDANG KEBERSIHAN 1) Pengembangan manajemen operasional kebersihan; 2) Pengembangan dan peningkatan kemitraan dan peran serta masyarakat; 3) Pengembangan dan peningkatan pelayanan kebersihan; 4) Peningkatan kualitas dan kuantitas kebersihan Kota; 5) Peningkatan PAD dari sektor retribusi pelayanan kebersihan. BIDANG PEKERJAAN UMUM (Prasarana Jalan dan Jembatan) 1) Mempertahankan dan meningkatkan kinerja pelayanan prasarana jalan dan jembatan
yang telah terbangun melalui peningkatkan
kualitas dan kuantitas pembangunan, pemeliharaan jaringan jalan dan jembatan dan meningkatkan kualitas dan kuantitas sarana dan prasarana penunjang kelancaran operasional lapangan
dan
fasilitas pendukung.
II LKPJ Tahun 2006
22
2) Melakukan koordinasi dan peningkatan kerjasama pembangunan dan pemeliharaan prasarana jalan dengan Pemerintah Propinsi dan Pusat serta Pemerintah Kabupaten/Kota sekitar, serta lembaga pembiayaan pembangunan lainnya. 3) Meningkatkan kualitas dan kuantitas data base perencanaan melalui pengembangan sistem informasi dan pelaksanaan studi; 4) Meningkatkan kualitas dan profesionalisme sumber daya aparatur melalui pelatihan dan pembinaan; 5) Mendorong keterlibatan peran dunia usaha dan masyarakat dalam penyelenggaraan dan penyediaan prasarana jalan.
BIDANG PEKERJAAN UMUM (Drainase) 1) Meningkatkan kualitas dan kuantitas data base perencanaan drainase melalui pendataan dan pengembangan sistem informasi; 2) Meningkatkan
kualitas
dan
kuantitas
pembangunan,
dan
pemeliharaan saluran drainase melalui peningkatan kualitas dan profesionalisme sumber daya aparatur dan peningkatan kualitas dan kuantitas sarana dan prasarana penunjang kelancaran operasional lapangan dan fasilitas pendukung; 3) Meningkatkan pengendalian untuk mengantisipasi bencana banjir sedini mungkin; 4) Fasilitasi peran serta masyarakat dan kerjasama pembangunan drainase. BIDANG KELISTRIKAN 1) Mendorong pemulihan pemenuhan kebutuhan tenaga listrik untuk menjaminketersediaan pasokan tenaga listrik serta kehandalannya melalui peningkatan kapasitas pelayanan dan pengembangan teknologi.
II LKPJ Tahun 2006
23
2) Mendorong peningkatan infrastruktur tenaga listrik yang efektif dan efisien melaui kegiatan pembangunan dan pemeliharaan peralatan dan jaringan 3) Mendorong peningkatan kualitas jasa pelayanan penyediaan tenaga listrik. 4) BIDANG TELEKOMUNIKASI 1) Fasilitasi peningkatan kemampuan dan jenis pelayanan, antara lain melalui peningkatan kemudahan investasi, peningkatan kerjasama penyelenggaraan, dan perluasan jaringan; 2) Mendorong peningkatan kemudahan akses bagi tiap warga untuk mendapat pelayanan telekomunikasi dalam menunjang kegiatan sosial dan ekonomi kota. BIDANG PELAYANAN JARINGAN GAS 1) Mendorong peningkatan kemampuan pelayanan, antara lain melalui peningkatan supply gas menjadi 364,4 mmscfd dan peningkatan jaringan. 2) Mendorong
peningkatan
kemampuan
investasi
dari
sumber
pendanaan lain (investor) melalui kegiatan promosi, kerjasama dan peningkatan tarif yang lebih reliabel. BIDANG PRASARANA AIR BERSIH 1) Menciptakan
kesadaran
seluruh
pemangku
kepentingan
(stakeholders) terhadap pentingnya peningkatan pelayanan air minum
dalam
pengembangan
sumber
daya
manusia
dan
produktivitas kerja; 2) Menciptakan iklim yang kondusif bagi dunia usaha (swasta) untuk turut berperan serta secara aktif dalam memberikan pelayanan air minum melalui deregulasi dan regulasi peraturan perundangundangan yang terkait dengan kemitraan Pemerintah-swasta (public-private-partnership);
II LKPJ Tahun 2006
24
