BAB V TUGAS PEMBANTUAN A.
Tugas Pembantuan Yang Diterima 1. Dasar Hukum Penyelenggaraan
Tugas
Pembantuan
adalah
pelaksanaan
salah satu asas dalam penyelenggaraan pemerintahan seperti yang tertuang dalam pasal 20 ayat (2) Undang Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah, disebutkan
bahwa
dalam
Pemerintah
menggunakan
pembantuan,
dan
menyelenggarakan asas
dekonsentrasi
pemerintahan,
desentralisasi,
sesuai
dengan
tugas
Peraturan
Perundang-undangan. Dalam pelaksanaannya juga telah mengacu pada
Undang
Undang
Nomor
33
Tahun
2004
Tentang
Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah. Selain itu juga berpedoman pada Peraturan Menteri Keuangan Nomor 49/PMK/02/2011 Tanggal 17 Maret 2011 Tentang Petunjuk Penyusunan, Pengesahan dan Revisi DIPA Tahun Anggaran 2011. Pada
Tahun
2011
Pemerintah
Provinsi
Sulawesi
Selatan
menerima Tugas Pembantuan dari Pemerintah, melalui beberapa Kementerian yang dilaksanakan oleh SKPD Provinsi Sulawesi Selatan, sebagai berikut : a. Dinas Pertanian, dengan dasar pada Surat Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran 2011 : 1) DIPA
Nomor
1705/018-03.4.01/23/2011,
tanggal
20
1705/018-07.4.01/23/2011,
tanggal
20
Desember 2010 2) DIPA
Nomor
Desember 2010.
LKPJ Gubernur Sulawesi Selatan Tahun 2011
100
b. Badan Ketahanan Pangan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan, dengan dasar Surat Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran
2011
dengan
DIPA
Nomor
1704/018-11.4.01/23/2011, tanggal 20 Desember 2010. c. Dinas Perkebunan, dengan dasar Surat Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran 2011 : 1) DIPA
Nomor
1706/018-05.4.01/23/2011,
tanggal
20
1706/018-07.4.01/23/2011,
tanggal
20
Desember 2010 2) DIPA
Nomor
Desember 2010. d. Dinas Peternakan, dengan dasar Surat Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran 2011 : 1) DIPA
Nomor
1703/018-06.3.01/23/2011,
tanggal
20
1703/018-07.3.01/23/2011,
tanggal
20
Desember 2010 2) DIPA
Nomor
Desember 2010. e. Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi, dengan dasar Surat Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran 2011 : 1) DIPA
Nomor
0698/026-05.3.01/23/2011,
tanggal
20
0698/026-08.3.01/23/2011,
tanggal
20
0698/026-04.3.01/23/2011,
tanggal
20
0698/026-13.3.01/23/2011,
tanggal
20
0698/026-06.4.01/23/2011,
tanggal
20
0698/026-07.4.01/23/2011,
tanggal
20
Desember 2010 2) DIPA
Nomor
Desember 2010 3) DIPA
Nomor
Desember 2010 4) DIPA
Nomor
Desember 2010 5) DIPA
Nomor
Desember 2010 6) DIPA
Nomor
Desember 2010
LKPJ Gubernur Sulawesi Selatan Tahun 2011
101
f. Dinas Kelautan dan Perikanan, dengan dasar Surat Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran 2011 : 1) DIPA
Nomor
0548/032-03.4.01/23/2011,
tanggal
20
Desember 2010 di revisi pada tanggal 14 November 2011 2) DIPA
Nomor
0548/032-04.4.01/23/2011,
tanggal
20
Desember 2010 di revisi pada tanggal 14 November 2011 3) DIPA
Nomor
0548/032-05.4.01/23/2011,
tanggal
20
0548/032-06.4.01/23/2011,
tanggal
20
Desember 2010 4) DIPA
Nomor
Desember 2010 direvisi tanggal 11 November 2011 5) DIPA
Nomor
0557/032-07.4.01/23/2011,
tanggal
20
Desember 2010. g. Dinas
Kebudayaan
dan
Pariwisata,
dengan
dasar
Surat
Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran 2011; 1) DIPA
Nomor
0064/040-04.4.01/23/2011,
tanggal
20
0064/040-05.4.01/23/2011,
tanggal
20
Desember 2010; 2) DIPA
Nomor
