BAB V PENYELENGGARAAN TUGAS PEMBANTUAN

BAB V PENYELENGGARAAN TUGAS PEMBANTUAN

Pengaturan kewenangan Pemerintahan terbagi menjadi Kewenangan Pusat,

Desentralisasi,

Dekonsentrasi,

Tugas

Pembantuan

(Medebewind),

Pembagian Urusan Pemerintahan ini diatur dalam Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2007. Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan diselenggarakan karena tidak semua

wewenang

dan

Tugas

Pemerintahan

dapat

dilakukan

dengan

menggunakan asas Desentralisasi. Sebagai konsekuensi negara kesatuan memang tidak dimungkinkan semua wewenang pemerintah didesentralisasikan dan diotonomkan sekalipun kepada daerah. Penyelenggaraan asas tugas pembantuan adalah cerminan dari sistem dan prosedur penugasan Pemerintah kepada daerah dan/atau desa, dari pemerintah provinsi

kepada

kabupaten/kota

dan/atau

desa,

serta

dari

pemerintah

kabupaten/kota kepada desa untuk menyelenggarakan urusan pemerintahan dan pembangunan yang disertai dengan kewajiban melaporkan pelaksanaannya & mempertanggung jawabkannya kepada yang memberi penugasan. Pemberian tugas pembantuan dimaksudkan untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas penyelenggaraan pemerintahan, pengelolaan pembangunan, dan pelayanan umum. Pada Pasal 1 Butir 8 UU No. 32 / 2004 tentang Pemerintahan Daerah disebutkan bahwa Pelimpahan wewenang pemerintahan oleh Pemerintah kepada Gubernur

sebagai wakil Pemerintah dan/atau kepada instansi vertikal di wilayah tertentu. Pelaksanaan

asas

Dekonsentrasi

diletakkan

pada wilayah

provinsi

dalam

kedudukannya sebagai wilayah administrasi untuk melaksanakan kewenangan pemerintahan yang dilimpahkan kepada gubernur sebagai wakil pemerintah di wilayah provinsi. Gubernur sebagai kepala daerah provinsi berfungsi pula selaku wakil Pemerintah di daerah, dalam pengertian untuk menjembatani dan memperpendek rentang kendali pelaksanaan tugas dan fungsi Pemerintah termasuk dalam pembinaan dan pengawasan terhadap penyelenggaraan urusan

PENYELENGGARAAN TUGAS PEMBANTUAN

BAB V

pemerintahan di daerah kabupaten dan kota. Pengaturan pendanaan kewenangan Pemerintah melalui APBN mencakup pendanaan sebagian urusan pemerintahan yang akan dilimpahkan kepada gubernur berdasarkan asas Dekonsentrasi, dan sebagian urusan pemerintahan yang akan ditugaskan kepada daerah provinsi dan kabupaten/kota berdasarkan asas Tugas Pembantuan. Pelaksanaan Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan diatur dalam Pasal 20 ayat (2) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan Pasal 92, Pasal 99, dan Pasal 108 Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah, sedangkan Pedoman Pendanaan Urusan Bersama Pusat dan Daerah (lingkup PNPM-MP) diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor.168 /PMK.07/2009

bahwa

perimbangan

keuangan

antara

Pemerintah

dan

pemerintahan daerah merupakan suatu sistem yang menyeluruh dalam rangka pendanaan atas penyelenggaraan asas Desentralisasi, Dekonsentrasi, dan Tugas Pembantuan. Perimbangan keuangan dilaksanakan sejalan dengan pembagian urusan pemerintahan dimana sistem pengaturannya tidak hanya mencakup aspek pendapatan daerah, tetapi juga aspek pengelolaan dan pertanggungjawaban. A. TUGAS PEMBANTUAN YANG DITERIMA Sesuai Pasal 1 Butir 9 Undang – Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah disebutkan bahwa Penugasan dari Pemerintah kepada daerah (Provinsi, Kabupaten, Kota) dan/atau desa, dari pemerintah provinsi kepada kabupaten/kota dan/atau desa, serta dari pemerintah kabupaten/kota kepada desa untuk melaksanakan tugas-tugas tertentu. Tugas pembantuan yang diberikan oleh pemerintah provinsi sebagai daerah otonom kepada kabupaten/kota dan/atau desa meliputi sebagian tugas-tugas provinsi, antara lain dalam bidang pemerintahan yang bersifat lintas kabupaten dan kota, serta sebagian tugas pemerintahan dalam bidang tertentu lainnya, termasuk juga sebagian tugas pemerintahan yang tidak atau belum dapat dilaksanakan oleh kabupaten dan kota, meliputi sebagian tugas-

Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati Pekalongan Akhir Tahun Anggaran 2014

321


BAB V

tugas Pemerintah yang apabila dilaksanakan oleh daerah dan/atau desa akan lebih efisien dan efektif. Pelimpahan wewenang ini dimaksudkan untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas penyelenggaraan pemerintahan, pengelolaan pembangunan, dan pelayanan umum dengan tujuan memperlancar pelaksanaan tugas dan penyelesaian permasalahan, serta membantu penyelenggaraan pemerintahan, dan pengembangan pembangunan bagi daerah dan desa. Dalam LKPJ ini melaporkan pula Dana Urusan Bersama yaitu dana yang berasal dari APBN untuk penanggulangan kemiskinan. Dasar dari pelaksanaan kegiatan ini adalah Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 168/PMK.07/2009 tentang Pedoman Pendanaan Urusan Bersama Pusat dan daerah untuk Penanggulangan Kemiskinan. Urusan Bersama Pusat dan Daerah merupakan urusan pemeritahan diluar urusan pemeritahan yang menjadi kewenangan sepenuhnya pemerintah yang diselenggarakan bersama oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota. Daerah sendiri diwajibkan mendampingi Dana ini dengan sumber dari APBD yang disebut dana Daerah untuk Urusan Bersama (DDUB). 1. DASAR HUKUM a. Undang-Undang No.17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara; b. Undang-Undang No.1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara; c.

Undang-Undang Nomor 19 tahun 2012 tentang APBN Tahun Anggaran 2013;

d. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UndangUndang Nomor 12 Tahun 2008; e. Undang-undang

Nomor

33

Tahun

2004

tentang

Perimbangan

Keuangan antara Pusat dan Daerah; f.

Peraturan

Menteri

Keuangan

Nomor

248/PMK.07/2010

tentang

Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 156/PMK.07/2008 tentang Pedoman Pengelolaan Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan;


322


BAB V

g. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2004 tentang Rencana Kerja Pemerintah; h. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2004 tentang Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga; i.

Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota;

j.

Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2008 tentang Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan;

k. Peraturan Pemerintah Nomor 19/2010 jo PP No 23/2011 tentang Tata Cara Pelaksanaan Tugas dan Wewenang serta Kedudukan Keuangan Gubernur sebagai Wakil Pemerintah di Wilayah Provinsi; l.

Surat Edaran Bersama (SEB) 3 Menteri yaitu Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala BAPPENAS, Menteri Keuangan dan Menteri Dalam Negeri Nomor 0442/M.PPN/11/2010, SE-696/MK/2010 dan 120/4693/SJ tentang Peningkatan Efektifitas Penyelenggaraan Program dan

Kegiatan

Kementerian/Lembaga di Daerah

serta

Peningkatan Peran Aktif Gubernur selaku Wakil Pemerintah Pusat; m. Instruksi Presiden Nomor 4 tahun 2014 tentang Langkah-Langkah Penghematan dan Pemotongan Belanja Kementerian / Lembaga dalam rangka Pelaksanaan APBN Tahun anggaran 2014; n. Surat Menteri Koordinator Kesejahteraan Rakyat Republik Indonesia Nomor B.167/MENKO/KESRA/X/2013 tanggal 25 Oktober 2013 perihal Penetapan Daftar Lokasi dan Alokasi BLM PNPM Mandiri Perdesaan Tahun Anggaran 2014; o. Surat Menteri Dalam Negeri Nomor 414.2/2411/PMD tanggal 28 Maret 2014 tentang Penetapan Lokasi Uji coba PNPM Mandiri Perdesaan Pola Khusus

Pengembangan

Penghidupan

Berkelanjutan

(PNPM-P2B)

Tahun Anggaran 2014; p. Surat Menteri Dalam Negeri Nomor 900/5383/PMD tanggal 11 Juli 2014 tentang Pemotongan DUB PNPM Mandiri Perdesaan;


323


BAB V

q. Naskah Perjanjian Urusan Bersama (NPUB) PNPM Mandiri Perdesaan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Kabupaten Pekalongan Nomor. NPUB-12-26 / PNPM Mandiri Perdesaan/I/2014 tanggal 2 Januari 2014; r.

