V. PENYELENGGARAAN TUGAS PEMBANTUAN
Upaya Pemerintah untuk melaksanakan pembangunan yang bermuara kepada kesejahteraan rakyat semakin meningkat. Penyerahan wewenang urusan pemerintahan kepada Daerah Otonom untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dalam sistem desentralisasi merupakan salah satu upaya untuk mempercepat proses pembangunan di Daerah. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008, tentang Pemerintahan Daerah, menyebutkan bahwa Pemerintahan Daerah mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan. Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2008 tentang Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan, disebutkan bahwa tugas pembantuan adalah penugasan dari Pemerintah kepada Daerah dan/atau Desa, dari Pemerintah Provinsi kepada Kabupaten, atau kota dan/atau Desa, serta dari Pemerintah Kabupaten, atau kota kepada Desa untuk melaksanakan tugas tertentu dengan kewajiban melaporkan dan mempertanggungjawabkan pelaksanaannya kepada yang menugaskan. Tugas Pembantuan sebagai salah satu asas penyelenggaraan pemerintahan di Negara Kesatuan Republik Indonesia diselenggarakan karena tidak semua wewenang dan tugas pemerintahan dapat didesentralisasikan dan diotonomkan kepada Daerah. Pemberian Tugas Pembantuan kepada Daerah dimaksudkan untuk meningkatkan efisiensi dan efektifitas penyelenggaraan pemerintahan, pengelolaan pembangunan, dan pelayanan umum. Sedangkan tujuannya adalah untuk memperlancar pelaksanaan tugas dan penyelesaian permasalahan serta membantu penyelenggaraan pemerintahan dan pengembangan pembangunan daerah. Sebagai konsekuensi penyelenggaraan tugas pembantuan ini, Pemerintah Pusat sebagai pemberi tugas mengalokasikan anggaran serta pedoman pelaksanaannya dari masing–masing Kementerian /Lembaga/Departemen/Direktorat Jenderal (Ditjen) melalui Kementerian Keuangan (Bendahara Umum Negara) berupa Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) kepada Satuan Kerja (Satker) Pemerintah Kabupaten/Kota yang ada di Daerah, demikian pula Pemerintah Daerah
V-1
berkewajiban untuk mempertanggungjawabkan pelaksanaannya kepada pemberi tugas pembantuan.
• Tugas Pembantuan adalah penugasan dari Pemerintah kepada Daerah dan/atau Desa, dari Pemerintah Provinsi kepada Kabupaten, atau kota dan/atau Desa, serta dari Pemerintah Kabupaten, atau Kota kepada Desa untuk melaksanakan tugas tertentu dengan kewajiban melaporkan dan mempertanggungjawabkan pelaksanaannya kepada yang menugaskan.
Pemerintah Kota Bandung pada Tahun Anggaran 2012 melaksanakan Tugas Pembantuan dari 3 kementerian yaitu, Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, Kementerian Pertanian Republik Indonesia, dan Kementerian Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia, dengan sumber pendanaan berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah dan Pemerintah Daerah.
A.
Dasar Hukum 1.
2. 3.
4. 5. 6. 7. 8. 9. 10.
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 sebagaimana telah diubah melalui Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2008 tentang Pemerintahan Daerah. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah dan Pemerintahan Daerah. Peraturan Pemerintah Nomor 106 Tahun 2000 tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan dalam Pelaksanaan Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2004 tentang Rencana Kerja Pemerintah. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2004 tentang Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Kekayaan Negara/Daerah. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota. Peraturan Pemerintah Nomor 07 Tahun 2008 tentang Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 156/PMK.07/2008 sebagaimana diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 248/PMK.07/2010 tentang Pedoman Pengelolaan Dana Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan.
V-2
11. 12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
B.
Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 210/Menkes/Per/2011 tentang Petunjuk Teknis Bantuan Operasional Kesehatan. Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 152/Menkes/SK/2011 tentang Alokasi Anggaran Dana Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan Pelaksanaan Program Pembantuan Kesehatan di Provinsi dan Kabupaten/Kota Tahun 2011. Surat Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Tahun Anggaran 2012 dari Direktur Jenderal Perbendaharaan Kementerian Keuangan Nomor 7533/01804.4.01/12/2012. Surat Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Tahun Anggaran 2012 dari Direktur Jenderal Perbendaharaan Kementerian Keuangan Nomor 3234/02404.4.01/12/2012. Surat Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Tahun Anggaran 2012 dari Direktur Jenderal Perbendaharaan Kementerian Keuangan Nomor 5136/03206.4.01.12/2012 tanggal 9 Desember 2011. Surat Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Tahun Anggaran 2012 dari Direktur Jenderal Perbendaharaan Kementerian Keuangan Nomor 2455/02403.4.01/12/2012. Surat Keputusan Walikota Bandung Nomor 954/Kep.239-Dinkes/2012 tentang Penetapan Pejabat Pengelola Keuangan/Barang Dana Tugas Pembantuan Bantuan Operasional Kesehatan dalam Pelaksanaan Program Pembangunan Kesehatan di Kota Bandung Tahun 2012. Keputusan Kepala Dinas Kesehatan Kota Bandung Nomor 188/8585a-Dinkes tentang Perubahan Tim Pengelola Jaminan Kesehatan Masyarakat dan Bantuan Operasional Kesehatan Tingkat Kota Bandung Tahun 2012. Keputusan Kepala Dinas Kesehatan Kota Bandung Nomor 800/3962.A-Dinkes tentang Pengangkatan Staf Pengelola dan Pejabat Pengadaan Barang dalam Tim Pengelola Keuangan Bantuan Operasional Kesehatan Tingkat Puskesmas Tahun 2012. Keputusan Kepala Dinas Kesehatan Kota Bandung Nomor 445/3330 -Dinkes tentang Alokasi Dana Bantuan Operasional Kesehatan (BOK) Sumber Dana Tugas Pembantuan untuk Puskesmas dan Jaringannya di Kota Bandung Tahun 2012. Keputusan Kepala Dinas Kesehatan Kota Bandung Nomor 445/3838 -Dinkes tentang Tim Pengelola Keuangan Bantuan Operasional Kesehatan Tingkat Puskesmas Tahun 2012.
Instansi Pemberi Tugas Pembantuan
Instansi Pemerintah yang memberikan tugas pembantuan kepada Pemerintah Kota Bandung pada tahun 2012 sebanyak 3 kementerian, yaitu: 1. 2. 3.
Kementerian Kesehatan Republik Indonesia; Kementerian Pertanian Republik Indonesia; dan Kementerian Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia.
V-3
C.
SKPD Pelaksana Tugas Pembantuan
Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Kota Bandung yang melaksanakan tugas-tugas pembantuan pada Tahun Anggaran 2012 adalah: 1. 2. 3. 4. 5.
Dinas Kesehatan Kota Bandung melaksanakan tugas pembantuan dari Kementerian Kesehatan Republik Indonesia. Rumah Sakit Umum Daerah Kota Bandung melaksanakan tugas pembantuan dari Kementerian Kesehatan Republik Indonesia. Rumah Sakit Khusus Ibu dan Anak Kota Bandung melaksanakan tugas pembantuan dari Kementerian Kesehatan Republik Indonesia. Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kota Bandung melaksanakan tugas pembantuan dari Kementerian Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia. Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kota Bandung melaksanakan tugas pembantuan dari Kementerian Pertanian Republik Indonesia.
D.
Program dan Kegiatan Tugas Pembantuan
1.
