BAB V PENYELENGGARAAN TUGAS PEMBANTUAN
Tugas Pembantuan yang Diterima A.
Dasar Hukum 1.
Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
2.
Undang-undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan, Pengelolaan Dan Tanggung Jawab Keuangan Negara;
3.
Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2008 tentang Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan;
4.
Peraturan
Menteri
Keuangan
Nomor
119/PMK.02/2009
tentang
Penunjukkan,
Penyusunan dan Penelaahan Rencana Kerja dan Anggaran Serta Pengesahan dan Pelaksana DIPA Tahun 2009; 5.
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 156/PMK.07/2008 tentang Pedoman Pengelolaan Dana Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan.
B.
Instansi Pemberi Tugas Pembantuan Penyelenggaraan asas tugas pembantuan merupakan implementasi dari sistem dan prosedur penugasan Pemeriontah kepada daerah dan atau desa, dari pemerintah provinsi kepada kabupaten/kota dan/atau desa, serta pemerintah kabupaten/kota kepada desa untuk menyelenggarakan urusan pemerintahan dan pembangunan yang disertai dengan kewajiban melaporkan pelaksanaannya dan mempertanggungjawabkan kepada pemberi penugasan. Instansi pemberi tugas pembantuan kepada Pemerintah Provinsi Jawa Barat pada tahun anggaran 2012, adalah:
C.
1.
Kementerian Pertanian
2.
Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi
3.
Kementerian Sosial
4.
Kementerian Kelautan dan Perikanan
5.
Kementerian Pekerjaan Umum
6.
Kementerian Kebudayaan dan Pariwisata
7.
Kementerian Koperasi dan Pengusaha Kecil Menengah
Satuan Kerja yang Melaksanakan Maksud pemberian tugas pembantuan adalah untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan umum. Adapun
V-1
tujuan pemberian tugas pembantuan tersebut, untuk memperlancar pelaksanaan tugas dan penyelesaian permasalahan, membantu penyelenggaraan pemerintahan, serta pengembangan pembangunan bagi daerah dan desa. Urusan pemerintahan yang dapat ditugaspembantuankan dari Pemerintah kepada daerah dan atau desa, dari pemerintah provinsi kepada kabupaten/kota dan/atau desa, serta pemerintah kabupaten/kota kepada desa, merupakan urusan pemerintahan di luar enam urusan yang bersifat mutlak, yang berdasarkan peraturan perundang-undangan ditetapkan sebagai urusan Pemerintah, yaitu politik luar negeri, pertahanan, keamanan, yustisi, moneter dan fiskal nasional, serta agama. Adapun
organisasi
perangkat
daerah
(OPD)
Provinsi
Jawa
Barat
yang
melaksanakan tugas pembantuan yang diberikan Pemerintah pada tahun anggaran 2012, yaitu: 1.
Dinas Perkebunan
2.
Dinas Pertanian dan Tanaman Pangan
3.
Dinas Permukiman dan Perumahan
4.
Dinas Peternakan
5.
Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
6.
Dinas Sosial
7.
Dinas Perikanan dan Kelautan
8.
Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air
9.
Dinas Bina Marga
10. Dinas Kebudayaan dan Pariwisata D. Program dan Kegiatan yang Diterima serta Pelaksanaannya 1.
Dinas Perkebunan a. Dasar Hukum Peraturan Menteri Keuangan Nomor 112/PMK.02/2012 Tahun 2012 Tentang Petunjuk Penyusunan Dan Penelaahan Rencana Kerja Dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga. b. Program dan Kegiatan 1) Program Peningkatan Produksi, Produktivitas dan Mutu Tanaman Perkebunan Berkelanjutan. a) Kegiatan Peningkatan Produksi, Produktivitas dan Mutu Tanaman Rempah dan Penyegar (TP) dengan alokasi anggaran sebesar Rp.1.107.305.000,realisasi anggaran sebesar Rp.1.104.839.800,- atau 99,78%. Hasil pelaksanaan kegiatan adalah rehabilitasi tanaman teh di kabupaten purwakarta sebanyak 100 ha, perluasan pala di Kabupaten Bogor 100 ha.
V-2
b) Kegiatan Peningkatan Produksi, Produktivitas dan Mutu Tanaman Semusim (TP) dengan alokasi anggaran sebesar Rp.13.254.650.000,- realisasi anggaran sebesar Rp.10.682.547.600,- atau 80,59%. Hasil pelaksanaan kegiatan adalah Pengembangan tebu (50 Ha di Kabupaten Sumedang, 87 Ha di Kabupaten Subang, 66 Ha di Kabupaten Majalengka, 169 Ha di Kabupaten Indramayu); 2 unit traktor dan implement; 23 org TKP dan PLP-TKP; 10 ha pengembangan nilam di Kabupaten Sumedang; 5 Ha Demplot Stevia di Kabupaten Bandung; 2 paket integrasi tebu ternak (5 ha/10 ekor) di Kabupaten Majalengka dan Indramayu. c) Kegiatan Peningkatan Produksi, Produktivitas dan Mutu Tanaman Tahunan (TP) dengan alokasi anggaran sebesar Rp.1.023.878.000,- realisasi anggaran sebesar Rp.849.143.000,- atau 82,93%. Hasil pelaksanaan kegiatan: Peremajaan Kelapa (150 Ha di Kota Banjar, 100 Ha di Kabupaten Indramayu); 20 Ha perluasan kemiri sunan (Kabupaten Subang 5 ha, Kabupaten Sumedang 5 Ha, Kabupaten Majalengka 5 Ha, Kabupaten Indramayu 5 Ha). d) Kegiatan Pengembangan Penanganan Pasca Panen Komoditas Perkebunan (TP) dengan alokasi anggaran sebesar Rp.573.850.000,- realisasi anggaran sebesar Rp.571.200.500,- atau 99,54%. Hasil pelaksanaan kegiatan adalah pembangunan 2 unit Rumah Pelayuan Nilam di Kabupaten Sumedang. e) Kegiatan Dukungan Perlindungan Perkebunan (TP) dengan alokasi anggaran
sebesar
Rp.881.522.000,-
realisasi
anggaran
sebesar
Rp.855.691.900,- atau 97,07%. Hasil pelaksanaan kegiatan adalah terlaksananya pengendalian OPT PBKo di Kabupaten Sumedang seluas 50 Ha; Pengendalian Hama Tikus seluas 100 Ha dan Penggerek Batang Tebu seluas 25 Ha di Kabupaten Cirebon. f)
Kegiatan Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis Lainnya Ditjen Perkebunan (TP) dengan alokasi anggaran sebesar Rp.224.520.000,realisasi
anggaran
pelaksanaan
sebesar
kegiatan
Rp.211.120.000,-
adalah
pembinaan,
atau
94,03%.
pengawalan
dan
Hasil monev
pembangunan perkebunan (PMD) sebanyak 15 Kabupaten/Kota, serta terfasilitasinya pelaksanaan pengelolaan administrasi keuangan dan asset yang berkualitas dalam 12 bulan. 2)
Program Peningkatan Nilai Tambah, Daya saing, Industri Hilir, Pemasaran dan Ekspor Hasil Kegiatan Pengembangan Mutu dan standardisasi, Pengembangan pengolahan hasil pertanian, dengan alokasi anggaran sebesar Rp.1.275.000.000,- realisasi
V-3
anggaran sebesar Rp.1.170.490.000,- atau 91,80%. Hasil kegiatan adalah terlaksana Pengembangan Mutu Kopi di 1 kabupaten yaitu Kabupaten Garut; terlaksana pengembangan agroindustri kelapa (gula aren) di 1 Kabupaten yaitu Kabupaten Garut; dan terlaksana pengembangan bongkar bersih di 1 kabupaten yaitu Kabupaten Tasikmalaya. 3)
Program Penyediaan dan Pengembangan Prasarana dan Sarana Pertanian Kegiatan Penyediaan dan Pengembangan Prasarana dan Sarana Pertanian Satker 08 (Direktorat Jenderal Sarana Prasarana), dengan alokasi anggaran sebesar Rp.3.700.000.000,- realisasi anggaran sebesar Rp.2.405.000.000,atau 65% Hasil kegiatan adalah termanfaatkannya pembangunan embung dan pengembangan sumber air adalah dapat membantu ketersediaan air apabila terjadi musim kemarau, shingga tanaman yang ada di sekitar embung tidak
kekeringan.
