BAB IV PENYELENGGARAAN TUGAS PEMBANTUAN Tugas Pembantuan Yang Diterima A. Dasar Hukum 1. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara; 2. Undang-undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan, Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara; 3. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2008 tentang Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan; 4. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 119/Pmk.02/2009 tgl 07 Juli 2009 tentang Penunjukkan, Penyusunan dan Penelaahan Rencana Kerja dan Anggaran Serta Pengesahan dan Pelaksana DIPA Tahun 2010; B. Instansi Pemberi Tugas Pembantuan Penyelenggaraan asas tugas pembantuan merupakan cermin dari sistem dan prosedur penugasan Pemerintahan kepada daerah dan atau desa, dari pemerintah provinsi kepada kabupaten/kota dan/atau desa, serta pemerintah kabupaten/kota kepada desa untuk menyelenggarakan urusan pemerintahan dan pembangunan yang disertai dengan kewajiban melaporkan pelaksanaannya dan mempertanggungjawabkan kepada yang memberi penugasan. Adapun instansi pemberi tugas pembantuan kepada Pemerintah Provinsi Jawa Barat tahun 2010, yaitu : 1. Kementerian Pertanian 2. Kementerian Sosial 3. Kementerian Perikanan dan Kelautan 4. Kementerian Pekerjaan Umum C. Satuan Kerja Perangkat Daerah Yang Melaksanakan Pemberian tugas pembantuan dimaksudkan untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas penyelenggaraan pemerintahan, pengelolaan pembangunan, dan pelayanan umum. Tujuan pemberian tugas pembantuan tersebut untuk memperlancar pelaksanaan tugas dan penyelesaian permasalahan, membantu penyelenggaraan pemerintahan, serta pengembangan pembangunan bagi daerah dan desa. Urusan pemerintahan yang dapat ditugaskan dari Pemerintah kepada pemerintah provinsi atau kabupaten/kota dan atau pemerintah desa merupakan urusan pemerintahan di luar 6 (enam) urusan yang bersifat mutlak yang menurut peraturan perundang-undangan ditetapkan sebagai urusan Pemerintah yaitu politik luar negeri, pertahanan, keamanan, yustisi, moneter dan fiskal nasional, serta agama. Adapun organisasi perangkat daerah (OPD) Provinsi Jawa Barat yang melaksanakan tugas pembantuan yang diberikan Pemerintah tahun 2010, yaitu : 1. Dinas Perikanan dan Kelautan 2. Dinas Perkebunan LPPD Pemerintah Provinsi Jawa Barat 2010
225
3. Badan Ketahanan Pangan 4. Dinas Sosial 5. Dinas Bina Marga 6. Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air 7. Dinas Peternakan 8. Dinas Pertanian dan Tanaman Pangan 9. Dinas Tenaga Kerja & Transmigrasi D. Program dan Kegiatan Yang Diterima dan Pelaksanaannya Tugas Pembantuan dari Pemerintah
kepada Pemerintah Provinsi Jawa Barat
tahun 2010, sebagai berikut: 1. Dinas Perikanan Dan Kelautan Provinsi Jawa Barat Program Pengembangan Sumberdaya Perikanan, dengan alokasi anggaran sebesar Rp.4.245.126.000,-, realisasi keuangan sebesar 3.793.660.500,- (89.36%), melalui kegiatan sebagai berikut : 1)
Kegiatan Pembinaan dan Pengembangan perikanan Tangkap dengan alokasi anggaran
sebesar
Rp.1.795.126.000,-,
realisasi
keuangan
sebesar
Rp. 1.688.917.000,- (94.08%) dan realisasi fisik 98,21%. Hasil kegiatan adalah meningkatnya sarana perikanan tangkap. 2)
Kegiatan Pembinaan dan Pengembangan perikanan Budidaya dengan alokasi anggaran
sebesar
Rp.2.000.000.000,-,
realisasi
keuangan
sebesar
Rp.1.665.930.000,- (83.30%) dan realisasi fisik 100%. Hasil kegiatan adalah meningkatnya prasarana perikanan budidaya di UPTD BPBI Instalasi Singaparna dan terselenggaranya Broodstock Ikan Gurame di Tasikmalaya. 3)
Kegiatan Peningkatan Mutu dan Pengembangan, Pengolahan Hasil Perikanan dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 450.000.000,-, realisasi keuangan sebesar Rp. 438.813.500,- (97.51%) dan realisasi fisik 100%. Hasil kegiatan adalah tersedianya Kendaraan Dinas roda empat 1 buah untuk kebutuhan laboratorium Peningkatan mutu dan pengembangan pengelolaan hasil perikanan (PPMHP) di Kabupaten Cirebon, alat untuk kelengkapan gedung Coldstorage (pembekuaan ikan) Karangsong Indramayu.
