BAB V PENYELENGGARAAN TUGAS PEMBANTUAN ( TP )

325 Bab V Penyelenggaraan Tugas Pembantuan

BAB V PENYELENGGARAAN TUGAS PEMBANTUAN ( TP ) A. TUGAS PEMBANTUAN ( TP ) YANG DITERIMA Tugas Pembantuan sebagai salah satu azas penyelenggaraan pemerintahan di Negara Kesatuan Republik Indonesia diselenggarakan karena tidak semua wewenang dan tugas pemerintahan dapat didesentralisasikan dan diotonomkan kepada daerah. Pemberian Tugas Pembantuan kepada daerah dimaksudkan untuk meningkatkan

efisiensi,

dan

efektifitas

penyelenggaraan

pemerintahan,

pengelolaan pembangunan dan pelayanan umum. Sedangkan tujuannya adalah untuk memperlancar pelaksanaan tugas dan penyelesaian permasalahan serta membantu penyelenggaraan pemerintahan dan pengembangan pembangunan daerah. Sebagai konsekuensi penyelenggaraan tugas pembantuan ini, pemerintah pusat sebagai pemberi tugas mengalokasikan anggaran serta pedoman pelaksanaannya dari

masing–masing

Kementerian/Lembaga/Departemen/Direktorat

Jenderal

(Ditjen) melalui Kementerian Keuangan Republik Indonesia (Bendahara Umum Negara) berupa Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) kepada Satuan Kerja (Satker) Pemerintah Kabupaten/Kota yang ada di daerah, demikian pula pemerintah

daerah

berkewajiban

untuk

mempertanggung

jawabkan

pelaksanaannya kepada pemberi tugas pembantuan. Dasar hukum penyelenggaraan tugas pembantuan adalah sebagai berikut : 1. Undang – undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah ; 2. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten. 3. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2008 tentang Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan.

Laporan Keterangan Pertanggung Jawaban Bupati Jembrana Tahun 2011


4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 65 Tahun 2008 tentang Pedoman Pembentukan Tim Koordinasi Penyelenggaraan Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan Provinsi dan Pembentukan Tim Koordinasi Penyelenggaraan Tugas Pembantuan Kabupaten / Kota. Pada Tahun Anggaran 2011 Pemerintah Kabupaten Jembrana menerima pelaksanaan tugas pembantuan

dari 5 (lima) Kementerian yaitu Kementerian

Pertanian, Kementerian Kelautan dan Perikanan, Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi dan Kementerian Kesehatan. Tugas Pembantuan ini dilaksanakan oleh 4 (Empat) SKPD yaitu Kehutanan dan Kelautan

Dinas Pertanian,

( PKL ) Kabupaten Jembrana, Kantor Pemberdayaan

Masyarakat Desa ( PMD ) Kabupaten Jembrana, Dinas Kependudukan, Catatan Sipil, Ketenagakerjaan dan Transmigrasi serta Dinas Kesehatan dan Kesejahteraan Sosial. 1.

Tugas Pembantuan Yang diterima oleh Dinas Pertanian, Kelautan dan Kehutanan Kabupaten Jembrana. Dinas Pertanian, Kelautan dan kehutanan menerima Tugas Pembantuan dari 2

(dua) Kementerian yaitu Kementerian Pertanian dan Kementerian Kelautan dan Perikanan. 1.1 Dasar Hukum Dasar Hukum pelaksanaan Tugas pembantuan yang diberikan oleh Kementerian Pertanian melalui Dirjen Tanaman Pangan, Dirjen Perkebunan dan Dirjen Pengelolaan Lahan dan Air adalah sebagai berikut : a. Direktorat Jenderal Tanaman Pangan : 1) Surat Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Tahun Anggaran 2011 Nomor: 1909/018-03.4.01/20/2011 tanggal 20 Desember 2010, dengan pagu anggaran sebesar Rp. 1.471.643.000,-. 2) Petunjuk Operasional Kegiatan (POK) Direktorat Jenderal Tanaman Pangan Tahun Anggaran 2011.



3) Keputusan Menteri Pertanian Nomor : 653/Kpts/Ku.410/1/2011 tentang Penetapan Kuasa Pengguna Anggaran (KPA), Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), Penandatangan Surat Perintah Membayar (PP-SPM), Bendahara Pengeluaran dan Bendahara Penerimaan Dana Tugas Pembantuan Pada SKPD Dinas/Badan/Kantor Yang Membidangi Tanaman Pangan Provinsi dan Kabupaten/Kota di Provinsi Bali Tahun Anggaran 2011. b. Direktorat Jenderal Pengelolaan Lahan dan Air : 1) Surat Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Tahun Anggaran 2011 Nomor : 1909/018-08.4.01/20/2011 tanggal 20 Desember 2010, dengan pagu anggaran sebesar Rp. 2.217.000.000,2) Petunjuk Operasional Kegiatan (POK) Direktorat Jenderal Pengelolaan Lahan dan Air (PLA) Tahun Anggaran 2011. 3) Keputusan Menteri Pertanian Nomor: 2368/Kpts/OT.160/5/2011 tentang Perubahan

Lampiran

Keputusan

Menteri

Pertanian

Nomor

562/Kpts/KU.410/1/2011 tentang Penetapan Kuasa Pengguna Anggaran, Pejabat Pembuat Komitmen, Pejabat Penguji Tagihan/Penandatangan Surat Perintah

Membayar

(SPM),

Bendahara

Pengeluaran

dan

Bendahara

Penerimaan Dana Tugas Pembantuan Tahun Anggaran 2011 Pada SKPD Dinas/Badan/Kantor Yang Membidangi Prasarana dan Sarana Pertanian Provinsi dan Kabupaten/Kota di Provinsi Bali. c. Direktorat Jenderal Perkebunan : 1) Surat Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Tahun Anggaran 2011 Nomor : 1909/018-05.4.01/20/2011 tanggal 20 Desember 2011, dengan pagu anggaran sebesar Rp.2.089.368.000,2) Petunjuk Operasional Kegiatan (POK) Pembangunan Perkebunan Program Peningkatan

Produksi,Produkivitas

dan

Mutu

Tanaman

Perkebunan

Berkelanjutan Tahun 2011, Dinas Pertanian Kehutanan dan Kelautan Kabupaten Jembrana, Kementerian Pertanian RI, Direktorat Jenderal Perkebunan.



