BAB V PENYELENGGARAAN TUGAS PEMBANTUAN

Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati Akhir Tahun Anggaran 2012

BAB V PENYELENGGARAAN TUGAS PEMBANTUAN

A. TUGAS PEMBANTUAN YANG DITERIMA 1. Bidang Tanaman Pangan dan Hortikultura a. Dasar Hukum 1) DIPA Nomor: 5907/018-03.4.01/14/2012 tanggal 9 Desember 2011, yang

direvisi

ke-1

(satu)

dengan

DIPA

Nomor:

5907/018-

03.4.01/14/2012 tanggal 9 Maret 2012, dan revisi ke-2 (dua) dengan DIPA Nomor: 5907/018-03.4.01/14/2012 tanggal 25 Oktober 2012 2) DIPA Nomor: 4790/018-04.4.01/14/2012 tanggal 9 Desember 2011 3) DIPA Nomor 5551/018-07.4.01/14/2012 tanggal 9 Desember 2011 b. Instansi Pemberi Tugas Pembantuan Direktorat Jenderal Tanaman Pangan, Direktoral Jenderal Pengolahan dan Pemasaran Hasil Pertanian, Kementerian Pertanian RI. c. SKPD Yang Melaksanakan Tugas Pembantuan SKPD yang melaksanakan tugas pembantuan bidang tanaman pangan dan hortikultura adalah Bidang Tanaman Pangan dan Hortikultura pada Dinas Pertanian, Perikanan dan Kehutanan, dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 12 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 9 Tahun 2009 tentang Organisasi Perangkat Daerah Pemerintah Kabupaten Sleman dan Peraturan Bupati Sleman Nomor 9 Tahun 2009 tentang Uraian Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Dinas Pertanian, Perikanan dan Kehutanan Kabupaten Sleman. Secara rinci uraian tugas, fungsi, dan tata kerja Bidang Tanaman Pangan dan Hortikultura pada Dinas Pertanian, Perikanan dan Kehutanan adalah sebagaimana lampiran I. d. Program dan Kegiatan yang Diterima dan Pelaksanaaan 1) Program Peningkatan Produksi, Produktivitas, dan Mutu Tanaman Pangan

untuk

Mencapai

Swasembada

dan

Swasembada

Berkelanjutan, dengan kegiatan: a. Pengelolaan Produksi Tanaman Serealia 375


(a) Sekolah Lapangan Pengelolaan Tanaman Terpadu (SLPTT) Komoditas Serealia. (b) Laporan pelaksanaan Sekolah Lapangan Tanaman Terpadu (SLPTT) Serealia dan pengembangan budidaya Serealia lainnya. (c) Laporan pengelolaan produksi Serealia b. Pengelolaan Sistem Penyediaan Benih Tanaman Pangan (a) Pemberdayaan penangkar benih tanaman pangan (b) Laporan kegiatan perbenihan c. Penguatan perlindungan tanaman pangan dari gangguan OPT dan DPI (a) Gerakan pengendalian OPT tanaman pangan (b) Sarana penanggulangan OPT/DPI d. Dukungan manajemen dan teknis lainnya pada Ditjen Tanaman Pangan (a) Rancangan program kegiatan dan rencana kerja tanaman pangan (b) Administrasi pelaksanaan kegiatan manajemen tanaman pangan (c) Laporan pelaksanaan manajemen tanaman pangan (d) Perangkat pengolah data dan komunikasi 2) Program peningkatan produksi, produktivitas dan mutu produk tanaman hortikultura berkelanjutan, dengan kegiatan: a) Peningkatan produksi, produktivitas, dan mutu produk tanaman buah berkelanjutan. (1) Pengembangan kawasan buah (2) Sekolah Lapang GAP (3) Pemberdayaan Kelembagaan Usaha (4) Registrasi Packing House (5) Sarana prasarana (6) Sekolah Lapang GHP