3) Mendorong peningkatan kinerja pengelola air minum melalui restrukturisasi kelembagaan dan revisi peraturan perundangundangan yang mengatur BUMD bidang air minum; 4) Mendorong peningkatan kualitas sumber daya manusia pengelola pelayanan air minum melalui uji kompetensi, pendidikan, pelatihan, dan perbaikan pelayanan kesehatan; 5) Berkoordinasi mengurangi tingkat kebocoran pelayanan air minum hingga mencapai ambang batas normal sebesar 20% hingga akhir tahun 2010. BIDANG PRASARANA AIR LIMBAH 1) Bekerjasama meningkatkan kualitas dan kuantitas pelayanan air limbah; 2) Bekerjasama
meningkatkan
kemampuan
pembiayaan
untuk
pemeliharaan maupun pengembangan pelayanan melalui efisiensi kelembagaan,
dan
peningkatan
upaya
sumber
pembiayaan
alternatif dari sektor swasta maupun dana bantuan luar negeri; c. Peningkatan Pengendalian Lingkungan Hidup : 1) Meningkatkan pengelolaan dampak pembangunan (Enviromental Impact Management); penerapan analisis dampak lingkungan bagi setiap kegiatan yang diperkirakan mempunyai dampak yang signifikan terhadap lingkungan, pengendalian pencemaran baik yang berasal dari sumber bergerak maupun sumber tidak bergerak (tetap), pengawasan dan pengendalian terhadap lingkungan binaan manusia; 2) Pembangunan
sumber
daya
manusia
(Human
Resource
Development); kegiatan ini meliputi upaya mewujudkan manusia yang memiliki sikap mental baik dalam melindungi lingkungan dan masyarakat serta mampu membina lingkungan hidup secara berkesinambungan;
II LKPJ Tahun 2006
25
3) Pengelolaan energi dan Sumber Daya Mineral secara selektif dan efisien. d. Peningkatkan Penerapan Sistim Informasi dan Teknologi Tepat Guna : 1) Pembentukan jaringan informasi dan transaksi pelayanan publik yang memiliki kualitas dan lingkup yang dapat memuaskan masyarakat, serta dapat terjangkau masyarakat luas pada setiap saat, tanpa dibatasi oleh sekat waktu dan dengan biaya yang terjangkau oleh masyarakat. 2) Pembentukan hubungan interaktif dengan dunia usaha untuk meningkatkan perkembangan perekonomian kota dan regional, dengan memperkuat kemampuan menghadapi perubahan dan persaingan perdagangan regional/internasional. 3) Pembentukan
mekanisme
dan
saluran
komunikasi
dengan
lembaga-lembaga Pemerintah serta penyediaan fasilitas dialog publik bagi masyarakat, agar dapat berpartisipasi dalam perumusan kebijakan publik. 4) Pembentukan sistem manajemen dan proses kerja yang transparan dan efisien serta memperlancar transaksi dan layanan antar lembaga Pemerintah Kota. 5) Memberikan
kemudahan
Pemerintah/Non
kepada
Pemerintah
masyarakat
dalam
atau
memperoleh
lembaga informasi
mengenai layanan Pemerintah Kota. 6) Peningkatan penerapan teknologi tepat guna dalam meningkatkan ekonomi
daerah,
sebagai
jaringan
yang
terkoordinasi
dan
terintegrasi. 7) Meningkatkan kemampuan masyarakat dalam rangka melakukan lompatan penalaran dan imajinasinya, untuk menguasai ilmu dan teknologi yang tepat dan berguna baginya.
II LKPJ Tahun 2006
26
e. Perwujudan Kota Sehat : 1) Mensinergikan berbagai kegiatan forum masyarakat, swasta, dan sektor lain dengan kegiatan pembangunan kesehatan; 2) Menyelenggarakan upaya peningkatan lingkungan fisik, sosial dan budaya, serta pelayanan kesehatan yang dilaksanakan secara adil, merata dan terjangkau dengan memaksimalkan seluruh potensi sumber daya yang ada secara mandiri; 3) Mewujudkan
pelayanan
kesehatan
yang
bermutu
untuk
meningkatkan derajat kesehatan masyarakat, sehingga masyarakat mampu meningkatkan kualitas kehidupan dan penghidupannya menjadi lebih baik; 4) Menentukan dan memilih tatanan yang akan dibina berdasarkan kawasan dan permasalahan khusus yaitu; • Kawasan Pemukiman, Sarana dan Prasarana Umum • Kawasan Sekolah dan Perkantoran Sehat • Kawasan Industri Perdagangan Sehat • Kawasan Tempat Umum Pariwisata Sehat • Ketahanan Pangan dan Gizi • Kehidupan Masyarakat Sehat Madani • Kehidupan Sosial yang Sehat 2.4.