3) Keputusan Menteri Pertanian Nomor : 2342/Kpts/OT.160/5/2011 tentang Perubahan

Lampiran

Keputusan

Menteri

Pertanian

Nomor

807/Kpts/KU.410/2/2011 tentang Penetapan Kuasa Pengguna Anggaran (KPA), Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), Pejabat Penandatangan Surat Perintah Membayar (PP-SPM), Bendahara Pengeluaran dan Bendahara Penerimaan Dana Tugas Pembantuan pada SKPD Dinas/Badan/Kantor yang Membidangi Perkebunan Provinsi dan Kabupaten/Kota di Provinsi Bali Tahun Anggaran 2011. d. Dasar hukum pelaksanaan tugas pembantuan yang diberikan oleh Kementerian Kelautan dan Perikanan, melalui Direktorat Jenderal Perikanan Budidaya dengan dasar hukum sebagai berikut : 1) Surat Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Tahun Anggaran 2011 Nomor : 0627/032-06.4.01/20/2011 tanggal 20 Desember 2011, dengan pagu anggaran sebesar Rp. 436.387.000,2) Kertas Kerja RKA-KL Rincian Belanja Satuan Kerja Tahun Anggaran 2011 Satuan Kerja Tugas Pembantuan Kabupaten Jembrana Provinsi Bali Kode Satker 220209, Kementerian Kelautan dan Perikanan Direktorat Jenderal Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan (P2HP). 3) Keputusan

Menteri

Kelautan

dan

Perikanan

RI

Nomor

KEP.97/MEN/KEU/KU.611/2011 tentang Perubahan Kedua Puluh Dua Atas Keputusan

Menteri

Kelautan

dan

Perikanan

Nomor

KEP.139/MEN/KEU.611/2010 tentang Penunjukan Kuasa Pengguna Anggaran, Pejabat Pembuat Komitmen, Pejabat Penguji Tagihan/Penandatangan Surat Perintah Membayar (SPM) dan Pengangkatan Bendahara Pengeluaran Pada Satuan Kerja Dinas Provinsi/Kabupaten/Kota Dana Tugas Pembantuan Lingkup Ditjen Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan Kementerian Kelautan dan Perikanan Tahun Anggaran 2011. 4) Keputusan Kuasa Pengguna Anggaran Nomor : 49/TP/VI/KAN/PKL/2011 tentang Perubahan Atas Keputusan Kuasa Pengguna Anggaran Nomor Laporan Keterangan Pertanggung Jawaban Bupati Jembrana Tahun 2011


25/TP/III/KAN/PKL/2011 tentang Penunjukan Penanggung Jawab Pengelola Keuangan, Pengelola SAI dan Pengelola SABMN Satker Dinas Pertanian, Kehutanan dan Kelautan Kabupaten Jembrana Tahun Anggaran 2011. 1.2.

Instansi Pemberi Tugas Pembantuan. Instansi pemberi tugas pembantuan adalah Kementerian Pertanian, dengan

program dan kegiatan dilaksanakan di melalui 3 (tiga) Direktorat Jenderal yaitu : -

Direktorat Jenderal Tanaman Pangan

-

Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian

-

Direktorat Jenderal Perkebunan

-

Kementerian Kelautan dan Perikanan melalui Direktorat Jenderal Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan (P2HP).

1.3.

Program dan Kegiatan Program dan Kegiatan tugas pembantuan dari Kementerian Pertanian yang

dialokasikan kepada Dinas Pertanian, Kehutanan dan Kelautan

adalah sebagai

berikut: a. Tugas Pembantuan yang diberikan oleh Direktorat Jenderal Tanaman Pangan dengan program dan kegiatan yang dilaksanakan adalah Program Peningkatan Produksi, Produktivitas dan Mutu Tanaman Pangan untuk Mencapai Swasembada dan Swasembada Berkelanjutan. Kegiatan yang dilaksanakan : - Pengelolaan Produksi Tanaman Aneka Kacang dan Umbi. - Pengelolaan Produksi Tanaman Serelia. - Pengelolaan Sistem Penyediaan Benih Tanaman Pangan. - Penanganan Pasca Panen Tanaman Pangan. - Dukungan Manajemen dan Teknis Lainnya pada Ditjen Tanaman Pangan. b. Tugas Pembantuan yang diberikan oleh Direktorat Jenderal Pengelolaan Lahan dan Air dengan program dan kegiatan yang dilaksanakan adalah Program Penyediaan dan Pengembangan Prasarana dan Sarana Pertanian. Kegiatan yang dilaksanakan yaitu : Laporan Keterangan Pertanggung Jawaban Bupati Jembrana Tahun 2011


-

Pengelolan Air Irigasi untuk Pertanian.

-

Perluasan Areal dan Pengelolaan Lahan Pertanian.

-

Pengelolaan Sistem Penyediaan dan Pengawasan Alat Mesin Pertanian.

-

Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis Lainnya Ditjen Prasarana dan Sarana Pertanian.

-

Fasilitas Pupuk dan Pestisida.

-

Pelayanan Pembiayaan Pertanian dan Pengembangan Usaha Agrobisnis Perdesaan (Puap)

c. Program dan Kegiatan Tugas Pembantuan dari Direktorat Jenderal Perkebunan yang diberikan kepada Dinas Pertanian, Kehutanan dan Kelautan Program

adalah

Peningkatan Produksi,Produktivitas dan Mutu Tanaman Perkebunan

Berkelanjutan. Kegiatan yang dilaksanakan adalah : - Peningkatan Produksi, Produktivitas, dan Mutu Tanaman Rempah dan Penyegar. - Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis Lainnya Ditjen Perkebunan. d. Program dan Kegiatan tugas pembantuan

dari Kementerian Kelautan dan

Perikanan melalui Direktorat Jenderal Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan (P2HP) yang diberikan kepada Dinas Pertanian, Kehutanan dan Kelautan adalah sebagai berikut : 1. Program

: Peningkatan Daya Saing Produk Perikanan.

2. Kegiatan

: - Fasilitasi Penguatan dan Pengembangan Pemasaran Dalam Negeri Hasil Perikanan. - Peningkatan Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Ditjen P2HP.