376


b) Peningkatan

produksi,

produktivitas

dan

mutu

florikultura

berkelanjutan. (1) Pengembangan kawasan tanaman florikultura (2) Sekolah Lapang GAP (3) Pemberdayaan kelembagaan usaha (4) Sarana prasarana (5) Sekolah Lapang GHP c) Peningkatan produksi, produktivitas, dan mutu produk tanaman sayuran dan tanaman obat berkelanjutan. (1) Pengembangan kawasan tanaman sayuran dan tanaman obat (2) Sekolah lapang GAP (3) Pemberdayaan kelembagaan usaha (4) Sarana prasarana (5) Sekolah lapang GHP d) Dukungan

manajemen

dan

teknis

lainnya

pada

Ditjen

Hortikultura. (1) Penataan dan pengelolaan laporan pelaksanaan kegiatan pengembangan hortikultura (2) Layanan perkantoran Pelaksanaan Program dan Kegiatan 1) Program Peningkatan Produksi, Produktivitas, dan Mutu Tanaman Pangan

untuk

Mencapai

Swasembada

dan

Swasembada

Berkelanjutan, terealisasi: a.

Penyaluran dana PMUK ke 78 Gapoktan padi non hibrida, 30 Gapoktan padi hibrida, 3 Gapoktan padi lahan kering, dan 23 Gapoktan jagung hibrida

b.

Pelaksanaan CP/CL, monitoring dan evaluasi Sekolah Lapangan Pengelolaan Tanaman Terpadu (SLPTT)

c.

Pertemuan koordinasi dengan instansi/pihak terkait dalam pembahasan

skenario

pencapaian

sasaran

produksi dan

pembuatan laporan perkembangan peningkatan produksi d.

Penangkaran benih padi seluas 50 ha 377


e.

Penyaluran 1 paket bantuan alat mesin pertanian yang meliputi 1 unit seed cleaner, 1 unit sealer, 2 buah trolly, 2 buah mesin jahit karung, 2 buah timbangan digital, 3.000 buah karung plastik, dan 23.000 buah plastik kemasan benih)

f.

Pengawalan, pembinaan dan monitoring evaluasi bantuan benih.

g.

Pengawalan, pembinaan dan monitoring evaluasi bantuan pemberdayaan penangkar benih padi

h.

Pelaksanaan gerakan pengendalian OPT WBC 1 kali

i.

Pengadaan bahan pengendalian OPT Agensia Hayati dan pengadaan alat pengendalian OPT yang meliputi 20 buah mist blower dan 37 buah spreyer gendong

j.

Musyawarah rencana pembangunan pertanian

k.

Pengelolaan administrasi kegiatan dan manajemen satker tanaman pangan

l.

Laporan Sistem Akuntansi Instansi (SAI) tanaman pangan

m. Laporan SIMONEV tanaman pangan n.

Penyajian data statistik tanaman pangan

o.

Pengadaan 2 buah laptop

2) Program Peningkatan Produksi, Produktivitas dan Mutu Produk Tanaman Hortikultura Berkelanjutan, dengan realisasi: a. Bantuan sosial pengembangan kawasan Salak Pondoh seluas 100 Ha dan Jambu Air seluas 25 Ha b. Sosialisasi standar minimal pengelolaan bangsal pascapanen (packing house) yang baik dan benar c. Pengadaan 8 unit sarana dan prasarana pasca panen buah kepada 7 Kelompok Tani Salak Pondoh dan 1 Kelompok Tani Jambu Air d. Pelaksanaan 2 unit Sekolah Lapang GHP Salak Pondoh dan 1 unit Sekolah Lapang GHP Jambu Air yaitu Asosiasi Petani Salak Sleman Sembada Merdikorejo Tempel, Paguyupan Mitra Turindo Wonokerto Turi, dan Asosiasi Jambu Air Dalhari Sembada Jogotirto Berbah. 378


e. Perluasan area pengembangan kawasan florikultura Krisan seluas 5.000 m f. Perbaikan mutu hasil serta mutu pengelolaan kebun di 6 kelompok tani yaitu kelompok tani Amanah Hargobinangun Pakem, Kelompok Tani SAE Hargobinangun Pakem, Kelompok Tani Ngudi Makmur Pakembinangun Pakem, kelompok tani Tunas Merapi Hargobinangun Pakem, Kelompok Tani Sri Rejeki Ngemplak Cangkringan, dan Kelompok Tani Gemilang Wukirsari Cangkringan g. Pelaksanaan 1 unit Sekolah Lapang GAP Krisan h. Fasilitasi pertemuan pengembangan kelembagaan florikultura i.