Perluasan
areal
dan
optimalisasi
lahan
adalah
termanfaatkannya lahan yang ada serta mempunyai potensi untuk ditanami dengan komoditas perkebunan, mendorong kualitas lingkungan sumber daya alam terutama dalam mencegah erosi, serta mendukung ketersediaan sumber oksigen. Pra sertifikasi lahan membantu petani perkebunan pemilik sertifikat apabila ingin meningkatkan modal usaha melalui kerjasama dengan pihak bank, melalui penambahan luas areal tanaman perkebunan, pembangunan embung untuk usaha perkebunan, meningkatnya indeks pertanaman pada kawasan perkebunan, penyediaan status kepemilikan lahan milik petani perkebunan. c. Permasalahan dan Solusi 1) Permasalahan yang ditemui dalam pelaksanaannya antara lain: Pengembangan tebu di Kabuaten Cirebon seluas 108,29 Ha tidak terlaksana, karena dokumen yang dipersyaratkan tidak dipenuhi. Peremajaan kelapa di Kabupaten Cirebon seluas 150 Ha juga tidak terlaksana, karena tidak ada penetapan CP/CL dari Tim Teknis Kabupaten. Solusinya anggaran dikembalikan kepada kas Negara. 2) Secara umum pelaksanaan program kegiatan berjalan dengan lancar sesuai dengan yang direncanakan, tetapi ada beberapa kegiatan penunjang seperti pertemuan teknis yang merupakan undangan dari pusat (Ditjen PPHP) tidak dapat direalisasikan karena undangan terlambat diterima oleh pihak kabupaten sehingga tidak dapat menghadiri pertemuan dimaksud. Adapun solusi atas permasalahan tersebut adalah melakukan koordinasi dan konsultasi lebih intensif dengan berbagai pihak terkait, serta alokasi anggaran untuk sub-sub kegiatan yang tidak dapat dilaksanakan disetor kembali ke KAS Negara.
V-4
3) Permasalahan yang muncul dalam pelaksanaan program/kegiatan ini adalah di Kabupaten Subang PPK nya tidak memiliki sertifikat Barang dan Jasa. Di Kabupaten Kuningan kelompok taninya tidak siap untuk melaksanakan pembangunan embung. Perluasan areal di Kabupaten Ciamis CP/CL yang diajukan tidak sesuai peruntukkan perluasan areal sebagaimana yang telah diatur dalam pedoman teknis namun lebih cocok untuk optimasi lahan. Di Kabupaten Cirebon kelompok tani bersifat temporer/nomaden. Kemudian beberapa kelengkapan belum dipenuhi sehingga memerlukan pertimbangan dan analisis lebih mendalam sebelum ditindaklanjuti dalam pelaksanaan penyaluran dana. Solusinya adalah menunda rencana kegiatan di Kabupaten tersebut serta untuk dapat dipertimbangkan pada periode berikutnya. 2.
Dinas Pertanian dan Tanaman Pangan a. Dasar Hukum Peraturan Menteri Pertanian Nomor 70/Permentan/OT.140/12/2010 Tanggal 29 Desember 2010 perihal Penugasan Kepada Gubernur Dalam Pengelolaan Kegiatan dan Tanggung Jawab Tugas Pembantuan Provinsi TA. 2011. b. Program dan Kegiatan 1) Program Peningkatan Produksi, Produktivitas dan Mutu Tanaman Pangan Untuk Mencapai Swasembada dan Swasembada Berkelanjutan, dengan alokasi anggaran
sebesar
Rp.100.206.572.000,-
realisasi
anggaran
sebesar
Rp.99.678.419.469,- atau 99,47 %. Hasil kegiatan adalah Perluasan penerapan budidaya tanaman pangan yang tepat yang didukung oleh sistem penanganan pasca panen dan penyediaan benih serta pangamatan produksi yang efisien untuk mewujudkan produksi tanaman pangan yang cukup dan berkelanjutan, melalui: a) Pelaksanaan Sekolah Lapangan Pengelolaan Tanaman Terpadu (SL PTT) Komoditas Aneka Kacang dan Umbi pada lahan 540 Ha; SL PTT komoditas serealia pada lahan 3095 ha ; rancangan pengembangan perbenihan; perbanyakan benih sumber tanaman pangan pada lahan 65 hektar ; pelatihan teknis bidang perbenihan tanaman pangan; hasil penilaian varietas hasil pengawasan peredaran benih; hasil sertifikasi benih tanaman; rapat koordinasi perbenihan. b) Penyusunan
berbagai
jenis
laporan
yaitu:
Pelaksanaan
SLPTT/
pengembangan budidaya aneka kacang dan umbi, pengelolaan produksi aneka kacang dan umbi; pelaksanaan SLPTT serealia dan pengembangan budidaya
serealia
lainnya; pengelolaan produksi
serealia; kegiatan
V-5
perbenihan; kegiatan perlindungan tanaman pangan. kegiatan penanganan pasca panen tanaman pangan; pelaksanaan manajemen tanaman pangan c) Penyediaan sarana prasarana, peralatan dan inventaris kantor BBI; kendaraan roda-4 BPSBTPH; perangkat pengolah data dan komunikasi . peralatan dan fasilitas perkantoran; database perlindungan tanaman pangan; peralatan dan fasilitas perkantoran; 2) Program Peningkatan Produksi, Produktivitas dan Mutu Tanaman Pangan Untuk Mencapai Swasembada dan Swasembada Berkelanjutan, dengan alokasi anggaran
sebesar
Rp.13.254.475.000,-,
realisasi
anggaran
sebesar
Rp.12.186.486.550,- atau 91,94%. Hasil kegiatan adalah program peningkatan produksi,
produktivitas
dan
mutu
tanaman
pangan
untuk
mencapai
swasembada dan swasembada berkelanjutan perluasan penerapan budidaya tanaman pangan yang tepat yang didukung oleh sistem penanganan pasca panen dan penyediaan benih serta pengamanan produksi yang efisien untuk mewujudkan produksi tanaman pangan yang cukup dan berkelanjutan, melalui: a) Penyusunan
pedoman
perlindungan
tanaman
pangan;
dokumen
perencanaan perlindungan tanaman pangan; database perlindungan tanaman pangan; visualisasi kegiatan perlindungan tanaman pangan; rumusan paket teknologi pengendalian OPT berwawasan PHT; laporan kegiatan perlindungan tanaman pangan b) Pelaksanaan pelatihan teknis perlindungan tanaman pangan; SLPHT; SL Iklim; operasional laboratorium pengamatan hama penyakit/laboratorium agens hayati c) Penyediaan sarana penanggulangan OPT/ DPI 3) Program Peningkatan Produksi, Produktivitas dan Mutu Produk Tanaman Hortikultura anggaran
Berkelanjutan sebesar
(Dana
Tugas
Rp.1.940.115.000,-
Pembantuan), realisasi
dengan
anggaran
alokasi sebesar
Rp.1.895.714.000,- atau 97,71%. Hasil kegiatan adalah program peningkatan produksi, produktivitas dan mutu produk tanaman hortikultura berkelanjutan terwujudnya agribisnis hortikultura yang berdaya saing dan berkelanjutan, melalui pengembangan kawasan tanaman florikultura (2500m2); kawasan tanaman sayuran dan tanaman obat (30 ha); penataan dan pengelolaan laporan pelaksanaan kegiatan pengembangan hortikultura dan layanan perkantoran. 4) Program Penyediaan Dan Pengembangan Prasarana Dan Sarana Pertanian Terlaksananya Pengembangan Fasilitasi Dalam Pengelolaan Lahan Dan Air Melalui Upaya Pemberdayaan Lahan Pertanian, Pengelolaan Air Irigasi
V-6
Pertanian Dan Perluasan Areal Pertanian (Dana Tugas Pembantuan), dengan alokasi anggaran sebesar Rp.163.057.200.000,-, realisasi anggaran sebesar Rp.161.634.517.000,- atau 99,13%. Hasil kegiatan adalah program penyediaan dan
pengembangan
prasarana
dan
sarana
pertanian
terlaksananya
pengembangan fasilitasi dalam pengelolaan lahan dan air melalui upaya pemberdayaan lahan pertanian, pengelolaan air irigasi pertanian dan perluasan areal pertanian, melalui pembinaan pengembangan jaringan dan optimasi air; pembinaan kelembagaan; optimasi, rehabilitasi dan konservasi lahan; perluasan sawah (200 ha);
