BAB IV PENYELENGGARAAN TUGAS PEMBANTUAN

LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH 2014 TAHUN ANGGARAN 2015

BAB IV PENYELENGGARAAN TUGAS PEMBANTUAN Upaya pemerintah untuk melaksanakan pembangunan yang bermuara pada kesejahteraan rakyat semakin meningkat. Penyerahan wewenang urusan pemerintahan kepada daerah Otonom untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dalam sistem desentralisasi

merupakan

salah

satu

upaya

untuk mempercepat

proses

pembangunan di daerah. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Pemerintahan Daerah, menyebutkan bahwa Pemerintah daerah mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan. Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2008 tentang Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan, disebutkan bahwa tugas pembantuan adalah penugasan dari pemerintah kepada Daerah dan/atau Desa, dari Pemerintah Provinsi kepada kabupaten, atau kota dan/atau Desa, serta dari pemerintah Kabupaten, atau kota kepada Desa untuk melaksanakan tugas tertentu dengan kewajiban melaporkan dan mempertanggungjawabkan pelaksanaannya kepada yang menugaskan.

4.1. Tugas Pembantuan Yang Diterima Pemerintah Kabupaten Sumbawa pada tahun 2014 melaksanakan beberapa Tugas Pembantuan pada beberapa Satuan Kerja (Satker) dengan rincian bidang, program dan kegiatan sebagai berikut :

4.1.1.Bidang Tanaman Pangan dan Hortikultura a. Dasar Hukum 1). DIPA Nomor : 018.03.4.239093/2014 2). DIPA Nomor : 018.08.4.239053/2014 b. Instansi Pemberi Tugas Kementerian Pertanian (Ditjen Tanaman Pangan, Ditjen Prasarana dan Sarana Pertanian) c. Program dan Kegiatan 1). Program Peningkatan Produksi, Produktivitas dan Mutu Tanaman Pangan untuk Mencapai Swasembada dan Swasembada Berkelanjutan, yang

327


dialokasikan pada Dinas Pertanian Tanaman Pangan Kabupaten Sumbawa, dengan kegiatan berupa : a)

Pengelolaan Produksi Tanaman Aneka Kacang dan Umbi;

b) Pengelolaan Produksi Tanaman Serelia; c)

Pengelolaan Sistem Penyediaan Benih Tanaman Pangan;

d) Dukungan Manajemen dan Teknis Lainnya pada Ditjen Tanaman Pangan. 2). Program Peningkatan Produksi, Produktivitas dan Mutu Produk Tanaman Hortikultura Berkelanjutan, yang dialokasikan pada Dinas Pertanian Tanaman Pangan Kabupaten Sumbawa, dengan kegiatan berupa : a)

Peningkatan produksi, Produktivitas dan mutu produk tanaman holtikultura berkelanjutan;

b)

Dukungan manajemen dan teknis lainnya pada Ditjen Hortikultura;

d. SKPD Yang Melaksanakan Tugas Pembantuan Instansi yang melaksanakan Tugas Pembantuan pada Program Peningkatan Produksi,

Produktivitas

dan

Mutu

Tanaman

Pangan

untuk

Mencapai

Swasembada dan Swasembada Berkelanjutan serta Program Peningkatan Produksi, Produktivitas dan Mutu Produk Tanaman Hortikultura Berkelanjutan adalah Dinas Pertanian Tanaman Pangan Kabupaten Sumbawa. e. Sumber dan Jumlah Anggaran Yang Digunakan 1). DIPA Nomor : 018.03.4.239093/2014, dengan alokasi anggaran Rp. 5.901.800.000,- diperuntukkan pada Program Peningkatan Produksi, Produktivitas dan Mutu Tanaman Pangan Untuk Mencapai Swasembada dan Swasembada Berkelanjutan yang ditunjang oleh 4 kegiatan utama. Adapun realisasi anggaran untuk program dan kegiatan tersebut adalah 98,12%, dengan rincian seperti terlihat pada tabel berikut.

328


Tabel 4.1. Realisasi Anggaran Program Program Peningkatan Produksi, Produktivitas dan Mutu Tanaman Pangan Untuk Mencapai Swasembada dan Swasembada Berkelanjutan pada Masing-Masing Kegiatan Anggaran Rp. (000)

No

Kegiatan

1.

Pengelolaan Produksi Tanaman Aneka Kacang dan Umbi Pengelolaan Produksi Tanaman Serelia

2. 3.

Pengelolaan Sistem Penyediaan Benih Tanaman Pangan Dukungan manajemen dan teknis lainnya pada Ditjen Tanaman Pangan TOTAL

4.

2).