2. Dinas Perkebunan Provinsi Jawa Barat Program
Pengembangan
Agrobisnis,
dengan
alokasi
anggaran
sebesar
Rp. 10.612.944.000,-, realisasi keuangan sebesar Rp. 9.956.681.000,- (93.81%), melalui kegiatan sebagai berikut: a)
Kegiatan
Pengembangan
Agribisnis,
dengan
alokasi
anggaran
sebesar
Rp. 3.042.944.000,-, realisasi keuangan sebesar 3.002.958.000,- (67.64%) dan realisasi fisik 100%. Hasil kegiatan adalah terlaksananya pemeliharaan dan LPPD Pemerintah Provinsi Jawa Barat 2010
226
pemurnian kebun benih, sarana produksi, sertifikasi dan pengawasan peredaran benih, insentif pengawasan benih, serta bantuan benih/bibit. b)
Kegiatan Pengembangan Agro Industri Terpadu, dengan alokasi anggaran sebesar Rp.1.150.000.000,-, realisasi keuangan sebesar Rp. 1.107.118.000,(96.27%). Hasil kegiatan adalah terlaksananya pengolahan buah kakako di Desa Rajasari Kecamatan Langensari Kota Banjar.
c)
Kegiatan Penyediaan Dan Perbaikan Infrastruktur Pertanian, dengan alokasi anggaran
sebesar
Rp.6.420.000.000,-,
realisasi
keuangan
sebesar
Rp. 5.846.605.000.000,- (91.71%) dan realisasi fisik 100%. Hasil kegiatan adalah terlaksananya kegiatan pengelolaan lahan dan air. 3. Badan Ketahanan Pangan Provinsi Jawa Barat program Peningkatan Ketahanan Pangan, dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 2.355.700.000,-, realisasi keuangan sebesar Rp. 2.047.590.000,- (86,92%), melalui kegiatan sebagai berikut : a) Kegiatan Pengembangan Desa Mandiri Pangan, dengan alokasi anggaran sebesar Rp.2.255.700.000,-, realisasi keuangan sebesar Rp. 1.997.590.000,- (88,56%), dan realisasi fisik 100 %. Hasil kegiatan adalah terpantaunya ketersediaan pangan dan rawan pangan serta tersusunnya NBM dan peta kerawanan pangan, terlaksananya
pembinaan
terselenggaranya
dan
operasional
monitoring pembinaan,
program
ketahanan
pendampingan
dan
pangan, gerakan
kemandirian pangan, terlaksananya pendampingan desa mandiri pangan, terlaksananya pemberdayaan kelompok dalam pengembangan desa mandiri pangan sebanyak 67 Desa. b) Kegiatan Penerapan dan Pemantapan Prinsip Good Governance, dengan alokasi anggaran
sebesar
Rp.
100.000.000,-,
realisasi
keuangan
sebesar
Rp.
50.000.000,- (50%), dan realisasi fisik 50%. Hasil pelaksanaan kegiatan adalah terlaksananya penanganan daerah rawan pangan, melalui pola perberdayaan masyarakat.
4. Dinas Sosial Provinsi Jawa Barat Anggaran
Tugas
Pembantuan
yang
diterima
oleh
Dinas
Sosial
sebesar
Rp. 2.212.280.000,-, realisasi keuangan sebesar Rp. 1.840.585.200,- (83.19%). Melalui Program dan kegiatan sebagai berikut: a)
Program Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial Kegiatan Pelestarian dan Pendayagunaan Nilai Kepahlawanan, Keperintisan dan Kesetiakawanan Sosial, dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 450.000.000,-, realisasi keuangan sebesar Rp. 375.192.000 (83.38%), dan realisasi fisik (100%). Hasil kegiatan adalah terpeliharanya Makam Pahlawan Nasional (MPN) KH. Zaenal Musthafa di Singaparna Kabupaten Tasikmalaya.
LPPD Pemerintah Provinsi Jawa Barat 2010
227
b)
Program Bantuan dan Jaminan Kesejahteraan Sosial (1) Kegiatan Penyelenggaraan Pencairan, Penyelamatan Musibah Bencana Alam dan Bencana lainnya dengan angaran sebesar Rp. 1.286.720.000,-, realisasi keuangan sebesar Rp. 1.178.169.000,- (91,56%) dan realisasi fisik 100%. Hasil kegiatan adalah terselenggaranya bantuan bahan bangunan rumah (BBR) dan lauk pauk bagi korban bencana di Kabupaten Garut dan Kabupaten Ciamis. (2) Kegiatan Pemberian Bantuan Sosial (Pemberdayaan Sosial Korban Bencana Sosial) dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 252.000.000,-,
realisasi
keuangan sebesar Rp. 79.278.200 (31,46%), dan realisasi fisik 31,46%. Hasil kegiatan adalah tertanggulanginya 13 kepala keluarga korban bencana kebakaran melalui pemberian bantuan bahan bangunan rumah. c)
Program Pelayanan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial, Kegiatan Pembangunan Prasarana dan Sarana Lingkungan Gedung, dengan alokasi anggaran sebesar Rp.223.560.000,-, realisasi keuangan sebesar Rp. 207.946.000,- (93,02%) dan realisasi fisik 100%. Hasil kegiatan adalah tersedianya sarana dan prasarana lingkungan di LBK Kota Cirebon.
5. Dinas Bina Marga Anggaran Tugas Pembantuan yang diberikan Pemerintah kepada Dinas Bina Marga Provinsi Jawa Barat sebesar
Rp. 129.196.869.000,-, dengan realisasi
keuangan
sebesar Rp. 128.933.102.000,- (99.80%), melalui program sebagai berikut : a)
Program Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan dan Jembatan 1.
