PENYELENGGARAAN TUGAS PEMBANTUAN
BAB V
Walikota Medan
LKPJ Tahun 2006
V LKPJ Tahun 2006
0
BAB V PENYELENGGARAAN TUGAS PEMBANTUAN
Berdasarkan
Undang-Undang
Nomor
:
32
tahun
2004
tentang
Pemerintahan Daerah, penyelenggaraan tugas pembantuan, diarahkan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan, pemberdayaan, dan peran serta masyarakat, serta peningkatan daya saing daerah,
dengan memperhatikan prinsip
demokrasi, pemerataan, keadilan, keistimewaan dan kekhususan suatu daerah dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia. Sesuai dengan ketentuan perundang – undangan tersebut, di samping melaksanakan tugas-tugas desentralisasi, Pemerintah Kota Medan juga melaksanakan tugas-tugas pembantuan. Azas tugas pembantuan dalam Undang-undang Nomor : 32 Tahun 2004 dan Peraturan Pemerintah Nomor: 52 Tahun 2001 tentang Penyelenggaraan Tugas Pembantuan merupakan sistem dan prosedur penugasan Pemerintah kepada Daerah Bawahan, penugasan dari Propinsi Kecamatan dan
kepada Kabupaten/Kota ke
ke Desa/Kelurahan, untuk menyelenggarakan urusan
pemerintahan dan pembangunan yang disertai dengan pembiayaan, sarana dan prasarana, serta sumber daya manusia, dengan kewajiban melaporkan pelaksanaan dan pertanggungjawabannya kepada pemberi tugas. Undang – undangan
Nomor : 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan
Daerah Pasal 1 ayat 2 menyebutkan bahwa pemerintahan daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas pembantuan, dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar V LKPJ Tahun 2006
1
Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Selanjutnya, dalam ayat 9 didefinisikan
bahwa
Tugas
Pembantuan
adalah
penugasan
dari
Pemerintah kepada Daerah dan/atau Desa dari Pemerintah Provinsi kepada Kabupaten/Kota dan/atau Desa serta dari Pemerintah Kabupaten/ Kota kepada Desa untuk melaksanakan tugas tertentu. Pasal lain yang mengatur hal tersebut adalah Pasal 10 ayat 5. . A. Tugas Pembantuan Yang Diterima Selama tahun 2006, penyelenggaran pemerintahan daerah juga meliputi pelaksanaan tugas – tugas pembantuan, baik penugasan yang diterima dari Pemerintah Pusat, maupun penugasan yang diterima dari Pemerintah Propinsi Sumatera Utara. Program dan kegiatan tugas pembantuan yang diterima
meliputi
bidang
kesehatan,
pendidikan,
pertanian,
ketenagakerjaan, dan pekerjaan umum. Oleh karena, hirarki Pemerintah Kota meliputi Kelurahan/Kecamatan sebagai perangkat daerah, maka tugas pembantuan yang diberikan tidak dilaksanakan. 1. Tugas Pembantuan Bidang Kesehatan Tugas pembantuan bidang kesehatan terbagi atas dua jenis, yaitu tugas pembantuan dari Pemerintah Propinsi Sumatera Utara yang dilaksanakan oleh Dinas Kesehatan Kota Medan, dan tugas pembantuan
pelayanan
rujukan dari Pemerintah Pusat atau Departemen Kesehatan Republik Indonesia yang dilaksanakan oleh Badan Pelayanan Kesehatan Rumah Sakit Umum DR. Pirngadi Medan. Dasar hukum pelaksanaan kegiatan antara lain : a. Program Kesehatan Ibu dan Program Kesehatan Anak Program ini merupakan tugas pembantuan yang diberikan oleh Pemerintah Propinsi Sumatera Utara c/q. Dinas Kesehatan Propinsi Sumatera Utara kepada Pemerintah Kota Medan c/q Dinas Kesehatan V LKPJ Tahun 2006
2
Kota
Medan.
