BAB V PENYELENGGARAAN TUGAS PEMBANTUAN

BAB V PENYELENGGARAAN TUGAS PEMBANTUAN

Berdasarkan

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 Tentang Pemerintahan

Daerah Pasal 1 ayat (2) adalah sebagai berikut : “Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintahan daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi yang seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang

Dasar

Negara

Republik

Indonesia

Tahun

1945”.

Dalam

menyelenggarakan pemerintahan, Pemerintah menggunakan asas desentralisasi, tugas pembantuan, dan dekosentrasi sesuai dengan peraturan perundang-undangan (Pasal 20 ayat (2) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004. Hal tersebut juga dipertegas dengan UU nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah yang menyatakan bahwa Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan di Daerah dilaksanakan berdasarkan asas Desentralisasi, Dekonsentrasi, dan Tugas Pembantuan. Menurut Undang-undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, Tugas Pembantuan adalah penugasan dari pemerintah kepada daerah dan/atau desa dari pemerintah provinsi kepada kabupaten/kota dan/atau desa serta dari pemerintah kabupaten kota kepada desa untuk melaksanakan tugas tertentu. Hal ini dimaksudkan untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas penyelenggaraan pemerintahan, pengelolaan pembangunan, dan pelayanan umum. Tujuan pemberian Tugas Pembantuan adalah memperlancar pelaksanaan tugas dan penyelesaian permasalahan, serta membantu penyelenggaraan pemerintahan, dan pengembangan pembangunan bagi daerah dan desa. Penyelenggaraan dekosentrasi harus memiliki sifat dekat dengan kepentingan masyarakat yang bermakna sebagai upaya mempertahankan dan memperkuat persatuan dan kesatuan bangsa serta keutuhan wilayah NKRI dan meningkatkan pemberdayaan, menumbuhkan prakarsa dan kreatifitas masyarakat serta kesadaran nasional. Adapun tugas pembantuan merupakan cermin dari system prosedur penugasan Pemerintahan kepada Daerah dan Desa, penugasan dari provinsi atau Kabupaten Kota Kepada

Desa

serta

penugasan

dari

Kabupaten

Kota

kepada

desa,

untuk

menyelenggarakan urusan pemerintahan dan pembangunan yang disertai dengan

PENYELENGGARAAN TUGAS PEMBANTUAN

BAB V

pembiayaan, sarana dan prasarana serta sumber daya manusia agar dapat meningkatkan efisiensi dan efektifitas penyelenggaraan pemrintahan, pengelolan pembangunan bagi daerah dan desa. Menurut Undang-undang Nomor 33 tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Desa, mencakup pembagian keuangan antara pemerintah dan pemrintah daerah secara proporsional, demokratis, adil dan transparan dengan memperhatikan potensi, kondisi dan kebutuhan daerah. Pemrerintah pada hakekatnya mengemban tiga fungsi utama, yakni fungsi distribusi, stabilitas dan alokasi. Fungsi distribusi dan stabilitas dilaksanakan oleh pemerintah, sedangkan fungsi alokasi oleh pemerintah daerah. Dalam rangka penyelenggaraan ekonomi daerah, penyerahan, pelimpahan dan penugasan urusan pemerintahan kepada daerah secara nyata dan bertanggung jawab harus diikuti dengan pengaturan, pembagian dan pemanfaatan sumber daya nasional secara adil, termasuk perimbangan keuangan antara Pemrintah dan Pemerintah Daerah. Sebagai daerah otonom, penyelenggaraan pemerintah dan pelayanan tersebut