Misi Keempat : Meningkatkan suasana religius yang harmonis dalam kehidupan berbangsa serta bermasyarakat.
Untuk mewujudkan misi keempat ini, arah kebijakan yang ditetapkan dalam agenda : a. Peningkatan Ketertiban
Umum dan Ketentraman Masyarakat :
1) Bekerjasama mengembangkan sistim keamanan dan ketertiban umum
sehingga
mengamankan
memiliki
dan
kemampuan
menjaga
ketertiban
yang
tinggi
masyarakat
dalam yang
berkembang sangat dinamis. Untuk itu pengamanan swakarsa harus dikembangkan secara intensif; II LKPJ Tahun 2006
27
2) Mendorong peningkatan kemampuan dan tanggung jawab Aparat yang bertugas di bidang keamanan dan ketertiban umum; 3) Mendorong peningkatan daya tanggap Aparat dan peran serta masyarakat
dalam
pemeliharaan
dan
pemulihan
gangguan
Kamtibmas; 4) Meningkatkan jaminan dan perlindungan terhadap masyarakat dari setiap ancaman dan gangguan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat. b. Mewujudkan Kota Yang Aman, Nyaman, Tentram
dan Religius
serta Hubungan Antar Kelompok Masyarakat Yang Harmonis dan Dinamis : 1) Memantapkan fungsi, peran dan kedudukan agama sebagai landasan moral, spiritual dan etika dalam penyelenggaraan pemerintahan
serta
mengupayakan
agar
segala
peraturan-
peraturan daerah dilandasi oleh nilai-nilai religius; 2) Meningkatkan dan memantapkan kehidupan kerukunan antar umat beragama sehingga tercipta suasana kehidupan yang harmonis dan saling menghormati dalam semangat kekeluargaan; 3) Mengikutsertakan tokoh-tokoh agama dan tokoh-tokoh masyarakat dalam perumusan kebijakan dan
pelaksanaan pembangunan,
sehingga pelaksanaan pembangunan kota benar-benar dijiwai oleh nilai-nilai agama; 4) Meningkatkan pelayanan kehidupan beragama dan peran serta fungsi lembaga-lembaga keagamaan dalam ikut serta memotivasi umat beragama untuk meningkatkan kualitas hidup mereka, dan dalam mengatasi dampak perubahan yang terjadi dalam semua aspek kehidupan dan dinamika kota; 5) Bekerjasama memberikan jaminan, perlindungan, dan memenuhi rasa aman, nyaman masyarakat kota.
II LKPJ Tahun 2006
28
C. Prioritas Pembangunan Kota Tahun 2006 Dalam RPJMD tahun 2006 - 2010 dinyatakan bahwa untuk melaksanakan keempat agenda pembangunan kota sebagaimana yang telah ditetapkan, dirumuskan 24
agenda prioritas pembangunan tahun 2006-2010.
Sesuai dengan ketersediaan sumber daya yang terbatas dan kondisi umum yang dihadapi, maka tidak semua prioritas tersebut menjadi prioritas tahunan dalam rencana pembangunan tahunan atau RKPD. Untuk itu, yang menjadi prioritas pembangunan pada tahun 2006 sebagaimana telah ditetapkan dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Medan tahun 2006 adalah prioritas yang terfokus pada upaya penyelesaian yang mendesak dan menuntut sesegera mungkin untuk dilaksanakan, di samping berdampak luas bagi kemajuan dan peningkatan kemakmuran masyarakat. Permasalahan paling mendasar
dalam penyusunan dan penetapan
prioritas daerah tahun 2006 adalah masih terbatasnya sumber – sumber pendapatan daerah, baik yang berasal dari Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Perimbangan, maupun Pendapatan Lain – Lain Yang Sah. Permasalahan lainnya adalah semakin besarnya kebutuhan pembiayaan pembangunan kota yang diperlukan dalam rangka pembangunan dan pemeliharaan prasarana dan sarana sosial ekonomi kota. Permasalahan penyusunan prioritas daerah juga muncul seiring dengan berkembangnya investasi dalam beberapa tahun terakhir di berbagai sektor ekonomi kota, sebab selain memberikan dampak positip bagi penambahan lapangan kerja baru dan peningkatan produksi daerah juga memunculkan tambahan kebutuhan ketersediaan berbagai infrastruktur penunjang, untuk kegiatan investasi dan ekonomi yang ada. Pemenuhan kebutuhan prasarana dan sarana sosial ekonomi tersebut kenyataannya membutuhkan pembiayaan yang relatif besar sehingga belum proporsional dengan sumber – sumber pendapatan daerah yang tersedia.
