BAB V PENYELENGGARAAN DEKONSENTRASI DAN TUGAS PEMBANTUAN

BAB V PENYELENGGARAAN DEKONSENTRASI DAN TUGAS PEMBANTUAN

BAB V PENYELENGGARAAN DEKONSENTRASI DAN TUGAS PEMBANTUAN Dalam pelaksanaan Pengendalian dan Evaluasi pelaksanaan dana APBN dijelaskan dalam PP 39 tahun 2006 tentang Tatacara Pegendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan. Dimana peraturan pemerintah ini disusun untuk melaksanakan ketentuan Pasal 30 Undang – Undang Nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional. Untuk melaksanakan pertanggungjawaban yang baik, sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah nomor 39 tahun 2006, maka dalam pengendalian pelaksanaan Dana Dekonsentrasi dan Dana Tugas Pembantuan, Gubernur sebagai wakil Pemerintah melakukan pemantauan pelaksanaan dekonsentrasi dan tugas pembantuan yang meliputi pelaksanaan program dan kegiatan serta jenis belanja sesuai tugas dan kewenangannya. Oleh karenanya sesuai Peraturan Pemerintah nomor 3 tahun 2007, seluruh dana APBN juga disampaikan dalam Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah kepada Masyarakat. Sistem Pembagian Tugas Fungsi, Wewenang dan Tanggung Jawab Kementerian Negara seperti yang tertuang di UU 39/2008 adalah rangkaian peraturan yang terus diacu sebagai pedoman dalam pelaksanaan Penyelenggaraan Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan. Penyelenggaraan Dekonsentrasi dan T ugas Pembantuan di Jawa Timur Tahun 2015 secara keseluruhan teralokasi sebesar Rp. 2.527.122.710.000,00 dan terealisasi sebesar Rp. 1.982.700.076.267,00 atau 78,46 % , secara rinci pelaksanaan penyelenggaraan Dekonsentrasi di Jawa Timur dengan anggaran sebesar Rp. 804.171.682.000,00 dialokasikan pada 25 SKPD di provinsi dan terserap sebesar Rp. 524.205.188.629,00 atau 65,19 % sedangkan penyelenggaraan Tugas pembantuan pada tahun 2015 teralokasi sebesar Rp. 1.722.951.028.000,00 di 9 SKPD dengan serapan sebesar Rp. 1.458.494.887.638,00 atau 84,65%. Untuk melaksanakan pertanggungjawaban yang baik maka sesuai Peraturan Pemerintah nomor 3 tahun 2007, seluruh dana atas penyelenggaraan Tugas Pmebantuan dan Dekonsentrasi juga disampaikan dalam Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah kepada Masyarakat.

Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Gubernur Akhir Tahun Anggaran 2015

BAB V - 1


I.

DASAR HUKUM 1. Undang–Undang Nomer 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomer 47, Tambahan Lembaran Negara Nomer 42286); 2. Undang–Undang Nomer 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomer 5, Tambahan Lembaran Negara Nomer 4355); 3. Undang–Undang Nomer 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomer 125, Tambahan Lembaran Negara Nomer 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomer 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomer 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomer 59, Tambahan Lembaran Negara Nomer 5234); 4. Peraturan Pemerintah Nomer 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomer 140, Tambahan Lembaran Negara Nomer 4578); 5. Peraturan Pemerintah Nomer 38 Tahun 2007 Tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah, Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota ; 6. Peraturan Pemerintah Nomer 7 Tahun 2008 tentang Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomer 20, Tambahan Lembaran Negara Nomer 4816); 7. Peraturan Pemerintah Nomer 23 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomer 19 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pelaksanaan Tugas dan Wewenang serta Kedudukan Keuangan Gubernur sebagai Wakil Pemerintah di Wilayah Provinsi; 8. Surat Edaran Bersama Menteri tanggal 18 November 2010 tentang Peningkatan Efektifitas Program dan Kegiatan Kementrian/Lembaga Kementrian di daerah serta Peningkatan peran aktif Gubernur sebagai Wakil Pemerintah di Provinsi ;

II.

INSTANSI PEMBERI DEKONSENTRASI DAN TUGAS PEMBANTUAN Pengelolaan mengatur

tentang

dekonsentrasi

dan

Dana

Dekonsentrasi

hal-hal tugas

terkait

dan

dengan

pembantuan

Dana pola

yang

Tugas Pembantuan, telah

dan wajib

mekanisme pendanaan diikuti

oleh

penyelenggara kegiatan dekonsentrasi dan tugas pembantuan. Adapun

seluruh

Pendanaan

Tugas Pembantuan dan Dekonsentrasi yang dialokasikan di Prov. Jatim Tahun 2015 adalah : BAB V - 2



DEKONSENTRASI Tabel Rincian pagu dan realisasi keuangan pendanaan Dekonsentrasi di Provinsi Jawa Timur Tahun 2015 NO

SKPD/PROGRAM/KEGIATAN

PAGU

REALISASI

%

1

Badan Ketahanan Pangan Propinsi Jawa Timur

93,004,454,000

89,777,418,011

96.53

2

Badan Lingkungan Hidup Provinsi Jawa Timur

1,450,000,000

1,164,550,250

80.31

200,703,492,000

62,603,860,703

31.19

600,000,000

534,840,050

89.14

937,881,000

511,436,803

54.53

908,385,000

868,654,578

95.63

234,696,000

225,178,200

95.94

713,548,000

710,818,000

99.62

3 4 5 6 7 8

Badan Pemberdayaan Masyarakat Provinsi Jawa Timur Badan Pemberdayaan Perempuan Dan Keluarga Berencana Provinsi Jawa Timur Badan Penanaman Modal Provinsi Jawa Timur Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Jawa Timur Badan Pendidikan Dan Pelatihan Provinsi Jawa Timur Badan Perpustakaan Dan Kearsipan Provinsi Jawa Timur

9

Bappeda Prov. Jatim

2,547,291,000

1,267,878,892

49.77

10

Dinas Kebudayaan Dan Pariwisata Prop. Jatim

5,066,860,000

4,694,031,359

92.64

11

Dinas Kehutanan Provinsi Jawa Timur

4,757,020,000

3,618,909,948

76.08

12

Dinas Kelautan Dan Perikanan Provinsi Jawa Timur

17,822,245,000

14,987,636,506

84.10

13

Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Timur

75,915,527,000

22,088,197,893

29.10

14

Dinas Koperasi Dan Ukm Provinsi Jawa Timur

19,780,089,000

15,986,995,330

80.82

7,257,497,000

4,164,582,000

57.38

15

Dinas Pekerjaan Umum Cipta Karya Dan Tata Ruang Provinsi Jawa Timur

16

Dinas Pemuda Dan Olah Raga Provinsi Jawa Timur

11,746,109,000

11,531,611,280

98.17

17

Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan Jawa Timur

93,534,981,000

90,100,307,844

96.33

18

Dinas Perindustrian Dan Perdagangan Jawa Timur

11,299,156,000

8,680,545,031

76.82

19

Dinas Perkebunan Provinsi Jawa Timur

3,689,339,000

2,885,272,715

78.21

20

Dinas Pertanian Propinsi Jawa Timur

99,801,500,000

55,600,774,963

55.71

21

Dinas Peternakan Provinsi Jawa Timur

20,441,623,000

13,461,738,968

65.85

22

Dinas Sosial Provinsi Jawa Timur

46,371,565,000

43,649,485,262

94.13

83,607,391,000

73,848,159,213

88.33

23

Dinas Tenaga Kerja Transmigrasi Dan Kependudukan Prov. Jawa Timur

24

Satuan Polisi Pamong Praja Jawa Timur

534,668,000

515,622,400

96.44

25

Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Timur

1,446,365,000

726,682,430

50.24

804,171,682,000

524,205,188,629

65.19

JUMLAH


BAB V - 3


TUGAS PEMBANTUAN Tabel Rincian realisasi keuangan pendanaan Tugas Pembantuan di Provinsi Jawa Timur Tahun 2015 NO 1

SKPD/PROGRAM/KEGIATAN Dinas Kelautan Dan Perikanan Provinsi Jawa Timur

REALISASI

%

10,545,783,000

6,658,078,760

63.13

2

Dinas Perkebunan Provinsi Jawa Timur

492,390,558,000

349,613,307,542

71.00

3

Dinas Pertanian Propinsi Jawa Timur

978,065,803,000

891,593,549,948

91.16

4

Dinas Peternakan Provinsi Jawa Timur

90,534,985,000

78,104,232,135

86.27

5

Dinas Pu Pengairan Provinsi Jawa Timur

93,557,611,000

79,967,634,442

85.47

6,759,288,000

3,200,421,250

47.35

6

Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi Dan Kependudukan Prov. Jatim

7

Rsu Haji Prov. Jawa Timur

18,000,000,000

17,182,376,632

95.46

8

Rsu. Dr. Soetomo Surabaya

20,000,000,000

19,465,572,000

97.33

9

Rsud Dr Soedono Madiun

13,097,000,000

12,709,714,929

97.04

1,722,951,028,000

1,458,494,887,638

84.65

JUMLAH

III.

PAGU

PROGRAM DAN KEGIATAN YANG DITERIMA SERTA PELAKSANAANYA PENYELENGGARA DEKONSENTRASI 1. BADAN KETAHANAN PANGAN PROV. JAWA TIMUR A. DASAR HUKUM 1)

Undang-Undang nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah;

2)

Undang-undang nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pusat dan Pemerintah Daerah;

3)

Undang-Undang nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;

4)

Undang-Undang nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;

5)

Peraturan Pemerintah nomor 52 Tahun 2001 tentang Penyelenggaraan Tugas Pembantuan;

6)

Peraturan Pemerintah nomor 38 Tahun 2007 Tentang Pembagian Urusan Pemerintahan

antara Pemerintah, Pemerintah Daerah, Provinsi, dan

Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota ;

BAB V - 4



7)

Peraturan Pemerintah nomor 39 Tahun 2006 tentang Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan;

8)

Peraturan

Pemerintah

nomor

3

Tahun

2007

tentang

Laporan

Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kepada Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan informasi laporan penyelenggaraan pemerintah daerah kepada masyarakat ; 9)

Peraturan Pemerintah nomor 7 Tahun 2008 tentang Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan ;

10) Peraturan Pemerintah nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan,

Pengendalian

dan

Evaluasi

Pelaksanaan

Rencana

Pembangunan Daerah ; 11) Peraturan Pemerintah nomor 23 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pelaksanaan Tugas dan Wewenang serta Kedudukan Keuangan Gubernur sebagai Wakil Pemerintah di Wilayah Provinsi; 12) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 24 Tahun 2011 Tentang Penyelenggaraan

Tugas

dan

Wewenang

Gubernur

Sebagai

Wakil

Pemerintah di Wilayah Provinsi ; 13) Surat Edaran Bersama Menteri tanggal 18 November 2010 tentang Peningkatan Efektifitas Program dan Kegiatan Kementrian/Lembaga Kementrian di daerah serta Peningkatan peran aktif Gubernur sebagai Wakil Pemerintah di Provinsi ; B. PROGRAM DAN KEGIATAN 1)

Program Peningkatan Diversifikasi dan Ketahanan Pangan Masyarakat. a) Kegiatan Pengembangan Sistem Distribusi dan Stabilitas Harga Pangan, dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 13.117.072.000,- terealisasi sebesar Rp. 12.464.187.490,- atau 95,02% dengan hasil kegiatan sebagai berikut : − Pengembangan desa mandiri pangan yang diberdayakan − Jumlah lumbung pangan yang diberdayakan. − Penyusunan Laporan Kondisi harga pangan pokok − Penyusunan Laporan Pengembangan Model Distribusi & Cadangan Pangan.


BAB V - 5


b) Kegiatan Pengembangan Ketersediaan dan Penanganan Rawan Pangan dengan alokasi anggaran Rp. 2.927.337.000,- terealisasi 2.920.490.170,atau 99,77% dengan hasil kegiatan sebagai berikut − Jumlah Desa Mandiri Pangan yang diberdayakan − Lokasi Penanganan Rawan Pangan SKPG, − Laporan Penyusunan FSVA − Jumlah kawasan mandiri pangan yang diberdayakan − Laporan Kajian Kerawanan Pangan − Laporan Kajian Ketersediaan Pangan dan Akses Pangan − Pemantauan & monitoring evaluasi desa mandiri pangan. c) Kegiatan Pengembangan Penganekaragaman Konsumsi Pangan dan Peningkatan Keamanan Pangan Segar dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 6.793.078.000,- terealisasi sebesar 6.564.320.142,- atau 96,63% dengan hasil kegiatan sebagai berikut : − Kegiatan

Pendampingan

P2KP

(PercepatanPenganekaragaman

Konsumsi Pangan. − Pemantauan, Monitoring Evaluasi dan Perumusan Kebijakan P2KP. − Penyusunan Laporan P2KP − Laporan Situasi Konsumsi Pangan penduduk. − Laporan Hasil Penanganan Keamanan Pangan Segar d) Kegiatan Dukungan manajemen dan Teknis lainnya Badan Ketahanan Pangan dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 1.627.463.000,- terealisasi sebesar Rp. 1.621.026.359,- atau 99,60% dengan hasil kegiatan sebagai berikut : − Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan laporan keuangan. − Hasil Pemantauan dan evaluasi program − DUkungan Kepegawaian, Organisasi Humas dan Hukum − Dukungan Manajemen dan Administrasi − Dukungan Keuangan & Perlengkapan − Perangkat Pengolah Data dan Komunikasi. 2)

Program Peningkatan Penyuluhan, Pendidikan dan Pelatihan Pertanian. a) Kegiatan Pemantapan sistim Pelatihan Pertanian. dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 410.228.000,- terealisasi sebesar Rp. 368.760.000,atau 89,89% dengan hasil kegiatan sebagai berikut :

BAB V - 6



− Aparatur yang mengikuti Pelatihan Teknis Pertanian. − Non Aparatur yang mengikuti pelatihan teknis pertanian. − Kelembagaan

pelatihan

pertanian

yang

difasilitasi

dan

diikembangkan. − Ketenagaan pelatihan yang difasilitasi dan dikembangkan. − Dokumen Penyelenggaraan Pelatihan Pertanian yang dihasilkan. b) Kegiatan Pemantapan Sistem Penyuluhan Pertanian, dengan anggaran sebesar Rp. 66.125.506.000,- terealisasi sebesar Rp. 63.904.519.400,dengan hasil kegiatan sebagai berikut : − Kelembagaan Penyuluhan Pertanian yang difassilitasi. − Kelembagaan petani yang difasilitasi dan dikembangkan. − Ketenagaan penyuluhan yang difasilitasi − Materi penyuluhan yang dihasilkan − Pengawalan dan Pendampingan Penyuluh di lokasi SL-PTT. 3)

Program Peningkatan Penyuluhan Perikanan a) Kegiatan penyuluhan kelautan dan perikanan dengan anggaran sebesar Rp. 2.003.770.000,- terealisasi sebesar Rp. 1.934.114.450,- dengan hasil kegiatan sebagai berikut : − Kelompok Perikanan yang disuluh berupa Penguatan dan Pembinaan Kelembagaan Pelaku Utama Perikanan yaitu : a. Penyuluh

Perikanan

dengan

kegiatan

Penyelenggaraan

Penyuluhan KP oleh PNS b. Penguatan kegiatan penyuluh perikanan swadaya, c. Penilaian Penyuluh Perikanan teladan, d. Percontohan penyuluhan bisnis perikanan, −

Dokumen kesekretariatan kegiatan penyuluh KP, a. Operasional database system informasi manajemen penyuluh perikanan, b. Penyusunan Renstra, Penetapan Kinerja dan Rencana Aksi Kerja, c. Penyusunan Laporan Tahunan dan Lakip d. Monitoring dan Evaluasi − Layanan Perkantoran yaitu administrasi kegiatan dan operasional kantor.


BAB V - 7


C. PERMASALAHAN DAN SOLUSI Permasalahan - Banyaknya revisi berakibat keterlambatan pelaksanaan kegiatan. - Berdasarkan hasil evaluasi pemanfaatan lumbung pangan tidak optimal. - Satu bendahara di Provinsi harus melayani 1 PPK di Provinsi dan beberapa PPK di

Kabupaten/kota

sehingga

mempersulit

dalam

penyelesaian

pertanggungjawaban keuangan. - Dari sisi pengawasan kurang efektif karena Kuasa Pengguna Anggaran berada di Provinsi. Solusi . - Pada setiap kabupaten/kota harus dibentuk satker tugas pembantuan tersendiri yang terdiri dari : Kuasa Pengguna Anggaran, Pejabat Penerbit SPM, Pejabat Pembuat Komitmen dan Bendahara. 2. BADAN LINGKUNGAN HIDUP PROV. JAWA TIMUR A. DASAR HUKUM Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Badan Lingkungan Hidup Provinsi Jawa Timur tanggal 14 November 2015 Nomor: 029.01.3.400562/2015. B. PROGRAM DAN KEGIATAN 1) Program dukungan manajemen dan pelaksanaan teknis lainnya kementrian LHK a) Kegiatan koordinasi kegiatan perencanaan dan evaluasi dengan alokasi anggaran Rp. 1.450.000.000 realisasi anggaran sebesar Rp. 1.164.549.850 atau 80.31 % dengan hasil kegiatan sebagai berikut : − Pengawasan Pelaksanaan Pengelolaan Limbah B3, Pengelolaan Kualitas dan Udara Skala Nasional melalui Program PROPER (Program Penilaian

Peringkat

Kinerja

Lingkungan), Kegiatan PROPER insentif/

disinsentif

bagi

Perusahaan

dalam

Pengelolaan

merupakan salah satu instrumen

industri/keg.usaha

yang

melakukan

pengelolaan lingkungan sesuai amanat dalam pasal 42 Undang-undang No. 32 tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Kegiatan PROPER dimaksudkan untuk memberikan dorongan kepada setiap industri/keg. usaha dalam meningkatkan pengelolaan BAB V - 8



lingkungannya dengan memberikan insentif/disinsentif, namun dalam perkembangannya memberikan beberapa manfaat lain baik bagi pemerintah, pelaku industri/keg. usaha, dan kepada masyarakat. Sub kegiatan ini telah berhasil melakukan penilaian terhadap 186 perusahaan yang menjadi wewenang Pemerintah Provinsi Jawa Timur, dengan rincian peringkat perusahaan sebagai berikut: •

16 perusahaan mendapat peringkat hijau

•

138 perusahaan mendapat peringkat biru

•

31 perusahaan mendapat peringkat merah

•

1 rumah sakit mendapat peringkat hitam

− Pemantauan Sungai Skala Nasional dan/atau Lintas Batas Provinsi. Pelaksanaan pemantauan kualitas air DAS Bengawan Solo, meliputi: •

Pengambilan sampel pada 16 (enam belas) lokasi sampling dengan frekuensi pemantauan sebanyak 5 kali dalam setahun (Juni, Juli, Agustus, September, Oktober).

•

Pengujian sampel pada Laboratorium Lingkungan yang sudah terakreditasi.

•

Pengukuran debit air pada 16 (enam belas) lokasi sampling dengan frekuensi pengukuran sebanyak 1 (satu) kali.

Out put dari sub kegiatan pemantauan kualitas air DAS Bengawan Solo adalah Status Mutu Air Das Bengawan Solo: Perhitungan status mutu air DAS Bengawan Solo dengan metode STORET tahun 2015 dapat dilihat pada tabel 1.1 berikut: Tabel 1.1. Perhitungan STORET DAS Bengawan Solo Tahun 2015 Lokasi No.

Pemantrauan (dari hulu ke hilir)

1 2

J. Sembayat

Skor

Meme

Storet

nuhi

2015

BML

-106

J. Karang

Cemar

Cemar

Ringan

Sedang

0

-10

-30

0

-10

-30

Kategori

Status

Kelas D

Cemar berat

Kelas D

Cemar berat

Binangun

-88

3

J. Laren

-94

0

-10

-30

Kelas D

Cemar berat

4

J. Lama Babat

-64

0

-10

-30

Kelas D

Cemar berat

5

J. Kali Ketek

-104

0

-10

-30

Kelas D

Cemar berat

6

J. Bendung

-86

0

-10

-30

Kelas D

Cemar berat


BAB V - 9

BAB V PENYELENGGARAAN DEKONSENTRASI DAN TUGAS PEMBANTUAN Lokasi No.

Pemantrauan (dari hulu ke hilir)

Skor

Meme

Storet

nuhi

2015

BML

Cemar

Cemar

Ringan

Sedang

Kategori

Status

Gerak 7

J. Padangan

-90

0

-10

-30

Kelas D

Cemar berat

8

J. Kebonsari

-80

0

-10

-30

Kelas D

Cemar berat

9

J. Danyang

-108

0

-10

-30

Kelas D

Cemar berat

10

J. Sekayu

-106

0

-10

-30

Kelas D

Cemar berat

0

-10

-30

Kelas D

Cemar berat

11

J. Pasar Sambirejo

-116

12

J. Kajang

-106

0

-10

-30

Kelas D

Cemar berat

13

J. Kendung

-86

0

-10

-30

Kelas D

Cemar berat

14

J. Dungus Baru

-102

0

-10

-30

Kelas D

Cemar berat

15

J. Pitu

-150

0

-10

-30

Kelas D

Cemar berat

16

J. Mantingan

-166

0

-10

-30

Kelas D

Cemar berat

Gambar Grafik STORET DAS Bengawan Solo Tahun 2015

BAB V - 10



Gambar Grafik STORET DAS Bengawan Solo Tahun 2015

Nilai STORET DAS Bengawan Solo dari hulu ke hilir berfluktuatif. Parameter yang dominan dalam mempengaruhi hasil adalah parameter Fecal Coli dan Total Coli. Nilai STORET Tahun 2015 berkisar antara - 64 s/d -166, sehingga seluruh lokasi pemantauan DAS Bengawan Solo pada 16 (enam belas) titik pantau masuk kategori Cemar Berat. − Pemantauan Kualitas Udara di Wilayah Perkotaan yang bersifat Strategis Nasional. Pengendalian pencemaran udara khususnya udara perkotaan strategis merupakan salah satu Program Nasional yang pelaksanaannya dibiayai melalui Dana Dekonsentrasi. Kegiatan ini bertujuan untuk mengatasi permasalahan pencemaran udara perkotaan yang disebabkan oleh sektor transportasi khususnya kendaraan bermotor. Pencemaran udara perkotaan saat ini sudah dalam kategori yang sangat membahayakan bagi kesehatan manusia dan makhluk hidup lainnya,


BAB V - 11


menggangu estetika, mengurangi kenyaman bahkan sampai merusak properti. bebarapa kegiatan pemantauan Kualitas Udara di Wilayah Perkotaan yang bersifat Strategis Nasional adalah:  Melakukan uji emisi kendaraan bermotor di Kota Surabaya. Uji emisi gas buang kendaraan bermotor yang telah dilakukan oleh Badan Lingkungan Hidup prov. Jatim adalah terhadap 1936 unit, dengan rincian sebegai berikut: 1310 unit kendaraan berbahan bakar bensin dan 626 kendaraan bermotor berbahan bakar solar. Hasil evaluasi data kendaraan bermotor yang berbahan bakar bensin sebanyak 1197 unit atau sebesar 91.4% yang dinyatakan lulus uji emisi sedangkan sisanya sebanyak 113 atau sebesar 8.6% unit kendaraan dinyatakan tidak lulus uji emsisi. Sedangkan untuk kendaraan bermotor berbahan bakar solar sebanyak 626 atau 100% dinyatakan lulus uji emisi.  Data kepadatan lalulintas (Traffic Counting) di Kota Surabaya. Survey kepadatan lalulintas di Kota Surabaya dilakukan di 3 (tiga) titik, yaitu: •

Jalan Kusuma Bangsa

•

Jalan Kertajaya Indah

•

Jalan Darmo Boulevard

Berdasarkan data hasil survey lapangan yang telah dilakukan di ketiga lokasi tersebut dengan teknik pengambilan sampel 2 (dua) arah mulai pukul 06.00 – 22.00 WIB maka diketahui bahwa kendaraan yang dominan melewati jalan tersebut adalah sepeda motor dengan prosentase 65.65 dari seluruh kendaraan yang melintas. Selanjutnya kendaraan jenis sedan/pribadi sebesar 29.57% dari seluruh kendaraan yang berjumlah 296.573.  Uji Kualitas Udara Roadside Jalan Raya Uji kualitas udara roadside jalan raya dilakukan di 3 (tiga) titik berbeda, yaitu: Jalan Kusuma Bangsa; Jalan Kertajaya Indah; Jalan Darmo Boulevard dengan beberapa parameter yang meliputi: NO2, SO2, CO, OX, HC, PM10. Hasil uji terhadap seluruh parameter tersebut menunjukkan bahwa konsentrasinya masih berada di bawah baku mutu yang telah ditetapkan.

BAB V - 12



3. BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT PROV. JAWA TIMUR A. DASAR HUKUM 1)

Undang-Undang Nomor : 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;

2)

Undang-Undang Nomor : 1 Tahun 2004 tentang Pembendaharaan Negara;

3)

Undang-Undang No. 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusatd an Pemerintah Daerah;

4)

Undang-Undang Nomor : 27 Tahun 2014 tentang APBN Tahun 2015;

5)

Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;

6)

Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2008 tentang Dekosentrasi dan Tugas Pembantuan;

7)

Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahanatas PeraturanPemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;

8)

Peraturan Presiden Nomor : 15 Tahun 2010 tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan;

9)

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007;

10) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor : 42 Tahun 2007

tentang

Pengelolaan Pasar Desa; 11) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor : 30 Tahun 2008 tentang Cadangan Pangan Pemerintah Desa; 12) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor : 39 Tahun 2010 tentang Badan Usaha Milik Desa; 13) Peraturan Menteri Dalam NegeriNomor 42 Tahun 2010 tentang Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Provinsidan Kabupaten Kota; 14) PeraturanMenteriDesa, Pembangunan Daerah Tertinggaldan Transmigrasi Nomor 6 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi; 15) Keputusan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor : 26/DPPMD/VI/2015 tentang Penyelenggaraan Sosialisasi pada Bimbingan Teknis dan Supervisi Pelaksanaan Kegiatan Pengembangan Usaha Ekonomi DesaTahun 2015;


BAB V - 13


16) Peraturan Daerah JawaTimur Nomor 3Tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Jawa Timur Tahun 2014-2019; 17) Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor63 Tahun 2015 tentang Pedoman Kerja dan Pelaksanaan Tugas Pemerintah Daerah Provinsi JawaTimur; 18) Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Tahun 2015 dari Kementerian Dalam Negeri Nomor: SP. DIPA 010.05.3.059438/2015; 19) Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Tahun 2015 dari Kementerian Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan TransmigrasiNomor: SP -DIPA 067.03.3.350111/2015 ; 20) Keputusan Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat Provinsi Jawa Timur Nomor : 322 Tahun 2015 Tentang Penunjukan dan Pengangkatan Pelaksana Kegiatan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara Di Lingkungan Badan Pemberdayaan Masyarakat Provinsi JawaTimur Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2015; 21) Keputusan Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat Provinsi Jawa Timur Nomor : 377 Tahun 2015 Tentang Panitia Penyelenggara Bimbingan Teknis Dan Supervisi Kegiatan Pengembangan Usaha Ekonomi Desa Provinsi Jawa Timur Tahun 2015; 22) Keputusan Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat Provinsi Jawa Timur nomor 287 tahun 2015 tanggal 18 Agustus 2015, tentang Tim Supervisi Rapat Koordinasi Program Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa (P3MD) Provinsi Jawa Timur Tahun Anggaran 2015 23) Keputusan Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat Provinsi Jawa Timur Nomor 326 Tahun 2015 Tanggal 25 September 2015, Tentang Tim Supervisi Rapat Koordinasi P3MD Provinsi Jawa Timur Tahun Anggaran 2015; 24) Keputusan Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat Provinsi Jawa Timur Nomor 346 Tahun 2015 Tanggal 16 Oktober 2015, Tentang Panitia Pelaksana Kegiatan Pelatihan Pra-Tugas Setrawan Program Pembangunan Dan Pemberdayaan Masyarakat Desa (P3MD) Provinsi Jawa Timur Tahun Anggaran 2015; 25) Keputusan Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat Provinsi Jawa Timur Nomor : 361Tahun 2015 Tentang Panitia Rapat Koordinasi Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Generasi Sehat dan Cerdas Provinsi Jawa Timur Tahun 2015.

BAB V - 14



B. PROGRAM DAN KEGIATAN 1)

Program Bina Pemerintahan Desa a)

Kegiatan Pengembangan Kapasitas Aparatur dan Kader Desa dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 59.986.100.000,- dan teralisasi sebesar Rp. 8.435.175.700,- atau 13,92 %, adapun kegiatannya yaitu Pelatihan Pengembangan Kapasitas Aparatur Desa 71 kelas dengan jumlah peserta 2.840 peserta ( Per-kelas 40 peserta) .

2)

Program Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa a)

Kegiatan Peningkatan Pelayanan Sosial Dasar dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 6.384.267.000,- dan teralisasi sebesar Rp. 5.062.933.516,atau 79,30 %, adapun hasil kegiatan sebagai berikut : - Kegiatan Rapat Koordinasi Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri (PNPM) Generasi Provinsi Jawa Timur - Kegiatan Rapat Koordinasi Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri (PNPM) Generasi Provinsi Jawa Timur

b)

Kegiatan Pengembangan Usaha Ekonomi dengan alokasi anggaran sebesar Rp.2.831.444.000,- dan teralisasi sebesar Rp. 1.420.691.753,atau 56,23 %, adapun hasil kegiatan adalah Bimbingan Teknis Pengembangan Usaha Ekonomi Desa (PUED) Provinsi Jawa Timur Tahun 2015dengan peserta 192 orang berasal dari 1 (satu) orang Pejabat Teknis/Staf BadanPemberdayaan Masyarakat Kabupaten yang membidangi BUMDesa, Kepala Desa, Kepala BPD, dan 1 (satu) orang Pengelola Badan Usaha Milik Desa (BUMDesa) tanggal9 s/d 12 Nopember 2015 bertempat di Hotel Jambuluwuk, Jalan Trunojoyo No 99

Kota

Batu,

dengan

tujuanMemberikan

pemahaman

dan

peningkatan wawasan khususnya bagi Aparat Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kabupaten dan SKPD teknis lainnya yang memiliki keterkaitan dan bersentuhan dengan bidang ekonomi desa. c)

Kegiatan Pemberdayan Masyarakat Desa dengan alokasi anggaran Rp. 131.501.681.000,- dan teralisasi sebesar Rp. 47.685.059.734,- atau 36,26 %, adapun hasil kegiatan sebgai berikut : - Rapat Koordinasi I Program Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa (P3MD) Provinsi Jawa Timur Tahun Anggaran 2015 dilaksanakan 4 hari dengan peserta 67 Orang;


BAB V - 15


- Rapat Koordinasi II Program Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa (P3MD) Provinsi Jawa Timur Tahun Anggaran 2015 dilaksanakan 4 hari (3 malam) dengan peserta 61 orang; - Rapat Koordinasi III Program Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa (P3MD) Provinsi Jawa Timur Tahun Anggaran 2015 dilaksanakan 4 hari (3 malam) peserta 66 orang; - Pelatihan Penyegaran Pendamping Desa / Fasilitator Kecamatan dilaksanakan selama 6 (enam) hari, tanggal 12 s/d 18 November 2015 dengan terlebih dahulu dilaksanakan konsolidasi pelatih selama 2 (dua) hari efektif dengan jumlah peserta 854 orang; - Bimbingan Teknis Lembaga Kemasyarakatan Tahun Anggaran 2015dilaksanakan selama 3 (tiga) hari, tanggal 23 s/d 25 November 2015. Dan Penyelenggaraan Bimbingan Teknis Peningkatan Kapasitas Paralegal Tahun Anggaran 2015dilaksanakan selama 3 (tiga) hari dengan peserta 500 peserta; - Pelatihan Pra-Tugas Setrawan Program Pembangunan Dan Pemberdayaan Masyarakat Desa (P3MD) Provinsi Jawa Timur Tahun Anggaran 2015, Pelatihan ini dilaksanakan 4 hari (4 malam), mulai 20 s/d 24 Oktober 2015, dengan jumlah peserta 63 orang; - Penyelenggaraan Pelatihan Pra-Tugas Calon Pendamping Lokal Desa (PLD) P3MD Provinsi Jawa Timur T.A. 2015 Gelombang I dilaksanakan selama 6 (enam) hari, tanggal 11 s/d 16 Desember 2015 dengan terlebih dahulu dilaksanakan konsolidasi pelatih selama 1 (satu) hari efektif,dengan jumlah peserta 679 peserta - Penyelenggaraan Pelatihan Pra-Tugas Calon Pendamping Lokal Desa (PLD) P3MD Provinsi Jawa Timur T.A. 2015 Gelombang II dilaksanakan selama 6 (enam) hari, tanggal 14 s/d 19 Desember 2015 dengan terlebih dahulu dilaksanakan konsolidasi pelatih selama 1 (satu) hari efektif dengan peserta 950 orang C. PERMASALAHAN DAN SOLUSI Permasalahan Penyampaian petunjuk pelaksanaan program/kegiatan tidak di awal tahun dan pada Program Bina Pemerintahan Desa pada kegiatan Pengembangan Kapasitas Aparatur dan Kader Desa realiasinya sedikit dikarenakan turunnya DIPA pada

BAB V - 16



Triwulan IV sehingga bersamaan dengan kegiatan APBD Provinsi sehingga target pelaksanaan tidak terpenuhi. Solusi Diharapkan

DIPA

dan

petunjuk

pelaksanaan

program/kegiatan

dana

dekonsentrasi dapat disampaikan ke daerah menjelang/pada awal tahun berjalan sehingga pelaksanaan program/kegiatan dapat terjadwal dengan baik dan dapat dilaksanakan sesuai target. 4. BADAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN KB. PROV. JAWA TIMUR A. DASAR HUKUM 1)

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;

2)

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;

3)

Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara;

4)

Peraturan Pemerintah No. 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintah antara

Pemerintah, Pemerintah

Daerah Provinsi, dan

Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota; 5)

Peraturan Pemerintah No. 7 Tahun 2008 tentang Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan;

6)

PeraturanPemerintah No. 45 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;

7)

Peraturan Presiden No. 4 Tahun 2015 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;

8)

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 113/PMK.05/2012 tentang Perjalanan Dinas Dalam Negeri Bagi Pejabat Negara, Pegawai Negeri, dan Pegawai Tidak Tetap;

9)

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 190/PMK.05/2012 tentang Tata Cara Pembayaran dalam rangka Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;

10) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 162/PMK.05/2013 tentang Kedudukan dan Tanggung Jawab Bendahara pada Satuan Kerja Pengelola Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara; 11) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 22/PMK.05/2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 154/PMK.05/2013 tentang Pelaksanaan Piloting Sistem Perbendaharaan dan Anggaran Negara; Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Gubernur Akhir Tahun Anggaran 2015

BAB V - 17


12) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 53/PMK.02/2014 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2015; 13) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 90/PMK.06/2014 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 1/PMK.06/2013 tentang Penyusutan Barang Milik Negara (BMN); 14) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 252/PMK.05/2014 tentang Rekening Milik Kementerian Negara/Lembaga/SatuanKerja; 15) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 257/PMK.02/2014 tentang Tata Cara Revisi Anggaran Tahun Anggaran 2015; 16) Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 04 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kemen PPPA; 17) Peraturan Direktorat Jenderal Perbendaharaan Nomor PER-22/PB/2013 tentang Ketentuan Lebih Lanjut Pelaksanaan Perjalanan Dinas Dalam Negeri bagi Pejabat Negara, Pegawai Negeri, dan Pegawai TidakTetap; dan 18) Peraturan Direktorat Jenderal Perbendaharaan Nomor PER-57/PB/2013 tentang Pedoman Penyusunan Laporan Keuangan Kementerian/Lembaga dan Kebijakan Akuntansi Akhir Tahun. B. PROGRAM DAN KEGIATAN 1)

Progam Kesetaraan Gender dan Pemberdayaan Perempuan a)

Kegiatan Peningkatan Kapasitas Pengelola P2TP2A di Provinsi JawaTimur dengan alokasi anggaran Rp. 113.044.000,-realisasi anggaran sebesarRp. 103.997.600,- atau 91.99% dengan hasil kegiatan sebagai berikut : −

Jumlah peserta yang mengikuti kegiatan Peningkatan Kapasitas Pengelola P2TP2A di Provinsi Jawa Timur sebanyak 28 orang terdiri dari : 18 orang para SDM/Pengelola P2TP2A di Kabupaten/Kota se Jawa Timur dan 10 orang SDM/Pengelola Lembaga Layanan Berbasis masyarakat di Surabaya, Gresik dan Sidoarjo.

−

Meningkatnya kompetensi SDM Pengelola P2TP2A dalam :

−

Melakukan

komuniikasi,

penyusunan

materi

KIE

dan

pengembangan jejaring dengan masyarakat dan dunia usaha; −

Melakukan layanan dasar penanganan kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak yang meliputi layanan : pengaduan, konseling dan pendampingan hukum ;

BAB V - 18



−

Memperkuat system pencatatan pelaporan data kekerasan terhadap perempuan dan anak.

b)

Kegiatan Pemetaan P2TP2A di Provinsi JawaTimur dengan alokasi anggaran Rp. 71.442.000,- realisasi anggaran sebesar Rp. 70.942.000,atau 99.3% dengan hasil kegiatan adalah sebagai berikut : −

Tanggal 5 Agustus s/d 17 November 2015 BPPKB Provinsi Jawa Timur bekerjasama dengan Pusat Studi Hak Asasi Manusia Universitas Surabaya ( PUSHAM UBAYA ) dalam rangka koordinasi

terkait

kegiatan

Pemetaan

P2TP2A

Provinsi,

Kabupaten dan Kota yang selanjutnya dilakukan analisa untuk dapat menghasilkan informasi lebih mendalam. Dan pada akhirnya hasil analisa pemetaan ini akan dapat mengelompokkan P2TP2A Provinsi, Kabupaten dan Kota dalam 3 kategoridasar, berkembang, danmaju. 2)

Progam Perlindungan Anak a)

Kegiatan Penguatan Jejaring P2TP2A dengan alokasi anggaran Rp. 352.490.000,-realisasi anggaran sebesarRp. 298.782.050,- atau 84.76% dengan hasil kegiatan adalah sebagai berikut : −

Jumlah peserta yang mengikuti kegiatan Forum Koordinasi Lembaga Layanan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA) dan Penguatan Jejaring P2TP2A di Provinsi Jawa Timur

sebanyak

47

orang

terdiri

dari

:

unsur

SDM

pengelola/Pimpinan Lembaga Layanan terhadap Perempuandan Anak Kabupaten/Kota se JawaTimur sebanyak 32 orang dan Lembaga Layanan Perempuan dan Anak Korban Kekerasan di sekitar wilayah Surabaya, Gresik dan Sidoarjo sebanyak 15 orang. b)

Kegiatan Pengelolaan Dana Dekonsentrasi dengan alokasi anggaran Rp. 44.640.000,- realisasi anggaran sebesar Rp. 44.602.500,- atau 99.92% dengan hasil kegiatan adalah sebagai berikut : −

Pengelolaan Dana Dekonsentrasi untuk membiayai kegiatan operasional Satker antara lain : Honor operasional Satker, Belanja bahan ( ATK, Penggandaan, Konsumsi ).

c)

Konsultasi Dana Dekonsentrasi dengan alokasi anggaran Rp. 18.384.000,- realisasi anggaran sebesarRp. 16.515.900,- atau 89.84% dengan hasil kegiatan adalah sebagai berikut :


BAB V - 19


−

Perjalanan Dinas ke Kementerian PP dan PA RI di Jakarta dalam rangka konsultasi penyusunan laporan pertanggung jawaban keuangan Dana Dekonsentrasi.

C. PERMASALAHAN DAN SOLUSI Permasalahan −

Masih kurangnya kemampuan Tenaga/ SDM Pengelola P2TP2A di Provinsi dan Kabupaten/Kota yang belum mempunyai pengetahuan, keterampilan teknis dalam penanganan dan layanan korban, sehingga keberadaan P2TP2A belum berjalan sebagaimana mestinya.

−

Pelayanan penanganan korban belum optimal karena minimnya anggaran sehingga pengelola P2TP2A kurang mampu mensosialisasikan progam dan kegiatan Layanan Korban terkait keberadaan P2TP2A kepada Pemerintah Daerah (Bappeda dan Badan/Dinas/Kantor yang membidangi Perlindungan Perempuan dan anak).

−

Masih banyak dijumpai P2TP2A di Kabupaten/Kota yang proses layanan korban kekerasan belum dilakukan secaraTerpadu (SatuAtap).

−

Masih minimnya pertemuan/ koordinasi antar jejaring P2TP2A antar Kabupaten/ Kota dalam rangka penguatan jejaring.

Solusi −

Mengadakan Pelatihan Tekniske pada Pengelola P2TP2A baik di tingkat Provinsi & Kabupaten/ Kota, mulai Layanan Pengaduan, Pendampingan Korban dan Pendampingan Hukum, Teknik Konseling dan Pencatatan serta memaksimalkan peran dan fungsi pengelola P2TP2A.

−

Memberikan advokasi dan pendampingan serta mengawal proses perencanaan Anggaran Program Kegiatan Perlindungan Perempuan dan Anak Korban Kekerasan pada saat Desk Perencanaan Anggaran kepada Pengelola P2TP2A betapa pentingnya tersedianya anggaran yang memadai dalam penanganan korban kekerasan.

−

Mendorong kepada Kabupaten/Kota agar layanan korban kekerasan dapat dilakukan secara terpadu dalam satu atap sesuai dengan namanya Pusat Pelayanan Terpadu Perlindungan Perempuan dan Anak (P2TP2A).

−

Mengadakan Rapat Koordinasi penanganan korban kepada P2TP2A Kabupaten/Kota agar bias tersinergi dalam layanan korban serta meningkatkan instensitas pertemuan antar P2TP2A dengan para Jejaring.

BAB V - 20



5. BADAN PENANAMAN MODAL PROV. JAWA TIMUR A. DASAR HUKUM 1)

Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;

2)

Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;

3)

Undang-undang Nomor 27 Tahun 2014 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2015;

4)

Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2014 tentang Pelimpahan dan Pedoman Penyelenggaraan Dekonsentrasi Bidang Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal TahunAnggaran 2015.


Program Peningkatan Daya Saing Penanaman Modal a)

Kegiatan Pengendalian Pelaksanaan Penanaman ModalWilayah IV dengan alokasi anggaran Rp. 937.881.000 realisasi anggaran sebesar Rp. 511.436.803 atau 54.53% dengan hasil kegiatan adalah melaksanakan Monev Pelaksanaan Kegiatan Penanaman Modal Asing (PMA) di JawaTimur.

C. PERMASALAHAN DAN SOLUSI Permasalahan -

Tidak sesuainya alamat perusahaan yang bergerak dalam bidang jasa yang tercantum dalam izin prinsip;

-

Masih terbatasnya tenaga yang melakukan kunjungan ke lokasi proyek dalam rangka peningkatan realisasi izin prinsip baru.

Solusi -

Perlu meningkatkan koordinasi dengan Badan Koordinasi Penanaman Modal terkait penerbitan izin;

-

Adanya penambahan tenaga untuk melakukan kunjungan ke lokasi proyek


BAB V - 21


6. BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH PROV. JAWA TIMUR A. DASAR HUKUM 1)

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

2)

Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2007 tentang Tata Cara Pelaksanaan Kerjasama Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4761);

3)

4)

5)

6) 7)

Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2008 tentang Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4816); Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 66 Tahun 2010 tentang Pelimpahan dan Penugasan Urusan Pemerintah Lingkup Kementerian Dalam Negeri Tahun 2011; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2011 tentang Pedoman Pelaksanaan Kegiatan dan Anggaran di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri; Peraturan Menteri Keuangan Nomor 156/PMK.07/2008 tentang Pedoman Pengelolaan Dana Dekonsentrasi dan Dana Tugas Pembantuan; Surat Penetapan Satuan Anggaran Per Satuan Kerja (SP-SAPSK) Tahun 2011 Nomor STAP – 010.04.08 – 0 / AG / 2010 Tanggal 23 November 2010.