1.4. Realisasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan : Realisasi Pelaksanaan Progrram dan Kegiatan Tugas Pembantuan dapat dilihat pada tabel berikut : a. Tugas Pembantuan dari Direktorat Jenderal Tanaman Pangan :



Tabel 5.1 Alokasi dan Realisasi Anggaran TP Dirjen Tanaman Pangan Tahun 2011 Program/Kegiatan

Jumlah Pagu

Program Peningkatan Produksi,Produktivitas dan Mutu Tanaman Pangan untuk Mencapai Swasembada dan Swasembada Berkelanjutan.  Pengelolaan Produksi Tanaman Aneka Kacang dan Umbi  Pengelolaan Produksi Tanaman Serelia.  Pengelolaan Sistem Penyediaan Benih Tanaman Pangan.  Penanganan Pasca Panen Tanaman Pangan.  Dukungan Manajemen dan Teknis Lainnya pada Ditjen Tanaman Pangan. JUMLAH

Realisasi Keu (Rp)

Fisik %

%

527.250.000

100

523.400.000

99,27

486.300.000

100

483.700.000

99,47

6.500.000

100

6.450.000

99,23

406.693.000

100

406.568.000

99,97

44.900.000

100

38.885.000

86,60

100

1.459.003.000

99,14

1.471.643.000

Tugas Pembantuan dari Kementerian Pertanian Ditjen Tanaman Pangan yang dialokasikan kepada Pemerintah Kabupaten Jembrana dilaksanakan oleh Satuan Kerja (Satker) Dinas Pertanian, Kehutanan dan Kelautan Kabupaten Jembrana,

pada

tahun

anggaran

2011

dialokasikan

dana

sebesar

Rp.1.471.643.000,00 untuk 1 (satu) Program dalam 1 DIPA yaitu : 1. Program Peningkatan Produksi,Produktivitas dan Mutu Tanaman Pangan untuk Mencapai Swasembada dan Swasembada Berkelanjutan. Sasaran yang ingin dicapai adalah terlaksananya SLPTT Komoditas Serelia, meningkatnya

pupuk

organik,

terlaksananya

SL-PTT,

pelatihan,

Koordinasi,Pembinaan,Pengawasan dan Monitoring kegiatan peningkatan produksi dan produktivitas melalui indikator tertibnya administrasi kegiatan terlaksananya kegiatan dan hingga akhir bulan Desember tahun 2011 dapat direalisasikan sebesar Rp 1.459.003.000,00 dengan realisasi fisik 100% dan keuangan 99,14 %. b. Tugas Pembantuan dari Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian Alokasi dan Realisasi Anggaran baik fisik maupun keuangan adalah sebagai berikut :



Tabel 5.2 Alokasi dan Realisasi Anggaran TP Dirjen Prasarana dan Sarana Pertanian Program/Kegiatan

Jumlah Pagu

Program Penyediaan dan Pengembangan Prasarana dan Sarana Pertanian.  Pengelolan Air Irigasi untuk Pertanian.  Perluasan Areal dan Pengelolaan Lahan Pertanian.  Pengelolaan Sistem Penyediaan dan Pengawasan Alat Mesin Pertanian  Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis Lainnya Ditjen Prasarana dan Sarana Pertanian.  Fasilitas Pupuk dan Pestisida.  Pelayanan Pembiayaan Pertanian dan Pengembangan Usaha Agribisnis Perdesaan (Puap) JUMLAH

Fisik %

Realisasi Keu(Rp)

%

1.132.000.000 800.000.000

100 100

902.000.000 800.000.000

79,68 100

80.000.000

100

80.000.000

100

100.000.000

100

70.657.000

70,66

35.000.000

100

13.628.500

38,94

70.000.000

100

43.552.400

62,22

2.217.000.000

100

1.909.837.900

86,15

Tugas Pembantuan yang diberikan oleh Pemerintah Pusat melalui Kementerian Pertanian-Ditjen Prasarana dan Sarana Pertanian, dilaksanakan oleh Satuan Kerja (Satker) Dinas Pertanian, Kehutanan dan Kelautan Kabupaten Jembrana.

Pada

tahun

anggaran

2011

dialokasikan

dana

sebesar

Rp.2.217.000.000, 00 untuk 1 ( satu ) Program dalam 1 DIPA yaitu : 1) Program Penyediaan dan Pengembangan Prasarana dan Sarana Pertanian, sasaran yang ingin dicapai adalah terlaksananya kegiatan Pengelolaan Lahan dan Air dengan indikator keluarannya adalah : Tersedianya pengembangan sumber air alternatif skala kecil. Tersedianya optimasi pemanfaatan air irigasi Tersediannya pengembangan konservasi air, Hingga akhir bulan Desember tahun 2011 dapat direalisasikan sebesar Rp.1.909.837.900,00 dengan realisasi fisik 100% dan keuangan 86,15 %. c. Tugas Pembantuan dari Direktorat Jenderal Perkebunan : Alokasi dan Realisasi Anggaran baik fisik maupun keuangan adalah sebagai berikut :



Tabel 5.3 Alokasi dan Realisasi Anggaran TP Dirjen Perkebunan Program/Kegiatan Program Peningkatan Produksi,Produktivitas dan Mutu Tanaman Perkebunan Berkelanjutan. - Peningkatan Produksi, Produktivitas, dan Mutu Tanaman Rempah dan Penyegar. - Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis Lainnya Ditjen Perkebunan. JUMLAH

Fisik %

Realisasi Keu (Rp)

%

2.021.098.000

100

1.997.492.700

98,83

68.270.000

100

63.740.000

93,36

100

2.061.232.700

98,65

Jumlah Pagu

2.089.368.000

Pemerintah Pusat melalui Satuan Kerja Kementerian Pertanian melalui Ditjen Perkebunan

yang diberikan kepada Pemerintah Kabupaten Jembrana

dilaksanakan oleh Satuan Kerja (Satker) Dinas Pertanian, Kehutanan dan Kelautan Kabupaten Jembrana, pada tahun anggaran 2011 dialokasikan dana sebesar Rp. 2.089.368.000,00 untuk 1 (satu) Program dalam 1 DIPA yaitu : Program

Peningkatan Produksi, Produktivitas dan Mutu Tanaman

Perkebunan Berkelanjutan, sasaran kegiatan

yang ingin dicapai adalah

meningkatnya produksi dan produktivitas tanaman perkebunan (kakao) dengan indikator keluarannya adalah : -

Terlaksananya peremajaan kakao seluas 300 Ha

-

Terlaksananya intensifikasi kakao seluas 600 Ha

-

Terwujudnya pembangunan 2 unit UPH (Unit Pengolahan Hasil) kakao fermentasi

-

Terwujudnya peningkatan produksi dan produktivitas kakao

-

Meningkatnya kemampuan teknis petani dalam mengelola kebun kakao sesuai standart teknis budidaya perkebunan.

-

Meningkatnya kemampuan 20 orang petani dalam mengelola produksi pasca panen sesuai SNI

-

Tersedianya rekomendasi pemupukan yang spesifik di lokasi gerakan untuk digunakan oleh para petani

-

Tersedianya sistim data base budidaya kakao dengan menggunakan metodologi intensifikasi dan identifikasi tanaman kakao.



