PENGELOLAAN BMN DEKONSENTRASITUGAS PEMBANTUAN
Oleh: Kanwil DJKN Jateng dan D.I.Y Direktorat Jenderal Kekayaan Negara Kementerian Keuangan RI
Kewenangan Pusat DILAKSANAKAN INSTANSI PUSAT ATAU INSTANSI VERTIKAL DI DAERAH
Desentralisasi WEWENANG PEMERINTAH PUSAT
DISERAHKAN KEPADA DAERAH
Dekonsentrasi DILIMPAHKAN KEPADA GUBERNUR SELAKU WAKIL PEMERINTAH PUSAT
Tugas Pembantuan DITUGASKAN KEPADA DAERAH PROVINSI/KABUPATEN/KOTA 2
BARANG MILIK NEGARA DANA DEKONSENTRASI DAN TP UU No. 33 Tahun 2004 Ttg Perimbangan Keuangan Pemerintah Pusat dan Daerah Pasal 91 ayat (1) Semua barang yang diperoleh dari Dekonsentrasi menjadi barang milik negara ayat (2) Barang Milik Negara sebagaimana dimaksud ayat (1) dapat dihibahkan kepada daerah. Pasal 98 : ayat (1) Semua barang yang diperoleh dari Dana Tugas Pembantuan menjadi barang milik negara ayat (2) Barang Milik Negara sebagaimana dimaksud ayat (1) dapat dihibahkan kepada daerah. 6
DASAR HUKUM BARANG MILIK NEGARA DEKONSENTRASI-TP
PP nomor 7 tahun 2008 Tentang Pengelolaan Dana Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan. •
Sifatnya non-fisik (Dekonsentrasi), Fisik (TP)
•
Barang yang dihasilkan merupakan BMN;
•
BMN tersebut dapat dihibahkan kepada daerah;
•
SKPD melakukan penatausahaan barang milik negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
•
Penghibahan, penatausahaan, penggunaan dan pemanfaatan barang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari pengelolaan barang milik negara/daerah 7
PMK 98/PMK.06/20113 Perubahan atas
2014
PMK 98/PMK.06/2013 atas Perubahan PMK 125/PMK.06/2011 Pengelolaan BMN yang berasal dari dana Dekon/TP sebelum T.A 2011
PRINSIP-PRINSIP BMN DK/TP
(1)
Ps.1
Barang Milik Negara yang berasal dari Dana Dekonsentrasi dan Dana Tugas Pembantuan sebelum Tahun Anggaran 2011, yang selanjutnya disingkat BMN DK/TP, adalah semua barang yang dibeli atau diperoleh dari Dana Dekonsentrasi dan Dana Tugas Pembantuan sebelum Tahun Anggaran 2011
Ps.7
1) 2)
Ps.9
Pengguna Barang dan/atau Kuasa Pengguna Barang harus melakukan inventarisasi untuk menentukan rincian data atas BMN DK/TP, termasuk kondisi dan keberadaan BMN DK/TP. Hasil inventarisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan sebagai dasar Pengguna Barang dalam menentukan pengelolaan atas BMN DK/TP.
Penetapan status penggunaan BMN tidak perlu dilakukan atas BMN DK/TP yang direncanakan untuk dilakukan Pemindahtanganan sampai dengan tanggal 31 Desember 2014 atau yang telah diserahkan kepada pihak ketiga
PRINSIP-PRINSIP BMN DK/TP
(2)
Ps.11
BMN DK/TP yang tidak digunakan oleh Kementerian Negara/Lembaga, dilakukan pengelolaan melalui mekanisme: a. Pemindahtanganan; hibah/penjualan Ditatausahakan dahulu b. Pemusnahan; c. Penghapusan
Ps 17
Usulan hibah jika di setujui, menjadi dasar Pengguna Barang untuk melakukan serah terima barang dengan penerima hibah paling lambat 3(tiga) bulan sejak tanggal surat persetujuan hibah diterbitkan, dan dituangkan dalam berita acara serah terima barang.
