BAB V PENYELENGGARAAN TUGAS PEMBANTUAN
Negara Republik Indonesia sebagai Negara Kesatuan dalam penyelenggaraan pemerintahannya menggunakan asas desentralisasi, dekonsentrasi dan tugas pembantuan. Penyelenggaraan asas tugas pembantuan adalah cerminan dari sistem dan prosedur penugasan Pemerintah kepada Daerah dan Desa serta penugasan dari Provinsi atau Kabupaten kepada Desa untuk menyelenggarakan urusan pemerintahan dan pembangunan yang disertai dengan pembiayaan, sarana dan prasarana, serta sumber daya manusia dengan kewajiban melaporkan pelaksanaannya dan mempertanggungjawabkannya kepada yang memberi tugas. Pemberian Tugas Pembantuan dimaksudkan untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas penyelenggaraan pemerintahan, pengelolaan pembangunan, dan pelayanan umum. Tujuan pemberian tugas Pembantuan adalah memperlancar pelaksanaan tugas dan penyelesaian permasalahan serta membantu pengembangan pembangunan bagi Daerah dan Desa. Tugas pembantuan yang diterima Pemerintah Kabupaten Lamandau pada tahun 2015 dapat dijelaskan dalam uraian berikut : A.
Tugas Pembantuan Yang Diterima 1. Dasar Hukum Dasar hukum tugas pembantuan yang diterima Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Lamandau tahun 2015 adalah sebagai berikut : a. DIPA Nomor : SP DIPA-018.03.4.149090/2015; b. DIPA Nomor : SP DIPA-067.08.4.350222/2015; c. DIPA Nomor : SP DIPA-024.03.4.149271/2015; d. DIPA Nomor : SP DIPA-010.08.4.140933/2015; 2. Instansi Pemberi Tugas Pembantuan Untuk tahun 2015, Pemerintah Kabupaten Lamandau menerima Tugas Pembantuan
dari
Kementerian
Desa,
LKPJ BupatiLamandauTahun 2015
4
(empat)
Kementerian
Pembangunan
Daerah
yaitu
Kementerian
Tertinggal
dan
Pertanian,
Transmigrasi,
197
Kementerian Kesehatan dan Kementerian Dalam Negeri dengan jumlah DIPA sebanyak 4 (empat) buah, secara rinci instansi pemberi Tugas Pembantuan dapat dilihat dalam uraian berikut : a. Kementerian Pertanian c.q. Direktorat Jenderal Tanaman Pangan (DIPA No. SP DIPA-018.03.4.149090/2015; b. Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi c.q. Direktorat Jenderal Pengembangan Kawasan Transmigrasi. (DIPA No. SP DIPA-067.08.4.350222/2015); c. Kementerian Kesehatan c.q. Direktorat Jenderal Bina Gizi dan Kesehatan Ibu dan Anak (DIPA No. SP DIPA-024.03.4.149271/2015); d. Kementerian Dalam Negeri c.q. Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil (DIPA No. SP DIPA-010.08.4.140933/2015).
3. Satuan Kerja Perangkat Daerah Pelaksana Satuan kerja perangkat daerah (SKPD) Kabupaten Lamandau yang melaksanakan tugas pembantuan tahun 2015 antara lain : a.
Dinas Pertanian, Perikanan dan Peternakan (DISTANAKAN) Kabupaten Lamandau
Kode
Satuan
Kerja
(Satker)
yaitu
149090,
menerima/melaksanakan 1 (satu) DIPA. b.
Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi (DINSOSNAKERTRANS) Kabupaten Lamandau dengan kode Satuan Kerja (Satker) yaitu 350222, menerima/melaksanakan 1 (satu) DIPA.
c.
Dinas Kesehatan (DINKES) Kabupaten Lamandau dengan kode Satuan Kerja (Satker) yaitu 149271, menerima/melaksanakan 1 (satu) DIPA.
c
Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lamandau dengan kode Satuan Kerja (Satker) yaitu 140933, menerima/melaksanakan 1 (satu) DIPA.