DIPA

Nomor

:

Realisasi Rp. (000)

2.227.300 3.579.500

%

2.226.810 3.470.880

99,98 96,97

25.000

25.000 100,00

70.000

68.232

97,47

5.901.800

5.790.922

98,12

018.08.4.239053/2014,

dengan

alokasi

anggaran

Rp. 796.750.000,- Alokasi anggaran tersebut untuk mendukung Program Peningkatan

Produksi,

Produktivitas

dan

Mutu

Produk

Tanaman

Hortikultura Berkelanjutan dengan ditunjang oleh 2 (dua) kegiatan utama. Realisasi anggaran program dan kegiatan tersebut adalah 96,61% dengan rincian seperti terlihat pada tabel berikut. Tabel 4.2. Realisasi Anggaran Program Peningkatan Produksi, Produktivitas dan Mutu Produk Tanaman Hortikultura Berkelanjutan pada Masing-Masing Kegiatan No

Kegiatan

Anggaran Rp. (000)

1.

Peningkatan produksi, Produktivitas dan mutu produk tanaman holtikultura berkelanjutan 2. Dukungan Manajemen dan teknis lainnya TOTAL

Realisasi Rp. (000)

%

676.425

662.693

97,97

120.325

107.053

88,97

796.750

769.747

96,61

f. Realisasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan 1). Program Peningkatan Produksi, Produktivitas dan Mutu Tanaman Pangan untuk mencapai Swasembada dan Swasembada Berkelanjutan, dengan realisasi pelaksanaannya, sebagai berikut :

a) Kegiatan Pengelolaan Produksi Tanaman Aneka Kacang dan Umbi, berupa Pelaksanaan Sekolah Lapang Pengelolaan Tanaman Terpadu

329


(SL-PTT) komoditas aneka kacang dan umbi seluas 1.000 Ha dan 1 laporan pelaksanaan SLPTT kacang dan umbi;

b) Kegiatan Pengolahan Produksi Tanaman Serealia, berupa pelaksanaan SL-PTT komoditas serealia seluas 42.000 Ha dan laporan pengelolaan serealia sebanyak 2 laporan;

c) Kegiatan Pengelolaan Sistem Penyediaan Benih Tanaman Pangan, berupapenyusunan 1 laporan kegiatan pembenihan;

d) Kegiatan Dukungan Manajemen dan teknis lainnya pada Ditjen Tanaman Pangan, berupa penyusunan rencana program dan kegiatan, administrasi

12

bulan

kegiatan,

3

buah

laporan

manajemen

pelaksanaan kegiatan, dan 1 unit perangkat pengolah data komunikasi; 2). Program Peningkatan Produksi, Produktivitas dan Mutu Produk Tanaman Hortikultura Berkelanjutan

a) Peningkatan produksi, Produktivitas dan mutu produk tanaman hortikultura berkelanjutan, berupa pengembangan Kawasan Tanaman Buah seluas 23 Ha, Sekolah lapangan GAP 9 kelompok dan pengadaan sarana prasarana pasca panen sebanyak 309 unit.

b) Dukungan manajemen dan teknis lainnya pada Ditjen Hortikultura, untuk penataan dan pengelolaan laporan pelaksanaan kegiatan pengembangan Hortikultura sebanyak 1 laporan, penataan dan pengelolaan perencanaan keuangan sebanyak 2 dokumen dan layanan perkantoran selama 12 bulan. 4.1.2. Bidang Kesehatan a.

Dasar Hukum 1). DIPA Nomor : 024.03.4.239269/2014 2). DIPA Nomor : 024.05.4.230575/2014

b. Instansi Pemberi Tugas Kementerian Kesehatan (Ditjen Bina Gizi dan Kesehatan Ibu dan Anak, Ditjen Bina Upaya Kesehatan) c.

Program dan Kegiatan

330


1). Program Bina Gizi dan Kesehatan Ibu dan Anak, yang dialokasikan pada Dinas Kesehatan Kabupaten Sumbawa, dengan kegiatan berupa : a)

Bantuan Operasional Kesehatan (BOK);

b)

Perencanaan BOK;

c)

Monitoring dan Evaluasi BOK;

d)

Laporan Kegiatan/Sosialisasi/Pembinaan.

2). Program Pengendalian Penyakit dan Penyehatan Lingkungan, yang dialokasikan pada Dinas Kesehatan Kabupaten Sumbawa, dengan kegiatan berupa : a)

Konstruksi sarana air minum;

b)

Dokumen Pelaksanaan Peningkatan Akses Air Minum;

c)

Laporan Keuangan dan BMN;

d)

Dokumen Penunjang Manajemen Program Penyehatan Lingkungan;

e)

Dokumen Pelaksanaan Tempat-tempat Umum;

f)

Dokumen Pelaksanaan Pengawasan Kualitas Air;

g)

Pemicuan Desa STBM.

d. SKPD yang melaksanakan tugas pembantuan Berdasarkan teknis tugas yang dibebankan maka SKPD pelaksana program tersebut adalah Dinas Kesehatan Kabupaten Sumbawa. e.

Sumber dan jumlah anggaran yang digunakan 1). DIPA Nomor : 024.03.4.239269/2014 dengan jumlah anggaran sebesar Rp. 6.798.500.000,- yang dialokasi untuk membiayai program Bina Gizi dan Anak serta 4 kegiatan pendukung dengan realisasi anggaran untuk seluruh program dan kegiatan tersebut adalah 98,20%. Adapun rincian penggunaan anggaran tersebut pada masing-masing kegiatan adalah seperti tertera pada tabel berikut.