Desember 2010. h. Dinas Sosial, dengan dasar Surat Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan
Anggaran
2011
dengan
DIPA
Nomor
0136/027-05.3/01/23/2011, tanggal 20 Desember 2010. 2. Instansi Pemberi Tugas Pembantuan Adapun Kementerian Pemberi Tugas Pembantuan, yaitu : a. Kementerian Pertanian, yang diberikan oleh : 1) Dirjen Tanaman Pangan 2) Dirjen Pengolahan dan Pemasaran Hasil Pertanian 3) Dirjen Perkebunan 4) Dirjen Peternakan dan Kesehatan Hewan 5) Dirjen Prasarana dan sarana Pertanian 6) Badan Ketahanan Pangan Kementerian Pertanian b. Kementerian Kesehatan, yang diberikan oleh :
LKPJ Gubernur Sulawesi Selatan Tahun 2011
102
1) Dirjen Bina Pelayanan Medik 2) Dirjen Bina Upaya Kesehatan c. Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi, yang diberikan oleh : 1) Dirjen Pembinaan Pembangunan Kawasan Transmigrasi (P2K Trans) 2) Dirjen Pengembangan Masyarakat dan Kawasan Transmigrasi (PMKT) d. Kementerian Sosial, yang diberikan oleh Kementerian Sosial RI e. Kementerian Kelautan dan Perikanan, yang diberikan oleh : 1) Dirjen Perikanan Tangkap 2) Dirjen Perikanan Budidaya 3) Dirjen Pengawasan Sumberdaya Kelautan dan Perikanan 4) Dirjen Perikanan Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan (P2HP) 5) Dirjen Kelautan, Pesisir dan Pulau-pulau Kecil (KP3K) f. Kementerian Pekerjaan Umum, yang diberikan oleh : 1) Dirjen Bina Marga 2) Ditjen Sumber Daya g. Kementerian Kebudayaan dan Pariwisata, yang diberikan oleh : 1) Dirjen Sejarah dan Purbakala 2) Dirjen Pengembangan Destinasi Pariwisata 3. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang Melaksanakan : Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang melaksanakan Tugas Pembantuan yang diberikan oleh Pemerintah Pusat melalui Kementerian atau Lembaga Pusat sebagai berikut : a. Kementerian Pertanian memberikan Tugas Pembantuan yang dilaksanakan oleh : 1) Dinas Pertanian TPH Provinsi Sulawesi Selatan 2) Badan Ketahanan Pangan Provinsi Sulawesi Selatan 3) Dinas Perkebunan Provinsi Sulawesi Selatan
LKPJ Gubernur Sulawesi Selatan Tahun 2011
103
4) Dinas Peternakan Provinsi Sulawesi Selatan b. Kementerian Kesehatan memberikan Tugas Pembantuan yang dilaksanakan oleh : 1) RSUD Labuang Baji 2) RSKD Ibu dan Anak Pertiwi 3) RSU Sayang Rakyat c. Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi memberikan Tugas Pembantuan yang dilaksanakan oleh Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Sulawesi Selatan d Kementerian Sosial memberikan Tugas Pembantuan yang dilaksanakan oleh Dinas Sosial Provinsi Sulawesi Selatan e. Kementerian Kelautan dan Perikanan memberikan Tugas Pembantuan yang dilaksanakan oleh Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sulawesi Selatan f
Kementerian Pekerjaan Umum memberikan Tugas Pembantuan yang dilaksanakan oleh Dinas Bina Marga Provinsi Sulawesi Selatan dan Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air (PSDA) Provinsi Sulawesi Selatan
g Kementerian Kebudayaan dan Pariwisata memberikan Tugas Pembantuan yang dilaksanakan oleh Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Sulawesi Selatan 4. Program dan Kegiatan yang Diterima dan Pelaksanaannya a. Bidang Pertanian Pada bidang Pertanian, Pemerintah Pusat melalui Kementerian Pertanian memberikan bantuan dana untuk dipergunakan pada program kegiatan : 1) Program Peningkatan Produksi dan Mutu Tanaman Pangan untuk
mencapai
Swasembada
dan
Swasembada