4. Program dan Kegiatan Yang Diterima dan Pelaksanaannya. Pelaksanaan program dan kegiatan pada dasarnya mengacu pada Petunjuk Operasional Kegiatan (POK), Pedoman Umum (Pedum) dan Petunjuk
LKPJ BupatiLamandauTahun 2015
198
Pelaksanaan (Juklak) serta Petunjuk Teknis (Juknis) yang telah ditetapkan secara berjenjang sesuai dengan kewenangan pengelolaan Dana Tugas Pembantuan. Berikut akan dijelaskan tentang pelaksanaan program dan kegiatan dari DIPA yang diterima. a. DIPA Tanaman Pangan, terdiri atas: 1) Program Peningkatan Produksi, Produktivitas dan Mutu Hasil Tanaman Pangan. Outcome program yaitu meningkatnya produksi Tanaman Pangan. Adapun kegiatannya : -
Kegiatan Pengelolaan Produksi Tanaman Aneka Kacang dan Umbi, berupa Laporan pengelolaan produksi aneka kacang dan umbi 1 laporan, Jumlah lokasi ubinan kedelai 5 lokasi dan Peningkatan Produktifitas
melalui
Gerakan
Penerapan
Pengelolaan
Tanaman
Terpadu (GP-PTT) Kedelai 250 Ha. -
Kegiatan Pengelolaan Produksi Tanaman Serealia, berupa Laporan pengelolaan produksi serealia 1 laporan, Jumlah lokasi ubinan padi/jagung 40 lokasi dan Gerakan Penerapan Pengelolaan Tanaman Terpadu (GP-PTT) komoditas padi 1.000 Ha.
-
Kegiatan Kegiatan Dukungan Manajemen dan Teknis Lainnya pada Ditjen
Tanaman
kegiatan/anggaran
Pangan, tanaman
berupa pangan
Dokumen 1
perencanaan
dokumen,
Administrasi
pelaksanaan kegiatan manajemen tanaman pangan 12 bulan dan Laporan pelaksanaan manajemen tanaman pangan 5 laporan. b. DIPA Pengembangan Kawasan Transmigrasi, terdiri atas: 1) Program
Pembangunan
dan
Pengembangan
Kawasan
Transmigrasi.
Outcome program yaitu Terbangun dan Berkembangnya 144 Kawasan yang berfokus pada 72 Satuan Permukiman (SP) menjadi pusat Satuan Kawasan
Pengembangan
(SKP)
dan
berkembangnya
20
Kawasan
Perkotaan Baru (KPB) menjadi kota kecil/kota kecamatan. Adapun kegiatannya : -
Dukungan
Manajemen
dan
Dukungan
Teknis
Lainnya
Ditjen
Pengembangan Kawasan Transmigrasi, berupa Program dan Anggaran
LKPJ BupatiLamandauTahun 2015
199
berbasis kinerja satuan kerja 1 dokumen, Laporan pelaksanaan tugas dan kinerja 17 laporan dan Layanan perkantoran 12 bulan layanan. -
Pembangunan dan Pengembangan sarana dan prasarana di kawasan transmigrasi, berupa Jalan 2 Km dan Sarana air bersih 1 unit.
-
Pengembangan sosial budaya transmigrasi, berupa Layanan sosial budaya di SP/Kpb/Kawasan 1 SP/KPB/KWSN dan Lembaga Pemerintah dan Masyarakat yang terbentuk dan berfungsi di Sp/Kpb/Kawasan 3 lembaga.
c. DIPA Bina Gizi dan Kesehatan Ibu dan Anak, terdiri atas: 1) Program Bina Gizi dan Kesehatan Ibu dan Anak. Outcome program yaitu Meningkatnya Status Kesehatan Masyarakat melalui Pelayanan Gizi, Kesehatan Ibu dan Anak, Kesehatan Kerja dan Olah Raga Serta Kesehatan Tradisional. Adapun kegiatannya : - Bantuan Operasional Kesehatan (Bok), berupa Bantuan Operasional Kesehatan sebanyak 11 puskesmas, Perencanaan BOK 2 dokumen, Dokumen monitoring dan evaluasi BOK 2 dokumen, serta Laporan Kegiatan/Sosialisasi/Pembinaan 1 laporan.
d. DIPA Kependudukan dan Pencatatan Sipil : 1) Program Penataan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil. Outcome program yaitu Tertib Database Kependudukan Berbasis NIK Nasional
dan
Pelayanan
Dokumen
Kependudukan,
Terwujudnya
Pemberian NIK pada setiap penduduk, Koneksitas NIK Dengan Identitas Kependudukan dan Tersedianya Regulasi Daerah Tentang Administrasi Kependudukan. Adapun kegiatannya : - Pengembangan Sistem Administrasi Kependudukan (SAK) Terpadu, berupa laporan penyelenggaraan Adminduk Kab/Kota 1 laporan.