Daftar

Isian

Pelaksanaan

Anggaran

(DIPA)

Nomor

Anggaran

(DIPA)

Nomor

Anggaran

(DIPA)

Nomor

010.05.5.039465/2014; s.

Daftar

Isian

Pelaksanaan

033.05.5.503044/2014; t.

Daftar

Isian

Pelaksanaan

010.04.4.030535/2014; u. Daftar

Isian

Pelaksanaan

Anggaran

(DIPA)

Nomor

DIPA-

018.04.4.039048/2014; v. Daftar

Isian

Pelaksanaan

Anggaran

(DIPA)

Nomor

Anggaran

(DIPA)

Nomor

Anggaran

(DIPA)

Nomor

024.03.4.039463/2014; w. Daftar

Isian

Pelaksanaan

026.04.4.039460/2014; x. Daftar

Isian

Pelaksanaan

032.04.4.030531/2014. 2. INSTANSI PEMBERI TUGAS PEMBANTUAN a. Kementerian

Dalam

Negeri,

Direktorat

Jenderal

Pemberdayaan

Masyarakat dan Desa; b. Kementerian Pekerjaan Umum, Direktorat Jenderal Cipta Karya; c.

Kementerian Pertanian, Direktorat Jenderal Hortikultura;

d. Kementerian Kesehatan, Direktorat Jenderal Bina Pelayanan Medik; e. Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi, Direktorat Jenderal Pembinaan Pembinaan Penempatan Tenaga Kerja; f.

Kementerian Kelautan dan Perikanan, Direktorat Jenderal Perikanan Budidaya.


324


BAB V

3. SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH YANG MELAKSANAKAN a. Badan

Pemberdayaan

Masyarakat,

Perempuan

dan

Keluarga

Berencana; b. Dinas Pekerjaaan Umum; c.

Badan Penanggulangan Bencana Daerah;

d. Dinas Pertanian, Perkebunan dan Kehutanan; e. Dinas Kesehatan; f.

Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi;

g. Dinas Kelautan, Perikanan, dan Peternakan. 4. PROGRAM DAN KEGIATAN YANG DITERIMA a. Dinas Pekerjaaan Umum 1) Program Pembinaan dan Pengembangan Infrastruktur Permukiman dengan

Kegiatan

Pengaturan,

Pembinaan,

Pengawasan

dan

Pelaksanaan Penataan Bangunan dan Lingkungan, Pengelolaan Gedung dan Rumah Negara. b. Badan Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan dan Keluarga Berencana 1) Program Peningkatan Kemandirian Masyarakat Perdesaan (PNPM) dengan Kegiatan Peningkatan Kemandirian Masyarakat Perdesaan (PNPM). c. Badan Penanggulangan Bencana Daerah 1) Program Penguatan Penyelenggaraan Pemerintahan Umum, dengan Kegiatan Fasilitasi Pencegahan dan penanggulangan Bencana. d. Dinas Pertanian, Perkebunan dan Kehutanan 1) Peningkatan

Produksi,

Produktivitas

dan

Mutu

Tanaman

Hortikultura Berkelanjutan dengan kegiatan : a) Peningkatan Produksi, Produktivitas dan Mutu Produk Tanaman Buah Berkelanjutan;


325


b) Peningkatan

Produksi

Produktivitas

dan

BAB V

Mutu

Produk

Florikultura Berkelanjutan; c) Peningkatan Produksi Produktivitas dan Mutu Produk Tanaman Sayuran dan Tanaman Obat Berkelanjutan; d) Dukungan

Manajemen

dan

Teknis

Lainnya

pada

Ditjen

Hortikultura. e. Dinas Kesehatan Kabupaten Pekalongan 1) Program Bina Gizi dan Kesehatan Ibu dan Anak dengan Kegiatan Bantuan Operasional Kesehatan (BOK). f. Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi 1) Program Penempatan dan Perluasan Kesempatan Kerja dengan Kegiatan Infrastruktur Pedesaan Padat Pekerja I, II dan III. g. Dinas Kelautan, Perikanan, dan Peternakan 1) Program Pengembangan Perikanan Budidaya, dengan kegiatan : a) Pengebangan

Sistem

Kesehatan

Ikan

dan

Lingkungan

Pembudidayaan Ikan; b) Pengembangan Sistem Pembenihan Ikan; c) Pengembangan Sistem Prasarana dan Sarana Pembudidayaan Ikan; d) Pengembangan Sistem Produksi Pembudidayaan Ikan; e) Pengembangan Sistem Usaha Pembudidayaan Ikan; f)

Peningkatan Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Petugas Teknis Lainnya Ditjen Perikanan Budidaya.