Kegiatan Penanganan Tanggap Darurat (a)
Sub
kegiatan
Penanganan
Bencana
Alam
menuju
Desa
Cikangkareng, Kab. Cianjur dengan alokasi anggaran sebesar Rp.5.535.000.000,-, realisasi keuangan sebesar Rp. 5.532.351.000,(99.95%) dan realisasi fisik sebesar 100%. (b)
Sub kegiatan Penanganan Longsoran Ruas Jalan Sumedang-Cijelag (Cadas
Pangeran)
dengan
alokasi
anggaran
sebesar
Rp.1.450.000.000,-, realisasi keuangan sebesar Rp. 1.447.247.000,(99.81%) dan realisasi fisik 100 %. (c)
Sub kegiatan Penanganan Akses Jalan menuju Desa Cikangkareng, Kabupaten
Cianjur
dengan
alokasi
anggaran
sebesar
Rp. 9.700.000.000,-, realisasi keuangan sebesar Rp. 9.700.000.000,(100 %) dan ealisasi fisik sebesar 100 %. 2.
Kegiatan Rehabilitasi Jalan Nasional (a)
Sub kegiatan Biaya tender dan honor panitia pengadaan barang dan jasa dengan alokasi anggaran sebesar Rp.180.387.000,-,
realisasi
keuangan sebesar Rp. 157.049.000,- (87.06%) dan realisasi fisik sebesar 100%. LPPD Pemerintah Provinsi Jawa Barat 2010
228
(b)
Sub kegiatan Pemeliharaan Berkala Jalan Cianjur-Puncak (Kontrak) dengan alokasi anggaran sebesar Rp.4.066.900.000,-, realisasi keuangan sebesar Rp.
4.066.868.000,- (100%) dan realisasi fisik
100%. (c)
Sub
kegiatan
Pemeliharaan
Berkala
Jalan
Banjar-Kalipucang
(Kontrak) dengan alokasi anggaran sebesar Rp.3.004.500.000,-, realisasi keuangan sebesar Rp. 3.004.149.000,-
(99.99% ) dan
realisasi fisik 100%. (d)
Sub kegiatan Pemeliharaan Berkala Jalan Bts.Tasikmalama/GarutRajapolah
(Kontrak)
dengan
alokasi
anggaran
sebesar
Rp. 1.834.000.000,-, realisasi keuangan sebesar Rp.1.833.661.000,(99.98 %) dan ealisasi fisik 100%. (e)
Sub kegiatan Pemeliharaan Berkala Jalan Jatinangor - Sumedang (Kontrak) dengan alokasi anggaran sebesar Rp.4.243.000.000,-, realisasi keuangan sebesar Rp. 4.242.658.000,-
(99.99%) dan
realisasi fisik 100%. (f)
Sub kegiatan Pemeliharaan Berkala Jalan Cikembang - BagbaganCisolok
(Kontrak)
dengan
alokasi
anggaran
sebesar
Rp.3.451.500.000,-, realisasi keuangan sebesar Rp. 3.451.258.000,(99.99%) dan realisasi fisik 100%. (g)
Sub kegiatan Pemeliharaan Berkala Jalan Cidaun – Cisela - Cilaki (Swakelola) dengan alokasi anggaran sebesar Rp.450.000.000,-, realisasi keuangan sebesar Rp.
449.028.000,- (99,78%) dan
realisasi fisik 100%. (h)
Sub kegiatan Pemeliharaan Berkala Jalan Bogor-Cigelung (Kontrak) dengan alokasi anggaran sebesar Rp.3.777.000.000,-, realisasi keuangan sebesar Rp. 3.776.963.000,- (100%) dan realisasi fisik 100%.
(i)
Sub kegiatan Pemeliharaan Berkala Jalan Lintas Selatan (Surade Tegalbuleud)
(Swakelola)
dengan
alokasi
anggaran
Rp.550.000.000,- realisasi keuangan sebesar Rp.
sebesar
549.565.000,-
(99.92%) dan realisasi fisik 100%. (j)
Sub kegiatan Pemeliharaan Berkala Jalan Ciawi - Cibadak (Kontrak) dengan alokasi anggaran sebesar Rp.4.700.000.000,-, realisasi keuangan sebesar Rp. 4.692.380.000,- (99.84%) dan realisasi fisik 100%.
(k)
Sub kegiatan Pemeliharaan Berkala Jalan Bagbagan - Pelabuhan Ratu - Cisolok (Swakelola) dengan alokasi anggaran sebesar Rp.
492.000.000,-, realisasi keuangan sebesar Rp. 485.487.000,-
(98.68%) dan realisasi fisik 100 %. (l)
Sub kegiatan Pemeliharaan Berkala Jalan Ciawi - Puncak (Swakelola) dengan
alokasi
LPPD Pemerintah Provinsi Jawa Barat 2010
anggaran
sebesar
Rp.500.000.000,-,
realisasi 229
keuangan sebesar Rp. 499.953.000,- (99.99%) dan realisasi fisik 100%. (m)
Sub kegiatan Pemeliharaan Berkala Jalan Purwakarta - Cisomang (Swakelola) dengan alokasi anggaran sebesar Rp.300.000.000,-, realisasi keuangan sebesar Rp. 299.124.000,- (99.71%)dan realisasi fisik 100%.