LKPJ BupatiLamandauTahun 2015
200
5. Sumber dan Jumlah Anggaran Sumber Pendanaan Kegiatan Dana Tugas Pembantuan yang diterima didasarkan pada pagu anggaran yang tercantum pada DIPA masing-masing satker. Pada tahun 2015, jumlah keseluruhan Dana Tugas Pembantuan yang diterima
Pemerintah
Kabupaten
Lamandau
pada
tahun
2015
sebesar
Rp. 7.756.465.000,- dengan realisasi sampai dengan 31 Desember 2015 sebesar Rp. 7.226.455.558,- atau 93,17%. Adapun secara rinci dapat dilihat pada uraian berikut: a. DIPA Nomor : SP DIPA-018.03.4.149090/2015; dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 3.569.350.000,- terserap sebesar Rp. 3.459.998.000,- atau 96,94% yang dikeluarkan oleh Kementerian Pertanian c.q. Direktorat Jenderal Tanaman Pangan; b. DIPA Nomor : DIPA No. SP DIPA-067.08.4.350222/2015; dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 1.752.587.000,- terserap sebesar Rp. 1.673.993.558,atau 95,52% yang dikeluarkan oleh Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi c.q. Direktorat Jenderal Pengembangan Kawasan Transmigrasi; c. DIPA Nomor : SP DIPA-024.03.4.149271/2015; dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 1.583.789.000,- terserap sebesar Rp. 1.571.799.000,- atau 99,24% yang dikeluarkan oleh Kementerian Kesehatan c.q. Direktorat Jenderal Bina Gizi dan Kesehatan Ibu dan Anak; d. DIPA Nomor : SP DIPA-010.08.4.140933/2015; dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 850.739.000,- terserap sebesar Rp. 520.665.000,- atau 61,20% yang dikeluarkan oleh Kementerian Dalam Negeri c.q. Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil;
6. Permasalahan dan Solusi a) DIPA Tanaman Pangan Kegiatan ini berjalan cukup baik dan target program juga tercapai dengan baik sesuai dengan yang ditetapkan.
LKPJ BupatiLamandauTahun 2015
201
b) DIPA Pengembangan Kawasan Transmigrasi Kegiatan ini berjalan cukup baik dan target program juga tercapai dengan baik sesuai dengan yang ditetapkan. c) DIPA Bina Gizi dan Kesehatan Ibu dan Anak Kegiatan ini berjalan cukup baik dan target program juga tercapai dengan baik sesuai dengan yang ditetapkan. d) DIPA Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kegiatan ini berjalan cukup baik dan target program juga tercapai dengan baik sesuai dengan yang ditetapkan.
B. Tugas Pembantuan Yang Diberikan 1. Dasar Hukum Dasar hukum tugas pembantuan yang diberikan oleh Pemerintah Kabupaten Lamandau kepada Pemerintah Desa di Kabupaten Lamandau Tahun 2015 adalah sebagai berikut: 1)
Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Katingan, Kabupaten Seruyan, Kabupaten Sukamara, Kabupaten Lamandau, Kabupaten Gunung Mas, Kabupaten Pulang Pisau, Kabupaten Murung raya dan Kabupaten Barito Timur di Propinsi Kalimantan Tengah;
2)
Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
3)
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
4)
Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara;
5)
Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintah Daerah;
6)
Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
7)
Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
8)
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir Undang-Undang Nomor 12
LKPJ BupatiLamandauTahun 2015
202
Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah; 9)
Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah;
10) Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan; 11) Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah; 12) Pemerintah Republik Indonesia Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa; 13) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa 14) Peraturan Daerah Kabupaten Lamandau Nomor 11 Tahun 2015 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pemerintahan Desa Di Kabupaten Lamandau; 2. Urusan Pemerintahan Yang Ditugaspembantuankan Tugas pembantuan yang diberikan Pemerintah Kabupaten Lamandau pada tahun 2015 adalah Urusan Otonomi Desa dalam bentuk Pemberian Alokasi Dana Desa (ADD) kepada Pemerintah Desa yang dimaksudkan untuk membiayai program Pemerintahan
Desa
dalam
melaksanakan
kegiatan
pemerintahan
dan
pemberdayaan masyarakat desa. Pemberian Alokasi Dana Desa (ADD) merupakan wujud dari pemenuhan hak Desa untuk menyelenggarakan Otonomi Desa agar tumbuh dan berkembang mengikuti pertumbuhan dan Desa itu sendiri berdasarkan keanekaragaman, partisipasi, otonomi asli, demokratisasi dan pemberdayaan masyarakat. Adapun tujuan diberikannya Alokasi Dana Desa (ADD) tersebut antara lain: 1) Meningkatkan penyelenggaraan pemerintahan Desa dalam melaksanakan pelayanan
pemerintahan,
pembangunan
dan
kemasyarakatan
sesuai
kewenangannya. 2) Meningkatkan
kemampuan
lembaga
kemasyarakatan
di
desa
dalam
perencanaan, pelaksanaan dan pengendalian pembangunan secara partisipatif sesuai dengan potensi desa. 3) Meningkatkan pemerataan pendapatan, kesempatan bekerja dan kesempatan berusaha bagi masyarakat desa.