5. SUMBER DAN JUMLAH ANGGARAN DAN PELAKSANAANNYA Dana

Tugas

Pembantuan

(TP)

yang

diterima

Kabupaten

Pekalongan bersumber dari Anggaran APBN Tahun 2014 sebesar Rp7.238.380.000,00. Dana TP ini berasal dari 4 (empat) Kementerian, yaitu Direktorat Jenderal Pemerintahan Umum, Kementerian Dalam Negeri,

Kementerian

Pertanian,

Direktorat

Jenderal

Hortikultura,

Kementerian Kesehatan, Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi,


326


BAB V

Direktorat Jenderal Pembinaan Pembinaan Penempatan Tenaga Kerja, Kementerian Kelautan dan Perikanan, Direktorat Jenderal Perikanan Budidaya. Sedangkan Dana Urusan Bersama (DUB) berasal dari 2 (dua) Kementerian yaitu Kementerian Dalam Negeri, Direktorat Jenderal Pemberdayaan Masyarakat dan Desa dan Kementerian Pekerjaan Umum, Direktorat

Jenderal

Cipta

Karya

dengan

anggaran

sebesar

Rp39.779.121.000,00. Dana yang merupakan Kewenangan Pusat dikelola oleh Dinas Pekerjaan Umum berasal dari Kementerian Kementerian Pekerjaan Umum, Direktorat Jenderal Cipta Karya. Sementara Dinas lain yang mengelola Dana Dekonsentrasi tahun 2014 adalah Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi yang berada dibawah Kementrian Tenaga Kerja, dan Transmigrasi Repulik Indonesia dan Kementrian Sosial Republik Indonesia dengan alokasi dana sebesar Pada tahun 2014 terdapat perubahan anggaran antara lain dari SKPD : 1.

Dinas Pertanian, Perkebunan dan Kehutanan merevisi anggaran dari Dana Tugas Pembantuan, sesuai dengan Surat dari Kementrian Pertanian mengacu kepada Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 4 Tahun 2014 tanggal 19 Mei 2014 tentang Langkah-Langkah Penghematan dan Pemotongan Belanja Kementerian/Lembaga Dalam Rangka Pelaksanaan APBN 2014, yaitu dari semula Rp2.395.700.000,00 menjadi Rp1.197.850.000,00 untuk Program Peningkatan Produksi, Produktivitas dan Mutu Tanaman Holitikultura Berkelanjutan.

2. Badan

Pemberdayaan

Berencana

Masyarakat,

merevisi anggaran

Perempuan

Urusan

dan

Bersama (DUB)

Keluarga dengan

perubahan pagu dari Rp24.842.291.000,- menjadi Rp22.061.621.000,pada Triwulan ke-3 Bulan September dengan keluarnya DIPA tanggal 15 September 2014 untuk Program Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Kegiatan Peningkatan Kemandirian Masyarakat Pedesaan (PNPM) berupa Pemberian Dana Bantuan Langsung Masyarakat (BLM). Perubahan ini adalah untuk efisiensi anggaran.


327


BAB V

3. Dinas Pekerjaan Umum mendapatkan alokasi dana tambahan untuk Kegiatan yang merupakan Kewenangan Pusat. Semula sebesar Rp2.510.000.000,-

menjadi

Rp3.660.000.000,-

pada

Program

Pembinaan dan Pengembangan Infrastruktur Pemukiman Kegiatan Pengaturan,

Pembinaan,

Pengawasan

dan

Pelaksanaan

Pengembangan Pemukiman (PPIP) dan Pengaturan, Pembinaan, Pengawasan dan Pelaksanaan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (PAMSIMAS). Tugas Pembantuan dan Dana Urusan Bersama yang diterima tahun 2014 dilaksanakan oleh 7 SKPD melalui 7 program dan 13 kegiatan. Perkembangan Dana Tugas Pembantuan dan Urusan Bersama serta Dana Dekonsentrasi yang diterima serta dana yang merupakan Kewenangan Pusat di Kabupaten Pekalongan pada tahun 2013 dan 2014 seperti disajikan dalam tabel berikut : Tabel 5.1 Dana dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Tahun 2013 dan 2014 NO.