Dinas Kesehatan
Pada Tahun 2012, Dinas Kesehatan Kota Bandung mendapat alokasi anggaran tugas pembantuan dari Kementerian Kesehatan Republik Indonesia sebesar Rp6.274.650.000,00 (enam milyar dua ratus tujuh puluh empat juta enam ratus lima puluh ribu rupiah), yang digunakan untuk melaksanakan Program Bina Gizi dan Kesehatan Ibu dan Anak, Kegiatan Bantuan Operasional Kegiatan (BOK). BOK adalah bantuan biaya operasional kesehatan non gaji untuk Puskesmas dan jaringannya serta Upaya Kesehatan Bersumberdaya Masyarakat/UKBM (Poskesdes, Posyandu) dalam menyelenggarakan pelayanan kesehatan promotif dan preventif KIA-KB, gizi, imunisasi, kesehatan lingkungan, promosi kesehatan, dan pengendalian penyakit untuk mempercepat pencapaian tujuan MDGs kesehatan. Realisasi anggaran dari pelaksanaan program dan kegiatan tugas pembantuan pada Dinas Kesehatan Kota Bandung adalah sebesar Rp5.282.547.026,00 (lima milyar dua ratus delapan puluh dua juta lima ratus empat puluh tujuh ribu dua puluh enam rupiah) atau mencapai 84,19%. Hasil (outcome) dari pelaksanaan Program Bina Gizi dan KIA (Kesehatan Ibu dan Anak) adalah meningkatnya ketersediaan dan keterjangkauan pelayanan kesehatan yang bermutu tinggi bagi seluruh masyarakat. Sedangkan keluaran (output) dari pelaksanaan kegiatan BOK adalah tersalurkannya BOK untuk 73 puskesmas yang ada di Kota Bandung, tersusunnya 1 paket dokumen manajemen Dinas Kesehatan yang terdiri atas honorarium BOK serta pelaporan dan pencatatan, 1
• Hasil (outcome) dari pelaksanaan Program Bina Gizi dan KIA (Kesehatan Ibu dan Anak) adalah meningkatnya ketersediaan dan keterjangkauan pelayanan kesehatan yang bermutu tinggi bagi seluruh masyarakat
V-4
dokumen perencanaan BOK, serta 1 dokumen monitoring dan evaluasi kegiatan.
Tabel V.1 Realisasi Program dan Kegiatan Tugas Pembantuan pada Dinas Kesehatan Kota Bandung Tahun 2012 Realisasi Program/
Anggaran (Rp)
(Rp)
(%)
Program Bina Gizi dan KIA (Kesehatan Ibu dan Anak)
6.274.650.000
5.282.547.026
84,19
Meningkatnya ketersediaan dan keterjangkauan pelayanan kesehatan yang bermutu tinggi bagi seluruh masyarakat
Kegiatan Bantuan Operasional Kegiatan (BOK)
6.274.650.000
5.282.547.026
84,19
Tersalurkannya BOK untuk 73 puskesmas yang ada di Kota Bandung Tersusunnya 1 paket dokumen manajemen Dinas Kesehatan yang terdiri atas honorarium BOK serta pelaporan dan pencatatan, 1 dokumen perencanaan BOK, serta 1 dokumen monitoring dan evaluasi kegiatan
Kegiatan
Outcome/Output
Instansi Pemberi Tugas Pembantuan Kementerian Kesehatan Republik Indonesia
Sumber: Dinas Kesehatan Kota Bandung, 2012
2.
Rumah Sakit Umum Daerah
Pada Tahun 2012, Rumah Sakit Umum Daerah Kota Bandung mendapat anggaran tugas pembantuan dari Kementerian Kesehatan Republik Indonesia sebesar Rp4.000.000.000,00 (empat milyar rupiah), yang digunakan untuk melaksanakan Program Pembinaan Upaya Kesehatan, melalui Kegiatan Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Sekretariat Ditjen Bina Upaya Kesehatan.
• Hasil (outcome) dari pelaksanaan Program Pembinaan Upaya Kesehatan adalah meningkatnya upaya kesehatan dasar, rujukan, tradisional, alternatif dan komplementer, kesehatan kerja, olahraga, dan matra, serta standarisasi, akreditasi, dan peningkatan mutu pelayanan kesehatan
V-5
Realisasi anggaran dari pelaksanaan program dan kegiatan tugas pembantuan pada Rumah Sakit Umum Daerah Kota Bandung adalah sebesar Rp3.965.310.500,00 (tiga milyar sembilan ratus enam puluh lima juta tiga ratus sepuluh ribu lima ratus rupiah) atau mencapai 99,13%. Hasil (outcome) dari pelaksanaan Program Pembinaan Upaya Kesehatan adalah meningkatnya upaya kesehatan dasar, rujukan, tradisional, alternatif dan komplementer, kesehatan kerja, olahraga, dan matra, serta standarisasi, akreditasi, dan peningkatan mutu pelayanan kesehatan. Sedangkan keluaran (output) dari pelaksanaan Kegiatan Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Sekretariat Ditjen Bina Upaya Kesehatan adalah terlaksananya layanan perkantoran serta tersedianya alat kedokteran, kesehatan, dan KB. Tabel V.2 Realisasi Program dan Kegiatan Tugas Pembantuan pada Rumah Sakit Umum Daerah Kota Bandung Tahun 2012 Realisasi Program/
Anggaran (Rp)
(Rp)
(%)
Program Pembinaan Upaya Kesehatan
4.000.000.000
3.965.310.500
99,13
Meningkatnya upaya kesehatan dasar, rujukan, tradisional, alternatif dan komplementer, kesehatan kerja, olahraga, dan matra, serta standarisasi, akreditasi, dan peningkatan mutu pelayanan kesehatan
Kegiatan Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Sekretariat Ditjen Bina Upaya Kesehatan
4.000.000.000
3.965.310.500
99,13
Tersedianya layanan perkantoran. Tersedianya alat kedokteran, kesehatan, dan KB.