331


Tabel 4.3. Realisasi Anggaran Program Bina Gizi dan Kesehatan Ibu dan Anak Pada Masing-Masing Kegiatan No

Anggaran Rp. (000)

Kegiatan

1.

Bantuan Operasional Kesehatan

2.

Perencanaan BOK

3.

Monitoring dan Evaluasi BOK

4.

Laporan Kegiatan/ Sosialisasi/ Pembinaan TOTAL

Realisasi Rp. (000)

%

6.529.000 62.730

6.442.164 52.975

98.67 84,45

43.520

35.760

82,17

163.250

145.097

88,88

6.798.500

6.675.997

98,20

2). DIPA Nomor : 024.05.4.230575/2014 dengan jumlah anggaran sebesar Rp.

1.163.175.000,-

yang

dialokasi

untuk

membiayai

Program

Pengendalian Penyakit dan Penyehatan Lingkungan untuk 7 kegiatan dengan realisasi anggaran untuk seluruh program dan kegiatan tersebut adalah 49,43%. Adapun rincian penggunaan anggaran tersebut pada masing-masing kegiatan adalah seperti tertera pada tabel berikut. Tabel 4.4. Realisasi Anggaran Program Pengendalian Penyakit dan Penyehatan Lingkungan Pada Masing-Masing Kegiatan No No 1.

Kegiatan

Konstruksi Air Minum

2. Dokumen Pelaksanaan Peningkatan Akses Air Minum 3.

Laporan Keuangan dan BMN

4.

Dokumen Penunjang Manajemen

5. Dokumen Pelaksanaan Tempattempat Umum 6. Dokumen Pelaksanaan Pengawasan Kualitas Air Minum 7.

Pemicuan Desa STBM TOTAL

f.

Anggaran Rp. (000)

Realisasi Rp. (000)

%

1.000.000

449.900

44,99

3.560

2.421

68,00

8.420

4.840

57,48

39.040

21.199

54,30

75.175

67.627

89,96

7.980

3.980

49,87

29.000 1.163.175

24.998 574.964

86,20 49,43

Realisasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan

332


1. Program Bina Gizi dan Kesehatan Ibu dan Anak

a)

Bantuan Operasional Kesehatan (BOK), berupa bantuan operasional kesehatan bagi 25 Puskesmas;

b)

Perencanaan BOK, berupa menyusun 1 unit laporan perencanaan kegiatan BOK;

c)

Monitoring dan Evaluasi BOK, berupa 1 unit laporan Monev;

d)

Laporan Kegiatan/Sosialisasi/Pembinaan, berupa pembinaan serta penyusunan 1 unit laporan kegiatan.

2. Program Pengendalian Penyakit dan Penyehatan Lingkungan, yang dialokasikan pada Dinas Kesehatan Kabupaten Sumbawa, dengan kegiatan berupa : a.

Konstruksi Sarana Air Minum sebanyak 8 unit;

b.

Dokum Pelaksanaan Peningkatan Akses Air Minum sebanak 2 dokumen;

c.

Laporan Keuangan dan BMN sebanyak 24 laporan;

d.

Dokumen Penunjang Manajemen Program Penyehatan Lingkungan sebanyak 12 dokumen;

e.

Dokumen Pelaksanaan Tempat-tempat Umum sebanyak 1 dokumen;

f.

Dokumen

Pelaksanaan

Pengawasan

Kualitas

Air

sebanyak

5

dokumen; g.

Pemicuan Desa STBM sebanyak 30 desa;

4.1.3. Bidang Sosial

a. Dasar Hukum DIPA Nomor : 027.03.4.230574/2014

b. Instansi Pemberi Tugas Kementerian Sosial (Ditjen Pemberdayaan Sosial dan Penanggulangan Kemiskinan);

c. Program dan Kegiatan 333


1. Program Pemberdayaan Komunitas Adat Terpencil (KAT), yang dialokasikan pada Dinas Sosial Kabupaten Sumbawa, dengan kegiatan berupa : a.

Rumah warga KAT yang mendapat bantuan bahan bangunan;

b.

Warga KAT yang mendapat bantuan jaminan hidup;

c.

Warga KAT yang mendapat bantuan peralatan kerja, peralatan rumah tangga, bibit tanaman keras dan sertifikasi lahan;

d.

Laporan

Keuangan

kinerja/monitoring/evaluasi/publikasi/sosialisasi

serta kegiatan pendukung pelaksanaan pemberdayaan KAT.

d. SKPD yang Melaksanakan Tugas Pembantuan Berdasarkan tugas pokok dan fungsi maka 4 kegiatan tersebut di atas dilaksanakan oleh Dinas Sosial Kabupaten Sumbawa.

e. Sumber dan Jumlah Anggaran yang Digunakan DIPA

Nomor

:

027.03.4.230574/2014,

dengan

alokasi

anggaran

Rp. 2.569.150.000,- diperuntukkan pada Program Pemberdayaan Komunitas Adat Terpencil (KAT) dengan ditunjang oleh 4 kegiatan utama. Realisasi anggaran untuk program dan kegiatan tersebut adalah 96,63%. dengan rincian seperti terlihat pada tabel berikut. Tabel 4.6. Realisasi Anggaran Program Pemberdayaan Komunitas Adat Terpencil (KAT) pada Masing-Masing Kegiatan No 1. 2. 3. 4.

f.