pengembangan alat
dan mesin pertanian; fasilitasi
pembiayaan pertanian (1 paket). 5) Program Peningkatan Nilai Tambah, Daya Saing, Industri Hilir, Pemasaran Dan Ekspor Hasil Pertanian Meningkatnya Usaha Pengolahan Dan Pemasaran Hasil Pertaian Berkelanjutan (Dana Tugas Pembantuan), dengan alokasi anggaran sebesar Rp.4.150.000.000,-, realisasi anggaran sebesar Rp.3.987.155.900,atau 96,08%. Hasil kegiatan adalah program peningkatan nilai tambah, daya saing, industri hilir, pemasaran dan ekspor hasil pertanian meningkatnya usaha pengolahan dan pemasaran hasil pertanian berkelanjutan, melalui optimalisasi sarana dan kelembagaan pasar domestik (3 unit pasar); kendaraan bermotor (1 unit); unit usaha pengolahan hasil tanaman pangan (10 kelompok usaha); layanan perkantoran. 6) Program
Pengembangan
SDM
Pertanian
Dan
Kelembagaan
Petani
Pengembangan Sdm Pertanian, Melalui Pemberdayaan SDM Dan Kelembagaan Petani, dengan alokasi anggaran sebesar Rp.47.546.712.000,-, realisasi anggaran Rp.44.921.357.950,- atau 99,48%. Hasil kegiatan adalah program pengembangan SDM pertanian dan kelembagaan petani pengembangan SDM pertanian, melalui pemberdayaan SDM dan kelembagaan petani, melalui Pelatihan teknis yang diikuti oleh 90 orang aparatur dan 60 orang non aparatur; penyusunan norma. standar, pedoman dan kebijakan yang dihasilkan dan dikembangkan, materi penyuluhan; Fasilitasi kelembagaan penyuluhan pertanian; kelembagaan petani; ketenagaan penyuluhan yang difasilitasi c. Permasalahan dan Solusi 1) Kebutuhan pangan masyarakat, khusunya padi dan palawija, sangat ditentukan oleh ketersediaan produksi. Produksi pangan yang memadai sangat ditentukan oleh faktor input yang tersedia, antara lain benih. Permasalahan yang sering dihadapi yaitu ketersediaan benih bersertifikat. Hal ini dikarenakan pada 1) saat tanam untuk benih (varietas unggul baru) bersertifikat kurang tersedia, 2) terkena serangan organisme pengnganngu tanaman dan bencana alam seperti
V-7
banjir dan kekeringan sehingga perlu ada pengulangan tanam. Disamping itu, masalah lain yaitu: ketersediaan anggaran untuk proses budidaya yang kurang memadai dan tidak tepat waktu. Sehingga jadwal tanam mundur. Solusi penyelesaian masalah tersebut yaitu: a) Pemberdayaan Petani Penangkar benih di kabupaten/kota yang dijadikan sebagai mitra Balai Benih Kabupaten/kota dan provinsi, b) Pemberdayaan Petani Pengamat Hama atau Alumni SLPTT dan SL-Iklim kabupaten/kota dijadikan sebagai mitra Petugas OPT dikabupaten/kota yang sudah berkurang jumlahnya. 2) Pengembangan agribisnis hortikultura memberikan nilai tambah yang cukup besar tehadap pendapatan petani. Permasalahan dalam pengembangan agribisnis
hortikultura
agar
berdaya
saing,
antara
lain:
Terbatasnya
penggunaan teknologi dalam pengembangan agribisnis hortikultura di tingkat petani, baik dalam budidaya maupun pengepakan pasca panen sehingga berpengaruh terhadap nilai jual. Hal tersebut dikarenakan hasil-hasil teknologi produksi untuk peningkatan mutu kualitas produk-produk hortikultura sepeti buah, florikultura, sayuran dan obat masih sangat kurang. Solusi pemecahan masalah tersebut antara lain, yaitu Melaksanakan penerapan teknologi budidaya dan pasapanen komoditas buah, florikultura, sayuran, dan obat kepada
petani;
Melaksanakan
penerapan
teknologi
produksi
untuk
meningkatkan mutu produk; Pelatihan keahlian bagi PPL/Petugas, Tenaga Registrasi, Petani dalam penerapan Good Agricultura Practises (GAP), Good Handling Practises (GHP) dan Sekolah Lapang Pengendalian Hama Terpadu (SL PHT). 3) Dalam melaksanakan program pengembangan prasarana dan sarana pertanian, permasalahan yang ada antara lain: a) UU No.41/2009, Perda No.27/2010 dan PP No.1/2011 belum terimplementasikan secara menyeluruh di wilayah Provinsi Jawa Barat, sehingga alih fungsi lahan masih tetap ada di Kabupaten/Kota; b) Kondisi fisik jaringan irigasi pada umumnya dalam keadaan kurang baik; c) Adanya konflik kebutuhan dan pemanfaatan sumber air; d) Petani masih beranggapan bahwa operasional dan pemeliharaan jaringan irigasi tanggung jawab Pemerintah; e) Kondisi modal usaha petani masih sangat terbatas; f) Belum menyeluruh penerapan teknologi usahatani terutama dikalangan petani pemula. Solusi atas permasalahan tersebut antara lain: Sosialisasi UndangUndang, Peraturan Pemerintah dan Peraturan Gubernur Jawa Barat tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan; Melaksanakan program melalui upaya penguatan kelembagaan (Capacity Building) pengelola irigasi (KPI) pertanian beririgasi guna mendukung ketahanan pangan; Memperbesar
V-8
kapasitas produksi; Mengembangkan pendekatan partisipatif; Mewujudkan kemandirian
masyarakat;
Membangun
kreativitas
petani;
Menciptakann
keselarasan techno-farming dan eco-farming; Membangun system kemandirian; Mengoptimalkan pemanfaatan irigasi tidak saja untuk padi; Desentralisasi kewenangan pengelolaan irigasi; Konservasi lingkungan berkelanjutan integrasi dengan program lain; Bimbingan teknis dan pelatihan; Fasilitasi kelembagaan P3A/GP3A; Fasilitasi kemitraan; Peningkatan daya guna lahan; Evaluasi kinerja usahatani; Peningkatan peran serta masyarakat petani menjadi factor kunci keberhasilan pengelolaan irigasi dan lahn yang berkelanjutan; Perlu adanya keberlanjutan dan penguatan peran dari kelembagaan pengelolaan irigasi provinsi dan Kabupaten/Kota; dan Membangun komitmen antara pemerintah pusat, Provinsi, dan Kabupaten/Kota untuk keberlanjutan pengelolaan lahan dan pengembangan irigasi. 3.
Dinas Permukiman dan Perumahan a. Program dan Kegiatan 1) Program Pelaksanaan Pengembangan Perkotaan a) Kegiatan
Administrasi
Kegiatan,
dengan
alokasi
Rp.289.827.000,-, realisasi anggaran sebesar
anggaran
sebesar
Rp.267.865.950,- atau
92,42%. Hasil kegiatan adalah meningkatnya kinerja kegiatan satuan kerja, melalui penyelenggaraan Administrasi Kegiatan dengan baik. b) Kegiatan Sosialisasi Program Pengembangan Kota Hijau Kabupaten Ciamis (Sosialisasi, GreenMap, Master Plan dan Perencanaan Teknis), dengan alokasi anggaran sebesar Rp.600.000.000,-, realisasi anggaran sebesar Rp.491.395.000,- atau 81,90 %. Hasil Kegiatan adalah termanfaatkannya dokumen perencanaan kota hijau serta meningkatnya pemahaman aparatur Pemerintah Daerah Kabupaten Ciamis dalam proses penyusunan dokumen
perencanaan
kota
hijau
melalui
Sosialisasi
Program
Pengembangan Kota Hijau Kabupaten Ciamis. c) Kegiatan Sosialiasasi Program Pengembangan Kota Hijau Kabupaten Tasikmalaya, dengan alokasi anggaran sebesar Rp.600.000.000,- realisasi anggaran sebesar Rp.577.209.800,- atau 96,20%. Hasil Kegiatan adalah tersedianya
dokumen
perencanaan
kota
hijau
serta
meningkatnya
pemahaman aparatur Pemerintah Daerah Kabupaten Tasikmalaya dalam proses penyusunan dokumen perencanaan kota hijau, melalui Sosialisasi Program Pengembangan Kota Hijau Kabupaten Tasikmalaya.