Hingga akhir bulan Desember tahun 2011 dapat direalisasikan sebesar Rp.2.061.232.700,00 dengan realisasi fisik 100% dan keuangan 98,65 %. d. Tugas Pembantuan dari Kementerian Kelautan dan Perikanan melalui Direktorat Jenderal Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan (P2HP) : Tabel 5.4 Alokasi dan Realisasi Anggaran TP Dirjen Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan (P2HP)

362.000.000

Fisik % 100

Realisasi Keuangan (Rp) 359.374.000

99,27

74.387.000

100

52.322.100

70,34

436.387.000

100

411.696.100

94,34

Uraian Kegiatan

Jumlah Pagu

Fasilitasi Penguatan dan Pengembangan Pemasaran Dalam Negeri Hasil Perikanan Peningkatan Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Ditjen P2HP JUMLAH

%

.

Pemerintah Kabupaten Jembrana menerima Tugas Pembantuan dari Kementerian Kelautan dan Perikanan melalui Ditjen Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan (P2HP) yang dilaksanakan oleh Satuan Kerja (Satker) Dinas Pertanian, Kehutanan dan Kelautan Kabupaten Jembrana, pada tahun anggaran 2011 dialokasikan dana sebesar Rp 436.387.000,00 untuk Program Peningkatan Daya Saing Produk Perikanan, sasaran program yang ingin dicapai adalah meningkatnya produk olahan bernilai tambah, jaminan mutu dan keamanan hasil perikanan, investasi, distribusi dan akses pasar hasil perikanan. Keluaran (output) Kegiatan

Fasilitasi Penguatan dan Pengembangan

Pemasaran Dalam Negeri Hasil Perikanan adalah tersedianya sarana dan prasarana pemasaran dalam negeri hasil perikanan, melaui indikator kinerja kegiatan : 1). Jumlah pelelangan ikan dan pasar ikan yang dibina dan dikembangkan agar dapat berfungsi sesuai standar, 2). Jumlah lokasi pelaksanaan promosi dan kerjasama pemasaran hasil perikanan dalam negeri melalui Gemarikan. Laporan Keterangan Pertanggung Jawaban Bupati Jembrana Tahun 2011


Selanjutnya

keluaran

(output)

Kegiatan

Peningkatan

Dukungan

Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Ditjen P2HP adalah tersedianya dokumen perencanaan dan pelaporan, melaui indikator kinerja kegiatan : 1). Terlaksananya seluruh perencanaan, pelaporan dan publikasi secara terintegrasi, akuntabel dan tepat waktu berdasarkan data yang terkini dan akurat di lingkungan Ditjen P2HP. 2). Terlaksananya dukungan teknis inovasi teknologi pengolahan, metode pengujian dan monitoring hasil perikanan yang siap diimplementasikan. 3). Terbayarnya gaji dan terlaksananya operasional perkantoran di lingkungan Ditjen P2HP. Hingga akhir bulan Desember tahun 2011, Program/Kegiatan ini dapat dilaksanakan atau direalisasikan sebesar Rp. 411.696.100,00 dengan realisasi fisik 100 % dan keuangan 94,34 %. Kegiatan ini berupa Pembangunan Los Pasar Ikan yang berlokasi di Pasar Umum Negara Kecamatan Jembrana dengan nilai kontrak sebesar Rp. 329.620.000,00 yang dilaksanakan oleh CV. PANCA KARYA UTAMA. 1.5.

Sumber dan Jumlah Anggaran Yang Digunakan.

a. Direktorat Jenderal Tanaman Pangan Sumber Dana Satker (18.03.220204) berasal dari Rupiah Murni pada DIPA TA.2011 Nomor: 1909/018-03.4.01/20/2011 tanggal 20 Desember 2010, dengan pagu anggaran sebesar Rp. 1.471.643.000,00 (satu milyard empat ratus tujuh puluh satu juta enam ratus empat puluh tiga ribu rupiah). b. Direktorat Jenderal Pengelolaan Lahan dan Air Sumber Dana Satker (018.08.220204) berasal dari Rupiah Murni pada DIPA TA. 2010 Nomor : 1909/018-08.4.01/20/2011 tanggal 20 Desember 2010, dengan pagu anggaran sebesar Rp. 2.217.000.000,00 (satu milyard dua ratus tujuh belas juta rupiah). c. Direktorat Jenderal Perkebunan Sumber Dana Satker (018.05.220204) berasal dari Rupiah Murni pada DIPA



TA.2011 Nomor : 1909/018-05.4.01/20/2011 tanggal 20 Desember 2010, dengan pagu anggaran sebesar Rp.2.089.368.000,00 (dua milyard delapan puluh sembilan juta tiga ratus enam puluh delapan ribu rupiah). d. Kementerian Kelautan dan Perikanan melalui Direktorat Jenderal Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan (P2HP). Sumber Dana Satker (032.06.220209) berasal dari Rupiah Murni pada DIPA TA. 2011 Nomor : 0627/032-06.4.01/20/2011 tanggal 20 Desember 2010, dengan pagu anggaran sebesar Rp. 436.387.000,- (empat ratus tiga puluh enam juta tiga ratus delapan puluh tujuh ribu rupiah). 1.6. Satuan Kerja Perngkat Daerah (SKPD) Yang Menangani. SKPD di Kabupaten Jembrana yang melaksanakan tugas pembantuan adalah Dinas Pertanian, Kehutanan dan Kelautan Kabupaten Jembrana. 1.7. Jumlah Pegawai, Kualifikasi Pendidikan, Pangkat dan Golongan, Jumlah Pejabat Struktural dan Fungsional. a. Pelaksana Tugas Pembantuan yang diberikan oleh Direktorat Jenderal Tanaman Pangan berjumlah

6 orang pegawai sebagai pengelola, yang terdiri dari : 3

orang petugas pelaksana teknis kegiatan,1 Orang Bendahara, 1 orang Pejabat Pembuat Komitmen dan 1 Orang kuasa Pengguna Anggaran dengan Kualifikasi Pendidikan S2 1 Orang, S1 sebanyak 3 Orang, SMA sebanyak 2 Orang. Pangkat dan Golongan Golongan IV sebanyak 2 Orang, Golongan III sebanyak 4 Orang. Pejabat Struktural Eselon II sebanyak 1 Orang, Eselon III sebanyak 1 Orang dan Eselon IV sebanyak 1 orang. b. Pelaksana Tugas Pembantuan dari Direktorat Jenderal Pengelolaan lahan dan Air adalah sebanyak 5 orang pegawai, yang terdiri dari 1 orang petugas pelaksana teknis kegiatan, 1 orang pembuata laporan, 1 Orang Bendahara, 1 orang Pejabat Pembuat Komitmen dan 1 Orang kuasa Pengguna Anggaran dengan kualifikasi pendidikan S2 1 Orang, S1 3 Orang SMA 1 Orang. Jumlah Golongan IV 2 Orang, Golongan III 3 Orang. Jumlah Pejabat Struktural Eselon II Eselon III 1 Orang dan Eselon IV 1 Orang. Laporan Keterangan Pertanggung Jawaban Bupati Jembrana Tahun 2011