Pembinaan/pendampingan/pengawalan

terhadap

kelompok

tani/Gapoktan/Asosiasi florikultura Krisan j.

Pengadaan 1 unit sarana prasarana budidaya dan 1 unit sarana prasarana pascapanen Florikultura Krisan untuk Asosiasi Bunga Potong dan Daun Potong ”Astha Bunda” Hargobinangun Pakem

k. Pelaksanaan dan pembinaan/pendampingan/pengawalan 1 unit Sekolah Lapang GHP di Kelompok Wanita Tani (KWT) Asri, Hargobinangun, Pakem l.

Pengembangan kawasan tanaman obat melalui perluasan areal dan perbaikan mutu pengelolaan lahan usaha di daerah sentra seluas 30 Ha untuk 8 kelompok tani.

m. Pelaksanaan kegiatan 1 unit Sekolah Lapang GAP di lokasi tanaman obat n. Pembentukan/penguatan/pemberdayaan kelembagaan asosiasi/ gapoktan/kelompok tani pada lokasi tanaman obat. o. Pembinaan/bimbingan/pendampingan, monitoring, evaluasi, dan pelaporan kegiatan pemberdayaan kelembagaan usaha p. Pengadaan 8 unit sarana prasarana budidaya tanaman obat untuk 8 kelompok tani q. Pengadaan 2 unit sarana prasarana pascapanen tanaman obat untuk 2 Gapoktan 379


r. Pelaksanaan kegiatan 1 unit Sekolah Lapang GHP di lokasi kawasan tanaman obat s. Laporan hasil pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kegiatan pengembangan hortikultura t. Penyediaan sarana prasarana perkantoran dan pelaksanaan kegiatan

layanan

perkantoran

kegiatan

pengembangan

hortikultura e. Sumber dan Jumlah Anggaran Yang Digunakan 1) DIPA Nomor: 5907/018-03.4.01/14/2012 tanggal 9 Desember 2011, yang

direvisi

ke-1

(satu)

dengan

DIPA

Nomor:

5907/018-

03.4.01/14/2012 tanggal 9 Maret 2012, dan revisi ke-2 (dua) dengan DIPA Nomor: 5907/018-03.4.01/14/2012 tanggal 25 Oktober 2012 dengan alokasi anggaran sebesar Rp2.662.700.000,00 terealisasi sebesar Rp2.567.448.800,00 atau 96,42% 2) DIPA Nomor: 4790/018-04.4.01/14/2012 tanggal 9 Desember 2012 dengan alokasi anggaran sebesar Rp4.353.876.000,00 terealisasi sebesar Rp4.196.876.425,00 atau 96,39% f. Permasalahan dan Solusi 1) Permasalahan : a) Realisasi fisik dan keuangan tidak dapat mencapai 100% karena anggaran perjalanan ke lokasi menggunakan standar pusat dan direalisasikan dengan menggunakan standar daerah b) Kondisi SDM petani terbatas sehingga dalam melengkapi administrasi mengalami keterlambatan c) Kelompok

tani

pelaksana

pengembangan

kawasan

salak

kesulitan untuk mencari luasan pertanaman baru, karena sebagian besar wilayah/lokasi sudah penuh dengan pertanaman salak. d) Pencairan dana untuk pengembangan kawasan salak dan jambu air dalhari tidak bertepatan dengan musim hujan sehingga ketersediaan bibit masih kurang, dan masa tanam petani 380


pelaksana mundur menunggu musim hujan dan tersedia air cukup e) Pemakaian bibit berlabel masih kurang f) Adanya