(n)
Sub kegiatan Pemeliharaan Berkala Jalan Parigi-PanglengseranKr.Kemiri
(Kontrak)
dengan
alokasi
anggaran
sebesar
Rp.2.687.000.000,-, realisasi keuangan sebesar Rp. 2.685.718.000,(99.95%) dan realisasi fisik 100%. (o)
Sub kegiatan Pemeliharaan Berkala Jalan Bts.Tasikmalama/ GarutRajapolah
(Swakelola)
dengan
alokasi
anggaran
sebesar
Rp.650.000.000,-, realisasi keuangan sebesar Rp.649.898.000,(99.98%) dan realisasi fisik 100 %. (p)
Sub
kegiatan
Pemeliharaan
Berkala
Jalan
Sumedang-Cijelag
(Swakelola) dengan alokasi anggaran sebesar Rp.550.000.000,-, realisasi keuangan sebesar Rp. 549.957.000,- (99.99 %) dan realisasi fisik 100 %. (q)
Sub kegiatan Pemeliharaan Berkala Jalan Kota Tasikmalaya (Kontrak) dengan alokasi anggaran sebesar Rp.1.098.500.000,-, realisasi keuangan sebesar Rp. 1.098.200.000,- (99.9%) dan realisasi fisik 100%.
(r)
Sub kegiatan Pemeliharaan Berkala Jalan Pangandaran-Cimerak dan Cimerak-Kalapagenep (Swakelola) dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 989.000.000,-, realisasi keuangan sebesar Rp.
976,486.00
(98,73%) dan realisasi fisik 100%. (s)
Sub
kegiatan
Pemeliharaan
Berkala
Jalan
Jatinangor-
Sumedang/Cadas Pangeran (Kontrak) dengan alokasi anggaran sebesar
Rp. 1.090.000.000,-, realisasi keuangan
sebesar Rp. 1.089.920.000,- (99.99%) dan realisasi fisik 100 %. (t)
Sub kegiatan Pengawasan Teknis Akses Jalan menuju Desa Cikangkareng
(Kontrak)
dengan
alokasi
anggaran
sebesar
Rp. 473.500.000,-, realisasi keuangan sebesar Rp.473.443.000,(99.99%) dan realisasi fisik 100 %. (u)
Sub kegiatan Pengawasan Teknis Akses Jalan Longsoran SumedangCijelag (Kontrak) dengan alokasi anggaran sebesar Rp.272,000,000,, realisasi keuangan sebesar Rp. 271.717.000,-. (99.90%) dan realisasi fisik 100 %.
(v)
Sub kegiatan Pemeliharaan Berkala Jalan Agrabinta-Sindang Barang (Kontrak) dengan alokasi anggaran sebesar Rp.7.475.370.000,-, realisasi keuangan sebesar Rp.7.461.744.000,-. (99.82%) dan realisasi fisik 100 %.
LPPD Pemerintah Provinsi Jawa Barat 2010
230
(w)
Sub
kegiatan
Pemeliharaan
Berkala
Jalan
Bts.Tasikmalaya-
Rajapolah/Gentong (Kontrak) dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 1.516.500.000,-, realisasi keuangan sebesar Rp. 1.516.150.000,(99.98%) dan realisasi fisik 100 %. (x)
Sub kegiatan Pemeliharaan Berkala Jalan Pengandaran-Cimerak (Kontrak) dengan alokasi anggaran sebesar Rp.
1.166.500.000,-,
realisasi keuangan sebesar Rp.1.165.992.000,- (99,96%), dan realisasi fisik 100%. (y)
Sub
kegiatan
Sumedang
Pemeliharaan
(Kontrak)
Berkala
dengan
Jalan
alokasi
Abdurahman/Kota
anggaran
sebesar
Rp.889.000.000,-, realisasi keuangan sebesarRp. 888.507.000,(99.94 %) dan ealisasi fisik 100 %. (z)
Sub
kegiatan
Pengawasan
Bts.Tasikmalaya/Gentong sebesar
Rp.
(Kontrak)
45.000.000,-,
Teknis dengan
realisasi
Akses alokasi
keuangan
Jalan anggaran
sebesar
Rp.
43.112.000,- (95.80 %) dan realisasi fisik 100%. (aa) Sub kegiatan Pengawasan Teknis Akses Jalan Pangandaran-Cimerak (Kontrak) dengan alokasi anggaran sebesar Rp.
45.000.000,-,
realisasi keuangan sebesar Rp. 43.134.000,- (95.85%) dan realisasi fisik 100%. (bb) Sub kegiatan Pengawasan Teknis Akses Jalan Kota Tasikmalaya (Kontrak) dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 45.000.000,-, realisasi keuangan sebesar Rp. 43.126.000,- (95.84%) dan realisasi fisik 100 %. (cc)
Sub kegiatan Pengawasan Teknis Akses Jalan Abdurahman/ Kota Sumedang
(Kontrak)
dengan
alokasi
45.000.000,-, realisasi keuangan sebesar
anggaran
sebesar
Rp.
Rp. 43.224.000,- (96.05
%) dan realisasi fisik 100 %. 3.
Kegiatan Pemeliharaan Jalan Nasional (a)
Sub kegiatan Administrasi Kegiatan dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 2.440.976.000,- realisasi keuangan sebesar Rp. 2.268.824.000,(92.95 %) dan realisasi fisik 100%.
(b)
Sub kegiatan Pengawasan Supervisi Konstruksi dengan alokasi anggaran sebesar Rp.2.000.000.000,-, realisasi keuangan sebesar Rp. 1.997.947.000,- (99.90 %) dan realisasi fisik 100%.
4.
Kegiatan Pemeliharaan Rutin Jalan Arteri (a)
Sub kegiatan PPK Garut, Tasikmalaya dan Ciamis (Swakelola) 137,48 KM dengan alokasi anggaran sebesar Rp.6.399.170.000,-, realisasi keuangan sebesar Rp. 6.399.160.000,- (100 %) dan realisasi fisik 100%.