1 Orang,


c. Jumlah pegawai yang dilibatkan untuk melaksanakan Tugas Pembantuan Yang Diberikan Oleh Direktorat Jenderal Perkebunan sebanyak 8 orang dengan kualifikasi pendidikan S2 sebanyak 2 orang, S1 3 orang, SLTA 4 orang. Pangkat dan Golongan Pembina Utama Muda (IV/c) 1 orang, Pembina (IV/a) 2 orang, Penata Tingkat I (III/d) 2 orang, Penata Muda Tingkat I (III/b) 3 orang dan Penata Muda (III/a) 1 orang. Jumlah pejabat struktural eselon II-b 1 orang, eselon III-b 1 orang dan eselon IV-a 1 orang. d. Jumlah Pegawai yang dilibatkan untuk melaksanakan Tugas Pembantuan yang diberikan oleh Direktorat Jenderal Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan (P2HP) adalah sebanyak 8 orang dengan kualifikasi pendidikan S2 sebanyak 2 orang, S1 sebanyak 2 orang dan SLTA sebanyak 4 orang. Pangkat dan Golongan Pembina (IV/a) sebanyak 3 orang, Penata Tk.I (III/d) 2 orang, Penata Muda Tk. I (III/b) 2 orang dan Penata Muda (III/a) 1 orang. Jumlah Pejabat Struktural Eselon II-b sebanyak 1 orang, eselon III-a 1 orang, eselon III-b 1 orang dan IV-a sebanyak 1 orang. 1.8. Sarana dan Prasarana Secara umum kondisi dan jumlah sarana prasarana yang digunakan untuk melaksanakan tugas pembantuan di Kabupaten Jembrna sudah cukup memadai, dan dalam kondisi yang baik sehingga tidak menimbulkan persoalan, yaitu sebagai berikut : a. Pelaksanaan Tugas Pembantuan yang diberikan oleh Direktorat Jenderal Tanaman Pangan didukung dengan fasilitas Telekomunikasi (Line telepone, Fax dan Internet), Komputer PC (desktop) sebanyak 2 Unit, Note Book sebanyak 2 Unit, Printer sebanyak 2 Unit, Kendaraan Roda 2 sebanyak

3 Unit, dengan

kondisi baik. b. Pelaksanaan Tugas Pembantuan Oleh Direktorat Jenderal Prasarana dan sarana Pertanian dengan fasilitas Telekomunikasi (Line telepone, Fax dan Internet), Komputer PC (desktop) sebanyak 3 Unit, Note Book sebanyak 2 Unit, Printer sebanyak 4 Unit, Kendaraan Roda 2 sebanyak 5 Unit yang semuanya dalam kondisi baik. Laporan Keterangan Pertanggung Jawaban Bupati Jembrana Tahun 2011


c. Pelaksanaan Tugas Pembantuan Yang Diberikan oleh Ditjen Perkebunan didukung fasilitas fasilitas yang cukup memadai dengan kondisi yang baik berupa telekomunikasi telepon dan internet, Komputer, laptop dan printer, kendaraan roda 2 sebanyak 3 unit, dengan kondisi baik. d. Tugas Pembantuan dari Direktorat Jenderal Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan (P2HP) dilengkapi dengan sarana Telekomunikasi (Line telepone, Fax dan Internet), Komputer PC (desktop) sebanyak 2 Unit, Printer sebanyak 2 Unit, Kendaraan Roda 2 sebanyak 2 Unit, dan semuanya dalam kondisi baik. 1.9. Permasalahan dan Solusi a.

Tugas Pembantuan yang diberikan Oleh Direktorat Jenderal Tanaman Pangan, permasalahannya adalah sebagai berikut : 1. Lambatnya

realisasi

kegiatan

disebabkan

karena

seringnya

pergantian/revisi pengelolaan keuangan daerah 2. Bantuan bibit/benih padi dalam rangka pelaksanaan SL-PTT padi/kedelai realisasinya tidak sesuai jadwal tanam 3. Perkembangan serangan hama dan penyakit yang cukup pesat sehingga mempengaruhi keberhasilan kegiatan Solusi : 1. Melaksanakan koordinasi dengan Pusat (Kementerian Pertanian) untuk mempercepat proses penetapan pengelola keuangan. 2. Menyesuaikan antara jadwal tanam dengan realisasi bantuan benih. 3. Melaksanakan pengamatan intensif dan menyelenggarakan pengendalian hama dan penyakit secara masal b.

Pelaksanaan Tugas Pembantuan Oleh Direktorat Jenderal Pengelolaan lahan dan Air, permasalahannya adalah sebagai berikut : Beberapa kegiatan tidak bisa dilaksanakan yaitu Kegiatan Pembangunan Sumur Resapan untuk Peternakan karena kelompok tani tidak ada minat dan tidak sanggup untuk melaksanakannya setelah diadakan sosialisasi.



Solusi : 1. Sisa Anggaran di setor ke Kas Negara 2. Untuk kegiatan Sumur resapan dilakukan lebih banyak koordinasi ke Pusat sehingga untuk tahun-tahun selanjutnya kegiatan yang dialokasikan ke Kabupaten agar disesuaikan dengan kondisi wilayah masing-masing. c.

Tugas

Pembantuan yang diberikan oleh

Direktorat Jenderal

Perkebunan

permasalahannya adalah : 1. Adanya serangan hama penyakit sehingga menurunnya produksi. 2. Iklim yang ekstrim sehingga menurunnya produksi. 3. Tidak tersedianya biaya perencanaan dalam POK sehingga lambatnya pelelangan. Solusi : 1. Pengendalian hama penyakit secara rutin 2. Mengadakan pembinaan secara intensif kepada kelompok tani untuk memberikan pemahaman yang lebih baik dampak pengaruh faktor iklim. 3. Agar dicantumkan biaya perencanaan/design di POK 4. Sedikit mungkin adanya mutasi pegawai di awal tahun. d. Tugas Pembantuan yang diberikan oleh Direktorat Jenderal Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan (P2HP). Permasalahan yang dihadapi adalah dalam pelaksanaan kegiatan tidak ada permasalahan karena hambatan yang ada dikoordinasikan dengan pemberi tugas atau instansi terkait. 1.10. Hal-Hal Lain Yang Perlu Dilaporkan. Realisasi pelaksanaan tugas pembantuan yang kecil sebagian besar diakibatkan oleh lambatnya turun DIPA atau Petunjuk-petunjuk pelaksanaan dari pemerintah. Segala bentuk petunjuk operasionalnya harus menunggu dari pusat disamping karena terdesak waktu berakhirnya tahun anggaran. Dengan demikian diharapkan kedepan hendaknya lebih tepat apabila dana-dana Tugas pembantuan dialokasikan dengan model DAK, agar pelaksanaanya lebih cepat dan tepat sasaran sesuai kebutuhan daerah. Laporan Keterangan Pertanggung Jawaban Bupati Jembrana Tahun 2011


Agar program-program yang dilaksanakan sesuai dengan harapan dan hasil yang maksimal untuk pelaksanaan tugas pembantuan ditahun-tahun berikutnya maka perlu dipertimbangkan adanya dana pendamping sebagai insentif bagi petani. 2.