B. PROGRAM DAN KEGIATAN 1) Program Penguatan Penyelenggaraan Pemerintahan Umum a) Kegiatan Fasilitasi Pencegahan dan Penanggulangan Bencana Daerah yang ditingkatkan kapasitas aparat dalam upaya penanggulangan bencana dan bahaya kebakaran, Alokasi Anggaran sebesar Rp. 908.385.000,00 Realisasi Anggaran sebesar Rp. 868.654.578,00 atau 95,68 % dengan hasil kegiatan sebagai berikut : - Sosialisasi Pengurangan Resiko Bencana; - Sosialisasi Zoonosis (Wabah Penyakit yang disebabkan oleh Virus Binatang); - Sosialisasi Masalah Penanggulangan Kebakaran. BAB V - 22



7. BADAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN PROV. JAWA TIMUR A. DASAR HUKUM 1)

Undang-undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (ASN)

2)

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;

3)

Peraturan Pemerintah nomor 7 Tahun 2008 tentang Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan ;

4)

Surat Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Tahun Anggaran 2015 Nomor : SP DIPA-010.12.3.055136/2015

5)

Surat Menteri Dalam Negeri Nomor 900/1640/Diklat, tanggal 6 Maret 2015 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Kegiatan Koordinasi Pembinaan Program Kediklatan Melalui Dana Dekonsentrasi TA.2015


Program Program Pendidikan dan Pelatihan Aparatur Kementerian Dalam Negeri Kegiatan Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis Lainnya Badan Pendidikan dan Pelatihan dengan alokasi anggaran Rp. 234.696.000,realisasi anggaran sebesar Rp. Rp. 225.178.200,- atau 95,96% dengan hasil kegiatan sebagai berikut : -

Administrasi kegiatan

-

Pelaksanaan Rakor Program di Pusat

-

Melaksanakan Koordinasi Teknis ke Pusat

-

Menyelenggarakan Rakor Dekonsentrasi di Provinsi

-

Kegiatan Pengumpulan dan Pengolahan Data Dalam Rangka Analisis Kebutuhan Diklat (AKD)

C. PERMASLAHAAN DAN SOLUSI Permasalahan -

Masih terdapat pengelola diklat Kabupaten / Kota yang belum merencanakan atau mengembangkan program kegiatan diklat aparatur melalui mekanisme Analisis Kebutuhan Diklat (AKD)

-

Adanya kesenjangan kapasitas, kapabilitas dan kebijakan kelembagaan pengembangan sumber daya manusia aparatur antar satu daerah dengan daerah lain sehingga seringkali menimbulkan kesulitan dalam koordinasi, sinkronisasi dan standarisasi.


BAB V - 23


-

Terbatasnya dana yang dialokasikan oleh pemerintah pusat dalam kegiatan pengembangan SDM aparatur.

Solusi -

Melakukan

sosialisasi

dan

koordinasi

dengan

pengelola

diklat

Kabupaten/Kota, dan mendorong Kabupaten / Kota untuk melakukan kegiatan penyusunan Analisis Kebutuhan Diklat sehingga diklat yang diselenggarakan dapat lebih efektif, efesien serta berbasis kompentensi. 8. BADAN PERPUSTAKAAN DANKEARSIPAN PROV. JAWA TIMUR A. DASAR HUKUM 1) UU No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara 2) UU No. 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara 3) UU No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan UU No. 12 Tahun 2008 4) UU No. 43 Tahun 2007 tentang Perpustakaan 5) UU No. 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan 6) UU No. 27 Tahun 2014 tentang APBN Tahun Anggaran 2015 7) PP No. 28 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan UU. No. 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan 8) PP No. 24 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan UU. No. 43 Tahun 2007 tentang Perpustakaan 9) Peraturan Daerah No. 108 Tahun 2008 tentang Uraian Tugas Sekretariat, Bidang, Sub Bagian dan Sub Bidang Badan Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Jawa Timur 10) Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Tahun Anggaran 2015 Nomor : DIPA057.01.3.0500018/2015 11) Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Tahun Anggaran 2014 Nomor : DIPA087.01.3.0500015/2015 B. PROGRAM DANKEGIATAN 1) Program Pengembangan Perpustakaan a) Kegiatan Pengembangan Perpustakaan dan Pembudayaan Gemar Membaca dengan anggaran sebesar Rp. 527.829.000 dan realisasi anggaran sebesar Rp. 526.693.950 atau 99,78 % dengan hasil sebagai berikut : − Kegiatan Administrasi Kegiatan BAB V - 24



− Kegiatan Monitoring dan Evaluasi Perpustakaan yang dilaksanakan ke 75 Desa dan 1 Kelurahan yang terdapat di 38 Kabupaten/Kota di Jawa Timur − Kegiatan Kampanye Perpustakaan dan Minat Baca dalam bentuk 4 (empat) lomba yaitu : Lomba Minat Baca, Lomba Perpustakaan Sekolah Tingkat SLTA, Lomba Perpustakaan Desa/Kelurahan dan Lomba Pustakawan Berprestasi − Sub Kegiatan Pemasyarakatan Perpustakaan dan Minat Baca berupa Seminar Kepustakawan dengan tema “Pustakawan Yang Berwawasan Luas dan Berpikir Kreatif” dengan jumlah peserta sebanyak 60 orang Seminar dilaksanakan bekerjasama dengan Ikatan Pustakawan Indonesia Wilayah Jawa Timur dan bertempat di Ruang Graha Pustaka Badan Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Jawa Timur, Jl. Menur Pumpungan No. 32 Surabaya 2) Program Penyelenggaraan Kearsipan Nasional a) Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Kearsipan dengan alokasi anggaran Rp. 185.719.000 dan realisasi anggaran sebesar Rp. 184.124.050 atau 99,14 % dengan hasil sebagai berikut : − Peserta Pendidikan dan Pelatihan Kearsipan ditargetkan sebesar 50 peserta yang berasal dari 38 Kabupaten/Kota di Jawa Timur dan yang hadir sebesar 50 peserta sehingga target peserta Pendidikan dan Pelatihan Kearsipan terealisasi sebesar 100 %. C. PERMASALAHAN DAN SOLUSI Permasalahan  Perpustakaan − Pada prinsipnya tidak ada masalah dalam pelaksanaan kegiatan, hanya penerimaan Juklak dan Juknis untuk kegiatan Kampanye Perpustakaan dan Minat Baca seringkali terlambat diterima dari Perpustakaan Nasional RI; − Anggaran untuk Sub Kegiatan Pemasyarakatan Perpustakaan dan Minat Baca relatif kecil, sehingga dengan demikian pelaksanaannya terbatas;  Kearsipan − Jadwal pelaksanaan kegiatan ini baru dilaksanakan pada bulan Agustus 2015, yang disebabkan karena adanya revisi DIPA − Revisi DIPA dikarenakan adanya perubahan Kuasa Pengguna Anggaran dan Bendaharawan APBN


BAB V - 25


Solusi  Perpustakaan − Koordinasi dengan Perpustakaan Nasional RI agar menerbitkan dan mengirimkan Juklak dan Juknis secepat mungkin sehingga kegiatan dapat terlaksana sesuai jadwal.  Kearsipan − Koordinasi dengan Arsip Nasional RI dan KPPN Surabaya I. 9. BAPPEDA PROV. JAWA TIMUR A. DASAR HUKUM 1) Uu No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara 2) UU No. 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara 3) UU No. 27 Tahun 2014 tentang APBN TA 2015 4) SP DIPA – 055.01.3.050060/2015 5) SP DIPA – 010.06.3.059162/2015 B. PROGRAM DAN KEGIATAN 1) Program Perencanaan Pembangunan Nasional a) Kegiatan Perencanaan Pembangunan Nasional Lintas Bidang dengan alokasi anggaran

Rp. 943.291.000,00 realisasi anggaran sebesar

Rp. 275.877.602,00 atau 29.25 % dengan hasil kegiatan adalah sebagai berikut : − Laporan Koordinasi pelaksanaan, Pemantauan, Evaluasi dan Pelaporan RAD Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca − Laporan Kegiatan Penilaian Pemberian Anugrah Pangripta Nusantara Tahun 2015 2) Program Bina Pembangunan Daerah a) Kegiatan Fasilitasi Penataan Ruang Daerah dan Lingkungan Hidup di Daerah dengan alokasi anggaran Rp. 582.000.000,00 realisasi anggaran sebesar Rp. 288.879.510,00 atau 49.64 % dengan hasil kegiatan adalah sebagai berikut : − Laporan dan Evaluasi tata kelola penataan ruang b) Kegiatan Fasilitasi Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi Daerah dengan alokasi anggaran

Rp. 350.000.000,00 realisasi anggaran sebesar Rp.

335.473.000,00 atau 95.85 % dengan hasil kegiatan adalah sebagai berikut :

BAB V - 26



− Laporan

Pembinaan

Umum

Provinsi

dalam

penyelenggaraan

pemerintahan daerah lingkup UPD III c) Kegiatan Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis Lainnya Ditjen Bina Bangda dengan alokasi anggaran Rp. 672.000.000,00 realisasi anggaran sebesar Rp. 367.648.780,00 atau 95.85 % dengan hasil kegiatan adalah sebagai berikut : − Laporan Fasilitasi/Pembinaan /Monev/Kegiatan Bidang Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis Lainnya C. PERMASALAHAN DAN SOLUSI Permasalahan −

Untuk Program Perencanaan Pembangunan Nasional, Kegiatan Perencanaan Pembangunan Nasional Lintas Bidang sebagian besar sub kegiatannya sudah teralokasikan di APBD, sehingga hanya 2 sub kegiatan yang belum ada di APBD yakni terkait RAD Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca dan Penilaian Pemberian

Pangripta

Nusantara

yang

dilaksanakan

dan

diserap

anggarannya. −

Untuk Program Bina Pembangunan Daerah beberapa permasalahan yang dihadapi saat pelaksanaannnya anatara lain : 1. DIPA baru diterima tanggal 22 Juni dengan Revisi RKA-KL s/d 19 Juli 2015 sehingga kegiatan baru dapat dilaksanakan pada bulan Agustus 2015 2. Adanya selisih harga satuan Pedum dengan pelaksanaannya 3. Sewa gedung untuk pertemuan tidak diserap karena pertemuan (rapat) dilaksanakan di gedung Pemerintah 4. Untuk kegiatan dukungan manajemen dan dukungan teknis lainnya Ditjen Bina Bangda, paket meeting didaerah yang terdiri dari honor narasumber dan moderator, serta konsumsi dan lainnya tidak diserap karena administrasi yang terlalu rumit

Solusi −

Koordinasi antara Pusat dan Daerah dalam aspek perencanaan dan pemantauan sehingga tidak sampai terjadi tumpang tindih pengalokasian kegiatan yang sama baik dari dana APBN dengan dana APBD.

−

Hendaknya Pagu Indikatif alokasi APBN dan Petunjuk Teknis masing-masing dari kementerian/ lembaga masing-masing disampaikan sebelum APBD ditetapkan, sehingga dana APBN yang teralokasi di daerah dapat maksimal terserap dan dilaksanakan secara optimal


BAB V - 27


10. DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA PROV. JAWA TIMUR A. DASAR HUKUM 1)

Peraturan pemerintah No. 7 Tahun 2008 tentang Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 No. 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia No. 4890);

2)

Peraturan Menteri Keuangan No. 156/PMK.07/2008 tentang Pedoman Pengelolaan

Dana

Dekonsentrasi

dan

dana

Tugas

Pembantuan

sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan No. 248/PMK.07/2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan No. 156/PMK.07/2008 tentang Pedoman Pengelolaan Dana Dekonsentrasi dan Dana Tugas Pembantuan; 3)

Peraturan Menteri Pariwisata No. 6 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pariwisata (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 No. 545);

4)

Peraturan Menteri Pariwisata Republik Indonesia No. 22 Tahun 2015 tentang Pelaksanaan Kegiatan Dekonsentrasi Kementerian Pariwisata;


Program Pengembangan Kepariwisataan a)

Kegiatan Pengembangan Infrastruktur dan Ekosistem dengan alokasi anggaran Rp. 300.000.000,- realisasi anggaran sebesar

Rp.

286.917.434,00 atau 95,64% dengan hasil kegiatan di 5 (lima) Kabupaten yaitu : Kab. Pacitan, Kab. Probolinggo, Kab. Pasuruan, Kab. Tulungagung dan Kab. Sumenep; b)

Kegiatan Peningkatan Tata Kelola Destinasi dan pemberdayaan Masyarakat dengan alokasi anggaran

Rp. 3.924.860.000,- realisasi

anggaran sebesar Rp. 3.600.716.775,00 atau 91,74%

dengan hasil

kegiatan sebagai berikut : - Workshop Peningkatan Kapasitas Usaha Masyarakat di Destinasi Pariwisata dilaksanakan 10 kali dengan peserta dari 38 kab/kota @ 90 - 120 orang; - Sosialisasi (Dana Alokasi Khusus) DAK Tahun 2015 diikuti oleh 60 peserta terdiri dari pejabat dan bendahara dengan hasil capaian terwujudnya BAB V - 28

pemahaman

yang

sama

tentang

pengalihan



program/kegiatan dekonsentrasi dan tugas pembantuan yang merupakan urusan daerah ke DAK; - Aksi Sapta Pesona dan Bersih-bersih diikuti oleh 120 orang terdiri dari Pokdarwis, Kelurahan, Tokoh Masyarakat, Karang Taruna dan Masyarakat sekitar DTW dengan pemberian materi dan melakukan aksi kerja bakti bersama di area Pantai Kenjeran Lama antara lain menyapu, mengecat dana membersihkan rumput dilokasi yang ditentukan dengan hasil capaian meningkatnya pemahaman akan perannya menjadi tuan rumah yang baik bagi wisatawan yang berdampak pada peningkatan kesejahteraan masyarakat; - Bimbingan Teknis Pengembangan Sistem Sadar Wisata dan Aksi Sapta Pesona kepada 38 Kab/Kota mulai bulan Serptember – Oktober dengan jumlah peserta 80 – 120 peserta terdiri dari Pokdarwis, perangkat desa dan pelaku usaha di sekitar destinasi. Materi yang diberikan : Pengembangan Sadar Wisata dalam Pembangunan

Kepariwisataan

Indonesia

dan

Peningkatan

Kapasitas Usaha Masyarakat di Destinasi Pariwisata dengan hasil capaian meningkatnya pemahaman akan perannya menjadi tuan rumah yang baik bagi wisatawan yang berdampak pada peningkatan kesejahteraan masyarakat; c)

Kegiatan Pengembangan Segmen Pasar Personal dengan alokasi anggaran

Rp.

375.000.000,-

realisasi

anggaran

sebesar

Rp.

370.461.400,00 atau 98,79% dengan hasil kegiatan sebagai berikut : - Pendukungan Karapan Sapi di Pamekasan melalui publikasi dalam bentuk Talk Show di TVRI dan Pemasangan baliho di Jl. A. Yani – Waru dan Juanda; - Pendukungan Banyuwangi Etno Carnival di Banyuwangi dalam bentuk publikasi dalam bentuk Talk Show di TVRI dan Pemasangan baliho di Jl. A. Yani – Waru dan Juanda; - Pendukungan Festival Reog Nasional di Ponorogo dalm bentuk publikasi dalam bentuk Talk Show di TVRI dan Pemasangan baliho di Jl. A. Yani – Waru dan Juanda; - Pendukungan Jawa Timur Mart di Malang dalam bentuk Transportasi untuk peserta Travex;


BAB V - 29


d)

Kegiatan Pengembangan Pasar Asia Tenggara dengan alokasi anggaran Rp. 100.000.000,- realisasi anggaran sebesar Rp. 76.816.150,00 atau 76,82% dengan hasil melalui sub kegiatan Promosi MATTA Malaysia memfasilitasi 4 industri (6 orang) dengan hasil capaian Transaksi Travex : Rp.2, 659 M, Paket wisata yang diminati : Surabaya – Bromo, Surabaya – Bromo – Malang / Batu, Surabaya – Ijen, Walisongo, Surabaya City Tour, Madura n bullrace, Heritage Tour;

e)

Kegiatan Pengembangan Komunikasi Pemasaran Pariwisata Nusantara dengan alokasi anggaran Rp. 147.000.000,- realisasi anggaran sebesar Rp. 144.212.000,- atau 98,10% dengan hasil kegiatan penyediaan brosur-brosur dan souvenir pemasaran

f)

Kegiatan Pengembangan Kompetensi SDM Kepariwisatan dengan alokasi anggaran Rp. 2220.000.000,- realisasi anggaran sebesar Rp. 214.907.600,- atau 97,69%

dengan hasil kegiatan Pelatihan

Cinderamata Pariwisata diikuti oleh 50 peserta terdiri dari pengrajin cinderamata/sablon yang ada di Jatim (Malang, Jombang, Kediri, pasuruan dan Sidoarjo). C. PERMASALAHN DAN SOLUSI Permaslahan -

Proses Revisi DIPA oleh Kementerian Pariwisata dikarenakan perubahan Nomenklatur Kementerian yang baru disahkan oleh DJA tanggal 26 Juni 2015;

-

UP baru dapat diambil tanggal 12 Agustus 2015 dikarenakan proses SK Pengelola dan Administrasi Keuangan;

11. DINAS KEHUTANAN PROV. JAWA TIMUR A. DASAR HUKUM 1) UU Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara; 2) UU Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara; 3) UU Nomor 27 Tahun 2014 tentang APBN TA 2015; 4) Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2008 tentang Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4816);

BAB V - 30



5) Peraturan Kehutanan P.99/Menhut-II/2014 tentang Pelimpahan Sebagian Urusan Pemerintahan (Dekonsentrasi) Bidang Kehutanan Tahun 2015 kepada 34 Gubernur Pemerintahan Provinsi selaku Wakil Pemerintahan. B. PROGRAM DAN KEGIATAN 1) Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Kementerian LHK a) Kegiatan Koordinasi Kegiatan Perencanaan dan Evaluasi, jumlah dana sebesar Rp. 4.757.020.000,00 dan terealisasi sebesar Rp. 3.618.909.948 (76,08%) dengan hasil kegiatan sebgai berikut : − Administrasi Umum untuk pelaksanaan koordinasi kegiatan APBN dan penyusunan buku monografi kehutanan. − pelaksanaan optimalisasi penerimaan negara bukan pajak, diseminasi peraturan penatausahaan hasil hutan dan iuran hasil hutan, bimbingan teknis pejabat penatausahaan hasil hutan dan iuran kehutanan, pembinaan dan pengendalian peredaran hasil hutan. − pelaksanaan pembinaan dan pengendalian kinerja pembangunan hutan tanaman dan fasilitasi persiapan SVLK hutan tanaman. − diseminasi proses perizinan IUIPHHK di Jawa Timur, Koordinasi dan konsultasi teknis, Monitoring dan evaluasi pelaporan RPBBI online pada IUIPHHK kapasitas di atas 2.000 s.d 6.000 m3/tahun Tahun 2015, pembinaan dan pengendalian industri primer hasil hutan kayu, fasilitasi pengelolaan SI RPBBI online, diseminasi peraturan dan kebijakan bidang industri primer hasil hutan, workshop pemenuhan bahan baku bagi IPHHK dari hutan tanaman. − pengendalian kegiatan rehabilitasi hutan dan lahan oleh tim provinsi, penyelenggaraan hari menanam pohon tingkat provinsi, penilaian lomba penanaman tingkat provinsi − sosialisasi rencana pengelolaan das kepada para pihak, fasilitasi penyusunan peraturan daerah tentang pengelolaan DAS. − pemantauan dan evaluasi pelaksanaan urusan perbenihan tanaman hutan (PTH). − sosialisasi batas kawasan hutan, pengendalian permasalahan tenurial kawasan hutan, rapat permasalahan tenurial kawasan hutan.


BAB V - 31


− monitoring pengendalian penggunaan kawasan hutan, evaluasi pengendalian penggunaan kawasan hutan − penyusunan neraca sumber daya hutan provinsi − peningkatan kapasitas kelembagaan bidang pengelolaan kawasan konservasi esensial. − pembinaan penyuluhan kehutanan, fasilitasi penyuluhan kehutanan, monitoring dan evaluasi penyuluhan − operasi fungsional, rapat koordinasi pengamanan hutan tingkat provinsi, rapat koordinasi perlindungan cagar biosfir, patroli pengamanan hutan, operasi intelijen. C. PERMASALAHAN DAN SOLUSI Permasalahan 1) Efektif pelaksanaan kegiatan dekonsentrasi baru dimulai pada bulan Juli 2015. Adanya perubahan organisasi dan kelembagaan pada Kementerian Kehutanan RI menjadi Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan cukup memberikan pengaruh yang signifikan terhadap proses administrasi dan pelaksanaan kegiatan dekonsentrasi di daerah. Solusi : 1) Senantiasa melaksanakan koordinasi, kerja keras dan mengoptimalkan sumberdaya yang ada untuk segera melaksanakan kegiatan dan penyelesaian administrasi/ pertanggugjawaban sehingga target kinerja dapat dicapai secara optimal. 12. DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN PROV. JAWA TIMUR A. DASAR HUKUM Dasar hukum tentang penyelenggaraan Dekonsentrasi yang diterima oleh Dinas Perikanan dan Kelautan Provinsi Jawa Timur adalah : 1) Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara; 2) Undang–Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara; 3) Undang–Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomer 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomer 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;

BAB V - 32



4) Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah; 5) Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 Tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah, Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota; 6) Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2008 tentang Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan; 7) Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pelaksanaan Tugas dan Wewenang serta Kedudukan Keuangan Gubernur sebagai Wakil Pemerintah di Wilayah Provinsi; 8) Surat Edaran Bersama Menteri tanggal 18 November 2010 tentang Peningkatan Efektifitas Program dan Kegiatan Kementrian/Lembaga Kementrian di daerah serta Peningkatan peran aktif Gubernur sebagai Wakil Pemerintah di Provinsi; 9) Peraturan Menteri Keuangan No. 156/PMK.07/2008 tentang Pengelolaan Dana Dekonsentrasi dan Dana Tugas Pembantuan; 10) Peraturan

Menteri

Kelautan

dan

Perikanan

Republik

Indonesia

No.14/PERMEN-KP/2015 tentang Lingkup Urusan Pemerintah Bidang Kelautan dan Perikanan Tahun 2015 Yang Dilimpahkankepada Gubernur Sebagai Wakil Pemerintah dalam Rangka Dekonsentrasi dan Ditugaskan Kepada Pemerintah Provinsi atau Pemerintah Kabupaten Kota dalam Rangka Tugas Pembantuan. B. PROGRAM DAN KEGIATAN Program dan kegiatan Dekonsentrasi dari Kementerian Kelautan dan Perikanan yang dialokasikan kepada Dinas Perikanan dan Kelautan Provinsi Jawa Timur adalah : 1) Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis lainnya KKP a) Kegiatan Pembinaan Pelaksanaan dan Koordinasi Pengelolaan Keuangan KKP dengan alokasi anggaran sebesarRp. 127.466.000,00- dan realisasi anggaran sebesar Rp. 56.035.308,00- atau 43,96 % dengan hasil kegiatan dokumen lapor wilayah uang dan barang sebanyak 8 dokumen.


BAB V - 33


b) Kegiatan Pembinaan dan Koordinasi Perencanaan Penganggaran dan Monev Pembangunan KKP

dengan alokasi anggaran sebesar Rp.

509.040.000,00- dan realisasi anggaran sebesar Rp. 422.126.740,00atau 82,93 % dengan hasil kegiatan sebagai berikut : dokumen pembinaan dan koordinasi perencanaan, penganggaran dan monev pembangunan KP di provinsi sebanyak 6 dokumen; layanan perkantoran selama 12 bulan layanan. c) Kegiatan Pengembangan Data Statistik dan informasi Kelautan Perikanan dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 26.000.000,00- dan realisasi anggaran sebesar Rp. 4.060.330,00- atau 15,62 % dengan hasil kegiatan layanan sistem informasi sebanyak 1 paket. Pelaksanaan kegiatan berupa layanan koneksi internet SI-KKP yakni berlangganan Bandwith Sistem Informasi merupakan APBN-P sehingga baru dapat dilaksanakan pada September 2015. 2) Program Pengembangan dan Pengelolaan Perikanan Tangkap a) Kegiatan Pembinaan dan Pengembangan Kapal Perikanan, Alat Penangkap Ikan dan Pengawakan Kapal Perikanan dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 367.621.000,00- dan realisasi anggaran sebesar Rp. 51.826.349,00- atau 14,10 % dengan hasil kegiatan sebagai berikut : jumlah alat penangkap ikan dan alat bantu penangkapan ikan yang memenuhi standar dan ramah lingkungan sebanyak 11 buah; jumlah kapal perikanan yang terdaftar sebagai kapal perikanan sebanyak 127 unit; jumlah kapal perikanan yang terpantau dan terevaluasi sebanyak 2 unit. Pelaksanaan kegiatan tidak optimal disebabkan adanya overlapping pelaksanaan kegiatan terkait dengan kesiapan waktu narasumber dari Direktorat Kapal Api dan Alat Penangkap Ikan (KAPI) KKP. Tidak optimalnya pelaksanaan kegiatan tersebut berdampak pada penyerapan anggaran dan capaian indikator kinerja yang tidak dapat mencapai target. b) Kegiatan Pengembangan Pembangunan dan Pengelolaan Pelabuhan Perikanan dengan alokasi anggaran sebesarRp. 735.200.000,00- dan realisasi anggaran sebesar Rp. 497.848.687,00- atau 67,72 % dengan hasil kegiatan sebagai berikut : jumlah pelabuhan perikanan yang melaksanakan kesyahbandaran sebanyak 1 lokasi; jumlah unit BAB V - 34



pelabuhan yang terpantau dan dievaluasi sebanyak 1 unit; jumlah pelabuhan perikanan yang memenuhi standar operasional sebanyak 1 lokasi;jumlah pelabuhan perikanan yang menerapkan SHTI sebanyak 1 lokasi; jumlah pelabuhan perikanan yang optimal memanfaatkan teknologi informasi untuk peningkatan integrasi dan konektifitas sebanyak 1 lokasi. c) Kegiatan Pelayanan Usaha Perikanan Tangkap dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 194.176.000,00- dan realisasi anggaran sebesar Rp. 9.549.500,00- atau 4,92 % dengan hasil kegiatan jumlah penguatan sistem perijinan daerah sebanyak1 provinsi. Pelaksanaan kegiatan berupa penguatan sistem basis data dan integrasi perizinan usaha perikanan tangkap pusat dan daerah, peningkatan dan pelayanan dokumen perizinan penangkapan dan pengangkut ikan tidak berjalan dengan optimal dikarenakan overlapping dengan kegiatan serupa yang didanai oleh APBD. d) Kegiatan Pengembangan Usaha Penangkapan Ikan dan Pemberdayaan Nelayan dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 921.183.000,00- dan realisasi anggaran sebesar Rp. 320.476.600,00- atau 34,79 % dengan hasil kegiatan sebagai berikut : jumlah pengintegrasian kawasan minapolitan dengan pengembangan sentra perikanan terpadu sebanyak 1 kawasan; jumlah pembinaan dan perlindungan kenelayanan sebanyak 388 orang; jumlah peningkatan akses dan pembinaan modal usaha serta pengembangan investasi sebanyak 1 lokasi; jumlah pembinaan dan pengelolaan usaha sebanyak 1 orang; jumlah penumbuhan dan pengembangan kelompok usaha bersama sebanyak 10 KUB; jumlah pengembangan diversifikasi usaha sebanyak 25 orang; jumlah pengembangan lembaga keuangan mikro (LKM) berbasis usaha penangkapan ikan sebanyak 1 unit; jumlah kelembagaan usaha yang terpantau dan terevaluasi sebanyak 1 KUB;

jumlah nelayan yang

terpantau dan terevaluasi sebanyak 3.000 orang.Pelaksanaan kegiatan tidak berjalan dengan optimal dikarenakan overlapping dengan kegiatan serupa yang didanai oleh APBD. e) Kegiatan Pengelolaan Sumberdaya Ikan (SDI) dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 2.115.592.000,00- dan realisasi anggaran sebesar Rp. 1.824.240.000,00- atau 86,23 % dengan hasil kegiatan sebagaiberikut : jumlah ketersediaan data statistik perikanan tangkap sebanyak 1 Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Gubernur Akhir Tahun Anggaran 2015

BAB V - 35


dokumen; jumlah perairan yang terevaluasi pengelolaan sumberdaya ikannya sebanyak 1 WPP; jumlah laut teritorial dan perairan kepulauan yang terkelola sumberdaya ikannya sebanyak 1 WPP; jumlah kapal perikanan yang menerapkan logbook penangkapan ikan sebanyak 1 unit; jumlah ekosistem perairan umum daratan (PUD) yang direvitalisasi sebanyak 1 lokasi. f) Kegiatan Peningkatan Dukungan Managemen dan Pelaksanaan Tugas Lainnya Ditjen Perikanan Tangkap dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 175.000.000,00- dan realisasi anggaran sebesar Rp. 141.633.000,00atau 80,93% dengan hasil kegiatan sebagai berikut : jumlah perencanaan, kerjasama, evaluasi dan pelaporan program dan anggaran berdasarkan data yang terkini dan akurat sebanyak 1 dokumen; jumlah pengembangan

administrasi

keuangan,

ketatausahaan

dan

kerumahtanggaan dilingkungan DJPT sebanyak 1 dokumen; perangkat pengolah data dan komunikasi sebanyak 2 unit. 3) Program Pengelolaan Sumber Daya Perikanan Budidaya a) Kegiatan

Pengelolaan

Pembudidaya

Ikan

Sistem dengan

Kesehatan alokasi

Ikan

anggaran

dan

Lingkungan

sebesar

Rp.

2.003.430.000,00,- dan realisasi anggaran sebesar Rp. 1.984.397.105,00atau 99,05 %. Pelaksanaan kegiatan berupa monitoring dan surveillance penyakit ikan, obat ikan, kimia dan bahan biologi serta lingkungan; monitoring kualitas lingkungan perikanan budidaya berbasis kawasan dan komoditas; pengembangan kapasitas laboratorium kesehatan ikan dan lingkungan; pembinaan pengendalian peredaran obat ikan, kima dan bahan biologi, workshop pengelolaan kesehatan ikan dan lingkungan; pengendalian residu; dan honor operator software system pengembangan informasi NRMP-online, dengan hasil kegiatan sebagai berikut : kawasan budidaya yang penyakit ikan pentingnya dapat dikendalikan melalui surveilance sebanyak 3 kawasan Antara lain Kabupaten Banyuwangi, Situbondo dan Sidoarjo; Laboratorium HPI dan Residu yang memenuhi standar teknis sebanyak 1 unit; Obat ikan yang terjamin, mutu, kemanan dan khasiatnya sebanyak 250 obat; sampel produk perikanan budidaya yang tingkat keberterimanya 96 % sebanyak 1.575 sampel.

BAB V - 36



b) Kegiatan Pengelolaan Sistem Perbenihan Ikan dengan alokasi anggaran sebesar

Rp.

634.225.000,00-

dan

realisasi

anggaran

sebesar

617.172.600,00- atau 97,31 %. Pelaksanaan kegiatan berupa penilaian dan surveillance perbenihan; pembinaan dalam rangka peningkatan mutu CPIB di wilayah kerja; penyediaan induk unggul; monitoring kebun bibit rumput laut; pembinaan dalam rangka sosialisasi penerapan standarisasi dan sertifikasi CPIB di wilayah kerja; penyediaan sarana operasional UPTD (produksi dan perbanyakan induk); apresiasi kinerja kelembagaan perikanan budidaya; rapat pertemuan di pusat; dengan hasil kegiatan sebagai berikut : jumlah pembenihan yang bersertifikat sebanyak 68 unit; produksi induk unggul sebanyak 250.000 induk; unit pembenih skala kecil siap disertifikasi sebanyak 2 unit; unit pembenih skala besar yang siap disertifikasi sebanyak 1 unit. c) Kegiatan Pengelolaan Sistem Prasarana dan Sarana Pembudidaya Ikan dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 319.970.000,00,- dan realisasi anggaran sebesar Rp. 294.891.400,00,-atau 92,16%. Pelaksanaan kegiatan berupa pertemuan koordinasi prasarana UPTD; perencanaan dan evaluasi kegiatan pengelolaan sistem irigasi partisipatif di 8 kabupaten; evaluasi pemanfaatan prasarana dan sarana perikanan budidaya; forum koordinasi pengembangan prasarana dan sarana perikanan budidaya; apresiasi rancang bangun prasarana perikanan budidaya; koordinasi, monitoring dan evaluasi pengembangan kawasan minapolitan, dengan hasil kegiatan sebagai berikut : kawasan yang mempunyai data dukung dan pembangunan infrastruktur perikanan budidaya air tawar sebanyak 11 kawasan; kabupaten/kota minapolitan berbasis perikanan budidaya sebanyak 11 kab/kota. d) Kegiatan Pengelolaan Sistem Produksi Pembudidayaan Ikan dengan alokasi anggaran sebesar Rp.1.065.844.000,00- dan realisasi anggaran sebesarRp. 1.030.456.299,00- atau 96,68%. Pelaksanaan kegiatan berupa forum budidaya udang/ikan; supervisi, pembinaan, monitoring dan evaluasi kawasan demfarm usaha budidaya ikan; pengembangan sistem mutu CBIB; penilaian sertifikasi CBIB; pengawasan sertifikasi CBIB; apresiasi sertifikasi CBIB; forum koordinasi statistik perikanan budidaya; validasi data dan statistik perikanan budidaya; sinkronisasi database SIMSTat; apresiasi petugas statistik; supervisi statistik; perangkat pengolah data, dengan hasil kegiatan sebagai berikut : Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Gubernur Akhir Tahun Anggaran 2015

BAB V - 37


kelompok budidaya yang siap untuk disertifikasi CBIB sebanyak 6 kelompok; unit pembudidayaan ikan bersertifikat CBIB sebanyak 1.102 unit; analis dan publikasi data statistik perikanan budidaya sebanyak 1 laporan.; perangkat pengolah data dan komunikasi sebanyak 4 unit. e) Kegiatan Pengelolaan Sistem Usaha Pembudidayaan Ikan dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 697.646.000,00- dan realisasi anggaran sebesar Rp. 629.892.400,00- atau 90,29 %. Pelaksanaan kegiatan berupa forum evaluasi PUMP Perikanan budidaya; operasional unit pelayanan pengembangan (UPP); temu usaha dalam rangka akses pembiayaan pokdakan; forum evaluasi PUMM perikanan budidaya tahun 2015; sosialisasi SeHAT ke pokja dan pembudidaya ikan; forum evaluasi pasca sertifikasi hakatas tanah pembudidaya ikan; perjalanan paket meeting; partisipasi pelaksanaan INDOAQUA 2015, dengan hasil kegiatan sebagai berikut : kelompok usaha pembudidaya ikan yang diberdayakan dikawasan budidaya/minapolitan/industrialisasi sebanyak 70 kelompok; pembudidaya yang memperoleh akses permodalan melalui fasilitasi sebanyak 380 orang; investor baru di bidang perikanan budidaya yang difasilitasi sebanyak 10 orang; promosi usaha perikanan budidaya sebanyak 1 paket. f) Kegiatan Peningkatan Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Ditjen Perikanan Budidaya dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 925.218.000,00- dan realisasi anggaran sebesar Rp. 898.268.376,00-

atau

97,09

%.

Pelaksanaan

kegiatan

berupa

perencanaan dan penyusunan program; monitoring, evaluasi dan pelaporan; penyusunan masterplan pengembangan perikanan budidaya; pertemuan koordinasi UPTD; pengelolaan keuangan dan aset milik negara; dan pengelolaan satker, dengan hasil kegiatan sebagai berikut : perencanaan, kerjasama, evaluasi dan pelaporan program dan anggaran berdasarkan

data

pengembangan

terkini

dan

administrasi

akurat keuangan,

sebanyak

1

dokumen;

ketatausahaan

dan

kerumahtanggaan di lingkungan Ditjen Perikanan Budidaya sebanyak 2 dokumen; layanan perkantoran sebanyak 12 bulan layanan. 4) Program Pengawasan Pemanfaatan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan a) Kegiatan Operasional dan Pemeliharaan Kapal Pengawas dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 40.000.000,00- dan realisasi anggaran sebesar Rp.

BAB V - 38



39.761.500,00- atau 99,40%. Pelaksanaan kegiatan berupa persiapan operasional pengawasan illegal fishing dan kegiatan yang merusak SDKP, pelaksanaan operasional pengawasan illegal fishing dan kegiatan yang merusak SDKP, pelaporan operasional pengawasan illegal fishing dan kegiatan yang merusak SDKP, dengan hasil kegiatan berupa operasional speed boat pengawasan sebanyak 5 hari operasional yang dilaksanakan di wilayah perairan Selat Madura dan Laut Utara Jawa Timur. b) Kegiatan Penyelesaian Tindak Pidana Kelautan dan Perikanan dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 71.329.000,00- dan realisasi anggaran sebesar Rp. 60.891.020,00- atau 85,37%. Pelaksanaan kegiatan berupa forum

koordinasi

penanganan

tindak

pidana

perikanan

untuk

meningkatkan koordinasi dalam penanganan tindak pidana kelautan dan perikanan antar aparat penegak hukum, pemantauan dan evaluasi penanganan tindak pidana perikanan, fasilitasi penanganan konflik nelayan, dengan hasil kegiatan sebagai berikut : forum koordinasi antar aparat penegak hukum yang terselenggara sebanyak 3 kali; data dan informasi penanganan pelanggaran bidang perikanan yang akuntabel sebanyak 1 dokumen; daerah yang difasilitasi penyelesaian konflik nelayannya sebanyak 2 daerah. c) Kegiatan Operasional Pengawasan Pemanfaatan Sumber Daya Kelautan dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 68.420.000,00- dan realisasi anggaran sebesar Rp. 59.890.000,00- atau 87,53 %. Pelaksanaan kegiatan berupa pembinaan pengawas pemanfaatan SDK yang dilaksanakan di 10 (sepuluh) lokasi yaitu Kabupaten Gresik, Pamekasan, Sumenep,

Situbondo,

Jember,

Pasuruan,

Sidoarjo,

Lamongan,

Probolinggo dan Kota Surabaya; kampanye dan informasi peraturan pemanfaatan sumber daya kelautan yang dilaksanakan di Desa Pangkah Wetan Kecamatan Ujung Pangkah Kabupaten Gresik, dengan hasil kegiatan laporan inventarisasi pengawasan sumber daya kelautan sebanyak 1 laporan. d) Kegiatan Operasional Pengawasan Pemanfaatan Sumber Daya Perikanan dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 301.154.000,00- dan realisasi anggaran sebesar Rp. 299.907.400,00- atau 99,59 %. Pelaksanaan kegiatan berupa dukungan temu koordinasi lintas sektor (pusat dan daerah) terkait pengawasan sumber daya perikanan; pembinaan dan evaluasi pokmaswas yang dilaksanakan di 10 (sepuluh) lokasi antara lain Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Gubernur Akhir Tahun Anggaran 2015

BAB V - 39


Kabupaten Pacitan, Gresik, Malang, Pasuruan, Sidoarjo, Situbondo, Jember, Trenggalek, Tuban dan Kota Surabaya; pemberdayaan kelompok masyarakat pengawas (pokmaswas) di provinsi melalui pengadaan sarana pengawasan dan alat komunikasi untuk pokmaswas, dengan hasil kegiatan sebagai berikut : aparatur/pejabat fungsional yang mengikuti peningkatan kemampuan teknis pengawasan sumber daya perikanan sebanyak 2 orang; kelompok masyarakat pengawasan (POKMASWAS) yang berperan aktif dalam pengawasan SDKP sebanyak 100 kelompok. e) Kegiatan

Operasional

Pemantauan

Pemanfaatan

SDKP

dan

Pengembangan Infrastruktur Pengawasan dengan alokasi anggaran Rp. 99.935.000,00- dan realisasi anggaran sebesar Rp. 95.231.025,00- atau 95,29%.

Pelaksanaan

kegiatan

berupa

koordinasi

pemantauan

pemanfaatan sumber daya kelautan yang dilaksanakan di Kabupaten Probolinggo, Situbondo, Banyuwangi, Blitar, Tuban, Pacitan, Trenggalek dan Malang; operasional pemantauan pemanfaatan sumber daya perikanan yang dilaksanakan di Kabupaten Gresik, Probolinggo, Pasuruan, Banyuwangi, Lamongan, Sidoarjo, Tulungagung, Lumajang, Jember, Situbondo, Tuban, Kota Pasuruan dan Kota Probolinggo; analisa data hasil pemantauan, koordinasi pemantauan pemanfaatan SDKP, dengan hasil kegiatan laporan hasil pemantauan dan analisis data pemantauan SDKP sebanyak 13 laporan. f) Kegiatan Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Ditjen PSDKP dengan alokasi anggaran Rp. 280.000.000,00- dan realisasi anggaran sebesar Rp. 273.551.315,00- atau 97,70 %. Pelaksanaan kegiatan berupa dukungan administrasi kegiatan, penyusunan laporan keuangan, penyusunan laporan SIMAK BMN, penyusunan program kerja pengawasan SDKP, sinkronisasi rencana kerja pengawasan tingkat provinsi, penyusunan laporan kegiatan pengawasan SDKP, publikasi PSDKP provinsi Jawa Timur, dengan hasil kegiatan sebagai berikut : laporan penatausahaan sebanyak 1 laporan; laporan keuangan sebanyak 2 laporan; Laporan SIMAK BMN sebanyak 2 laporan; dokumen perencanaan dan penganggaran sebanyak 2 dokumen; laporan kegiatan pengawasan SDKP sebanyak 3 laporan; publikasi bidang pengawasan SDKP sebanyak 1 kali.

BAB V - 40



5) Program Peningkatan Daya Saing Usaha dan Produk Kelautan dan Perikanan a) Kegiatan Peningkatan Serapan Pasar Domestik Hasil Kelautan dan Perikanan dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 555.412.000,00- dan realisasi

anggaran

sebesar

Rp.

530.209.709,00-

atau

95,46%.

Pelaksanaan kegiatan berupa fasilitasi peningkatan citra produk perikanan, pengembangan Gemarikan, fasilitasi Hari Ikan Nasionaldan pengembangan analisis dan informasi pemasaran dalam negeri, dengan hasil kegiatan sebagai berikut : lokasi pengembangan dan pembinaan promosi dan kerjasama pemasaran hasil perikanan dalam negeri sebanyak 1 provinsi yakni Provinsi Jawa Timur dimana telah dilaksanakan pembinaan, promosi dan kerjasama terkait hasil perikanan dalam negeri ke kabupaten/kota; lokasi pengembangan analisa dan informasi pasar dalam negeri sebanyak 1 provinsi yakni Provinsi Jawa Timur yang telah menyediakan data untuk pengembangan analisa dan informasi pasar dalam negeri. b) Kegiatan Penguatan dan Perluasan Akses Pasar Luar Negeri Hasil Kelautan dan Perikanan dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 669.873.000,00- dan realisasi anggaran sebesar Rp. 619.435.200,00atau 92,47%. Pelaksanaan kegiatan berupa fasilitasi Seafood Service Center (SSC), pembinaan eksportir hasil perikanan skala UKM, pemantauan dan evaluasi berkala impor hasil perikanan, dengan hasil kegiatan

sebagai

berikut

:dokumen

pelaporan

negara

yang

mengimplementasikan kerjasama pemasaran luar negeri hasil perikanan sebanyak 1 dokumen yaitu dokumen laporan kinerja Seafood Service Center (SSC); eksportir hasil perikanan berskala UMKM yang dibina dalam rangka peningkatan kemampuan dan daya saing sebanyak 4 UMKM antara lain UD Laras Food, UD Transfull, UD Husna dan UD Saikanku; dokumen pemantauan dan evaluasi impor hasil perikanan sebanyak 1 dokumen yaitu dokumen laporan pemantauan dan evaluasi berkala impor hasil perikanan. c) Kegiatan Pengembangan Produk dan Usaha Pengolahan Hasil Kelautan dan Perikanan dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 626.958.000,00- dan realisasi

anggaran

sebesar

Rp.

481.344.351,00-

atau

76,77%.