Kegiatan
Outcome/Output
Instansi Pemberi Tugas Pembantuan Kementerian Kesehatan Republik Indonesia
Sumber: Rumah Sakit Umum Daerah Kota Bandung, 2012
3.
Rumah Sakit Khusus Ibu dan Anak
Pada Tahun 2012, Rumah Sakit Khusus Ibu dan Anak Kota Bandung mendapat alokasi anggaran tugas pembantuan dari Kementerian Kesehatan Republik Indonesia sebesar Rp3.500.000.000,00 (tiga milyar lima ratus juta rupiah), yang digunakan untuk melaksanakan Program Pembinaan Upaya Kesehatan Kegiatan Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Sekretariat Ditjen Bina Upaya Kesehatan. Realisasi anggaran dari pelaksanaan program dan kegiatan tugas pembantuan pada Rumah Sakit Khusus Ibu dan Anak Kota Bandung adalah sebesar Rp3.467.825.000,00 (tiga milyar empat ratus enam puluh tujuh juta delapan ratus dua puluh lima ribu rupiah) atau mencapai 99,08%.
V-6
Hasil (outcome) dari pelaksanaan Program Pembinaan Upaya Kesehatan adalah meningkatnya pelayanan kesehatan ibu dan anak. Sedangkan keluaran (output) dari pelaksanaan kegiatan BOK adalah tersedianya alat kedokteran, kesehatan, dan KB. Tabel V.3 Realisasi Program dan Kegiatan Tugas Pembantuan pada Rumah Sakit Khusus Ibu dan Anak Kota Bandung Tahun 2012 Program/
Realisasi
Anggaran (Rp)
(Rp)
(%)
Program Pembinaan Upaya Kesehatan
3.500.000.000
3.467.825.000
99,08
Kegiatan Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Sekretariat Ditjen Bina Upaya Kesehatan
3.500.000.000
3.467.825.000
99,08
Kegiatan
Outcome/Output Meningkatnya pelayanan kesehatan ibu dan anak Tersedianya alat kedokteran, kesehatan, dan KB
Instansi Pemberi Tugas Pembantuan Kementerian Kesehatan Republik Indonesia
Sumber: Rumah Sakit Khusus Ibu dan Anak Kota Bandung, 2012
4.
Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan
Pada Tahun 2012, Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kota Bandung mendapat anggaran tugas pembantuan dari 2 kementerian yaitu: a.