Dasar
hukum
pelaksanaannya
antara
lain
Surat Keputusan Kepala Dinas Kesehatan Propinsi Sumatera Utara tanggal 31 Agustus 2006 No. 440.441/1/355/VIII/2006 tentang Penetapan Penanggungjawab Kegiatan dan Penerima Uang Muka kerja (PUMK) untuk Kota Medan, Binjai dan Kabupaten Langkat Satuan Kerja Dinas Kesehatan Propinsi Sumatera Utara. Program/kegiatan tugas pembantuan yang diterima terdiri dari : 1. Program Kesehatan Ibu, dengan kegiatan antara lain : (1) Sosialisasi Desa Siaga (2) Pelatihan Audit Material Perinatal (AMP) (3) Fasilitasi Intervensi Patnership Bidan dan Dukun (4) Pembinaan Cakupan Persalinan (5) Kunjungan Petugas Puskesmas untuk ANC (6) Kunjungan Bidan dalam rangka Bulin dan Bufis. 2. Program Kesehatan Anak, dengan kegiatan antara lain : (1) Pelatihan Manajemen Terpadu Balita Sakit (MTBS) (2) Pelatihan Manajemen Asfiksia Bayi Baru Lahir (3) Simulasi Intervensi Deteksi Dini Tumbuh Kembang Balita (4) Pelatihan Manajemen Bayi Berat Lahir Rendah (5) Kunjungan Bayi (6) Kunjungan Anak Balita Anggaran pelaksanaan program dan kegiatan dimaksud bersumber dari
APBD
Propinsi
Sumatera
Utara
tahun
2006
sebesar
Rp. 482.915.000,- (empat ratus delapan puluh dua juta sembilan ratus lima belas ribu rupiah). Permasalahan yang dihadapi dalam pelaksanaan program ini adalah jumlah pencairan dana yang terlambat dari Pemerintah Propinsi yang menyebabkan
beberapa
kegiatan
tidak
dapat
dilaksanakan,
V LKPJ Tahun 2006
3
Di samping itu, oleh karena jangka waktu yang singkat menyebabkan beberapa kegiatan terpaksa dilaksanakan secara bersamaan, yang pada akhirnya menimbulkan kendala teknis dan administrasi. Atas hal tersebut diharapkan pada tahun-tahun selanjutnya pencairan dana dan penjadwalan kegiatan diupayakan tidak terlambat atau di awal tahun, sehingga kegiatan dapat dilaksanakan secara baik
optimal dan
berurutan. b. Program Upaya-Upaya Kesehatan Perorangan Program ini merupakan tugas pembantuan yang diberikan oleh Departemen Kesehatan Republik Indonesia dengan sumber dana APBN tahun 2006 sebesar Rp. 3.100.000.000,- (tiga milyar seratus juta rupiah) dengan realisasi sebesar Rp. 2.658.684.868,- (dua milyar enam ratus lima puluh delapan juta enam ratus delapan puluh empat ribu delapan ratus enam puluh delapan rupiah). Tugas pembantuan ini merupakan pelaksanaan program yang dilaksanakan oleh unit kerja Badan Pelayanan Kesehatan Rumah Sakit Umum DR. Pirngadi Medan, yang berupa kegiatan pengadaan alat kesehatan/kedokteran yang terdiri dari 26 (dua puluh enam) jenis alat. Pelaksanaan kegiatan tersebut berkaitan dengan sarana dan prasarana pendukung yang diperuntukkan bagi Rumah Sakit Pirngadi dalam melaksanakan fungsi rujukan pelayanan kesehatan perorangan. 2. Tugas Pembantuan Bidang Pendidikan Tugas pembantuan di bidang pendidikan yang dilaksanakan Pemerintah Kota Medan c/q. Dinas Pendidikan Kota Medan dalam tahun 2006 terdiri dari tugas pembantuan penyelenggaraan Ujian Nasional, Rehabilitasi Gedung Sekolah, Pemberian Bantuan Operasional Sekolah (BOS), BOS Buku dan BKM, Penambahan Ruang Kelas Baru, dan Bantuan Insentif Guru. Program ini merupakan tugas pembantuan yang diberikan oleh Departemen Pendidikan Nasional Republik Indonesia dengan sumber
V LKPJ Tahun 2006
4
dana APBN tahun 2006.
Tugas - tugas Pembantuan tersebut antara
lain : a. Penyelenggaraan Ujian Nasional tahun 2006 bagi SMP, SMA dan SMK. Sumber dana APBN
: Rp. 1.700.000.000,-
Sumber dana APBD
: Rp.
Dasar Hukum
: SK Walikota No. 420/474.K/2006
850.000.000,-
Penyelenggaraan Ujian Nasional pada tahun 2006, terdiri dari : 1. Tingkat SMP di 333 lokasi Sekolah dengan peserta UN sebanyak 36.815 siswa. 2. Tingkat SMA di 187 lokasi Sekolah dengan peserta UN sebanyak 26.242 siswa 3. Tingkat SMK di 136 lokasi Sekolah dengan peserta UN sebanyak 12.819 siswa. b. Pemberian Bantuan Operasional Sekolah (BOS), BOS Buku dan BKM Sumber dana APBN : Rp. 112.913.189.250,Dasar Hukum
: Kebijakan
Pemerintah
dalam
Program
PKPS-BBM Pemberian dana Bantuan BOS yang bersumber dari APBN tersebut diselenggarakan kepada 1.548 sekolah dengan jumlah siswa penerima sebanyak 385.206 siswa berbagai tingkatan. c. Penambahan Ruang Kelas Baru Sumber dana APBN
: Rp. 990.000.000,-
Dasar Hukum
: Kebijakan
Dirjen
Dikdasmen
Departemen
Pendidikan Nasional Penambahan Ruang Kelas Baru yang dilakukan pada tahun 2006, terdiri dari, 18 (delapan belas) unit ruang kelas di tingkat SMP.