berkelanjutan, dengan kegiatan berupa pengelolaan sistim penyediaan benih tanaman pangan, dengan melaksanakan : a. Administrasi pelaksanaan kegiatan
LKPJ Gubernur Sulawesi Selatan Tahun 2011
104
b. Perbanyakan benih sumber kegiatan c. Pelatihan teknis tentang perbenihan tanaman pangan d. Laporan pembinaan dan Monev. perbenihan tanaman pangan 2) Program Peningkatan Nilai Tambah, Daya saing, Industri Hilir, Pemasaran dan Eksport Hasil Pertanian, dengan kegiatan berupa optimalisasi sarana dan kelembagaan pasar domestik, dengan melaksanakan : a. Optimalisasi sub terminal agrobisnis (STA) Kota Parepare b. Pengembangan usaha dan pemasaran Kota Makassar. c. Pengembangan pengolahan hasil pertanian, dengan unit usaha
pengolahan
hasil
tanaman
pangan,
dengan
kegiatan : 1) Pengembangan usaha dan kemitraan penggilingan padi di Kabupaten Pinrang 2) Pengembangan usaha dan kemitraan penggilingan padi di Kabupaten Soppeng 3) Pengembangan usaha dan kemitraan penggilingan padi di Kabupaten Bone. d. Unit
Usaha
Pengolahan
Hasil
Hortikultura,
dengan
kegiatan : 1) Pengembangan agroindustri buah (Jus Markisa di Kabupaten Tator) 2) Pengembangan
usaha
dan
kemitraan
grading
packaging house hortikultura di Kabupaten Bantaeng 3) Laporan kegiatan dan pembinaan e. Unit
Usaha
Pengolahan
Hasil
Hortikultura,
dengan
kegiatan : 1) Pengembangan pemasaran domestik 2) Pengembangan pengolahan hasil pertanian f. Pengembangan Pemasaran Domestik
LKPJ Gubernur Sulawesi Selatan Tahun 2011
105
g. Pengembangan Pengolahan Hasil Pertanian (Peternakan) 3) Program Penyediaan dan pengembangan PSP Peternakan 4) Program Peningkatan Diversifikasi dan Ketahanan Pangan Masyarakat, dengan melaksanakan : a. Pengembangan ketersediaan dan penanganan rawan pangan b. Pengembangan penganekaragaman konsumsi pangan dan peningkatan keamanan pangan segar c. Dukungan manajemen dan teknis lainnya. 5) Program Peningkatan Produksi, Produktivitas dan Mutu Produk Tanaman Perkebunan Berkelanjutan : a. Peningkatan Produksi, Produktivitas dan Mutu Tanaman Rempah dan Penyegar, dengan melaksanakan : 1) Pemeliharaan Lab Gernas 2) Operasional Sub Stasiun Penelitian 3) Operasional LL, peremajaan 10.800 Ha, rehabilitasi 1.782 Kg, Intensifikasi 2.502 Kg 4) Perluasan Tebu Rakyat 75 Ha 5) Pembangunan Kebun Bibit Datar/Kukltur Jaringan 50 Ha 6) Demplot
penerapan
teknologi
budidaya
double
kinerja tanaman tebu 10 Ha 7) Penanaman Tanaman Kapas 4.315 ha, waralaba Tebu Varietas unggul bibit tebu kultur jaringan 6 Ha di 3 Kabupaten 8) Peremajaan tanaman kelapa 390 ha 9) Pembangunan Kebun Induk Kemiri Sunan 5 ha 10) Pengendalian hama PBKo 100 Ha b. Peningkatan Produksi Perkebunan dan mutu tanaman semusim
LKPJ Gubernur Sulawesi Selatan Tahun 2011
106
c. Peningkatan Produksi Perkebunan dan mutu tanaman Tahunan d. Pengembangan penanganan pasca panen komoditas perkebunan e. Dukungan perlindungan perkebunan f. Dukungan manajemen dan dukungan teknis lainnya 6) Program
Pencapaian
Swasembada
Daging
Sapi
dan
Peningkatan Penyediaan Pangan Hewani yang aman, sehat, utuh dan halal, dengan melaksanakan : a. Peningkatan produksi ternak dengan pendayagunaan sumberdaya lokal b. Peningkatan
produksi
pakan
ternak
dengan
pendayagunaan sumberdaya lokal c. Pengendalian
dan
penanggulangan
penyakit
hewan