dilaksanakan

berdasarkan

prinsip-prinsip

transparansi,

partisipasi

dan

akuntabilitas. Penyelenggaraan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah dibiayai oleh APBD, sedangkan penyelenggaraan kewenangan pemerintah yang menjadi tanggung jawab Pemerintah dibiayai APBN, baik kewenangan pusat yang didesentralisasikan kepada Gubernur atau ditugaskan kepada Pemerintah Daerah dan/atau Desa atau sebutan lainnya dalam rangka tugas pembantuan. Pengaturan dana dekosentrasi bertujuan untuk menjamin tersedianya dana bagi pelaksanaan kewenangan pemerintah yang dilimpahkan kepada Gubernur sebagai Wakil Pemerintah. Dana Tugas pembantuan untuk menjamin tersedianya dana bagi pelaksanaan kewenangan Pemerintah yang ditugaskan kepada daerah. Pengadministrasian dana Dekonstrasi dan Tugas Pembantuan dilakukan melalui mekanisme APBN. A. TUGAS PEMBANTUAN YANG DITERIMA Sesuai amanat Pasal 22 ayat 5 Undang-Undang nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah menyatakan bahwa laporan pelaksanaan anggaran Tugas Pembantuan disampaikan oleh kepala daerah penerima Tugas Pembantuan kepada DPRD bersamaan dengan penyampaian laporan keuangan Pemerintah Daerah dalam dokumen yang terpisah. Selain melaporkan penyelenggaraan tugas

Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati Pekalongan Akhir Tahun Anggaran 2016

V-2


BAB V

pembantuan dalam LKPJ juga melaporkan Dana Urusan Bersama yaitu dana yang berasal dari APBN untuk penanggulangan kemiskinan. Dasar dari pelaksanaan kegiatan ini adalah Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 168/PMK.07/2009 tentang Pedoman Pendanaan Urusan Bersama Pusat dan daerah untuk Penanggulangan Kemiskinan. Urusan Bersama Pusat dan Daerah merupakan urusan pemeritahan diluar urusan pemeritahan yang menjadi kewenangan sepenuhnya pemerintah yang diselenggarakan bersama oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota. Daerah sendiri diwajibkan mendampingi Dana ini dengan sumber dari APBD yang disebut dana Daerah untuk Urusan Bersama (DDUB). 1.

Dasar Hukum a.

Undang-Undang No.17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;

b.

Undang-Undang No.1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;

c.

Undang-Undang Nomor 19 tahun 2012 tentang APBN Tahun Anggaran 2013;

d.

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008;

e.

Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pusat dan Daerah;

f.

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 248/PMK.07/2010 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 156/PMK.07/2008 tentang Pedoman Pengelolaan Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan;

g.

Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintah,

Pemerintah

Daerah

Provinsi

dan

Pemerintah

Daerah

Kabupaten/Kota; h.

Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2008 tentang Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan;

i.

Permenkeu Nomor 134/PMK.06/2005 tentang Pedoman Pembayaran dalam Pelaksanaan APBN;

j.

Permenkeu Nomor 57/PMK.05/2007 tentang Pengelolaan Rekening Milik Kementerian Negara/Lembaga/Kantor/ Satuan Kerja;


V-3


k.

BAB V

Permenkeu Nomor 58/PMK.05/2007 tentang Pembentukan Rekening Pemerintah pada Kementerian Negara/Lembaga;

l.

Permenkeu Nomor 91/PMK.05/2007 tentang Bagan Akun Standar;

m. Permenkeu Nomor 156/PMK.07/2008 tentang Pedoman Pengelolaan Dana Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan; n.

Permenkeu Nomor 73/PMK.05/2008 tentang Tatacara Penatausahaan dan Penyusunan LPJ Bendahara Kementerian Negara/Lembaga/ Kantor/Satuan Kerja;

o.

Permenkeu Nomor 170/PMK.05/2010 tentang penyelesaian tagihan atas beban APBN pada satuan kerja.

p.

Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor Per-66/PB/2005 tentang Mekanisme Pelaksanaan Pembayaran atas Beban APBN;

q.

Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor PER-47/PB/2009 tentang Petunjuk Pelaksanaan Penatausahaan dan Penyusunan LPJ Bendahara Kementerian Negara/Lembaga/ Kantor/Satuan Kerja;

r.

Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor PER- 11/PB/2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor PER- 66/PB/2005 tentang Mekanisme Pelaksanaan Pembayaran Atas Beban Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara;

s.

Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Nomor : 018.04.4.039048/2015;

t.

Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Nomor : 032-03.4.030539/2015;

u.

Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Nomor : 032-07.4.030538/2015;

v.

Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Nomor : 024.03.4.039463/2015;

w. Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Nomor : 010.08.4.030537/2015.