LKPJ BupatiLamandauTahun 2015
203
4) Mendorong peningkatan swadaya gotong royong masyarakat. 3. Sumber dan Jumlah Anggaran Alokasi Dana Desa (ADD) merupakan pendapatan desa yang bersumber dari total Alokasi Dana Desa sebesar 10% berasal dari Dana Alokasi Umum setelah dikurangi Alokasi Dasar untuk Belanja Pegawai Negeri Sipil, dan dibagi secara proporsional kepada setiap Desa. ADD merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari pengelolaan keuangan desa dalam APBDesa tahun 2015 yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Lamandau TA. 2015 yaitu dari Belanja Bantuan Keuangan kepada Pemerintah Desa. Jumlah Alokasi Dana Desa (ADD) untuk 85 Desa TA. 2015 terdapat dua kali pembayaran sebagai berikut : a. Berdasarkan Peraturan Bupati Lamandau Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Penetapan Alokasi Dana Desa Di Kabupaten Lamandau Tahun Anggaran 2015 sebesar Rp. 19.063.218.000,- (Sembilan Belas Milyar Enam Puluh Tiga Juta Dua Ratus Delapan Belas Ribu Rupiah). b. Berdasarkan Peraturan Bupati Lamandau Nomor 28 Tahun
2015 Tentang
Tata Cara Pembagian Dan Penetapan Tambahan Alokasi Dana Desa Kabupaten Lamandau Tahun 2015 sebesar Rp. 10.000.299.989,- (sepuluh milyar dua ratus sembilan puluh sembilan ribu sembilan ratus delapan puluh sembilan rupiah). Adapun rincian jumlah anggaran per Desa dapat dilihat pada tabel dibawah ini: Tabel 5. Jumlah Anggaran ADD Per Desa TA. 2015 No.
Desa/Kecamatan
1
2 LAMANDAU
1. 2. 3. 4. 5. 6. 7.
Sungai Tuat Tanjung Beringin Cuhai Kawa Karang Taba Penopa Suja
LKPJ BupatiLamandauTahun 2015
ADD
Tambahan ADD
3
4
226,959,590 221,775,441 207,916,861 222,336,353 212,457,499 264,910,262 213,024,897
147,503,726 142,102,215 101,596,800 120,618,221 103,412,915 117,611,604 110,449,515
204
No.