Pelaksanaan kegiatan berupa apresiasi pengembangan sistem sarana rantai dingin dan pengolahan, pemetaan ragam dan perhitungan nilai Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Gubernur Akhir Tahun Anggaran 2015

BAB V - 41


tambah produk perikanan, fokus kelompok diskusi, pembinaan Program Manajemen Mutu Terpadu (PMMT), pameran bulan mutu dan keamanan hasil perikanan, dukungan bulan mutu perikanan, monitoring unit pengolah ikan, lomba UMKM penolahan terbaik, fasilitasi penerapan Sertifikat Kelayakan Pengolahan (SKP) dan SNI dan pengembangan LPPMHP, dengan hasil kegiatan sebagai berikut : dokumen pelaporan pengembangan dan pembinaan sarana dan prasarana pengolahan hasil perikanan sebanyak 1 dokumen; ragam produk olahan bernilai tambah dilokasi yang dibina sebanyak 3 ragam; dokumen pelaporan pengembangan dan pembinaan sentra pengolahan hasil

perikanan

sebanyak

1

dokumen;

dokumen

pelaporan

pengembangan dan pembinaan Unit Pengolahan Ikan (UPI) skala besar dalam rangka memenuhi standar mutu hasil perikanan sebanyak 1 dokumen; UMKM nonsentra yang dibina sebanyak 6 UMKM; dokumen pelaporan sertifikat kelayakan pengolahan bagi unit pengolah ikan sebanyak 1 dokumen. d) Kegiatan Pengembangan Produk dan Usaha Pasca Panen Non Pangan Hasil Perikanan dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 405.289.000,00dan realisasi anggaran sebesar Rp. 187.998.175,00- atau 46,39 %. Pelaksanaan kegiatan berupa pembinaan sentra UMKM produk perikanan

nonkonsumsi,pembinaan

dan

pengembangan

industri,

fasilitasi promosi dan jaringan pemasaran produk non pangan hasil kelautan dan perikanan, verifikasi unit penanganan, pengolahan hasil perikanan non konsumsi (UPPN), dengan hasil kegiatan sebagai berikut : dokumen pelaporan UMKM produk non pangan hasil perikanan yang dibina dan dikembangkan sebanyak 1 dokumen; dokumen pelaporan industri produk non pangan hasil perikanan yang dibina dan dikembangkan sebanyak 1 dokumen; jumlah provinsi pengembangan promosi dan jaringan pemasaran produk non pangan hasil perikanan sebanyak 1 provinsi; dokumen pelaporan dan pelaksanaan UPPN per provinsi sebanyak 1 dokumen. e) Pelaksanaan kegiatan berupa pembinaan dan pendampingan sarana dan prasarana produk perikanan non pangan tidak dapat dilaksanakan karena Dinas Perikanan dan Kelautan Provinsi Jawa Timur tidak berhak mengadakan pendampingan mengingat hibah sarana dan prasarana non pangan ke kelompok langsung diserahkan kepada Dinas kab/kota BAB V - 42



sehingga hasil kegiatan yang berupa dokumen pelaporan lokasi sarana dan prasarana pengembangan dan pembinaan produk hasil perikanan nonpangan hasil perikananadalah 0 dokumen. Pelaksanaan kegiatan berupa lomba UMKM produk non konsumsi teladan juga tidak terlaksana karena UMKM produk non konsumsi yang diajukan belum siap dan belum dapat memenuhi persyaratan sesuai Juknis lomba. f) Kegiatan Peningkatan Invetasi dan Perluasan Usaha Pasca Panen Kelautan dan Perikanan dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 316.758.000,00- dan realisasi anggaran sebesar Rp. 296.318.300,00atau 93,55%. Pelaksanaan kegiatan berupa fasilitasi promosi peluang usaha dan investasi dalam kegiatan industri bahari, fasilitasi pameran peluang usaha dan investasi P2HP, penyelenggaraan SEABFEX, intermediasi pembiayaan UMKM bidang P2HP, keikutsertaan Temu Karya Nasional dan pameran gelar produk UMK, fasilitasi pengembangan kemitraan usaha dalam rangka mendukung industrialisasi/minapolitan, dengan hasil kegiatan sebagai berikut : dokumen pelaporan penguatan promosi dan sistem informasi peluang usaha dan investasi sebanyak 3 dokumen Antara lain dokumen pelaksanaan pameran yang dilaksanakan di Kota Surabaya, Batam dan DI Yogyakarta; dokumen pelaporan pembinaan Konsultan Keuangan Mitra Bank (KKMB) sektor kelautan dan perikanan sebanyak 1 dokumen; dokumen pelaporan usaha pengolah dan pemasar yang tumbuh baru usahanya sebanyak 1 dokumen; Entitas usaha pengolahan dan pemasaran hasil perikanan yang difasilitasi kemitraan, tumbuh dan berkembang sebanyak 30 entitas usaha. g) Kegiatan Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis di Bidang Pasca Panen dan Pemasaran Hasil Kelautan dan Perikanan dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 492.144.000,00- dan realisasi anggaran sebesar Rp. 400.434.100,00- atau 81,37%. Pelaksanaan kegiatan berupa perencanaan dan pelaporan kegiatan dan anggaran dan pengembangan data dan statistik P2HP, dengan hasil kegiatan sebagai berikut : dokumen perencanaan dan pelaporan sebanyak 1 dokumen; lokasi pengembangan data statistik P2HP sebanyak 1 dokumen.


BAB V - 43


6) Program Pengelolaan Sumber Daya Laut, Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil a) Kegiatan Pengelolaan dan Pengembangan Konservasi Kawasan dan Jenis dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 195.000.000,00- dan realisasi anggaran sebesar Rp. 184.458.331,00- atau 94,59%. Pelaksanaan kegiatan berupa fasilitasi pemanfaatan jenis ikan terancam punah; sosialisasi perlindungan dan pelestarian jenis ikan yang dilaksanakan di Kabupaten Probolinggo, dengan hasil kegiatan jenis ikan yang dilakukan perlindungan, pelestarian dan/atau pemanfaatannya sebanyak 4 jenis antara lain Hiu Coboi, Hiu Paus, Ikan Duyung dan Penyu. b) Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat Pesisir dan Pengembangan Usaha dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 355.000.000,- dan realisasi anggaran sebesar Rp. 343.353.045,00- atau 96,72%. Pelaksanaan kegiatan berupa pembinaan dan pengembangan pemberdayaan masyarakat pesisir dan pengembangan usaha melalui pemberdayaan usaha garam rakyat dan fasilitasi akses KUR , dengan hasil kegiatan LKM pesisir yang terfasilitasi permodalannya di kawasan pesisir dan pulaupulau kecil sebanyak 12 unit. c) Kegiatan Pendayagunaan Pulau-Pulau Kecil dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 755.000.000,00- dan realisasi anggaran sebesar Rp. 717.943.166,00- atau 95,09%. Pelaksanaan kegiatan berupa penguatan kelembagaan pengelolaan ekosistem pulau-pulau kecil; promosi investasi pulau-pulau kecil antara lain Pulau Bawean, Pulau Gili dan Pulau Noko Barat di Kabupaten Gresik; pengembangan pulau-pulau kecil berbasis gugus pulau, dengan hasil kegiatan sebagai berikut : pulau kecil yang

terfasilitasi

pengelolaan

lingkungannya

dan

mitigasi

bencana/dampak perubahan iklim sebanyak 2 pulau antara lain Pulau Bawean Kabupaten Gresik dan Pulau Gili Labak Kabupaten Sumenep; pulau kecil yang terfasilitasi investasi dan pengembangan ekonominya sebanyak 1 pulau yakni Pulau Bawean Kabupaten Gresik; pulau-pulau kecil yang tersusun rencana pengembangannya sebanyak 1 pulau yakni Pulau Bawean Kabupaten Gresik. d) Kegiatan Pendayagunaan Pesisir dan Lautan dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 609.000.000,00- dan realisasi anggaran sebesar Rp. 582.386.060,00- atau 95,63%. Pelaksanaan kegiatan berupa penyusunan strategi pengembangan wisata bahari di pesisir dan lautan; penanaman bibit mangrove; rehabilitasi kawasan pesisir yang dilaksanakan di Desa BAB V - 44



Ketah Suboh dan Desa Pandean Kabupaten Situbondo dengan penanaman mangrove/vegetasi pantai; sistem informasi mitigasi bencana untuk meningkatkan kesadaran dan kewaspadaan serta pengetahuan masyarakat akan upaya mitigasi bencana dan penanganan pencemaran yang dilaksanakan di Pulau Bawean Kabupaten Gresik; adaptasi

perubahan

iklim

dan

lingkungan;

pendampingan

pengembangan desa pesisir tangguh; sekolah pantai Indonesia (SPI) di SMA 1 Giri Banyuwangi (dengan rangkaian pembelajaran di kelas, pengamatan kawasan pesisir dan terumbu karang, penganalisaan hasil pengamatan, menyampaikan pesan kepada masyarakat/kampanye, aksi transplatasi terumbu karang), dengan hasil kegiatan sebagai berikut : produk dan jasa kelautan yang difasilitasi pengembangannya sebanyak 1 produk; kawasan pesisir yang direhabilitasi sebanyak 3 kawasan; kawasan pesisir yang

terfasilitasi pengendalian

pencemarannya

sebanyak 1 kawasan. e) Kegiatan Peningkatan Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Ditjen KP3K dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 510.000.000,00- dan realisasi anggaran sebesar Rp. 475.172.167,00atau 93,17%. Pelaksanaan kegiatan berupa penyusunan rencana kegiatan dan anggaran tahun 2016; updating data dan statistik KP3K, penguatan kelembagaan mitra bahari; pelatihan mitra

bahari;

sinkronisasi rencana induk KMB; monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan KP3K; sosialisasi peraturan perundang-undangan bidang KP3K ; bimtek pengelolaan WP3K (HAPPI); pengembangan administrasi kegiatan dan ketatausahaan lingkup KP3K dengan hasil kegiatan sebagai berikut : perencanaan, kerjasama, evaluasi dan pelaporan program dan anggaran berdasarkan data terkini dan akurat sebanyak 4 dokumen; fasilitasi produk hukum, ketatalaksanaan, humas dan perpustakaan sebanyak

1

dokumen;

pengembangan

administrasi

keuangan,

ketatausahaan dan kerumahtanggaan di lingkungan ditjen KP3K sebanyak 12 dokumen.


BAB V - 45


7) Program Pengembangan Karantina Ikan, Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan a) Kegiatan Peningkatan Daya Dukung Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 135.905.000,00dan realisasi anggaran sebesar Rp. 130.767.650,00- atau 96,22%. Pelaksanaan kegiatan berupa administrasi kegiatan dan pelaporan pelaksanaan kegiatan, dengan hasil kegiatan dokumen perencanaan, kerjasama, evaluasi dan pelaporan sebanyak 1 dokumen. b) Kegiatan Pengembangan Sistem Jaminan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 428.457.000,00- dan realisasi

anggaran

sebesar

Rp.

360.663.200,00-

atau

84,18%.

Pelaksanaan kegiatan berupa temu teknis LPPMHP; in house training personil laboratorium; temu teknis inspektur mutu; pendampingan inspeksi UPI; apresiasi peningkatan SDM; evaluasi nomor registrasi UPI Negara mitra dan penanganan kasus penolakan ekspor produk perikanan; sertifikasi health certificate; sosialisasi HACCP on line, dengan hasil kegiatan sebagai berikut : laporan monitoring kesegaran ikan, residu dan bahan berbahaya sebanyak 1 dokumen; laporan inspeksi dan verifikasi UPI yang memenuhi persyaratan ekspor sebanyak 1 dokumen; dokumen harmonisasi sistem, mutu dan keamanan hasil perikanan dengan Negara mitra sebanyak 1 dokumen; jumlah sertifikat kesehatan produk perikanan sebanyak 12.324 sertifikat. c) Kegiatan Pengembangan Sistem Manajemen Karantina Ikan, Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan

dengan alokasi anggaran sebesar Rp.

89.000.000,00- dan realisasi anggaran sebesar Rp. 65.046.098,00- atau 73,09%. Pelaksanaan kegiatan berupa uji kompetensi tenaga fungsional dan penerapan ISO 17025 pada laboratorium, dengan hasil kegiatan sebagai berikut : laporan peningkatan kompetensi tenaga fungsional pengendali hama penyakit ikan (PHPI) dan pengawas mutu (Wastu) sebanyak 1 dokumen; laporan penerapan ISO 17025 pada laboratorium sebanyak 1 dokumen.

BAB V - 46



C. PERMASALAHAN DAN KEGIATAN Permasalahan : 1) Adanya overlapping kegiatan serupa yang didanai oleh APBD menyebabkan kegiatan yang didanai oleh APBN tidak dapat dilaksanakan dengan optimal. 2) Tidak

sesuainya

jadwal

narasumber

pusat

kegiatan

pertemuan

menyebabkan beberapa kegiatan pertemuan tidak dapat dilaksanakan. Solusi : 1) Melakukan pemetaan dan sinkronisasi program dan kegiatan secara lebih mendalam. 2) Menginformasikan rencana jadwal kegiatan selama 1 tahun kepada Kementerian Kelautan dan Perikanan sebagai unit kerja terkait agar dilakukan penyesuaian jadwal kegiatan. 13. DINAS KESEHATAN PROV. JAWA TIMUR A. DASAR HUKUM 1) Peraturan Menteri Kesehatan RI No. 7 Tahun 2014 tentang Perencanaan dan Penganggaran Bidang Kesehatan. 2) Keputusan Direktur Jenderal Bina Upaya Kesehatan Kementrian Kesehatan RI No. HK 02.03/I/3500/2014 tentang Prosedur pengajuan usulan perencanaan dan penganggaran tahun anggaran 2016 melalui e-planning Direktorat Jenderal Bina Upaya Kesehatan. 3) UU No. 156 / PMK.07 / 2008 tentang Pedoman Pengelolaan Dana Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan yang telah diubah dengan PMK No. 248 / PMK.07 / 2010. 4) Peraturan Menteri Keuangan No. 94 / PMK.02 / 2013 tentang Petunjuk penyusunan dan penelaahan rencana kerja dan anggaran Kementerian Negara/Lembaga sebagaimana diubah dengan peraturan Menkeu RI No. 194/PMK.02 tahun 2013 5) Peraturan Menkeu RI no: 53/PMK.02 tahun 2014 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2015 B. PROGRAM DAN KEGIATAN 1) Program Bina Gizi dan Kesehatan Ibu dan Anak a) Kegiatan Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya pada Program Bina Gizi dan Kesehatan Ibu dan Anak, dengan anggaran sebesar 2,932,837,000 dan terealisasi anggaran sebesar Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Gubernur Akhir Tahun Anggaran 2015

BAB V - 47

Rp.


987.076.650,00 atau 33.66%. dengan hasil kegiatan adalah sebagai berikut : − Pembinaan Pelayanan Kesehatan Ibu dan Reproduksi •

Dokumen Hasil Pertemuan Teknis dan Manajemen Pertemuan teknis Program Kesehatan Ibu, KB, dan Reproduksi dalam upaya penurunan Angka Kematian Ibu Tingkat Pusat

•

Laporan

Pembinaan

Teknis,

Supervisi,

Monitoring

dan

Pendampingan Kesehatan Ibu/ KB/ Kespro 1. Fasilitasi Sistem Pencatatam dan Pelaporan Terintegrasi KBKIA 2. Monev dan Bintek Kesehatan Ibu, KB dan Kespro di Kabupaten/ Kota •

Paket Konseling Informasi Edukasi Kesehatan Ibu dan Reproduksi Modul Kelas Ibu

− Pembinaan Pelayanan Kesehatan Anak •

Kabupaten/ Kota yang ditingkatkan Pelayanan Kesehatan Neonatus  Kegiatan Koordinasi, Sosialisasi, Advokasi  Pemeriksaan Skrining Hipotiroid Kongenital

•

Kabupaten/ Kota Yang ditingkatkan Pelayanan Kesehatan Bayi, Anak Balita, & Pra Sekolah  Pembinaan Teknis Supervisi Monitoring dan Pendampingan 38 kab/ kota  Bimbingan dan evaluasi Program Kesehatan Anak termasuk Cluster IV dan DPTK  Pertemuan Nasional Peningkatan Kualitas Hidup Anak  Pertemuan Pertemuan Ilmiah Tahunan Ikatan Dokter Anak Indonesia  Konsultasi Dengan Team Kementerian Kesehatan RI  Pengiriman/ Pendistribusian Barang Direktorat Kesehatan Anak dari Provinsi Ke kab/ Kota

•

Kegiatan Koordinasi, Sosialisasi, Advokasi  Pertemuan

Perencanaan

dan

Evaluasi

Peningkatan

Kelangsungan Hidup Bayi dan Balita

BAB V - 48



 Pertemuan LP/LS Program Kesehatan Bayi, Balita dan Pra Sekolah  Pertemuan Koordinasi Lintas Program dalam Penguatan, Pemanfaatan Kohort Bayi, & Anak Balita •

Kabupaten/ Kota Yang ditingkatkan Pelayanan Kesehatan Anak Usia Sekolah

− Pembinaan Teknis Peningkatan Kualitas Hidup Anak (AUS, Remaja, dan Anak Khusus) b) Kegiatan Pembinaan Pengembangan dan

Pengawasan Program

Pelayanan Kesehatan Tradisional, Komplementer dan Alternatif, dengan anggran sebesar 966,653,000 realisasi anggaran sebesar

Rp.

283.974.300,00 atau 28.49% c) Kegiatan Pembinaan Upaya Kesehatan kerja dan Olahraga, dengan anggran sebesar 2,858,640,000 realisasi anggaran sebesar

Rp.

1.145.043.874,00 atau 40.06% d) Kegiatan Pembinaan Gizi Masyarakat, dengan realisasi anggaran sebesar 28,274,239,000 realisasi anggaran sebesar Rp. 2.058.520.500,00 atau 7.28% dengan hasil kegiatan adalah sebagai berikut : − Pertemuan surveilans gizi kab/kota di provinsi − Rapat lintas sektor − Pelaporan bulanan − Pelacakan dan konfirmasi kasus gizi buruk − Diseminasi − Kajian Epidemiologi − Kegiatan Analisa Situasi Kasus Gizi Burukdengan output: kabupaten / kota menyelenggarakan pembinaan gizi masyarakat dengan hasil kegiatan sebagai berikut : •

Pertemuan linsek,linprog di provinsi

•

Rapat linsek,linprog di kab/kota

•

Kegiatan Pemantauan Status Gizi (PSG

•

Kegiatan Peningkatan Kapasitas Petugas Dalam Konseling dengan ouput SDM yang di tingkatkan kapasitas Tekhnis dan atau manajemen .


BAB V - 49


•

Kegiatan Koordinasi

Peningkatan Kapasitas Fasilitator dalam

Tatalaksana output SDM yang di tingkatkan kapasitas Tekhnis dan atau manajemen . •

Kegiatan Peningkatan kapasitas Petugas tenaga dalam penilaian pertumbuhan dengan output SDM yang di tingkatkan kapasitas Tekhnis dan atau manajemen .

•

Kegiatan Peningkatan kapasitas Petugas tenaga Pelaksana Pemantauan Status Gizi ( PSG ) dengan output SDM yang di tingkatkan kapasitas Tekhnis dan atau manajemen .

•

Kegiatan Pertemuan Penguatan Pengelola Program Gizi dan Tim Asuhan gizi dalam pencegahan dan penanggulangan Masalah Gizi Buruk. Dengan output Laporan kegiatan sosialisasi ,advokasi,kampanye/gerakan

masyarakat

dalam

rangka

pembinaan gizi . •

Pertemuan Koordinasi Lintas Program Lintas Sektor

Terkait

Percepatan Perbaikan gizi. Dengan output Laporan kegiatan sosialisasi

,advokasi,kampanye/gerakan

masyarakat

dalam

rangka pembinaan gizi . •

Rountable Gernas dalam rangka Percepatan Perbaikan Gizi. Dengan

output

Laporan


kegiatan

masyarakat

dalam

sosialisasi rangka

pembinaan gizi . •

Pertemuan Linsek dan Linprog Terkait Pelayanan Gizi di fasilitas pelayanan Kesehatan dengan alokasi anggaran. Dengan output Laporan

kegiatan

sosialisasi


masyarakat dalam rangka pembinaan gizi . •

Dukungan kegiatan Sosialisasi Terpadu di Pusat . Dengan output Laporan

kegiatan

sosialisasi


masyarakat dalam rangka pembinaan gizi . •

Dukungan Pelaksanaan Pekan ASI Sedunia di Pusat. Dengan output Laporan kegiatan sosialisasi ,advokasi,kampanye/gerakan masyarakat dalam rangka pembinaan gizi .

•

Pengolahan data Pelaksanaan Pemantauan status Gizi (PSG ) dengan output laporan perencanaan dan anggaran,evaluasi dan

BAB V - 50



pelaporan kinerja pengelolaan keuangan, dan pengelolaan barang milik Negara . •

Bimbingan Tekhnis Kegiatan Pembinaan Gizi output laporan perencanaan dan anggaran,evaluasi dan pelaporan kinerja pengelolaan keuangan, dan pengelolaan barang milik Negara .

•

Konsultasi tekhnis Program dengan output laporan perencanaan dan anggaran,evaluasi dan pelaporan kinerja pengelolaan keuangan, dan pengelolaan barang milik Negara .

•

Pemantauan

Penanganan

balita gizi buruk sesuai standard

pasca pelatihan TTLGB dengan output laporan perencanaan dan anggaran,evaluasi dan pelaporan kinerja pengelolaan keuangan, dan pengelolaan barang milik Negara . •

Review cakupan indicator pembinaan Gizi dengan output laporan perencanaan dan anggaran,evaluasi dan pelaporan kinerja pengelolaan keuangan, dan pengelolaan barang milik Negara .

•

Pemantapan Rencana aksi pangan dan gizi dengan output laporan perencanaan dan anggaran,evaluasi dan pelaporan kinerja pengelolaan keuangan, dan pengelolaan barang milik Negara

•

Dukungan kegiatan pemantapan rencana aksi di pusat dengan output

laporan perencanaan dan anggaran,evaluasi dan

pelaporan kinerja pengelolaan keuangan, dan pengelolaan barang milik Negara . •

Dukungan kegiatan Review capaian indicator pembinaan gizi di pusat

dengan

output

laporan

perencanaan

dan

anggaran,evaluasi dan pelaporan kinerja pengelolaan keuangan, dan pengelolaan barang milik Negara . e) Kegiatan Pembinaan Pelayanan Kesehatan Ibu dan Reproduksi, dengan anggaran sebesar 9,922,352,000 realisasi anggaran sebesar

Rp.

334.042.500,00 atau 3.37% f) Kegiatan Pembinaan Pelayanan Kesehatan Anak, dengan anggaran 4,554,966,000 realisasi anggaran sebesar

Rp.

745.027.450,00 atau

16.36% g) Bantuan

Operasional

Kesehatan

(BOK),

dengan

anggaran

Rp.

1.400.000.000. realisasi anggaran sebesar Rp. 443.929.300,00 atau 31.71 Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Gubernur Akhir Tahun Anggaran 2015

BAB V - 51


2) Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Kementerian Kesehatan a) Kegiatan Pengelolaan Data dan Informasi, dengan anggaran 371,178,000 realisasi anggaran sebesar Rp. 303.437.680,00 atau 81.75% b) Pengelolaan Urusan Tata Usaha, Keprotokolan, Rumah Tangga, Keuangan, dan Gaji dengan anggaran sebesar 314,350,000 realisasi anggaran sebesar Rp. 242.782.633,00 atau 77.23% c) Pembinaan Pengelolaan Administrasi Keuangan dan Barang Milik Negara dengan anggaran 424.541.000 realisasi anggaran sebesar

Rp.

325.333.964,00 atau 76.63% d) Pembinaan, Pengembangan Pembiayaan dan Jaminan Pemeliharaan Kesehatan dengan anggaran 2.677.137.000 realisasi anggaran sebesar Rp. 2.518.031.800,00 atau 94.06% e) Perencanaan dan Penganggaran Program Pembangunan Kesehatan dengan anggaran sebesar 1.726.834.000 realisasi anggaran sebesar Rp. 1.368.842.286,00 atau 79.27% f) Pemberdayaan Masyarakat dan Promosi Kesehatan dengan anggaran sebesar 3.586.426.000 realisasi anggaran sebesar Rp. 1.424.445.850,00 atau 39.72% g) Pembinaan Administrasi Kepegawaian dengan anggaran 262.730.000 realisasi anggaran sebesar Rp. 215.950.270,00 atau 82.19% h) Peningkatan

Kesehatan

Jemaah

Haji

dengan

anggran

sebesar

357.000.000 realisasi anggaran sebesar Rp. 343.530.000,00 atau 96,23% 3) Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Kementrian Kesehatan a) kegiatan Perencanaan dan Penganggaran Program Pembangunan Kesehatan, dengan indikator kinerja kegiatan :Jumlah dokumen perencanaan anggaran kebijakan dan evaluasi pembangunan kesehatan yang tersusun tepat waktu dengan target sebesar 4 dokumen dan terealisasi sebanyak 4 dokumen yaitu dokumen e-renggar, dokumen musrenbangnas, dokumen Rakontek Perencanaan, dan DIPA APBN 4) Program Kefarmasian dan Alat Kesehatan a) Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya pada Program Kefarmasian dan Alat Kesehatan dengan anggaran 646.090.000

BAB V - 52



realisasi anggaran sebesar Rp.

558.925.862 ,00 atau 86.51% hasil

kegiatan adalah sebagai berikut : − Advokasi Pelaksanaan SAI Program Kefarmasian dan Alkes − Pemutakhiran Data Kefarmasian dan Alkes Tk Provinsi - Profil Kefarmasian − Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Program Kefarmasian dan Alat Kesehatan − Perencanaan dan Evaluasi Dana Alokasi Khusus (DAK) Sub Bidang Pelayanan Kefarmasian Sasaran kegiatan ini adalah meningkatnya dukungan manjemen dan pelaksanaan tugas teknis lainnya pada program kefarmasian dan alat kesehatan . Indikator pencapaian sasaran adalah persentase kepuasan klien terhadap dukungan manjemen sebesar 95 %. b) Peningkatan Pembinaan Produksi dan Distribusi Alat Kesehatan Kesehatan dengan anggaran sebesar 109.396.000 realisasi anggaran sebesar Rp. 79.999.981,00 atau 73.13% hasil kegiatan adalah sebagai berikut : − Monev Sarana Produksi Alkes dan PKRT − Sampling Produk Alkes dan PKRT Sasaran kegiatan ini adalah meningkatnya pengendalian pra dan pasca pemasaran alat kesehatan dan Perbekalan Kesehatan Rumah Tangga . Indikator pencapaian sasaran adalah : persentase produk alkes dan PKRT di peredaran yang memenuhi syarat sebesar 83 %, jumlah alat kesehatan yang di produksi di dalam negeri sebesar 10, persentase sarana produski alat kesehatan dan PKRT yang memenuhi cara pembuatan yang baik CPAKBN sebesar 55 %, persentase penilaian pre market tepat waktu sesuai Good Review Practices sebesar 75 %. c) Peningkatan Pembinaan Produksi dan Distribusi Kefarmasian dengan anggaran sebesar 435.606.000 realisasi anggaran sebesar

Rp.

323.428.184,00 atau 74.24% hasil kegiatan adalah sebagai berikut : − Sosialisasi E Licencing bagi Industri Farmasi, Industri Obat Tradisional, PBF dan Industri Kosmetik/Makanan − Penerapan Pengembangan Software Sistem Pelaporan Narkotika dan Psikotropika


BAB V - 53


− Sosialisasi E Report PBF − Pembekalan CDOB untuk Tenaga Kesehatan − Sosialisasi Makanan Jajanan Anak Sekolah (MJAS) Aman, Bermutu dan Bergizi Sasaran kegiatan ini meningkatnya produksi bahan baku dan obat lokal serta mutu sarana produksi dan distribusi kefarmnasian. Indikator pencapian sasaran adalah jumlah bahan baku obat dan obat tradisional yang di produksi di dalam negeri sebanyak 25, jumlah industri yang memanfaatkan bahan baku obat dan obat tardisional produksi dalam negeri sebanyak 10 industri d) Peningkatan Ketersediaan Obat Publik dan Perbekalan Kesehatan dengan anggaran sebesar 266.390.000 dan terealisasi anggaran sebesar Rp. 180.168.500,00 atau 67.63% hasil kegiatan adalah sebagai berikut : − Monitoring Ketersediaan Vaksin − Penerapan E Logistic − Biaya Pengelolaan dan Pengemasan Kembali Obat Program − Harmonisasi dan Integrasi Perencanaan Kebutuhan Obat (RKO) dan Implementasi Pengelolaan Obat Satu Pintu (One Gate Policy) Sasaran kegiatan ini adalah tersedianya obat vakasin dan perbekalan kesehatan yang bermutu, merata dan terjangkau di pelayanan kesehatan pemerintah Indikator pencapaiuan sasaran tersebut adalah persentase keterrsediaan obat dan vaksin di Puskesmas sebesar 90 % dan Persentase instalasi farmasi kabupaten /kota yang melakukan manajemen pengelolaan obat dan vaksin sesuai standard sebesar 75 %.?? e) Peningkatan

Pelayanan

Kefarmasian

279.289.000 realisasi anggaran sebesar

dengan Rp.

anggaran

sebesar

202.963.550,00 atau

72.67% hasil kegiatan adalah sebagai berikut : − Pemberdayaan Masyarakat dalam Peningkatan Penggunaan Obat Rasional dengan Metode Cara Belajar Insan Aktif − Advokasi Implementasi Fornas kepada Stake Holder dan Prescriber di Fasilitas Kesehatan Milik Pemerintah − Pemantauan Penggunaan Obat dalam Pelaksanaan JKN di Puskesmas dan Rumah Sakit

BAB V - 54



− Peningkatan Mutu Pelayanan Kefarmasian dalam Pelayanan Kesehatan pada Era JKN Sasaran kegiatan ini adalah meningkatnya pelayanan kefarmasian dan penggunaan obat rasional di fasilitas kesehatan dengan indicator pencapaian sasaran tersebut adalah persentase Puskesmas yang melaksnakan pelayanan kefarmasian sesuai standard sebesar 60 % dan Pesentase penggunaan obat rasional di Puskesmas sebesar 70 % Program Kefarmasian dan alat kesehatan untuk mewujudkan tercapainya sasaran sbb: − Persentase ketersediaan obat dan vaksin di Puskesmassebesar 90%. − Jumlah bahan baku obat dan obat tradisional serta alat kesehatan (alkes) yang diproduksi di dalamnegerisebesar 35 % . − Persentase produk alat kesehatan dan PKRT di peredaran yang memenuhi syarat sebesar 83%. 5) Program Pembinaan Upaya Kesehatan a) Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Sekretariat Ditjen Bina Upaya Kesehatan dengan anggran sebesar 1.585.646.000 realisasi anggaran sebesar

Rp.

603.136.244,00 atau

38.04% hasil kegiatan adalah sebagai berikut : − Pertemuan Koordinasi Teknis Program BUK Tingkat Provinsi Bagi RS dan Dinkes Kab / Kota. Dengan sasaran: 69 Direktur RS Provinsi / Kab /Kota dan UPT − Workshop Akreditasi Nasional bagi Rumah Sakit dengan sasaran: 20 Rumah Sakit Pemerintah kelas C dan D − Pertemuan Koordinasi Perencanaan dalam Peningkatan Mutu Pelayanan Rumah Sakit dengan sasaran : RS ( 66 Pejabat Perencanaan RS Provinsi/Kab/Kota/UPT ), 38 Dinkes Kab/Kota dan Sub Bagian Sungram Dinkes Provinsi Jawa Timur. − Pertemuan Pengelolaan Sistem Informasi Managemen RS di Kab/Kota

dengan

sasaran

:

RS

(38

Petugas

data

RS

Provinsi/Kab/Kota,UPT,RS TNI POLRI, RS Swasta), 38 Dinkes Kab/Kota. − konsultasi ke pusat atau luar provinsi dalam rangka mendukung program tersebut diatas.


BAB V - 55


Indikator pencapaian sasaran: − Jumlah dokumen perencanaan anggaran kebijakan dan evaluasi program pembinaan upaya kesehatan yang tersusun tepat waktu − Persentase Aset BMN yang tercatat di dalam SIMAK − Jumlah laporan keuangan program pembinaan upaya kesehatan yang sesuai Standar Akuntansi Pemerintah (SAP) dengan opini WTP − Jumlah produk hukum program pembinaan upaya kesehatan yang diselesaikan b) Pembinaan Upaya Kesehatan Rujukan dengan anggaran sebesar 117.798.000 realisasi anggaran sebesar Rp. 82.201.170,00 atau 69.78% hasil kegiatan adalah sebagai berikut : − Pembinaan Teknis di Bidang Pelayanan Kesehatan Rujukan dalam rangka Pengembangan Jejaring SPGDT – S dengan sasaran seluruh RS pemerintah dan Dinkes Kab / Kota ( Bidang Yankes ). Indikator pencapaian sasaran: − Jumlah RS Rujukan regional yang sesuai standar − Terwujudnya Pusat Rujukan Nasional − Jumlah RS yang telah memenuhi standar peralatan sesuai kelas RS − Jumlah RS yang memenuhi standar keselamatan pasien − Terbentuknya Badan Pengawas RS di provinsi − Jumlah Unit Pelaksana Teknis (UPT) vertical yang ditingkatkan sarana dan prasarananya − Jumlah RS Pratama di DTPK − Jumlah Provinsi yang melaksanakan SPGDT sehari- hari − Persentase penduduk yang berobatdi UPT vertical mendapatkan pelayanan kesehatan c) Pembinaan

Upaya

Kesehatan

Dasar

500.029.000 realisasi anggaran sebesar

dengan Rp.

anggaran

sebsar

375.543.760,00 atau

75.10% hasil kegiatan adalah sebagai berikut : − Sosialisasi Kebijakan Pelayanan Kesehatan sebagai berikut: •

Pelayanan kesehatan harusdiberikan berdasarkans tandar pelayanan yang telah ditetapkan oleh Pemerintah dengan memperhatikan masukandari Pemerintah Daerah, organisasi

BAB V - 56



profesi, dan/atau masyarakat. Dalam rangka meningkatkan mutupelayanan Puskesmas pada era JKN, diharapkan Puskesmas sudah melaksanakan Akreditasi sebagai bahan Kredensialing oleh BPJS. •

Untuk meningkatkan pelayanan kesehatan dasar di Puskesmas pada masyarakat dilakukan berbagai upaya peningkatan mutu dan kinerja antara lain dengan pembakuan dan pengembangan sistem manajemen mutu dan upaya perbaikan kinerja yang berkesinambungan

baik

pelayanan

klinis,

program

dan

manajerial •

Oleh karena itu suatu Kebijakan dalam pelaksanaan Pelayanan Kesehatan Primer hendaknya ditetapkan oleh Pusat demi mewujudkan pelayanan kesehatan yang optimal

•

Peserta Pertemuan Sosialisasi Kebijakan Pelayanan Kesehatan Primer ini adalah dari semua Dinas Kesehatan Kabupaten /Kota di Jawa Timur pada Bidang Pelayanan Kesehatan penanggung jawab Puskesmas

− Pelatihan Calon Pendamping Akreditasi Fasyankes Primer dengan hasil kegiatan sebagai berikut: •

Akreditasi Puskesmasmerupakan salah satu bentuk pengakuan yang diberikan oleh lembaga independen penyelenggara Akreditasi yang ditetapkan oleh menteri setelah memenuhi standar

akreditasi.

Akreditasi

FKTP

bertujuan

untuk

meningkatkan mutu pelayanan dan keselamatan pasien, meningkatkan

perlindungan

bagi

sumber

daya

manusia

kesehatan, masyarakat dan lingkungan serta FKTP sebagai institusi dan meningkatkan kinerja FKTP dalam pelayanan kesehatan perseorangan dan atau kesehatan masyarakat •

Dalam pelaksanaan akreditasi dilakukan penilaian terhadap manajemen puskesmas, penyelenggaraan program kesehatan, dan pelayanan klinis dengan menggunakan standar akreditasi puskesmas yang ditetapkan oleh Kementerian Kesehatan Republik Indonesia

•

Agar Puskesmas dapat memenuhi standar akreditasi dibutuhkan pendampingan oleh fasilitator yang kompeten agar puskesmas dapat

membangun

system


pelayanan

klinis

BAB V - 57

serta


penyelenggaraan program, yang didukung oleh tatakelola yang baik dan kepemimpinan yang mempunyai komitemen yang tinggiuntukmenyediakanpelayanan yang mutu, aman, dan terjangkau

bagi

masyarakat

berkesinambungan.TimPendamping

yang

secara

diperlukan

untuk

persiapan akreditas Puskesmas terdiridari 3 orang dari Dinas Kesehatan

kabupaten/Kota,

yang

berkompeten

dibidang

Kesehatan •

Peserta pada kegiatan ini adalah dari 7 (tujuh) Dinas Kesehatan Kabupaten

/Kota

yaitu

Kab.

Nganjuk,

Kab.

Tuban,

KotaMojokerto, Kota Madiun, Kab. Jombang, Kab Magetan, Kota Kediri masing-masing terdiri dari 1 tim dengan 3 orang yaitu sebagai penanggung jawab Administrasi dan Manajemen, penanggung jawab UKM dan penanggung jawab UKP •

Seluruh peserta Pelatihan melalui proses Pelatihan dan melaksanakan kegiatan sesuai dengan ketentuan yang berlaku serta dinyatakan berhasil sesuai evaluasi belajar. Sehingga memperoleh bimbingan

sertifikat Akreditasi

pelatihan terhadap

dan

berhak

Puskesmas

melakukan

dan

Fasilitas

Kesehatan Tingkat Pertama lainnya − Workshop Penguatan PONED dengan hasil kegiatan adalah sebagai berikut: •

Pertemuan Workshop Penguatan PONEDadalah salah satu upaya yang dilaksanakan untuk mempercepat penurunan AKI dan AKB melalui penanganan obstetri dan neonatal emergensi/komplikasi di tingkat pelayanan dasar adalah melalui upaya melaksanakan Puskesmas Mampu Pelayanan Obstetri Neonatal Emergensi Dasar (PONED). Puskesmas mampu PONED sebagai salah satu simpul dari sistem penyelenggaraan pelayanan kesehatan maternal neonatal emergensi dapat memberikan kontribusi pada upaya penurunan AKI dan AKN maka perlu dilaksanakan dengan baik agar dapat dioptimalkan fungsinya

•

Sebagai upaya untuk meningkatkan kemampuan teknis tenaga kesehatan dalam pelayanan emergensi obstetrid an neonatal dasar ini maka perlu diadakan Workshop Penguatan PONED terutama pada Puskesmas PONED yang timnya sudah tidak

BAB V - 58



lengkap lagi, puskesmas dengan kasus maternal neonatal yang cukup tinggi dana kesehatan rujukan ke RS tidak mudah •

Peserta Pertemuan ini adalah Tim dari Puskesmas yang terdiri dari Dokter dan Perawat sebagai Tim PONED di Puskesmas. Dari 8 Kabupaten yaitu dari Kab Gresik (Pusk. Benjeng), KabJombang (Pusk. Bandar Kedungmulyo), KabJember (Pusk. Wuluhan), KabBojonegoro (Pusk. Tambskrejo). , Kab Malang (Pusk. Tumpang), KabNgajuk (Pusk. Ngronggot), KabPasuruan (Pusk. Purwosari), KabBlitar (Pusk. Binagun).

•

Peserta adalah Tim PONED Puskesmas dari 8 Kabupaten terdiri dari Dokter, Bidan dan Perawat

d) Pembinaan Pelayanan Kesehatan Jiwa dengan anggaran sebesar 251.707.0000 realisasi anggaran sebesar

Rp.

194.842.500,00 atau

77.41% hasil kegiatan adalah sebagai berikut : − Peningkatan Ketrampilan Kesehatan Jiwa Bagi Petugas Kesehatan di Puskesmas dengan sasaran / peserta 26 orang dari dokter dan perawat puskesmas terpilih. − Peningkatan Ketrampilan Assesmen dan Rencana Terapi Terkait Wajib Lapor Pecandu Narkotika dengan sasaran : 24 orang terpilih dari dokter dan perawat dari puskesmas atau Rumah Sakit. Indikator pencapaian sasaran: − Jumlah Kab/Kota yang memiliki puskesmas yang menyelenggarakan upaya kesehatan jiwa − Persentase fasyankes institusi penerima wajib lapor Pecandu Narkotika yang aktif e) Pembinaan Pelayanan keperawatan dan keteknisian medis anggaran sebesar 295.900.000 realisasi anggaran sebesar Rp. 204.427.210,00 atau 69.09% hasil kegiatan adalah sebagai berikut : − Kegiatan Pertemuan bagi Perawat Penyelia Perkesmas Dinkes Kab/Kota dengan hasil kegiatan sebagai berikut: •

Upaya

Perawatan

Kesehatan

Masyarakat

(Perkesmas)

dilaksanakan secara terpadu baik dalam upaya kesehatan perorangan maupun kesehatan masyarakat dalam 6 (enam) upaya

kesehatan

wajib

Puskesmas


maupun

BAB V - 59

upaya


pengembangan

yang

wajib

dilaksanakan

di

Puskesmas.

Keterpaduan tersebut dalam sasaran, kegiatan, tenaga, biaya atau sumberdaya lainnya. Dengan terintegrasinya upaya Perkesmas kedalam upaya wajib maupun pengembangan, diharapkan pelayanan kesehatan kepada masyaraka tlebih bermutu karena diberikan secara utuh (holistik), komperensif, terpadu, dan berkesinambungan. Keterpaduan Perkesmas dengan upaya kesehatan Puskesmas sekaligus bertujuan mendukung

tercapainya

target

pembangunan

kesehatanKab/Kota yang diukur berdasarkan indikator SPM. •

Penyelenggaran Perawatan Kesehatan Masyarakat di Puskesmas, dilaksanakan secara bertahap sesuai dengan sumberdaya yang dimiliki oleh Puskesmas. Pendekatan utama yang dilakukan dalam penyelenggaraan pelayanan Perkesmas baik di dalam gedung maupun di luar gedung Puskesmas. Untuk itu diperlukan Penguatan

Program

Perkesmas

dalam

mendukung

PelayananKesehatan Tingkat Pertama. •

Penyeliaan oleh Perawat Penyelia Kab/Kota dilaksanakan untuk perawat koordinator perkesmas di Puskesmas maupun kepada perawat pelaksana puskesmas. Penyeliaan perkesmas di tingkat Puskesmas

dilakukan

dalam

rangka

pengendalian

mutu

pelayanan perkesmas pengendalian mutu pelayanan perkesmas melalui bimbingan dari perawat yang lebih mampu kepada perawat lainnya, bertujuan untuk meningkatkan kemampuan keperawatan dan profesionalisme sesuai dengan peran dan fungsinya •

Pertemuan ini dengan peserta dari 38 Kab/Kota yaitu penanggung jawab program Perkesmas di Dinas kesehatan

− Kegiatan Pertemuan bagi Perawat Koordinator Perkesmas di Puskesmas kabupaten/Kota dengan hasil kegiatan adalah berikut •

Pelayanan keperawatan diberikan secara langsung kepada seluruh

masyarakat

mempertimbangkan

dalam

rentang

seberapa

jauh

sehat-sakit masalah

dengan

kesehatan

masyarakat mempengarui individu, keluarga, dan kelompok maupun masyarakat melalui pemberdayaan keluarga sehingga terbentuk keluarga yang sehat BAB V - 60



•

Kegiatan

Program

Perkesmas

/

PHN

dilakukan

melalui

pembinaan perawatan kesehatan keluarga yang mempunyai masalah

kesehatan,

maka

Puskesmas

mempersiapkan

perawat/petugas untuk melaksanakan program perkesmas (Home Care) sehingga keluarga dengan resiko tinggi dapat terdeteksi secara dini. Untuk itu Pertemuan bagiPerawat Koordinator Perkesmas di Puskesmas Kabupaten/Kota sangat diperlukan untuk menunjang Program Perkesmas/ PHN yang ada di Puskesmas •

Tujuan Pertemuan ini untuk meningkatkan mutu pelayanan kesehatan di Puskesmas terutama pelayanan promotif dan preventif, meningkatkan pengetahuan dan ketrampilan serta penerapan asuhan Keperawatan keluarga, kelompok dan masyarakat di wilayah Puskesmas

•

Pertemuan ini ada 2 angkatan masing-masing angkatan 30 orang dari Puskesmas yang ada di Dinkes 38 Kab/Kota.

•

Peserta Pertemuan ini adalah Perawat yang ada di Puskesmas sebagai penanggung jawab program perkesmas

− Kegiatan Monitoring dan Evaluasi dalam rangka Program Perkesmas di Yankes Primer dengan dengan hasil kegiatan sebagai berikut •

Dalam penyelenggaraan Pelayanan Perkesmas di Puskesmas bekerjasama dengan petugas kesehatan lain serta masyarakat. Kerjasama dengan petugas kesehatan lain terkait dengan kegiatan yang memerlukan kemampuan tekhnis tertentu yang bukan

kewenangan

perawat.

Kerjasama

dengan

kader/masyarakat terutama dalam melaksanakan kegiatan yang dapat dilimpahkan kepada masyarakat. •

Keberhasilan penyelenggaraan Perkesmas sangat memerlukan dukungan dari berbagai pihak terkait, antara lain Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota, lintas program dan lintas sektor terkait. Untuk mengetahui pelaksanaan dan permasalahan program Perkesmas di Kabupaten/Kota maka perlu dilakukan Monitoring dan Evaluasi dalam rangka Program Perkesmas di Yankes Primer


BAB V - 61


•

Pada kegiatan Monitoring dan Evaluasi dalam rangka Program Perkesmas di Yankes Primer ini adalah 8 Kabupaten

6) Program Pengendalian Penyakit dan Penyehatan Lingkungan a) Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya pada Program Pengendalian Penyakit dan Penyehatan Lingkungan dengan anggaran sebesar 190.506.000, realisasi anggaran Rp. 146.731.078,00 atau sebesar 77.02% b) Pembinaan Surveilans, Imunisasi, Karantina dan Kesehatan Matra, dengan anggaran sebesar 3.211.779.000 realisasi anggaran Rp. 1.647.538.362,00 atau sebesar 51,3% c) Pengendalian

Penyakit

Bersumber

Binatang

dengan

anggaran

343.809.000 realisasi anggaran Rp. 255.684.480,00 atau sebesar 74.37% hasil kegiatan adalah sebagai berikut : − Kegiatan Pengendalian Penyakit DBD hasil kegiatan sebagai berikut : Angka kesakitan DBD pada tahun 2015 tercapai 52,7 per 100.000 penduduk atau 20.138 orang (target > 49 per 100.000 penduduk). Trend angka kesakitan dan kematian DBD mulai tahun 2010 sampai dengan 2015, adalah sebagai berikut

Sumber: Data kegiatan P2 DBD

Dari grafik diatas dapat disimpulkan sebagai berikut berdasarkan jumlah kasus DBD (Insiden) di Jawa Timur mulai tahun 2010sudah mulai meningkat dari tahun sebelumnya, namun masih bersifat fluktuasi.