PEMBERI TUGAS

INSTANSI PELAKSANA

Dana Urusan Bersama 1.

Kementerian Dalam Negeri

Dana Tugas Pembantuan 1. Direktorat Jenderal Pemerintahan Umum, Kementerian Dalam Negeri

Badan Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan dan Keluarga Berencana Dinas Pekerjaaan Umum

ANGGARAN (Rp.) 2013 39.987.667.000,00

2014 39.779.121.000,00

21.520.167.000,00

22.061.621.000,00

18.467.500.000,00

17.717.500.000,00

16.711.911.000 Badan Penanggulangan Bencana Daerah

0,00


7.238.380.000,00 1.200.000.000,00

328


NO.

PEMBERI TUGAS

INSTANSI PELAKSANA

BAB V

ANGGARAN (Rp.) 2013 1.110.000.000,00

2014 2.067.700.000,00

Dinas Kesehatan

4.002.330.000,00

2.409.900.000,00

9.750.000.000,00 1.049.581.000,00

0,00 760.780.000,00

800.000.000,00

800.000.000,00

10.580.000.000,00 10.580.000.000,00

3.660.000.000,00 3.660.000.000,00

1.776.780.000,00 1.776.780.000,00

576.780.000,00 576.780.000,00

2.

Kementerian Pertanian

Dinas Pertanian, Perkebunan dan Kehutanan

3.

Kementerian Kesehatan

4.

Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi

RSUD Kajen Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi

5.

Kementerian Kelautan dan Perikanan

Dinas Kelautan, Perikanan, dan Peternakan

Dana yang berasal dari Kewenangan Pusat 1. Kementerian Dinas Pekerjaan Pekerjaan Umum, Umum Direktorat Jenderal Cipta Karya Dana Desentralisasi 1. Kementrian Tenaga Dinas Sosial, Kerja, dan Tenaga Kerja dan Transmigrasi Repulik Transmigrasi Indonesia dan Kementrian Sosial Republik Indonesia

Sumber : Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Pekalongan, 2014 (data diolah)


329


BAB V

Grafik 5.1 Perbandingan Tugas Pembantuan dan Urusan Bersama Yang Diterima

2013 2014

Sumber : Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Pekalongan, 2014 (data diolah)

Realisasi keuangan pelaksanaan TP dan DUB pada tahun 2014 yang dilaksanakan di Kabupaten Pekalongan dapat terserap 97,94% dan realisasi fisik sebesar 98,70% (data diolah dengan rumus tertimbang sesuai aplikasi Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006). Secara lengkap realisasi beserta keluaran yang dihasilkan dari TP dan DUB disajikan dalam tabel berikut ini :


330


BAB V

Tabel 5.2 Realisasi Pelaksanaan Tugas Pembantuan dan Urusan Bersama Tahun 2014

No.

Nomor Kode dan Nama Program/Kegiatan

Anggaran (Rp.)

2

3

1 DANA URUSAN BERSAMA SP DIPA010.05.5.039465/ 2014 1

010.05.13

Program Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa

1

1245

Peningkatan Kemandirian Masyarakat Perdesaan (PNPM)

1245.003

Penyerapan (%)

Indikator Kinerja Keluaran (Output) *)

Keuangan

Fisik

Outcome Program

Satuan (unit)

Instansi Penanggung Jawab

4

5

6

7

8

39.779.121

99,98

100,00

22.061.621

99,97

100,00

22.061.621

99,97

100,00

01

Cakupan PNPM Mandiri Perdesaan (00)

SP DIPA033.05.5.503044/ 2014


331

Meningkatnya Keberdayaan Masyarakat dan Kapasitas Pemerintahan Desa /Kelurahan Dalam Memfasilitasi Proses Pengelolaan Pembangunan yang Partisipatif dan Demokratis

Badan Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan dan Keluarga Berencana

11

Kecamatan



No.

1

2

2

033.05.07

Program Pembinaan dan Pengembangan Infrastruktur Permukiman

1

2413

Pengaturan, Pembinaan, Pengawasan dan Pelaksanaan Penataan Bangunan dan Lingkungan, Pengelolaan Gedung dan Rumah Negara

2413.007

010.04.08

3

Penyerapan (%) Keuangan 4


Fisik 5

17.717.500

100,00

100,00

4.108.750

100,00

100,00

01

Keswadayaan Masyarakat (00)

TUGAS PEMBANTUAN SP DIPA010.04.4.030535/ 2014 1

Anggaran (Rp.)