Kegiatan Rumah warga KAT yang mendapat bantuan bahan bangunan Warga KAT yang mendapat bantuan Jaminan hidup Warga KAT yang mendapat bantuan peralatan kerja, peralatan rumah Laporan Keuangan kinerja/ monitoring /evaluasi /Publikasi /sosialisasi serta kegiatan pendukung pelaksanaan pemberdayaan KAT TOTAL

Anggaran Rp. (000)

Realisasi Rp. (000)

%

1.908.000

1.823.857

95,59

339.000

339.000

100,00

238.500

238.500

100,00

83.650

81.249

97,13

2.569.150

2.482.606

96,63

Realisasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan

334


Program Pemberdayaan Komunitas Adat Terpencil (KAT) direalisasikan untuk berbagai kegiatan dengan capaian sebagai berikut : a. Rumah warga KAT yang mendapat bantuan bahan bangunan melalui penyaluran sebanyak 159 unit. b. Warga KAT yang mendapat bantuan jaminan hidup melalui penyaluran kepada 293 KK. c. Warga KAT yang mendapat bantuan peralatan kerja, peralatan rumah tangga, bibit tanaman keras dan sertifikasi lahan melalui penyaluran kepada 159 KK. d. Laporan Keuangan kinerja/monitoring/evaluasi/publikasi/sosialisasi serta kegiatan pendukung pelaksanaan pemberdayaan KAT sebanyak 1 laporan. 4.1.7 Bidang Tenaga Kerja dan Transmigrasi a.

Dasar Hukum 1). DIPA Nomor : 026.04.4.239270/2014

b. Instansi Pemberi Tugas Pembantuan Kementerian

Tenaga

Kerja

dan

Transmigrasi

(Ditjen

Pembinaan

Pengembangan Masyarakat dan Kawasan Transmigrasi). c.


1. Program Pengembangan Masyarakat dan Kawasan Transmigrasi a)

Pengembangan Sarana dan Prasarana Kawasan Transmigrasi

b)

Pengembangan Usaha di Kawasan Transmigrasi

c)

Peningkatan Kapasitas SDM dan Masyarakat di Kawasan Transmigrasi

d)

Perencanaan

teknis

pengembangan

masyarakat

dan

kawasan

transmigrasi e)

Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis lainnya Ditjen P2MKT

d. SKPD yang Melaksanakan Tugas Pembantuan

335


Berdasarkan tujuan dan teknis pelaksanaan program dan kegiatan maka SKPD yang melaksanakan seluruh program dan kegiatan tersebut di atas adalah Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi. e.

Sumber dan Jumlah Anggaran yang Digunakan 1. Berdasarkan DIPA Nomor : 026.04.4.239270/2014 untuk membiayai Program Pengembangan

Masyarakat dan Kawasan Transmigrasi dan

5 kegiatan utama dengan jumlah anggaran Rp.

1.787.349.000,-

penggunaannya sebesar Rp. 1.367.811.000,- atau 76,53% dari total anggaran. Adapun rincian penggunaan anggaran pada masing-masing kegiatan adalah seperti tertera pada tabel berikut. Tabel 4.8. Realisasi Anggaran Program Pengembangan Masyarakat dan Kawasan Transmigrasi Pada Masing-Masing Kegiatan No 1. 2. 3. 4.

Anggaran Rp. (000)

Kegiatan Pengembangan sarana dan prasarana kawasan transmigrasi Pengembangan usaha di kawasan transmigrasi Peningkatan Kapasitas SDM dan Masyarakat di Kawasan Transmigrasi

Perencanaan teknis pengembangan masyarakat dan kawasan transmigrasi

5. Dukungan manajemen dan teknis lainnya Ditjen P2MKT:

dukungan

TOTAL

f.

Realisasi Rp. (000)

%

22.000

22.000

100,00

324.900

104.813

32,26

983.500

839.139

85,34

112.680

58.064

51,53

344.269

343.615

99,81

1.787.349

1.367.811

76,53

Realisasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan 1. Program Pengembangan Masyarakat dan Kawasan Transmigrasi a)

Pengembangan Sarana dan Prasarana Kawasan Transmigrasi berupa pengembangan jalan sepanjang 5 Km dan pengembangan bangunan fasilitas umum sebanyak 5 unit.

b)

Pengembangan

Usaha

di

Kawasan

Transmigrasi

berupa

pengembangan luasan lahan usaha produktif di kawasan transmigrasi seluas 100 Ha, bantuan pengembangan usaha ekonomi untuk 750

336


keluarga, jenis usaha pengolahan hasil 1 lembaga, dan kelembagaan ekonomi di Kimtrans/KTM; c)