LPPD Pemerintah Provinsi Jawa Barat 2010
231
(b)
Sub kegiatan PPK Bogor (Swakelola) 84.66 KM dengan alokasi anggaran sebesar Rp.4.300.116.000,-, realisasi keuangan sebesar Rp. 4.299.981.000,- (99,99 %) dan realisasi fisik 100 %.
(c)
Sub kegiatan PPK Sukabumi dan Cianjur (Swakelola) 145.02 KM dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 6.749.839.000,-,
realisasi
keuangan sebesar Rp. 4.299.981.000,- (100 %) dan realisasi fisik 100%. (d)
Sub kegiatan PPK Sukabumi (Swakelola) 101.48 KM dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 4.749.510.000,-, realisasi keuangan sebesar Rp. 4.749.505.000,- (100%) dan realisasi fisik 100 %.
(e)
Sub kegiatan PPK UPCA Cisokan
(Swakelola) 87.30 KM dengan
alokasi anggaran sebesar Rp. 4.000.370.000,-, realisasi keuangan sebesar
Rp. 4.000.370.000,- (100 %) dan realisasi fisik
100 %. (f)
Sub kegiatan PPK Bandung dan Purwakarta (Swakelola) 66.87 KM dengan alokasi anggaran sebesar Rp.
3.199.570,000,-,
realisasi
keuangan sebesar Rp. 3.199.568.000,- (100 %) dan realisasi fisik 100%. (g)
Sub kegiatan PPK UPCA Tasikmalaya (Swakelola) 114.85 KM dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 5.043.300.000,-, realisasi keuangan sebesar Rp. 5.043.288.000,- (100 %) dan realisasi fisik 100 %
(h)
Sub kegiatan PPK UPCA Banjaran (Swakelola) 103.93 KM dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 5.148.930.000,-, realisasi keuangan sebesar Rp. 5.148.906.000,-
(100 %) dan realisasi fisik sebesar
100%. (i)
Sub kegiatan PPK UPCA Arjawinangun (Swakelola) 87.90 KM dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 4.399.265.000,-, realisasi keuangan sebesar Rp. 4.399.253.000,- (100 %) dan realisasi fisik 100%.
(j)
Sub kegiatan PPK Induk/Perbaikan Badan Jalan Tersebar di Jawa Barat
(Swakelola)
0.50 KM dengan alokasi anggaran sebesar
Rp. 9.318.127.000,- realisasi keuangan sebesar Rp. 9.318.118.000,(100%) dan realisasi fisik 100 % . 5.
Kegiatan Pemantauan dan Evaluasi, dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 299.180.000,-, realisasi keuangan sebesar Rp. 299.031.000,- (99.95 %) dan rRealisasi fisik 100 %.
6.
Kegiatan Sistem Akutansi Pemerintah dengan alokasi anggaran sebesar Rp.134,685,000.00,-,
realisasi
keuangan
sebesar
Rp.
131.350.000,-
(97.52%) dan realisasi fisik sebesar 100 %. 7.
Kegiatan Pemeliharaan Berkala Jembatan (a)
Sub kegiatan Pemeliharaan Berkala Jembatan Cilalawi Hilir Cs. (Kontrak) dengan alokasi anggaran sebesar Rp.2.089.000.000,-,
LPPD Pemerintah Provinsi Jawa Barat 2010
232
realisasi keuangan sebesar Rp. 2.088.510.000.00 (99.97% ) dan realisasi fisik sebesar 100%. (b)
Sub kegiatan Pemeliharaan Berkala Jembatan Ciwidig Cs. (Kontrak) dengan alokasi anggaran sebesar Rp.1.210.000.000,-, realisasi keuangan sebesar Rp. 1.209.510.000,- (99.98%) dan realisasi fisik sebesar 100%.
(c)
Sub kegiatan Pemeliharaan Berkala Jembatan (Swakelola) dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 1.094.362.000,-, realisasi keuangan sebesar Rp. 1.093.793,- (99.95 %) dan realisasi fisik sebesar (100 %).
8.
Kegiatan Pemeliharaan Rutin Jembatan, Sub Kegiatan Pemeliharaan Berkala Jembatan
(Swakelola)
dengan alokasi anggaran sebesar Rp.
85.312.000,-, realisasi keuangan sebesar Rp. 84.869.000,- (99.48 %) dan realisasi fisik 100 %. 6. Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air Provinsi Jawa Barat Anggaran Tugas Pembantuan yang diberikan Pemerintah Pusat kepada Dinas Perikanan dan Kelautan Provinsi Jawa Barat sebesar Rp. 89.096.032.000,- dengan realisasi keuangan sebesar Rp. 84.561.058.619,-, melalui program sebagai berikut : a)
Program Pengembangan Pengelolaan dan Konservasi Sungai Danau dan Sumber Air lainnya Kegiatan Peningkatan Pengelolaan Sumber Daya Air Wilayah-Wilayah Sungai (WISMP), dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 3.027.186.000,-, realisasi keuangan sebesar Rp. 2.612.283.964 (86.29%) dan realisasi fisik 100%. Hasil kegiatan adalah terselenggaranya pelatihan kemampuan institusi dan sumber daya manusia, pelatihan bagi staff Dinas PUP/SDA (Jaminan Mutu/QA), serta Trainning Procurement, Trainning RKA-KL dan SAI, Fasilitas Misi Bank Dunia, Wadah Kordinasi dan Sekertariat Kordinasi Sumber Daya Air Provinsi dan wilayah sungai.
b)
Program Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi, Rawa dan Jaringan Pengairan lainnya Kegiatan Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi, Peningkatan Irigasi Partisipatif, dengan alokasi anggaran sebesar
Rp. 86.068.846.000,-, realisasi
keuangan sebesar Rp. 81.948.774.665.-, (95.21%) dan realisasi Fisik 100%. Hasil kegiatan adalah adanya peningkatan pembinaan terhadap Penjaga Pintu air dan Pintu bendungan dan terciptanya Kontruksi SRR dan SRR sesuai program untuk kegiatan PAI.