V-9
d) Kegiatan Sosialisasi Program pengembangan Kota Hijau Kabupaten Kuningan, dengan alokasi anggaran sebesar Rp.600.000.000,-, realisasi anggaran sebesar Rp.548.086.200,- atau 91,35%. Hasil Kegiatan adalah tersedianya
dokumen
perencanaan
kota
hijau
serta
meningkatnya
pemahaman aparatur Pemerintah Daerah Kabupaten Kuningan dalam proses penyusunan dokumen perencanaan kota hijau, melalui Sosialisasi Program Pengembangan Kota Hijau Kabupaten Kuningan. e) Kegiatan Sosialisasi Program Pengembangan Kota Hijau Kabupaten Bekasi, dengan alokasi anggaran sebesar Rp.600.000.000,-, realisasai anggaran sebsar Rp.486.333.555 atau 81,06%. Hasil Kegiatan adalah tersedianya dokumen perencanaan kota hijau serta meningkatnya pemahaman aparatur Pemerintah Daerah Kabupaten Bekasi dalam proses penyusunan dokumen
perencanaan
kota
hijau,
melalui
Sosialisasi
Program
Pengembangan Kota Hijau Kabupaten Bekasi. f)
Kegiatan
Sosialiasi
Program
Pengembangan
Kota
Hijau
Kabupaten
Bandung, dengan alokasi anggaran sebesar Rp.600.000.000,-, realisasi anggaran sebesar Rp.448.958.600,- atau 74,83%. Hasil Kegiatan adalah tersedianya
dokumen
perencanaan
kota
hijau
serta
meningkatnya
pemahaman aparatur Pemerintah Daerah Kabupaten Bandung dalam proses penyusunan dokumen perencanaan kota hijau, melalui Sosialisasi Program Pengembangan Kota Hijau Kabupaten Bandung. g) Kegiatan Sosialisasi Program pengembangan Kota Hijau Kota Bogor, dengan alokasi anggaran sebesar Rp.600.000.000,-, realisasi anggaran sebesar Rp.361.919.500,- atau 60,32%. Hasil Kegiatan adalah tersedianya dokumen perencanaan kota hijau serta meningkatnya pemahaman aparatur Pemerintah Daerah Kota Bogor dalam proses penyusunan dokumen
perencanaan
kota
hijau,
melalui
Sosialisasi
Program
Pengembangan Kota Hijau Kota Bogor. h) Kegiatan Supervisi Kegiatan Peningkatan Kuantitas dan Kualitas RTH Perkotaan kota Bogor, dengan alokasi anggaran sebesar Rp.50.000.000,-, realisasi anggaran sebesar Rp.47.520.000,- atau 95,04%. Hasil Kegiatan adalah meningkatnya Kuantitas dan Kualitas RTH Perkotaan Kota Bogor sesuai dengan dokumen perencanaan kota hijau, melalui Supervisi Kegiatan Peningkatan Kuantitas dan Kualitas RTH Perkotaan Kota Bogor. i)
Kegiatan Peningkatan Kuantitas Ruang terbuka Hijau perkotaan di kota Bogor, dengan alokasi anggaran sebesar Rp.850.000.000,-, realisasi anggaran sebesar Rp.624.942.000,- atau 73.52%. Hasil Kegiatan adalah
V-10
meningkatnya Luas lahan (persentase rth di Kota Bogor), melalui Peningkatan Kuantitas Ruang terbuka Hijau perkotaan di Kota Bogor. j)
Kegiatan Supervisi Kegiatan Peningkatan Kuantitas dan Kualitas RTH Perkotaan
Kabupaten
Bandung,
dengan
alokasi
anggaran
sebesar
Rp.50.000.000,-, realisasi anggaran sebesar Rp.47.025.000,- atau 94,05%. Hasilo kegiatan adalah terlaksananya Kegiatan Peningkatan Kuantitas dan Kualitas RTH Perkotaan Kabupaten Bandung sesuai dengan dokumen perencanaan kota hijau, melalui Supervisi Kegiatan Peningkatan Kuantitas dan Kualitas RTH Perkotaan Kabupaten Bandung. k) Kegiatan Peningkatan Kuantitas Ruang terbuka Hijau perkotaan di Kabupaten Bandung, dengan alokasi anggaran sebesar Rp.850.000.000,-, realisasi anggaran sebesar Rp.722.136.000,- atau 84,96%. Hasil kegiatan adalah meningkatnya Luas lahan (persentase rth di Kabupaten Bandung), melalui Kegiatan Peningkatan Kuantitas Ruang terbuka Hijau perkotaan di Kabupaten Bandung. l)
Kegiatan Supervisi Kegiatan Peningkatan Kuantitas dan Kualitas RTH Perkotaan
Kabupaten
Bekasi,
dengan
alokasi
anggaran
sebesar
Rp.50.000.000,-, realisasi anggaran sebesar Rp.32.725.000,- atau 65,45%. Hasil kegiatan adalah terlaksananya Kegiatan Peningkatan Kuantitas dan Kualitas RTH Perkotaan Kabupaten Bekasi sesuai dengan dokumen perencanaan kota hijau, melalui Kegiatan Supervisi Kegiatan Peningkatan Kuantitas dan Kualitas RTH Perkotaan Kabupaten Bekasi. m) Kegiatan Peningkatan Kuantitas Ruang terbuka Hijau perkotaan di Kabupaten Bekasi, dengan alokasi anggaran sebesar Rp.850.000.000,-, realisasi anggaran sebesar Rp.684.828.000,- atau 80,57%. Hasil kegiatan adalah meningkatnya Luas lahan (persentase rth di Kabupaten Bekasi), melalui Kegiatan Peningkatan Kuantitas Ruang terbuka Hijau perkotaan di Kabupaten Bekasi. n) Kegiatan Supervisi Kegiatan Peningkatan Kuantitas dan Kualitas RTH Perkotaan
Kabupaten
Kuningan,
dengan
alokasi
anggaran
sebesar
Rp.50.000.000,-, realisasi anggaran sebesar Rp.47.590.000,- atau 95,18%. Hasil kegiatan adalah terlaksananya Kegiatan Peningkatan Kuantitas dan Kualitas RTH Perkotaan Kabupaten Kuningan sesuai dengan dokumen perencanaan kota hijau, melalui Kegiatan Supervisi Kegiatan Peningkatan Kuantitas dan Kualitas RTH Perkotaan Kabupaten Kuningan. o) Kegiatan Peningkatan Kuantitas Ruang terbuka Hijau perkotaan di Kabupaten Kuningan, dengan alokasi anggaran sebesar Rp.850.000.000,-,
V-11
realisasi anggaran sebesar Rp.648.546.000,- atau 76.30%. Hasil kegiatan adalah meningkatnya Luas lahan (persentase rth di Kabupaten Kuningan), melalui Kegiatan Peningkatan Kuantitas Ruang terbuka Hijau perkotaan di Kabupaten Kuningan. p) Kegiatan Supervisi Kegiatan Peningkatan Kuantitas dan Kualitas RTH Perkotaan Kabupaten Tasikmalaya, dengan alokasi anggaran sebesar Rp.50.000.000,-, realisasi anggaran sebesar Rp.47.685.000,- atau 95.37%. Hasil kegiatan adalah terlaksananya Kegiatan Peningkatan Kuantitas dan Kualitas RTH Perkotaan Kabupaten Tasikmalaya sesuai dengan dokumen perencanaan kota hijau, melalui Kegiatan Supervisi Kegiatan Peningkatan Kuantitas dan Kualitas RTH Perkotaan Kabupaten Tasikmalaya. q) Kegiatan Peningkatan Kuantitas Ruang terbuka Hijau perkotaan di Kabupaten
Tasikmalaya,
dengan
alokasi
Rp.850.000.000,-, realisasi anggaran sebesar
anggaran
sebesar
Rp.684.947.000,- atau
80,58%. Hasil kegiatan adalah meningkatnya Luas lahan (persentase rth di Kabupaten Tasikmalaya), melalui Kegiatan Peningkatan Kuantitas Ruang terbuka Hijau perkotaan di Kabupaten Tasikmalaya.. r)
Kegiatan Supervisi Kegiatan Peningkatan Kuantitas dan Kualitas RTH Perkotaan
Kabupaten
Ciamis,
dengan
alokasi
anggaran
sebesar