Ps.29
Pengajuan usulan pengelolaan BMN DK/TP dari Pengguna Barang kepada Pengelola Barang sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri ini dilakukan paling lambat tanggal 31 Desember 2014
PMK 248/PMK.07/2010 atas Perubahan PMK 156/PMK.06/2008 tentang Pedoman Pengelolaan dana Dekon/TP
PRINSIP-PRINSIP BMN DK/TP Ps .2
(1)
1. Pendanaan dalam rangka Dekonsentrasi dialokasikan untuk kegiatan bersifat nonfisik(sinkronisasi dan koordinasi perencanaan, fasilitasi, bimbingan teknis,pelatihan, penyuluhan, supervisi, penelitian dan survey,pembinaan dan pengawasan, serta pengendalian) 2. keluaran yang tidak menambah aset tetap, (belanja barang)
Ps .3
1. Tugas Pembantuan dialokasikan untuk kegiatan bersifat fisik (pengadaan tanah, bangunan, peralatan dan mesin, jalan, irigasi dan jaringan)
2. dapat berupa kegiatan yang bersifat fisik lainnya 3. menghasilkan keluaran yang menambah aset tetap. (belanja Modal) Ps.7
Untuk mendukung pelaksanaan program dan kegiatan, kementerian/lembaga harus memperhitungkan kebutuhan anggaran di dalam RKA-KL/DIPA guna memenuhi : a. biaya penyusunan dan pengiriman laporan oleh SKPD; b. biaya operasional dan pemeliharaan atas hasil pelaksanaan kegiatan yang belum dihibahkan; c. honorarium pejabat pengelola keuangan Dana Dekonsentrasi dan/atau Dana Tugas Pembantuan; dan biaya lainnya dalam rangka pencapaian target d. pelaksanaan kegiatan Dekonsentrasi dan/atau Tugas Pembantuan
PRINSIP-PRINSIP BMN DK/TP
(2)
Pasal
Materi
ps.23
SKPD yang menjadi pelaksana kegiatan Dana Dekonsentrasi dan Dana Tugas Pembantuan wajib menyusun Laporan Pertanggungjawaban yang meliputi: a. laporan manajerial; dan b. laporan akuntabilitas.(Laporan Keuangan dan Laporan Barang)
Ps.32 dan 33
Gubernur menugaskan dan menetapkan satuan kerja yang membidangi pengelolaan barang/kekayaan daerah sebagai koordinator Unit Akuntansi Pembantu Pengguna Barang Wilayah (UAPPB-W) Dekonsentrasi/tugas pembantuan berdasarkan Surat Keputusan Gubernur, Koordinator UAPPB-W Dekonsentrasi melakukan proses penggabungan laporan barang yang berasal dari UAPPB-W Dekonsentrasi di wilayah kerjanya dan dilakukan pada tiap semester
PRINSIP-PRINSIP BMN DK/TP Pasal
Materi
37 A
Barang yang diperoleh dari Dana Dekonsentrasi merupakan BMN..
(3)
1. dicatat sebagai persediaan (eks Dekonsentrasi) harus ditatausahakan dalam Sistem Informasi Manajemen dan Akuntansi Barang Milik Negara. 2. diserahkan oleh Pengguna Barang kepada Pemerintahan Daerah c.q SKPD pelaksana tugas Dekonsentrasi dengan Berita Acara Serah Terima selambat lambatnya 6 (enam) bulan setelah realisasi pengadaan barang dan melaporkan kepada Kemenkeu cq. DJKN , jika tidak maka BMN yang dimaksud direklasifikasi menjadi aset tetap pada Kementerian/Lembaga Ps. 37C dan 38A
Barang yang diperoleh dari Dana Tugas Pembantuan merupakan BMN. Harus ditatausahakan dalam Sistem Informasi anajemen dan Akuntansi Barang MilikNegara 1.
dicatat sebagai aset tetap ,
2. untuk kegiatan fisik lainnya dan penunjang dicatat sebagai persediaan. diserahkan oleh Pengguna Barang kepada Pemerintahan Daerah c.q SKPD pelaksana tugas pembantuan dengan Berita Acara Serah Terima selambat lambatnya 6 (enam) bulan setelah realisasi pengadaan barang dan melaporkan kepada Kemenkeu cq. DJKN. Jika tidak maka BMN yang dimaksud
direklasifikasi menjadi aset tetap pada Kementerian/Lembaga
PRINSIP-PRINSIP BMN DK/TP
(4)
Pasal
Materi
Ps 37 C
1.
Aset Tetap dana TP dihibahkan oleh Pengguna Barang kepada Pemerintahan Daerah c.q SKPD pelaksana tugas Pembantuan sepanjang pihak Kementerian/Lembaga bermaksud menyerahkan yang dituangkan dalam Surat Pernyataan Kesediaan Menghibahkan dan Pemerintah Daerah menyatakan kesediaannya untuk menerima aset tetap dimaksud yang dituangkan dalam Surat Pernyataan Kesediaan Menerima Hibah.