7. Dinas Peternakan Provinsi Jawa Barat Anggaran
Tugas
Pembantuan
yang
diterima
Dinas
Perternakan
sebesar
Rp. 29.748.180.000,-, realisasi Rp.21.681.102.950,- (72.88%), melalui Program dan Kegiatan sebagai berikut : LPPD Pemerintah Provinsi Jawa Barat 2010
233
a)
Program Peningkatan Ketahanan Pangan a.
Kegiatan Penanganan dan Pengendalian wabah virus flu burung pada hewan dan restrukturisasi perunggasan, dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 1.933.600.000,-, realisasi keuangan sebesar Rp. 1.909.300.000,(98.74%) dan realisasi fisik 100%. Hasil kegiatan adalah terfasilitasinya restrukturisasi
perunggasan
melalui
pengembangan
ayam
lokal
dikabupaten Sukabumi dan Kabupaten Bekasi, pengembangan itik Lokal di Kabupaten Bandung Barat, Kabupaten Indramayu dan Kabupaten Cirebon. b.
Kegiatan Pengendalian Organisme Pengganggu Tanaman (OPT) Penyakit Hewan, Karantina dan Peningkatan Keamanan Pangan, dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 7.602.600.000,-,
realisasi keuangan sebesar
Rp. 6.024.439.000,- (79.24%), dan realisasi fisik 100%. Hasil kegiatan adalah terbangunnya Tempat penampungan susu (TPS) dan peralatannya di Kota Banjar, Kabupaten Garut dan Kabupaten Sukabumi, tersedianya peralatan pemotongan hewan dirumah potong hewan (RPH) di Kota Sukabumi, terbangunnya rumah potong unggas (RPU) serta peralatannya di Kota Cirebon dan Kota Banjar, bangunnya Rumah Potong Unggas Skala Kecil ( RPU-SK) di Kabupaten Ciamis, Tasikmalaya, Purwakarta, Cirebon, Bogor, Bekasi dan Kota Bogor, terbangunnya fasilitas kios daging di Kbaupaten Sukabumi dan Kota Banjar, tersedianya fasilitas pendukung pengujian kesmavet di BP3HK dan instalasinya. c.
Kegiatan Pengembangan Argo Industri Terpadu, dengan alokasi anggaran sebesar
Rp.
725.000.000,-
dengan
realisasi
keuangan
sebesar
Rp. 722.970.000,- (99.72%) dan realisasi fisik 100%. Hasil kegiatan adalah terlaksananya pengembangan Sapi Perah dan Revitalisai UPJ Unggas. d.
Kegiatan Pengembangan Pembibitan Sapi dengan alokasi anggaran sebesar Rp.7.646.980.000,-,
realisasi
keuangan
sebesar
Rp.6.809.875.000,-
(89.05%) dan realisasi fisik 100%. Hasil kegiatan adalah terfasilitasinya pengembangan pembibitan ternak sapi betina produktif untuk pembibitan dan penghasil pupuk e.
Kegiatan Peningkatan Produksi, Produktivitas dan Mutu Produk Pertanian serta
Pengembangan
Rp.1.766.000.000,-,
Kawasan
realisasi
dengan
alokasi
anggaran
keuangan sebesar Rp.
sebesar
1.703.840.000,-
(96.48%) dan realisasi fisik 100%. Hasil kegiatan adalah terfasilitasinya kendaraan roda dua, budidaya kado, dan pembukaan lokasi IB baru. f.
Kegiatan Integrasi Tanaman Ternak, Kompos dan Bio gas dengan alokasi anggaran
sebesar
Rp.
750.000.000,-,
realisasi
keuangan
sebesar
Rp. 749.900.000 (99,99%) dan realisasi fisik 100%. Hasil kegiatan adalah terfasilitasinya program pengembangan Bio Gas bersama masyarakat (Batamas) untuk membantu program pembangunan peternakan dalam diversifikasi usaha masyarakat serta pengembangan bio energi.
LPPD Pemerintah Provinsi Jawa Barat 2010
234
g.
Kegiatan Penyediaan dan Perbaikan Infrastruktur dengan alokasi anggaran sebesar
Rp.3.224.000.000,-,
realisasi
keuangan
sebesar
Rp.
3.192.599.950,- (99.03%) dan realisasi fisik 100%. Hasil pelaksanaan kegiatan adalah terlaksananya pengelolaan lahan dan air di kabupaten Tasikmalaya, Bogor, Purwakarta, Bandung, Subang, Garut, Ciamis, Sukabumi dan Sumedang.
h.