Kementerian Pertanian Republik Indonesia sebesar Rp1.082.500.000,00 (satu milyar delapan puluh dua juta lima ratus ribu rupiah), yang digunakan untuk melaksanakan Program Peningkatan Produksi, Produktifitas dan Mutu Produk Tanaman Hortikultura Berkelanjutan, melalui kegiatan-kegiatan sebagai berikut: 1) Kegiatan Peningkatan Produksi, Produktifitas dan Mutu Produk Florikultura Berkelanjutan (kode kegiatan 018.04.07.1770) dengan anggaran sebesar Rp1.022.500.000,00. (satu milyar dua puluh dua juta lima ratus ribu rupiah). 2) Kegiatan Dukungan Manajemen dan Teknis Lainnya pada Ditjen Hortikultura (kode kegiatan 018.04.07.1774) dengan anggaran sebesar Rp60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah). Realisasi anggaran dari pelaksanaan Program Peningkatan Produksi Produktifitas dan Mutu Produk Tanaman Hortikultura Berkelanjutan adalah sebesar Rp1.067.363.000,00 (satu milyar enam puluh tujuh juta tiga ratus enam puluh tiga ribu rupiah) atau mencapai 95,41 %, dengan perincian sebagai berikut: 1)
2)
Kegiatan Peningkatan Produksi, Produktifitas dan Mutu Produk Florikultura Berkelanjutan, realisasinya adalah sebesar Rp1.011.350.000,00 (satu milyar sebelas juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah) atau mencapai 97,28%. Kegiatan Dukungan Manajemen dan Teknis Lainnya pada Ditjen Hortikultura, realisasinya adalah sebesar Rp56.013.000,00 (lima puluh enam juta tiga belas ribu rupiah) atau mencapai 74,28%.
V-7
Hasil (outcome) dari pelaksanaan Program Peningkatan Produksi, Produktifitas dan Mutu Produk Tanaman Hortikultura Berkelanjutan adalah terwujudnya agribisnis hortikultura yang berdaya saing dan berkelanjutan. Sedangkan keluaran (output) dari pelaksanaan Kegiatan Peningkatan Produksi, Produktifitas dan Mutu Produk Florikultura Berkelanjutan adalah terlaksananya pengembangan kawasan tanaman florikultura, terlaksananya pemberdayaan kelembagaan usaha, dan tersedianya sarana prasarana. b.
Kementerian Perikanan dan Kelautan Republik Indonesia sebesar Rp1.100.000.000,00 (satu milyar seratus juta rupiah), yang digunakan untuk melaksanakan Program Peningkatan Daya Saing Produk Perikanan, melalui kegiatan yang terdiri atas: 1) Kegiatan Fasilitasi Penguatan dan Pengembangan Pemasaran Dalam Negeri Hasil Perikanan Non Konsumsi dengan anggaran sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah); 2) Kegiatan Peningkatan Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Ditjen P2HP dengan anggaran sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah). Realisasi anggaran dari pelaksanaan Program Peningkatan Daya Saing Produk Perikanan adalah sebesar Rp1.049.568.220,00 (satu milyar empat puluh sembilan juta lima ratus enam puluh delapan ribu dua ratus dua puluh rupiah) atau mencapai 99,18% dengan perincian sebagai berikut: 1) Kegiatan Fasilitasi Penguatan dan Pengembangan Pemasaran Dalam Negeri Hasil Perikanan Non Konsumsi, realisasinya adalah sebesar Rp975.287.920,00 (sembilan ratus tujuh puluh lima juta dua ratus delapan puluh tujuh ribu sembilan ratus dua puluh rupiah) atau mencapai 97,53%; 2) Kegiatan Peningkatan Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Ditjen P2HP, realisasinya adalah sebesar Rp74.280.300,00 (tujuh puluh empat juta dua ratus delapan puluh ribu tiga ratus rupiah) atau mencapai 74,28%. Hasil (outcome) dari pelaksanaan Program Peningkatan Daya Saing Produk Perikanan adalah tersedianya pusat promosi dan pemasaran ikan hias. Sedangkan keluaran (output) dari pelaksanaan kegiatannya adalah sebagai berikut: 1) Kegiatan Fasilitasi Penguatan dan Pengembangan Pemasaran Dalam Negeri Hasil Perikanan Non Konsumsi, output/keluarannya adalah terencananya pembangunan sarana promosi ikan non konsumsi yang baik dan terawasinya pekerjaan pembangunan sarana promosi ikan non konsumsi yang baik; 2) Kegiatan Peningkatan Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Ditjen P2HP, output/keluarannya adalah terlaksananya seluruh perencanaan, pelaporan dan publikasi secara terintegrasi, akuntabel dan tepat waktu berdasarkan data yang terkini dan akurat di lingkungan Ditjen P2HP, terlaksananya dukungan teknis inovasi teknologi pengolahan, metode pengujian dan monitoring hasil perikanan yang siap diimplementasikan. Tabel V.4 Realisasi Program dan Kegiatan Tugas Pembantuan pada Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kota Bandung Tahun 2012 Program/ Kegiatan