2.

Instansi Pemberi Tugas Pembantuan Tahun 2016 a.

Kementerian Dalam Negeri, Direktorat Jenderal Pemberdayaan Masyarakat dan Desa;

b.

Kementerian Pekerjaan Umum, Direktorat Jenderal Cipta Karya;

c.

Kementerian Pertanian, Direktorat Jenderal Hortikultura;

d.

Kementerian Kelautan dan Perikanan, Direktorat Jendral Perikanan Tangkap KKP.


V-4


e.

BAB V

Kementerian Kelautan dan Perikanan, Direktorat Jendral Kelautan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (KP3K) KKP.

3.

4.

f.

Kementerian Kesehatan, Direktorat Jenderal Bina Pelayanan Medik;

g.

Dirjen Administrasi Kependudukan Republik Indonesia.

Pelaksana Tugas Pembantuan tahun 2016 adalah: a.

Dinas Pertanian, Perkebunan dan Kehutanan;

b.

Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, dan UMKM

c.

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil;

d.

Dinas Kelautan, Perikanan, dan Peternakan.

Program Dan Kegiatan Yang Diterima a.

Dinas Pertanian, Perkebunan dan Kehutanan Program Penyediaan dan Pengembangan Prasarana dan Sarana Pertanian, dengan kegiatan : 1) Pengelolaan Air Irigasi untuk Pertanian;  Jaringan irigasi untuk pertanian  Bangunan konservasi air dan antisipasi anomali iklimdi Kab Pekalongan 2) Dukungan manajemen dan teknis lainnya Ditjen Prasarana dan Sarana Pertanian  Layanan perkantoran  Fasilitas pupuk dan pestisida  Pengembangan kawasan tanaman florikultura  Pengawasan peredaran dan pupuk dan pestisida

b. Dinas Kelautan, Perikanan, dan Peternakan Program Pengelolaan Sumber daya Laut, Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil, dengan Kegiatan Pendayagunaan Pesisir dan Lautan.


V-5


c.

BAB V

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Program Penataan Administrasi Kependudukan, dengan Kegiatan Pengembangan Sistem Administrasi Kependudukan (SAK) Terpadu.

d. Dinperindagkop dan UMKM Program Peningkatan penghidupan berkelanjutan berbasis usaha mikro, dengan Kegiatan Revitalisasi Pasar Desa Kandangserang.

5.

Sumber, Jumlah Anggaran Dan Pelaksanaannya Dana Tugas Pembantuan (TP) yang diterima Kabupaten Pekalongan bersumber dari Anggaran APBN Tahun 2016 sebesar Rp8.603.868.000,00. Dana TP ini berasal dari 4 (empat) Kementerian, yaitu Kementerian Pertanian Direktorat Jenderal Hortikultura,

Kementerian Kelautan dan Perikanan

Direktorat Jenderal Kelautan, Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (KP3K), Kementerian Kelautan dan Perikanan Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap dan Dirjen Administrasi Kependudukan Republik Indonesia. Perkembangan TP dan DUB yang diterima Kabupaten Pekalongan pada tahun 2015 dan 2016 seperti disajikan dalam tabel berikut : Realisasi keuangan pelaksanaan Tugas Pembantuan pada tahun 2016 yang dilaksanakan di Kabupaten Pekalongan dapat terserap 91,95% dan realisasi fisik sebesar 95,76%. Secara lengkap realisasi beserta keluaran yang dihasilkan dari Dana Tugas Pembantuan dan DUB disajikan dalam tabel berikut ini :


V-6


BAB V

Tabel 5.1 Realisasi Pelaksanaan Tugas Pembantuan Tahun 2016 ANGGARAN (Rp.) NO.