menular strategis dan penyakit zoonosis d. Peningkatan kuantitas dan kualitas benih dan bibit dengan mengoptimalkan sumberdaya lokal e. Penjamin pangan asal hewan yang aman dan halal serta pemenuhan persyaratan produk hewan non pangan. b. Bidang Kesehatan Pada
bidang
Kesehatan,
Pemerintah
Pusat
melalui
Kementerian Kesehatan memberikan bantuan dana untuk dipergunakan pada program kegiatan : 1) Program Upaya Kesehatan Perorangan, dengan kegiatan berupa: Pemenuhan dan peningkatan fasilitas sarana dan prasarana kesehatan rujukan 2) Program Pembinaan Upaya Kesehatan, dengan kegiatan berupa: Dukungan manajemen dan pelaksanaan tugas teknis lainnya 3) Program Pembinaan Upaya Kesehatan Rujukan, dengan kegiatan berupa Pembinaan upaya kesehatan rujukan
LKPJ Gubernur Sulawesi Selatan Tahun 2011
107
4) Program Penyelenggaraan Jalan, dengan kegiatan berupa: Pelaksanaan preservasi dan peningkatan kapasitas jalan Nasional,
pelaksanaan
preservasi
dan
peningkatan
kapasitas jalan Nasional. c. Bidang Ketenagakerjaan dan Ketransmigrasian Pada
bidang
Pemerintah
Ketenagakerjaan
Pusat
melalui
dan
Kementerian
Ketransmigrasian, Tenagakerja
dan
Transmigrasi memberikan bantuan dana untuk dipergunakan pada Program Pengembangan Wilayah Strategis dan Cepat Tumbuh, dengan kegiatan berupa : 1)
Transmigrasi yang difasilitasi perpindahannya ke kawasan transmigrasi
2)
Perbekalan yang diberikan kepada calon transmigrasi
3)
Jumlah pelatihan calon transmigrasi
4)
Monitoring pembangunan permukiman
5)
Monitoring pembangunan kawasan KTM
6)
Identifikasi calon lokasi
7)
Pencermatan IPPKH
8)
Pengurusan SK pencadangan areal
9)
Inventarisasi dan pengusulan SK HPL
10) Inventaris pemilihan lahan 11) Pengurusan penerbitan SHM transmigrasi 12) Rapat
mediasi
pendanaan
pemerintahan
dan
non
pemerintah 13) Penyuluhan dan penyebaran informasi 14) Kerja sama antar daerah 15) Monitoring kegiatan investasi di kawasan transmigrasi 16) Administrasi kegiatan 17) Penyusunan program dan evaluasi pelaporan 18) Pengelolaan system akuntansi pemerintah (SAP) 19) Penyusunan tata laksana pengelolaan barang milik Negara
LKPJ Gubernur Sulawesi Selatan Tahun 2011
108
20) Pengembangan system informasi manajemen 21) Pengembangan lahan usaha produktif 22) Bimbingan tekhnis peningkatan produktifitas masyarakat 23) Bimtek kewirausahawan 24) Pengadaan bantuan kebutuhan dasar 25) Penilaian
dan
pemilihan
transmigran
dan
pembina
kimtrans teladan 26) Bimtek pengembangan masyarakat 27) Pengadaan bantuan beras 28) Pengadaan bantuan pangan non beras murni 29) Pengendalian distribusi pangan beras dan non beras 30) Penyerasian lingkungan di kawasan transmigrasi 31) Belanja jasa konsultan 32) Pengembangan masyarakat transmigrasi 33) Layanan perkantoran/operasi pelaksanaan satker 34) Penyusunan rencana program dan pengelolaan anggaran 35) Laporan kegiatan dan pembinaan. d. Bidang Sosial Pada bidang Sosial, Pemerintah Pusat melalui Kementerian Sosial RI memberikan bantuan dana untuk dipergunakan pada program kegiatan : 1) Program Bantuan dan Jaminan Sosial, dengan kegiatan : a. Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam, dengan jenis bantuan berupa Bahan Bangunan Rumah (BBR) dan lauk pauk. Bantuan tersebut diberikan pada 3 Kabupaten/Kota yaitu; Wajo, Luwu Utara dan Palopo dengan jumlah keseluruhan 179 KK b. Perlindungan Sosial Korban Bencana Sosial dengan jenis bantuan yaitu Bahan Bangunan Rumah dan lauk pauk. Bantuan tersebut dialokasikan di Kota Makassar dengan jumlah keseluruhan 20 KK.