Anggaran (Rp)
Realisasi
(Rp)
(%)
V-8
Outcome/Output
Instansi Pemberi Tugas Pembantuan
Program/ Kegiatan
Realisasi
Anggaran (Rp)
(Rp)
(%)
Program Peningkatan Produksi, Produktifitas dan Mutu Produk Tanaman Hortikultura Berkelanjutan
1.082.500.000
1.067.363.000
98,6
Terwujudnya agribisnis hortikultura yang berdaya saing dan berkelanjutan
Kegiatan Peningkatan Produksi, Produktifitas dan Mutu Produk Florikultura Berkelanjutan
1.082.500.000
1.067.363.000
98,6
Terlaksananya pengembangan kawasan tanaman florikultura Terlaksananya pemberdayaan kelembagaan usaha Tersedianya sarana prasarana
Program Peningkatan Daya Saing Produk Perikanan
1.100.000.000
1.049.568.220
99,18
Tersedianya pusat promosi dan pemasaran ikan hias
Kegiatan Fasilitasi Penguatan dan Pengem-bangan Pemasaran Dalam Negeri Hasil Perikanan Non Konsumsi
1.000.000.000
975.287.920
97,53
Terencananya pembangunan sarana promosi ikan non konsumsi yang baik Terawasinya pekerjaan pembangunan sarana promosi ikan non konsumsi yang baik
Kegiatan Peningkatan Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Ditjen P2HP
100.000.000
74.280.300
74,28
Terlaksananya seluruh perencanaan, pelaporan dan publikasi secara terintegrasi, akuntabel dan tepat waktu berdasarkan data yang terkini dan akurat di lingkungan Ditjen P2HP Terlaksananya dukungan teknis inovasi teknologi pengolahan, metode pengujian dan monitoring hasil perikanan yang siap diimplementasikan
Sumber: Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kota Bandung, 2012
V-9
Outcome/Output
Instansi Pemberi Tugas Pembantuan
Kementerian Pertanian Republik Indonesia
Kementerian Perikanan dan Kelautan Republik Indonesia
Dukungan Manajemen Pelaksanaan Tugas Sekretariat Ditjen Bina Kesehatan. (Gbr.48)
dan Teknis Upaya
Peningkatan Produksi, Produktifitas dan Mutu Produk Florikultura Berkelanjutan (Gbr.49)
Upaya Kesehatan Bersumberdaya Masyarakat/UKBM (Poskesdes, Posyandu) dalam menyelenggarakan pelayanan kesehatan promotif dan preventif KIA-KB, gizi, imunisasi, kesehatan lingkungan, promosi kesehatan, dan pengendalian penyakit untuk mempercepat pencapaian tujuan MDGs kesehatan (Gbr.50, Gbr.51)
Fasilitasi Penguatan dan Pengembangan Pemasaran Dalam Negeri Hasil Perikanan Non Konsumsi (Gbr.52)
V-10
V-11
E.
Sumber dan Jumlah Anggaran
Pelaksanaan tugas pembantuan di Kota Bandung pada Tahun 2012 adalah sebesar Rp15.957.150.000,00 (lima belas milyar sembilan ratus lima puluh tujuh juta seratus lima puluh ribu rupiah) dengan sumber dan jumlah anggaran secara rinci sebagai berikut: 1.
2.
3.
4.
F.
Dinas Kesehatan Kota Bandung mendapatkan anggaran sebesar Rp6.274.650.000,00 (enam milyar dua ratus tujuh puluh empat juta enam ratus lima puluh ribu rupiah) yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) pada DIPA Kementerian Kesehatan Republik Indonesia. Rumah Sakit Umum Daerah Kota Bandung mendapatkan anggaran sebesar Rp4.000.000.000,00 (empat milyar rupiah) yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) pada DIPA Kementerian Kesehatan Republik Indonesia. Rumah Sakit Khusus Ibu dan Anak Kota Bandung mendapatkan anggaran sebesar Rp3.500.000.000,00 (tiga milyar lima ratus juta rupiah) yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) pada DIPA Kementerian Kesehatan Republik Indonesia. Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kota Bandung mendapatkan anggaran sebesar Rp2.182.500.000,00 (dua milyar seratus delapan puluh dua juta lima ratus ribu rupiah), yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) pada DIPA Kementerian Pertanian Republik Indonesia dan DIPA Kementerian Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia.