BAB V - 62



Tabel : Hasil capaian Indikator P2 DBD Tahun 2013-2015 (bln Sept 2015) 2013 Indikator

Angka Nas

2014

Capaian

Angka Nas

2015(s/d Sept) Capaian

Angka Nas

Capaian

CFR

<1%

1,44

<1%

1,05

<1%

1,36

ABJ

≥95 %

83

≥95 %

87

≥95 %

NA

5%

11 (29%)

5%

16 (42%)

5%

27

Kab/Kota KLB (%)

(71%)

Sumber: Data Kegiatan P2 DBD 2015

Program

penanggulangan

penyakit

Demam

Berdarah

Dengue tahun 2015angka kesakitan dan kematiannya mengalami peningkatan, karena pada awal tahun terjadi KLB di beberapa Kabupaten/Kota. Oleh karena itu, Jawa Timur belum dapat dikatakan Daerah Bebas DBD karena masih banyak vektor/nyamuk penular DBD yang ditunjukan dengan Angka Bebas Jentik (ABJ) masih belum mencapai ≥95 %.

Sumber : Data Program P2 DBD Jawa Timur

Dari grafik di atas, dapat kita bandingkan kabupaten/kota yang pada tahun 2015 terjadi kenaikan jumlah penderita DBD dibandingkan tahun sebelumnya. Kejadian Luar Biasa (KLB) DBD pada awal tahun 2015 terjadi di 27 Kabupaten/Kota. Kewaspadaan lebih ditingkatkan sehingga diharapkan pada tahun depan tidak terjadi peningkatan kasus lagi.


BAB V - 63


− Kegiatan Pengendalian Penyakit Malaria dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 140.835.000,- realisasi anggaran sebesar Rp. 96.022.000,atau 68,18%.Dengan hasil kegiatan sebagai berikut : Hasil surveilans rutin malaria tahun 2014 menginformasikan terdapat penderita malaria sebanyak 608 penderita, dari jumlah tersebut terdapat penderita malaria indigenous (tertular setempat sebanyak 74 penderita). Penularan setempat ini terjadi di Pulau Sadulang Besar dan Pulau Saular Kecamatan Sapeken Wilayah Kabupaten Sumenep. Penularan setempat diduga berasal dari nelayan yang datang dari daerah endemis malaria di wilayah kepulauan Kalimantan. Tahun 2015 sampai dengan bulan November 2015 dilaporkan sebanyak 206 penderita malaria import dan 203 penderita atau 98,5% telah mendapatkan ACT. 2015 No

INDIKATOR

2009

2010

2011

2012

2013

2014

( s/d Okt 2015)

1

Jumlah

50,4

56,1

23,6

33,02

31,92

28,45

14.06

1,1

1.06

0,46

1.8

0,1

0,1

0,0

3.3

3,4

2,1

1,5

Sediaan Darah diperiksa (ribuan) 2

ABER

3

SPR

4

Penderita

1489

947

1222

1,074

1070

608

206

Malaria 5

API (‰)

0,33

0,18

0,24

0.6

0,028

0,016

0,005

6

Proporsi

35,1

46,5

50,7

35.7

32,1

40,0

23,8

30,8

10.67

11,7

0.8

0,1

13,3

0,0

74.48

85.4

87,4

92.4

99,9

86,7

100,0

12

2

2

2

1

1

0

Plasmodium falsiparum (%) 7

Proporsi Kasus Indigenous (%)

8

Proporsi Malaria Import

9

Desa HCI

− Pengendalian Penyakit Pes dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 34.580.000,- realisasi anggaran sebesar Rp. 20.982.600,- Atau 60,68%.Dengan hasil kegiatan sebagai berikut :

BAB V - 64



Indikator pengendalian penyakit pes sampai dengan bulan Oktober 2015 tidak ada kematian karena penyakit pes, wilayah pengendalian tidak bertambah/tidak menyebar, Indek pinjal khusus (Xenopsylla cheopis) di bawah standar Nasional, demikian juga dengan Indek Pinjal Umum(untuk Semua pinjal) di bawah Standar nasional. Trap sukses ada kecenderungan menurun sejak tahun 2015 (di

bawah

standar

3%).

Diupayakan

tahun

depan

untuk

meningkatkan hasil trap sukses minimal sama dengan target nasional (3%). Penderita suspect Pes yang ditangani pada tahun ini hanya 1 orang dan telah ditangani dengan baik (100%). − Kegiatan Pengendalian Penyakit Filariasis dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 70.545.000,- realisasi anggaran sebesar Rp. 64.733.105,Atau 91,76%.Dengan hasil kegiatan sebagai berikut : Di Jawa Timur Total kasus kaki gajah/Filariasis Klinis Kronis tercatat sampai dengan tahun 2015 (rekapitulasi semua kasus yang pernah mendapatkan pengobatan) sejumlah 380 penderita dan tersebar di 34 Kabupaten/Kota.. Adapun Kabupaten/Kota yang belum terlapor ada kasus Filariasis adalah Kota Batu, Kota Blitar, Kota Mojokerto dan Kabupaten Gresik. Perkembangan penemuan kasus Kaki Gajah dari tahun ketahun sebagai berikut: Capaian Hasil Kegiatan Penemuan Kasus Filariasisdi Jawa Timur Tahun 2009 sd 2015 No

Capaian hasil kegiatan

2009

1

Kab/Kotamelaksanakan

30

32

32

32

33

33

34

80

84

84

84

86

86

90

263

293

319

341

358

364

380

20

30

26

22

17

6

16

program P2

2010 2011 2012 2013 2014 2015

Filariasis

(dg kasus) 2

Prosentase

Kab/ Kota

melaksanakan program P2 Filariasis 3

Rekapitulasi Klinis

kasus Limfadema

kronis 4

Kasus Klinis Filariasis kronis

yang

ditemukan

baru atau

terlaporkan


BAB V - 65

BAB V PENYELENGGARAAN DEKONSENTRASI DAN TUGAS PEMBANTUAN No

Capaian hasil kegiatan

2009

5

Mikrofilaria Rate (MR)

0%

2010 2011 2012 2013 2014 2015 0%

0%

0%

0%

0%

0%

dari hasil pemeriksaan darah jari keluarga dan tetangga sekitar)

d) Kegiatan Surveilans Vektor dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 27.614.000,- realisasi anggaran sebesar Rp. 23.417.900,- Atau 84,80%. Dengan hasil kegiatan sebagai berikut : Dilakukan pembiakan larva Aedes aegypti dari ke 4 lokasi tersebut di laboratorium Entomologi Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Timur, selanjutnya dilakukan Uji Resistensi terhadap Impragnated paper yang mengandung Insektisida Malathion 0,8 % dengan peralatan Uji Susceptibility, maka hasilnya adalah sebagai berikut : Hasil Uji Resistensi Vektor DBD (Ae.aegypti) pada Insektisida Malathion No.

1.

Kab / Kota / Kec / Desa

0,8 % Jml

Pengamatan 1

Pengamatan 24

Nyamuk

Jam

Jam

Kematian

%

Kematian

%

80

0

0

6

7,5

80

0

0

0

0

80

23

80

0

Kab Jombang Kec. Peterongan Desa Keplaksari

2.

Kota Mojokerto Kec. Prajuritkulon Desa Kranggan

3.

Kab. Mojokerto Kec. Puri Desa Banjaragung

4.

28.7 5

57

71.2 5

Kesimpulan/ Status resistensi Resisten thd malathion 0,8 % Resisten thd malathion 0,8 % Resisten thd malathion 0,8 %

Kab. Kediri Kec. Gampengrejo

0

1

1.25

Resisten thd malathion 0,8 %

Desa Ngebrak

Kesimpulan hasil uji resistensi vektor DBD (Aedes aegypti) terhadap insektisida Malathion 0,8 % di 4 lokasi Kabupaten, menunjukkan hasil telah terjadi Resitensi vektor DBD (Aedes aegypti) terhadap insektisida Malathion 0,8 %

BAB V - 66



e) Pengendalian Penyakit Tidak Menular dengan anggaran sebesra 3.349.834.000, realisasi anggaran Rp. 2.544.349.228,00 atau sebesar 75.95% f) Pengendalian Penyakit Menular Langsung dengan anggaran sebesar 1.221.890.000 realisasi anggaran Rp. 678.444.212,00 atau sebesar 55.52% hasil kegiatan adalah sebagai berikut : − Pengendalian Penyakit HIV/AIDS hasil kegiatan sebagai berikut : Dalam kurun waktu 2009-2015 masih ada 2 Kabupaten/ Kota yaitu Kab.Bangkalan dan Kota Blitar yang belum memiliki layanan KT-HIV di Rumah sakit sehingga dari target 38 Kab/Kota baru 36 (97%) yang sudah ada layanan KT-HIV. Dan masih ada 4 Kabupaten/ Kota yang dalam proses penyiapan layanan PDP di Rumah Sakit yaitu Kab. Bangkalan, Sumenep, Madiun dan Kota Blitar sehingga dari target 38 kab/ Kota baru 34 (89%) yang sudah ada layanan PDP sebanyak 46 Rumah Sakit. Prosentase ODHA mendapat ARV sebesar 76,7% (dari target 80%) atau 7.518 orang. − Kegiatan Pengendalian Penyakit TB Paru dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 73.054.000,- realisasi anggaran sebesar Rp. 47.161.550,atau 64,56%.Dengan hasil kegiatan sebagai berikut : Program pengendalian TB dengan strategi DOTS dimulai pada tahun 2005 dan sampai sekarang telah melibatkan 100% Puskesmas dan 100% RS pemerintah.Diupayakan untuk melibatkan sektor swasta melalui kegiatan kemitraan yang disebut dengan Public Private Mix DOTS. No

Indikator

Target

Pencapaian

Program

Nas

2010

2011

2012

2013

2014

2015

1

CDR

70

58

65

64

59

55

36,8

2

CNR

Naik 5%

110

113

112

110

110

74

3

Succes

85

90

91

90,1

91

91

89

Rate

Data untuk tahun 2015 masih sampai bulan September (Triwulan 3), karena sistem pelaporan per tiga bulan. Target CDR adalah minimal 70%. Indikator ini masih digunakan untuk evaluasi pencapaian MDGs 2015 untuk pengendalian TB. Setelah tahun 2015, indikator ini tidak akan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Gubernur Akhir Tahun Anggaran 2015

BAB V - 67


digunakan lagi dan akan diganti dengan Case Notification rate (CNR) sebagai indikator yang menggambarkan cakupan penemuan pasien TB. Data angka keberhasilan pengobatan tahun 2015 sebesar 89% atau 13.629 orang dari 15.287 penderita yang diobati. − Pengendalian Penyakit Diare melalui kegiatan Layanan Rehidrasi Oral Aktif (LROA) dengan hasil kegiatan sebagai berikut : •

Untuk menekan angka kematian bayi dan balita karena diare, maka ada inovasi pengembangan pelayanan diare di fasyankes yang semula namanya pojok oralit menjadi Layanan Rehidrasi Oral Aktif (LROA).Dari Dana APBN Tahun 2015, sesuai target dari Subdit Diare dan ISP (10% Kab/Kota telah melaksanakan aktifasi LROA), maka melalui kegiatan Dukungan Logistik untuk Aktifasi LROA telah diadakan 100 LROA Kit untuk 4 Kabupaten/Kota, yaitu : Bondowoso (15), Kabupaten Jombang (21), Kabupaten Lumajang (15), Kabupaten Ponorogo (19).

•

Suatu Kab/Kota dianggap telah melaksanakan LROA apabila 60% fasyankesnyasudah melakukan aktifasi LROA yang dibuktikan dengan adanya RR (minimal 3 bulan dalam tahun berjalan). 4 kab/kota

yang

telah

menerima

LROA

tersebut

baru

melaksanakan aktifasi LROA pada awal tahun 2016 ini − Pengendalian Penyakit Hepatitis. •

Kegiatan Sosialisasi / Advokasi Hepatitis dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 37.372.000,- realisasi anggaran sebesar Rp. 35.250.830,- Atau 94,32% dengan hasil kegiatan sebagai berikut :

•

Kegiatan ini berupa pengadaan buku pedoman yang dibagikan pada saat pertemuan di Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Timur dengan peserta bidan puskesmas dan lintas program Dinas Kesehatan Kota Surabaya.Narasumber dari Dinkes Prov Jatim, BBLK Surabaya dan Narasumber ahli dari RS Dr Soetomo Surabaya (SMF Penyakit Dalam dan SMF Obsgyn).Melalui pertemuan ini, diharapkan peserta dapat meningkatkan kapasitasnya dalam pemeriksaan deteksi dini hepatitis.

•

Kegiatan deteksi ibu hamil dan kelompok resiko tinggi yang melaksanakan deteksi dini Hepatitis B atau C dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 668.622.000,- realisasi anggaran sebesar

BAB V - 68



Rp. 242.368.400,- Atau 36,25% dengan hasil kegiatan sebagai berikut : •

Untuk memutus rantai penularan hepatitis B secara vertikal, perlu dilaksanakan pemeriksaan DDHB pada ibu hamil serta kelompok berisiko lainnya (tenaga kesehatan, mahasiswa kesehatan, dll).

•

Kegiatan ini tidak bisa segera dilaksanakan karena mendapat tanda bintang dan DIPA Revisi baru turun pada akhir Agustus 2015 serta reagen pemeriksaan HBsAg yang expired pada awal September 2015, maka dari target 22.000 sampel hanya terealisasi 6.989 sampel (ibu hamil : 2.834 dan kelompok berisiko : 4.155), jadi hanya 31,77%.

•

Dari 6.989 sampel, yang pemeriksaan HbsAgnya reaktif 211 (ibu hamil : 91 dan kelompok berisiko : 120).Dari setiap ibu hamil yang HbsAgnya reaktif akan disediakan HBIg untuk bayinya yang akan dilahirkan. Pemberian HBIg dan HBO harus segera diberikan < 24 jam begitu bayi dilahirkan

− Pengendalian Penyakit Pnemonia Hasil kegiatan sebagai berikut : •

Cakupan penemuan penderita pneumonia balita, belum memenuhi target. Berdasarkan data tahun terakhir, cakupan penemuan penderita pneumonia balita hanya mencapai 33,3% dari 100% persen target yang harus dipenuhi.

•

Grafik Target dan Cakupan penemuan pneumonia balita (%) Tahun 2007-2014

Sumber :Data kegiatan P2 ISPA


BAB V - 69


− Pengendalian PenyakitKusta dengan hasil kegiatan sebagai berikut : Target dan Realisasi Indikator Kinerja Program Pengendalian Penyakit Kusta No 1 2 3

Indikator

2011

2012

2013

2014

6.157

5.570

4.289

4.119

1,63

1,46

1,12

1,07

5.284

4.807

4.132

4.116

<5

13,99

12,63

10,78

10,67

5%

13%

14%

13%

13%

5%

11%

9%

9%

9%

90%

90%

89,5%

89,9%

90,3%

Penderita Terdaftar Prev. Rate per 10.000

<1

a. Penderita Baru b.

C D R per 100.000

c. Prop.cacat II (%) e. 4

Target

Proporsi anak (%)

RFT Rate

2015* 4.192 1.08 3.944 10,15 11% 8% 91,2%

Sumber : Data Program P2 Kusta Prov. Jatim. data sampai dengan Des 2015 (lap dari 35 kab/kota).

Berdasarkan table diatas untuk tahun 2015 penemuan kasus barutercapai96,2% atau 3.944 dibandingkan target dalam Renstra (4.100 penderita baru). Dari total penderita baru tersebut, 332penderita baru merupakan usia anak (8%), 445 penderita baru (11%) yang ditemukan dalam kondisi cacat tingkat 2 dan ada 568 orang (14%) mengalami cacat tingkat Iyang potensial untuk menjadi cacat tingkat II. Target untuk proporsi penderita anak dan cacat 2 diantara kasus baru adalah < 5%. Untuk cakupan pelayanan pengobatan kusta sesuai dengan regimen WHO (MDT) adalah 100% di Unit Pelayanan Kesehatan (Rumah Sakit yang sudah ada kerjasama dan Puskesmas). Dari 1.002 Unit Pelayanan Kesehatan (UPK) yang ada di di Jawa Timur, 716 UPK saat ini ada penderita kusta-nya g) Penyehatan Lingkungan , dengan anggaran sebesar 2.449.975.000 realisasi anggaran Rp. 1.269.844.515,00 atau sebesar 51.83% hasil kegiatan adalah sebagai berikut .

BAB V - 70



C. PERMASALAHAN DAN SOLUSI Permasalahan 1) Dana APBN (Dekonsentrasi) untuk tahun 2015 mengalami efisiensi sebesar 50% untuk perjalanannya, oleh karenanya harus dilakukan revisi DIP nya lagi. 2) Revisi DIP harus ke Pusat lagi sehingga memerlukan waktu yang panjang untuk proses sampai dengan DIP turun lagi. 3) Realisasi yang kurang dikarenakan DIP yang sudah direvisi turun pada tribulan ke 3,. 4) Keterbatasan dukungan anggaran dari kab/kota belum menjamin kesinambungan pelaksanaan program dan kegiatan kesehatan antara provinsi dan kab/kota 5) Peran serta semua elemen bangsa terhadap program dan kegiatan kesehatan masih belum optimal Solusi. 1) Program di tingkat provinsi, seharusnya didukung oleh kebijakan dan komitmen sinergisitas di kab kota. 2) Advokasi dukungan anggaran dari kab/kota dalam menciptakan kesinambungan program di tingkat provinsi dan kab/kota. 3) Advokasi dan sosialisasi kepada semua elemen masyarakat untuk aktif, dan merasa memiliki program dan kegiatan kesehatan, sehingga tercipta kemandirian untuk hidup sehat. 14. DINAS KOPERASI DAN UKM PROV. JAWA TIMUR A. DASAR HUKUM 1) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2012 tentang Perkoperasian; 2) Undang-Undang Nomor 20 tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah; 3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004, tentang Pemerintah Daerah. 4) Peraturan pemerintah Nomor 25 Tahun 2000, tentang Kewenangan Pemerintah dan Provinsi sebagai daerah otonom. 5) Peraturan Menteri Keuangan Nomor: 02/Per/M.UMKM/II/2015 tentang Pedoman Pelaksanaan dan Anggaran Dekonsentrasi Kementerian Koperasi da UKM Republik Indonesia; 6) Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Provinsi Jawa Timur.


BAB V - 71


B. PROGRAM DAN KEGIATAN 1) Program Peningkatan Daya Saing UMKM a) Kegiatan Dukungan Pemberdayaan KUMKM di Daerah dengan alokasi Rp 6.719.909.000,- realisasi anggaran sebesar Rp 6.205.772.250,- atau 82,99% dengan hasil kegiatan adalah sebagai berikut : − Koordinasi pelaksanaan kegiatan dekonsentrasi pembangunan KUMKM TA.2015 − Rapat koordinasi terbatas (rakortas) − Rapat regional − Rapat koordinasi nasional − Rapat teknis perencanaan − Pelaksanaan sistem akuntansi instansi (SAI) − Penyelenggaraan rapat koordinasi daerah koperasi & umkm − Koordinasi pelaksanaan data koperasi − Bimbingan teknis perencanaan penyusunan anggaran − Rapat koordinasi pengarustamaan gender provinsi - kabupaten/kota dan gerakan koperasi − Rapat koordinasi pemberdayaan umkm dalam rangka menghadapi Masyarakat Ekonomi Asean 2015 − Rapat koordinasi pendirian dan pengesahan badan hukum koperasi − Pengelolaan anggaran − Fasilitasi pameran SMES'CO festival di JCC − Stand permanen SME TOWER − Penyelenggaraan pasar rakyat − Monitoring program dan kegiatan strategis Pemberdayaan KUMKM TA.2015 − Monitoring perkembangan nilai bersih dana bergulir KSP/USP Koperasi − Monitoring dan evaluasi pemberdayaan usaha koperasi − Monitoring dan evaluasi KSP/USP Koperasi − Pemberdayaan Petugas Penyuluh Koperasi Lapangan b) Kegiatan Pemberdayaan Layanan Pengembangan Bisnis dengan alokasi Rp 2.599.500.000,- realisasi anggaran sebesar Rp 328.051.900,- atau 12,63% dengan hasil kegiatan adalah sebagai berikut : BAB V - 72



− Koordinasi pelaksanaan pemberian Izin Usaha Mikro Dan Kecil − Insentif bagi pendamping perizinan Usaha Mikro Dan Kecil − Sosialisasi IUMK (pusat, provinsi, kab/kota, camat, lurah & asosiasi pendamping) − Penyusunan laporan perizinan Usaha Mikro Dan Kecil c) Kegiatan Revitalisasi dan Pengembangan Lembaga Pendidikan dan Pelatihan Koperasi dan UMKM dengan alokasi Rp 8.500.000.000,realisasi anggaran sebesar Rp 7.775.805.380 atau 91,46% dengan hasil kegiatan adalah sebagai berikut : − Pelatihan singkat bagi pengelola KUKM − Pendampingan kompetensi bagi tenaga pendamping − Penguatan kapasitas kelembagaan Koperasi dalam menghadapi MEA − Pelatihan pengembangan usaha sektor riil bagi Koperasi,anggotanya & UMKM dlm menghadapi MEA Provinsi Jawa Timur − Pelatihan keterampilan bagi wirausaha baru dlm rangka menghadapi mea − Peningkatan kapasitas pengurus, pengelola dan pengawas KSP/USPKOP Pola Syariah Di Jawa Timur − Peningkatan sertifikasi SKKNI bagi pengelola KSP/USP-koperasi d) Kegiatan Pengembangan Pusat Layanan Usaha Terpadu (PLUT) Bagi KUMKM dengan alokasi Rp 1.000.000.000,- realisasi anggaran sebesar Rp 864.315.800,- atau 91,46% dengan hasil kegiatan adalah sebagai berikut: − Operasional pusat layanan usaha terpadu (PLUT) KUMKM Kabupaten Pacitan − Operasional pusat layanan usaha terpadu (PLUT) KUMKM Kota Batu 2) Program Penguatan Kelembagaan Koperasi a) Kegiatan Pengembangan, Pengendalian, dan Pengawasan KSP, KSP Syariah, dan LKM dengan alokasi Rp.960,680,000 realisasi anggaran sebesar Rp.813,050,000 atau 84,63% dengan hasil kegiatan adalah sebagai berikut : − Pengawasan Usaha Simpan Pinjam oleh Koperasi


BAB V - 73


C. PERMASALAHAN DAN SOLUSI Permasalahan − Permasalahan dalam program ini adalah masih lemahnya koordinasi lintas wilayah, lemahnya monitoring dan evaluasi terhadap program kegiatan pemberdayaan koperasi dan UMKM yang didanai oleh APBN, Kemampuan Koperasi dan UMKM yang terbatas dalam meningkatkan akses pemasaran, dan adanya perubahan pada peraturan terkait koperasi serta kurangnya pengetahuan masyarakat tentang perkoperasian dan kewirausahaan. − Permasalahan dalam program ini adalah masih lemahnya pengawasan terhadap koperasi terutama KSP/USP-Koperasi dan lemahnya koordinasi satuan tugas (Satgas) Pengawas dan Pengendalian KSP/USP-Koperasi. Selain itu belum adanya lembaga pengawas dan lembaga penjamin simpanan yang khusus dibentuk untuk Koperasi. Solusi − Solusi atas permasalahan tersebut adalah dengan upaya peningkatan intensitas koordinasi, sinkronisasi, dan sinergitas program dan kegiatan dengan dinas terkait di Kabupaten /Kota maupun di tingkat regional dan nasional dalam rangka pemberdayaan koperasi dan UMKM, sosialisasi dan peningkatan pemahaman baik terkait peraturan perkoperasian, Izin Usaha Mikro Kecil (IUMK) maupun tentang kewirausahaan kepada Petugas PPKL dan Pendamping Koperasi/UMKM serta para pelaku KUMKM di Provinsi maupun Kabupaten/Kota. Kemudian perlu adanya peningkatan koordinasi dalam rangka melaksanakan monitoring dan evaluasi terhadap kegiatan pemberdayaan koperasi dan UMKM yang didanai oleh APBN dan dilaksanakan di kabupaten/kota, serta peningkatan fasilitasi pemasaran produk Koperasi dan UMKM melalui stand di SME Tower yang diharapkan mampu menjadi wadah pemasaran bagi produk KUMKM yang berasal dari kabupaten/kota di Jawa Timur. − Solusi atas permasalahan tersebut adalah dengan upaya peningkatan intensitas koordinasi kegiatan pengawasan dan pengendalian KSP/USPKoperasi yang dilaksanakan dengan dinas terkait di Kabupaten /Kota maupun di tingkat regional dan nasional dalam rangka pemberdayaan koperasi dan UMKM, dan membentuk lembaga pengawas dan lembaga penjamin simpanan untuk Koperasi, khususnya KSP/USP-koperasi.

BAB V - 74



15. DINAS PU CIPTA KARYA DAN TATA RUANG PROV. JAWA TIMUR A. DASAR HUKUM 1) Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang / Kepala Badan Pertahanan Nasional Nomor 11 Tahun 2015 tentang Pedoman Pelaksanaan Kegiatan Kementrian Agraria dan Tata Ruang / Kepala Badan Pertanahan Nasional Yang Merupakan Kewenangan Pemerintah dan Dilaksanakan Melalui Dekonsentrasi. 2) Surat Pernyataan Ketersediaan dan Kesanggupan Gubernur Jawa Timur melaksanakan Dekonsentrasi Tahun Anggaran 2015 melalui Surat Nomor : 590 / 59870 / 022.1 / 2015 Tanggal 30 April 2015. 3) Surat Keputusan Gubernur Jawa Timur Nomor : 188 / 640 / KPTS / 013 / 2015 Tanggal 2 September 2015 tentang Penunjukkan dan Pengangkatan Kuasa Pengguna Anggaran di Lingkungan Dinas Pekerjaan Umum Cipta Karya dan Tata Ruang Provinsi Jawa Timur Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2015. B. PROGRAM DAN KEGIATAN 1) Program perencanaan tata ruang dan pemanfaatan ruang a) Kegiatan

pemanfaatan

ruang

Rp.

892.165.000,-

realisasi

Rp.

438.149.000,- atau 49,11%, yaitu : − Fasilitasi finalisasi penetapan dan pemanfaatan kelembagaan KSN perkotaan Gerbangkertasusila (GKS) Rp. 430.201.000,- realisasi Rp. 208.339.000,- atau 48,43%. − Sinkronisasi program KSN Rp. 461.964.00,- realisasi

Rp.

229.810.000,- atau 49,75%. b) Kegiatan pembinaan perencanaan tata ruang dan pemanfaatan ruang daerah, Rp. 3.317.153.000,- realisasi Rp. 1.893.590.000,- atau 57,08%, dengan hasil kegiatan sebagai berikut : − Penyelenggaraan pembentukan pelopor penataan ruang daerah Rp. 627.273.000,- realisasi 529.844.000,- atau 84,47% − Pengadaan GPS Geodetik dalam rangka mendukung penyusunan rencana rinci Rp. 250.000.000,- relaisasi Rp. 246.950.000,- atau 98,78% − Sosialisasi NSPK bidang penataan ruang Rp. 655.500.000,- relaisasi Rp. 310.480.000,- atau 47,37%. Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Gubernur Akhir Tahun Anggaran 2015

BAB V - 75


− Fasilitasi legislasi RTR provinsi / kabupaten / kota Rp. 350.500.000,realisasi

Rp. 246.497.000,- atau 70,33%.

− Penyebar luasan informasi dan bahan komunikasi penataan ruang Rp. 499.752.000,- realisasi Rp. 0,00,- atau 0,00%. − Fasilitasi pembinaan kelompok masyarakat dan dunia usaha Rp. 150.000.000,- realisasi Rp. 149.615.000,- atau 99,74%. − Administrasi umum Rp. 784.128.000,- realisasi Rp. 410.204.000,atau 52,31%.

2) Program Pengendalian Pemanfaatan Ruang dan Penguasaan Tanah a) Kegiatan pengendalian pemanfaatan ruang dan penguasaan tanah wilayah I dan II Rp. 1.276.337.000,- realisasi Rp. 833.566.000,- atau 57,70%, dengan hasil kegiatan sebagai berikut : − Pengendalian pemanfaatan ruang dan penguasaan tanah wilayah I Rp. 792.273.000,- realisasi Rp. 542.655.000,- atau 68,49%. − Pengendalian pemanfaatan ruang dan penguasaan tanah wilayah II Rp. 484.064.000,- realisasi Rp. 290.911.000,- atau 60,10%. 3) Program Pengembangan Perumahan a) Kegiatan Penyusunan Perencanaan Penyediaan Perumahan dengan pagu anggaran sebesar Rp. 1.771.842.000 dan terealisasi sebesar Rp. 999.277.000,00 atau 56,40 % dengan hasil kegiatan sebagai berikut, meliputi : − Administrasi kegiatan Rp. 287.934.000,- realisasi Rp. 153.305.000,atau 53,24%. − Sosialisasi kegiatan dan program Rp. 547.276.000,- realisasi Rp. 216.664.000,- atau 39,59%. − Sinkronisasi data perumahan Rp. 666.022.000,- realisasi Rp. 497.776.000,- atau 74,74%. − Fasilitasi proses pemberdayaan pokja PKP provinsi Rp. 270.610.000,realisasi Rp. 131.532.000,- atau 48,61%.

BAB V - 76



C. PERMASALAHAN DAN SOLUSI Permasalahan : 1) Pada awalnya Dekonsentrasi bidang Tata Ruang berada dibawah koordinasi Kementerian Pekerjaan Umum, tetapi dengan adanya perubahan struktur kementerian maka kemudian Dekonsentrasi bidang Tata ruang beralih dibawah koordinasi Kementerian Agraria dan Tata Ruang. Perubahan ini berimplikasi pada terhentinya kegiatan karena DIPA di blokir sampai menunggu selesainya restrukturisasi di Kementerian Agraria dan Tata Ruang. 2) Kepastian DIPA dan blokir diterima pada bulan Agustus 2015 akhir, sehingga praktis hanya memiliki sisa 4 bulan untuk melaksanakan kegiatan. 3) SK (Surat Kebutusan) Pejabat Inti Satker Dekonsentrasi bidang tata ruang terlambat karena menunggu arahan dan draf satker dari pusat. 4) Adanya paket yang gagal lelang sehingga berdampak pada penyerapan. 5) Kegiatan yang harus dilaksanakan cukup banyak, meliputi Sosialisasi Kebijakan dan Program Nasional Bidang Perumahan, Sinkronisasi Pendataan Perumahan, dan Fasilitasi Pembentukan Pokja PKP Provinsi Jawa Timur. Namun waktu pelaksanaan relatif sangat pendek, yaitu efektif hanya 4 (empat) bulan saja. 6) Perubahan struktur di Kementerian Pekerjaan Umum yang kemudian menjadi

Kementerian

Pekerjaan

Umum

dan

Perumahan

Rakyat

memunculkan adanya satker Dekonsentrasi Bidang perumahan di Provinsi yang menerima DIPA pada bulan Agustus 2015 sehingga praktis hanya memiliki 4 bulan untuk melaksanakan kegiatan. 7) Pejabat Pengelola Keuangan dan Pembantunya adalah pegawai yang baru

terlibat dalam pelaksanaan dana APBN, sehingga butuh waktu untuk dapat mempelajari dan memahami rincian kertas kerja anggaran dan aplikasi keuangannya. Padahal waktu yang tersedia untuk mempelajari dan memahami pengoperasian aplikasi keuangan dan pelaksanaan kegiatannya sangat singkat. Hal ini menyebabkan sering terjadi keterlambatan dalam penyerapan keuangan dan penyampaian laporan kegiatannya.


BAB V - 77


Solusi 1) Melakukan percepatan pelaksanaan dengan melakukan hal-hal sebagai berikut : ▪

Koordinasi

internal

terkait

percepatan

pelaksanaan

kegiatan,

penjadwalan ulang kegiatan dan updating berkala terkait progres yang dilakukan. ▪

Koordinasi dengan ULP Provinsi terkait paket-paket lelang.

2) Peningkatan kapasitas personil terutama terkait dengan Sakpa dan simak BMN, pelaporan emonitoring, dan pelaporan bendahara. 3) Kerja sama tim pengelola keuangan diperlukan untuk saling mendukung dan melengkapi, sehingga pada akhirnya seluruh rangkaian kegiatan dapat dilaksanakan dengan cukup baik. 4) Peningkatan kapasitas personil terutama terkait dengan Sakpa dan simak BMN, pelaporan emonitoring, dan pelaporan bendahara.

16. DINAS PEMUDA DAN OLAH RAGA PROV. JAWA TIMUR A. DASAR HUKUM 1)

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;

2)

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;

3)

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;

4)


5)

Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;

6)

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Sistem Keolahragaan Nasional;

7)

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional;

8)

Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara;

9)

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;

10) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2009 tentang Kepemudaan; 11) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2012 tentang APBN TA 2012; 12) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2015 tentang APBN TA 2016; 13) Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2004 tentang Rencana Kerja Pemerintah; BAB V - 78



14) Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2004 tentang Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian/Lembaga; 15) Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2007 tentang Penyelenggaraan Keolahragaan; 16) Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2007 tentang Penyelenggaraan Pekan dan Kejuaraan Olahraga; 17) Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2007 tentang Pendanaan Keolahragaan; B. PROGRAM DAN KEGIATAN 1)

Program Kepemudaan dan Keolahragaan a)

Kegiatan Pengembangan Kewirausahaan Pemuda dengan alokasi anggaran

Rp.

465.024.000,-realisasi

anggaran

sebesar

Rp.

457.345.200,- ( 98.35 % ) dengan hasil kegiatan adalah sebagai berikut : - Pelatihan Kewirausahaan pemuda di daerah dengan sasaran 60 Orang - Pemilihan Wirausaha Pemula tingkat Provinsi dengan sasaran 40 Orang - Administrasi Satuan Kerja dengan sasaran 4 Orang/bulan selama 1 tahun b)

Kegiatan Pengembangan Kepedulian dan Kepeloporan Pemuda dengan alokasi anggaran Rp. 3.298.138.000,- realisasi anggaran sebesar Rp.3.155.834.380,- ( 95.69 % ) dengan hasil kegiatan adalah sebgai berikut : - Sosialisasi PSP3, Pemuda Pelopor dan SP3 Berprestasi dengan sasaran 50 Orang - Pendaftaran dan Seleksi Peserta dengan sasaran 1 (Lap) - Orientasi Keberangkatan dan Kedatangan Peserta dengan sasaran 50 Orang 2 kali - Dukungan Pembekalan dan Peempatan PSP3 Angkatan XXV dengan sasaran 36 Orang - Pengelolaan Data Base PSP3 dengan sasaran 1 (Lap) - Dukungan Kesehatan PSP3 dengan sasaran 86 Orang - Monitoring dan Evaluasi PSP3 Angkatan XXIII dan XXIV dengan sasaran 1 (Lap)


BAB V - 79


- Dukungan Pengelola SP3 dan PSP3 dengan sasaran 60 Orang - Pemilihan PSP3 Berprestasi dengan sasaran 25 Orang - Pemilihan Pemuda Pelopor dengan sasaran 1 (Keg) - Biaya Hidup peserta PSP3 Angkatan XXIII, XXIV dan XXV dengan sasaran 86 Orang dan terlaksana sebanyak 77 Orang - Fasilitasi Midal Rintisan PSP3 Angkatan XXIII, XXIV, XXV dengan sasaran 86 Orang dan terlaksana sebanyak 77 Orang - Dukungan Tim Asistensi PSP3 Angkatan XXIII, XXIV, XXV dengan sasaran 1 (Pkt) - Bimbingan Teknis bagi Peserta PSP3 Angkatan XXV dengan sasaran 36 Orang dan terlaksana sebanyak 32 Orang c)

Kegiatan Pengembangan Kepemimpinan Pemuda dengan alokasi anggaran

Rp.

260.000.000,-realisasi

anggaran

sebesar

Rp.

259.324.300,00 atau 99.74 % dengan hasil kegiatan adalah sebagai berikut : - Pelatihan Kepemimpinan Pemuda dengan sasaran 45 Orang - Pelatihan Pelatih dan Pembina Paskibraka dengan sasaran sebanyak 45 Orang d)

Kegiatan Pemberdayaan Organisasi Kepemudaan dengan alokasi anggaran

Rp.

96.972.000,00

96.972.000,atau 100 %

realisasi

anggaran

sebesar

Rp.

dengan hasil kegiatan Pelatihan

Menejemen Organisasi Kepemudaan Tingkat Daerah dengan sasaran 40 Orang e)

Kegiatan Pengembangan Kepramukaan) dengan alokasi anggaran Rp.1.170.190.000,- realisasi anggaran sebesar Rp.1.140.880.700,00 atau 97.50 % dengan hasil kegiatan adalah sebagai berikut : - verifikasi Proposal Kwarda dan Kwarcab dengan sasaran 1 (Lap) - Kwartir Cabang Pramuka dengan sasaran 38 daerah - Kwartir Daerah dengan sasaran 1 (keg) - Administrasi Kegiatan Satuan Kerja

f)

Kegiatan Peningkatan Wawasan Pemuda dengan alokasi anggaran Rp. 242.575.000,- realisasi anggaran sebesar Rp. 242.024.000,00 atau

99.77 %

dengan hasil kegiatan adalah Jambore Pemuda

Indonesia (JPI) di Kepulauan Riau (Kepri) melaksanakan Seleksi,

BAB V - 80



Pembekalan peserta dengan sasaran 16 Orang dan Pelaksanaan JPI dengan sasaran 16 Orang g)

Kegiatan Pengembangan Olahraga Layanan Khusus dengan alokasi anggaran Rp. 88.128.000,-realisasi anggaran sebesar Rp.86.896.000,( 98.60 % ) dengan hasil kegiatan adalah Festival Olahraga Lansia sasaran 35 Orang

h)

Kegiatan

Pengembangan

Olahraga

Rekreasi dan

Pelayanan

Informasi Keolahragaan dengan alokasi anggaran Rp. 44.860.000,realisasi anggaran sebesar Rp. 43.850.000,- ( 97.75 % ) dengan hasil kegiatan adalah Fasilitasi Olahraga Tradisional dengan sasaran 12 Orang i)

Pengembangan Sentra Keolahragaan dengan alokasi anggaran Rp.5.141.219.000,-realisasi anggaran sebesar Rp.5.118.702.450,- ( 99.56 % ) dengan hasil kegiatan adalah sebagai berikut : - Pembinaan Pusat Pendidikan dan Latihan Olahraga Pelajar (PPLP) dengan sasaran 72 Orang selama 1 tahun - Pengiriman Kejuaraan Antar PPLP dengan sasaran 67 Orang Pembinaan Pusat Pendidikan dan Latihan Olahraga Mahasiswa (PPLM) dengan sasaran 30 Orang selama 1 tahun - Pengiriman Kejuaraan Antar PPLM dengan sasaran 31 Orang - Kejuaraan Antar PPLP Bola Voli Indor dengan sasaran 170 Orang - Tes Pengukuran PPLP dan PPLM dengan sasaran 72 Orang

j)

Pengembangan Pembibitan Olahragawan dengan alokasi anggaran Rp.806.027.000,-realisasi anggaran sebesar Rp. 804.413.500,- ( 99.80 % ) dengan hasil kegiatan adalah sebagai berikut : - Pembinaan Klub Olahraga Yunior di Jawa Timur dengan sasaran 15 Klub - Pengiriman Kontingen Pekan Olahraga Pelajar Tingkat Nasional (POPNAS) Jawa Timur ke Jawa Barat dengan sasaran 379 Orang

k)

Pengembangan Tenaga Keolahragaan ( 3832 ) dengan alokasi anggaran

Rp.132.976.000,-realisasi

anggaran

sebesar

Rp.