Peningkatan

Kapasitas

SDM

dan

Masyarakat

di

Kawasan

Transmigrasi yang dialokasi untuk bantuan pendidikan, pelayanan sosial budaya dan mental spiritual, kelembagaan Kimtrans/KTM dan masyarakat yang mandiri, bantuan pangan dan bantuan kesehatan untuk 100 KK; d)

Perencanaan

teknis

pengembangan

masyarakat

dan

kawasan

transmigrasi sebanyak 1 dokumen. e)

Dukungan manajemen dan dukungan teknis lainnya Ditjen P2MKT: layanan perkantoran selama 12 bulan, Dokumen perencanaan dan pengelolaan anggaran sebanyak 2 dokumen, laporan kegiatan dan pembinaan sebanyak 2 laporan dan pengadaan kendaraan roda 2 sebanyak 1 unit.

4.1.7. Bidang Kelautan dan Perikanan a.

Dasar Hukum 1. DIPA Nomor : 032-07.7.239055./2014 2. DIPA Nomor : 032-07.4.239095/2014

b. Instansi pemberi tugas pembantuan Kementerian Kelautan dan Perikanan (Ditjen Kelautan Pesisir dan Pulau-pulau Kecil/ KP3K, Ditjen Perikanan budidaya). c.

Program dan Kegiatan 1. Program Peningkatan Produksi Perikanan Budidaya yang dialokasikan pada Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Sumbawa, dengan kegiatan berupa : a)

Pengembangan

Sistem

Kesehatan

ikan

dan

Lingkungan

Pembudidayaan Ikan; b)

Pengembangan Sistem Perbenihan Ikan;

c)

Pengembangan Sistem Prasarana dan Sarana Pembudidayaan Ikan;

d)

Pengembangan Sistem Produksi Pembudidayaan Ikan;

e)

Pengembangan Sistem Usaha Pembudidayaan Ikan;

337


f)

Peningkatan Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Ditjen Perikanan Budidaya.

2. Program Pengelolaan Sumberdaya Laut, pesisir dan Pulau-pulau Kecil, yang dialokasikan pada Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Sumbawa, dengan kegiatan berupa : a)

Pemberdayaan masyarakat pesisir dan Pengembangan Usaha

d. SKPD pelaksanan tugas pembantuan Berdasarkan jenis tugas dan instansi pemberi tugas pembantuan, maka program dan kegiatan tersebut di atas dilaksanakan oleh Dinas Kelautan dan Perikanan. e.

Sumber dan jumlah anggaran yang digunakan 1. Berdasarkan DIPA Nomor : 032-07.7.239055./2014 dengan jumlah anggaran yang dialokasi untuk membiayai program Peningkatan Produksi Perikanan

Budidaya

Rp. 550..000.000,-

dan

6

kegiatan

utama

adalah

sebesar

Dari total anggaran tersebut terealisasi sebesar

Rp. 515.204.000,- atau 93,67%. Adapun rincian penggunaan anggaran masing-masing kegiatan adalah seperti tertera pada tabel berikut : Tabel 4.10. Realisasi Anggaran Program Peningkatan Produksi Perikanan Budidaya Pada Masing-Masing Kegiatan No

Kegiatan

1.

Pengembangan sistem kesehatan ikan dan lingkungan pembudidayaan ikan: Pengembangan Sistem Perbenihan ikan Pengembangan Sistem Prasarana dan Sarana Pembudidayaan Ikan

2 3

4 5 6

Pengembangan Sistem Produksi Pembudidayaan Ikan Pengembangan Sistem Usaha Pembudidayaan Ikan Peningkatan Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis

Anggaran Rp. (000)

Realisasi Rp. (000)

%

40.140

38.141

95.02

88.070

88.070

100,00

282.060

277.209

98,28

139.730

111.784

80,00

40.140

38.141

95.02

88.070

88.070

100,00

338


Lainnya Ditjen Perikanan Budidaya TOTAL 2. Berdasarkan

DIPA

Nomor

:

550.000

515.204

032-07.4.239095/2014

dengan

93,67 jumlah

anggaran yang dialokasikan untuk program Pengelolaan Sumberdaya Laut, pesisir dan Pulau-pulau Kecil dan 1 kegiatan utama adalah sebesar Rp. 918.230.000,- Jumlah anggaran yang direalisasikan adalah sebesar Rp. 884.902.000,- atau 96,37% dari total anggaran. Tabel 4.11. Realisasi Anggaran Program Pengelolaan Sumberdaya Laut, Pesisir dan Pulau-pulau KecilPada Masing-Masing Kegiatan Anggaran Realisasi No Kegiatan % Rp. (000) Rp. (000) 1. Pemberdayaan masyarakat pesisir dan pengembangan usaha: - Administrasi PUGAR - Pemberdayaan Usaha PUGAR TOTAL f.