2.
Surat Pernyataan Kesediaan Menghibahkan dan Kesediaan Menerima Hibah diterbitkan sebelum disampaikannya surat Keputusan Menteri K/L tentang penugasan atas program dan kegiatan yang akan dilaksanakan di daerah.
3.
Pelaksanaan Hibah BMN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai dengan ketentuan hibah BMN sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK 96/KMK.06/2007)
4.
Permohonan persetujuan hibah kepada Menteri Keuangan c.q. Direktorat Jenderal Kekayaan Negara harus diajukan oleh menteri/pimpinan Lembaga selambat-lambatnya 6 (enam) bulan setelah realisasi pengadaan barang.
5.
Pengguna barang melaporkan pelaksanaan Hibah kepada Menteri Keuangan selaku Pengelola Barang c.q Direktorat Jenderal Kekayaan Negara, Direktorat Jenderal Pengelolaan Utang dan Direktorat Jenderal Anggaran dengan melampirkan Berita Acara Serah Terima.
6.
Dalam hal Kementerian/Lembaga tidak melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) maka Kementerian/Lembaga tidak diperkenankan mengalokasikan anggaran untuk pengadaan aset tetap dalam rangka Tugas Pembantuan untuk tahun berikutnya
SERAH TERIMA BMN DEKONSENTRASI Pemda /SKPD (KPB)
K/L (Pengguna Barang)
Kegiatan Non fisik & administratif/penunjang (belanja barang/persediaan)
Pengelola Barang
Persiapan penyerahan BMN/DK •K/L bersedia menyerahkan •Pemda c.q SKPD bersedia menerima
BAST
Menjadi BMD (ditatausahakan pada LBMND)
Neraca Pemda
ya
tidak
Laporan serahterima dilampiri BAST
Reklas menjadi aset tetap
Proses HIBAH sesuai PMK 96/PMK.06/2007
Persetujuan Pengelola Barang
SERAH TERIMA BMN TUGAS PEMBANTUAN Pemda /SKPD (KPB)
K/L (Pengguna Barang)
Kegiatan fisik, belanja modal, aset tetap
Persiapan penyerahan BMN/TP Aset tetap
Kegiatan Non fisik & administratif/penunjang (belanja barang/persediaan)
Persiapan penyerahan BMN/TP fisik lain dn atau administratip
BAST
Menjadi BMD (ditatausahakan pada LBMND)
Neraca Pemda
•K/L bersedia menyerahkan •Pemda c.q SKPD bersedia menerima
ya
Pengelola Barang
Diajukan kepada Pengelola barang paling lambat 6 bulan setelah pengadaan
•K/L bersedia menyerahkan •Pemda c.q SKPD bersedia menerima
tidak
Laporan serahterima dilampiri BAST
Reklas menjadi aset tetap
Proses HIBAH sesuai PMK 96/PMK.06/2007
Persetujuan Pengelola Barang
PEMBUKUAN ASET TETAP ASET TETAP DEKONSENTRASI DAN TUGAS PEMBANTUAN
DIHIBAHKAN
Berita Acara Hibah yang disetujui Pengelola Barang
Dibukukan dalam Neraca PEMDA
TIDAK DIHIBAHKAN
Dibukukan dalam Neraca K/L
HIBAH BMN DK/TP (PMK 96/PMK.06/2007)
HIBAH BARANG MILIK NEGARA DEKON/TP
1
Ketentuan Pokok
BMN yang akan dihibahkan harus: digunakan
untuk
menunjang
tugas
pokok
dan
fungsi
penyelenggaraan pemerintahan negara/daerah; dan
tidak
dapat
dimanfaatkan
dan/atau
dipindahtangankan
kepada pihak lain.