revisi

DIPA

pada

bulan

Juni

2012

sehingga

mengakibatkan beberapa kegiatan mundur dan dilaksanakan pada akhir anggaran 2) Solusi a) Koordinasi dengan petugas pendamping ( PPL ) b) Penerapan pola tanam dengan komoditas lain c) Penerapan pergiliran varietas d) Percepatan pelaksanaan kegiatan dengan tetap berpedoman pada peraturan yang ada. 2. Bidang Peternakan a. Dasar Hukum 1) DIPA Nomor: 4791/018-06.4.01/14/2012 tanggal 9 Desember 2011 2) DIPA Nomor: 5551/018-07.4.01/14/2012 tanggal 9 Desember 2011 b. Instansi Pemberi Tugas Pembantuan Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan dan Direktorat Jenderal Pengolahan dan Pemasaran Hasil Pertanian, Kementerian Pertanian RI c. SKPD Yang Melaksanakan Tugas Pembantuan SKPD penyelenggara tugas pembantuan bidang peternakan adalah Bidang Peternakan pada Dinas Pertanian, Perikanan dan Kehutanan, berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 12 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 9 Tahun 2009 tentang Organisasi Perangkat Daerah Pemerintah Kabupaten Sleman dan Peraturan Bupati Sleman Nomor 9 Tahun 2009 tentang Uraian Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Dinas Pertanian, Perikanan dan Kehutanan Kabupaten Sleman. Secara rinci uraian tugas, fungsi, dan tata kerja Bidang Peternakan pada Dinas Pertanian, Perikanan dan Kehutanan adalah sebagaimana lampiran I. 381


d. Program dan Kegiatan Yang Diterima dan Pelaksanaannya Program Kegiatan 1) Program Pencapaian Swasembada Daging Sapi dan Peningkatan Penyediaan Pangan Hewani yang Aman, Sehat, Utuh dan Halal, dengan kegiatan a) Peningkatan produksi ternak dengan pendayaan sumberdaya lokal b) Peningkatan

produksi

pakan

ternak

dengan

pendayaan

sumberdaya lokal c) Peningkatan kuantitas dan kualitas benih dan bibit dengan mengoptimalkan sumber daya lokal 2) Program peningkatan nilai tambah, daya saing, industri hilir, pemasaran

dan

ekspor

hasil

pertanian

dengan

kegiatan

pengembangan pengolahan hasil pertanian. Pelaksanaan Program dan Kegiatan 1) Program Pencapaian Swasembada Daging Sapi dan Peningkatan Penyediaan Pangan Hewani yang Aman, Sehat, Utuh dan Halal, dengan realisasi a) Pengembangan budidaya sapi perah di 1 kelompok tani ternak b) Kelembagaan pelayanan IB di 1 kelompok tani ternak c) Pengembangan budidaya kambing perah di 1 kelompok tani ternak d) Pengembangan budidaya unggas lokal di 1 kelompok tani ternak e) Pengembangan budidaya non unggas (aneka ternak) di 1 kelompok tani ternak f) Pengembangan Integrasi tanaman Ruminansia di 1 kelompok tani ternak g) Optimalisasi sumber bibit/benih Hijauan Pakan Ternak (HPT) di 1 kelompok tani ternak h) Pengembangan Unit Pengolah Pakan (UPP) Unggas di 2 kelompok tani ternak 382


i) Pengembangan Lumbung Pakan (LP) Ruminansia di 1 kelompok tani ternak j) Pembibitan sapi perah di 1 kelompok tani ternak. 2) Program peningkatan nilai tambah, daya saing, industri hilir, pemasaran

dan

ekspor

hasil

pertanian

dengan

kegiatan

pengembangan pengolahan hasil pertanian, terealisasi: a) Pengembangan agroindustri peternakan (daging) b) Pengembangan agroindustri susu e. Sumber dan Jumlah Anggaran Yang Digunakan 1) DIPA Nomor: 4791/018-06.4.01/14/2012 tanggal 9 Desember 2011 dengan alokasi anggaran sebesar Rp2.215.000.000,00 realisasi Rp1.906.656.000,00 atau 86,08%. 2) DIPA Nomor: 5551/018-07.4.01/14/2012 tanggal 9 Desember 2011 dengan