LKPJ Gubernur Sulawesi Selatan Tahun 2011
109
2) Program Pemberdayaan Sosial, dengan kegiatan: a. Pemberdayaan Komunitas Adat Terpencil (KAT), dengan jenis bantuan yang diberikan : 1) Pemberian Rumah Sederhana di Kabupaten Selayar dan Kabupaten Toraja untuk 55 KK per Kabupaten 2) Pemberian Jaminan Hidup di Kabupaten Selayar dan Kabupaten Toraja Utara untuk 55 KK per Kabupaten 3) Pemberian Bantuan Bibit Tanaman di Kabupaten Selayar dan Kabupaten Toraja Utara untuk 55 KK per Kabupaten 4) Pemberian
Bantuan
Peralatan
Kerja
berupa
alat
tangkap ikan di Kabupaten Selayar dan Kabupaten Toraja Utara untuk 55 KK per Kabupaten 5) Bantuan UEP Purna Bina bagi warga Eks KAT. b. Pelestaian
dan
Pendayagunaan
NK3,
dengan
jenis
bantuan yang diberikan yaitu Rehabilitasi TMP di Kota Parepare. 3) Program Rehabilitasi Sosial, dengan kegiatan: Rehabilitasi Sosial Orang dengan Kecacatan, dengan jenis bantuan
yang
diberikan
yaitu
Rehab
dan
Pengadaan
Peralatan LBK masing-masing 1 gedung di Kabupaten Enrekang dan Kabupaten Gowa. e. Bidang Kelautan dan Perikanan Pada bidang Kelautan dan Perikanan, Pemerintah Pusat melalui Kementerian Kelautan dan Perikanan memberikan bantuan dana untuk dipergunakan pada kegiatan : 1) Program Pengembangan dan Pengelolaan perikana tangkap dengan kegiatan berupa Pengembangan Pembangunan dan Pengelolaan Pelabuhan Perikanan 2) Program Peningkatan Produksi Perikana Budidaya, dengan kegiatan :
LKPJ Gubernur Sulawesi Selatan Tahun 2011
110
a) Pengembangan sistem perbenihan ikan b) Pengembangan
sistem
prasarana
dan
sarana
pembudidayaan ikan. 3) Program Pengawasan Sumberdaya kelautan dan perikanan, dengan
melaksanakan
Pemantauan
SDKP
dan
Peningkatan
Operasional
pengembangan
Infrastruktur
Pengawasan 4) Program peningkatan Daya saing Produk perikanan, dengan kegitan a. Fasilitasi
penguatan
dan
pengembangan
pemasaran
dalam negeri hasil perikanan b. Fasilitasi
Pengembangan
Industri
Pengolahan
hasil
Perikanan c. Peningkatan Dukungan Manajemen dan pelaksanaan Tugas teknis lainnya Ditjen P2HP. 5) Pengelolaan sumber daya laut, pesisir dan pulau-pulau kecil, dengan melaksanakan Pengembangan dan pengelolaan konservasi kawasan dan jenis
f. Bidang ke PU-an Pada bidang ke PU-an, Pemerintah Pusat melalui Kementerian Pekerjaan
Umum
memberikan
bantuan
dana
untuk
dipergunakan pada : 1) Program
Penyelenggaraan
Jalan,
dengan
kegiatan
Pelaksanaan reservasi dan peningkatan kapasitas jalan nasional (Dinas Bina Marga) 2) Program
Pembinaan
dan
Pelaksanaan
Irigasi,
Tambak, Air Baku dan Air Tanah, dengan kegiatan : a. TPO dan P Jaringan Irigasi b. TPO dan P Jaringan Rawa
LKPJ Gubernur Sulawesi Selatan Tahun 2011
111
Rawa,
c. PISP Participatory Irrigation Sector Program g. Bidang Kebudayaan dan Kepariwisataan Pada bidang Kebudayaan dan Kepariwisataan, Pemerintah Pusat melalui Kementerian Kebudayaan dan Kepariwisataan memberikan bantuan dana untuk dipergunakan pada Program dan kegiatan : 1) Program Kesejarahan, kepurbakalaan, dan permuseuman, dengan melaksakanan kegiatan : a. Rehabilitasi bangunan pelindung nekara perunggu di Kabupaten Selayar Provinsi Sulawesi Selatan b. Lanjutan revitalisasi Benteng Rotterdam c. Revitalisasi museum neger Provinsi Sulawesi Selatan Lagaligo 2) Program
Pengembangan
Destinasi
Pariwisata,
dengan
melaksanakan kegiatan : Penataan dan pengembangan daya tarik wisata Tana Toraja
5. Sumber dana dan jumlah anggaran a. Kementerian Pertanian memberikan dana yang bersumber dari APBN/PHLN
sebesar
Rp.275.849.190.000,-
yang
diberikan
kepada SKPD : 1) Dinas Pertanian TPH sebesar Rp.3.347.760.000,2) Badan Ketahanan Pangan sebesar Rp.5.186.400.000,3) Dinas Perkebunan sebesar Rp.894.517.981,4) Dinas Peternakan sebesar Rp.106.542.928.000,b. Kementerian Kesehatan memberikan dana yang bersumber dari APBN/PHLN sebesar Rp.41.048.000.000,- yang diberikan kepada SKPD :