152.070

136.916

90,03

766.160 918.230

747.986 884.902

97,63 96,37

Realisasi program dan kegiatan 1. Program Peningkatan Produksi Perikanan Budidaya a)

Pengembangan sistem kesehatan ikan dan lingkungan pembudidayaan ikan berupa terbangunnya Lab. Uji Kualitas Air 1 unit.

b)

Pengembangan Sistem Perbenihan ikan berupa pembuatan kebun bibit rumput laut sebanyak 6 OP;

c)

Pengembangan Sistem

Prasarana dan Sarana Pembudidayaan Ikan

berupa koordinasi Tim Pokja Minapolitan dan terlaksananya rapat Tim; d)

Pengembangan

Sistem

Produksi

Pembudidayaan

Ikan

berupa

pengembangan Denfarm, terlaksananya sosialisasi pengembangan Denfarm, temu lapang Denfarm dan dilaksanakannya monitoring, evaluasi dan pelaporan. e)

Pengembangan Sistem Usaha Pembudidayaan Ikan : direalisasikan untuk kegiatan pembudidayaan yang menerapkan teknologi anjuran perikanan

budidaya,

terlaksananya

sosialisasi

optimalisasi PUMP

pemanfaatan

perikanan

budidaya

kredit dan

dan kredit

program.

339


f)

Peningkatan Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Ditjen Perikanan Budidaya : direalisasikan untuk administrasi pendukung kegiatan selama 12 bulan, seperti pengelolaan Satker dan pengelolaan keuangan, aset milik negara, kemudian ditambah dengan penyediaan perangkat pengelola data dan informasi sebanyak 2 unit.

2. Program Pengelolaan Sumberdaya Laut, pesisir dan Pulau-pulau Kecil a.

Pemberdayaan masyarakat pesisir dan Pengembangan Usaha : direalisasikan

untuk

pemberdayaan

masyarakat

pesisr

dan

pengembangan dunia usaha bagi masyarakat selama 12 bulan. Kegiatannya berupa : - Sosialisasi dan publikasi Pugar dan terbangunnya UPG, tersedianya tenaga pendamping, lokakarya dan terlaksananya monev. 4.1.7. Bidang Pemberdayaan Masyarakat – Pemerintahan Desa a.

Dasar Hukum DIPA Nomor : 010.05.5239273/2014

b.

Instansi Pemberi Tugas Pembantuan Kementerian Dalam Negeri (Ditjen Pemberdayaan Masyarakat Desa)

c.

Program dan Kegiatan 1. Program Pemberdayaan Masyrakat dan Pemerintahan Desa

d.

a)

Peningkatan Kemandirian Masyarakat Perdesaan (PNPM);

b)

Fasilitasi Pemberdayaan adat dan Sosial Budaya masyarakat

SKPD Pelaksana Tugas Pembantuan Berdasarkan jenis tugas dan instansi pemberi tugas urusan bersama, maka program

dan

kegiatan

tersebut

di

atas

dilaksanakan

oleh

Badan

Pemberdayaan Masyarakat dan Pemeritahan Desa (BPM-PD). e.

Sumber dan Jumlah Anggaran yang Digunakan 1. Berdasarkan DIPA Nomor : 010.05.5239273/2014 jumlah anggaran yang dialokasikan untuk program pemberdayaan masyarakat dan pemerintahan desa dan 2 kegiatan utama adalah sebesar Rp. 31.311.520.000,- jumlah anggaran yang digunakan adalah sebesar Rp. 30.374.132.000,- atau

340


97,01% dari total anggaran. Adapun rincian penggunaan anggaran menurut kegiatan adalah seperti tertera pada tabel berikut ini. Tabel 4.12. Realisasi Anggaran Program pemberdayaan masyarakat dan pemerintahan desaPada Masing-Masing Kegiatan Anggaran Realisasi No Kegiatan % Rp. (000) Rp. (000) 1. Peningkatan kemandirian masyarakat perdesaan (PNPM): 20.212.904 19.362.176 95,79 2 Fasilitasi Pemberdayaan Sosial Budaya Masyarakat TOTAL f.

Adat

dan

11.098.616 31.311.520

11.011.957 30.374.132

99,22 97,01

Realisasi Program dan Kegiatan 1.

Program Pemberdayaan Masyrakat dan Pemerintahan Desa a)

Peningkatan

kemandirian

masyarakat

perdesaan

(PNPM):Meningkatnya pemberdayaan masyarakat dan kapasitas pemerintahan

desa

/kelurahan

dalam

memfasilitasi

proses

pengelolaan pembangunan yang partisipatif dan demokratis di 12 Kecamatan atau 80 desa. b)

Fasilitasi Pemberdayaan adat dan Sosial Budaya masyarakat : Jumlah kabupaten yang difasilitasi dalam pelaksanaan pembinaan budaya nusantara melalui KAT, pelestarian adat dan budaya nusantara dengan pemberian stimulan kepada pemerhati adat dan budaya di 12 Kecamatan atau 80 desa;

4.1.8. Bidang Pekerjaan Umum a.

Dasar Hukum DIPA Nomor : 033.05.5.503760/2014

b. Instansi Pemberi Tugas Pembantuan Kementerian Pekerjaan Umum (Ditjen Cipta Karya)

c.