Tugas Pembantuan Yang diterima oleh Kantor Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa.

2.1 Dasar Hukum : a. Keputusan Presiden Nomor 42 Tahun 2002 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 20 Tahun 2008, b. Instruksi Presiden Nomor 7 tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, c. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 tahun 2007 tentang Pedoman Pelaksanaan Kegiatan dan Anggaran di Lingkungan Departemen Dalam Negeri, d. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 171/PMK.05/2007 tentang Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintahan Pusat, e. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 134/PMK.07/2007 tentang Bagan Akun Standar, f. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 168/PMK.07/2009 tentang Pedoman Pendanaan Urusan Bersama Pusat dan Daerah untuk Penanggulngan Kemiskinan, g. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 tahun 2004 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Departemen Dalam Negeri. 2.2 Instansi Pemberi Urusan Bersama (Tugas Pembantuan) Instansi pemberi Urusan Bersama (Tugas Pembantuan) yaitu Kantor Ditjen PMD Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia. 2.3 Program dan Kegiatan Yang Diberikan Program

yang

diberikan

meliputi

Program

Nasional

Pemberdayaan

Masyarakat–Mandiri Perdesaan (PNPM-MP) dan Program Pengembangan Sistem Pembangunan

Partisipatif

(P2SPP).

Kegiatan

yang

diberikan

kemandirian masyarakat perdesaan.


peningkatan


2.4 Realisasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan PNPM dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 5.903.115.000,- terdiri dari : a.

BLM

sebesar Rp. 4.540.000.000,-

Kegiatan terdiri dari :

b.

-

Simpan Pinjam Khusus Perempuan

Rp.

410.520.500,-

-

Pendidikan

Rp.

141.898.500,-

-

Sarana Prasarana

Rp. 3.987.581.000,-

DOK Pelatihan Masyarakat

Rp.

271.980.000,-

Rp.

250.000.000,-

Kegiatan terdiri dari :

c.

-

Pelatihan KPMD

-

Pelatihan TPU

-

Pelatihan Tim Verifikasi

-

Pelatihan Prebekel, LPM, BPD

-

Pelatihan UPK, BP UPK, TPK, BKAD

-

Pelatihan Tim Monitoring Desa

-

Pelatihan Tim Pemelihara Kegiatan

DOK Perencanaan Kegiatan terdiri dari : -

MAD Perencanaan

-

Insentip KPMD dan PL

-

MAD Penetapan Usulan

-

MAD Pendanaan

-

Rapat Koordinasi

-

Administrasi Kegiatan

Rp.

155.870.000,-

-

Peningkatan Kapasitas Aparat Pemerintah

Rp.

50.515.000,-

-

Pembinaan dan pengawasan PNPM-MP

Rp.

34.750.000,-

DOK RBM

Rp.

600.000.000,-

P2SPP dengan alokasi anggaran

Rp. 5.350.000.000,-

Oleh Inspektorat Kabupaten d.

Terdiri dari :



1) BLM

Rp. 5.000.000.000,-

Kegiatan terdiri dari : -

Simpan Pinjam Khusus Perempuan

Rp.

-

Pendidikan

Rp. 1.725.813.700,-

-

Kesehatan

Rp.

-

Sarana Prasarana

Rp. 2.419.099.900,-

2) BLM DOK P2SPP

719.992.200,135.094.200,-

Rp.

350.000.000,-

-

Pelatihan KPMD

-

Peningkatan Kapasitas Pelaku Kecamatan

-

Lokakarya di Tingkat Kecamatan

-

Pelatihan Pengintegrasian Pemerintahan Desa

-

Pelatihan Perumusan Deraf Musrenbang Pengintegrasian

-

Penataan Kelembagaan

-

Penguatan Pengembangan Kelompok

2.5 Sumber dan Jumlah Anggaran yang digunakan Sumber anggaran berasal dari APBN, APBD Provinsi dan APBD Kabupaten dengan alokasi masing-masing yaitu dari APBN sebesar Rp.8.213.115.000,- dari APBD I sebesar Rp.800.000.000,- dan dari APBD II Rp. 2.300.000.000,-. Total Jumlah anggaran sebesar Rp. 11.313.115.000. Realisasi masing-masing yaitu APBN sebesar Rp.7.903.170.000,- APBD I sebesar Rp.800.000.000,- dan APBD II sebesar Rp.2.300.000.000,-. Total Jumlah Realisasi sebesar Rp. 11.003.170.000,2.6 Satuan Perangkat Daerah yang melaksanakan Urusan Tugas Pembantuan. Pelaksana Tugas Pembantuan adalah Kantor Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Kabupaten Jembrana. 2.7 Jumlah Pegawai, Kualifikasi Pendidikan, Pangkat dan Golongan, Jumlah Pejabat Struktural dan Fungsional Jumlah Pegawai

yang menangani urusan sebanyak 9 Orang dengan

Kualifikasi Pendidikan SMA 2

Orang, S1

5

Orang, S2

2

Orang, Pangkat dan

Golongan masing-masing terdiri dari Gol. II/a (Pengatur Muda), 1 Orang, Gol. III/a Laporan Keterangan Pertanggung Jawaban Bupati Jembrana Tahun 2011


(Penata Muda) : 2 Orang, Gol. III/b (Penata Muda Tk. I) : 3 Orang, Gol. III/c (Penata) : 1 Orang, Gol. III/d (Penata Tk. I ) : 2 Orang, Gol. IV/b (Pembina Tk. I) : 1 Orang. 2.8 Kondisi Sarana dan Prasarana yang digunakan Sarana dan prasarana yang ada cukup memadai dengan kondisi yang baik Untuk sarana mobilitas berupa Kendaraan Roda 4 : 2 Unit (kondisi baik), Kendaraan Roda 2 : 2 Unit (kondisi baik). 2.9 Permasalahan dan solusi a. Permasalahan : -

Penyerapan anggaran pelaksanaan kegiatan RBM tidak maksimal karena disebabkan adanya dana luncuran dari tahun 2010.