125.368.750,- ( 94.28 % ) dengan hasil kegiatan Peningkatan Mutu Tenaga Keolahragaan dengan sasaran 40 Orang


BAB V - 81


C. PERMASLAAHAN DAN SOLUSI Permasalahan 1)Pagu Anggaran Satker Dinas Pemuda dan Oahraga Provinsi Jawa Timur tahun

2015 mengalami beberapa perubahan (Revisi), pada awalnya sebesar Rp. 11.486.503.000,- kondisi DIPA dalam keadaan di blokir (Bintang) dan setelah dibuka blokir mengalami Revisi ke I menjadi Rp.10.691.505.000,dari alokasi dana tersebut kondisi keuangan Negara mengalami penghematan sehingga dilakukan lagi revisi ke II sebagaian besar kegiatan yang bersifat Nasional ditarik ke pusat untuk dilaksanakan oleh Kementerian Pemuda dan Olahraga sehingga pagu DIPA yang ada pada Satker Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Jawa Timur menjadi Rp, 8.925.001.000,- hal ini masih belum menentu sehingga terjadi Revisi ke II sehingga pada bulan Agustus DIPA menjadi Rp. 11.746.109.000,- (Sebelas Milyard Tujuh Ratus Empat Puluh Enam Juta Seratus Sembilan Ribu Rupiah). Hal ini sangat mengganggu pelaksanaan baik pencairan maupun kegiatan yang ada di Jawa Timur. 2)

Menyikapi permasalahan tesebut diatas kami segera mengambil langkah antara lain perlu adanya penelaahan dan penyusunan kembali baik perencanaan penarikan anggaran maupun penetapan program kegiatan sekaligus network yang disesuaikan dengan waktu yang sangat pendek. Untuk itu dengan seluruh

kemampuan yang ada kami dapat

melaksanakan semua kegiatan yang direncanakan dengan maksimal dan baik, walaupun secara total anggaran tidak terserap 100 %. 17. DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN JAWA TIMUR A. DASAR HUKUM 1)

Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor : 123 Tahun 2014 tanggal 9 Oktober 2014 tentang Pelimpahan Sebagian Urusan Pemerintahan

Bidang

Pendidikan

kepada

Gubernur

dalam

Penyelenggaraan Dekonsentrasi Tahun Anggaran 2015; 2)

Keputusan Gubernur Jawa Timur Nomor : 188/102/KPTS/013/2015 tanggal 11 Pebruari 2015 tentang Penunjukan dan Pengangkatan Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) Dana APBN dan Pejabat Perbendaharaan di Lingkungan Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Timur;

BAB V - 82



3)

Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Timur Nomor : 188.4/1079/103.02/2015 tanggal 17 Pebruari 2015 tentang Penunjukan dan Pengangkatan Pejabat Penguji dan Penandatanganan SPM (PPSPM), Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), Bendahara Pengeluaran (BP), dan Bendahara Pengeluaran Pembantu (BPP) pada Satuan Kerja Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Timur Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2015;

4)

Surat

Pengesahan

Daftar

Isian

Pelaksanaan

Anggaran

(DIPA)-

023.01.3.050034/2015 Tahun Anggaran 2015 Tanggal 14 November 2014. 5)

Surat

Pengesahan

Daftar

Isian

Pelaksanaan

Anggaran

(DIPA)-

023.03.3.059108/2015 Tahun Anggaran 2015 Tanggal 30 Oktober 2015Revisi ke-5. 6)

Surat

Pengesahan

Daftar

Isian

Pelaksanaan

Anggaran

(DIPA)-

023.05.3.059107/2015 Tahun Anggaran 2015 Tanggal 23 Oktober 2015Revisi ke-5. 7)

Surat

Pengesahan

Daftar

Isian

Pelaksanaan

Anggaran

(DIPA)-

023.16.3.361173/2015 Tahun Anggaran 2015 Tanggal 19 Juni 2015. B. PROGRAM DAN KEGIATAN 1)

Program Pendidikan Dasar dan Menengah a)

Kegiatan Pembinaan Sekolah Dasar dengan alokasi anggaran Rp. 9.803.534.000 realisasi anggaran sebesar Rp. 9.591.988.400 atau 94,77 % dengan hasil kegiatan adalah sebagai berikut : − Dokumen Perencanaan dan Penganggaran 2 dokumen Workshop Koordinasi Perencanaan 38 Kabupaten/Kota − Siswa yang mendapatkan Beasiswa Bakat dan Berprestasi 285 siswa Bantuan Sosial Beasiswa Prestasi SD dalam bentuk uang sasaran 285 siswa harga satuan Rp.1.000.000 −

Siswa yang mengikuti lomba, festival, dan olimpiade 49 orang Pengiriman Peserta OSN Tingkat Nasional, Pengiriman Peserta O2SN Tingkat Nasional dan Pengiriman Peserta FLS2N Tingkat Nasional

− Sekolah

yang

mendapatkan

Program

Peningkatan

Mutu

Pembelajaran 114 sek Workshop Bimtek Peningkatan Mutu Pembelajaran SD Tk. Kabupaten/Kota


BAB V - 83


− Sekolah yang mendapatkan standardisasi dan akreditasi 18 sekolah Workshop Bimtek EDS di SD Tk. Kabupaten/Kota − Sekolah yang melaksanakan ekstrakurikuler 456 sekolah Semiloka Tim Pengembang Bimtek Ekstrakurikuler Kepramukaan Tingkat

Kab/Kota,

Semiloka

Tim

Pengembang

Bimtek

Ekstrakurikuler Kesenian Kab/Kota, Semiloka Tim Pengembang Bimtek Ekstrakurikuler Keolahragaan Kab/Kota, dan Semiloka Tim Pengembang Bimtek SD Bersih dan Sehat Kab/Kota, − Sekolah yang mendapatkan pembinaan Manajemen Berbasis Sekolah

(MBS)

Workshop

Bimtek

MBS

dalam

rangka

Implementasi Kurikulum Tk. Kabupaten/Kota − Sekolah yang melaksanakan Kurikulum 2013 1.863 sekolah Workhsop Bimtek Implementasi Kurikulum 2013 Sekolah Dasar, Supervisi dan Monitoring Kurikulum 2013 dan mendapatkan Bansos

Pendampingan

Kurikulum

2013

sasaran

468

Lembaga/Sekolah harga satuan Rp.10.000.000 − Layanan pengelolaan BOS dan DAK 38 Kab/Kota Koordinasi Pengelolaan BOS dan DAK 38 Kabupaten/Kota. b)

Kegiatan Peningkatan Akses dan Mutu PK dan PLK SDLB/SMPLB dengan alokasi anggaran Rp. 1.244.451.000 realisasi anggaran sebesar Rp. 1.096.664.000 atau 88,12 % dengan hasil kegiatan adalah sebagai berikut : − Dokumen Evaluasi dan Pelaporan 2 laporan Persiapan dan Pelaksanaan kegiatan Monitoring dan Evaluasi Pendataan ke 38 Kabupaten/Kota − Sekolah

yang

mendapatkan

Program

Peningkatan

Mutu

Pembelajaran 38 LBG Mendapatkan Bantuan Sosial Peningkatan Mutu PKLK 1 Paket dalam bentuk uang harga satuan sebesar Rp.397.837.000. Sebelum untuk mendapatkan Bantuan Sosial Peningkatan Mutu PKLK diadakan Workshop Peningkatan Mutu PKLK terdiri 38 Kabupaten/Kota − Siswa yang mengikuti lomba, festival, dan olimpiade 28 orang Siswa yang mengikuti lomba, festival, dan olimpiade terdiri dari Olimpiade Sains Nasional (OSN) untuk anak cacat, Olimpiade

BAB V - 84



Olahraga Siswa Nasional (O2SN) untuk anak cacat, Festival Lomba Seni Siswa Nasional (FLS2N) untuk anak cacat dan Gebyar PKLK di Tingkat Nasional. Di masing-masing kegiatan tersebut berbentuk Bantuan Sosial untuk Pemberdayaan Sosial dalam bentuk uang. Olimpiade Sains Nasional (OSN) untuk anak cacat 1 paket harga satuan Rp.103.225.000, Olimpiade Olahraga Siswa Nasional (O2SN) untuk anak cacat 1 paket harga satuan Rp.76.645.000, Festival Lomba Seni Siswa Nasional (FLS2N) untuk anak cacat 1 paket harga satuan Rp.81.796.000 dan Gebyar PKLK 1 paket harga satuan 48.291.000. c)

Kegiatan Pembinaan Sekolah Menengah Pertama dengan alokasi anggaran Rp. 50.294.734.000 realisasi anggaran sebesar Rp. 48.143.691.710 atau 94,65 % dengan hasil kegiatan adalah sebagai berikut : − Dokumen Perencanaan dan Penganggaran 2 dokumen Dokumen Perencanaan

dan

Penganggaran

terdiri

dari

kegiatan

Pelaksanaan Rapat Koordinasi dan Sosialisasi Perencanaan dan Rapat Koordinasi Nasional − Dokumen Evaluasi dan Pelaporan 1 laporan Supervisi dan evaluasi pelaksanaan program ke 38 Kabupaten/Kota − Sekolah yang melaksanakan Kurikulum 2013 803 sekolah Sekolah yang mendapatkan pendampingan Kurikulum pelaksanaan Workhop penguatan pendampingan Kurikulum 2013 di 38 Kabupaten/Kota serta mendapatkan Bansos Pendampingan Cluster & TOT kurikulum SMPT & Paket B dalam bentuk uang yang terdiri dari Bansos Pendampingan Kurikulum 2013 sasaran 242 sekolah harga satuan Rp.58.599.000, Bansos Pendampingan Kurikulum 2013 Non Cluster sasaran 570 sekolah harga satuan Rp.5.000.000 − Siswa yang Mendapatkan Bantuan Operasional SMP Terbuka 16.007 Siswa Workshop Pemberian Bantuan Dana Operasional SMPT 38 Kabupaten/Kota serta mendapatkan Pemberian Bantuan Dana Operasional SMPT dalam bentuk uang sasaran 16.007 siswa harga satuan Rp.220.000


BAB V - 85


− Siswa yang mengikuti lomba, festival, dan olimpiade 86 orang Siswa yang mengikuti lomba, festival, dan olimpiade terdiri dari Olimpiade Olahraga Siswa Nasional (O2SN), Festival Lomba Seni Siswa Nasional (FLS2N) di Tingkat Nasional. − Sekolah

yang

melaksanakan

ekstrskurikuler

76

sekolah

Pelaksanaan pelatihan untuk Latihan Dasar Kepemimpinan Dasar di Tingkat Provinsi dan Tingkat Nasional dan Sekolah yang mendapatkan Bantuan Kursus Mahir Dasar (KMD) berbentuk Uang. Bantuan Biaya Kursus Mahir Dasar (KMD) sasaran 1.716 org harga satuan Rp.2749.000 − Layanan pengelolaan BOS dan DAK 38 kab/kota Layanan pengelolaan BOS dan DAK terdiri dari Koordinasi Pelaksanaan DAK di 38 kabupaten/kota, Koordinasi dan Perencanaan BOS, Supervisi Monitoring dan Evaluasi BOS di 38 Kabupaten/Kota, Bantuan Tata Kelola Sekolah 4.342 paket harga satuan Rp.100.000, dan Bantuan Pelatihan Pengelolaan Dana BOS (3 siswa/sek) 4.338 sekolah harga satuan Rp.2.700.000. d)

Kegiatan Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Ditjen Dikdasmen dengan alokasi anggaran Rp. 541.821.000 realisasi anggaran sebesar Rp. 532.177.650 atau 98,22 % dengan hasil kegiatan sebagai berikut : − Dokumen

Perencanaan

dan

Penganggaran

3

dokumen

Penyusunan Program Kerja Dekonsentrasi Dikdas, Penyusunan Bahan Rencana dan Program Dikdas dan Workshop Perencanaan Dikdas − Dokumen Evaluasi dan Pelaporan 12 Laporan Penyusunan Laporan Penyerapan Anggaran Dekonsentrasi − Laporan Keuangan 12 laporan Penyusunan Laporan LKPP Dikdas. e)

Kegiatan Pembinaan Sekolah Menengah Atas dengan alokasi anggaran Rp. 8.505.731.000 realisasi anggaran sebesar Rp. 8.356.074.734 atau 98,34 % dengan hasil kegiatan sebagai berikut : − Dokumen Perencanaan 10 dokumen Workshop Perhitungan PMU Tk. Kab/Kota

BAB V - 86



− Laporan Pemantauan dan Evaluasi Pelaksanaan Program 1 laporan Pemantauan pelaksanaan Program SMA − Sekolah yang Menerapkan Pendidikan Karakter Bangsa 9 sekolah Kemah Pramuka Pendidikan Karakter SMA Tk. Provinsi 38 Kab/Kota dan Pengiriman Peserta Latihan Dasar Kepemimoinan Dasar (LDK) − Lomba Sains Nasional/Internasional 9 bidang Pengiriman Peserta Olimpiade Sains SMA di Tk. Nasional − Lomba Olahraga dan Seni Tingkat Nasional /Internasional 13 bidang Pengiriman Peserta O2SN dan FL2SN SMA Tk. Nasional − Program Pengembangan Kelembagaan 1 dokumen Workshop Review Bendahara di 38 Kab/Kota − Siswa Penerima Bantuan Operasional Sekolah (BOS) 1.416 siswa Pendataan Penerima BOS dan BSM SMA. f)

Kegiatan Pembinaan Sekolah Menengah Kejuruan dengan alokasi anggaran Rp. 1.990.477.000 realisasi anggaran sebesar Rp. 1.978.548.050 atau 99,40 % dengan hasil kegiatan sebagai berikut : − Dokumen Perencanaan 1 dokumen Penyusunan Program Pendidikan Menengah Kejuruan − Laporan Pemantauan dan Evaluasi Pelaksanaan Program 1 laporanPemantauan dan Evaluasi Program SMK di 38 Kab/Kota − Dokumen Layanan Informasi Kebijakan 2 dokumen Layanan informasi Kebijakan SMK − Naskah

Pedoman

Standar

Pembelajaran

1

naskah

Penggandaan/Pencetakan Buku Data dan Informasi SMK di 38 Kab/Kota − Lomba Kompetensi dan Sains 35 bidang Pengiriman Peserta Lomba Kompetensi Siswa (LKS) SMK Tk. Nasional dan Pengiriman Peserta OSTN ke Nasional dan Kontes Kewirausahaan SMK − Lomba Seni dan Olahraga 8 bidang Pengiriman peserta O2SN Tk. Nasional dan Pengiriman peserta FLS2N Tk. Nasional dan Lomba Debat Bahasa.


BAB V - 87


2)

Program Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Masyarakat a)

Kegiatan Penyediaan Layanan Kursus dan Pelatihan dengan alokasi anggaran

Rp.

452.368.000

realisasi

anggaran

sebesar

Rp.

272.877.000 atau 60,32 % dengan hasil kegiatan Dokumen Perencanaan, Koordinasi, Sosialisasi, Pengawasan, Evaluasi, dan Monitoring Dekonsentrasi Koordinasi Pelaksanaan Program dan Penilaian Proposal, Visitasi dan Evaluasi. b)

Kegiatan Penyediaan Layanan PAUD dengan alokasi anggaran Rp. 2.404.600.000 realisasi anggaran sebesar Rp. 2.393453.500 atau 99,54 % dengan hasil kegiatan sebagai berikut : − Lembaga PAUD Baru 19 lembaga Bantuan Rintisan Lembaga PAUD Baru yang diserahkan kepada masyarakat ke 19 lembaga harga satuan Rp.40.000.000 − Alat Permainan Edukatif (APE) 68 lembaga Bantuan APE PAUD yang diserahkan kepada masyarakat ke 68 lembaga harga satuan Rp.10.000.000 − Dokumen Perencanaan, Koordinasi, Sosialisasi, Pengawasan, Evaluasi, dan Monitoring 1 dokumen Penyelenggaraan Gebyar PAUD Tk. Provinsi, Penilaian/Visitasi Proposal Bantuan PAUD Tk. Kab/Kota, Koordinasi Verifikasi Proposal Bantuan PAUD Tk. Provinsi, Evaluasi dan Pelaporan Bantuan PAUD Tk. Provinsi, dan Koordinasi Pengelolaan Program PAUD Tk. Provinsi.

c)

Kegiatan Penyediaan Layanan Pendidikan Pendidikan Keaksaraan dan Kesetaraan dengan alokasi anggaran Rp. 11.978.778.000 realisasi anggaran sebesar Rp. 11.919.464.864 atau 99,50 % dengan hasil kegiatan adalah sebagi berikut : − Penyelenggaraan Pendidikan Kesetaraan Dasar 8.044 orang Bansos BOP Pendidikan Kesetaraan Paket B dalam bentuk uang 8.044 orang harga satuan Rp.1.400.000 dan Workshop dan Pendataan Pendidikan Kesetaraan remaja dan Orang Dewasa − Dokumen Perencanaan, Koordinasi, Sosialisasi, Pengawasan, Evaluasi, dan Monitoring Dekonsentrasi 3 dokumen Pengawasan, Verifikasi dan Validasi Penyaluran Dana Bantuan Program Pendidikan Pemberdayaan Masyarakat, Pembinaan dan Evaluasi

BAB V - 88



Penyaluran Dana Bantuan Program Pendidikan Pemberdayaan Masyarakat, dan Koordinasi Pelaksanaan Program Dikmas Tingkat Provinsi. d)

Kegiatan Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Ditjen Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Masyarakat dengan alokasi anggaran Rp. 1.539.159.000 realisasi anggaran sebesar Rp. 1.495.394.600 atau 97,16 % dengan hasil kegiatan sebagai berikut : − Dokumen data dan Informasi PAUD-Dikmas 39 dokumen Pengelolaan Data di Tk. Provinsi dan Kab/Kota − Dokumen Rencana Program dan Anggaran 1 dokumen Sosialisasi dan Koordinasi Kebijakan Program − Dokumen Laporan dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Program dan

Anggaran

1

dokumen

Pelaksanaan

Pengawasan,

Pengendalian dan Evaluasi Program PAUDNI di 38 Kab/Kota. 3)

Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknik Lainnya Kementerian pendidikan dan Kebudayaan a)

Kegiatan Peningkatan Pelayanan Prima Dalam Perencanaan, Penganggaran dan Kerjasama Luar Negeri dengan alokasi anggaran Rp. 327.216.000 realisasi anggaran sebesar Rp. 313.542.400 atau 95,82% dengan hasil kegiatan Dokumen Perencanaan Anggaran 1 dokumen Manajemen Pengelolaan Dana Dekon dan Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan 38 Kab/Kota.

4)

Program Guru dan Tenaga Kependidikan a)

Kegiatan Pembinaan Guru dan Tenaga Kependidikan PAUD dan DIKMAS

dengan alokasi anggaran Rp. 800.500.000 realisasi

anggaran sebesar Rp. 800.500.000 atau 100 % dengan hasil kegiatan Dokumen Evaluasi dan Pelaporan 2 dokumen Evaluasi Program Dekon Pembinaan PTK PAUDNI dan Kesekretariatan Program Dekon Pembinaan PTK PAUD NI Tingkat Kabupaten Kota.


BAB V - 89


b)

Kegiatan Pembinaan Guru Pendidikan Dasar dengan alokasi anggaran Rp. 1.848.960.000 realisasi anggaran sebesar Rp. 1.693.103.100 atau 91,57 % dengan hasil kegiatan Dokumen Perencanaan dan Penganggaran 1 dokumen Sekretariat Program dan Rencana Kerja, Penyusunan Program Tahun 2016, Sosialisasi Program Tunjangan Profesi, Tunjangan Fungsional Non PNS dan Tunjangan Khusus dan Bantuan Peningkatan Kualifikasi, Pelatihan Aplikasi Dapodik, Pelaksanaan Pemantun Evaluasi Program Subsidi Guru, Pengolahan Data Hasil Pemantauan dan Evaluasi Program Subsidi Guru.

c)

Kegiatan Pembinaan Guru Pendidikan Menengah dengan alokasi anggaran Rp. 1.802.652.000 realisasi anggaran sebesar Rp. 1.512.827.840 atau 83,92 % dengan hasil kegiatan Dokumen Perencanaan dan Penganggaran 7 dokumen Dokumen Administrasi Pengelolaan Kegiatan Dekon, Penyusunan Program Tahun 2015, Sosialisasi Tunjangan Profesi, Fungsional dan Khusus bagi PTK Dikmen, Asistensi Data Penerima Dana Dekon, Rekonsiliasi Data Penerima dana Dekon via transfer Daerah, Penjaringan dan Validasi Berkas Dokumen Calon Penerima Tunjangan di Kab/Kota, Verifikasi Data Calon Penerima Bansos Guru dengan Dinas Kab/Kota & LPMP, Sinkronisasi Program Pemilihan PTK Dikmen Berprestasi dan Berdedikasi tingkat Nasional dan Monitoring dan Evaluasi Program PPTK Dikmen Ke Kab/Kota.

C. PERMASLAHAN DAN SOLUSI Permasalahan − Terjadinya cut off anggaran akibat digabungkannya dua Ditjen yakni Ditjen Pendidikan Dasar dan Ditjen Pendidikan Menengah menjadi Ditjen Dikdasmen − Terjadinya perubahan nomenklatur Ditjen PAUDNI menjadi Ditjen Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Kemasyarakatan (Dikmas) − Keterlambatan turunnya DIPA , blokir DIPA dan revisi yang lebih dari 1 kali Solusi − Diharapkan DIPA turun di awal tahun dan tidak di blokir sehingga pelaksanaan kegiatan dapat terselenggara dengan baik dan tepat waktu sesuai program kerja.

BAB V - 90



18. DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN PROV. JAWA TIMUR A. DASAR HUKUM 1)

Undang-undang No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;

2)

Undang-undang No. 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;

3)

Undang-undang No. 27 Tahun 2014 tentang APBN Tahun Anggaran 2015.

4)

Surat Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Petikan Tahun Anggaran 2015 Nomor : SP DIPA-019.02.3.059113/2015 tanggal 14 November 2014.

5)

6)

Keputusan Gubernur Jawa Timur Nomor : 188/108/KPTS/013/2015 tanggal 16 Pebruari 2015 tentang Penunjukan dan Pengangkatan Kuasa Pengguna Anggaran di Lingkungan Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Jawa Timur Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2015. Keputusan Gubernur Jawa Timur Nomor : 188/811/KPTS/013/2015 tanggal 19 Nopember 2015 tentang Perubahan Atas Keputusan Gubernur Jawa Timur Nomor 188/108/KPTS/013/2015 tentang Penunjukan dan Pengangkatan Kuasa Pengguna Anggaran di Lingkungan Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Jawa Timur Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2015.

B. PROGRAM DAN KEGIATAN 1) Program Penumbuhan dan Pengembangan Industri Berbasis Agro Kegiatan Fasilitasi dan Koordinasi Pengembangan Industri Agro Unggulan Daerah di Provinsi Jawa Timur dengan anggaran Rp. 500.000.000,00 dan realisasi sebesar Rp. 342.475.150,00 atau 68,50%. Dengan hasil kegiatan Tim Pokja Pengembangan Industri Agro, FGD Identifikasi dan Pemetaan Potensi Industri Agro Unggulan Daerah, Sosialisasi Hasil Identifkasi dan Pemetaan Potensi Industri Agro Unggulan Daerah Jawa Timur. 2) Program Peningkatan Perdagangan Luar Negeri daerah Kegiatan Pengembangan Fasilitasi Perdagangan Luar Negeri Dasearah dengan anggaran Rp. 1.233.549.000,- dan realiasasi sebesar 1.058.306.874,- atau sebesar 85,79%. Dengan hasil kegiatan anatara lain presentase penyerapan anggaran dekon Fasilitasi Perdagangan Luar Negeri Daerah, jumlah penyelenggaraan P3ED, Meningkatnya koordinasi dan pembinaan fasilitasi perdagangan luar negeri daerah, Layanan fasilitasi perdagangan luar negeri daerah, Fasilitasi ppromosi dan diklat ekspor, tersedianya informasi produk potensi daerah, dan Sosialisasi AEC 2015. Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Gubernur Akhir Tahun Anggaran 2015

BAB V - 91


3)

Program Penumbuhan dan Pengembangan Industri Kecil dan Menengah dengan anggaran Kegiatan Penyebaran dan Penumbuhan Industri Kecil dan Menengah Wilayah II dengan anggaran Rp. 7.163.000.000,- dan realisasi sebesar Rp. 6.374.581.892,- atau 88,99% dengan hasil kegiatan antara lain fasilitasi pengembangan produk IKM, fasilitasi peningkatan kemampuan sentra, fasilitasi

pembangunan

wirausaha

industri,

fasilitasi

peningkatan

kemampuan UPT, fasilitasi bantuan informasi pasar, promosi, dan pameran IKM dimana Jumlah IKM yang mendapatkan Fasilitasi tersebut sebesar 1.216 IKM di Jawa Timur. 4)

Program Pengembangan Perdagangan Dalam Negeri Kegiatan Pengembangan Perdagangan Dalam Negeri Daerah dengan anggaran Rp. 2.402.407.000,- dan realisasi sebesar Rp. 905.181.115,- atau 37,67%. dengan hasil kegiatan antara lain : -

Penyelenggaraan Pasar Murah dengan Indikator out put 3 pasar murah dsn snggsrsn

-

Partisipasi Pada Pameran Produk Dalam Negeri dengan indicator out put 2 daerah dilaksanakan di Gorontalo dan Jakarta

-

Layanan Manajemen Perdagangan Dalam Negeri dengan indicator out put 12 bulan layanan

-

Data Dan Informasi Perdagangan Dalam Negeri dengan indicator out put 2 laporan

-

Produk Unggulan Daerah Yang Difasilitasi Pemasarannya dengan indicator out put 2 produk

-

UKM potensial Waralaba Daerah Yang Dikembangkan dengan indicator out put 2 UKM

-

Pemberdayaan Perlindungan Konsumen dengan indicator out put 3 kegiatan

-

Pengawasan Kemetrologian dengan indicator out put 1 kegiatan

-

Barang Beredar Dan Jasa Yang Diawasi dengan indicator out put 6 barang beredar

-

Pelaksanaan Pasar Lelang Di Daerah dengan indicator out put 11 kegiatan

-

Sosialisasi Dan Publikasi Pasar Lelang Dan Sistem Resi Gudang dengan indicator out put 3 kegiatan

BAB V - 92




Program Penumbuhan dan Pengembangan Industri Berbasis Agro yang dilaksanakan diharapkan sejalan dengan program pengembangan baik di Provinsi maupun Kabupaten/Kota

-

Lambatnya

proses

pelimpahan

kewenangan

pelaksanaan

dana

dekonsentrasi dari Kementrian Perdagangan ke Provinsi Jawa Timur -

Program pengembangan IKM yang dilakukan oleh Provinsi tidak selaras dengan program pengembangan di kabupaten/ kota karena program pengembangan IKM mengacu kepada Pusat dan Provinsi sementara kabupaten/ kota memiliki agenda tersendiri dalam pengembangan IKM.

-

Kegiatan penunjang Pasar Lelang yang dilaksanakan oleh tim revitalisasi pasar lelang tidak jalan karena pasar lelang yang di kelola oleh tim revitalisasi pasar lelang pada tahun 2015 sama sekali tidak jalan

-

Kurang baiknya perencanaan yang dilakukan

Solusi -

Upaya untuk mengidentifikasi Industri agro unggulan di Jawa Timur melalui Program Penumbuhan dan Pengembangan Industri Berbasis Agro dengan kegiatan Fasilitasi dan Koordinasi Pengembangan Industri Agro Unggulan Daerah di Provinsi Jawa Timur menjadi semakin penting untuk dilakukan, mengingat ketimpangan data yang ada menjadikan program pengembangan potensi ekonomi strategis ini menjadi tidak tepat sasaran. Melalui Program Penumbuhan dan Pengembangan Industri Berbasis Agro dengan kegiatan Fasilitasi dan Koordinasi Pengembangan Industri Agro Unggulan Daerah di Provinsi Jawa Timur merupakan langkah mendasar yang diperlukan bagi Pemerintah Provinsi Jawa Timur bersama Pemerintah Kabupaten/Kota dan Pusat serta sektor-sektor terkait sebagai dasar penyusunan kebijakan, keputusan dan strategi pengembangan industri agro unggulan. Industri agro unggulan dimasing-masing daerah Kabupaten/Kota di Jawa Timur ada yang sama dan ada pula yang berbeda. Industri yang mengelompok berupa sentra berada di daerah-daerah sampai dipelosok pedesaan. Sentra industri ada yang memiliki jumlah unit usaha sampai ribuan unit seperti sentra berbasis makanan dan minuman, sentra gula kelapa, sentra furniture dan lain-lain. Sentra industri ada yang mengolah bahan baku setempat ada pula yang bahan bakunya dari daerah lain.


BAB V - 93


-

Program Penumbuhan dan Pengembangan Industri Berbasis Agro dengan kegiatan Fasilitasi dan Koordinasi Pengembangan Industri Agro Unggulan Daerah di Provinsi Jawa Timur diharapkan dapat mendukung Ripida Jawa Timur.

-

Melakukan koordinasi dengan kabupaten/ kota sebelum ataupun pada tahun pembangunan yang sedang berjalan, agar pada saat tahun pembangunan berjalan sudah ada kesepakatan dalam pengembangan komoditi industri.

-

Melakukan koordinasi dengan tim revitalisasi pasar lelang

-

Melakukan perencanaan dengan lebih baik agar kegiatan dapat berjalan dengan efektif

19. DINAS PERKEBUNAN PROV. JAWA TIMUR A. DASAR HUKUM 1)

SP DIPA-018.05.3.059114/2015 (Dekonsentrasi Kementerian PertanianDitjen Perkebunan)

2)

SP DIPA-018.07.3.059037/2015 (Dekonsentrasi Kementerian PertanianDitjen Pengolahan dan Pemasaran Hasil Pertanian)

3)

SP DIPA-018.08.3.059038/2015 (Dekonsentrasi Kementerian PertanianDitjen Prasarana dan Sarana Pertanian)


Program Peningkatan Produksi, Produktivitas dan Mutu Tanaman Perkebunan Berkelanjutan. a)

Kegiatan Dukungan Perlindungan Perkebunan dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 215.766.000,- , realisasi anggaran sebesar Rp. 196.232.000,- atau 90,90%. Hasil kegiatan adalah terlaksanadan terpenuhinya sarana prasarana operasional Brigade Proteksi Tanaman selama 1 tahun.

b)

Kegiatan Ditjen

Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis Lainnya Perkebunan

dengan

alokasi

anggaran

sebesar

Rp.

2.195.698.000,- , realisasi anggaran 1.789.077.400,- atau 81,5 %. Hasil

kegiatan

adalah

terpenuhinya

sarana

dan

prasarana

administrasi kegiatan selama 1 tahun.

BAB V - 94



2)

Program Program Peningkatan Nilai Tambah, Daya Saing, Mutu, Pemasaran Hasil dan Investasi Pertanian. a)

Kegiatan Pengembangan Mutu dan Standardisasi dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 65.000.000,- , realisasi anggaran sebesar Rp. 34.910.000,- atau 53,71 %. Hasil kegiatan adalah terpenuhinya sarana prasarana pengujian mutu kakao.

b)

Kegiatan

Pengembangan Pemasaran Domestik dengan alokasi

anggaran sebesar Rp. 24.500.000,- , realisasi anggaran Rp. 4.800.000,- atau 19,59 %. Hasil kegiatan adalah terpenuhinya sarana dan prasarana informasi data harga pasar komoditi perkebunan kabupaten kota sejatim selama selama 1 tahun. c)

Kegiatan

Pengembangan Usaha dan Investasi dengan alokasi

anggaran sebesar Rp. 245.325.000,- , realisasi anggaran Rp. 29.618.000,- atau 12,07%. Hasil kegiatan adalah terpenuhinya sarana dan prasarana promosi produk perkebunan baik dalam negeri maupun luar negeri selama 1 tahun. d)

Kegiatan Pengembangan Pengolahan Hasil Pertanian dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 254.650.000,- , tidak terealisasi dikarenakan setelah dilakukan verifikasi terkendala di CP/CL dan kegitan tersebut juga sebagian besar untuk wilayah Bondowoso sudah terpenuhi oleh anggaran provinsi.

e)

Kegiatan Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis Lainnya Ditjen Pengolahan dan Pemasaran Hasil Pertanian dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 238.400.000,- , realisasi anggaran RP. 30.672.000,- atau 12,87 %. Hasil kegiatan adalah terpenuhinya sarana dan prasarana administrasi kegiatan selama 1 tahun.

3)

Program Program Penyediaan dan Pengembangan Prasarana dan Sarana Pertanian. a)

Kegiatan Pengelolaan Air Irigasi Untuk Pertanian dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 46.180.000,- , realisasi anggaran sebesar Rp. 27.700.000,- atau 59,98 %. Hasil kegiatan adalah terlaksananya pembinaan kegiatan teknis pengelolaan tata air 1 paket.

b)

Kegiatan Supervisi dan Pembinaan dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 28.500.000,- , realisasi anggaran 13.700.000,- atau 48,07 %. Hasil


BAB V - 95


kegiatan

adalah

terlaksananya

pembinaan

kegiatan

teknis

pengelolaan aspek lahan 1 paket. c)

Kegiatan Pengelolaan Sistem Penyediaan dan Pengawasan Alat Mesin Pertanian dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 27.000.000,- , realisasi anggaran Rp. 19.800.000,- atau 73,33 %. Hasil kegiatan adalah terlaksananya pembinaan kegiatan teknis pengelolaan aspek alat dan mesin pertanian 1 paket.

d)

Kegiatan Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis Lainnya Ditjen Prasarana dan Sarana Pertanian dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 326.770.000,- , realisasi anggaran Rp. 260.195.552,- atau 79,63 %. Hasil kegiatan adalah terpenuhinya sarana dan prasarana administrasi kegiatan selama 1 tahun.

e)

Kegiatan Fasilitas Pupuk dan Pestisida dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 17.000.000,- , realisasi anggaran Rp. 20.155.000,- atau 118,56 %. Hasil kegiatan adalah terlaksananya pembinaan kegiatan teknis pengelolaan aspek pupuk dan pestisida 1 paket.

f)

Kegiatan Pelayanan Pembiayaan Pertanian dan Pengembangan Usaha Agribisnis Perdesaan (PUAP) dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 11.000.000,- , realisasi anggaran Rp. 4.800.000,- atau 43,64 %. Hasil kegiatan adalah terlaksananya pembinaan kegiatan teknis pengelolaan aspek pembiayaan 1 paket.

20. DINAS PERTANIAN PROV. JAWA TIMUR A. DASAR HUKUM Peraturan perundang-undangan yang didalamnya diatur mengenai pembagian urusan pemerintah dalam rangka dekonsentrasi dan tugas pembantuan yang berlaku saat ini adalah sebagai berikut: •


•

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 jo. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang pemerintahan daerah;

•

Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintahan daerah.

•

Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan pemerintahan antara pemerintah. pemerintahan daerah Provinsi. dan pemerintahan daerah Kabupaten/Kota;

BAB V - 96



•

Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2008 tentang Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan;

•

Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Dana Dekonsentrasi Kementerian Pertanian

Republik

018.03.3.059106/2015

Indonesia tentang

Nomor Program

Surat

Pengesahan:

Peningkatan

Produksi,

Produktivitas dan Mutu Hasil Tanaman Pangan; •

Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Dana Dekonsentrasi Kementerian Pertanian

Republik

018.04.3.059000/2015

Indonesia tentang

Nomor Program

Surat

Pengesahan:

Peningkatan

Produksi

danProduktivitas Hortikultura Ramah Lingkungan; •

Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Dekonsentrasi Kementerian Pertanian

Republik

Indonesia

Nomor

Surat

Pengesahan:

018.07.3.059003/2015 tentang Program Peningkatan Nilai Tambah, Daya Saing, Mutu, Pemasaran Hasil dan Investasi Pertanian; •

Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Dekonsentrasi Kementerian Pertanian

Republik

Indonesia

Nomor

Surat

Pengesahan:

018.08.3.059004/2015 tentang Program Penyediaan dan Pengembangan Prasarana dan Sarana Pertanian. Program Pembangunan Tanaman Pangan dan Hortikultura di Jawa Timur dialokasikan dana APBD dan dari Kementerian Pertanian Republik Indonesia (APBN) berupa Dana Dekonsentrasi sebanyak 4 program. B. PROGRAM DAN KEGIATAN 1) Program Peningkatan Produksi, Produktivitas dan Mutu Hasil Tanaman Pangan Secara nasional, komoditas padi, jagung dan kedelai masih menjadi fokus prioritas. Dukungan dana Dekonsentrasi pada program ini sebesar Rp.22.972.862.000,00 dengan realisasi Rp. 15.087.572.670,00 atau 65,68 persen. Dana tersebut dialokasikan untuk pelaksanaan kegiatan berikut: a) Pengelolaan Produksi Tanaman Aneka Kacang dan Umbi dengan dengan alokasi anggaran Rp. 1.780.810.000,00 realisasi anggaran sebesar Rp. 325.270.000,00 atau 18,27 persen dengan kegiatan Pembinaan dan pengawalan realisasi Bantuan Sosial (Tugas Pembantuan Kabupaten) sebanyak Rp 97.867.000.000 terealisasi Rp. 97.316.780.000 atau 99,44 persen dengan areal tanam seluas 54.250 hektar terealisasi 53.945 hektar dan luas panen 47.560 hektar dalam rangka Gerakan Penerapan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Gubernur Akhir Tahun Anggaran 2015

BAB V - 97


Pengelolaan Tanaman Terpadu (GPPTT) kedelai di 23 kabupaten Pacitan, Ponorogo, Trenggalek, Tulungagung, Blitar, Kediri, Lumajang, Jember, Banyuwangi, Probolinggo, Pasuruan, Sidoarjo, Mojokerto, Jombang, Nganjuk, Madiun, Magetan, Ngawi, Bojonegoro, Lamongan, Gresik, Bangkalan, Sampang, Sumenep yang terdiri 5.425 Kelompok Tani; b) Pengelolaan Produksi Tanaman Serealia dengan alokasi anggaran Rp. 1.262.720.000,00 realisasi anggaran sebesar Rp. 650.704.200,00 atau 51,53 persen dengan kegiatan : i) Pembinaan dan pengawalan realisasi Bantuan

Sosial

(Tugas

Pembantuan

Kabupaten)

sebanyak

Rp

50.750.000.000,00 dalam rangka Gerakan Penerapan Pengelolaan Tanaman Terpadu (GPPTT) Padi di kabupaten Banyuwangi, Ngawi, Lumajang, Nganjuk, Lamongan, Kediri, Pasuruan danMojokerto dengan realisasi areal tanam seluas 17.500 hektar terealisasi 100,00 persen dan yang sudah panen seluas 14.975 hektar yang terdiri 700 Kelompok Tani; ii) Pembinaan dan pengawalan realisasi Bantuan Sosial sebanyak Rp17.424.000.000,00 terealisasi Rp. 16.879.500.000 atau 96,88 persen dalam rangka Gerakan Penerapan Pengelolaan Tanaman Terpadu (GPPTT) jagung di kabupaten Pacitan, Tulungagung, Blitar, Kediri, Malang, Lumajang, Bondowoso, Situbondo, Mojokerto, Nganjuk, Tuban, Lamongan, Bangkalan, Sampang, Pamekasan, Sumenep dengan realisasi areal tanam seluas 8.000 hektar terealisasi 100,00 persen yang terdiri 320 Kelompok Tani; c) Pengelolaan Sistem Penyediaan Benih Tanaman Pangan dengan alokasi anggaran Rp. 4.084.476.000,00 realisasi anggaran sebesar Rp. 3.648.171.570,00 atau 89,32 persen dengan capaian : •

Pemberdayaan Penangkar Benih dengan capaian 225 hektar dan masih terealisasi 100 hektar ( 44,44 persen) di kabupaten Jember (Muncul Makmur), Ponorogo (Maju Harapan, Sido Mulyo, Lestari Kori), Sampang (Murni Jaya I Tanah Merah), Sampang (Dewi Sri Garanggayam), Trenggalek (Tunggak Semi II, Guyup Ngrayung), Nganjuk (Sumber Makmur I) serta ketersediaan plastik hermetik untuk penyimpanan benih kedelai sebanyak 2.800 unit bagi 17 kabupaten;

•

Perbanyakan benih tanaman pangan, dari areal tanam benih jagung seluas 8,0 hektar, yang terbagi dalam pengembangan benih jagung kelas BS-FS seluas 2,0 hektar dan kelas FS-SS seluas 6,0 hektar telah

BAB V - 98



terealisasi hasil panen pelaksanaan perbanyakan benih jagung varietas Bisma klas BS-FS menghasilkan benih sumber klas FS sebanyak 3.230.kg. dan Benih Jagung varietas Lamuru yang menghasilkan benih sumber klas FS sebanyak 1.920 kg, keadaan tanaman kekurangan air dan kena debu vulkanik gunung raung Bondowoso.

Sedangkan hasil panen perbanyakan benih jagung

varietas Bisma klas FS-SS menghasilkan calon benih jagung sebanyak 12.080 kg lulus menjadi benih sumber klas SS sebanyak 6.930 kg dan sebanyak 5.150 kg tidak lulus benih karena daya tumbuh dibawah 80,00 persen; •

Realisasi tanam benih kedelai seluas 24,0 ha terdiri kelas BS-FS seluas 8,0 ha dan klas FS-SS seluas 16,0 ha terealisasi 100,00 persen dengan realisasi panen benih kedelai klas BS-FS seluas 1,0 hektar menghasilkan calon benih sebanyak 845 kg, masih dalam proses uji lab (keadaan pertanaman waktu akan panen dan prosessing cuaca hujan deras). Untuk benih kedelai klas BS-FS seluas 7,0 ha masih dalam pertanaman (carry Over) yang diperkirakan panen pada bulan Pebruari dan Maret 2016. Sedangkan realisasi panen kedelai kelas FS-SS adalah seluas 10,0 ha menghasilkan produksi calon benih banyak 10.605 kg yang lulus menjadi benih sumber kelas SS, sebanyak 5.850 kg, yang lulus menjadi benih klas ES sebanyak 1.250 kg, yang tidak lulus uji laboratorium dikarenakan daya tumbuh dibawah 80,00 persen sebanyak 2.600 kg dan yang masih dalam proses uji lab sebanyak 905 kg. Hasil panen benih klas SS tidak memenuhi target benih karena cuaca ekstrim dan bencana meletusnya gunung raung di Bondowoso. Perbanyakan benih kedelai klas FS–SS yang masih dalam pertanaman atau Carry over seluas 6,0 ha, yang diperkirakan panen pada bulan Maret 2016;

•

Pengawasan dan Sertifikasi Benih dilakukan melalui : i) Pengujian mutu benih yang dihasilkan produsen benih sebanyak 1.270 sample dan hasil analisa sebanyak 36.681 analisis terealisasi 100,00 persen; ii) Pengujian khusus sebanyak 1.092 sample dan dihasilkan analisa sebanyak 1.341 analisis terealisasi 100,00 persen; iii) Pembinaan produsen / pengedar benih sebanyak 2.876 unit/sample dari target 2.933 Unit (98.06 persen); iv) Pelabelan ulang terhadap benih yang kadaluarsa sebanyak 1.008 Unit dari target 1000 Unit terealisasi


BAB V - 99


100,88 persen; v) Petak Pembanding Tanaman Pangan sebanyak 12 Unit Padi Inbrida di 12 Kabupaten yaitu : Sidoarjo, Tuban, Madiun, Ponorogo, Kediri, Tulungagung, Malang, Probolinggo, Jember, Bondowoso, Banyuwangi dan Situbondo. Kegiatan ini terlaksana 100,00 persen; vi) Adaptasi Persiapan Pelepasan Varietas Tanaman Pangan sebanyak 3 Unit Padi Inbrida di Kabupaten Jombang, Jember dan Malang terealisasi 100,00 persen; vii) Display Varietas sebanyak 12 Unit Padi Inbrida di 12 Kabupaten, yaitu : Lamongan, Bojonegoro, Mdiun, Ngawi, Kediri, Blitar, Malang, Pasuruan, Jember, Lumajang, Banyuwangi dan Situbondo, terealisasi 100,00 persen; viii) Standarisasi Laboratorium untuk meningkatkan 6 laboratorium yang ada yang meliputi metode uji, sarana prasaran pengujian, dokumen dan sumber daya manusia sesuai dengan Sistem Manajemen Mutu berdasarkan SNI ISO/IEC 17025:2008. Kegiatan ini terlaksana 95,00 persen; •

Jumlah ketersediaan benih tanaman pangan unggul bersertifikat yang memenuhi syarat 6 tepat : i. Target produksi benih Padi sebanyak 63.107,63 ton terealisasi 23.910,84 ton atau 37,89 persen; ii. Target produksi benih Jagung sebanyak 55.036,63 ton terealisasi 1.432,38ton atau 2,60 persen; iii. Target produksi benih Kedelai sebanyak 2.486,60 ton terealisasi 3.965,24 ton atau 159,46 persen; iv. Target produksi benih Kacang tanah sebanyak 126,92 ton terealisasi 50,67 ton atau 39,92 persen; v. Target produksi benih Kacang hijau sebanyak 19,57 ton terealisasi 5,87 ton atau 29,98 persen;

d) Penanganan Pasca Panen Tanaman Pangan dengan alokasi anggaran Rp. 275.500.000,00 realisasi anggaran sebesar Rp. 175.880.000,00 atau 63,84 persen dengan capaian kinerja bimbingan teknis pasca panen dan database Sarana Pasca Panen dan terealisasi 100,00 persen; e) Penguatan Perlindungan Tanaman Pangan dari Gangguan OPT dan DPI dengan alokasi anggaran Rp. 6.115.065.000,00 realisasi anggaran sebesar Rp. 5.985.812.000,00 atau 97,89 persen dengan capaian kinerja:

BAB V - 100



•

Dokumen Database OPT dan DPI Tanaman Pangan, Dokumen Perencanaan Perlindungan, Pedoman Perlindungan Tanaman Pangan, tercapai 100,00 persen;

•

Optimalnya kinerja LPHP / Lab Agens hayati (LPHP/LAH) sesuai standar di Bojonegoro, Mojokerto, Pamekasan, Pasuruan, Tulungagung, Jember, Surabaya

•

Operasional 7 Brigade Proteksi Tanaman (BPT) di Madiun, Bojonegoro,

Mojokerto,

Tulungagung,

Pasuruan,

Jember,

Pamekasan. f) Dukungan Manajemen dan Teknis Lainnya Pada Ditjen Tanaman Pangan sebesar Rp. 9.454.291.000,00 terealisasi Rp. 4.301.734.900,00 atau 45,50 persen, dengan hasil kegiatan operasional kegiatan selama 12 bulan dan terlaksananya Gerakan Tanam / Panen Padi bersama TNI, dilaksanakan di Kabupaten Blitar, Jagung di Kabupaten Nganjuk, Kedelai di Kabupaten Kediri. 2) Peningkatan Produksi dan Produktivitas Produk Hortikultura Ramah Lingkungan Dukungan dana Dekonsentrasi pada program Peningkatan Produksi. Produktivitas dan Mutu Produk Tanaman Hortikultura Berkelanjutan sebesar Rp. 11.273.719.000.00 dengan realisasi Rp. 10.140.711.591.00 atau 89,95 persen. Dana tersebut dialokasikan untuk pelaksanaan kegiatan: a) Peningkatan Produksi dan Produktivitas Produk Buah Ramah Lingkungan didukung anggaran sebesar Rp. 743.935.000,00 terealisasi Rp. 618.895.500,00 atau 83,19 dengan kinerja : •

Pengembangan Kawasan Apel seluas 3 hektar, dan kawasan Jeruk seluas 4 hektar;

•

Registrasi kebun tanaman buah milik petani yang telah menerapkan GAP dalam pelaksanaan budidaya tahun 2015 dengan target sebanyak 170 kebun buah terealisasi 160 kebun (94,12 persen);

b) Peningkatan Produksi dan Produktivitas Produk Florikultura Ramah Lingkungan didukung anggaran sebesar Rp. 64.552.000,00 terealisasi Rp. 58.371.764 atau 90,43 dengan kinerja : Registrasi lahan usaha yang telah menerapkan GAP dalam pelaksanaan budidaya tahun 2015 dengan target sebanyak 3 lahan usaha terealisasi 3 lahan usaha (100,00 persen);


BAB V - 101


c) Peningkatan Produksi dan Produktivitas Produk Sayuran dan Tanaman Obat

Ramah

Lingkungan

didukung

anggaran

sebesar

1.919.935.000,00 terealisasi Rp. 1.584.060.700,00 atau 82,51

Rp.

dengan

capaian kinerja Registrasi lahan usaha sayuran yang telah menerapkan GAP dalam pelaksanaan budidaya tahun 2015 dengan target sebanyak 150 lahan usaha terealisasi 151 lahan usaha (100,67 persen) dengan capaian : i) Registrasi lahan usaha tanaman obat yang telah menerapkan GAP dalam pelaksanaan budidaya tahun 2015 dengan target sebanyak 20 lahan usaha terealisasi 28lahan usaha (140,00 persen); ii) Pengembangan Kawasan Cabai rawit seluas 4 hektar, dan kawasan Bawang Merah seluas 3 hektar; d) Pengembangan Sistem Perbenihan Hortikultura didukung anggaran sebesar Rp. 3.147.530.000,00 terealisasi Rp. 2.691.129.466,00 atau 85,50 dengan capaian kinerja pelaksanaan perbanyakan benih, sebagian komoditas masih belum panen. •

Perbanyakan benih sayuran pada tahun 2015 terdiri kentang dan bawang merah dengan target 62.250 Kg dengan realisasi:  Perbanyakan benih kentang G0 varietas granola kembang dan lembang masih sebagian yang dipanen dan menjadi calon benih sebanyak 57.000 knol.Perbanyakan benih kentang persen G0-G2 dan G2-G3 varietas granola kembang dan lembang gagal karena terkena abu vulkanik gunung Bromo;  Perbanyakan benih bawang merah varietas super Philips sebanyak 6.927 kg dan yang Lulus sertifikasi BP sebanyak 2.680 kg dan sisanya tidak layak menjadi benih (sebanyak 4.000 kg menjadi bawang merah konsumsi dan rusak sebanyak 247 kg).