341


Pengaturan, pembinaan, pengawasan dan pelaksanaan penataan bangunan dan pengelolaan gedung dan rumah negara dengan kegiatan Bantuan sosial untuk pemberdayaan sosial/ keswadayaan masyarakat. d. SKPD Pelaksana Tugas Pembantuan Berdasarkan jenis tugas dan instansi pemberi tugas urusan bersama, maka SKPD pelaksana adalah Dinas Pekerjaan Umum. e.

Sumber dan Jumlah Anggaran yang Digunakan Berdasarkan DIPA Nomor : 033.05.5.503760/2014 jumlah anggaran yang diperuntukkan untuk membiayai program Pembinaan dan Pengembangan Infrastruktur

Pemukiman

dan

1

kegiatan

utama

adalah

sebesar

Rp. 2.042.500.000,- dan realisasi penggunaan anggaran juga sebesar Rp. 2.042.500.000,- atau 100,00%. f.

Realisasi Program dan Kegiatan 1. Program Pembinaan dan Pengembangan Infrastruktur Pemukiman Bantuan Sosial untuk Pemberdayaan Sosial keswadayaan Masyarakat : direalisasikan untuk penyaluran Bansos Keswadayaan Masyarakat di 16 kelurahan dan desa.

4.1.9. Bidang Kependudukan dan Pencatatan Sipil a.

Dasar Hukum DIPA Nomor : 010-84.4.230578/2014

b. Instansi Pemberi Tugas Pembantuan Kementerian Dalam Negeri (Ditjen Kependudukan dan Pencatatan Sipil) c.

Program dan Kegiatan Program

Penataan

Administrasi

Kependudukan

dengan

kegiatan

Pengembangan Sistem Administrasi Kependudukan (SAK) Terpadu.

d. SKPD Pelaksana Tugas Pembantuan

342


Berdasarkan jenis tugas dan instansi pemberi tugas pembantuan, maka SKPD pelaksana adalah Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil. e.

Sumber dan Jumlah Anggaran yang Digunakan Berdasarkan DIPA Nomor : 010-84.4.230578/2014 jumlah anggaran yang diperuntukkan untuk membiayai Penataan Administrasi Kependudukan dengan 1 kegiatan utama adalah sebesar Rp. 1.201.905.000,- dan realisasi penggunaan anggaran sebesar Rp. 480.765,- atau 40,00%.

i.

Realisasi Program dan Kegiatan 1. Program Penataan Administrasi Kependudukan Pengembangan Sistem Adminstrasi Kependudukan (SAK) Terpadu : direalisasikan untuk tertibnya database kependudukan berbasis NIK dan pelayanan dokumen kependudkan serta terwujudnya pemberian NIK kepada setiap penduduk.

4.2. Permasalahan dan Solusi Beberapa permasalahan yang timbul dalam penerimaan bantuan/Dana Tugas Pembantuan yaitu : 1. Permasalahan : a) Belum optimalnya sistem pelaporan berbasis web (e-Monev) dari Kementerian Bappenas,

karena sebagian program yang DIPAnya keluar di pertengahan

tahun belum dapat ditampilkan pada aplikasi tersebut, seperti pada Program Pengendalian Penyakit dan Penyehatan Lingkungan di Dinas Kesehatan dan Program Penataan Administrasi Kependudukan di Dinas Kependudukan dan Pencatatan

Sipil,

sehingga

sistem

pengendalian

dan

evaluasi

yang

dilaksanakan masih bersifat manual. b) Pada Program Peningkatan Produksi, Produktivitas dan Mutu Produk Tanaman Hortikultura

Berkelanjutan,

mengalami

keterlambatan

dalam

proses

pelaksanaannya karena menunggu datangnya musim penghujan, sehingga bibit yang akan diberikan kepada petani mengalami penundaan tanam. c) Masih adanya DIPA-DIPA yang turun di pertengahan dan di akhir tahun, seperti pada Program Pengendalian Penyakit dan Penyehatan Lingkungan di Dinas Kesehatan dan Program Penataan Administrasi Kependudukan di Dinas

343


Kependudukan dan Pencatatan Sipil, sehingga berdampak terhadap lambatnya proses-proses penyelesaian pekerjaan secara administratif seperti penunjukan PPK, Pejabat Penandatangan SPM dan Bendahara Pengeluaran. Kondisi lambatnya proses administratif ini, akan berdampak terhadap lambatnya pelaksanaan operasional dilapangan. d) Adanya revisi DIPA dan POK yang dilaksanakan oleh SKPD pengelola Tugas Pembantuan, karena tidak sesuai dengan kebutuhan. Hal ini berdampak pada tertundanya realisasi serapan anggaran seperti yang ditargetkan, sehingga terjadi penumpukan realisasi diakhir tahun. 2. Solusi a) Melakukan koordinasi dan konsultasi secara berjenjang ke Provinsi dan ke Pusat mengenai program-program yang DIPAnya terbit di pertengahan tahun untuk dapat diakses secara on line, sehingga realisasi anggaran dan realisasi kinerja dapat dimonitor melalui sistem e-Monev. Selain itu, penyempurnaan terhadap sistem aplikasi ini perlu terus dilaksanakan melalui penyederhanaan format yang ada, sehingga sistem pelaporan yang dilaksanakanan dapat berjalan optimal. b) Perlunya penyelarasan diawal tahun antara rencana operasional yang telah disusun dengan kondisi iklim yang terjadi pada tahun-tahun sebelumnya, sehingga keterlambatan pembagian bibit kepada masyarakat tidak terkendala oleh faktor-faktor non teknis. c) Koordinasi dan konsultasi yang intensif dengan Pemerintah Pusat melalui Kementerian/Lembaga pemberi bantuan, agar DIPA dapat turun pada awal tahun, sehingga pelaksanaan pekerjaan dapat berjalan sesuai dengan yang direncanakan guna menghasilkan pekerjaan yang berkualitas. Demikian pula dengan