INDIKATOR KINERJA KELUARAN (OUTPUTS)

S *)

OUTCOME PROGRAM

NAMA PROGRAM / KEGIATAN RUPIAH

TOTAL

8.603.868.000

8.603.868.000

4437180000

4437180000

Pengelolaan Air Irigasi untuk Pertanian

3.200.000.000

3.200.000.000

100,00

94,75

PERTANIAN, KEHUTANAN, PERIKANAN DAN KELAUTAN Peningkatan Produksi dan Produktivitas Produk Florikultura Ramah Lingkungan

1.472.532

1.472.532

100,00

92,73

322.620

322.620

100,00

91,63

TUGAS PEMBANTUAN 1

PENYERAPAN (%)

DIPA - 018.08.4.039049/2016 Program Penyediaan dan Pengembangan Prasarana dan Sarana Pertanian

100,00

R *)

LOKASI

91,95

100,00

Dinas Pertanian, Perkebunan & Kehutanan

91,77


INSTANSI PENANGGUNG JAWAB

Kabupaten Pekalongan

-

-

Pengembangan Kawasan Tanaman Florikultura Sekolah Lapang GAP

-

Sekolah Lapang GHP

-

Sarana Prasarana Budidaya

-

Sarana Prasarana Pasca Panen

V-7

Desa Depok Kec. Siwalan Desa Depok Kec. Siwalan Ds Blacanan Kec. Siwalan Desa Pecakaran Kec. Wonokerto (Desa Boyoteluk, Blacanan, Depok Kec. Siwalan) dan (Desa Pecakaran, Api-Api, Wonokertokulon, Semut Kec. Wonokerto)


ANGGARAN (Rp.) NO.

BAB V

PENYERAPAN (%)


NAMA PROGRAM / KEGIATAN RUPIAH Peningkatan Produksi dan Produktivitas Produk Sayuran dan Tanaman Obat Ramah Lingkungan

1.087.912

TOTAL 1.087.912

S *) 100,00

R *)

OUTCOME PROGRAM

93,47

LOKASI

-

Sekolah Lapang (GAP)

Desa Pucung Kec. Tirto

-

Sarana prasarana budidaya

-

Sarana prasarana pasca panen sayuran dan tanaman obat Pengembangan kawasan tanaman sayuran (kentang) Pengembangan kawasan tanaman sayuran (cabe)

Desa Karanganyar Kec. Tirto DesaTalun Kec Talun

-



V-8

DesaSimego Kec. Petungkriyono (Desa Sidoreja, Silirejo, Tanjung, Dadirejo, Karanganyar, Pandanarum, Ngalian, Pucung, Wuled Kec. Tirto), (Desa Bulaksari, Kalijambe Kec. Sragi), (Desa Ponolawen, Krandon, Pantirejo, Sidosari, Kaibahan, Sukorejo, Brondong, Kwasen Kec. Kesesi), (Desa Babalankidul Kec. Bojong), (Desa Paninggara,


ANGGARAN (Rp.) NO.

Pengembangan Sistem Perlindungan Tanaman Hortikultura Ramah Lingkungan

3

PENYERAPAN (%)



2

BAB V

TOTAL

S *)

R *)

OUTCOME PROGRAM


62.000

62.000

100,00

85,48

-

Pengelolaan dan Pengendalian OPT Hortikultura (006)

Program Pengembangan dan Pengelolaan Perikanan Tangkap

2.000.000

2.000.000

100,00

99,21

-

Meningkatnya produksi oerikanan tangkap dan kesejahteraan nelayan berbasis kelestarian SDI

Dinas Kelautan, Perikanan dan Peternakan

Kegiatan Pengembangan Pembangunan dan Pengelolaan Pelabuhan Perikanan SP DIPA - 032.07.4.030538/2015 Program Pengelolaan Sumber Daya Laut, Pesisir dn Pulau-Pulau Kecil

2.000.000

2.000.000

100,00

99,21

743.922

743.922

100,00

94,50

-

Meningkatnya penataan dan pemanfaatan sumberdaya kelautan, pesisir dan pulau-pulau kecil secara berkelanjutan dan mensejahterakan masyarakat

Dinas Kelautan, Perikanan dan Peternakan

743.922

743.922

100,00

94,50

Kegiatan Pendayagunaan Pesisir dan Lautan SP DIPA - 010.08.4.030537/2015


V-9

LOKASI

Tanggeran, Tenogo, Werdi Kec. Paninggara, (Desa Talun Kec. Talun) dan (Desa Kaligawe Kec. Karangdadap) Desa Dadirejo Kec. Tirto, Desa Legokkalong Kec. Karanganyar, Desa Kwasen Kec. Kesesi TPI Wonokerto, Kecamatan wonokerto, Kab. Pekalongan

Desa Mulyorejo Kec. Tirto, Desa Api-Api dan Desa Pecakaran Kec. Wonokerto Kab. Pekalongan


ANGGARAN (Rp.) NO.