alokasi

anggaran

Rp1.250.000.000,00

realisasi

Rp1.075.134.559,00 atau 86,01% f. Permasalahan dan Solusi 1) Kelompok tani penerima bantuan pakan unggas jumlahnya minim sehingga baru mendapatkan kelompok tani di Bulan Agustus, sementara di Bulan Oktober terjadi pergantian musim yang mengakibatkan ternak rentan penyakit. Solusi yang ditempuh adalah dengan

melakukan

koordinasi

dengan

Petugas

Pendamping

Lapangan (PPL) dan Puskeswan 2) Pemasaran

hasil

menggunakan

produk

pakan

pakan,

silase.

Solusi

peternak

belum

terbiasa

yang

ditempuh

adalah

melakukan percepatan kegiatan dengan tetap berpedoman dengan aturan yang ada

383


3. Bidang Ketenagakerjaan a. Dasar Hukum DIPA Nomor: 1577/026-04.4.01/14/2012 tanggal 9 Desember 2011 b. Instansi Pemberi Tugas Pembantuan Direktorat

Jenderal

Pembinaan

Penempatan

Tenaga

Kerja,

Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi RI. c. SKPD Yang Melaksanakan Tugas Pembantuan SKPD yang melaksanakan tugas pembantuan bidang ketenagakerjaan adalah Bidang Tenaga Kerja Dinas Tenaga Kerja dan Sosial dan Balai Latihan Kerja yang dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 12 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 9 Tahun 2009 tentang Organisasi Perangkat Daerah Pemerintah Kabupaten dan Peraturan Bupati Sleman Nomor 20 Tahun 2009 tentang Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Dinas Tenaga Kerja dan Sosial. Secara rinci uraian tugas, fungsi, dan tata kerja Bidang Tenaga Kerja pada Dinas Tenaga Kerja dan Sosial adalah sebagaimana lampiran I. d. Program dan Kegiatan Yang Diterima dan Pelaksanaanya Program Penempatan dan Perluasan Kesempatan Kerja, dengan kegiatan: 1) Pengembangan Dan Peningkatan Perluasan Kesempatan Kerja 2) Perluasan Kesempatan Kerja Melalui Teknologi Tepat Guna

Realisasi pelaksanaan program dan kegiatan tugas pembantuan bidang ketenagakerjaan adalah: 1) Program Penempatan dan Perluasan Kesempatan Kerja a. Padat karya produktif I berupa pembuatan kandang sapi ukuran 6m x 4,60m atau luas 27,60m2 di Padukuhan Pelem, Desa Candibinangun, Kecamatan Pakem, selama 20 hari kerja, dengan mempekerjakan 88 orang.

384


b. Padat karya produktif II berupa pembuatan kandang sapi, ukuran 6m x 4,60m atau luas 27,60 m2 di Padukuhan Nglengis, Desa Banyurejo, Kecamatan Tempel, selama 20 hari kerja, dengan mempekerjakan 88 orang. c. Padat karya produktif III berupa pembuatan kolam budidaya ikan air tawar yang terdiri dari kolam percontohan (permanen), kolam semi permanen, dan kolam tanah di Padukuhan Pereng Dawe, Desa Balecatur, Kecamatan Gamping, selama 20 hari kerja dengan memperkerjakan 88 orang. d. Padat karya infrastruktur berupa pembuatan talud di Padukuhan Sumberwatu, Desa Sambirejo, Kecamatan Prambanan, selama 29 hari kerja, selama 20 hari kerja, dengan mempekerjakan 88 orang. 2) Program perluasan kesempatan kerja melalui teknologi tepat guna terealisasi pelatihan teknologi tepat guna pembuatan emping mlinjo di Padukuhan Gerjen, Desa Margomulyo, Kecamatan Seyegan dilaksanakan selama 2 hari dan diikuti 20 orang peserta. e. Sumber dan Jumlah Anggaran Yang Digunakan DIPA Nomor: 1577/026-04.4.01/14/2012 dengan