Rp.50.000.000,-, realisasi anggaran sebesar Rp.47.795.000,- atau 95,59%. Hasil kegiatan adalah terlaksananya Kegiatan Peningkatan Kuantitas dan Kualitas RTH Perkotaan Kabupaten Ciamis sesuai dengan dokumen perencanaan kota hijau, melalui Kegiatan Supervisi Kegiatan Peningkatan Kuantitas dan Kualitas RTH Perkotaan Kabupaten Ciamis. s) Kegiatan Peningkatan Kuantitas Ruang terbuka Hijau perkotaan di Kabupaten Ciamis, dengan alokasi anggaran sebesar Rp.850.000.000,-, realisasi anggaran sebesar Rp.712.004.000,- atau 83,77%. Hasil kegiatan adalah meningkatnya Luas lahan (persentase rth di Kabupaten Ciamis), melalui Kegiatan Peningkatan Kuantitas Ruang terbuka Hijau perkotaan di Kabupaten Ciamis. t)
Kegiatan Penyusunan RAKH, Sosialisasi P2KH dan Penyiapan peta Hijau di Kota Bandung, dengan alokasi anggaran sebesar Rp.500.000.000,-, realisasi anggaran sebesar Rp.445.211.900,- atau 8904%. Hasil kegiatan adalah tersedianya dokumen perencanaan kota hijau serta meningkatnya pemahaman aparatur Pemerintah Daerah kota Bandung dalam proses penyusunan
dokumen
perencanaan
kota
hijau,
melalui
Kegiatan
V-12
Penyusunan RAKH, Sosialisasi P2KH dan Penyiapan peta Hijau di Kota Bandung. u) Kegiatan Penyusunan RAKH, Sosialisasi P2KH dan Penyiapan peta Hijau di Kota Bekasi, dengan alokasi anggaran sebesar Rp.500.000.000,- realisasi anggaran sebesar Rp.322.113.700,- atau 64,42%. Hasil kegiatan adalah tersedianya
dokumen
perencanaan
kota
hijau
serta
meningkatnya
pemahaman aparatur Pemerintah Daerah Kota Bekasi dalam proses penyusunan
dokumen
perencanaan
kota
hijau,
melalui
Kegiatan
Penyusunan RAKH, Sosialisasi P2KH dan Penyiapan peta Hijau di Kota Bekasi. v) Kegiatan Penyusunan RAKH, Sosialisasi P2KH dan Penyiapan peta Hijau di Kota Tasikmalaya, dengan alokasi anggaran sebesar Rp.500.000.000,-, realisasi anggaran sebesar Rp.414.114.900,- atau 82,82%. Hasil kegiatan adalah tersedianya dokumen perencanaan kota hijau serta meningkatnya pemahaman aparatur Pemerintah Daerah Kota Tasikmalaya dalam proses penyusunan
dokumen
perencanaan
kota
hijau,
melalui
Kegiatan
Penyusunan RAKH, Sosialisasi P2KH dan Penyiapan peta Hijau di Kota Tasikmalaya. 2) Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Kementerian Perumahan Rakyat. Kegiatan
Perencanaan
dan
Penganggaran
Pembangunan
Perumahan
Permukiman, dengan alokasi anggaran sebesar Rp.532.380.000,-, realisasi keuangan
Rp.513.629.000,-
atau
96,48%.
Hasil
kegiatan
adalah
terselenggaranya dukungan manajemen dan pelaksanaan tugas teknis lainnya Kementerian
Perumahan
Rakyat,
melalui
koordinasi
dan
pembinaan
perencanaan dan penganggaran bidang perumahan dan kawasan permukiman di antara Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi Jawa Barat dan Pemerintah Kabupaten/Kota di Jaw Barat. b. Permasalahan dan Solusi Permasalahan pada program ini adalah penetapan Dokumen Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) dari Kementerian Perumahan Rakyat yaitu akhir Oktober 2012, sehingga waktu pelaksanaan kegiatan relative lebih pendek, sedangkan solusi yang dilakukan adalah dengan memaksimalkan ketersediaan waktu ada.
V-13
4.
Dinas Peternakan a. Dasar Hukum 1)
Surat Pengesahan DIPA Tahun Anggaran 2012 oleh Menteri Pertanian RI Nomor: 5830/018-06.3.01/12/2012 tanggal 09 Desember 2011
2)
Surat Pengesahan DIPA Tahun Anggaran 2012 oleh Menteri Pertanian RI Nomor: 4673/018-07.4.01/12/2011 tanggal 09 Desember 2011
3)
Surat Pengesahan DIPA Tahun Anggaran 2012 oleh Menteri Pertanian RI Nomor: 4674/018-08.4.01/12/2011 tanggal 09 Desember 2011
b. Program dan Kegiatan 1)
Program Pencapaian Swasembada Daging Sapi dan Peningkatan Penyediaan Pangan Hewani yang Aman, Sehat, Utuh dan Halal. a)
Kegiatan Peningkatan Produksi Ternak dengan Pendayagunaan Sumber Daya Lokal, dengan alokasi anggaran sebesar Rp.18.202.000.000,-, realisasi anggaran sebesar Rp.16.595.688.325,- atau 91,18%. Hasil kegiatan adalah terdapatnya 10 kelompok Kawasan Sapi Perah di 6 kabupaten; 9 kelompok budidaya sapi perah di 9 kabupaten; 1 kelompok budidaya kerbau di Kabupaten Sukabumi; tersedianya ULIB di 56 kelompok; tersedianya 8 uni SPIB di 8 kabupaten; tersedianya 13 unit Pos IB di 9 Kabupaten; tersedianya 2 kelompok kambing/domba; tersedianya kambing perah di 6 Kabupaten outcome; budidaya unggas lokal di 8 kab; tersedianya budidaya non unggas d 2 Kabupaten; serta tersedianya 12 untuk provinsi dan kabupaten, melalui pengadaan ternak sapi perah dan sarana penunjangnya untuk pengembangan Kawasan Sapi Perah di 6 kabupaten masing-masing di Kabupaten Subang, Garut, Sukabumi, Sumedang, Bandung dan Bandung Barat; pengadaan ternak sapi perah dan sarana penunjangnya untuk Budidaya Sapi Perah di 9 Kabupaten
Yaitu
Kabupaten
Cianjur,
Bogor,
Sukabumi,
Subang,
Kuningan, Majalengka, Garut, Bandung Barat dan Sumedang; pengadaan ternak kerbau dan sarana penunjangnya untuk budidaya kerbau di Kabupaten Sukabumi; pengembangan ULIB di 21 kabupaten yaitu Kabupaten Cianjur, Tasikmalaya, Majalengka, Ciamis, Bogor, Kuningan, Subang, Bandung Barat, Kota Tasikmalaya, Kabupaten Bekasi, Bandung, Karawang, Purwakarta, Kota Bogor, Kabupaten Sukabumi, Sumedang, Kota Cirebon, Kota Sukabumi, Kabupaten Indramayu, Kabupaten Cirebon, dan Kabupaten Garut; pembangunan 8 unit SPIB di 8 Kabupaten Yaitu Kabupaten Sumedang, Bogor, Cianjur, Tasikmalaya, Karawang, Purwakarta, Subang dan Sukabumi; pembangunan 13 unit Pos IB di 9
V-14
Kabupaten yaitu Kabupaten Cianjur, Subang, Sumedang, Tasikmalaya, Majalengka, kota Tasikmalaya, Kabupaten Bandung Barat, Purwakarta serta Kota Bogor; pengembangan ternak kambing/domba di 2 kelompok di Kabupaten Karawang; budidaya kambing perah di 6 Kabupaten yaitu Kabupaten Bandung Barat, Bogor, Cianjur, Garut, Sukabumi dan Banjar; budidaya unggas lokal Lokal di 8 kab, yaitu di Kabupaten Bandung Barat, Bogor, Cianjur, Sumedang, Sukabumi,
Ciamis, Bekasi, Kuningan;
budidaya non unggas di 2 Kabupaten di Kabupaten Bogor dan Bandung Barat. output terlaksananya pengadaan 12 unit kendaraan bermotor b)
Kegiatan Peningkatan Produksi Pakan Ternak dengan Pendayagunaan Sumber
Daya
Lokal,
dengan
alokasi
anggaran
sebesar
Rp.4.095.000.000,-, realisasi anggaran Rp.3.815.155.000,- atau 93,17%. Hasil kegiatan adalah tersedianya bahan pakan di KabupatenGarut; tersedianya
tanaman
hijauan
pakan
ternak
(HPT)
untuk
ternak