LKPJ Gubernur Sulawesi Selatan Tahun 2011
112
1) R.S Umum sayang
Rakyat dialokasikan anggaran sebesar
Rp.10.000.000,2) RSKD Ibu dan Anak Pertiwi dialokasikan anggaran sebesar Rp.5.000.000.000.00,3) RSUD
Labuang
Baji
dialokasikan
anggaran
sebesar
Rp.5.000.000.000.00,c. Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi memberikan dana yang bersumber dari APBN/PHLN sebesar Rp.41.048.000.000,yang keseluruhannya diberikan kepada Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Sulawesi Selatan d. Kementerian Sosial memberikan dana yang bersumber dari APBN/PHLN sebesar Rp.5.696.540.000,- yang diberikan kepada Dinas Sosial Provinsi Sulawesi Selatan e. Kementerian Kelautan dan Perikanan memberikan dana yang bersumber dari APBN/PHLN sebesar Rp.23.639.718.000,- yang keseluruhannya
diberikan
kepada
Dinas
Kelautan
dan
Perikanan Provinsi Sulawesi Selatan f. Kementerian
Pekerjaan
Umum
memberikan
dana
yang
bersumber dari APBN/PHLN sebesar Rp.60.980.410.000,- yang diberikan kepada Dinas Bina Marga Provinsi Sulawesi Selatan dan Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air g. Kementerian Kebudayaan dan Pariwisata memberikan dana yang bersumber dari APBN/PHLN sebesar Rp.34.550.613.000,yang seluruhnya diberikan kepada Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Sulawesi Selatan
6. Realisasi Anggaran dan Kegiatan Realisasi Anggaran Kegiatan sampai dengan berakhirnya Tahun Anggaran 2011 sebagai berikut : a. Dari Kementerian Pertanian dengan total jumlah anggaran sebesar
Rp.275.849.190.000,-
LKPJ Gubernur Sulawesi Selatan Tahun 2011
dapat
direalisasikan
113
Rp.213.152.010.000,- atau 77,27% dengan pelaksanaannya pada SKPD : 1) Dinas Pertanian TPH dengan total jumlah anggaran sebesar Rp.3.347.760.000,-
dan
dapat
direalisasikan
sebesar
Rp.3.317.759.800,- atau 99,10% 2) Badan Ketahanan Pangan dengan total jumlah anggaran sebesar
Rp.5.186.400.000,-
dan
dapat
direalisasikan
sebesar Rp.5.070.514.500,- atau 97,76% 3) Dinas Perkebunan dengan total jumlah anggaran sebesar Rp.894.517.981,-
dan
dapat
direalisasikan
sebesar
Rp.594.323.893,- atau 66,44%
4) Dinas
Peternakan
anggaran
dan
sebesar
Keswan
dengan
total
jumlah
Rp.106.542.928.000,-
dan
dapat
direalisasikan sebesar Rp.101.182.648.000,- atau 94,96% b. Dari
Kementerian
Kesehatan
dengan
total
jumlah
anggaran sebesar Rp.41.048.000.000,- dapat direalisasikan Rp.35.677.820.000,- atau 86,92% dengan pelaksanaannya pada SKPD : 1) RS. Umum Sayang Rakyat dengan total jumlah anggaran sebesar Rp.10.000.000.000,- dapat direalisasikan sebesar Rp.9.847.344.300,- dengan prosentase capaian 98,5% 2) RSKD Ibu dan Anak Pertiwi dengan total jumlah anggaran sebesar Rp.5.000.000.000,- dapat direalisasikan sebesar Rp.5.000.000.000,- dengan prosentase capaian 100% 3) RSUD Labuang Baji dengan total jumlah anggaran sebesar Rp.5.000.000.000,- tidak dapat direalisasikan, diakibatkan oleh adanya tiga kali pergantian Direktur sehingga SK KPA terbit
pada
bulan
LKPJ Gubernur Sulawesi Selatan Tahun 2011
Oktober
sehingga
waktu
114
untuk
pelaksanaan Dana Tugas Pembantuan (dana TP) sangat terbatas. c. Dari Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi dengan total jumlah
anggaran
sebesar
Rp.8.229.190.000,-
dapat
direalisasikan Rp.7.541.830.000,- atau 91,65% d. Dari Kementerian Sosial dengan total jumlah anggaran sebesar Rp.5.696.540.000,-
dapat direalisasikan Rp.4.863.950.000,-
atau 85,38% dengan pelaksanaannya pada Dinas Sosial Provinsi Sulawesi Selatan e. Dari Kementerian Kelautan dan Perikanan dengan total jumlah anggaran sebesar Rp.23.639.718.000,- dapat direalisasikan Rp.19.092.442.650,- atau 80,76% dengan pelaksanaannya pada Dinas Kelautan dan Perikanan f. Dari Kementerian Pekerjaan Umum dengan total jumlah anggaran sebesar Rp.60.980.410.000,- dapat direalisasikan Rp.57.570.100.000,- atau 94,41% dengan pelaksanaan pada : Dinas
Bina
Marga
Provinsi
Sulawesi