alokasi

anggaran

sebesar

tanggal 9 Desember 2011 Rp801.000.000,00,

realisasi

Rp789.079.510,00 atau 98,14%. i. Permasalahan dan Solusi a. Pelaksana tugas pembantuan kesulitan melakukan koordinasi dengan instansi terkait, karena adanya kegiatan rehabilitasi dan rekonstruksi pasca erupsi Gunungapi Merapi Tahun 2010 di masingmasing instansi terkait. Selain itu banyaknya proposal yang masuk menyebabkan proses identifikasi lokasi membutuhkan waktu lebih lama dari yang direncanakan. Solusi yang ditempuh adalah melaksanakan penjadwalan ulang, sehingga jadwal kegiatan tidak berbenturan dengan jadwal anggota tim dari instansi terkait dan keseluruhan proposal yang masuk dapat diidentifikasi. 385


b. Jumlah tenaga kerja yang terserap dalam kegiatan belum sebanding dengan banyaknya tenaga kerja yang ada. Solusi yang dilakukan adalah menerapkan sistem bergilir untuk mengurangi kesenjangan antara tenaga kerja yang terserap dan yang tersedia. 4. Bidang Pemberdayaan Masyarakat a. Dasar Hukum DIPA Nomor: 8020/010-05.5.01/14/2012 tanggal 17 April 2012, revisi DIPA Nomor: 7315/010-05.5.01/14/2012 tanggal 9 Juli 2012. b. Instansi Pemberi Tugas Pembantuan Direktorat Jenderal Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Kementerian Dalam Negeri RI c. SKPD Yang Melaksanakan Tugas Pembantuan SKPD yang melaksanakan tugas pembantuan bidang pemberdayaan masyarakat adalah Bidang Pemberdayaan Masyarakat, Badan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Masyarakat dan Pemberdayaan Perempuan Kabupaten Sleman. Badan

Keluarga

Berencana,

Pemberdayaan

Masyarakat

dan

Pemberdayaan Perempuan Kabupaten Sleman dibentuk dengan berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 12 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 9 Tahun 2009 tentang Organisasi Perangkat Daerah Pemerintah Kabupaten Sleman dan Peraturan Bupati Sleman Nomor 53 Tahun 2011 tentang Uraian Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Badan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Masyarakat dan Pemberdayaan Perempuan Kabupaten Sleman. Secara rinci uraian tugas, fungsi, dan tata kerja Bidang Pemberdayaan Masyarakat, Badan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Masyarakat dan Pemberdayaan Perempuan Kabupaten Sleman adalah sebagaimana lampiran I.

386


d. Program dan Kegiatan Yang Diterima dan Pelaksanaannya Program dan Kegiatan Yang Diterima Program Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa, dengan kegiatan Peningkatan Kemandirian Masyarakat Pedesaan, meliputi : 1) Sosialisasi PNPM Mandiri Pedesaan. 2) Pemberian Bantuan Langsung Masyarakat (BLM) bagi masyarakat miskin

di

pedesaan

untuk

peningkatan

usaha

produktif,

pembangunan sarana/prasarana dasar, pendidikan dan kesehatan di Kecamatan Prambanan dan Kecamatan Cangkringan Realisasi Pelaksanaan Realisasi pelaksanaan program dan kegiatan tugas pembantuan bidang pemberdayaan masyarakat adalah : 1) Semiloka DPRD dan SKPD 2) Pelatihan

aparat

pemerintah

daerah

dalam

pembangunan

partisipatif pemberdayaan masyarakat 3) Pemberian bantuan sosial miskin di perdesaan untuk peningkatan usaha produktif, pembangunan sarana prasarana dasar, pendidikan, dan kesehatan di Kecamatan Prambanan, Kecamatan Cangkringan, dan kecamatan lokasi integrasi. 4) Audit dukungan atas PNPM-MP di kecamatan dan desa e. Sumber dan Jumlah Anggaran Yang Digunakan DIPA Nomor: 8020/010-05.5.01/14/2012 tanggal 17 April 2012 dengan alokasi