ruminansia di 3 Kabupaten yaitu Kabupaten Kuningan, Karawang dan Bekasi; tersedianya pakan ternak unggas di Kabupaten Bandung Barat; tersedianya hijauan pakan ternak di Kabupaten Subang; tersedianya lumbung pakan di 4 Kabupaten yaitu Kabupaten Sukabumi, Majalengka, Cianjur dan Indramayu; tersedianya lumbung pakan unggas di 3 Kabupaten yaitu Kabupaten Bandung Barat, Sukabumi dan Sumedang; tersedianya kawasan sapi perah di 3 Kabupaten Yaitu Kabupaten Bandung, Sukabimi dan Garut, melalui usaha unit Bahan pakan di Kabupaten Garut; integrasi tanaman hijauan pakan ternak (HPT) untuk ternak ruminansia di 3 Kabupaten yaitu Kabupaten Kuningan, Karawang dan Bekasi; integrasi tanaman ternak unggas di Kabupaten Bandung Barat; hijauan pakan ternak di Kabupaten Subang; lumbung pakan di 4 Kabupaten
yaitu
Kabupaten
Sukabumi,
Majalengka,
Cianjur
dan
Indramayu, output terlaksananya pengembangan lumbung pakan unggas di 3 Kabupaten yaitu Kabupaten Bandung Barat, Sukabumi dan Sumedang; serta kawasan sapi perah di 3 Kabupaten Yaitu Kabupaten Bandung, Sukabumi dan Garut. c)
Kegiatan Pengendalian dan Penanggulangan Penyakit Hewan Menular Strategis
dan
Penyakit
Rp.4.100.000.000,-,
realisasi
Zoonosis,
dengan
angggaran
alokasi
anggaran
Rp.3.926.675.000,-
atau
95,77%. Hasil kegiatan adalah meningkatnya pelayanan petugas pada peternak; peternak semakin cepat dan mudah dalam mendapatkan diagnosa penyakit hewan; meningkatnya kemampuan pengujian lab tipe
V-15
B di BP3HK Lembang; meningkatnya jumlah pelayanan petugas pada peternak; serta meningkatnya jumlah pelayanan petugas pada peternak, melalui peralatan Puskeswan untuk Puskeswan Cikijing di Kabupaten Majalengka, Pamijahan di Kabupaten Bogor dan Kuningan di Kabupaten Kuningan; pembangunan lab Tipe C di Kabupaten Sumedang dan Tasikmalaya; pembangunan lab Tipe B di BP3HK Cikole Lembang; pembangunan 2 unit Puskeswan, 6 paket obat-obatan, untuk puskeswan sapi perah, 5 unit kendaraan operasional puskeswan sapi perah di Kabupaten Bandung dan Bandung Barat; tersedianya 10 unit kendaraan operasional bagi Puskeswan. d)
Kegiatan Peningkatan Kuantitas dan Kualitas Benih dan Bibit dengan Mengoptimalkan
Sumber
Daya
Lokal,
dengan
alokasi
anggaran
Rp.53.374.000.000,-, realisasi angggaran sebesar Rp.50.509.296.950,atau 94,63%. Hasil kegiatan adalah tersedianya bibit Sapi Perah yang sesuai dengan SNI di Kabupaten Cianjur; bibit Kambing/Domba sebanyak 30 Ekor betina dan 3 ekor jantan di Kabupaten Indramayu; menurunnya jumlah pemotongan betina produktif serta meningkatnya kelahiran ternak ruminansia; meningkatnya kualitas bibit sapi perah di lokasi kegiatan; meningkatnya kualitas bibit sapi potong dilokasi kaegiatan serta dihasilkannya straw semen beku PO dari BPPT Sapi Potong Ciamis; outcome tersedianya bibit sapi perah di kawasan di 3 Kabupaten, melalui Pembibitan Sapi Perah sebanyak 18 ekor di Kabupaten Cianjur; Pembibitan Kambing/Domba sebanyak 30 Ekor betina dan 3 ekor jantan di Kabupaten Indramayu; Pengendalian Sapi/Kerbau Betina Produktif di 19 Kabupaten yaitu Kabupaten Cianjur, Bogor, Kota Bogor, Sukabumi, Purwakarta,
Subang,
Karawang,
Bekasi,
Indramayu,
Kuningan,
Majalengka, Cirebon, Ciamis, Tasikmalaya, Kota Tasikmalaya, Sumedang, Bandung Barat, Garut dan Bandung; penambahan ternak indukan sapi perah impor sebanyak 450 ekor di 4 Kabupaten Yaitu di Kabupaten Bandung, Bandung Barat, Garut dan Sumedang; Penguatan Unit Pembibitan Daerah di BPPT Sapi Potong Ciamis melalui pengadaan bull PO, bibit sapi rancah, pengadaan konsentrat dan penunjang lainnya; penambahan bibit di Kawasan Sapi Perah di 3 Kabupaten yaitu di Kabupaten Bandung, Sukabumi dan Garut, e)
Kegiatan Penjaminan Pangan Asal Hewan Yang Aman dan Halal serta Pemenuhan Persyaratan Produk Hewan Non Pangan, dengan alokasi anggaran
sebesar
Rp.3.950.000.000,-,
realisasi
anggaran
V-16
Rp.3.609.687.500,- atau 91,38%. Hasil kegiatan adalah Fasilitasi Tempat Pengumpulan Susu (TPS) berupa meningkatnya kualitas susu di Kabupaten Bogor dan Kabupaten Bandung Barat, Fasilitasi Rumah Potong Hewan Ruminansia untuk Pembangunan RPH Ruminansia di Kabupaten Bekasi dan kota Cirebon dan fasilitasi Peningkatan Penanganan pasca Panen di Kabupatendan kota Bogor dan pengadaan kendaraan bermotor untuk meningkatnya kualitas daging dari RPH-R di kota dan Kabupaten Bogor. 2)
Program Peningkatan Nilai Tambah, Daya Saing, Industri Hilir, Pemasaran dan Ekspor Hasil. a)
Kegiatan Pengembangan Pemasaran Domestik, dengan alolasi anggaran sebesar Rp.1.350.000.000,-, realisasi anggaran sebesar Rp.853.908.900,atau 65,43%. Hasil kegiatan adalah tersedianya bangunan pasar ternak di Kabupaten Sumedang, Bogor dan Subang yang memadai untuk kelancaran
pelaksanaan
pemasaran
ternak
Jawa
Barat,
melalui
pembangunan pasar ternak di Kabupaten Sumedang, Bogor dan Subang b)
Kegiatan Pengembangan Pengolahan Hasil Pertanian, dengan alokasi anggaran sebesar
sebesar
Rp.1.359.000.000,-,
Rp.966.364.400,-
atau
realisasi
71,11%.
Hasil
realisasi
anggaran
kegiatan
adalah
berkembangnya UPH Pengolahan Susu di kota Bogor, Kabupaten Sukabumi, Bandung Barat dan Cianjur secara optimal dan berkelanjutan serta meningkatnya kegiatan pengolahan hasil peternakan, melalui beroperasinya
UPH Pengolahan Susu
di
kota
Bogor,
Kabupaten
Sukabumi, Bandung Barat dan Cianjur. 3) Program penyediaan dan pengembangan Sarana dan Prasarana a)
Kegiatan Pengelolaan air irigasi mendukung Peternakan dengan alokasi anggaran sebesar
sebesar
Rp.2.160.000.000,-,
Rp.2.160.000.000,-
atau
realisasi
100%.
Hasil
realisasi
anggaran
kegiatan
adalah
tersedianya 15 paket pengembangan sumber air dan embung, melalui pembangunan 15 paket pengembangan sumber air dan pembuatan embung. b)
Kegiatan Perluasan Areal dan Pengelolaan lahan mendukung Peternakan dengan alokasi anggaran sebesar Rp.1.050.000.000,-, realisasi realisasi anggaran sebesar Rp.1.050.000.000,- atau 100%. Hasil kegiatan adalah tersedianya 140 ha lahan HMT, melalui perluasan Areal dan Pengelolaan lahan mendukung Peternakan.
V-17
c)
Kegiatan Fasilitasi Pupuk dan Pestisida dengan alokasi anggaran sebesar Rp.45.000.000,-,
realisasi
anggaran
sebesar
Rp.43.800.000,-
atau
97,33%. Hasil kegiatan adalah tersedianya data progress bantaun pengolahan pupuk, melalui Fasilitasi Pupuk dan Pestisida c. Permasalahan dan Solusi Dalam pelaksanaan tugas pembantuan pada Dinas Peternakan Provinsi Jawa Barat tidak terdapat masalah yang berarti. 5.
Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi a. Dasar Hukum 1)
Keputusan Presiden No. 26 Tahun 2010 tentang Rincian ABPP dan SPRKAKL Nomor. STAP-026.06.10-0/AG/2010 dan DNA No. 02/026.06/2011
2)
Surat
Pengesahan
Pembangunan
Daftar
Kawasan
Isian
Pelaksanaan
Transmigrasi
Tahun
Anggaran
Anggaran
Pembinaan
2012
Nomor:
0980/026-06.4.01/12/2012 3)
Surat
Pengesahan
Daftar
Isian
Pelaksanaan
Anggaran
Pembinaan
Pengembangan Masyarakat dan Kawasan Transmigrasi Tahun Anggaran 2012 Nomor: 0182/026-06.4.01/12/2012. b. Program dan Kegiatan 1)
Program pengembangan wilayah strategis dan cepat tumbuh, dengan alokasi anggaran sebesar Rp.8.266.316.000,- realisasi anggaran sebesar Rp.6.488.068.448,- atau 78,56%. Hasil kegiatan adalah terlaksananya pemindahan transmigran ke daerah penempatan di luar Jawa, melalui pemindahan transmigran ke daerah penempatan.
2)
Program Pengembangan Wilayah Strategis dan Cepat Tumbuh, dengan alokasi anggaran sebesar Rp.269.430.000,-, realisasi anggaran sebesar Rp.219.517.500,-
atau
81,47%.
Hasil
kegiatan
adalah
terbinanya
masyarakat transmigrasi local di 21 unit pemukiman transmigrasi (UPT) 11 Kabupaten/Kota, melalui pembinaan translok. c. Permasalahan dan Solusi 1) Permasalahan: a) Besaran wilayah dan jumlah masa yang perlu mendapat penyuluhan lebih besar dari alokasi dana yang disediakan b) Tidak ada tempat untuk kegiatan pelatihan/transito di Kabupaten sudah beralih fungsi c) Banyak calon transmigran yang berusia lanjut dan bukan petani
V-18
d) Pelaksanaan kegiatan di daerah penempatan dan daerah asal pada tahun yang bersamaan e) Banyak STP/SPP terbit di akhir tahun f)
Pemberangkatan melalui laut menyesuaikan jadwal Kapal, karena tidak bisa diketahui lebih awal.
2) Solusi: a) Pemberangkatan tidak mengejar kualitas tapi kuantitas b) Meminta
Asrama
Transito
di
Kabupaten/Kota
untuk
dikembalikan
fungsinya. c) Sosialisasi kepada petugas Kabupaten/Kota d) Pemberangkatan di daerah penempatan dilaksanakan setahun lebih awal dari pelaksanaan penempatan. e) STP/SPP diharapkan terbit paling lambat pertengahan bulan Nopember 6.
Dinas Sosial a. Dasar Hukum Departemen Keuangan RI Nomor 0032/027-03.4/12/2011 (Ditjen Pemberdayaan Sosial Depsos RI), Nomor 0032/027-04.4/12/2011 (Ditjen Pelayanan dan Rehabilitasi Sosial Depsos RI), dan Nomor 0032/027-05.4/12/2011 (Ditjen Bantuan dan Jaminan Sosial Depsos RI) tanggal 20 Desember 2010 tentang Surat Pengesahan Daftar Isian Pelaksana Anggaran Tahun 2011 pada Dinas Sosial Provinsi Jawa Barat. b. Program dan Kegiatan 1)
Program Perlindungan Sosial a) Kegiatan Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam, dengan alokasi anggaran
sebesar
Rp.304.652.000,-
realisasi
anggaran
sebesar
Rp.117.000.000,- atau 38,40%. Hasil kegiatan adalah terbantunya korban bencana alam di daerah bencana. b) Kegiatan Perlindungan Sosial Korban Bencana Sosial, dengan alokasi anggaran
sebesar
Rp.35.400.000,-
realisasi
anggaran
sebesar
Rp.14.000.000,- atau 39,55%. hasil kegiatan adalah terbantunya korban bencana alam di daerah bencana. c. Permasalahan dan Solusi Dalam pelaksanaan tugas pembantuan pada Dinas Sosial Provinsi Jawa Barat tidak terdapat masalah yang berarti.
V-19
7.
Dinas Perikanan dan Kelautan a. Dasar Hukum Surat Pengesahan Menteri Keuangan RI Nomor 0208/032-03.4.01/12/2011 tentang Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Tahun 2011. b. Program dan Kegiatan 1)
Program Pengembangan dan Pengelolaan Perikanan Tangkap. Program ini dilaksanakan oleh Bidang Perikanan Tangkap. Adapun rincian kegiatan yang dilaksanakan adalah: a) Kegiatan Pembinaan dan Pengembangan Kapal Perikanan, Alat Penangkap Ikan
dan
Pengawakan
Kapal
Perikanan.
Hasil
kegiatan
adalah
meningkatnya produktivitas perikanan tangkap dan kesejahteraan nelayan (produksi perikanan tangkap Jawa Barat tahun 2012 tercapai 189.389,34 Ton; pendapatan nelayan pemilik Rp2.122.022,80 dan nelayan buruh Rp.471.560,62), melalui pembangunan kapal perikanan >30 GT sebanyak 4 unit, di Kabupaten Indramayu dan Cirebon. b) Kegiatan Pengembangan Pembangunan dan Pengelolaan Pelabuhan Perikanan. Hasil kegiatan adalah meningkatnya pelayanan tambat labuh kapal perikanan, melalui breakwater sisi barat PPI Cikidang Kabupaten Ciamis, 1 unit. c) Kegiatan Pengelolaan Sumber Daya Ikan, berupa pembangunan rumah ikan (Fish Apartemen). Hasil kegiatan adalah meningkatnya wilayah pengelolaan perikanan (WPP) yang terjamin ketersediaan sumber daya ikan dengan data dan pengelolaan pemanfaatan yang terintegrasi dan akuntabel, melalui pembangunan rumah ikan di Kabupaten Indramayu, 1 paket. 2)
Program Peningkatan Produksi Perikanan Budidaya. Program ini dilaksanakan oleh Bidang Perikanan Budidaya. Adapun kegiatan yang dilaksanakan adalah: a) Kegiatan Pengembangan Sistem Perbenihan Ikan. Hasil kegiatan adalah terpenuhinya kebutuhan benih ikan untuk produksi dan pasar dengan mutu terjamin dan data akurat, melalui produksi induk unggul sejumlah 2.236.067 ekor; jumlah unit perbenihan yang bersertifikat sebanyak 11 unit; jumlah benih dengan mutu terjamin sebanyak 6.185.696 ekor; jumlah bibit rumput laut sebanyak 800 ton. b) Kegiatan Pengembangan Sistem Prasarana dan Sarana Pembudidayaan Ikan. Hasil kegiatan adalah tersedianya lahan kawasan perikanan budidaya yang memiliki prasarana dan sarana yang memadai, melalui kawasan budidaya yang difasilitasi sesuai target produksi perikanan budidaya seluas
V-20
750 Ha, dan kawasan perikanan budidaya memiliki sarana dan prasarana memadai seluas 500 Ha, kawasan minapolitan berbasis perikanan budidaya 11 kabupaten/kota. 3)
Program Peningkatan Daya Saing Produk Perikanan. Program ini dilaksanakan oleh Bidang Pengembangan Usaha. Adapun kegiatan yang dilaksanakan adalah: a) Kegiatan Fasilitasi Penguatan dan Pengembangan Pemasaran Dalam Negeri Hasil Perikanan. Hasil kegiatan adalah meningkatnya tingkat ketersedian konsumsi ikan Jawa Barat rata-rata 28,39 kg/kapita/tahun, melalui sarana pemasaran hasil perikanan untuk Kabupaten Sumedang, Garut dan Bogor, masing-masing kabupaten berupa coolbox 20 unit, keranjang ikan 15 unit, troly 4 unit dan timbangan 4 unit. b) Kegiatan Fasilitasi Pengembangan Industri Pengolahan Hasil Perikanan. Hasil kegiatan adalah meningkatnya jumlah unit pengolahan ikan yang bersertifikat kelayakan pengolahan, melalui pengadaan peralatan Sistem Rantai Dingin (cool box/peti fiberglass) di 6 lokasi, yaitu Kabupaten Bekasi (8 unit), Ciamis (40 unit), Cianjur (8 unit), Garut (16 unit), Karawang (40 unit) dan Bogor (32 unit); Cold Storage di Kabupaten Karawang 1 unit. c) Kegiatan Fasilitasi Pengembangan Produk Hasil Perikanan Non Konsumsi. Hasil kegiatan adalah meningkatnya nilai produk non konsumsi pada tingkat pedagang, melalui pengembangan bursa ikan hias (kolam pembenihan
ikan)
di
Ciherang,
Cianjur
1
paket;
aquarium
dan
peralatannya, 4 paket di Kabupaten Sumedang, Bogor, Garut dan kota Sukabumi. c. Permasalahan dan Solusi Dalam pelaksanaan kegiatan yang difasilitasi dana Tugas Pembantuan yang dikelola oleh Dinas Perikanan dan Kelautan Provinsi Jawa Barat selama kurun waktu 2012 antara lain: 1)
Struktur armada penangkapan masih pincang, dimana 90% masih merupakan nelayan tradisional, untuk itu dilakukan pengembangan sarana dan prasarana penangkapan ikan;
2)
Terbatasnya kualitas dan kuantitas sarana prasarana usaha budidaya ikan dan penangkapan, seperti: jaringan irigasi di tambak maupun saluran budidaya air tawar, prasarana TPI/PPI, serta sarana penangkapan dan budidaya ikan di laut; untuk itu dilaksanakan pengembangan PPI/TPI melalui penyempurnaan sarana
dan
penangkapan
prasarana; maka
Untuk
secara
melengkapi
bertahap
perlu
prasarana terus
budidaya
dilakukan
dan
berbagai
V-21
penyempurnaan, di antaranya: Pembenahan sarana/prasarana BBI/BBU, PPI/TPI, Laboratorium, subsidi peralatan maupun input produksi untuk pembudidaya ikan/nelayan, seperti: bantuan peralatan penangkapan, mesin kapal, induk ikan dan obat-obatan. 3)
Menurunnya stok sumber daya ikan di perairan umum; untuk itu dilakukan pengkayaan stok ikan di perairan umum;
4)
Kualitas dan kuantitas benih dan induk ikan masih rendah, untuk itu dilakukan peningkatan penyediaan induk/benih yang berkualitas melalui rekayasa teknologi dengan mengoptimalkan pemberdayaan UPTD terkait.