II LKPJ Tahun 2006
29
Di samping itu, sebagai Ibu Kota Propinsi Sumatera Utara dan yang mengemban fungsi pusat pertumbuhan ekonomi sekaligus barometer bagi kemajuan pembangunan Propinsi Sumatera Utara, Kota Medan juga memerlukan sumber sumber pembiayaan yang jauh lebih besar dibandingkan dengan Kabupaten/Kota
lainnya di Propinsi Sumatera
Utara. Permasalahan lain yang cukup menonjol adalah di bidang pembangunan sosial. Hal ini disebabkan Kota Medan memiliki jumlah penduduk yang besar dengan mobilitas sosial yang luas sehingga sering memunculkan masalah – masalah sosial kemasyarakatan yang kompleks. Dari sisi anggaran, masalah – masalah pembangunan tersebut di atas telah menyebabkan semakin signifikannya kebutuhan alokasi belanja yang bersifat bantuan sosial dan keuangan. Berdasarkan masalah-masalah tersebut, prioritas daerah juga diarahkan untuk mendukung penyelenggaraan tugas, fungsi, dan kewenangan pokok pemerintahan
daerah
secara
optimal
dalam
rangka
memperkuat
implementasi otonomi daerah. Selanjutnya, berdasarkan keterbatasan dana yang dapat dibelanjakan, maka belanja daerah juga diprioritaskan kepada optimalisasi pelaksanaan fungsi dan tugas pokok seluruh perangkat daerah, dengan fokus kebijakan dan program pembangunan kota yang memiliki efek ganda guna menjaga keserasian, keselarasan dan kesinambungan antara kegiatan pemerintahan umum dengan pelayanan publik.
Prioritas daerah juga memperhatikan keterpaduan
antara pengeluaran untuk belanja aparatur dengan belanja publik sehingga benar - benar dapat dimaksimalkan penggunaannya. Sejalan dengan isu – isu stratejik, dan permasalahan pembangunan kota serta proyeksi keadaan yang diharapkan dapat diwujudkan selama, tahun 2006, maka prioritas daerah secara keseluruhan diarahkan kepada 6 (enam) agenda prioritas pembangunan kota antara lain :
II LKPJ Tahun 2006
30
1) Percepatan pembangunan wilayah lingkar luar 2) Penanggulangan kemiskinan 3) Pembangunan, pengembangan dan peningkatan kualitas infrastruktur kota khususnya di sektor ke PU an 4) Pembangunan pendidikan dan kesehatan 5) Pengembangan usaha kecil menengah dan koperasi, sebagai pelaku usaha terbesar dalam perekonomian kota 6) Penataan kota sebagai daya tarik berinvestasi sekaligus upaya mempertahankan dan meningkatkan keamanan, kenyamanan dan keindahan lingkungan kota. Melalui prioritas daerah yang ditetapkan, diperkirakan pembangunan kota selama tahun 2006 akan tetap mampu menstimulan perekonomian kota sehingga
menciptakan
kesempatan
kerja
baru
yang
lebih
luas
berdasarkan efek ganda implementasi program pembangunan kota yang dilaksanakan. Sesuai dengan sistem, prosedur dan tata cara penyusunan anggaran, maka pengelompokan prioritas daerah juga didasarkan kepada urusan pemerintahan daerah otonom yang diselenggarakan Pemerintah Kota Medan. Oleh sebab itu, prioritas daerah yang selanjutnya dideskripsikan
ke
dalam
anggaran
belanja
daerah
juga
dapat
diklasifikasikan berdasarkan urusan pemerintahan daerah yang dikelola, yaitu : Urusan Wajib: 1) Pendidikan 2) Kesehatan 3) Pekerjaan Umum 4) Perumahan 5) Penataan Ruang 6) Perencanaan Pembangunan 7) Perhubungan
II LKPJ Tahun 2006
31
8) Lingkungan Hidup 9) Kependudukan dan Catatan Sipil 10) Pemberdayaan Perempuan 11) Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera 12) Sosial 13) Tenaga Kerja 14) Koperasi dan Usaha Kecil Menengah 15) Penanaman Modal 16) Kebudayaan 17) Pemuda dan Olah Raga 18) Kesatuan Bangsa dan Politik dalam Negeri 19) Pemerintahan Umum 20) Kepegawaian 21) Pemberdayaan Masyarakat 22) Kearsipan 23) Komunikasi dan Informatika Urusan Pilihan: 1) Pertanian 2) Kelautan dan Perikanan 3) Perindustrian dan Pedagangan
II LKPJ Tahun 2006
32