SKPD

pengelola

Tugas

Pembantuan

tersebut,

untuk

dapat

mempersiapkan sedini mungkin kelengkapan administrasi guna berjalannya pelaksanaan kegiatan dilapangan. d) Mengecek kesesuaian POK dengan DIPA dan peraturan perbendaharaan, sehingga revisi dapat segera terealisasi sesuai kebutuhan, dengan tetap berpedoman pada peraturan dan ketentuan yang berlaku. Hal ini sebagai langkah percepatan serapan anggaran sesuai dengan yang telah ditargetkan, guna menghindari terjadinya penumpukan realisasi di akhir tahun.

344


4.3. Tugas Pembantuan yang Diberikan 4.3.1. Dasar Hukum Tugas pembantuan yang dilimpahkan oleh Pemerintah Kabupaten Sumbawa ke desa sebagaimana telah diatur dalam Undang Undang 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan daerah, sedangkan mengenai dana tugas pembantuan diatur dalam Pasal 94 Undang Undang 33 tahun 2004 tentang perimbangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah yang berisikan penjelasan umum dana tugas pembantuan, penganggaran dana tugas pembantuan, penyaluran dana tugas pembantuan serta pertanggungjawaban dan pelaporan pelaksanaan Tugas Pembantuan. Lebih lanjut diturunkan dalam Peraturan Pemerintah No. 7 Tahun 2008 Tentang Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan, pada Bab VII tentang penyelenggaraan tugas pembantuan. 4.3.2. Urusan Pemerintahan yang Ditugaspembantuankan Kepada Desa Dalam rangka pelaksanaan kewenangan Pemerintah Desa sebagaimana ditetapkan dalam

Undang-Undang

Nomor

32

Tahun

2004

tentang

Pemerintahan

Daerah,

sebagaimana telah diubah kedua dengan Undang-Undang nomor 12 tahun 2008 pada pasal 212 dan

ditindaklanjuti dengan Peraturan Pemerintah

nomor 72 Tahun 2005

tentang Desa pasal 67 perihal keuangan Desa, dijelaskan bahwa keuangan desa hak dan kwajiban desa dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan desa yang dapat dinilai dengan uang termasuk didalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban desa tersebut, sehingga perlu dikelola dalam suatu sistem pengelolaan keuangan desa. Pengelolaan keuangan desa merupakan subsistem dari sistem pengelolahan Keuangan

Negara

dan

Daerah

dalam

mendanai

penyelenggaraan

desa

dan

pemberdayaan masyarakat desa.Sehubungan dengan hal tersebut, maka dalam pengelolahan keuangan desa diperlukan suatu standar pengaturan yang dimulai dari aspek perencanaan dan penganggaran maupun aspek pelaksanaan, penatausahaan, keuangan desa dan pertanggungjawaban keuangan desa. Seluruh

kegiatan

yang

didanai

Alokasi

Dana

Desa

(ADD)

direncanakan,

dilaksanakan dan dievaluasi secara terbuka dengan melibatkan seluruh masyarakat di desa, dimana seluruh kegiatan harus dapat dipertanggungjawabkan secara administrasi, teknis dan hukum. Alokasi dana Desa (ADD) dilaksanakan dengan menggunakan prinsip hemat, terarah dan terkendali.

345


Pemberian Alokasi dana Desa (ADD) merupakan wujud dari pemenuhan hak desa untuk

menyelenggarakan

pertumbuhan

dari

desa

otonominya itu

sendiri

agar

tumbuh

berdasarkan

dan

berkembang

keanekaragaman,

mengikuti partisipasi,

demokratisasi dan pemberdayaan masyarakat. 4.3.2. Sumber dan Jumlah Anggaran Sumber anggaran yang digunakan berasal dari APBD Kabupaten Sumbawa. Adapun jumlah kumulatif anggaran yang dialokasikan untuk diberikan ke desa sebagai pelimpahan kewenangan/penugasan pemerintah daerah yang terdiri dari: a.

Bantuan Keuangan Ke Pemdes : Rp. 32.499.058.504,-

b.

Pajak/Retribusi

: Rp.

329.700.000,-

c.

Hibah kepada Desa

: Rp.

793.000.000,-

346

BAB IV PENYELENGGARAAN TUGAS PEMBANTUAN

Recommend Documents