Desa/Kecamatan
1 8. 9. 10
2
ADD
Tambahan ADD
Sekoban Bakonsu Samu Jaya
3 217,248,203 242,044,314 260,546,717
4 119,582,145 130,369,247 90,966,748
11 12 13 14. 15. 16. 17. 18. 19 20
DELANG Riam Panahan Sepoyu Nyalang Riam Tinggi Landau Kantu Lopus Kubung Sekombulan Penyombaan Hulu Jojabo
213,812,192 254,180,934 243,852,746 199,298,443 193,495,645 301,155,391 281,323,519 354,847,417 302,644,053 329,479,884
116,663,637 153,379,340 119,437,398 101,218,211 100,237,938 164,592,839 179,774,061 234,615,038 147,445,500 81,473,335
21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30 31 32 33
BULIK Sungai Mentawa Guci Batu Kotam Kujan Bunut Beruta Tamiang Bumi Agung Sumber Mulya Bukit Indah Arga Mulya Perigi Raya Nanga Pamolontian
179,671,781 177,468,868 235,540,627 284,020,222 178,695,468 217,770,254 195,852,471 207,178,561 202,345,418 236,308,361 198,795,462 200,478,370 212,813,127
93,448,741 93,852,952 148,689,718 137,877,066 130,314,277 122,219,567 106,111,664 123,112,040 113,726,410 141,131,283 96,057,986 82,947,003 84,591,451
34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42 43 44 45
BULIK TIMUR Nanga Palikodan Sungkup Nuangan Nanga Koring Toka Sepondam Merambang Pedongatan Batu Tunggal Nanga Kemujan Bukit Jaya Suka Maju
176,939,392 214,829,350 176,941,043 197,614,165 191,633,234 194,716,400 329,066,461 214,535,179 321,269,230 187,659,895 395,623,738 203,362,386
94,191,986 108,865,908 92,434,524 108,776,531 95,074,151 99,101,594 215,595,427 124,929,721 170,540,895 89,430,111 126,403,882 104,153,896
LKPJ BupatiLamandauTahun 2015
205
No. 1
Desa/Kecamatan
ADD
Tambahan ADD
3
4
46. 47. 48. 49. 50. 51. 52. 53 54 55 56
2 MENTHOBI RAYA Melata Nanuah Batu Ampar Lubuk Hiju Topalan Bukit Makmur Modang Mas Bukit Raya Mukti Manunggal Sumber Jaya Bukit Harum
199,589,277 190,722,670 185,611,169 223,101,231 175,763,214 213,184,751 220,889,118 263,710,392 267,961,563 215,140,611 228,992,980
105,397,825 109,450,669 123,593,432 121,656,378 101,489,400 123,627,276 113,529,098 126,773,031 130,915,637 107,671,706 118,585,343
57. 58. 59. 60 61 62 63 64
SEMATU JAYA Purwareja Bina Bhakti Tri Tunggal Jangkar Prima Batu Hambawang Wonorejo Mekar Mulya Rimba Jaya
307,590,830 207,931,437 224,508,715 235,058,199 166,003,576 255,339,801 218,945,658 154,797,718
110,482,362 125,505,905 116,503,421 119,971,575 136,546,259 114,206,988 99,774,575 83,709,950
65. 66. 67. 68. 69. 70. 71. 72. 73. 74. 75 76
BELANTIKAN RAYA Bayat Karang Besi Benuatan Kahingai Nanga Matu Petarikan Bintang Mangalih Belibi Tangga Batu Sungai Buluh Sumber Cahaya Nanga Belantikan
306,954,597 225,620,923 197,160,674 210,161,210 207,148,624 239,107,489 236,278,860 184,068,736 195,027,478 219,251,463 204,808,313 198,881,843
105,884,763 136,605,301 110,344,366 115,821,894 193,535,667 100,841,302 97,218,346 120,809,744 96,892,835 106,913,465 106,565,072 108,450,161
BATANG KAWA 77. Batu Tambun 213,133,115 78. Kinipan 211,897,421 79. Ginih 215,702,623 80. Benakitan 201,361,047 81 Liku 192,896,114 82 Mengkalang 226,452,169 83 Karang Mas 216,956,328 84 Kina 220,162,474 85 Jemuat 216,920,789 JUMLAH 19,189,235,028 Sumber : Bag. Adpem Setda Kab. Lamandau, 2015.
90,926,267 107,040,007 127,390,292 95,854,856 91,142,023 98,120,398 116,559,287 94,725,988 102,637,906 10,000,299,989
LKPJ BupatiLamandauTahun 2015
206
Penggunaan dana ADD untuk masing-masing desa setelah ditetapkan besarnya untuk masing-masing desa digunakan untuk membiayai belanja pada bidang pemerintahan,
pembangunan,
pemberdayaan
masyarakat
dan
pembinaan
masyarakat.
4. Sarana dan Prasarana Alokasi Dana Desa (ADD) Tahun 2015 dilaksanakan di masing-masing Desa (85 Desa) di 8 (delapan) kecamatan. Adapun sarana dan prasarana penunjang kegiatan ADD tersebut antara lain: Gedung kantor desa, Peralatan kantor, kendaraan dinas (sepeda motor/ klotok), dan lain-lain.
LKPJ BupatiLamandauTahun 2015
207