Kegiatan Peningkatan Paska Panen dan Pemasaran Komoditas Pertanian, dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 1.500.000.000,-, realisasi keuangan sebesar Rp. 1.318.079.000,- (87.87%) dan realisasi fisik 100%. Hasil kegiatan adalah meningkatnya kegiatan pasca panen dan pemasaran komoditas pertanian.
b)
Program Pengembangan Agribisnis Kegiatan Pengembangan Agro Industri Terpadu, dengan alokasi anggaran sebesar Rp.4.200.000.000,-, realisasi keuangan sebesar Rp. 4.048.303.500,-, (96,39%) dan realisasi fisik 100%. Hasil kegiatan adalah berkembangnya kegiatan pasca panen, pengolahan dan pemasaran hasil peternakan.
8. Dinas Pertanian dan Tanaman Pangan Provinsi Jawa Barat Anggaran Tugas Pembantuan yang diberikan Pemerintah Pusat kepada Dinas Pertanian dan Tanaman Pangan Provinsi Jawa Barat sebesar Rp. 62.070.137.000,dengan realisasi keuangan sebesar Rp. 51.951.123.700,-, melalui program sebagai berikut: a)
Program Pengembangan agro industri terpadu Kegiatan pengembangan pasca panen pengolahan dan pemasaran hasil kultikultura dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 4.300.000.000,-, realisasi keuangan sebesar Rp. 3.089.074.500,- (78,82%) dan realisasi fisik sebesar 100%. Hasil kegiatan adalah terakomodasinya administrasi umum untuk operasional
pelaksanaan
kegiatan
tugas
pembantuan
di
Jawa
Barat,
terlaksananya pengembangan agroindustri hortikultura gerading packaging berbasis jaminan mutu di Kota Bogor, terlaksananya pengembangan agro industri holtikultura (Cool Stronge) di Kabupaten Majalengka dan terlaksananya Pengembangan agro industri holtikultura dan STA di Kabupaten Garut. b)
Program Peningkatan ketahan pangan Kegiatan Peningkatan pasca panen dan pemasaran komoditas pertanian dengan alokasi anggran sebesar Rp. 7.645.000.000,-, realisasi keuangan sebesar Rp. 7.039.111.750,- (92.07%) dan realisasi fisik 100%. Hasil kegiatan adalah terfasilitasinya pengembangan pasca panen, pengolahan dan pemasaran hasil tanaman pangan berupa akselerasi GP4GB mendukung P2BN di Kabupaten
Bogor,Cirebon, Karawang, LPPD Pemerintah Provinsi Jawa Barat 2010
Subang,
Sumedang
dan
Kabupaten
Ciamis; 235
pengembangan pengiringan dan penyimpan jagung dikabupaten Bandung dan Ciamis, pengembangan saranan tanaman hias di Kabupaten Cianjur dan Bandung, dan
teroptimalkannya pengembangan STA di Kota Bogor dan
Kabupaten Garut.
c)
Program Peningkatan ketahanpangan Kegiatan Penyediaan dan Perbaikan infrastruktur pertanian dengan alokasi anggaran
sebesar
Rp.
48.975.137.000,-,
realisasi
keuangan
sebesar
Rp. 41.723.767.450,- (85%). Hasil kegiatan adalah terlaksananya pengolahan lahan dan air di 19 kabupaten/kota yaitu Kabupaten Bogor, Sukabumi, Cianjur, Bekasi,
Karawang,
Purwakarta,
Subang,
Bandung,
Sumedang,
Garut,
Tasikmalaya, Ciamis, Cirebon, Kuningan, Indramayu, Majalengka, Bandung Barat, serta Kota Depok dan Tasikmalaya. d)
Program Peningkatan Kesejahteraan Petani Kegiatan peningkatan sistem penyuluhan SDM pertanian dan Pengembangan kelompok tani dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 1.150.000.000,-, realisasi keuangan sebesar Rp. 999.170.000,- (86,88%) dan realisasi fisik 100%. Hasil kegiatan adalah terlaksananya pengelolaan lahan dan air untuk mendukung sumber daya manusia pertanian dan kelompok tani di 16 Kabupaten/kota yaitu Bogor, Sukabumi, Cianjur, Bekasi, Karawang, Subang, Bandung, Sumedang, Kabupaten Tasikmalaya, Ciamis Cirebon, Kuningan, Indramayu, Majalengka, Bandung Barat, dan Kota Tasikmalaya.
9. Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Jawa Barat Anggaran Tugas Pembantuan yang diberikan Pemerintah kepada Dinas Tenaga Kerja dan
Transmigrasi
dan
Tanaman
Pangan
Provinsi
Jawa
Barat
sebesar
Rp. 8.259.377.000,- dengan realisasi keuangan sebesar Rp. 7.376.925.935,-, melalui program sebagai berikut: a)
Program Pengembangan wilayah Strategis dan Cepat tumbuh Kegiatan Fasilitasi dukungan Manajemen Ketransmigrasian di Wilayah Cepat Tumbuh, Perencanaan Teknis Pemukiman dan Pemindahan di Wilayah Strategis dan Cepat Tumbuh, Pembinaan Promosi, Investasi dan Kemitraan di Wilayah Strategis dan Cepat Tumbuh serta Pengerahan dan Fasilitasi Perpindahan serta Penempatan Transmigrasi di Wilayah Strategis dan Cepat Tumbuh, dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 7.332.547.000,-, realisasi keuangan sebesar Rp.6.487.271.485,- (88.47%) dan realisasi fisik 100%. Hasil Kegiatan adalah
LPPD Pemerintah Provinsi Jawa Barat 2010
236
terfasilitasinya Dukungan Manajemen Penyiapan Permukiman dan Penempatan Transmigrasi. b)
Program Pengembangan Wilayah Strategis dan Cepat Tumbuh sebesar Kegiatan Fasilitasi Dukungan Manajemen Ketransmigrasian di Wilayah Cepat Tumbuh, dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 250.000.000,-, realisasi keuangan sebesar Rp. 243.665.900,- (97.47%) dan realisasi fisik 100%. Hasil kegiatan adalah terwujudnya tertib administrasi kegiatan, terlaksananya pengendalian dan penyusunan laporan pelaksanaan program bidang P2MKT, serta terwujudnya keterpaduan pelaksanaan program bidang P2MKT antara Pemerintah, Provinsi dan Kabupaten/Kota.