Permasalahan dan Solusi
Permasalahan dalam pelaksanaan program dan kegiatan tugas pembantuan di Pemerintah Kota Bandung dan upaya pemecahan yang dilakukan adalah sebagai berikut:
1.
Permasalahan
a.
Dinas Kesehatan 1)
2)
Bantuan Operasional Kesehatan Puskesmas Adanya keterlambatan dalam penerbitan Surat Keputusan Satuan Kerja Tim Pengelola BOK sehingga kegiatan belum dapat dilaksanakan di awal tahun. Perencanaan BOK Mekanisme perencanaan BOK belum optimal baik di tingkat Dinas Kesehatan maupun di tingkat puskesmas/jejaring. Jadwal verifikasi yang sudah disepakati tidak bisa dijalankan sehingga verifikator menerima POA pada bulan berjalan. Pemahaman Puskesmas dalam mengusulkan kegiatan yang menunjang SPM masih kurang.
V-12
3)
4)
b.
Pelaporan dan Pencatatan Pelaporan dan pencatatan BOK dari UPT puskesmas dan jejaring belum sesuai dengan jadwal yang ditentukan sehingga pelaporan ke tingkat pusat atau provinsi tidak tepat waktu. Dokumen Monitoring dan Evaluasi BOK Penyerahan dokumen monitoring dan evaluasi BOK belum tepat waktu.
Rumah Sakit Umum Daerah Anggaran tidak terserap semuanya dikarenakan ketidaktepatan kode belanja untuk pengadaan barang dan jasa.
c.
Rumah Sakit Khusus Ibu dan Anak Keterlambatan penerimaan DIPA dari Direktorat Jenderal Perbendaharaan Provinsi Jawa Barat, DIPA yang ditetapkan tertanggal 11 Desember 2011 tetapi DIPA diterima oleh RSKIA pada bulan Juli-Agustus 2012 sehingga kegiatan Tugas Pembantuan dilaksanakan pada awal triwulan 4 Tahun 2012 sesuai dengan POK yang telah dibuat.
d.
Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan 1) 2)
Dibutuhkan pengelola yang profesional untuk pengelolaan Pasar Ikan Higienis. Pendukung sarana dan prasarana di lingkungan Pasar Ikan Higienis perlu diperbaiki karena sering terjadi banjir.
2.
Solusi
a.
Dinas Kesehatan 1)
2)
3)
4)
Bantuan Operasional Kesehatan Puskesmas Penetapan SK Satker Tim Pengelola BOK diawal tahun serta sosialisasi BOK tahun 2013 kepada lintas program Dinas Kesehatan dan UPT Puskesmas secara komprehensif. Perencanaan BOK - Pembinaan dan pengawasan mengenai pembuatan perencanaan tingkat puskesmas. - Hubungan manajemen antara UPT Puskesmas dan jejaring diperkuat. Pelaporan dan Pencatatan Pembinaan dan monitoring evaluasi oleh Tim Pengelola BOK Dinas Kesehatan dan Kepala UPT Puskesmas terhadap Pelaporan dan Pencatatan sesuai SOP dan petunjuk teknis. Dokumen Monitoring dan Evaluasi BOK
V-13
Optimalisasi monitoring dan evaluasi sesuai petunjuk teknis oleh Tim Pengelola BOK dan Satker.
b.
Rumah Sakit Umum Daerah Pada tahun berikutnya, harus lebih memperhatikan kode belanja sesuai dengan jenis belanja berdasarkan akuntansi.
c.
Rumah Sakit Khusus Ibu dan Anak Daerah Melakukan koordinasi lebih intensif dengan Direktorat Jenderal Perbendaharaan Provinsi Jawa Barat.
d.
Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan 1) 2)
Melakukan mekanisme pemilihan calon pengelola yang profesional sesuai dengan aturan yang berlaku. Melakukan koordinasi dengan instansi terkait dalam rangka perbaikan sarana dan prasarana di lingkungan Pasar Ikan Higienis.
V-14