•

Perbanyakan benih florikultura terdiri anggrek dan krisan dengan target 1.250.000 tangkai dengan realisasi:  Perbanyakan benih anggrek sebanyak 2.000 botol, telah dilaksanakan dan terealisasi 100,00 persen atau sekitar 50.000 batang;  Pemeliharaan pohon induk anggrek sebanyak 100 batang realisasi 100,00 persen;  Perbanyakan benih krisan tidak terlaksana dikarenakan tidak tersedianya benih sumber berlabel

BAB V - 102



•

Perbanyakan benih tanaman obat (jahe) dengan target 7.000 Kg telah terlaksana tanam pada awal musim hujan dan perkiraan panen pada bulan Oktober – November 2016

•

Perbanyakan benih tanaman buah dengan target 65.000 batang dengan realisasi :  Perbanyakan benih mangga sebanyak 60.000 batang telah dilaksanakan dan terealisasi perbanyakan 100,00 persen dan siap disertifikasi bulan April 2016;  Pemeliharaan pohon induk BF/BPMT mangga telah dilaksanakan 2.412 pohon dan terealisasi 100,00 persen;  Perbanyakan

benih

jeruksebanyak

6.000

batang

telah

dilaksanakan dan terealisasi perbanyakan 100,00 persen dan siap disertifikasi bulan Juni 2016;  Pemeliharaan dan pengadaan BF/BPMT jeruk telah dilaksanakan 360 pohon dan terealisasi 100,00 persen;  Perbanyakan benih durian sebanyak 4.000 batang telah dilaksanakan dan terealisasi perbanyakan 100,00 persen dan siap disertifikasi bulan Juni 2016;  Pemeliharaan dan pengadaan BF/BPMT durian sebanyak 264 batang telah dilaksanakan dan terealisasi 100,00 persen;  Perbanyakan benih alpukatsebanyak

3.000 batang telah

dilaksanakan dan terealisasi 100,00 persen dan dari 3.000 calon benih yang sudah berlabel sebanyak 750 pohon;  Perbanyakan benih jambu air sebanyak 3.000 batang telah dilaksanakan dan terealisasi 100,00 persen; •

Penguatan kelembagaan berupa fasilitasi sarana produksi untuk penangkar (Bantuan sarana produksi untuk penangkar jeruk di Banyuwangi, bawang merah di Probolinggo dan Pamekasan, kentang di Magetandan anggrek di Blitar) telah terlaksana 100,00 persen;

•

Pemasyarakatan benih bermutu berupa Rumah Persemaian Benih Sayuran (Refocusing TA 2015) telah terlaksana, lokasi Kabupaten Malang, Blitar, Kediri, dan Jember;

•

Pembinaan sertifikasi dan Pengawasan Mutu Benih terukur dengan ketersediaan

benih

hortikultura

yang

dilaksanakan

melalui

perbanyakan benih dan proses sertifikasi. Capaian Sertifikasi Bibit Unggul Pertanian tanaman pangan dan hortikultura: Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Gubernur Akhir Tahun Anggaran 2015

BAB V - 103


 Target produksi benih Buah-buahan sebanyak 3.395.249,19 batang terealisasi 468.732,89 batang atau 13,81 persen;  Target produksi benih Sayuran dan Buah semusim sebanyak 557.816,98 kg terealisasi 421.454,58 kg atau 75,55 persen;  Target produksi benih Biofarmaka sebanyak 97.921,07 kg terealisasi 121.768,76 kg atau 124,35 persen; e) Pengembangan sistem perlindungan tanaman hortikultura ramah lingkungan didukung anggaran sebesar Rp. 3.940.067.000,00 terealisasi Rp. 3.817.567.586,00 atau 96,89 dengan capaian : •

Pengelolaan dan pengendalian OPT hortikultura sebanyak 75 kali terealisasi 100,00 persen;

•

Pengembangan laboratorium PHP / Agensia hayati / Pestisida sebanyak 8 unit terealisasi 100,00 persen;

•

Pengembangan 18 unit klinik PHT terealisasi 100,00 persen;

•

3 rekomendasi Adaptasi dan Mitigasi;

•

Penerapan Pengendalian Hama Terpadu (PHT) sebanyak 34 kelompok terealisasi 100,00 persen yang terdiri Cabai Merah

(13

kelompok di Lamongan Lumajang, Mojokerto, Banyuwangi, Kediri, Magetan, Bangkalan), Jeruk (8 kelompok di Lumajang, Malang, Jember, Banyuwang), Mawar (2 kelompok di Batu dan Nganjuk), Krisan (2 kelompok di Batu dan Pasuruan), Bawang Merah (7 kelompok di Probolinggo, Mojokerto dan Nganjuk), Manggis (1 kelompok di Trenggalek), Durian (1 kelompok di Madiun); f) Dukungan Manajemen dan Teknis Lainnya Pada Ditjen Tanaman Pangan sebesar Rp. 1.457.700.000,00 terealisasi Rp. 1.370.686.575,00 atau 94,03 persen, dengan hasil kegiatan operasional kegiatan selama 12 bulan. 3) Program Peningkatan Nilai Tambah, Daya Saing, Mutu, Pemasaran Hasil dan Investasi Pertanian Program Peningkatan Nilai Tambah, Daya Saing, Mutu, Pemasaran Hasil dan Investasi Pertanian di Jawa Timur dengan dukungan dana Dekonsentrasi

sebesar

Rp.

2.300.625.000,00

dengan

realisasi

Rp.

1.311.397.122.00 atau 57,00 persen dengan capaian kinerja :

BAB V - 104



a)

Pengembangan Mutu dan Standarisasi Pertanian di dukung dana Dekonsentrasi sebesar Rp. 1.045.500.000,00 dengan realisasi Rp. 438.737.022,00 atau 41,96 persen dengan capaian : •

Fasilitasi pelatihan bimbingan teknis, dengan target kinerja ada 2 unit usaha kelompok tani yang mendapat yaitu Kelompok Tani Mardi Tani, Desa Taman Ayu, Kec. Pronojiwo, kabupaten Lumajang, komoditas padi dan Kelompok Tani Banjaransari, Desa Bareng, Kec. Bareng, Kab. Jombang, komoditas salak;

•

Laboratorium Pengujian dan OKKPD dengan target kinerja Pemutakhiran Dokumen Sistem Mutu OKKPD Provinsi Jawa Timur sesuai ISO/IEC 17065 sebagai peralihan dari Dokumen Sistem Mutu BSN 401 terealisasi 100,00 persen;

•

Pengambilan sampel dan pengujian laboratorium dari sembilan (9) Kabupaten sentra produksi di Jawa Timur dan terealisasi 100,00 persen untuk sebelas (11) komoditi yaitu Beras, Melon, Jeruk, Labu Siam, Pepaya, Mangga, Kacang Panjang, Pisang, Tomat, Kubis, Mentimun dari sembilan (9) kabupaten yaitu Kabupaten Lamongan, Malang, Bojonegoro, Gresik, Tuban, Kediri, Batu, Blitar dan Probolinggo;

•

Pengawasan Jaminan Mutu dengan target kinerja pelaksanaan Surveilen terhadap 12 Pelaku Usaha terealisasi 100,00 persen yang terdiri : Asosiasi Melon Joyo Tani Blitar (komoditas Melon), Asosiasi Jamur Cendawan Makmur Madiun (komoditas Jamur), Poktan Agro Horti Mandiri Probolinggo (komoditas Kentang), UD. Sumber Dugol Blitar (Komoditas Durian), UD. Dwi Saputra Ponorogo (komoditas Beras), UD Mas Farm Batu (komoditas Paprika), Poktan Tani Mulya Malang (komditas Jagung manis), CV. Wonosari Horticulture Pasuruan (Komoditas paprika dan tomat), APSAH Jember (Komoditas Semangka), Koperasi Tani Subur Makmur Jember (Komoditas Beras Merah), Poktan Karya Tani Malang (Komoditas Pisang Mas), Poktan Rukun Tani Probolinggo (Komoditas Manggis);

•

Pengawasan barang beredar di pasar/supermarket oleh petugas Pengawas Mutu Hasil Pertanian (PMHP) Provinsi Jawa Timur terealisasi 100,00 persen, yaitu : i) Pengawasan di pasar / supermarket

sebanyak

3

kali


di

Kabupaten

Sidoarjo,

BAB V - 105


Mojokerto,Jombang, Kota Probolinggo, 6 kali di kabupaten Nganjuk, dan 12 kali di kota Surabaya. b)

Pengembangan Pemasaran Domestik didukung dana Dekonsentrasi sebesar Rp. 480.900.000,00 dengan realisasi Rp. 233.750.000,00 atau 48,61 persen melalui pengembangan informasi pasar sebanyak 19 paket telah terealisasi 100,00 persen;

c)

Pengembangan Pemasaran Internasional dengan dukungan dana Dekonsentrasi sebesar Rp. 60.500.000,00 dengan realisasi Rp. 49.500.000,00 atau 81,82 persen dengan capaian sebanyak 1 kelompok eksportir produk pertanian di Jawa Timur, yaitu Kab. Lumajang komoditas pisang mas kirana, Kab. Pasuruan komoditas mangga arum manis klon 21, Kab. Blitar dan Tulungagung komoditas blimbing, serta kabupaten Banyuwangi komoditas manggis (100,00 persen);

d)

Pengembangan Usaha dan Investasi dengan dukungan dana Dekonsentrasi sebesar Rp. 171.825.000,00 dengan realisasi Rp. 161.349.100,00 atau 93,90 persen dengan capaian pameran promosi dalam negeriterealisasi 100,00 persen, yaitu promosi dalam negeri sebanyak 3 buah pameran, terealisasi sebanyak 3 pameran, persenyaitu Agro and Food di JCC Jakarta, P2FN di Jakarta dan SAMEX di Grand City Surabaya; Peningkatan Jumlah Kerjasama/Kemitraan Pengembangan Usaha kerjasama pada Sosialisasi Agrowisata di Yogyakarta pada Bulan Mei 2015, dengan adanya kegiatan tersebut maka diperoleh adanya informasi tujuan wisata ke Jawa Timur, yaitu Wisata Agro (petik buah) di Tanggul - Kab. Jember, Agrowisata Blimbing di Desa Moyokete, Kec. Boyolangu Kab. Tulungagung dan Studi Agrowisata di Desa Tulungrejo Kec. Bumiaji Kota Batu;

e)

Pengembangan Pengolahan Hasil Pertanian dengan dukungan dana Dekonsentrasi sebesar Rp. 216.250.000,00 dengan realisasi Rp. 179.640.000,00 atau 83,07 persen melalui pengawalan, pembinaan, pendampingan

pengolahan

hasil

pengawalan,

pembinaan,

pendampingan pengolahan hasil tanaman pangan (mendukung UPSUS) dan hortikultura di 14 kabupaten penerima dana tugas pembantuan APBN kegiatan Pengolahan dan Pemasaran Hasil Pertanian di Jawa Timur, yaitu Kab. Tulungagung, Lumajang, Pacitan, BAB V - 106



Banyuwangi, Blitar, Bojonegoro, Gresik, Madiun, Malang, Ngawi, Ponorogo, Situbondo, Tuban, dan Magetan; f)

Dukungan Manajemen dan Teknis Lainnya Pada Ditjen PPHP sebesar Rp. 325.650.000,00 terealisasi Rp. 248.421.000,00 atau 76,28 persen, dengan hasil kegiatan operasional kegiatan selama 12 bulan.

4) Program Penyediaan dan Pengembangan Prasarana dan Sarana Pertanian Program Penyediaan dan Pengembangan Prasarana dan Sarana Pertanian di Jawa Timur dengan dukungan dana Dekonsentrasi sebesar Rp. 63.254.294.000.00 dengan realisasi Rp. 29.061.093.580.00 atau 45,94 persen dengan capaian kinerja : a) Pengelolaan Air Irigasi Untuk Pertanian dengan alokasi dana Dekonsentrasi sebesar Rp. 156.992.000,00 dengan realisasi Rp. 140.000.000,00 atau 89,18 persen melalui Supervisi dan Pembinaan Aspek Air dan Pendampingan Kegiatan Pengembangan Jaringan Irigasi Mendukung Tanaman Pangan (TMKP) di 38 kabupaten/kota sehingga tercapai outcome jumlah rehabilitasi jaringan irigasi untuk mengairi areal sawah seluas 216.950 hektar; b) Perluasan Areal dan Pengelolaan Lahan Pertanian dengan alokasi dana Dekonsentrasi sebesar Rp. 139.000.000,00 dengan realisasi Rp. 137.860.000,00

atau

99,18

persen

melalui

sebagai

upaya

pendayagunaan lahan pertanian terlantar melalui supervisi dan pembinaan aspek lahan di 38 kabupaten/kota seluas 74.404 hektar dan terkendalinya laju alih fungsi lahan di 38 Kabupaten dan kota; c) Pengelolaan Sistem Penyediaan dan Pengawasan Alat Mesin Pertanian dengan alokasi dana Dekonsentrasi sebesar Rp. 94.900.000,00 dengan realisasi Rp. 69.200.000,00 atau 72,92 persen melalui Supervisi dan Pembinaan Aspek Alsintan sebanyak 2.869 unit di 38 kabupaten/kota; d) Pelayanan Pembiayaan Pertanian dan Pengembangan Usaha Agribisnis Perdesaan

(PUAP)

sebesar

Rp.

367.000.000,00

terealisasi

Rp.

186.250.000,00 atau 50,75 persen dengan terwujudnya pengembangan usaha agribisnis perdesaan (PUAP) pada 38 Gapoktan melalui Pengembangan asuransi pertanian padi di 38 kabupaten/kota dan Fasilitasi Pembiayaan Pertanian di 38 kabupaten/kota;


BAB V - 107


e) Fasilitasi Pupuk dan Pestisida dengan alokasi dana Dekonsentrasi sebesar Rp. 550.050.000,00 dengan realisasi Rp. 502.595.000,00 atau 91,37 persen melalui berupa Fasilitas Pestisida Untuk Pertanian di 38 kabupaten/kota, Pendampingan Verifikasi dan Validasi Penyaluran Pupuk Provinsi; f) Dukungan Manajemen dan Teknis Lainnya Pada Ditjen PPHP sebesar Rp. 61.946.352.000,00 terealisasi Rp. 28.025.188.580,00 atau 45,24 persen, dengan hasil kegiatan : •

Operasional kegiatan selama 12 bulan;

•

Pengawalan dan Pendampingan Penyuluhan SDM Pertanian di 38 kabupaten/kota;

•

Dukungan Administrasi Bantuan Pupuk Mendukung Kegiatan UPSUS Provinsi

.

C. PERMASALAHAN DAN SOLUSI Permasalahan yang ditemui selama pelaksanaan kegiatan/program bersumber dana Dekonsentrasi di Dinas Pertanian Provinsi Jawa Timur adalah 1) Lambatnya penyerapan dana diawal tahun sehingga mengakibatkan pelaksanaan kegiatan Dinas Pertanian Provinsi Jawa Timur menjadi tidak seimbang dengan pelaksanaan kegiatan bersumber dana Tugas Pembantuan di Kabupaten.Keterlambatan tersebut disebabkanterlambatnya Pedoman Umum dan Pedoman Teknis dari Kementerian Pertanian; 2) Proses revisi berulangkali menghambat pelaksanaan kegiatan. 3) Rendahnya penyerapan keuangan beberapa kegiatan : − Program Peningkatan Nilai Tambah, daya Saing,

Industri Hilir,

Pemasaran dan Ekspor Hasil Pertanian pada kegiatan •

Pengembangan Mutu dan Standarisasi untuk pengadaan peralatan laboratorium untuk mendukung operasionalisasi Laboratorium ditunda pelaksanaannya, sesuai hasil rapat Koordinasi dan Pre Construction Meeting (PCM) Pembangunan Gedung Dinas Pertanian Provinsi Jawa Timur yang diperuntukkan sebagai Kantor dan Laboratorium UPT Pengawasan dan Sertifikasi Hasil Pertanian (PSHP) Selaku Otoritas Kompeten Keamanan Pangan Daerah (OKKP-D) Provinsi Jawa Timur yang seharusnya Gedung Laboratorium siap pada tahun 2015 dan dapat dimanfaatkan UPT Pengawasan dan Sertifikasi Hasil Pertanian. Akan tetapi Bangunan Gedung dan Kantor

BAB V - 108



UPT Pengawasan dan Sertifikasi Hasil Pertanian Selaku OKKP-D Provinsi Jawa Timur belum siap dioperasionalkan pada tahun 2015. Oleh karena itu pengadaan peralatan Laboratorium belum dapat dilaksanakan di tahun 2015, sehingga dana Rp. 350.000.000,00 tidak terserap; •

Pengembangan Pemasaran Domestik melalui pembuatan jaringan Pengembangan Informasi Komoditas (PIK) tidak terlaksana karena belum ada kerjasama (MoU dengan IPB), sehingga dana sebesar Rp. 204.000.000 dikembalikan ke kas Negara;

− Rendahnya

penyerapan

keuangan

Program

Penyediaan

dan

Pengembangan Prasarana dan Sarana Pertanian pada kegiatan Norma, Standar, Pedoman dan Kebijakan (NPSK) yang dihasilkan atau dikembangkan dengan total anggaran sebesar Rp. 61.946.352.000,00 terealisasi Rp 28.025.188.580,00 atau 45,24 persen yang dilaksanakan Badan Ketahanan Pangan melalui Badan Koordinasi Penyuluhan (Bakorluh) Provinsi Jawa Timur berupa Pengawalan dan Pendampingan Penyuluhan SDM Pertanian. 21. DINAS PETERNAKAN PROV. JAWA TIMUR A. DASAR HUKUM 1)

DIPA Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan Kementerian Pertanian Nomor SP DIPA-018.06.3.059111/2015

2)

DIPA Direktorat Jenderal Pengolahan dan Pemasaran Hasil Pertanian Kementerian Pertanian DIPA-018.07.3.059023/2015

3)

DIPA Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian Kementerian Pertanian Nomor SP DIPA-018.08.3.059024/2015


Program Pemenuhan Pangan Asal Ternak dan Agribisnis Peternakan a)

Kegiatan Peningkatan Produksi Ternak dengan alokasi anggaran Rp. 5.464.100.000,00realisasi anggaran sebesar Rp.3.634.906.225,00 atau 67% dengan hasil output kegiatan adalah sebagai berikut : − Distribusi Semen Beku dan Opersional IB sejumlah 47.000 dosis. − Pengadaan N2 Cair sejumlah 368.250 liter. − Penguatan Manajemen Inseminasi Buatan sejumlah 3 laporan.


BAB V - 109


− Bimbingan Teknis Budidaya Unggas dan Aneka Ternak sejumlah 3 laporan. − Penilaian Manajemen Usaha Kelompok Peternak dan Pelayanan Petugas Teknis sejumlahsatu laporan. − Supply Demand Ternak Potong sejumlahsatu laporan. − Koordinasi dan Pembinaan Budidaya Ternak sejumlahsatu laporan. b)

Kegiatan Peningkatan Produksi Pakan Ternakd engan alokasi anggaran Rp. 575.200.000,00 realisasi anggaran sebesar Rp. 315.870.950,00atau 55% dengan hasil output kegiatan adalah sebagai berikut : − Pelayanan Penguji Laboraturium Pakan Daerah sejumlah 50 sampel. − Pengawasan

Mutu

dan

Keamanan

Pakan/Bahan

Pakan

sejumlahsatu laporan. − Pengawasan Peredaran Imbuhan/Pelengkap Pakan sejumlahsatu laporan. − Koordinasi dan Bimbingan Teknis Pakan sejumlahsatu laporan. c)

Kegiatan Pengendalian dan Penanggulangan Penyakit Hewan Menular Strategisdengan alokasi anggaran Rp. 4.973.820.000,00 realisasi anggaran sebesar Rp. 4.384.029.633,00 atau 88% dengan hasil output kegiatan adalah sebagai berikut : − Biosekuriti Perunggasan sejumlah 2.400 liter. − Pengendalian dan Penganggulangan Brucellosis sejumlah 6.267 dosis. − Penanggulangan Gangguan Reproduksi pada Sapi/Kerbau sejumlah 11.068 dosis. − Pengendalian

dan

Penanggulangan

Penyakit

Parasiter

sejumlah7.346 dosis. − Perlindungan

Hewan

dan

Kewaspadaan

Penyakit

Eksotik

sejumlahsatu laporan. − Pengamatan Penyakit Hewan sejumlah 4 laporan. − Pembinaan dan koordinasi Kesehatan Hewan sejumlahsatu laporan. − Unit Respon Cepat PHMS sejumlah 6 laporan. − Operasional Pelayanan Kesehatan Hewan di Puskeswan sejumlah 50 unit.

BAB V - 110



− Operasional Pengujian Veteriner di Lab.Veteriner Daerah sejumlah 2 unit. d)

Kegiatan Peningkatan Kuantitas dan Kualitas Benih dan Bibitdengan alokasi anggaran Rp. 2.510.438.000,00 realisasi anggaran sebesar Rp. 1.155.226.865,00 atau 46% dengan hasil output kegiatan adalah sebagai berikut : − Pembinaan Penguatan Sapi/Kerbau Betina Bunting sejumlahsatu laporan. − Peningkatan Penerapan Teknologi Perbibitan sejumlah 2 laporan. − Pengawalan dan Koordinasi Perbibitan di Daerah sejumlah 4 laporan. − Pengembangan Usaha Perbibitan Ternak sejumlah 2 laporan. − Pengembangan Kelembagaan Perbibitan Ternak sejumlah 2 laporan.

e)

Kegiatan

Penjaminan Produk Hewan yang ASUH dan Berdaya

Saingdengan alokasi anggaran Rp. 4.162.620.000,00 realisasi anggaran sebesar Rp. 1.978.106.619,00 atau 48% dengan hasil output kegiatan adalah sebagai berikut : − Pembentukan dan pelaksanaan tim koordinasi pegawasan di Provinsi. − Penerapan Penjaminan PH ASUH di RPH sejumlah 4 laporan. − Fasilitasi Unit Usaha dalam Proses Sertifikasi ASUH sejumlah 4 laporan. − Monitoring dan Surveilans Residu dan Cemaran Mikroba sejumlah 200 sampel. − Pengembangan Kapasitas SDM Bidang Kesmavet sejumlah 32 orang. − Penguatan Manajemen Lab. Kesmavet sejumlahsatu laporan. − Unit Respon Cepat Pengawas Kesmavet sejumlahsatu laporan. − Peningkatan Kapasitas SDM Pengawas Kesmavet sejumlah 30 orang. − Koordinasi Teknis Pengawasan Kesmavet sejumlahsatu laporan. − Pemutakhiran Data Pemotongan sejumlahsatu laporan. − Peningkatan Kesadaran Masyarakat dalam Pencegahan Penularan Zoonosis sejumlah 3 laporan. Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Gubernur Akhir Tahun Anggaran 2015

BAB V - 111


− Pembinaan Penerapan Kesejahteraan Hewan pada Ternak dan Non Ternak sejumlah 2 laporan. f)

Kegiatan Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis Lainnya Ditjen Peternakandengan alokasi anggaran Rp. 1.530.170.000,00 realisasi anggaran sebesar Rp 1.078.041.010,00 atau 70% dengan hasil output kegiatan adalah sebagai berikut : − Perumusan Kebijakan Perencanaan Pembangunan Peternakan dan Kesehatan Hewan sejumlah3 dokumen. − Evaluasi Pelaksanaan Kebijakan Pembangunan Peternakan dan Kesehatan Hewan sejumlah 4 dokumen. − Pengelolaan dan Pelaporan Keuangan serta Penatausahaan Barang Milik Negara sejumlahsatu dokumen.

2)

Program Peningkatan Nilai Tambah, Daya Saing, Mutu, Pemasaran Hasil dan Investasi Pertanian a)

Kegiatan

Pengembangan

anggaran

Rp.

Pemasaran

238.950.000,00realisasi

Domestikdengan anggaran

alokasi

sebesar

Rp

225.550.100,00atau 94% dengan hasil output kegiatan adalah sebagai berikut : − Optimalisasi Sarana dan Kelembagaan Pasar Domestikdalam bentuk satu unit profil pasar ternak di Jawa Timur − Pengembangan akses pemasaran dalam bentuk bimtek yang diikuti satu kelompok − Pengembangan jaringan informasi pasar antara pusat, provinsi, serta Kab. Blitar, Bojonegoro, Trenggalek, Kab Malang, Kab Pasuruan, Kota Surabaya, Jombang, Sumenep, dan Pamekasan b)

Kegiatan Pengembangan usaha dan investasidengan alokasi anggaran Rp. 95.325.000,00realisasi anggaran sebesar Rp 85.203.750,00atau 89% dengan hasil output kegiatan adalah sebagai berikut : − Laporan Kegiatan dan Pembinaan sejumlah satu laporan.

c)

Kegiatan pengembangan pengolahan hasil pertaniandengan alokasi anggaran

Rp.

201.000.000,00realisasi

anggaran

sebesar

Rp.

96.539.700,00atau 80% dengan hasil output kegiatan adalah sebagai berikut − Laporan Kegiatan dan Pembinaan sejumlah satu laporan

BAB V - 112



d)

Kegiatan Dukungan Manajemen dan dukungan teknis lainnya dengan alokasi anggaran Rp. 240.000.000,00 realisasi anggaran sebesar Rp. 191.468.550,00 atau % dengan hasil output kegiatan adalah sebagai berikut : − Laporan Kegiatan dan Pembinaan sejumlah satu laporan.

3)

ProgramPenyediaan dan Pengembangan Prasarana dan Sarana Pertanian a) Kegiatan pengelolaan air irigasi untuk pertaniandengan alokasi anggaran Rp. 46.180.000,00 realisasi anggaran sebesar Rp. 34.365.000,00 atau 74% dengan hasil output kegiatan adalah Penyediaan Layanan Perkantoran selama 12 bulan. b) Kegiatan perluasan areal dan pengelolaan lahan pertaniandengan alokasi anggaran Rp. 28.500.000,00 realisasi anggaran sebesar Rp 19.385.000,00 atau 68% dengan hasil output kegiatan adalah Penyediaan Layanan Perkantoran selama 12 bulan. c) Kegiatan pengelolaan sistem penyediaan dan pengawasan alat mesin pertaniandengan alokasi anggaran Rp. 27.000.000,00 realisasi anggaran sebesar Rp. 9.547.500,00 atau 35% dengan output hasil kegiatan adalah Penyediaan Layanan Perkantoran selama 12 bulan. d) Kegiatan fasilitasi pupuk dan pestisidadengan alokasi anggaran Rp. 17.000.000,00 realisasi anggaran sebesar Rp.11.600.800,00atau 68% dengan hasil output kegiatan adalah Penyediaan Layanan Perkantoran selama 12 bulan. e) Kegiatan pelayanan pembiayaan pertanian dan pengembangan usaha agribisnisdengan alokasi anggaran Rp. 10.000.000,00 realisasi anggaran sebesar Rp. 10.855.000,00atau 99% dengan hasil output kegiatan adalah Penyediaan Layanan Perkantoran selama 12 bulan.

C. PERMASALAHAN DAN SOLUSI Permasalahan − − −

−

Pedoman Umum (Pedum) Kegiatan dari pusat mengalami keterlambatan (akhir triwulan I), sehingga pelaksanaan kegiatan ikut menjadi terlambat; Jika ada perubahan aturan mengenai MAK maupun pemotongan anggaran hendaknya jangan diterapkan pada anggaran tahun berjalan; Terlalu banyak format laporan yang harus disampaikan padahal substansinya sama. Sebaiknya cukup satu laporan yang bisa dipakai untuk semua; Sering terjadi revisi DIPA karena petugas entri data kurang memahami peraturan.


BAB V - 113


22. DINAS SOSIAL PROV. JAWA TIMUR A. DASAR HUKUM 1)

Dasar hukum pelaksanaan pembangunan kesejahteraan sosial melalui dana Dekonsentrasi adalah sebagai berikut :

2)

Undang-Undang No. 11 tahun 2009 tentang Ketentuan Pokok Kesejahteraan Sosial.

3)

Peraturan Pemerintah No. 22 tahun 2000, tentang Otonomi Daerah.

4)

Peraturan Pemerintah No. 39 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial.

5)

Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 9 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Provinsi Jawa Timur.

6)

Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor Tahun 80 Tahun 2008 tentang Uraian Tugas Sekretariat, Bidang, Sub Bagian dan Seksi Dinas Sosial Provinsi Jawa Timur.

7)

Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran ( DIPA ) Dinas Sosial Propinsi Jawa Timur Tahun Anggaran 2015 tanggal 14November 2014 Nomor : SP DIPA027-01.3.050029/2015

8)

Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran ( DIPA ) Dinas Sosial Propinsi Jawa Timur Tahun Anggaran 2015 tanggal 14November 2014 Nomor : SP DIPA027-03.3.059014/2015

9)

Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran ( DIPA ) Dinas Sosial Propinsi Jawa Timur Tahun Anggaran 2015 tanggal 14November 2014Nomor : SP DIPA027-04.3.059015/2015

10) Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran ( DIPA ) Dinas Sosial Propinsi Jawa Timur Tahun Anggaran 2015 tanggal11Agustus2014 Nomor : SP DIPA-02705.3.059016/2015 B. PROGRAM DAN KEGIATAN 1)

Program dukungan manajemen dan pelaksanaan tugas teknis lainnya Kementerian Sosial tahun 2015 a)

Kegiatan Perencanaan dan Penganggaran dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 436.552.000,00 terealisasi sampai dengan akhir tahun 2015 sebesar Rp. 348.086.460,00 atau 79,74 % dengan hasil kegiatan adalah memberikan penguatan terhadap perencanaan program pembangunan Kesejahteraan Sosial di 38 Kabupaten/Kota, Dinas Sosial dan UPT di lingkungan Dinas Sosial Provinsi Jawa Timur.

BAB V - 114



b)

Kegiatan Penyuluhan Sosial dengan alokasi anggaran sebesar Rp.150.000.000,00

terealisasi

sampai

2015sebesar Rp.149.557.500,00

dengan

Atau

99,71

akhir

tahun

% dengan hasil

kegiatan adalah melakukan penyuluhan yang menjangkau pada 270 orang peserta di 9 lokasi. 2)

Program

Pemberdayaan

Sosial dan

Penanggulangan

Kemiskinan

mendapat alokasi a)

Kegiatan

Pelestarian

Kepahlawanan,

Keperintisan,

dan

Kesetiakawanan Sosial dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 428.482.000,00 terealisasi dalam pelaksanaan kegiatan sebesar Rp. 387.633.700,00 atau 90,47 % dengan hasil kegiatan yang ditujukan untuk rehab 7TMP dan 460 orang pemuda peserta kegiatan pra Manggala dan Manggala Indonesia, Internalisasi dan ketrampilan transformasi nilai Kepahlawanan, Keperintisan dan Kesetiakawanan Sosial. b)

Kegiatan Penanggulangan Kemiskinan Pedesaan mendapat alokasi anggaran

sebesar

Rp.4.654.229.700,00

Rp.

4.752.990.000,00

atau

97,92

%

realisasi

dengan

hasil

sebesar kegiatan

penangulangan kemiskinana yang menjangkau sebanyak 175 KUBE atau 1.750 KK. c)

Kegiatan

Pemberdayaan

Keluarga

dan

Kelembagaan

Sosial

Masyarakat dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 3.510.200.000,00 terealisasi sebesar Rp. 3.184.172.750,00 atau 90,71 % dengan hasil kegiatan pemberdayaan keluarga yang menjangkau 70 WRSE, 38 LK3, 664 TKSK, 60 Orsos, 60 PSM, 70 KT, 20 WKSBM dan 39 CSR serta 1 Family Care Unit. d)

Kegiatan Penanggulangan Kemiskinan Perkotaan dengan alokasi anggaran sebesar Rp.2.430.110.000,00 terealisasi sebesar Rp. 2.426.002.250,00

atau

99,83

%

dengan

hasil

kegiatan

penanggulangan kemiskinan pada 800 KK miskin. 3)

Program Rehabilitasi Sosial a)

Kegiatan Rehabilitasi Sosial Korban Penyalahgunaan NAPZA dengan pagu anggaran sebesar Rp. 328.995.000,00 realisasi sebesar Rp. 316.744.000,00 atau 96,28 % dengan hasil kegiatan rehabilitasi yang menjangkau sebanyak 120 orang Korban Penyalahgunaan NAPZA.


BAB V - 115


b)

Kegiatan Rehabilitasi Sosial orang dengan kecacatan

dengan

anggaran sebesar Rp. 2.352.777.000,00 dan realisasi sebesar Rp. 2.347.534.000,00 atau 99,78 % dengan hasil kegiatan memberikan pelayanan pada 1.423 orang dengan kecacatan. c)

Kegiatan Rehabilitasi Sosial Tuna Sosial dengan pagu anggaran sebesar Rp. 295.000.000,00 dan realisasi sebesar Rp. 294.491.000,00 atau 99,83 % dengan hasil kegiatan rehabilitasi dapat menjangkau 90 orang Tuna Sosial

d)

Kegiatan Rehabilitasi dan Perlindungan Sosial anak dengan pagu anggaran sebesar Rp. 17.254.730.000,00 dan realisasi sebesar Rp.15.437.405.000,00 atau 89,47 % dengan hasil kegiatan sasaran pada 14.000 Anak.

e)

Kegiatan Pelayanan Sosial Lanjut Usia dengan pagu anggaran Rp. 1.690.555.000,00 dan realisasi sebesar Rp. 1.582.529.000,00 atau 93,61 % dengan hasil kegiatan memberikan pelayanan pada 1.050 orang lanjut usia terlantar.

4) Program Perlindungan dan Jaminan Sosial a)

Kegiatan Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam mendapat alokasi anggaran sebesar Rp. 2.957.498.000,00 terealisasi sebesar Rp. 2.917.437.000,00 atau 98,65 % dengan hasil kegiatan 1 lokasi Kampung Siaga Bencana dan 160 petugas perlindungan sosial korban bencana.

b)

Kegiatan Perlindungan Sosial Korban Bencana Sosial mendapatkan pagu anggaran sebesar Rp. 414.500.000,00 terealisasi sebesar Rp. 338.631.000,00 atau 81,70 % dengan hasil kegiatan difokuskan pada Rekomendasi kajian pemetaan daerah rawan bencana sosial sebanyak 1 rekomendasi dan 50 orang petugas perlindungan sosial korban bencana sosial yang mendapatkan bimbingan teknis.

c)

Kegiatan Perlindungan Sosial Korban Tindak Kekerasan, dan Pekerja Migran dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 748.640.000,00 terealisasi sebesar Rp. 721.783.856 atau 96,41 % dengan hasil kegiatan menjangkau pada 60 orang Korban Tindak Kekerasan dan Pekerja Migran.

d)

Kegiatan

Jaminan

Kesejahteraan

Sosial

(Bantuan

Tunai

Bersyarat/Program Keluarga Harapan (PKH) mendapat alokasi anggaran sebesar Rp. 8.194.166.000,00 terealisasi sebesar Rp. BAB V - 116



8.164.303.846,00 atau 99,64 % dengan hasil kegiatan yang menjangkau di 38 Kabupaten /Kota se Jawa Timur atau menjangkau sebanyak 542.878 KSM. e)

Kegiatan Pengumpulan dan Pengelolaan Sumber Dana Sosial dengan pagu anggaran sebesar Rp. 300.000.000,00 terealisasi sebesar Rp. 287.024.000,- atau 95,67 % dengan hasil pada pelaksanaan kegiatan pemantauan pelaksanaan Pengumpulan Uang atau Barang dan Undian Gratis Berhadiah

f)

Kegiatan Asuransi Kesejahteraan Sosial (ASKESOS) memperoleh pagu anggaran sebesar Rp. 126.370.000,00 dengan realisasi sebesar Rp. 91.920.000,00 atau 72,74 %


Masih lemahnya monitoring dan evaluasi terutama bagi bantuan yang sifatnya tranfers langsung baik kepada perorangan maupun terhadap lembaga sosial

-

Minimnya anggaran kabupaten/kota untuk penanganan PMKS

-

Adanya revisi DIPA yang mempengaruhi penyerapan anggaran

Solusi -

Meningkatkan

koordinasi

dengan

Instansi

Sosial

Kabupaten/Kota

khususnya dalam pelaksanaan monitoring dan evaluasi bantuan yang sifatnya transfer langsung ke sasaran. -

Mendorong komitmen Kabupaten/Kota dalam pengalokasian anggaran pembangunan kesejahteraan sosial.

-

Melakukan revisi DIPA dengan mengkoordinasikan pada Kanwil


BAB V - 117


23. DINAS TENAGA KERJA TRANSMIGRASI DAN KEPENDUDUKAN PROV. JAWA TIMUR A. DASAR HUKUM 1) Undang–Undang Nomor 29 tahun 2009 tentang Perubahan atas Undang– Undang Nomor 15 tahun 1997 tentang Ketransmigrasian (Lembaran Negara RI tahun 1997 Nomor 37, tambahan lembaran Negara RI Nomor 3682); 2) Undang–Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (lembaran Negara RI tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara RI nomor 4286); 3) Undang–Undang RI Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara RI Nomor 125 tahun 2004, Tambahan Lembaran Negara RI nomor 4437) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4844); 4) Undang–Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tangung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4400); 5) Undang–Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara RI nomor 4421); 6) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor : 2 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Transmigrasi (Lembaran Negara RI tahun 1999 nomor 4, Tambahan Lembaran RI nomor 3800); 7) Peraturan Pemerintah Nomor : 6 tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Tahun 2006 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4609 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2008 (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4855); 8) Peraturan Pemerintah Nomor : 39 tahun 2006 tanggal 29 Nopember 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan ; 9) Peraturan Pemerintah Nomor : 7 tahun 2008 tentang Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan (Lembaran Negara RI Tahun 2008 Nomor 20 Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4816) ;

BAB V - 118



10) Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 2002 tentang Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Presiden Nomor : 72 Tahun 2004 (Lembaran Negara RI tahun 2004 nomor 92 , Tambahan Lembaran Negara RI nomor 4418) ; 11) Keputusan Presiden RI Nomor 80 Tahun 2003 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara RI Tahun 2003 Nomor 120, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4330) jo Keppres Nomor : 61 Tahun 2004 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Instansi Pemerintah dan telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor : 8 Tahun 2006 tentang Perubahan keempat dan diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2007; 12) Peraturan Pemerintah Nomor 7 tahun 2008 tentang Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan (Lembaran Negara RI Tahun 2008 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4816); 13) Peraturan Menteri Keuangan RI Nomor : 134/PMK.06/2007 tentang Pedoman Pembayaran dalam Keuangan APBN; 14) Peraturan Menteri Keuangan RI Nomor : 171/PMK.05/2007 tentang Akuntansi Pelaporan Keuangan Pemerintah Pusat; 15) Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor : PER. 33.A/MEN/ XII/2006 tanggal 1 Desember 2006 tentang Sistem Pelaporan Bidang Ketenagakerjaan dan dan Ketransmigrasian; 16) 16. Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor : PER. 35.A/MEN/XII/2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Negara Bidang Ketenagakerjaan dan dan Ketransmigrasian serta ketentuan– ketentuan lain yang berlaku berkaitan revisi DIPA/POK; 17) Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi RI Nomor PER. 31/MEN/XII/2009 tentang Pelaksanaan dana Dekonsentrasi dan Tugas Pembantunan Bidang Ketenagakerjaan dan Ketransmigrasian Tahun anggaran 2010; 18) Peraturan Daerah Nomor 9 tahun 2008 Tanggal 20 Agustus 2008, Lembaran Daerah Nomor 2 seri D tentang Struktur Organisasi Dinas tenaga Kerja Transmigrasi dan Kependudukan Propinsi Jawa Timur.


BAB V - 119


B. PROGRAM DAN KEGIATAN 1) Program Penempatan dan Perluasan Kesempatan Kerja / Dirjen BINA PENTA a) Kegiatan Pengembangan model dan inkubasi bisnis kesempatan kerja dengan anggaran

perluasan

sebanyak Rp.3.222.689.000,-

realisasi Rp.314.108.100,- atau sebesar 9,75 %. Hasil kegiatan adalah pengembangan Tenant Inkubasi Bisnis Perluasan kesempatan kerja sebanyak 54 orang. b) Kegiatan Penempatan tenaga kerja dalam negeri dengan alokasi anggaran sebanyak Rp.802.901.000,- realisasi Rp.660.802.816 atau sebesar 82,30 %. Hasil kegiatan adalah Penempatan tenaga kerja melalui mekanisme antar kerja di 13 lokasi dan peningkatan kapasitas Pengantar Kerja/Petugas Antar Kerja sebanyak 114 orang. c) Kegiatan Pembinaan penempatan dan perlindungan TKI luar negeri dengan alokasi anggaran sebanyak Rp. 318.212.000,- realisasi Rp.281.632.300,- atau 88,50 %. Hasil kegiatan adalah Penempatan TKLN berdasarkan okupasi di dua lokasi. d) Kegiatan Pengembangan dan peningkatan perluasan kesempatan kerja dengan alokasi anggaran sebanyak Rp.14.222.074.000,- realisasi Rp.13.418.107.969,- atau 94,35 %. Hasil kegiatan adalah sebagai berikut : − Penciptaan WUB melalui pemberdayaan tenaga kerja mandiri sebanyak 2 paket; − Pemberdayaan masyarakat melalui padat karya produktif sebanyak 8 paket; − Pemberdayaan melalui TTG (Teknologi Tepat Guna) sebanyak 20 paket; − Peningkatan kuantitas dan kulitas tenaga kerja mandiri untuk penciptaan

Wirausaha

baru

sebanyak

1.480

orang

dan

pemberdayaan dan pelatihan tenaga kerja sarjana melalui penugasan pendampingan masyarakat sebanyak 95 orang. . e) Kegiatan Peningkatan Pengembangan Pasar Kerja dengan alokasi anggaran sebanyak Rp. 2.668.035.000,- realisasi Rp.1.655.565.033,- atau 62,05 persen. Hasil kegiatan adalah pembinaan dan pembangunan pusat informasi pasar kerja provinsi dan kab./kota sebanyak 39 lokasi.

BAB V - 120



f) Kegiatan Dukungan manajemen dan dukungan teknis lainnya Ditjen Pembinaan Penempatan Tenaga Kerja dengan alokasi anggaran sebanyak Rp. 611.710.000,- realisasi Rp. 467.021.545 atau 76,35 persen. Hasil kegiatan adalah laporan kegiatan dan pembinaan serta layanan perkantoran sebanyak 12 bulan pelayanan. 2) Program Pengembangan Hubungan Industrial dan Peningkatan Jaminan Sosial Tenaga Kerja a) Kegiatan Pengelolaan kelembagaan dan pemasyarakatan hubungan industrial dengan alokasi anggaran sebanyak Rp.3.022.300.000,- realisasi Rp.2.825.988.550,- atau 93,50 persen. Hasil kegiatan adalah : − SDM yang memahami hubungan industrial sebanyak 300 orang; − Penyuluhan hubungan industrial sebanyak 1.135 paket; peningkatan kapasitas Pengurus SP/SB sebanyak 60 orang; − Peningkatan kapasitas anggota LKS Bipartit sebanyak 30 orang; − Penyuluhan tata cara pembentukan LKS Tripartit sebanyak 120 orang. b) Kegiatan Peningkatan penerapan pengupahan dengan alokasi anggaran sebanyak Rp.286.980.000,- realisasi Rp.241.631.000,- atau 84,20 persen. Hasil kegiatan adalah Sosialisasi pengupahan sebanyak 200 orang. c) Kegiatan Konsolidasi pelaksanaan peningkatan intensitas pencegahan dan penyelesaian hubungan industrial dengan alokasi anggaran sebanyak Rp.1.489.240.000,- realisasi Rp.1.011.690.000,- atau 67,93 persen. Hasil kegiatan adalah : − Penyelesaian Perselisihan di luar Pengadilan HI sebanyak 335 kasus; − Unit layanan Mediasi Perselisihan HI sebanyak 2 unit; − Sosialisasi Tata cara Pencegahan Perselisihan HI sebanyak 150 orang. d) Kegiatan Pengelolaan persyaratan kerja, kesejahteraan dan analisis diskriminasi dengan alokasi anggaran sebanyak Rp.659.242.000,realisasi Rp.581.408.082,- atau 88,19 persen. Hasil kegiatan adalah : − Sosialisasi fasilitas kesejahteraan pekerja/buruh sebanyak 400 orang; − Peningkatan kapasitas pelaku HI tentang Tata Cara Pembuatan PK,PP,dan PKB sebanyak 60 orang; − Sosialisasi Non Diskriminasi di tempat kerja sebanyak 50 orang; Forum Non Diskriminasi di tempat kerja sebanyak 3 orang.