c)
Program Peningkatan Kualitas dan Produktivitas Tenaga Kerja Kegiatan Peningkatan Fungsi dan Revitalisasi BLK menjadi Lembaga Pelatihan Berbasi Kompetensi, dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 676.830.000,-, realisasi keuangan sebesar Rp.645.988.550,- (95.44%) dan realisasi fisik 100%. Hasil kegiatan adalah terlaksananya Administrasi Kegiatan; tersedianya Peralatan Pelatihan yang memadai di BLK Bekasi; dan terlaksananya Penyusunan Laporan Sistem Akuntansi Instansi.
6.
Jumlah Pegawai, Kualifikasi Pendidikan, Pangkat dan Jumlah Pejabat
Golongan,
Struktural dan Fungsional
TABEL IV.1 JUMLAH PEGAWAI SESUAI DENGAN KUALIFIKASI PENDIDIKAN
NO
1
2
3
4
5
6
INSTANSI YANG MELAKSANAKAN URUSAN PILIHAN
TINGKAT PENDIDIKAN SD
SLTP
SLTA
D II
D III
S1
S2
24
21
107
1
27
79
19
53
45
612
5
43
307
40
14
16
130
-
21
98
15
-
22
76
22
3
77
6
-
22
74
13
-
101
11
11
134
3
23
89
20
266
2801
601
563
2841
535
S3
DINAS PERIKANAN DAN KELAUTAN
DINAS PERTANIAN
DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN
DINAS KEHUTANAN
DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI TOTAL
18 295
Sumber BKD Pov. Jabar*
LPPD Pemerintah Provinsi Jawa Barat 2010
237
10
11
b).
Jumlah Pegawai, Pangkat dan Golongan, Jumlah Pejabat, Struktural Dan Fungsional.
NO
1
2
PANGKAT/ GOLONGAN
INSTANSI YANG MELAKSANAKAN URUSAN PILIHAN
I
DINAS PERIKANAN DAN KELAUTAN
II
III
PEJABAT STRUKTURAL IV
E. IV
E.III
E.II
JAFU NG
JUMLAH
1
14
42
42
14
1
2
166
1
13
39
37
13
1
487
591
1
10
30
24
13
1
29
108
24
23
8
1
1
66
-
DINAS PERTANIAN -
3
DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN -
4
DINAS KEHUTANAN
1
8
5
6
DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
1
11
33
33
11
1
1
91
1
10
30
30
10
1
55
137
-
DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
-
Sumber BKD Pov. Jabar*
7.
Permasalahan dan Solusi (1) Masih rendahnya tingkat pengetahuan masyarakat mengenai pentingnya pelayanan tera ulang UTTP. Kondisi ini mungkin disebabkan belum meratanya aktivitas penyuluhan tentang UU No.2 Tahun 1981 tentang Metrologi Legal sehingga kesadaran untuk menera ulangkan masih relatif rendah. Solusi atas permasalahan tersebut adalah meningkatkan kegiatan penyuluhan terutama kedaerah-daerah melalui kerjasama dan koordinasi dengan aparat di Daerah Kabupaten/Kota. (2) Masih terbatasnya Keberadaan tenaga pengawas barang beredar atau PPBJ (Petugas Pengawas Barang dan Jasa) maupun PPNS-PK, PPNS–Perda dan PPNS Metrologi
untuk
melakukan
pengawasan
lapangan
maupun
kordinasi
pengawasan dengan instansi teknis terkait , BPSK (Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen), LPKSM (Perlindungan Konsumen Swadaya Masyarakat) lintas sektor dan lintas daerah Kabupaten/kota, demikian pula keberadaan tenaga fungsional penera masih belum memadai dibanding tuntutan pelaksanaan tugas ke depan. Solusi atas permasalahan tersebut adalah melakukan upaya-upaya pengendalian dengan kerjasama Korwas PPNS/Bareskrim Polda Jabar. LPPD Pemerintah Provinsi Jawa Barat 2010
238
(3) Terbatasnya penggunaan frekuensi dan luas jangkauan aktivitas pengendalian kepada pemilik Ukuran, Takaran, Timbangan dan Perlengkapan (UTTP), hal ini akan berdampak kepada lemahnya aspek perlindungan konsumen. Solusi atas permasalahan tersebut adalah melakukan koordinasi dengan Pemerintah cq. Departemen Perdagangan untuk mengikutsertakan dalam diklat PPBJ/PPNS-PK/PPNS Metrologi serta melakukan koordinasi dengan BKD dan Biro Organisasi untuk mengatasi permasalahan
kekurangan SDM Metrologi
(menjelang banyak yang pensiun).
LPPD Pemerintah Provinsi Jawa Barat 2010
239