-

Rendahnya tingkat koordinasi pelaksanaan program pemberdayaan masyarakat dari perencanaan sampai pada tahap pelaksanaan kegiatan fisik.

-

Kemampuan

masyarakat

untuk

berpartisipasi

swadaya

dalam

membangun desa masih relatif rendah. b. Solusi : -

Sudah diupayakan oleh pelaku di tingkat desa, kecamatan, dan kabupaten untuk penyelesaian pekerjaan agar tepat waktu sesuai dengan batas waktu yang ditentukan.

-

Memantapkan komitmen bahwa untuk keseluruhan kegiatan yang berkaitan dengan penanggulangan kemiskinan agar melibatkan Gakin sehingga pelaksanaan kegiatan tepat sasaran.

3. Tugas Pembantuan Yang Diterima Oleh Dinas Kependudukan, Catatan Sipil, Ketenagakerjaan dan Transmigrasi Kabupaten Jembrana. 3.1. Dasar Hukum 1. Surat Pengesahan DIPA Pelaksanaan Tahun Anggaran 2011 oleh Direktur Jenderal Perbendaharaan Kementerian Keuangan RI Nomor : 0785 / 026-04.4.01 /20/ 2011 tanggal 30 Desember 2010



2. Dengan

dasar

SK.

Menteri

Tenaga

Kerja

dan

Transmigrasi

RI

Nomor

288/MEN/XII/2010 mengangkat KPA/Pejabat Penguji SPM/ Bendahara Penerima dan Bendahara Pengeluaran. 3.2.

Instansi Pemberi Tugas Pembantuan Instansi yang memberikan Tugas Pembantuan adalah Kementerian Tenaga

Kerja dan Transmigrasi Republik Indonesia. 3.3 Program dan Kegiatan Program dan Kegiatan untuk Tahun Anggaran 2011 yaitu sebagai berikut : 1. Nama Program 2. Nama Kegiatan 3. Jumlah Sub Kegiatan

: Program Peningkatan Kompetensi dan Produktivitas Tenaga Kerja : Pengembangan Standarisasi dan Produktivitas ompetensi : Kerja dan Program Lattas 2 Sub Kegiatan

3.4 Realisasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan Pelaksanaan Peningkatan Kompetensi dan Produktivitas

dengan target 10

Paket kegiatan dengan alokasi anggaran sebesar Rp.445.120.000,-. Realisasai Fisik 100 % dan keuangan Rp. 433.834.000,- Kegiatan yang sudah dilaksanakan terdiri dari Pelatihan berbasis kompetensi 10 Paket. 3.5 Sumber dan Jumlah Anggaran yang digunakan Jumlah pagu anggaran untuk tahun 2010 sebesar Rp. 378.341.000,- dan terealisasi sebesar Rp. 346.843.000,3.6 Satuan Perangkat Daerah yang melaksanakan Urusan Tugas Pembantuan. Dinas Kependudukan, Catatan Sipil Tenaga Kerja dan Transmigrasi dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Jembrana Nomor 3 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Jembrana 3.7 Jumlah Pegawai, Kualifikasi Pendidikan, Pangkat dan Golongan, Jumlah Pejabat Struktural dan Fungsional Dinas Kependudukan, Catatan Sipil, Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Jembrana Memiliki 56 orang pegawai yang teridiri dari 14 orang pejabat Struktural dan 42 orang staf dengan komposisi sebagai berikut : Laporan Keterangan Pertanggung Jawaban Bupati Jembrana Tahun 2011


1. Kualifikasi Pendidikan S2

:

2

orang

S1

:

18

orang

Diploma

:

2

orang

SMA

:

20

orang

2. Pangkat dan Golongan : Golongan IV

:

5

orang

Golongan III

:

27

orang

Golongan II

:

26

orang

Eselon II

:

1

orang

Eselon III

:

4

orang

Eselon IV

:

9

orang

3. Pejabat Struktural

3.8 Kondisi Sarana dan Prasarana yang digunakan Sebagai fasilitas pendukung untuk melaksanakan kegiatannya telah memiliki sarana dan

prasarana sebagai berikut :

1. Gedung Kantor 2. Komputer 3. Printer 4. Telekomunikasi 5. Kendaraan roda dua 6. Kendaraan roda empat 7. Laptop 3.9

Permasalahan Realisasi anggaran di semester pertama sangat minim/kecil karena ada revisi

SK. Pembentukan Pengelola dana Tugas Pembantuan. 4.

Tugas

Pembantuan

Yang

Diterima

Oleh

Dinas

Kesehatan

dan

Kesejahteraan Sosial Kabupaten Jembrana. Pemerintah Kabupaten Jembrana dalam urusan kesehatan melaksanakan tugas pembantuan yang diberikan pemerintah pusat melalui departemen kesehatan



Republik Indonesia, hal ini bertujuan untuk peningkatan akses serta pelayanan kesehatan terhadap masyarakat. Program kesehatan dimaksud yaitu upaya pelayanan

kesehatan,

dengan

program

Jaminan

Kesehatan

Masyarakat

(Jamkesmas), Jaminan Ppersalinan (Jampersal) dan Bantuan Operasional Kesehatan (BOK). 4.1

Dasar Hukum Tugas pembantuan yang meliputi Jamkesmas, Jampersal dan BOK tersebut di

dasari oleh peraturan mentri dan Dirjen, Dalam hal ini mentri kesehatan dan direktur jendral bina gizi dan kesehatan ibu dan anak. Adapun peraturanya adalah sebagai berikut : -

Permenkes Nomor 631/MENKES/PER/III/2011 Tentang Petunjuk Teknis Jaminan Persalinan

-

Permenkes nomor 1097/menkes/per/VI/2011 tentang petunjuik teknispelayanan kesehatan dasar Jamkesmas.

-

Peratusran

Dirjen

bina

gizi

dan

kesehatan

ibu

dan

anak

Nomor

:

HK.03.05/BI.3/607/2011 tentang petunjuk pelaksanaan Pengelolaan keuangan Bantuan Oprasional Kesehatan (BOK) -

Keputusan bupati jembrana : 293/Diskes.ksos/2011 tentang pembentukan tim koordinasi kegiatan jaminan persalinan, jaminan kesehatan masyarakat dan bantuan oprasional kesehatan di tingkat kabupaten jembrana tahun 2011.