anggaran

sebesar

Rp12.534.036.000,00

realisasi

Rp 12.512.482.000,00 atau 99,83 %. f. Permasalahan dan Solusi -

387


5. Bidang Kesehatan a. Dasar Hukum DIPA Nomor: 2527/024-03.4.01/14/2012 tanggal 23 Desember 2011 a. Instansi Pemberi Tugas Pembantuan Direktorat Jenderal Bina Gizi dan Kesehatan Ibu dan Anak, Kementerian Kesehatan RI. b. SKPD Yang Melaksanakan Tugas Pembantuan SKPD yang melaksanakan tugas pembantuan bidang kesehatan adalah Bidang Pelayanan Medis dan 25 UPT Puskemas Dinas Kesehatan. Dinas Kesehatan dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 12 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 9 Tahun 2009 tentang Organisasi Perangkat Daerah Pemerintah Kabupaten Sleman

dan Peraturan

Bupati Sleman Nomor 31 Tahun 2009 tentang Uraian Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Dinas Kesehatan . Secara rinci uraian tugas, fungsi, dan tata kerja Bidang Pelayanan Medis dan UPT Puskesmas adalah sebagaimana lampiran I. c. Program dan Kegiatan Yang Diterima dan Pelaksanaannya Program Bina Gizi dan Kesehatan Ibu dan Anak, dengan kegiatan Bantuan Operasional Kesehatan (BOK) Realisasi pelaksanaan program dan kegiatan tugas pembantuan bidang kesehatan adalah: 1) BOK kepada 25 Puskesmas yang meliputi kegiatan upeya kesehatan preventif dan promotif, penunjang pelayanan kesehatan, lokakarya mini Puskesmas, dan pemeliharaan ringan, 2) Dokumen perencanaan BOK 3) Laporan BOK 4) Dokumen monitoring dan evaluasi BOK 5) Laporan kegiatan/sosialisasi/pembinaan

388


d. Sumber dan Jumlah Anggaran Yang Digunakan DIPA Nomor: 2527/024-03.4.01/14/2012 tanggal 23 Desember 2011 dengan alokasi anggaran sebesar Rp2.192.250.000,00, realisasi Rp2.191.182.660,00 atau 99,95%. i.

Permasalahan dan Solusi Permasalahan yang dihadapi adalah tenaga medis yang ada di Puskesmas merangkap ketugasan antara sebagai tenaga medis pelayanan di Puskesmas dan tenaga medis operasional kegiatan program bina gizi dan kesehatan ibu dan anak.

Solusi yang dilakukan

adalah dengan melakukan koordinasi intensif dan kontinyu serta pembinaan/pendampingan terhadap tenaga medis yang ada. 6. Bidang Pekerjaan Umum a) Dasar Hukum 1) DIPA Nomor: 7855/010-06.4.01/14/2012 tanggal 9 Desember 2011 2) DIPA Nomor: 0942/033-05.1.01/14/2012 tanggal 9 Desember 2011 3) DIPA Nomor: 0942/033-05.5.01/14/2012 tanggal 9 Desember 2011 b. Instansi Pemberi Tugas Pembantuan Direktorat Jenderal Bina Pembangunan Daerah, Kementerian Dalam Negeri RI dan Direktorat Cipta Karya, Kementerian Pekerjaan Umum RI c. SKPD Yang Melaksanakan Tugas Pembantuan SKPD yang melaksanakan tugas pembantuan bidang pekerjaan umum adalah Bidang Permukiman Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan, berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 12 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 9 Tahun 2009 tentang Organisasi Perangkat Daerah Pemerintah Kabupaten Sleman dan Peraturan Bupati Sleman Nomor 21 Tahun 2009 tentang Uraian Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan. Secara rinci uraian tugas, fungsi, dan tata kerja Bidang Permukiman pada Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan adalah sebagaimana lampiran I.