V LKPJ Tahun 2006
5
Sekolah yang dilakukan penambahan ruang kelas baru antara lain : 1. SMP Negeri 17 dan SMP Negeri 29
di Kecamatan Medan
Tembung sebanyak 10 ruang kelas. 2. SMP Negeri 25 di Kecamatan Medan Labuhan sebanyak 2 ruang kelas 3. SMP Taman Siswa di Kecamatan Medan Selayang sebanyak 3 ruang kelas 4. SMP Taman Siswa di Kecamatan Medan Polonia sebanyak 3 ruang kelas d. Bantuan insentif guru Sumber dana APBN
: Rp. 17.652.621.000,-
Dasar Hukum
: Kebijakan Pemerintah
3. Tugas Pembantuan di Bidang Pertanian Tugas pembantuan Pemerintah Pusat ini melalui Badan Ketahanan Pangan Departemen Pertanian Republik Indonesia yang diselenggarakan di Kota Medan dengan sumber dana dari APBN tahun 2006 sebesar Rp. 374.600.000,- (tiga ratus tujuh puluh empat juta enam ratus ribu rupiah). Program yang dilaksanakan adalah peningkatan kesejahteraan petani, yang terdiri dari 2 (dua) kegiatan, antara lain : 1. Pembinaan Pembangunan Masyarakat Desa dengan alokasi dana pelaksanaan sebesar Rp. 324.600.000,- antara lain dalam bentuk kegiatan Pengumpulan Data, Survey, Pendidikan dan Pelatihan Masyarakat, Penguatan Modal Usaha Kelompok di 7 (tujuh) kelompok masyarakat di Kelurahan Namo Gajah Kecamatan Medan Tuntungan, Kelurahan Terjun Kecamatan Medan Marelan, Khusus dana untuk kelompok afinitas, untuk masing-masing Kelurahan diberikan dana sebesar Rp 80.000.000,-/Kelurahan melalui rekening kelompok, dan dana tersebut baru dapat dipergunakan oleh kelompok pada periode Juli 2007 sesuai pedoman umum.
V LKPJ Tahun 2006
6
2. Pembinaan dan Pengembangan Kewaspadaan dan Kerawanan Pangan dengan alokasi dana pelaksanaan sebesar Rp. 50.000.000,dalam bentuk kegiatan antara lain Pendataan Penguatan Modal Usaha Kelompok sebesar Rp 25.000.000,- kepada kelompok Tani Harapan Kelurahan Tangkahan Kecamatan Medan Labuhan. 4. Tugas Pembantuan di Bidang Tenaga Kerja Tugas pembantuan Pemerintah Pusat ini melalui Dirjen Bina Lattas Departemen Tenaga Kerja dan Transmigrasi Republik Indonesia yang diselenggarakan di Kota Medan dengan dasar hukum Daftar Isian Pelaksanaan
Anggaran
(DIPA)
serta
Kepmenakertrans
Nomor : 109/MEN/2006 tanggal 17 Januari 2006. Tugas pembantuan ini terdiri dari satu program yaitu Program Peningkatan Kualitas dan Produktifitas Tenaga Kerja (Program PKPTK) dengan kegiatan pelatihan keterampilan tenaga kerja berbasis masyarakat untuk 3 (tiga) paket pelatihan sebanyak 60 orang peserta dengan 480 jam pelajaran selama 3 bulan. Pelaksanaan kegiatan ini pada tahun 2006 menggunakan dana APBN yang bersumber dari Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) yang dialokasikan
sebesar
Rp.
724.000.000,-,
dengan
realisasi
per
31 Desember 2006 sebesar Rp. 713.711.650,- atau selisih (+/-) sebesar Rp. 10.288.350,-. 5. Tugas Pembantuan di Bidang Pekerjaan Umum Tugas pembantuan di bidang pekerjaan umum di Kota Medan tahun 2006 terdiri dari : a. Program Metropolitan Medan Urban Development Project (MMUDP) yang dilaksanakan melalui kegiatan-kegiatan infrastruktur prasarana drainase. Pelaksanaan kegiatan ini pada tahun 2006 menggunakan dana sebesar
Rp. 26.849.844.000,- yang bersumber dari Dana
V LKPJ Tahun 2006
7
ADB Loan sebesar
Rp. 16.109.906.400,- (60%) dan Dana
Pendamping Pemerintah Pusat (Government of Indonesia) sebesar Rp. 10.739.937.600,-. Instansi pemberi bantuan adalah Departemen Keuangan dengan dasar hukum melalui DIPA Kota Medan Nomor : 00255.0/069-03.0/-/2006 tanggal 31 Desember 2005.
V LKPJ Tahun 2006
8