4.2

Instansi pemberi tugas Pembantuan. Dalam pelaksanaan program pembantuan instansi yang memberi tugas adalah

instansi departemen kesehatan, melalui Kementerian kesehatan dan direktur jendral bina gizi dan kesehatan ibu dan anak. Pusat (Jakarta). 4.3

Program dan kegiatan yang diterima

a. Program jaminan persalinan yang dicanangkan pemerintah pusat dalam hal ini Kementerian Kesehatan, memberikan bantuan kepada setiap ibu hamil untuk memeriksakan kehamilannya baik k1 s/d k4 artinya pemeriksaan kehamilan diberikan layanan gratis oleh program Jampersal sebanyak 4 (empat) kali selama kehamilan).



Persalinan bagi setiap ibu hamil yang melahirkan ditanggung oleh program jaminan persalinan termasuk sampai masa nifas artinya ibu hamil dari saat melahirkan sampai dengan 42 hari untuk pemeriksaannya ditanggung Jampersal pada institusi kesehatan pemerintah yaitu puskesmas dan jaringannya, termasuk layanan rujukan ke rumah sakit umum pemerintah. Untuk di Kabupaten Jembrana program Jampersal baru dapat dilaksanakan pada tahun 2011 oleh semua puskesmas dan jaringannya di kabupaten Jembrana. b. Jaminan kesehatan Jaminan kesehatan diberikan kepada semua masyarakat peserta jaminan kesehatan masyarakat beserta keluarganya, termasuk masyarakat miskin yang tercantum dalam keputusan bupati (yang tercantum dalam buku merah kk miskin ) selain itu gelandangan dan pengemis serta orang gila bias ditanggung oleh Jamkesmas . Bila masyarakat yang tersebut diatas belum mendapat kartu Jamkesmas dapat dibuatkan surat keterangan oleh yang berwenang. Pelayanan terhadap peserta Jamkesmas yaitu diberikan layanandi institusi pemerintah yaitu puskesmas beserta jaringannya termasuk rujukan ke institusi rumah sakit umum pemerintah. c. Bantuan oprasional kesehatan Bantuan operasional kesehatan yang disebut BOK diberikan oleh Kementerian yaitu untuk menunjang program program pemerintah pusat dikabupaten kota,sehingga program luncuran oleh pusat untuk meningkatkan pelayanan kesehatan dapat berjalan sesuai dengan harapan, serta tujuan akhir angka kematian ibu, angka kematian bayi dapat ditekan serendah mungkin. Pembiayaan operasional kesehatan dapat dipakai untuk kegiatan preventif dan promotif. 4.4

Realisasi pelaksanaan program Dalam pelaksanaan program Jampersal, Jamkesmas dan BOK telah dapat

dilaksanakan walaupun belum sempurna karena merupakan program pembantuan yang baru terutama Jampersal dan BOK.



Jaminan persalinan (Jampersal) telah dimanfaatkan oleh masyarakat baik di pedesaan maupun perkotaan, dengan kunjungan k1 sebanyak 162 kunjungan, k4 sebanyak 33 kunjungan , kf 1 sebanyak 7 kunjungan , serta persalinan normal yang mendapat pelayanan Jampersal sebanyak 163 ibu melahirkan. Dana yang di sediakan untuk jaminan persalinan sebesar Rp. 835.210.000,- dalam pelaksanaan program Jampersal Dinas Kesehatan juga menggandeng bidang praktek swasta. Sampai saat ini bidang yang ikut melayani ibu melahirkan dengan program Jampersal sebanyak 48 orang . 4.5

Sumber dan jumblah anggaran yang di gunakan . Sumberdana Program bersumber dari DIPA Kementerian kesehatan yang di

sebar ke kabupaten kota. Jumlah anggaran dari masing masing kegiatan andalah : Jamkesmas

: Rp. 306.319.000,- dengan realisasi Rp. 59.990.000,-

Jampersal


BOK


4.6

Jumlah pegawai dan pejabat Struktural Pengelola. Jumlah pegawai yang menangani pelaksanaan tugas pembantuan adalah

sebagai berikut :

NO 1 2 3 4 5

NO 1 2 3

Tabel 5.5 Jumlah Pegawai Berdasarkan Tingkat Pendidikan Pelaksana TP pada Dinas Kesehatan dan Kesos PENDIDIKAN JUMLAH S1 Dengan Pasca S1 DIII DI SMA Jumlah

6 orang 5 orang 1 orang 1 0rang 1 orang 14 orang

Tabel 5.6 Jumlah Pegawai Berdasarkan Pangkat/Golongan Pangkat Jumlah Gol IV III II

6 orang 7 orang 1 orang



NO 1 2 3 4 4.7

Tabel 5.7 Jumlah Pegawain Berdasarkan Jabatan Struktural Eselon Jumlah IIa 1 orang IIb 1 orang IIa 1 orang IIIb 3 orang

Kondisi Sarana dan Prasarana yang digunakan Untuk melaksanakan program Jampersal, Jamkesmas dan BOK Sarana yang

Dimanfaatkan termasuk Puskesmas dan jaringannya (yaitu 6 Puskesmas dan 5 Pustu Pembina masih layak dimanfaatkan untuk sarana pelaksanaan.) 4.8

Permasalahan dan solusi Yang menjadi permasalahan adalah untuk dana BOK juklak juknis baru

datang sekitar pertengahan tahun sehingga pelaksanaan oktober baru bias dimulai hal ini menyebabkan rendahnya serapan dan tugas pembantuan. Langkah-langkah yang diambil agar program dapat berjalan yaitu memberdayakan sumber daya yang ada baik di kabupaten (dinas kesehatan) maupun puskesmas sehingga dengan sisa waktu tersebut program dapat dilaksanakan.

B.

TUGAS PEMBANTUAN YANG DIBERIKAN Berdasarkan ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2008 tentang

Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan serta Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 56 Tahun 2009 tentang Pedoman Penyelenggaraan Tugas Pembantuan Dari Pemerintah Provinsi Kepada Pemerintah Kabupaten/Kota dan Pemerintah Desa dan Dari Pemerintah Kabupaten/Kota Kepada Pemerintah Desa, maka Pemerintah Kabupaten Jembrana dapat memberikan Tugas Pembantuan kepada Desa. Sampai saat ini Pemerintah Kabupaten Jembrana belum memberikan Tugas Pembantuan kepada Desa karena kondisi keuangan daerah yang dituangkan dalam APBD Kabupaten Jembrana masih mengalami keterbatasan.


BAB V PENYELENGGARAAN TUGAS PEMBANTUAN ( TP )

Recommend Documents