5)
Masih rendahnya konsumsi ikan di Jawa Barat, untuk itu dilakukan promosi dan sosialisasi Gemar Makan Ikan, serta pengadaan bahan pangan ikan melalui peningkatan produksi sendiri dan impor antar provinsi.
8.
Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air a. Program dan Kegiatan Program pengembangan dan pengelolaan jaringan irigasi, rawa dan jaringan pengairan lainnya, Kegiatan Tugas Pembantuan Operasi dan Pemeliharan (TPOP) Jaringan
Irigasi,
dengan
alokasi
anggaran
Rp.75.591.360.000,-,
realisasi
Rp.74.390.357.000,- atau 98,41%. Hasil kegiatan adalah tertanganinya Operasi & Pemeliharaan jaringan irigasi di daerah irigasi kewenangan pusat yang berada di Provinsi Jawa Barat dalam rangka mempertahankan kondisi jaringan irigasi sebanyak 15 Daerah Irigasi seluas 419.592 Ha, melalui monitoring dan evaluasi pada 15 Daerah irigasi kewenangan pusat seluas 419.592 Ha, terlaksananya kegiatan Operasi dan Pemeliharaan rutin melalui perbaikan bendung 33 buah, bangunan bagi/sada/bagi sadap 2.421 buah, bangunan pelengkap 2.325 buah, normalisasi saluran induk 360,25 Km, saluran sekunder 2.785,72 Km dan perbaikan pintu air 3.938 buah, dan terlaksananya kegiatan pemeliharaan berkala meliputi perbaikan bangunan bagi/sada/bagi sadap 121 buah, perbaikan saluran induk 1,5 Km, normalisasi saluran sekunder 2.204,72 Km dan perbaikan pintu air 383 buah. b. Permasalahan dan Solusi Dalam pelaksanaan tugas pembantuan pada Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air Provinsi Jawa Barat tidak terdapat masalah yang berarti.
V-22
9.
Dinas Bina Marga a. Program dan Kegiatan Program Penyelenggaraan Jalan, 1)
Kegiatan Pemeliharaan Rutin Jalan, dengan alokasi anggaran sebesar Rp.26.527.386.000,-, realisasi anggaran sebesar Rp.26.527.061.000,- atau 100%. Hasil kegiatan adalah terpertahankannya nilai struktur jalan sesuai umur rencana, melalui peliharaan jalan nasional sepanjang 418,00 km,
2)
Kegiatan Pemeliharaan Rutin Jembatan, dengan alokasi anggaran sebesar Rp.775.890.000,-, realisasi anggaran sebesar Rp.775.538.000,- atau 100%. Hasil kegiatan adalah terpertahankannya nilai struktur jembatan sesuai umur rencana, melalui peliharaan jembatan nasional sepanjang 5.817,00m,
3)
Kegiatan Pemeliharaan Berkala / Rehabilitasi Jalan Nasional, dengan alokasi anggaran Rp.12.088.414,- realisasi anggaran sebesar Rp.12.085.201.000,atau 100%. Hasil kegiatan adalah kembalinya nilai struktur jalan sesuai dengan umur rencana, melalui rehabilitasi jalan nasional sepanjang 8.00 km.
4)
Kegiatan Rekontruksi/Peningkatan Struktur Jalan dengan alokasi anggaran sebesar
Rp.58.801.868.000,-
realisasi
anggaran
sebesar
Rp.58.798.908.000,- atau 100%. Hasil kegiatan adalah meningkatnya nilai struktur jalan sesuai dengan umur rencana, melalui peningkatan jalan nasional sepanjang 54,00 km. 5)
Kegiatan Pembangunan Jalan Baru dengan alokasi anggaran sebesar Rp.32.312.000.000,-, realisasi anggaran sebesar Rp.32.303.168.000,- atau 100%. Hasil kegiatan adalah meningkatkan aksesibilitas barang, orang dan jasa, melalui pembangunan jalan baru pada ruas jalan Sentul – Puncak sepanjang 11 km.
6)
Kegiatan Pemenuhan Kebutuhan Sarana dan Prasarana Perkantoran dengan alokasi
anggaran
sebesar
Rp.2.440.587.000,- atau
Rp.2.444.750.000,-,
100%.
Hasil
realisasi
anggaran
kegiatan adalah terpenuhinya
kebutuhan sarana dan prasarana aparatur untuk menunjang peningkatan kinerja, melalui pengadaan sarana dan prasarana aparatur, b. Permasalahan dan Solusi Dalam pelaksanaan tugas pembantuan pada Dinas Bina Marga Provinsi Jawa Barat tidak terdapat masalah yang berarti.
V-23
10. Dinas Kebudayaan dan Pariwisata a. Program dan kegiatan 1) Program Pengembangan Nilai Budaya, Seni dan Perfilman kegiatan Pelestarian dan
Pengembangan
Kesenian,
dengan
alokasi
anggaran
sebesar
Rp.1.100.000.000,-, realisasi anggaran sebesar Rp.1.009.908.000,-. 2) Program Pengembangan Destinasi Pariwisata dengan kegiatan meliputi: a) Pengembangan usaha, industri dan investasi Pariwisata melalui Pola Perjalanan
(Travel
Pattern)
dengan
alokasi
anggaran
sebesar
Rp.400.000.000,- realisasi anggaran sebesar Rp.399.954.000,- atau 99,99%. b) Peningkatan Promosi Pariwisata Dalam Negeri, dengan alokasi anggaran sebesar Rp.400.000.000,- realisasi anggaran sebesar Rp.399.825.000,atau 99,96%. c) Peningkatan Publikasi Pariwisata, dengan alokasi anggaran sebesar Rp.100.000.000,-
realisasi
anggaran
sebesar
Rp.97.865.500,-
atau
97,86%. 3) Program Pelestarian Budaya, dengan kegiatan Pelestarian Cagar Budaya dan Permuseuman, alokasi anggaran yang tersedia sebesar Rp.8.000.000.000,realisasi anggaran sebesar Rp.7.896.025.400,- atau 98,70%. 4) Program Pengembangan Destinasi Pariwisata, kegiatan Pengembangan Daya Tarik Pariwisata melalui Pengembangan Sarana dan Prasarana Daya Tarik Pariwisata, dengan alokasi anggaran sebesar Rp.1.500.000.000,- realisasi anggaran sebesar Rp.930.922.050,- atau 62,06%. b. Permasalahan dan Solusi Dalam pelaksanaan tugas pembantuan pada Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Jawa Barat tidak terdapat masalah yang berarti.
V-24