Selatan
dan
Dinas
Pengelolaan Sumber Daya Air Provinsi Sulawesi Selatan g. Dari Kementerian Kebudayaan dan Pariwisata dengan total jumlah anggaran sebesar Rp.34.550.613.000,- dapat direalisasikan
Rp.32.878.096.000,-
pelaksanaannya
pada
Dinas
atau
95,16%
Kebudayaan
dan
dengan Pariwisata
Provinsi Sulawesi Selatan Total anggaran tugas pembantuan yang diterima sebesar Rp. 482.812.471.000,- dan dapat direalisasi Rp. 370.776.248.650,atau sebesar 76,79% 7. Permasalahan dan Solusi Beberapa permasalahan yang timbul dalam penerimaan Tugas Pembantuan, yaitu : a. Model
pelaporan,
monitoring,
evaluasi,
koordinasi
pemberi dan penerima tugas pembantuan belum optimal
LKPJ Gubernur Sulawesi Selatan Tahun 2011
115
antara
b. Kemitraan belum cukup bersinergi c. Sinergitas program di daerah belum dirasakan masyarakat d. Terbatasnya
anggaran
APBN
(Tugas
Pembantuan)
yang
dialokasikan terutama pada program utama Pemerintah Provinsi Sulawesi
Selatan
pada
pendidikan
dan
kesehatan
serta
penanganan rawan pangan e. Keterlambatan DIPA maupun Revisi DIPA turun ke Pelaksana Program dan Kegiatan f. Sosialisasi Peraturan pengelolaan dan lokakarya yang bertujuan menyamakan persepsi dalam rangka efektivitas dan efisiensi penyelenggaraan pemerintahan g. Pengawasan terpadu antara instansi maupun lembaga dan stakeholder yang terkait dan bertanggungjawab h. Publikasi di Media bertujuan untuk merangsang partisipasi aktif masyarakat i. Rencana pengajuan akan tugas pembantuan tidak melalui rencana kebutuhan daerah yang disetujui Kepala Daerah j. Tugas
Pembantuan
Departemen)
dari
langsung
Pusat ke
(Departemen/Lembaga
lokasi
yang
dituju
Non tanpa
pemberitahuan kepada Pemerintah Provinsi k. Belum lengkap payung hukum sebagai acuan dan pedoman dalam penyelenggaraan tugas pembantuan l. Tidak
adanya
keterangan
dari
pemerintah
pusat
untuk
pemberian tugas pembantuan dari pusat tentang kebutuhan akan dana pendamping m. Tidak adanya anggaran yang dialokasikan kepada Pemerintah Provinsi untuk pelaksanaan monitoring, koordinasi, evaluasi dan pengawasan pelaksanaan tugas pembantuan n. Khusus pemberdayaan fakir miskin dapat disimpulkan bahwa Populasi fakir miskin di kota Makassar masih tinggi dibanding
LKPJ Gubernur Sulawesi Selatan Tahun 2011
116
dana yang tersedia, untuk itu perlu ditingkatkan alokasi anggaran. B. Tugas Pembantuan Yang Diberikan Terkait dengan penyelenggaraan Pemerintahan di Daerah telah diatur
dalam
Undang
Undang
Nomor
32
Tahun
2004
Tentang
Pemerintahan Daerah, sebagaimana disebutkan dalam Pasal 20 ayat (3) menyebutkan bahwa “dalam menyelenggarakan pemerintahan daerah, Pemerintahan
Daerah
menggunakan
asas
otonomi
dan
tugas
pembantuan”, begitu pula pada Pasal 10 ayat (2) disebutkan bahwa: “dalam
menyelenggarakan
urusan
pemerintahan
yang
menjadi
kewenangan daerah, Pemerintah Daerah menjalankan otonomi seluasluasnya untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan”. Selanjutnya
Peraturan
Daerah
dibentuk
dalam
rangka
penyelenggaraan Otonomi Daerah dan Tugas Pembantuan sesuai Pasal 36 ayat (2) Undang Undang Nomor 32 Tahun 2004. Selain itu, juga mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2008 Tentang Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan, yang menjadi petunjuk dalam penyelenggaraan tugas pembantuan agar dapat diimplementasikan. Sebagaimana maksud dan tujuan pemberian tugas pembantuan adalah dalam rangka upaya pemerataan pembangunan di Sulsel dan terpeliharanya Negara Kesatuan RI serta keserasian hubungan antara susunan pemerintahan dan antar pemerintahan di daerah. Di dalam Pasal 3 ayat (3) PP Nomor 7 Tahun 2008 Tentang Dekonsentrasi dan Tugas pembantuan disebutkan bahwa “penugasan dilakukan secara tertib, taat pada Peraturan Perundang-Undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan dan bertanggungjawab dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan.