BAB V - 121


e) Kegiatan Dukungan manajemen dan dukungan teknis lainnya Ditjen Pembinaan Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja dengan alokasi anggaran sebanyak Rp. 1.072.970.000,- realisasi Rp.1.031.054.068,- atau 96,09 persen. Hasil kegiatan adalah : − Dokumen Perencanaan dan Pengelolaan Angaran sebanyak 10 paket; − Laporan monitoring dan evaluasi sebanyak 12 laporan; − Layanan perkantoran sebanyak 12 bulan layanan. f) Kegiatan Peningkatan penerapan jaminan sosial tenaga kerja dengan alokasi anggaran sebanyak Rp.304.420.000,- realisasi Rp. 233.240.000,atau 76,62 persen. Hasil kegiatan adalah : Sosialisasi, konsolidasi dan Bimtek sebanyak 200 orang. 3) Program

Perlindungan

Tenaga

Kerja

dan Pengembangan

Sistem

Pengawasan Ketenagakerjaan a) Kegiatan Peningkatan kualitas teknis pemeriksaan dan penyidikan norma ketenagakerjaan dengan alokasi anggaran sebanyak Rp. 3.004.948.000,-realisasi anggaran sebanyak Rp. 2.808.095.650,- atau 93,45 persen. Hasil kegiatan adalah : − Pembinaan teknis pemeriksaan norma ketenagakerjaan sebanyak 6.980 Pengawas KK; − Pembinaan teknis penyidikan tindak pidana ketenagakerjaan sebanyak 4 Pengawas KK. b) Kegiatan

Peningkatan

perlindungan

pekerja

perempuan

dan

penghapusan pekerja anak dengan alokasi anggaran sebanyak Rp. 117.850.000,- realisasi Rp.117.850.000,- atau 100 persen. Hasil kegiatan adalah Penerapan norma perlindungan pekerja perempuan sebanyak 222 perushaan. c) Kegiatan Peningkatan penerapan norma keselamatan dan kesehatan kerja dengan alokasi anggaran sebanyak Rp.102.654.000,- realisasi Rp.102.654.000,- atau 100 persen. Hasil kegiatan adalah Penerapan norma kelembagaan, keahlian dan SMK3 sebanyak 50 perusahaan.

BAB V - 122



d) Kegiatan

Dukungan

manajemen

dan

dukungan

teknis

lainnya

Pembinaan Pengawasan Ketenagakerjaan dengan alokasi anggaran sebanyak Rp.638.635.000,- realisasi Rp.605.354.350,- atau 94,79 persen. Hasil kegiatan adalah : − Dokumen perencanaan dan pengelolaan anggaran sebanyak 9 dokumen; − layanan perkantoran sebanyak 12 bulan. 4) Program Peningkatan Kompetensi Tenaga Kerja dan Produktivitas a) Kegiatan Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Pelatihan Kerja dan Produktivitas dengan alokasi anggaran sebanyak Rp. 211.222.000,realisasi sebanyak Rp.116.761.000,- atau 55,28 persen. Hasil kegiatan adalah Peningkatan kelembagaan sebanyak 30 dokumen. b) Kegiatan Pengembangan dan Peningkatan Produktivitas dengan alokasi anggaran sebanyak Rp.151.502.000,- realisasi Rp.150.690.000,- atau 99,46 persen. Hasil kegiatan adalah : − Pembinaan desa produktif sebanyak 3 desa; − Jumlah unit usaha yang dibina sebanyak 5 unit usaha. c) Kegiatan Pengembangan Standarisasi Kompetensi Kerja dan Pelatihan Kerja dengan alokasi anggaran sebanyak Rp. 15.870.675.000,- realisasi Rp.15.344.559.100 atau 96,68 persen. Hasil kegiatan adalah Tenaga kerja yang mendapat pelatihan berbasis kompetensi sebanyak 5.424. orang. d) Kegiatan Peningkatan Kompetensi Instruktur dan Tenaga Kepelatihan Binalattas dengan alokasi anggaran sebanyak Rp. 398.380.000,- realisasi Rp.388.939.500,- atau 97,63 persen. Hasil kegiatan adalah Instruktur yang ditingkatkan kompetensinya (upgrading) sebanyak 50 orang. e) Kegiatan Peningkatan Penyelenggaraan Pemagangan Dalam dan Luar Negeri Binalattas dengan alokasi anggaran sebanyak Rp. 5.011.754.000,realisasi Rp.4.095.226.950,- atau 81,71 persen. Hasil kegiatan adalah Peserta pemagangan yang mendaat sertifikasi kompetensi sebanyak 840 orang. f) Kegiatan Pengembangan dan Peningkatan Produktivitas Binalattas dengan alokasi anggaran sebanyak Rp.314.682.000,- realisasi Rp. 276.850.000,- atau 87,98 persen. Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Gubernur Akhir Tahun Anggaran 2015

BAB V - 123


Hasil kegiatan adalah : − Peningkatan produktivitas tenaga kerja sebanyak 80 orang / angkatan; − Calon Wirausaha Baru yang dilatih sebanyak 30 orang. g) Kegiatan Pengembangan Standarisasi Kompetensi Kerja dan Pelatihan Kerja Binalattas dengan alokasi anggaran sebanyak Rp. 10.638.195.000,realisasi Rp.10.214.757.600 orang atau 96,02 persen. Hasil kegiatan adalah : − Tenaga kerja yang mendapat pelatihan berbasis kompetensi sebanyak 3.232 orang; − Partisipasi Indonesia pada kompetisi keterampilan tingkat regional ASEAN sebanyak 50 orang. 5) Program Penataan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil a) Kegiatan Laporan penyelenggaraan Adminduk dengan alokasi anggaran sebanyak Rp.18.466.121.000,- realisasi Rp. 16.904171.600,- atau 91,54 persen. Hasil kegiatan adalah Laporan Penyelenggaraan Adminduk sebanyak 1 laporan. C. PERMASALAHAN DAN SOLUSI Permasalahan 1) Program Penempatan dan Perluasan Kesempatan Kerja / Dirjen BINA PENTA –

Penempatan tenaga kerja AKL (Antar Kerja Lokal) mengalami penurunan dikarenakan dampak perlambatan pertumbuhan ekonomi sehingga permintaan tenaga kerja di beberapa sektor lapangan usaha berkurang.

–

Turunnya kontribusi penempatan dari LPTKS (Lembaga Penempatan Tenaga Kerja Swasta), karena diberlakukannya Permenakertrans RI No. 19 Tahun 2012 tentang Syarat-Syarat Penyerahan Sebagian Pelaksanaan Pekerjaan Kepada Perusahaan Lain dan Peraturan Daerah Prov. Jawa Timur No. 9 Tahun 2013 tentang Penyerahan Sebagian Pelaksanaan Pekerjaan Kepada Perusahaan Lain. LPTKS dihadapkan pada pilihan untuk tetap menempatkan tenaga bersifat kontrak atau menempatkan tenaga yang bersifat tetap.

–

Masih minimnya penempatan tenaga kerja AKAD (Antar Kerja Antar Daerah) melalui LPTKS (Lembaga Penempatan Tenaga Kerja Swasta), karena adanya disparitas Upah Minimum antar Provinsi. Tingkat upah di

BAB V - 124



Jawa Timur lebih tinggi dibandingkan provinsi lain sehingga calon tenaga kerja enggan untuk bekerja di luar Jawa Timur. –

Turunnya kontribusi penempatan tenaga kerja AKAN (Antar Kerja Antar Negara) akibat masih diberlakukannya moratorium di beberapa Negara tujuan penempatan, dan pengetatan seleksi calon TKI khususnya untuk kemampuan bahasa dan budaya Negara tujuan.

–

Belum optimalnya pendataan penyerapan tenaga kerja baru dari kegiatan

perluasan

kesempatan

kerja

di

sektor

informal

di

kabupaten/kota. 2) Program Pengembangan Hubungan Industrial dan Peningkatan Jaminan Sosial Tenaga Kerja –

Naiknya Upah Minimum Kab./Kota (UMK) di Jawa Timur secara signifikan beberapa tahun terakhir berimbas pada sulitnya kondisi dunia usaha di Jawa Timur, menyebabkan tingginya angka PHK yang berkontribusi signifikan terhadap kenaikan kasus perselisihan hubungan industrial.

–

Keterbatasan jumlah tenaga fungsional Mediator Hubungan Industrial di Jawa Timur.

–

Kendala

komunikasi/koordinasi

dengan

instansi

terkait,

akibat

penerapan Otonomi Daerah yang membatasi kewenangan Provinsi. 3) Program

Perlindungan

Tenaga

Kerja

dan

Pengembangan

Sistem

Pengawasan Ketenagakerjaan –

Dalam penanganan kasus ketenagakerjaan, kecepatan penyelesaian kasus bergantung dari masing-masing perusahaan untuk memenuhi hak pekerja dan menyelesaikan kasus yang ada secepat mungkin.

–

Tidak meratanya jumlah Pengawas Ketenagakerjaan di Kabupaten/Kota dan banyaknya Pengawas Ketenagakerjaan Kabupaten/Kota yang dimutasi keluar SKPD Ketenagakerjaan.

–

Saat ini, penanganan masalah ketenagakerjaan di Kabupaten/Kota masih di bawah kendali Kepala Daerah sehingga mengganggu independensi

Pengawas

Ketenagakerjaan

dalam

melakukan

pemeriksaan dan pembinaan terutama dalam penanganan kasus ketenagakerjaan. –

Jumlah kasus kecelakaan kerja turun, namun tetap banyak pelaporan kasus

kecelakaan

kerja

ringan.

Kasus-kasus

ini

tidak

sampai

menghilangkan waktu kerja sehingga kasus kecelakaan kerja menjadi Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Gubernur Akhir Tahun Anggaran 2015

BAB V - 125


banyak secara kuantitas, tetapi secara kualitas bersifat ringan. Kasus kecelakaan kerja adalah kejadian yang tidak dapat diduga sebelumnya sehingga sulit untuk diperkirakan kejadiannya. 4) Program Peningkatan Kompetensi Tenaga Kerja dan Produktivitas –

Kondisi sarana-prasarana dan fasilitas pelatihan di 16 (enam belas) UPT Pelatihan Kerja atau BLK belum sepenuhnya memadai sehingga masih harus terus dilakukan revitalisasi.

–

Alokasi sertifikasi kompetensi yang belum memadai dibandingkan jumlah siswa yang mengikuti Pelatihan Berbasis Kompetensi. Idealnya, lulusan Pelatihan Berbasis Kompetensi diikuti dengan uji kompetensi untuk menghasilkan tenaga kerja yang benar-benar kompeten.

–

Peran dan fungsi kabupaten/kota terhadap pembinaan pemagangan di wilayahnya belum optimal dan data pemagangan mandiri tidak terdata dengan baik di Kabupaten/Kota.

5) Program Penataan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil –

Data penduduk dalam database selalu berkembang melalui hasil konsolidasi data, namun berdasarkan hasil registrasi manual masih selalu ada anomali data ganda (dokumen ganda, meninggal belum dilaporkan, lahir belum dicatatkan, pindah tidak melapor).

–

Terkait konsolidasi data center setiap semester, provinsi tidak melakukan verifikasi data penduduk ganda. Verifikasi anomali data ganda merupakan kewenangan pusat dan kabupaten/kota.

–

Data kependudukan belum dimanfaatkan secara optimal.

–

Program Penataan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil dengan pagu anggaran sebanyak Rp.18.466.121.000,- realisasi anggaran sebanyak 16.904.171.600,- atau sebesar 91,54 persen.

6) Program Pengembangan Masyarakat dan Kawasan Transmigrasi/Dirjen P2MKT –

Surat Perintah Pemberangkatan (SPP) diterbitkan pada akhir tahun anggaran;

–

Jadwal kapal menyesuaikan dengan keterlambatan;

–

Terlambatanya progres finalisasi pembangunan dari daerah tujuan yang meliputi bangunan tempat tinggal, air bersih dll;

–

Target yang tertuang pada DIPA sebesar 480 KK padahal target murni untuk APBN hanya 380 KK dari target Jawa Timur sebesar 480 KK;

BAB V - 126



–

Dari target 480 KK realisasi 354 KK; sedangkan target yang tidak terealisasi sebanyak 126 KK (SPP untuk penempatan Poso yang turun bulan Januari 2015 sebanyak 15 KK dan 3 KK Kota Pasuruan yang tidak memenuhi target, sehingga realisasi keuangan hanya 40, 46 persen.

Solusi 1) Program Penempatan dan Perluasan Kesempatan Kerja / Dirjen BINA PENTA –

Peningkatan layanan publik melalui inovasi pelayanan penempatan “Ayo Kerja Jatim” yang dilakukan baik secara konvensional melalui pelayanan langsung, maupun melalui website infokerja-jatim.com. Yang terbaru, dilakukan terobosan pelayanan informasi lowongan kerja melalui smartphone (berbasis android) untuk memperluas cakupan pelayanan informasi lowongan kerja di seluruh strata masyarakat.

–

Jejaring kerjasama informasi bursa kerja dengan pihak-pihak yang berkontribusi tinggi terhadap penyediaan peluang kerja (dunia industri, asosiasi profesi, satuan pendidikan menengah dan perguruan tinggi) sehingga info peluang kerja di sektor formal semakin terbuka, banyak dan mudah diakses pencari kerja.

–

Meningkatkan

pembinaan

kepada

Kabupaten/Kota

untuk

lebih

mengefektifkan pelayanan dan pendataan penempatan tenaga kerja dari pencari kerja umum maupun alumni dari dunia pendidikan/alumni pelatihan. –

Bursa Kerja Bulanan, Pekan Pasar Kerja di bulan September (2 bulan pasca kelulusan), serta Bursa Kerja Bersama dengan Provinsi lain.

–

Menggerakkan dan mendorong sektor-sektor lapangan usaha dan keterlibatan SKPD lainnya untuk berkontribusi dalam penciptaan dan perluasan lapangan kerja di Jawa Timur.

–

Koordinasi dan peningkatan kemampuan SDM petugas antar kerja di Kabupaten/Kota untuk memperkuat upaya penyerapan tenaga kerja di sektor formal maupun informal.

–

Pembinaan dan optimalisasi fungsi Tenaga Kerja Sarjana sebagai pendamping

dan

motivator

masyarakat

dalam

pengembangan

kesempatan kerja di sektor informal.


BAB V - 127


2) Program Pengembangan Hubungan Industrial dan Peningkatan Jaminan Sosial Tenaga Kerja –

Pembinaan lebih intensif kepada unsur pekerja dan pengusaha secara langsung ataupun melalui forum komunikasi dan konsultasi, sosialisasi, bimbingan teknis yang melibatkan 3 unsur hubungan industrial (pengusaha, pekerja, pemerintah).

–

Mendorong Kabupaten/Kota untuk berperan lebih aktif dalam proses penetapan UMK.

–

Mengusulkan pegawai di bidang Hubungan Industrial Provinsi maupun Kab./Kota untuk mengikuti Diklat Mediator Hubungan Industrial, dalam rangka menambah tenaga Mediator Hubungan Industrial.

–

Mengoptimalkan komunikasi/koordinasi dengan instansi terkait, serta pembinaan yang lebih intensif ke Kabupaten/Kota berkenaan dengan permasalahan Hubungan Industrial.

3) Program

Perlindungan

Tenaga

Kerja

dan

Pengembangan

Sistem

Pengawasan Ketenagakerjaan –

Pembinaan, pengawasan dan pemeriksaan secara berkala terhadap seluruh perusahaan di Jawa Timur.

–

Penyusunan prosedur operasional standr pembinaan dan pemeriksaan ketenagakerjaan yang berlaku secara nasional untuk keseragaman regulasi penanganan masalah ketenagakerjaan serta mekanisme pemeriksaan.

–

Sosialisasi maupun pembinaan kepada perusahaan di bidang norma ketenagakerjaan dan K3 (Keselamatan dan Kesehatan Kerja). Pembinaan terhadap efektivitas dan fungsi HRD perusahaan sebagai wakil perusahaan

untuk

mendorong

kepatuhan

terhadap

norma

ketenagakerjaan. Sedangkan untuk menekan kasus kecelakaan kerja di perusahaan, dilakukan peningkatan efektivitas P2K3, Ahli K3 dan petugas P3K di perusahaan, dokter dan paramedis perusahaan, tim penanggulangan kebakaran dan operator peralatan K3 di perusahaan. –

Peningkatan jumlah P2K3 dan mendorong lahirnya tokoh P2K3 di perusahaan

untuk

meningkatkan

kesadaran

akan

pentingnya

keselamatan di tempat kerja. –

Memberdayakan serikat pekerja untuk turut mengawasi keselamatan di tempat kerja untuk meminimalisir terjadinya kasus kecelakaan kerja.

BAB V - 128



–

Mendorong pembudayaan K3 di Jawa Timur melalui pemberian penghargaan di bidang K3.

4)Program Peningkatan Kompetensi Tenaga Kerja dan Produktivitas

–

Menyelesaikan target

revitalisasi sarana-prasarana

dan fasilitas

pelatihan di 16 UPT PK pada saat bersamaan secara bertahap. –

Melakukan koordinasi dan kerjasama dengan Badan nasional Sertifikasi Profesi (BNSP) untuk mendorong peningkatan jumlah sertifikasi kompetensi tenaga kerja.

–

Mengintensifkan fungsi Lembaga Pelatihan Kerja Swasta (LPKS) untuk mencetak tenaga kerja yang terampil/kompeten.

–

Peningkatan koordinasi dan membangun mitra kerja melalui Forum Komunikasi Jejaring Pemagangan (FKJP) di setiap Kabupaten/Kota untuk meningkatkan pemagangan mandiri, dengan melibatkan unsur asosiasi perusahaan, industri, lembaga pelatihan kerja, dinas yang menangani ketenagakerjaan. 5) Program Penataan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil – Meningkatkan kemampuan pengelola SIAK (Sistem Administrasi Kependudukan) melalui bimtek dan koordinasi lebih intensif dengan instansi, lembaga/organisasi dan masyarakat. – Sosialisasi tentang pemanfaatan data kependudukan untuk semua kebutuhan, seperti perencanaan pembangunan, pemilu/pilkada, pelayanan publik, pencegahan hukum dan kriminalitas. – Kerjasama dengan instansi terkait/lembaga/masyarakat untuk memanfaatkan data penduduk. 6) Program Pembangunan Kawasan Transmigrasi /Dirjen P4Trans/P2KT – Fokus ke program untuk pengerjaan di lokasi sesuai dengan RTSP; – Sebelum melaksanakan lelang kontrak dilaksanakan diawali dengan berdasarkan pra DIPA; – Monitoring untuk penyelesaian bangunan sebelum akhir tahun anggaran untuk penganggaran. – Perlu ditingkatkan koordinasi yang kuat antara Disnakertransduk Prov. dengan daerah penempatan di satu sisi, sedangkan di sisi lain perlu dibangun koordinasi yang kuat antara Disnaker Provinsi dengan Kemnakertrans. Permasalahan mendasar adalah selalu terlambatnya kesiapan daerah penempatan dalam persiapan lahan dan infrastruktur, sehingga berdampak lambatnya terbitnya Surat Perintah Pemberangkatan (SPP) dari Kemnakertrans ke Disnakertransduk Provinsi. Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Gubernur Akhir Tahun Anggaran 2015

BAB V - 129


24. SATUAN POLISI PAMONG PRAJA JAWA TIMUR A. DASAR HUKUM 1) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286); 2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355); 3) Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400); 4) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421); 5) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah ; 6) Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2004 tentang Rencana Kerja Pemerintah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 74, dan Tambahan Lembaran Negara Nomor 4405); 7) Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Tahun 2006 Nomor 20, dan Tambahan Lembaran Negara Nomor 4609) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2008 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 76, dan Tambahan Lembaran Negara Nomor 4855); 8) Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2008 tentang Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 20, dan Tambahan Lembaran Negara Nomor 4816); 9) Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2010 tentang Satuan Polisi Pamong Praja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5094); 10) Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pelaksanaan Tugas dan Wewenang Serta Kedudukan Keuangan Gubernur sebagai Wakil Pemerintah di Wilayah Provinsi (Lembaran Negara Tahun BAB V - 130



2010 Nomor 25, dan Tambahan Lembaran Negara Nomor 5107) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah

Nomor 23

Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pelaksanaan Tugas dan Wewenang Serta Kedudukan Keuangan Gubernur sebagai Wakil Pemerintah di Wilayah Provinsi (Lembaran Negara Tahun 2011

Nomor 44, dan Tambahan

Lembaran Negara Nomor 5209); 11) Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2013 tentang Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2014; 12) Keputusan Presiden Nomor 29 Tahun 2013 tentang Rincian Anggaran Belanja Pemerintah Pusat Tahun Anggaran 2014; 13) Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang / Jasa Pemerintah; 14) Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 71 Tahun 2013 Tentang Pelimpahan dan Penugasan Urusan Pemerintahan Lingkup Kementerian Dalam Negeri Tahun 2014; 15) Keputusan Gubernur Jawa Timur Nomor : 188/212/KPTS/013/2015Tahun 2015 Tentang Penunjukan Dan Pengangkatan Kuasa Pengguna Anggaran Dana Dekonsentrasi Di Lingkungan Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Jawa Timur Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2015. B. PROGRAM DAN KEGIATAN 1)

Program Penguatan penyelenggaraan Pemerintahan umum a)

Kegiatan pembinaan ketentraman, ketertiban dan perlindungan masyarakat dengan alokasi anggaran

Rp. 534,668,000 realisasi

anggaran sebesar Rp. 517,842,400 atau 96.85 % dengan hasil kegiatan adalah sebagai berikut : − Rapat Koordinasi Pengembangan Kapasitas Sumber Daya Manusia Polisi Pamong Praja Dalam Rangka Persiapan Pembahasan Jabatan Fungsional sebagai berikut : •

Satuan Polisi Pamong Praja harus membangun Sumber Daya Manusia yang profesional, agar dalam pelaksanaan tugas di lapangan tidak terjadi gesekan ;


BAB V - 131


•

Untuk mewujudkan Polisi Pamong Praja yang Kompeten dan terpelihara Kompetensinya ;

•

Dalam pelaksanaan tugas dan fungsi Satuan Polisi Pamong Praja harus didukung oleh kompetensi yang memadai ( fisik yang prima, pengetahuan umum yang baik, skill yang memadai, pendekatan strategis, dan berwawasan global );

•

Dukungan dan komitmen dari pucuk pimpinan sangat berperan dalam peningkatan kompetensi anggota Satuan Polisi Pamong Praja untuk menuju profesionalitas dalam menjalankan tugas penegakan

peraturan

daerah,

ketertiban

umum

dan

ketentraman masyarakat serta perlindungan masyarakat. −

Adapun hasil dari penyelenggaraan Bimbingan Teknis Peningkatan SDM Polisi Pamong PrajaDalam Rangka Pengamanan Pemilihan Kepala Daerah serentak Tahun 2015, antara lain sebagai berikut: •

Satuan Polisi Pamong Praja harus membangun kemitraan dengan masyarakat, agar dalam pelaksanaan tugas tidak terjadi gesekan yang bisa menimbulkan kerugian di kedua belah pihak, baik di pihak Satuan Polisi Pamong maupun masyarakat;

•

Peningkatan dan penguatan peran Satuan Polisi Pamong Praja sangat strategis dalam kelancaran pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah serentak Tahun 2015;

•

Dalam pelaksanaan tugas dan fungsi Satuan Polisi Pamong Praja harus didukung oleh kompetensi yang memadai ( fisik yang prima, pengetahuan umum yang baik, skill yang memadai, pendekatan strategis, dan berwawasan global );

•

Dukungan dan komitmen dari pucuk pimpinan sangat berperan dalam peningkatan kompetensi anggota Satuan Polisi Pamong Praja untuk menuju profesionalitas dalam menjalankan tugas penegakan

peraturan

daerah,

ketertiban

umum

dan

ketentraman masyarakat serta perlindungan masyarakat.

BAB V - 132



25. SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI JAWA TIMUR A. DASAR HUKUM 1) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara; 2) Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2014 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2015; 3) Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2008 tentang Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan; 4) Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2010 tentang Tata cara Pelaksanaan Tugas dan Wewenang serta Kedudukan Keuangan Gubernur sebagai Wakil Pemerintah di Wilayah Provinsi sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pelaksanaan Tugas dan Wewenang serta Kedudukan Keuangan Gubernur sebagai Wakil Pemerintah di Wilayah Provinsi; 5) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 02 Tahun 2015 tentang Pelimpahan dan Penugasan Urusan Pemerintahan Lingkup Kementerian Dalam Negeri Tahun 2015; 6) Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 188.42-253 Tahun 2015 tentang Petunjuk Pelaksanaan Dekonsentrasi Kegiatan Peningkatan Peran Gubernur Sebagai Wakil Pemerintah di Wilayah Provinsi Tahun Anggaran 2015; 7) Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Satuan Kerja Sekretariat Daerah Provinsi

Jawa

Timur

Tahun

Angaran

2015

Nomor

SP

DIPA-

010.04.3.059663/2015 Tanggal 14 November 2014. B. PROGRAM DAN KEGIATAN 1) Program Penguatan Penyelenggaran Pemerintahan Umum a) Kegiatan Penyelenggaraan Hubungan Pusat dan Daerah Serta Kerjasama Daerah dengan alokasi anggaran Rp. 614.476.000. realisasi anggaran sebesar Rp. 135.079.830 atau 22,00 % dengan hasil kegiatan adalah sebagai berikut : − Terlaksananya

kegiatan

Rapat

Koordinasi

Penanganan

Penyelundupan Manusia (people Smuggling) di Provinsi Jawa Timur pada Bulan November 2015 − Tersusunnya rencana tindaklanjut Penanganan Penyelundupan Manusia (people smuggling) di 13 (tiga belas) Kabupaten/Kota yang menjadi titik rawan penyelundupan. Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Gubernur Akhir Tahun Anggaran 2015

BAB V - 133


b) Kegiatan Pengembangan dan Penataan Wilayah Administrasi dan Perbatasan dengan alokasi anggaran Rp. 831.889.000, telah terealisir sebesar Rp. 591.602.600 atau 71,12% dengan hasil kegiatan sebagai berikut : − Rapat Sosialisasi dan Fasilitasi Pembakuan Nama Rupabumi Unsur Buatan di Wilayah Provinsi Jawa Timur sebanyak 3 kali (bulan Oktober dan Desember 2015) − 5 Kabupaten/Kota telah melaksanakan penamaan rupabumi unsur buatan di wilayahnya yang dibiayai dari APBD T.A 2015 sedangkan sisanya sebanyak 33 Kabupaten/Kota akan mengangarkan kegiatan penamaan rupabumi unsur buatan pada APBD T.A 2016. − Rapat Koordinasi Penegasan Batas Daerah Secara Pasti Antar Provinsi/Kabupaten/Kota di Jawa Timur sebanyak 1 kali pada bulan november 2015 − Penetapan 18 segment batas yang terdapat pada 18 Kabupaten/Kota sudah clear tinggal menunggu penetapan dari Kemendagri RI. C. PERMASALAHAN DAN SOLUSI Permasalahan − Masih banyak masyarakat yang berada di titik rawan penyelendupan manusia (people smuggling) kurang peduli dan waspada terhadap keberadaan orang asing di wilayahnya. − Masih terdapat 2 segmen batas yang belum dapat diselesaikan mengingat belum ada kesepakatan dari kedua belah pihak (Kab. Kediri – Kab. Blitar dan Kab. Banyuwangi – Kab. Bondowoso) − Belum semua anggota DPRD pada Kabupaten/Kota di Jawa Timur yang mengetahui bentuk kegiatan toponimi dan urgensinya sehingga bagi SKPD Kab/Kota terkait kesulitan dalam memperjuangkan anggaran kegiatan toponimi pada APBD Solusi − Perlunya dilakukan sosialisasi dan penyuluhan secara intens dalam rangka meningkatkan kewaspadaan masyarakat sekitar dan juga dapat melatih masyarakat menjadi informan bagi aparat penegak hokum − dilimpahkan ke kemendagri RI. − Melakukan sosialisasi mengenai bentuk kegiatan sampai dengan manfaat nya bagi daerah kepada anggota DPRD Kabupaten/Kota. BAB V - 134



PENYELENGGARA TUGAS PEMBANTUAN 1. DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN PROV. JAWA TIMUR A. DASAR HUKUM Dasar hukum tentang penyelenggaraan Tugas Pembantuan yang diterima oleh Dinas Perikanan dan Kelautan Provinsi Jawa Timur adalah : 1) Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara; 2) Undang–Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara; 3) Undang–Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomer 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomer 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah; 4) Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah; 5) Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 Tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah, Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota; 6) Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2008 tentang Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan; 7) Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pelaksanaan Tugas dan Wewenang serta Kedudukan Keuangan Gubernur sebagai Wakil Pemerintah di Wilayah Provinsi; 8) Surat Edaran Bersama Menteri tanggal 18 November 2010 tentang Peningkatan

Efektifitas

Program

dan

Kegiatan

Kementrian/Lembaga

Kementrian di daerah serta Peningkatan peran aktif Gubernur sebagai Wakil Pemerintah di Provinsi; 9) Peraturan Menteri Keuangan No. 156/PMK.07/2008 tentang Pengelolaan Dana Dekonsentrasi dan Dana Tugas Pembantuan; 10) Peraturan

Menteri

Kelautan

dan

Perikanan

Republik

Indonesia

No.14/PERMEN-KP/2015 tentang Lingkup Urusan Pemerintah Bidang Kelautan dan Perikanan Tahun 2015 Yang Dilimpahkankepada Gubernur Sebagai Wakil Pemerintah dalam Rangka Dekonsentrasi dan Ditugaskan Kepada Pemerintah Provinsi atau Pemerintah Kabupaten Kota dalam Rangka Tugas Pembantuan.


BAB V - 135


B. PROGRAM DAN KEGIATAN Program dan kegiatan Tugas Pembantuan dari Kementerian Kelautan dan Perikanan yang dialokasikan kepada Dinas Perikanan dan Kelautan Provinsi Jawa Timur adalah : 1) Program Pengembangan dan Pengelolaan Perikanan Tangkap a) Kegiatan Pembinaan dan Pengembangan Kapal Perikanan, Alat Penangkap Ikan dan Pengawakan Kapal Perikanan dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 518.108.000,00- dan realisasi anggaran sebesar Rp. 500.054.000,00- atau 96,52 %.Pelaksanaan kegiatan yaitu pemberian paket hibah berupa konverter kit dan mesin sebanyak 50 buahyang diberikan kepada KUB nelayan Segoro Madu, KUB nelayan Janur Kuning, KUB nelayan Bahari, KUB nelayan Tunas Mekar di Kabupaten Bangkalan. Hasil kegiatan adalah jumlah standar dan sertifikasi dari inovasi alat tangkap, alat bantu penangkapan ikan kapal penangkap ikan yang dihasilkan sebanyak 50 buah. b) Kegiatan Pengelolaan Sumberdaya Ikan (SDI) dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 1.500.000.000,00- dan realisasi anggaran sebesar Rp. 1.437.898.000,00atau 95,86 %. Pelaksanaan kegiatan berupa penenggelaman rumah ikan sebanyak 5 unit yang diberikan kepada KUB nelayan Karang Samudra Kabupaten Tuban, KUB nelayan Samudra Harapan Kabupaten Probolinggo, KUB nelayan Pesisir Utara Kota Probolinggo, KUB nelayan Karang Lestari Kabupaten Situbondo dan KUB nelayan Samudra Bakti Kabupaten Banyuwangi. Hasil kegiatan adalah jumlah laut teritorial dan perairan kepulauan yang terkelola sumber daya ikannya sebanyak 1 WPP yaitu WPP 573. 2) Program Pengelolaan Sumbar Daya Perikanan Budidaya a) Kegiatan Pengelolaan Sistem Perbenihan Ikan dengan alokasi anggaran sebesar Rp.

2.539.805.000,00-

dan realisasi anggaran sebesar Rp.

2.517.888.960,00- atau 99,13 %. Pelaksanaan kegiatan berupa penyediaan induk unggul melalui kegiatan pemuliaan, perbanyakan induk unggul dan produksi calon induk pada UPT dan Instalasi; pemberian paket bantuan kebun bibit rumput laut sebanyak 2 paket kepada Pokdakan Al-Ikhlas Kec. Bluto dan Pokdakan Makmur Tani Kec. Saronggi di kabupaten Sumenep; penyediaan sarana operasional untuk mendukung produksi dan perbanyakan induk dan pengembangan sarana prasarana pada UPT dan Instalasi. Hasil kegiatan adalah produksi induk unggul sebanyak 60.000 ekor; unit pembenihan skala kecil siap disertifikasi sebanyak 11 unit yaitu UPR di Kabupaten Kediri, BAB V - 136



Kabupaten Banyuwangi, Kabupaten Jombang dan Kabupaten Sidoarjo; unit pembenihan skala besar yang siap disertifikasi sebanyak 3 unit yaitu Instalasi Budidaya Laut Boncong, Instalasi Budidaya Air Payau Lamongan dan BBI Ngoro Kabupaten Jombang . b) Kegiatan Peningkatan Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Ditjen Perikanan Budidaya dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 12.000.000,00- dan realisasi anggaran sebesar Rp. 12.000.000,00- atau 100 % dengan hasil kegiatan berupa layanan perkantoran selama 12 bulan layanan. 3) Program Peningkatan Daya Saing Usaha dan Produk Kelautan dan Perikanan a) Kegiatan Pengembangan Produk dan Usaha Pengolahan Hasil Kelautan dan Perikanan dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 5.900.000.000,00,- dan realisasi anggaran sebesar Rp. 2.134.837.800,00-atau 36,18 %. Realisasi anggaran

hanya

mencapai

36,18

%

dikarenakan

terdapat

keterlambatanpenerimaan persetujuan revisi RKA-KL Tahun 2015 sehingga tidak cukup waktu untuk mengadakan proses lelang yaitu pada anggaran sub kegiatan penyediaan saran Sistem Rantai Dingin dalam rangka penguatan distribusi hulu hilir. Pelaksanaan kegiatan berupa pembinaan dan pengembangan sarana dan prasarana Sistem Rantai Dingin dan pengolahan yaitu pengadaan sarana pengolahan dan SRD sebanyak 1 paket yang diberikan kepada Poklahsar Jaya Lestari di Kota Surabaya; pengadaan sarana dan prasarana pengolahan sebanyak 11 paket yang diberikan kepada Poklahsar Jambal Roti Kec. Muncar Kabupaten Banyuwangi, Poklahsar Tunjung Biru Kec. Muncar Kabupaten Banyuwangi, Poklahsar Sun Food Kec. Sukerejo Kabupaten Pasuruan, Poklahsar Rijalul Golth Kec. Lekok Kab. Pasuruan, Poklahsar Kramat Indah Kec. Sampang Kabupaten Sampang, Poklahsar Rizqy Abadi Kec. Sreseh Kabupaten Sampang, Poklahsar Bintang Barat Kec. Ketapang Kabupaten Sampang, Poklahsar Berkah Samudra Kabupaten Pacitan, Poklahsar Maju Jaya Kabupaten Pacitan, Poklahsar APIG Kec. Watulimo Kabupaten Trenggalek; penyediaan kendaraan klinik mutu dan test kit klinik mutu masing-masing sebanyak 2 paket; penyediaan sarana sistem rantai dingin dalam rangka penguatan distribusi hulu hilir yaitu sarana distribusi sebanyak 7 paket. Hasil kegiatan adalah lokasi sarana dan prasarana pengolahan hasil perikanan yang dikembangkan dan dibina sebanyak 6 lokasi; sarana dan prasarana Sistem Rantai Dingin yang digunakan dalam rangka distribusi hulu hilir sebanyak 10 unit. Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Gubernur Akhir Tahun Anggaran 2015

BAB V - 137


b) Kegiatan Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis di Bidang Pasca Panen dan Pemasaran Hasil Kelautan dan Perikanan dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 75.870.000,00,- dan realisasi anggaran sebesar Rp. 55.400.000,00,-atau 73,02 % dengan hasil kegiatan berupadokumen perencanaan dan pelaporan sebanyak 1 dokumen. Realisasi anggaran hanya mencapai 73,02 % dikarenakan sebagian anggaran dialokasikan untuk mendukung pelaksanaan kegiatan teknis yang tidak dapat terealisasi akibat keterlambatan penerimaan persetujuan revisi RKA-KL tahun 2015. C. PERMASALAHAN DAN SOLUSI Permasalahan : 1) Terdapat keterlambatan penerimaan persetujuan revisi RKA-KL Tahun 2015 sehingga tidak cukup waktu untuk mengadakan proses lelang Solusi : 1) Menginventarisasi kegiatan dan anggaran setelah DIPA diterima sehingga jika terdapat ketidaktepatan kegiatan maupun anggaran dapat segera dilakukan revisi RKA-KL. 2) Penguatan koordinasi dengan Kanwil DJPB Surabaya. 2. DINAS PERKEBUNAN PROV. JAWA TIMUR A. DASAR HUKUM 1)

SP DIPA-018.05.4.059180/2015 (Tugas Pembantuan Kementerian PertanianDitjen Perkebunan)

2)

SP DIPA-018.07.4.059184/2015 (Tugas Pembantuan Kementerian PertanianDitjen Pengolahan dan Pemasaran Hasil Pertanian)


Program Peningkatan Produksi, Produktivitas dan Mutu Tanaman Perkebunan Berkelanjutan. a)

Kegiatan Peningkatan Produksi, Produktivitas dan Mutu Tanaman Rempah dan Penyegar dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 9.016.700.000,- , realisasi anggaran sebesar Rp. 7.187.511.700,- atau 79,71%. Hasil kegiatan adalah terlaksananya Intensifikasi tanaman kopi robusta di Kab. Bondowoso seluas 500 Ha, Intensifikasi Tanaman kopi robusta di Kab. Malang seluas 500 Ha, Peremajaan tanaman kopi

BAB V - 138



robusta di Kab. Kediri 200 Ha, pemberdayaan pekebun kakao 1 Paket di Kab.Blitar, pelatihan manajemen kemitraan budidaya di Kab. Bondowoso 1 Pkt, Pelatihan penumbuhan kebersamaan (Dinamika Kelempok) di Kab. Bondowoso 12 KT, Kab.Malang 12 KT dan di Kab. Kediri 5 KT, Pelatihan strategi pengembangan kelembagaan petani di Kab. Bondwoso 36 Orang, Kab.Malang 36 Orang dan di Kediri sebanyak 18 Orang, Pelatihan Manajemen Kemitraan Budidaya di Kab. Malang, b)

Kegiatan Peningkatan Produksi, Produktivitas dan Mutu Tanaman Semusim dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 470.770.075.000,- , realisasi anggaran 332.447.930.112,- atau 70,62 %. Hasil kegiatan adalah terlaksanya pengembangan tanaman tebu Rawat Ratton di Kab. Banyuwangi seluas 150 Ha, Kab. Blitar Seluas 760 Ha, Kab. Bojonegoro seluas 600 Ha, Kab. Bondowoso seluas 300 Ha, Kab. Gresik seluas 700 Ha, Kab. Jember seluas 1800 Ha, Kab. Jombang seluas 1.400 Ha, Kab. Kediri seluas 1650 Ha, Kab. Lumajang seluas 1.950 Ha, Kab. Madiun seluas 1500 Ha, Kab. Nganjuk seluas 500 Ha, Kab. Pasuruan seluas 300 Ha, Kab. Ponorogo seluas 350 Ha, Kab. Probolinggo seluas 500 Ha, dan Kab. Tulungagung seluas 700 Ha.

c)

Kegiatan Peningkatan Produksi, Produktivitas dan Mutu Tanaman Tahunan dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 1.158.508.000,-, realisasi anggaran 958.959.100,- atau 82,78 %. Hasil kegiatan adalah terlaksanya perluasan jambu mete di Kab, Sampang seluas 100 Ha dan Pemberdayaan pekebun tanaman kelapa.

d)

Kegiatan Pengembangan Penanganan Pasca Panen Komoditas Tanaman

Perkebunan

dengan

alokasi

anggaran

sebesar

Rp.1.375.200.000,-, realisasi anggaran 1.152.726.000,- atau 83,82 %. Hasil kegiatan adalah terlaksananya pengembangan penanganan pasca panen tanaman kakao di Kab. Kediri 11 KT, dan di Kab. Lumajang 1 KT. Terlaksanya pengembangan penanganan pasca panen tanaman kopi di Kab. Blitar sebesar 1 KT, Kab. Pasuruan 1 KT, Pengadaan pasca panen tanaman nilam Kab. Nganjuk 1 KT dan di Kab. Trenggalek 1 KT, Fasilitasi Inventarisasi dan Identifikasi serta Penanganan Kasus Gangguan Usaha dan Konflik Pertemuan, Pertemuan koordinasi/rapat fasilitasi penanganan GUP dan konflik perkebunan di 6 Kabupaten, dan fasilitasi rintisan penerapan ISCoffee Kab. Bondowoso. Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Gubernur Akhir Tahun Anggaran 2015

BAB V - 139


e)

Kegiatan Dukungan Perlindungan Perkebunan dengan alokasi anggaran sebesar Rp.9.066.475.000,- , realisasi anggaran Rp 6.952.497.530,- atau 76,68 %. Hasil kegiatan adalah terlaksananya SLPHT tebu di Kabupaten Jombang, Kabupaten Madiun, Kabupaten Sidoarjo, Kabupaten Mojokerto, Kabupaten Kediri, Kabupaten Ngawi, Kabupaten Jember, Kabupaten Bondowoso, Kabupaten Malang masing-masing

Kabupaten

2

Kelompok

Tani;

terlaksananya

pengendalian OPT tanaman tebu penggerek batang di Kabupaten Malang 100 Ha, hama uret di Kabupaten Malang 100 Ha, hama tikus di Kabupaten Jombang 50 Ha, pengendalian OPT tanaman kapas 25 Ha di Kabupaten Pacitan dan Kabupaten Lamongan 25 Ha, pengendalian OPT penggerek pucuk 200 Ha di Kabupaten Sidoarjo, hama tikus 100 Ha di Kabupaten Sidoarjo, hama penggerek pucuk tebu 200 Ha di Mojokerto, hama penggerek pucuk di Kabupaten Tulungagung 150 Ha, hama uret di Kabupaten Kediri 100 Ha, hama penggerek batang di Kabupaten Ngawi 150 Ha, hama penggerek pucuk di Kabupaten Probolinggo 100 Ha, pengendalian OPT tembakau di Kabupaten Jember 25 Ha, pengendalian hama uret tebu di Kabupaten Bondowoso 100 Ha, penggerek pucuk tebu di Kabupaten Kediri 85 Ha, hama tikus di Kabupaten Kediri 30 Ha, pengendalian hama uret 100 ha di Kabupaten Situbondo, Kabupaten Jombang 100 Ha dan Kabupaten Tulungagung 50 Ha serta pengedalian penggerek batang tebu di Kabupaten Jombang seluas 100 Ha. C. PERMASALAHAN DAN SOLUSI Permasalahan Target rawat ratoon seluas 25.590 hektar, setelah di verifikasi ulang untuk cp/cl di kabupaten hanya mampu seluas 19.987 hektar, dari luas cp/cl diatas yang dapat direalisasikan seluas 17.858,727 hektar. Permasalahan yang dihadapi kekurangan petugas lapang, dikarenakan kemampuan pengukuran luas lahan yang menggunakan GPS per petugas hanya mampu 2 hektar/hari. Selain itu banyaknya kekurangan data untuk kelengkapan syarat memperoleh bantuan rawat ratoon dari pihak kelompok tani serta keterbatasan waktu pelaksanaannya.

BAB V - 140



3. DINAS PERTANIAN PROV. JAWA TIMUR A. DASAR HUKUM Kegiatan Pembangunan terdiri dari kegiatan yang menjadi kewenangan pusat dandaerah. Kegiatan yang menjadi kewenangan pusat dan didelegasikan ke daerah dikategorikan sebagai Tugas Pembantuan. Pelaksanaan dari TugasTugas Pembantuan yangditerima dilandasi oleh beberapa kebijakan dan undangundang sebagai berikut: a.


b.

Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 60. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3839);

c.


d.

Undang Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;

e.

Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2013 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 131. Tambahan Lembaran Negara Nomor 5433) ;

f.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2014 Tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2015;

g.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;

h.

Peraturan

Pemerintah

Nomor

3

Tahun

2007

tentang

Laporan

Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kepada Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah Kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kepada Masyarakat; i.

Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah. Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota;

j.

Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2008 tentang Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan;


BAB V - 141


k.

Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2013 Tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 103. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5423);

l.

Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2013 tentang Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2015;

m. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 91 Tahun 2007 tentang Bagan Akun Standar; n.

Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 156/ PMK.07 / 2008 tentang Pedoman Pengelolaan Dana Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan juncto Peraturan Menteri Keuangan Nomor 248/ PMK.07 / 2010;

o.

Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor 61/ Permentan / OT. 140/ 10/2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pertanian;

p.

Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor persen135 / Permentan / OT.140 /12/ 2014 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pertanian Nomor 125/ Permentan / OT.140 /11/ 2014 tentang Penugasan Kepada Gubernur dalam Pelaksanaan Kegiatan dan Tanggungjawab Pengelolaan Dana Tugas Pembantuan Provinsi Tahun Anggaran 2015;

q.

Peraturan

Menteri

Pertanian

Republik

Indonesia

Nomor

19/Permentan/HK.140/4/2015 tentang Rencana Strategis Kementerian Pertanian Tahun 2015 – 2019; r.

Peraturan

Menteri

Keuangan

(PMK)

Republik

Indonesia

Nomor

143/PMK.02/2015 tentang Petunjuk Penyusunan dan Penelaahan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara / Lembaga dan Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA); s.

Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Tugas Pembantuan Kementerian Pertanian

Republik

018.03.4.059178/2015

Indonesia tentang

Nomor Program

Surat Peningkatan

Pengesahan: Produksi.

Produktivitas dan Mutu Hasil Tanaman Pangan; t.


Republik

Indonesia

Nomor

Surat

Pengesahan:

018.07.4.059182/2015 tentang Program Peningkatan Nilai Tambah, Daya Saing, Mutu, Pemasaran Hasil dan Investasi Pertanian;

BAB V - 142



u.


Republik

Indonesia

Nomor

Surat

Pengesahan:

018.08.4.059185/2015 tentang Program Penyediaan dan Pengembangan Prasarana dan Sarana Pertanian. Program Pembangunan Tanaman Pangan dan Hortikultura di Jawa Timur dialokasikan dana APBD dan dari Kementerian Pertanian Republik Indonesia (APBN) berupa Dana Tugas Pembantuan sebanyak 3 program. B. PROGRAM DAN KEGIATAN 1) Program Peningkatan Produksi, Produktivitas dan Mutu Hasil Tanaman Pangan Dukungan dana Tugas Pembantuan pada program Peningkatan Produksi. Produktivitas dan Mutu Hasil Tanaman Pangan sebesar Rp 18.639.500.000,00 dengan realisasi Rp. 18.030.218.180.00 atau 96,73 persen. Dana tersebut dialokasikan untuk pelaksanaan kegiatan sebagai berikut : a) Pengelolaan Produksi Tanaman Aneka Kacang dan Umbi sebesar Rp. 7.429.600.000,00 terealisasi Rp. 7.392.059.300,00 atau 99,49 persen, dengan hasil kegiatan Penerapan GP-PTT kedelai seluas 4.000 hektar terealisasi seluas 3.875 hektar (96,88 persen); b) Pengelolaan Produksi Tanaman Serealia sebesar Rp. 5.687.500.000,00 terealisasi Rp. 5.615.010.000,00 atau 98,73 persen, dengan hasil kegiatan Penerapan GP-PTT jagung hibrida target seluas 2.500 hektar terealisasi seluas 2.500 hektar (100,00 persen); c) Pengelolaan Sistem Penyediaan Benih Tanaman Pangan sebesar Rp. 1.675.000.000,00 terealisasi Rp. 1.595.000.000,00 atau 95,22 persen, dengan hasil kegiatan Pemberdayaan penangkar benih padi target 250 hektar terealisasi 250 hektar (100,00 persen) dan Pemberdayaan penangkar benih kedelai target seluas 250 hektar terealisasi 225 hektar (90,00 persen); d) Penguatan Perlindungan Tanaman Pangan dari Ganguan OPT dan DPI sebesar Rp. 2.000.500.000,00 terealisasi Rp. 1.987.921.000,00 atau 99,37 persen, dengan hasil kegiatan : •

Ketersediaan

Sarana

Penanggulangan

OPT/DPI

melalui

alat

pengendalian OPT dan DPI yang berupa pengadaan pestisida 1 paket (Pimetrozin 50,00 persen sebanyak 160 kg/l, Dinotefuron 20,00 persen sebanyak 100 kg/l, Asam khloro bromo iso sianurik 80,00 persen Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Gubernur Akhir Tahun Anggaran 2015

BAB V - 143


sebanyak 160 kg/l, Metil tiofanat 7,00 persen sebanyak 200 kg/l, Tembaga oksida 56,00 persen sebanyak 200 kg/ltr yang didistribusikan ke seluruh Brigade Proteksi Tanaman di Jawa Timur sebagai buffer stock dalam mempersiapkan dukungan pengamanan produksi di masing-masing wilayahnya; •

Penerapan Penanganan Dampak Perubahan Iklim (PPDPI). PPDPI merupakan perlindungan tanaman terhadap perkembangan faktorfaktor iklim terhadap proses budidaya tanaman sekaligus mengurangi risiko kehilangan hasil akibat dampak perubahan iklim. Sekolah Lapang Iklim (SLI) sebanyak 3 kelompok terealisasi 100,00 persen di kabupaten Tuban, Tulungagung, Lumajang;

•

Pemantapan Penerapan Pengendalian Hama Terpadu 45 kelompok tani terdiri dari PPHT padi 36 kelompok tani dengan areal kawalan masing-masing kelompok seluas 25 ha, PPHT jagung 4 kelompok tani dengan areal kawalan masing-masing kelompok 15 ha dan PPHT kedelai 5 kelompok tani dengan areal kawalan masing-masing kelompok 5 ha;

e) Penanganan Pasca Panen Tanaman Pangan sebesar Rp. 991.000.000,00 terealisasi sebesar Rp.

842.767.880,00 atau 85,04 persen, dengan hasil

kegiatan pengadaan alat pasca panen jagung: i) Flat bed dryer sebanyak 1 unit ( 100,00 persen); ii) Corn sheller sebanyak 4 unit (100,00 persen); f) Dukungan Manajemen dan Teknis Lainnya Pada Ditjen PPHP sebesar Rp. 855.900.000,00 terealisasi Rp. 597.460.000,00 atau 69,80 persen, dengan hasil kegiatan operasional kegiatan selama 12 bulan serta ketersediaan alat ubinan untuk penghitungan statistik hasil panen produksi tanaman pangan dan hortikultura sebanyak 190 unit bagi 38 kabupaten dan kota. 2) Program Peningkatan Nilai Tambah, Daya Saing, Mutu, Pemasaran Hasil dan Investasi Pertanian Program Peningkatan Nilai Tambah, Daya Saing, Mutu, Pemasaran Hasil dan Investasi Pertanian Rp. 7.750.000,000,00 dengan realisasi sebesar Rp. 7.537.213,41 atau 97,25 persen.

Dana tersebut dialokasikan untuk

pelaksanaan kegiatan sebagai berikut : a) Pengembangan Pemasaran Domestik sebesar Rp. 811.000.000,00 terealisasi sebesar Rp. 794.502.250,00 atau 97,97 persen, dengan hasil kegiatan berupa Fasilitasi Pasar Tani dan Sub Terminal Agribisnis (STA) BAB V - 144



dengan target kinerja unit fasilitasi pasar tani berupa bangunan outlet dan peralatan sebanyak 3 unit, terealisasi sebanyak 3 unit ( 100,00 persen) di Kabupaten Tuban, Magetan, Lumajang; b) Kegiatan Pengolahan Hasil Pertanian sebesar Rp. 6.850.000.000,00 terealisasi sebesar Rp. 6.666.392.760,00

atau 97,32 persen, dengan

target kinerja fasilitasi pengolahan hasil tanaman pangan sebanyak 18 unit dan pengolahan hasil hortikultura sebanyak 1 unit, terealisasi pengolahan tanaman pangan sebanyak 18 unit dan pengolahan hasil hortikultura sebanyak 1 unit atau 100,00 persen berupa Revitalisasi Penggilingan Padi (2 unit RMU) di Kabupaten Lumajang di Tulungagung, Fasilitasi Agroindustri Berbasis Sumberdaya Lokal (Ubi kayu) di Kabupaten Pacitan, Revitalisasi dan Fasilitasi Agroindustri Tanaman Pangan (pengolahan tepung beras) di Kabupaten Tulungagung dan (pengolahan jagung) di Lumajang, Fasilitasi Penggilingan Padi (RMU sebanyak 13 unit) di Kabupaten Banyuwangi, Blitar, Bojonegoro, Gresik, Lumajang, Madiun, Malang, Ngawi, Ponorogo, Situbondo, Tulungagung, Tuban, Fasilitasi Pengolahan Hasil Hortikultura (jeruk) di Kabupaten Magetan; c) Dukungan Manajemen dan Teknis Lainnya Pada Ditjen PPHP sebesar Rp. 89.000.000,00 terealisasi Rp. 76.318.400.000,00 atau 85,75 persen, dengan hasil kegiatan operasional kegiatan selama 12 bulan. 3) Program Penyediaan dan Pengembangan Prasarana dan Sarana Pertanian Dukungan dana Tugas Pembantuan pada program Penyediaan Dan Pengembangan

Prasarana

dan

Sarana

Pertanian

sebesar

Rp.

951.676.303.000.00 dengan realisasi Rp. 866.026.118.358.00 atau 91,00 persen. Dana tersebut dialokasikan untuk pelaksanaan kegiatan : a) Pengelolaan Air Irigasi Untuk Pertanian sebesar Rp. 373.099.698.000,00 dengan realisasi Rp. 353.874.955.375,00 atau 94,85 persen, dengan target output pengembangan jaringan irigasi pendukung UPSUS seluas 85.600 hektar di 28 kabupaten terealisasi 216.950 hektar atau 253,45 persen dan alokasi bantuan pupuk untuk tanaman padi UREA sebanyak 10.436.000 kg dari target 10.755.000 kg (97,03 persen) dan pupuk NPK sebanyak 10.007.250 kg kepada Kelompok / Gapoktan / P3A yang berhak menerima berdasarkan CPCL yang ditetapkan dari target 10.755.000 kg (93,05 persen) serta Penyediaan benih padi bagi kelompoktani di 27 kabupaten untuk luas areal 151.400 hektar terealisasi 96.383 hektar (63,66 persen); Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Gubernur Akhir Tahun Anggaran 2015

BAB V - 145


b) Perluasan Areal dan Pengelolaan Lahan Pertanian sebesar Rp. 373.079.230.000,00 dengan realisasi Rp. 337.567.890.150,00 atau 90,48 persen, dengan kegiatan : i) Optimasi lahan dengan target 134.100 hektar terealisasi 74.404 hektar atau 55,48 persen ii) pengembangan optimasi lahan dalam rangka UPSUS berupa jagung hibrida kepada kelompok di 27 kabupaten untuk luas areal 93.000 hektar terealisasi 92.970 hektar (99,97 persen) dan dan Bantuan Pupuk UREA untuk tanaman jagung sebanyak 6.912.750 kg dan pupuk NPK sebanyak 4.608.500 (99,11 persen) kg kepada Kelompok / Gapoktan / P3A yang berhak menerima berdasarkan CPCL yang ditetapkan; serta Seribu Desa Mandiri Benih (SDMB) sebanyak 55 Unit di 21 kabupaten dengan luasan 550 hektar terealisasi 100 persen; iii) Pengembangan SRI (System of Rice Intensification) dengan target 28.100 hektar terealisasi 61.440 hektar atau 218,65 persen; iv) Pembinaan dan pengawalan Perluasan Areal Tanam (PAT/PIP) Kedelai seluas 16.500 hektar di kabupaten Ponorogo, Trenggalek, Tulungagung, Blitar, Kediri, Lumajang, Jember, Banyuwangi, Pasuruan, Mojokerto, Jombang, Nganjuk, Madiun, Magetan, Ngawi, Bojonegoro, Bangkalan, dan Sampang terealisasi 15.885 hektar (96,27 persen); c) Pengelolaan Sistem Penyediaan dan Pengawasan Alat Mesin Pertanian (Alsintan)

sebesar

Rp.

151.661.725.000,00

dengan

realisasi

Rp.

128.085.591.333,00 atau 84,45 persen, dengan target 2.846 unit terealisasi 2.846 unit (100,00 persen) meliputi: handtractor (1.435 unit), pompa air (463 unit), combine harvester (450 unit), dryer padi (4 unit), dryer jagung (18 unit) dan power threser (205 unit), penggilingan padi kecil (41 unit), corn sheler (230 unit); d) Fasilitas Pupuk dan Pestisida sebesar Rp. 11.432.950.000,00 dengan realisasi Rp. 8.496.412.900,00 atau 74,32 persen, dengan target sebanyak 38 paket telah terlaksana; e) Pelayanan Pembiayaan Pertanian dan Pengembangan Usaha Agribisnis Perdesaan (PUAP) sebesar Rp. 1.400.000.000,00 dengan realisasi Rp. 1.044.915.000,00 atau 74,64 persen, yang dilaksanakan oleh Badan Litbang Pertanian terlibat dalam program PUAP melalui Balai Pengkajian Teknologi Pertanian (BPTP) di tingkat daerah dengan kegiatan : 1) penyediaan materi diseminasi sesuai dengan kebutuhan RUA dan RUK, 2) kajian kebutuhan inovasi teknologi dan umpan baliknya berdasarkan data dan informasi dari RUA dan RUK, dan 3) melakukan sosialisasi penggunaan BAB V - 146



inovasi teknologi oleh Gapoktan PUAP melalui laboratorium agribisnis yang berhasil di lokasi Prima Tani sebagai “show window” di wilayah setempat. Kegiatan PUAP telah terealisasi 100,00 persen dengan hasil evaluasi : a) Total realisasi dana BLM-PUAP yang disalurkan ke provinsi Jawa Timur sejak Tahun 2008 sampai Tahun 2015 (akhir Desember 2015) sebesar Rp. 626.200.000.000,00 bagi 6.262 desa / Gapokan PUAP; b) 74 desa / Gapoktan yang tidak dapat merealisasikan dana BLM PUAP 2015 karena ketidak - sesuaian antara nama desa / Gapoktan di DNS (Daftar Nominasi Sementara) yang diterbitkan Tim PUAP Pusat dengan data di lapangan.Jumlah desa/Gapoktan yang ditetapkan melalui SK Mentan 2015 (tahap kesatu sampai dengan ke 21) adalah sebanyak 581 desa / Gapoktan, sedangkan yang ditetapkan melalui DNS (tahap 1-10) adalah sebanyak 679 (realisasi sebesar 85,5 persen); c) Jumlah PMT (Penyelia Mitra Tani) yang dikoordinasi oleh BPTP Jatim sebanyak 176 orang yang terdiri dari PMT yang diperpanjang kontraknya dari tahun 2014 sebanyak 150 orang (menjadi 149 orang karena ada yang meninggal pada bulan September 2015) dan rekrutmen baru tahun 2015 sebanyak 26 orang.Pembinaan terhadap PMT dilakukan melalui pertemuan koordinasi dan pemanfaatan teknologi informasi melalui internet; d) Tingkat penumbuhan LKM-A pada Gapoktan PUAP Tahun 2008 sampai 2015 di Jawa Timur masih rendah, yaitu 29,8 persen (1.864 unit LKM-A) dari jumlah Gapoktan PUAP yang ada; e) Evaluasi di 12 kabupaten / kota memperlihatkan

bahwa

sebagian

besar

gapoktan

mampu

mengembangkan dana BLM PUAP yang diterimanya kecuali di beberapa Gapoktan di Kabupaten Jember; f) Dukungan Manajemen dan Teknis Lainnya Pada Ditjen Pengembangan Sarana dan Prasarana sebesar Rp. 41.002.700.000,00 terealisasi Rp. 36.956.353.600,00 atau 90,13 persen, dengan hasil kegiatan operasional kegiatan selama 12 bulan. C. PERMASALAHAN DAN SOLUSI Permasalahan yang ditemui selama pelaksanaan kegiatan/program bersumber dana Tugas Pembantuan di Dinas Pertanian Provinsi Jawa Timur yang dilaksanakan kabupaten kota antara lain :


BAB V - 147


1)

Untuk DIPA Program Pengembangan Sarana Prasarana Pertanian disebabkan rentang kendali terlalu jauh dengan posisi KPA di Provinsi, sedangkan PPK di Kabupaten / Kota) sehingga menyulitkan dalam pelaksanaan administrasi maupun pengendalian program / kegiatan;

2)

Permasalahan yang dihadapi dalam pelaksanaan program / kegiatan adalah: Adanya proses revisi yang berulang kali pada pertengahan tahun menyebabkan pelaksanaan kegiatan menjadi terlambat dan sebagian tidak terserap.

Upaya pemecahan masalah dengan melakukan koordinasi

dengan kabupaten untuk melakukan percepatan; 3)

Terlambat terbitnya Pedoman Umum, Petunjuk Pelaksanaan dan Petunjuk Teknis Kegiatan dari Kementerian Pertanian Republik Indonesia sehingga program kegiatan tidak bisa langsung dilaksanakan.

4. DINAS PETERNAKAN PROV. JAWA TIMUR A. DASAR HUKUM 1)

DIPA Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan Kementerian Pertanian Nomor SP DIPA-018.06.4.059181/2015

2)

DIPA Direktorat Jenderal Pengolahan dan Pemasaran Hasil Pertanian Kementerian Pertanian DIPA-018.07.4.059183/2015


Program Pemenuhan Pangan Asal Ternak dan Agribisnis Peternakan a)

Kegiatan Peningkatan Produksi Ternak dengan alokasi anggaran Rp. 44.949.010.000,00realisasi anggaran sebesar Rp.37.344.543.580,00 atau 96% dengan hasil output kegiatan adalah sebagai berikut : − Pengembangan budidaya sapi potongindukan impor diUPT Magetan, UPT Jember, UPT Tuban, dan 1 kelompok di Situbondo. − Pengembangan budidaya sapi potonglokal di Ponorogo (1 kelompok), Lumajang (1 kelompok), Bondowoso (3 kelompok), Situbondo (1 kelompok), Kab Pasuruan (1 kelompok), Jombang (1 kelompok), Nganjuk (1 kelompok), Kab Madiun (1 kelompok), Ngawi (1 kelompok), Tuban (1 kelompok), Pamekasan (1 kelompok), Bojonegoro (3 kelompok), Pacitan (1 kelompok), Jember(1 kelompok), dan kab Kediri (3 kelompok). − Pengembangan budidaya sapi potong indukan impor APBNP di Magetan (8 kelompok), Kab Madiun (3 kelompok), Jember (3 kelompok), Situbondo (3 kelompok), Bondowoso (2 kelompok),

BAB V - 148



Lamongan (3 kelompok), Gresik (4 kelompok), Kediri (3 kelompok), Ponorogo (3 kelompok), Pacitan (3 kelompok), Kota Probolinggo (2 kelompok), Ngawi (5 kelompok), Kab Blitar (1 kelompok), Tuban (2 kelompok), Kab Mojokerto (2 kelompok), Sumenep (2 kelompok), Bangkalan

(2

kelompok),

Pamekasan

(1

kelompok),

dan

Banyuwangi (2 kelompok). − Pengembangan budidaya sapi potong indukan impor APBNP-SMD di Lamongan (5 kelompok), Bojonegoro (1 kelompok), Nganjuk (3 kelompok), Kab Madiun (3 kelompok), Ponorogo (2 kelompok), Trenggalek (2 kelompok), dan Jombang (2 kelompok). − Pengembangan budidaya sapi potong indukan impor APBNPPemenang Lomba di Kab Kediri (1 kelompok), dan Pamekasan (1 kelompok). − Pengembangan budidaya sapi perah di Magetan (2 kelompok) dan Ponorogo (1 kelompok). − Pengembangan budidaya sapi perah kelompok SMD di Jember (2 kelompok), Kab Malang (2 kelompok), Kab Blitar (1 kelompok), Kab Mojokerto (2 kelompok) dan Kota Batu (2 kelompok). − Penyediaan sarana dan peralatan IB sejumlah 9 unit. − Pengembangan

budidaya

kambingdi

Tuban

(1

kelompok),

Lumajang (2 kelompok), Kab Kediri (1 kelompok), Ngawi (5 kelompok), Trenggalek (2 kelompok), Jombang (2 kelompok), Tulungagung (2 kelompok), Bojonegoro (1 kelompok), Banyuwangi (1 kelompok). − Pengembangan budidaya domba di Bondowoso (1 kelompok), Tuban (1 kelompok), dan Nganjuk (2 kelompok). − Pengembangan budidaya kambing perah di Lumajang (2 kelompok), Kab Pasuruan (2 kelompok), Situbondo (2 kelompok), Trenggalek (2 kelompok), dan Magetan (2 kelompok). − Pengembangan budidaya ayam lokal di Gresik (4 kelompok), Bondowoso (3 kelompok), dan Pamekasan (3 kelompok). − Pengembangan budidaya itik di Kab. Mojokerto sejumlah 5 kelompok).


BAB V - 149


b)

Kegiatan Peningkatan Produksi Pakan Ternakdengan alokasi anggaran Rp.

24.757.125.000,00

realisasi

anggaran

sebesar

Rp.21.949.119.600,00 atau 100% dengan hasil output kegiatan adalah sebagai berikut : − Pengembangan sumber bibit/ benih HPT di kelompok seluas 4 hektar di Lumajang dan Magetan. − Pengembangan unit usaha HPT seluas 2 Hektar di Kab Pasuruan. − Pengembangan integrasi ternak-tanaman pangan di Pamekasan (1 kelompok), Lumajang (1 kelompok), Nganjuk (1 kelompok), dan Magetan (1 kelompok). − Penanaman dan pengembangan tanaman pakan ternak berkualitas sejumlah 430.000 stek. − Pengembangan unit pengolah pakan (UPP) ruminansia di Situbondo (1 kelompok) dan Trenggalek (1 kelompok). − Pengembangan lumbung pakan ruminansia (LP) di Bojonegoro sejumlah satu kelompok. − Revitalisasi UPP/PPSK di Sampang (1 kelompok), Magetan (1 kelompok), dan Ponorogo (1 kelompok). − Penguatan pakan indukan sapi potong sejumlah 22 ton di Pamekasan. − Penguatan pakan sapi perah sejumlah 1.237,5 ton di Ponorogo, Kota Batu, Kab Pasuruan, Kab Kediri, Lumajang, dan Jember. − Penguatan pakan sapi potong penggemukan sejumlah 1.620 ton di Tuban, Situbondo, Bojonegoro, Lumajang, Nganjuk, Kab Kediri, Jombang, dan Jember. c)

Kegiatan Peningkatan Kuantitas dan Kualitas Benih dan Bibitdengan alokasi anggaran Rp. 2.568.600.000,00 realisasi anggaran sebesar Rp.1.955.459.400,00 atau 100% dengan hasil output kegiatan adalah sebagai berikut : − Pembibitan sapi potong di Pamekasan (1 kelompok) dan Sampang (1 kelompok). − Pembibitan sapi perah di Kab Malang (1 kelompok). − Pembibitan kambing/ domba di Bojonegoro (2 kelompok).

BAB V - 150



− Penguatan sapi/kerbau betina bunting di Banyuwangi (1 kelompok), Ngawi (1 kelompok), Lamongan (1 kelompok), Tuban (1 kelompok), Sumenep (1 kelompok), dan Bangkalan (1 kelompok). − Fasilitasi Operasional perbibitan di UPTD sejumlah satu laporan. − Penyediaan bibit ternak di UPTD sejumlah 24 ekor. − Perangkat pengolah data dan komunikasi sejumlah 9 unit untuk Kab Sumenep. d)

Kegiatan

Penjaminan Produk Hewan yang ASUH dan Berdaya

Saingdengan alokasi anggaran Rp. 9.960.350.000,00 realisasi anggaran sebesar Rp.9.319.351.455,00 atau 100% dengan hasil output kegiatan adalah sebagai berikut : − Fasilitasi peralatan RPH Ruminansia sejumlah 5 unit untuk Kab Tuban (2 unit), Magetan (1 unit), Situbondo (1 unit), dan Lamongan (1 unit). − Pengadaan sarana dan prasarana Lab Kesmavet untuk UPT Lab Keswan Tuban (1 unit) dan UPT Lab Keswan Malang (1 unit). − Kendaraan roda 4 alat transportasi daging sejumlah satu unit. e)

Kegiatan Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis Lainnya Ditjen Peternakandengan alokasi anggaran Rp. 294.900.000,00 realisasi anggaran sebesar Rp. 238.260.300,00 atau 100% dengan hasil output kegiatan adalah sebagai berikut : − Perumusan Kebijakan Perencanaan Pembangunan Peternakan dan Kesehatan Hewan sejumlahsatu dokumen − Pengelolaan dan Pelaporan Keuangan serta Penatausahaan Barang Milik Negara sejumlahsatu dokumen

2)

Program Peningkatan Nilai Tambah, Daya Saing, Mutu, Pemasaran Hasil dan Investasi Pertanian a)

Kegiatan

Pengembangan

anggaran

Rp.

Pemasaran

6.000.000.000,00realisasi

Domestikdengan anggaran

alokasi

sebesar

Rp.

5.467.515.700,00atau 100% dengan hasil output kegiatan adalah sebagai berikut : − Optimalisasi Sarana dan Kelembagaan Pasar Domestikdi Sumenep (1 unit), Magetan (1 unit), Tuban (2 unit), Kab Probolinggo (1 unit), Gresik (1 unit), Kota Probolinggo (1 unit), Bojonegoro (1 unit), Lamongan (1 unit), dan Bondowoso (1 unit).


BAB V - 151


b)

Kegiatan pengembangan pengolahan hasil pertaniandengan alokasi anggaran

Rp.

1.885.000.000,00realisasi

anggaran

sebesar

Rp.

1.729.418.700,00atau 100% dengan hasil output kegiatan adalah sebagai berikut − Unit usaha pengolahan hasil peternakandi Sumenep (1 unit), Sampang (1 unit), Jember (1 unit), Lamongan (1 unit), Kab Mojokerto (1 unit), Kab Pasuruan (1 unit), dan Ponorogo (1 unit). c)

Kegiatan Dukungan Manajemen dan dukungan teknis lainnya dengan alokasi anggaran Rp. 120.000.000,00 realisasi anggaran sebesar Rp. 100.563.400,00 atau 100% dengan hasil kegiatan adalah sebagai berikut : − Laporan Kegiatan dan Pembinaan sejumlah satu laporan.

C. PERMASALAHAN DAN SOLUSI Permasalahan - Dalam pengadaan barang/jasa yang bersifat lelang, pelaksanaan lelang dipusatkan di ULP UPT P2BJ Pemerintah Provinsi Jawa Timur yang menangani seluruh pengadaan lelang APBD maupun APBN sehingga menghambat karena harus antri sesuai dengan sumberdaya yang ada, untuk itu semua pengadaan barang yang sifatnya lelang, semua persyaratannya harus disiapkan lebih awal, hal ini harus ada koordinasi yang lebih intens antara kelompok, tim teknis, dinas Pembina dan panitia pengadaan; - Kelompok penerima yang belum sepenuhnya siap dengan spesifikasi sarana/peralatan yang dibutuhkan sesuai dengan dana yang tersedia sehingga menghambat dalam proses pengadaan sarana/peralatan tersebut, dengan demikian

Tim

teknis

Kabupaten/Kota

lebih

aktif

dalam

membina/mendampingi kelompok yang mendapatkan kegiatan, sehingga peralatan yang dibutuhkan bisa segera di realisir dan dimanfaatkan; - Ada kelompok yang belum siap dalam menerima sarana/peralatan sesuai dengan komitmen awal dikarenakan keterbatasan kemampuan keuangan kelompok dalam membangun/menyesuaikan bangunan sesuai dengan standar sehingga memperlambat penyerahan peralatan yang telah siap dipasang, untuk itu di tahun mendatang pada saat CP/CL sekaligus disampaikan bahwa dalam kaitan kegiatan yang akan diterimakan kelompok diwajibkan menyiapkan lokasi/bangunan sesuai standar.

BAB V - 152



5. DINAS PU PENGAIRAN PROV. JAWA TIMUR A. DASAR HUKUM Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor : 15/PRT/M/2011 tentang Pedoman Pelaksanaan Kegiatan Kementerian Umum Yang Merupakan Kewenangan Pemerintah dan dilaksanakan melalui Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan. B. PROGRAM DAN KEGIATAN 1) Program Pengelolaan Sumber Daya Air a) Kegiatan Pengembangan dan Rehabilitasi Jaringan Irigasi, Air Tanah, Rawa dan Tambak dengan alokasi anggaran Rp. 93,114,003,000.00 realisasi anggaran sebesar Rp. 79,598,641,087.00 atau 85.49 % dengan hasil kegiatan Jaringan Irigasi Yang dioperasikan dan dipelihara serta Layanan Perkantoran b) Kegiatan Peningkatan Tatakelola Pengelolaan SDA Terpadu dengan alokasi anggaran Rp. 68,274,000.00 realisasi anggaran sebesar Rp. 68,069,155.00 atau 99.7 % dengan hasil kegiatan adalah Fasilitasi Kegiatan E-Monitoring c) Kegiatan Operasi dan Pemeliharaan Sarana Prasarana SDA dengan alokasi anggaran

Rp.375,334,000.00

realisasi

anggaran

sebesar

Rp.

300,924,200.00 atau 80.18 % dengan hasil kegiatan Jaringan Irigasi yang dioperasikan dan dipelihara C. PERMASALAHAN DAN SOLUSI Permasalahan : - Kurangnya SDM (Sumber Daya Manusia) yang terlibat dalam kegiatan baik administrasi dan teknis. - Survey Investigasi kondisi jaringan irigasi yang dipelihara untuk menujang AKNOP masih kurang optimal sehingga kesulitan dalam penyusunan RAB. - Kurangnya koordinasi dengan HIPPA/GHIPPA/IGHIPPA (Perkumpulan Petani Pemakai Air) untuk mengetahui permasalahan di lapangan dan kebutuhankebutuhan teknis dan non teknis dalam operasi dan pemeliharan jaringan irigasi. - Masih banyaknya HIPPA/GHIPPA/IGHIPPA (Perkumpulan Petani Pemakai Air) yang belum berbadan hukum sehingga kesulitan dalam pelaksanaan swakelola kerjasama. - Revisi DIPA turun setelah triwulan pertama, sehingga menyebabkan semua kegiatan administrasi dan fisik terhenti, kontrak-kontrak juga mundur dalam proses penandatanganannya. Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Gubernur Akhir Tahun Anggaran 2015

BAB V - 153


Solusi : - Melaksanakan pembinaan teknis bagi pegawai yang terlibat dalam pelaksanaan kegiatan di lapangan. - Melaksanakan kegiatan survey jaringan irigasi disertai dengan pengisian blangko O dan P dan foto pendukung, untuk meminimalisasi terjadinya revisi. - Melaksanakan pengelolaan jaringan irigasi secara partisipatif dengan melibatkan HIPPA/GHIPPA/IGHIPPA (Perkumpulan Petani Pemakai Air) sesuai kaidah Operasi dan Pemeliharaan. - Mengupayakan HIPPA/ GHIPPA/ IGHIPPA yang belum berbadan hukum agar mempunyai badan hukum, sehingga dapat diusulkan untuk melaksanakan kegiatan swakelola kerjasama pada tahun depan. - Mempercepat proses lelang agar pekerjaan fisik dapat selesai sesuai dengan target yang direncanakan. 6. DINAS TENAGA KERJA, TRANSMIGRASI DAN KEPENDUDUKAN PROV. JATIM A. DASAR HUKUM 1)

Undang–Undang Nomor 29 tahun 2009 tentang Perubahan atas Undang– Undang Nomor 15 tahun 1997 tentang Ketransmigrasian (Lembaran Negara RI tahun 1997 Nomor 37, tambahan lembaran Negara RI Nomor 3682);

2)

Undang–Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (lembaran Negara RI tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara RI nomor 4286);

3)

Undang–Undang RI Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara RI Nomor 125 tahun 2004, Tambahan Lembaran Negara RI nomor 4437) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4844);

4)

Undang–Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tangung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4400);

5)

Undang–Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara RI nomor 4421);

6)

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor : 2 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Transmigrasi (Lembaran Negara RI tahun 1999 nomor 4, Tambahan Lembaran RI nomor 3800);

BAB V - 154



7)

Peraturan Pemerintah Nomor : 6 tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Tahun 2006 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4609 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2008 (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4855);

8)

Peraturan Pemerintah Nomor : 39 tahun 2006 tanggal 29 Nopember 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan ;

9)

Peraturan Pemerintah Nomor : 7 tahun 2008 tentang Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan (Lembaran Negara RI Tahun 2008 Nomor 20 Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4816) ;

10) Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 2002 tentang Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Presiden Nomor : 72 Tahun 2004 (Lembaran Negara RI tahun 2004 nomor 92 , Tambahan Lembaran Negara RI nomor 4418) ; 11) Keputusan Presiden RI Nomor 80 Tahun 2003 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara RI Tahun 2003 Nomor 120, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4330) jo Keppres Nomor : 61 Tahun 2004 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Instansi Pemerintah dan telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor : 8 Tahun 2006 tentang Perubahan keempat dan diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2007; 12) Peraturan Pemerintah Nomor 7 tahun 2008 tentang Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan (Lembaran Negara RI Tahun 2008 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4816); 13) Peraturan Menteri Keuangan RI Nomor : 134/PMK.06/2007 tentang Pedoman Pembayaran dalam Keuangan APBN; 14) Peraturan Menteri Keuangan RI Nomor : 171/PMK.05/2007 tentang Akuntansi Pelaporan Keuangan Pemerintah Pusat; 15) Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor : PER. 33.A/MEN/ XII/2006 tanggal 1 Desember 2006 tentang Sistem Pelaporan Bidang Ketenagakerjaan dan dan Ketransmigrasian; 16) Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor : PER. 35.A/MEN/XII/2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Negara


BAB V - 155


Bidang Ketenagakerjaan dan dan Ketransmigrasian serta ketentuan– ketentuan lain yang berlaku berkaitan revisi DIPA/POK; 17) Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi RI Nomor PER. 31/MEN/XII/2009 tentang Pelaksanaan dana Dekonsentrasi dan Tugas Pembantunan Bidang Ketenagakerjaan dan Ketransmigrasian Tahun anggaran 2010; 18) Peraturan Daerah Nomor 9 tahun 2008 Tanggal 20 Agustus 2008, Lembaran Daerah Nomor 2 seri D tentang Struktur Organisasi Dinas tenaga Kerja Transmigrasi dan Kependudukan Propinsi Jawa Timur. B. PROGRAM DAN KEGIATAN 1)

Program Pembangunan Kawasan Transmigrasi /Dirjen P4Trans/P2KT a)

Kegiatan penataan persebaran penduduk dengan alokasi sebanyak Rp.

5.112.630.000,-,

Rp. 2.068.797.700,- atau

realisasi

anggaran

sebanyak

sebesar 40,46%. Hasil kegiatan adalah

terlaksananya penempatan transmigran di daerah penempatan sebanyak 480 KK yang terdiri dari transmigran umum sebanyak 354 KK ( 1.015 Jiwa); b)

Kegiatan pembinaan Potensi Kawasan Transmigrasi alokasi Rp. 905.700.000,- realisasi anggaran sebanyak Rp. 705.754.700,- atau sebesar 77,92%. Hasil kegiatan adalah : - Tercapainya rapat kerja sama antar daerah yang melibatkan pemerintah daerah asal dan pemerintah daerah penempatan dengan menghasilkan 55 naskah kerjasama, sudah ditandatangani antara bupati daerah asal dan bupati daerah penempatan; - Tercapainya keikutsertaan Pemerintah Provinsi Jawa Timur ikut berpartisipasi aktif dalam pameran di Bulungan Kalimantan Utara dengan melibatkan 13 kabupaten di Jawa Timur, yaitu : Kab. Lumajang, Kab. Pasuruan, Kab. Malang, Kab. Blitar, Kab. Nganjuk, Kab. Ponogoro, Kab. Madiun, Kab. Ngawi, Kab. Bojonegoro, Kab. Tuban, Kab. Lamongan, Kab. Kediri dan Kota Kediri berperan aktif dalam pameran; - Tercapainya penyuluhan dan penyebaran informasi di Kab./Kota di Jawa Timur sebanyak 38 Kab./Kota; - Tercapainya pelaksanaan promosi di provinsi Sulawesi Selatan.

BAB V - 156



c)

Kegiatan Dukungan Manajemen dan dukungan teknis lainnya ditjen penyiapan kawasan dan pembangunan pemukiman transmigrasi dengan alokasi sebanyak Rp. 612.674.000,- realisasi anggaran sebanyak Rp. 330.615.800,- atau sebesar 53,96% dengan hasil kegiatan

adalah

terlaksananya

pengelolaan

Sistem

Akuntansi

Pemerintah (SAP) dan pengelolaan penyusunan tata laksana pengelolaan barang selama 12 bulan dengan menghasilkan 20 dokumen pelaporan terdiri dari 12 dokumen pelaporan bulanan. 4 dokumen pelaporan triwulan, 4 dokumen pelaporan semesteran. 2)

Program

Pengembangan

Masyarakat

dan

Kawasan

Transmigrasi/DirjenP2MKT a)

Kegiatan dukungan manajemen dan dukungan teknis lainnya Ditjen P2MKT dengan alokasi sebanyak Rp. 128.284.000,- , realisasi anggaran sebanyak Rp. 95.253.050,- atau

74,25%. Hasil kegiatan adalah

terwujudnya pengelolaan keuangan yang akuntabel dan transparan. C. PERMASALAHAN DAN SOLUSI Permasalahan : -

Surat Perintah Pemberangkatan (SPP) diterbitkan pada akhir tahun anggaran;

-

Jadwal kapal menyesuaikan dengan keterlambatan;

-

Terlambatanya progres finalisasi pembangunan dari daerah tujuan yang meliputi bangunan tempat tinggal, air bersih dll;

-

Target yang tertuang pada DIPA sebesar 480 KK padahal target murni untuk APBN hanya 380 KK dari target Jawa Timur sebesar 480 KK;

-

Dari target 480 KK realisasi 354 KK; sedangkan target yang tidak terealisasi sebanyak 126 KK (SPP untuk penempatan Poso yang turun bulan Januari 2015 sebanyak 15 KK dan 3 KK Kota Pasuruan yang tidak memenuhi target, sehingga realisasi keuangan hanya 40, 46 persen.

Solusi : -

Fokus ke program untuk pengerjaan di lokasi sesuai dengan RTSP;

-

Sebelum melaksanakan lelang kontrak dilaksanakan diawali dengan berdasarkan pra DIPA;

-

Monitoring untuk penyelesaian bangunan sebelum akhir tahun anggaran untuk penganggaran.


BAB V - 157


-

Perlu ditingkatkan koordinasi yang kuat antara Disnakertransduk Prov. dengan daerah penempatan di satu sisi, sedangkan di sisi lain perlu dibangun koordinasi yang kuat antara Disnaker Provinsi dengan Kemnakertrans. Permasalahan mendasar adalah selalu terlambatnya kesiapan daerah penempatan dalam persiapan lahan dan infrastruktur, sehingga berdampak lambatnya terbitnya Surat Perintah Pemberangkatan (SPP) dari Kemnakertrans ke Disnakertransduk Provinsi.

7. RSU HAJI PROV. JAWA TIMUR A. DASAR HUKUM 1)

Amandemen UUD 1945 pasal 28 h

2)

Undang – Undang 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara.

3)

Undang – Undang No. 1 Tahun 2004 tentang Pembendaharaan Negara

4)

Undang – Undang 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional

5)

PP No. 20 Tahun 2004 tentang Rencana Kerja Pemerintahan

6)

PP No. 21 Tahun 2004 tentang Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Kementrian Negara/Lembaga

7)

PP No. 7 Tahun 2008 tentang Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan

8)

Perpres No. 5 Tahun 2010 Rencana Pembangunan Jangka Menengah 2010 – 2014

9)

PMK

No.

156/PMK.07/2008

tentang

Pedoman

Pengelolaan

Dana

Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan 10) PMK No. 156/PMK.02/2010 tentang Petunjuk Penyusunan Penelaahan RKAKL TA. 2011. 11) PermenkesNomor 741 Tahun 2008 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan di Kabupaten/Kota 12) Kepmenkes Nomor 375/2009 Rencana Pembangunan Jangka Panjang 2005 – 2025 13) Kepmenkes No.HK.03.01/160/I/2010 tentang Rencana Strategis Kementrian Kesehatan 2010 – 2014

BAB V - 158



B. PROGRAM DAN KEGIATAN 1) Program Pembinaan Upaya Kesehatan Kegiatan Pembinaan Upaya Kesehatan dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 20.000.000.000,00 dan realisasi anggaran sebesar Rp.19.465.572.000,00 atau 97,33 % dengan hasil kegiatan sebagai berikut : - Alat Kesehatan RS Rujukan Regional Pembelian alat kedokteran yang dialokasikan pada: •

Poliklinik Mata : pembelian Phacoemulsification Machine dan USG Mata

•

Poliklinik Kulit dan Kelamin : pembelian Dermatology Laser

•

Instalasi Rawat Inap : pembelian alat Photo Therapy

•

Ruang NICU (perawatan untuk neonatus) : pembelian Incubator, bedside

monitor,infant

warmer,infusion

pump,syringe

pump,ventilator,CPAP machine •

Laboratorium/ Patologi Klinik : pembelian Centrifuge

•

Honor

panitia

:

Honorarium

Panitia

Penerima

Hasil

ATK

Foto

Pekerjaan/Pengadaan Barang/Jasa - Layanan Perkantoran •

Honor

Operasional

dan

Belanja

bahan

dan

copy/Penggandaan C. PERMASALAHAN DAN SOLUSI Permasalahan -

DIPA baru turun pada tanggal 25 Juni 2015, hal tersebut menyebabkan kegiatan proses pengadaan baru bisa dimulai pada awal bulan Juli sehingga kegiatan tersebut hanya efektif dalam jangka waktu 6 bulan.

-

Terdapat perbedaan kurs rupiah terhadap dolar pada saat usulan dengan pelaksanaan sehingga sempat mengalami kesulitan dalam pemenuhan alat sesuai dengan harga yang tersedia di E-Katalog.

Solusi -

Turunnya DIPA dari pihak Kemenkes sebaiknya bisa diturunkan pada awal tahun berjalan sehingga RS memiliki waktu yang cukup dalam proses penyerapan anggaran.

-

Perlu langkah-langkah preventif dalam upaya mengantisipasi adanya fluktuasi harga kurs terhadap dolar.


BAB V - 159


8. RSU DR. SOETOMO SURABAYA A. DASAR HUKUM Surat Keputusan Menteri Kesehatan No. HK.02.02/MENKES/66/2015 B. PROGRAM DAN KEGIATAN 1) Program Pembinaan Upaya Kesehatan a) Kegiatan Pembinaan upaya kesehatan rujukan dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 20.000.000.000,- dan sampai akhir Bulan Desember realisasi anggaran sebesar Rp. 19.465.572.000,- (97,33%) dengan hasil kegiatan sebagai berikut :  Alat kesehatan RS rujukan nasional (14 unit) : − Advance Virtual Simulator

: 1 Unit

− Lampu Operasi ( Operating Lamp ) − Syringe Pump

: 10 Unit

− Infant Warmer

: 1 Unit

: 2 Unit

 Layanan Perkantoran : 4 Bulan C. PERMASLAHAN DAN SOLUSI Permasalahan DIPA turun pada Bulan Juni dan SK Penetapan KPA oleh Gubernur pada Bulan Agustus, sehingga untuk penetapan SK Pengelola APBN RSUD Dr. Soetomo di tetapkan pada Bulan September, sehingga masa efektif pemberlakukan SK tersebut hanya 4 bulan Solusi : Agar penetapan DIPA sesuai dengan jadwal, sehingga apa yang telah ditargetkan dalam DIPA dapat dilaksanakan sesuai rencana.

BAB V - 160



9. RSUD DR. SOEDONO MADIUN A. DASAR HUKUM 1) UU nO. 17 tahun 2013 tentang Keuangan Negara 2) UU No. 1 Tahun 2014 Tentang Perbendahaaraan Negara 3) UU No. 27 Tahun 2014 tentang APBN tahun 2015 B. PROGRAM DAN KEGIATAN 1) Program Pembinaan Upaya Kesehatan a) Kegiatan pembinaan uapaya kesehatan rujukan dengan alokasi anggaran Rp. 13.097.000.000,00 realisasi anggaran sebesar Rp. 12.709.714.929,00 atau 97,04% dengan hasil kegiatan adalah sebagai berikut : - Alat kesehatan RS Rujukan Reagional/Belanja Modal peralatan dan Mesin - Administrasi Kegiatan


BAB V - 161


BAB V - 162


BAB V PENYELENGGARAAN DEKONSENTRASI DAN TUGAS PEMBANTUAN

Recommend Documents