2
Penetapan BMN Yang Dihibahkan
Penetapan BMN yang akan dihibahkan kepada daerah dilakukan
atas
kesepakatan
bersama
antara
kementerian/lembaga dan daerah. Kesepakatan tersebut dilakukan dengan mempertimbangkan kemampuan daerah dalam mengelola barang yang akan
dihibahkan, termasuk biaya operasional dan pemeliharaan. 22
HIBAH BARANG MILIK NEGARA DEKON/TP
3
Syarat-Syarat
BMN yang akan dihibahkan harus: Tidak digunakan untuk penyelenggaraan tusi K/L; Telah di tatausahakan oleh K/L Digunakan untuk penyelenggaraan Pemda Keberadaan fisiknya jelas
4
Persetujuan
BMN yang akan dihibahkan terlebih dahulu harus diusulkan oleh kementerian/lembaga kepada Menteri Keuangan c.q. Direktur
Jenderal
Kekayaan
Negara
untuk
mendapat
persetujuan.
23
HIBAH BARANG MILIK NEGARA DEKON/TP
5 Penggunaan
BMN harus dipergunakan sesuai dengan tujuan
penghibahan 6 Pencatatan dan Barang
Operasionalisasi
hasil
pelaksanaan
Dana
Dekonsentrasi
dan/atau Dana Tugas Pembantuan yang telah dihibahkan kepada Daerah wajib ditatausahakan di dalam neraca daerah sebagai Barang Milik Daerah.
Penggunaan,
pengoperasian,
dan
pemeliharaan
Barang Milik Daerah tersebut wajib didanai dari APBD. 24
DOKUMEN KELENGKAPAN 25
No 1 2 3
4 5 6 7
8 9 10 11
Jenis Dokumen
T/B
Selain T/B
Pertimbangan/alasan Hibah Surat tanggung jawab mutlak dari penguna barang atas kebenaran materil Surat pernyataaan kesediaan menghibahkan dari pengguna dan surat pernyataan kesediaan menerima hibah dari pemda dan/atau bast dalam hal bmn DK/TP sudah diserahoperasikan kepada pemda. Rincian Penerima Hibah Rincian BMN yang akan dihibahkan Nilai Perolehan masing-masing BMN Dokumen Penganggaran yang menunjukkan bahwa BMN tersebut untuk dihibahkan Rincian Peruntukan Status dan Bukti Kepemilikan BMN Lokasi dan gambar situasi Tahun perolehan Jenis/Spesifikasi/Identitas Teknis BMN Luas
X X X X X
X X X X X
X X X X X X
X X X X
TATACARA HIBAH Uraian
Pengguna
Pengelola
Tim
Penerima
1. Pengguna Bentuk Tim Internal 2. Teliti data administrarif 3. Hasil penelitian 4. Usulan hibah 5. Penelitian/proses 6. Setuju 7. BA Serah Terima 8. SK Hapus (DBP) 9. Laporan 10. SK Hapus (DBMN)
26
PENJUALAN, PEMUSNAHAN, PENGHAPUSAN BMN DK/TP (PMK 96/PMK.06/2007)
1.
Penjualan dilakukan oleh pengguna barang dengan persetujuan Pengelola Barang;
2.
Penjualan BMN DK/TP dilakukan hanya terhadap BMN DK/TP yang: a. berada dalam kondisi rusak berat tetapi secara ekonomis lebih menguntungkan bagi negara apabila dijual; dan b. tidak digunakan untuk pelaksanaan tugas dan fungsi Pemerintah Daerahdan Kementerian Negara/Lembaga
3.
Penjualan BMN DK/TP dilaksanakan melalui lelang;
PEMUSNAHAN Pelaksanaan pemusnahan atas BMN DK/TP dilakukan sesuai ketentuan peraturan
perundang-undangan di bidang pengelolaan BMN
1.
2.
Penghapusan dilakukan dalam rangka: a.
Pemindahtanganan; atau
b.
sebab-sebab lain yang secara normal dapat diperkirakan wajar menjadi penyebab penghapusan;
Dokumen pengajuan usulan penghapusan: a.
surat pernyataan bertanggung jawab dari Pengguna Barang atas kebenaran materiil jumlah dan jenis barang, dan penyebab penghapusan tersebut.
b.
identitas dan kondisi barang;
c.
tempat/lokasi barang; dan
d.
nilai barang bersangkutan. 30
PERERAPAN SANGSI KEPADA SKPD JIKA TIDAK MELAKSANAKAN LAPORAN KEUANGAN DAN BARANG SESUAI KETENTUAN BERLAKU PADA TAHUN ANGGARAN SEBELUMNYA
Kementerian/Lembaga tidak diperkenankan mengalokasikan Dana Dekonsentrasi dan/atau Dana Tugas Pembantuan untuk tahun berikutnya
TERIMA KASIH