LKPJ Gubernur Sulawesi Selatan Tahun 2011
117
Di samping itu dalam implementasinya akan dapat mewujudkan efisiensi dan efektivitas dimaksud, sehingga penyelenggaraan suatu urusan pemerintahan ditentukan oleh perbandingan tingkat dayaguna yang paling tinggi yang dapat diperoleh. Dengan diterbitkannya Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2008
Tentang
Dekonsentrasi
dan
Tugas
Pembantuan,
maka
penyelenggaraan dekonsentrasi dan tugas pembantuan telah diatur tersendiri,
dan
secara
jelas
telah
menyajikan
ruang
lingkup
Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan yang di dalamnya mencakup aspek
penyelenggaraan,
pengelolaan
pertanggungjawaban/pelaporan,
pembinaan
dan
dana, pengawasan,
pemeriksaan serta sanksi, sesuai yang dimaksud dalam Pasal 8 dan Pasal 10, dengan demikian dimasa transisi ini, masih memerlukan penyesuaian dalam pelaksanaannya, dan diperlukan adanya Pedoman dan Petunjuk Pelaksanaan serta Petunjuk Teknis pemberian tugas pembantuan yang meliputi : a. Penugasan urusan pemerintahan Provinsi b. Tatacara penugasan c. Tatacara penyelenggaraan d. Monitoring dan pengawasannya e. Pertanggungjawaban/pelaporannya f. Penghentian tugas pembantuan Pemberian tugas pembantuan akan selalu mempertimbangkan pada
penyelenggaraan
suatu
urusan
pemerintahan
dengan
memperbandingkan tingkat dayaguna dan hasilguna yang paling tinggi yang dapat diperoleh (efisien dan efektif). Hal tersebut ditegaskan dalam Pasal 35 ayat (2) bahwa “Pemerintah Provinsi dapat memberikan Tugas
Pembantuan
kepada
Pemerintah
Kabupaten/Kota
atau
Pemerintah Desa untuk melaksanakan sebagian urusan Pemerintah Provinsi.
LKPJ Gubernur Sulawesi Selatan Tahun 2011
118
Selanjutnya dalam Pasal 36 ayat (2) disebutkan bahwa “urusan pemerintahan yang dapat ditugaskan dari pemerintah provinsi kepada Pemerintah Kabupaten/Kota dan atau Pemerintah Desa merupakan sebagian urusan pemerintahan yang menurut Peraturan Perundangundangan ditetapkan sebagai urusan Pemerintah Provinsi. Urusan Pemerintah Provinsi di Sulawesi Selatan telah diatur dalam Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2008 Tentang Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah Provinsi Sulawesi Selatan. Kemudian Pemerintah
urusan
Provinsi
dimaksud
kepada
yang
dapat
Pemerintah
ditugaskan
dari
Kabupaten/Kota
dan
Pemerintah Desa dijabarkan dalam bentuk program dan kegiatan Pemerintah Provinsi yang sudah ditetapkan dalam SKPD (Renja SKPD) Provinsi yang mengacu pada Renja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi dengan memperhatikan kriteria eksternalitas, akuntabilitas, efisiensi dan keserasian pembangunan nasional dan wilayah. Untuk
maksud
tersebut,
sebagai
langkah
awal
dalam
mengimplementasikan tugas pembantuan dari Provinsi perlu pengkajian dan pengkoordinasi dengan Dinas/Badan/Lembaga Teknis. Sesuai Pasal 46 ayat (1), (2), dan (3) pemerintahan
yang
bahwa “dalam penyelenggaraan urusan
ditugaskan,
memperhatikan
norma,
standar,
pedoman, kriteria dan kebijakan Pemerintah atau Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota untuk Tugas Pembantuan ke Desa”. Dengan berdasar pada peraturan perundang-undangan tersebut, maka
secara
Kabupaten/Kota
yuridis dan
pemberian
Desa
belum
tugas dapat
pembantuan
kepada
diimplementasikan
Tahun 2011.
LKPJ Gubernur Sulawesi Selatan Tahun 2011
119
pada