389


d. Program dan Kegiatan yang Diterima dan Pelaksanaannya 1) Program bina pembangunan daerah dengan kegiatan dukungan manajemen dan dukungan teknis lainnya Direktorat Jenderal Bina Pembangunan Daerah . 2) Program Pembinaan dan Pengembangan Infrastruktur Permukiman: a) Pengaturan,

pembinaan,

pengawasan,

dan

pelaksanaan

penataan bangunan dan lingkungan, pengelolaan gedung dan rumah negara b) Pengaturan,

pembinaan,

pengawasan

dan

pelaksanaan

pengembangan sanitasi dan persampahan e. Sumber dan Jumlah Anggaran Yang Digunakan 1) DIPA Nomor: 7855/010-06.4.01/14/2012 tanggal 9 Desember 2011 dengan alokasi anggaran sebesar Rp2.000.000.000,00, realisasi Rp1.730.322.500,00 atau 90% 2) DIPA Nomor: 0942/033-05.1.01/14/2012 tanggal 9 Desember 2011 dengan alokasi anggaran sebesar Rp13.485.000.000,00, realisasi Rp13.485.000.000,00 atau 100% 3) DIPA Nomor: 0942/033-05.5.01/14/2012 tanggal 9 Desember 2011 dengan alokasi anggaran sebesar Rp8.050.000.000,00, realisasi Rp8.050.000.000,00 atau 100% g. Permasalahan dan solusi B. TUGAS PEMBANTUAN YANG DIBERIKAN KEPADA DESA Berdasarkan Pasal 9 Peraturan Pemerintah Nomor 72 tahun 2005 tentang Desa disebutkan bahwa urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan desa mencakup urusan pemerintahan yang sudah ada berdasarkan hak asal usul desa, urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan kabupaten/provinsi yang diserahkan pengaturannya kepada desa, tugas pembantuan dari Pemerintah, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kabupaten/Kota, dan urusan 390


pemerintahan lainnya yang oleh peraturan perundang-undangan diserahkan kepada desa. Urusan

pemerintahan

yang

menjadi

kewenangan

kabupaten

yang

dilaksanakan oleh pemerintah desa adalah: 1. Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB). Pelaksanaan pemungutan PBB oleh Pemerintah Desa berdasarkan Keputusan Bupati Sleman No. 23/Kep.KDH/2005 tentang Pelaksanaan Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan Melalui Petugas Pemungut. Pelaksanaan pemungutan PBB dilakukan oleh dukuh sebagai petugas pemungut dan kepala desa sebagai penanggung jawab. Berdasarkan Peraturan Bupati Sleman Nomor 33 Tahun 2011 tentang Penghargaan Bagi Desa dan Padukuhan atas Pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan, dari pelaksanaan pemungutan PBB tersebut, Pemerintah Desa memperoleh penghargaan berupa uang yang besarnya

ditentukan

berdasarkan potensi pokok ketetapan PBB, prosentase target penerimaan dan prosentase realisasi dari target penerimaan. Pemerintah Desa juga memperoleh bantuan biaya penyampaian surat pemberitahuan pajak terhutang PBB berdasarkan Keputusan Bupati Sleman Nomor 150/Kep.KDH/A/2011 tentang Bantuan Biaya Penyampaian Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan Kepada Kecamatan, Desa dan Padukuhan. 2. Pemungutan Pajak Hotel. Pemerintah Kabupaten Sleman dalam melaksanakan Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 1 Tahun 2011 tentang Pajak Hotel, memberikan tugas kepada Pemerintah Desa khususnya dalam pendataan dan pemungutan pajak hotel untuk Wajib Pajak rumah kos dengan jumlah kamar lebih dari 10 kamar. Sebagai

kompensasi

atas

pelaksanaan

tugas

pembantuan

yang

dilaksanakan desa, maka desa memperoleh bagi hasil pajak berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 3 Tahun 2010 tentang Pendapatan Desa. 391

BAB V PENYELENGGARAAN TUGAS PEMBANTUAN

Recommend Documents