PENYERAPAN (%)



4

BAB V

TOTAL

S *)

R *)

OUTCOME PROGRAM

Program Penataan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil

1.889.674

1.889.674

100,00

90,03

Kegiatan Pengembangan Sistem Administrasi Kependudukan (SAK) Terpadu

1.889.674

1.889.674

100,00

90,03

SP DIPA - 024.03.4.039463/2015 Program Bina Gizi dan Kesehatan Ibu dan Anak

3.078.195

3.078.195

100,00

98,75

Bantuan Operasional Kesehatan

3.078.195

3.078.195

100,00

98,75

9.276.291

9.276.291

100,00

95,69

JUMLAH

LOKASI

-

Tertatanya dan terdokumentasikannya Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil


-

Meningkatnya Ketersediaan dan Keterjangkauan Pelayanan Kesehatan yang Bermutu Bagi Seluruh Masyarakat

Dinas Kesehatan


Sumber : Bappeda Litbang Kabupaten Pekalongan, 2017 (Data diolah) Keterangan : *) S : Sasaran **) R : Realisasi



V - 10


6.

BAB V

Permasalahan Dan Solusi a.

Permasalahan 1) Adanya keterlambatan atas penerbitan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA), Petunjuk Teknis (Juknis) Kegiatan, Petunjuk Pelaksanaan

(Juklak)

Kegiatan

mengakibatkan

waktu

untuk

pelaksanaan kegiatan menjadi tidak optimal; 2) Proses pengadaan barang dan jasa sulit dilakukan karena terhambat pemahaman suplier tentang lelang dan ketidakmauan suplier mengikuti mekanisme lelang. 3) Prosedur pengelolaan aset PKKPM-PIE yang merupakan milik kolektif antar desa tidak tertuang dalam aturan tertulis; 4) Administrasi keuangan belum sepenuhnya dikuasai dan keterbatasan SDM.

b. Solusi a.

Koordinasi yang intensif dengan pihak pusat terkait dengan tahapan pelaksanaan kegiatan;

b.

Proposal / pengajuan usulan kegiatan dari masyarakat rumah tangga miskin berupa kegiatan yang disesuaikan dengan waktu yang tersedia;

c.

Dilakukan sosialisasi tentang mekanisme lelang sederhana di desa dengan mengacu pada Perka LKPP dan acuan teknis pengadaan barang dan jasa oleh masyarakat PKKPM. Jika tidak ada peminat lelang maka lelang tetap dilakukan dengan mengundang suplier. Bila tidak terjadi kesepakatan Tim Pelaksana Kegiatan dengan dengan hasil musyawarah, masyarakat akan menunjuk langsung suplier dengan tidak mengurangi azas penghematan, kualitas dan kuantitas barang;

d.

Dibentuk Tim Perumus yang terdiri dari unsur kelembagaan BKAD, Desa, Badan Pengawas, Tim verifikasi untuk merumuskan mekanisme pengelolaan aset PKKPM-PIE;

e.

Mempercepat penerbitan DIPA agar waktu pelaksanaan kegiatan dapat dioptimalkan;


V - 11


f.

BAB V

Perlu adanya dukungan APBN yang dilakukan secara simultan dan seyogyanya pada tahun yang akan datang agar daerah ikut dalam merencanakan Kegiatan APBN;

g.

Bintek administrasi keuangan kepada SKPD yang mendapat bantuan APBN.

B. TUGAS PEMBANTUAN YANG DIBERIKAN Pada tahun 2016 tidak ada Tugas Pembantuan yang diberikan oleh Pemerintah Kabupaten Pekalongan


V - 12

BAB V PENYELENGGARAAN TUGAS PEMBANTUAN

Recommend Documents