BAB V

Program Penguatan Penyelenggaraan Pemerintahan Umum

7.238.380

86,71

91,55

1.200.000

53,86

53,86


01

332

Outcome Program

Satuan (unit)

6

7

Meningkatnya jumlah kabupaten kota yang menerapkan NSPK dalam pengembangan kawasan permukiman sesuai rencana tata ruang wilayah/kawasan bagi terwujudnya pembangunan permukiman, serta jumlah kawasannya

Meningkatnya Konsolidasi Kebijakan dan

Instansi Penanggung Jawab 8 Dinas Pekerjaan Umum

119

Kegiatan

Badan Penanggulang an Bencana


No.


Anggaran (Rp.)

2

3

1

BAB V

Penyerapan (%) Keuangan

Fisik

4

5

Indikator Kinerja Keluaran (Output) *) Outcome Program

Satuan (unit)

6

7

Standardisasi Teknis Dibidang Pemerintahan Umum. 1

1240

1240.004

Fasilitasi Pencegahan dan Penanggulangan Bencana

1.200.000

53,86

Instansi Penanggung Jawab 8 Daerah

53,86

Bangunan (00)

362

M2

SP DIPA018.04.4.039048/ 2014 2

018.04.07

1

1769

1769.002 1769.003 1769.016

Program Peningkatan Produksi, Produktivitas dan Mutu Produk Tanaman Hortikultura Berkelanjutan Peningkatan Produksi, Produktivitas dan Mutu Produk Tanaman Buah Berkelanjutan

2.067.700

88,72

100,00

522.500

92,29

100

01

Meningkatnya Produksi, Produktivitas dan Mutu Produk Tanaman Hortikultura yang Aman Konsumsi, Berdaya Saing dan Berkelanjutan

Dinas Pertanian, Perkebunan dan Kehutanan

Pengembangan Kawasan Tanaman Buah (00)

12

Sekolah Lapang GAP (00) Sekolah Lapang GHP (00)

2 2


333

Hektar Kelompok Kelompok


No.


Anggaran (Rp.)

2

3

1 2

1770

1770.002 1770.003 1770.020 1770.021 3

1771

1771.003 1771.019 1771.021 4

1774

Peningkatan Produksi, Produktivitas dan Mutu Produk Florikultura Berkelanjutan

620.000

BAB V

Penyerapan (%)


Keuangan

Fisik

Outcome Program

Satuan (unit)


4

5

6

7

8

89,23

100,00

Pengembangan Kawasan Tanaman Florikultura (00)

20000

Sekolah Lapang GAP (00) Sarana Prasarana Budidaya (00) Sarana Prasarana Pascapanen (00)

1 1

Peningkatan Produksi, Produktivitas dan Mutu Produk Tanaman Sayuran dan Tanaman Obat Berkelanjutan

21 804.200

86,63

M2 Kelompok Unit Unit

100,00

Sekolah Lapang GAP (00)

1

Kelompok

Sarana Prasarana Budidaya (00) Pengembangan Kawasan Tanaman Sayuran (00)

4

Unit

56

Ha

Dukungan Manajemen dan Teknis Lainnya pada Ditjen Hortikultura

121.000

84,58


100,00

334


No.


Anggaran (Rp.)

2

3

1

1774.021

1774.023

1774.994 1774.996

BAB V

Penyerapan (%)


Keuangan

Fisik

Outcome Program

4

5

6

Penataan dan Pengelolaan Laporan Pelaksanaan Kegiatan Pengembangan Hortikultura (00) Penataan dan Pengelolaan Perencanaan, Keuangan dan Perlengkapan, Kepegawaian Kegiatan Pengembangan Hortikultura (00) Layanan Perkantoran (00) Perangkat Pengolah Data dan Komunikasi (00)

Satuan (unit)


7

8

1

Laporan

2

Dokumen

12

Bulan Layanan

1

Unit

SP DIPA024.03.4.039463/ 2014 3

024.03.06

Program Bina Gizi dan Kesehatan Ibu dan Anak

2.409.900

99,10


100,00

01

335

Meningkatnya Ketersediaan dan Keterjangkauan Pelayanan Kesehatan yang Bermutu Bagi Seluruh

Dinas Kesehatan


No.


Anggaran (Rp.)

2

3

1

BAB V

Penyerapan (%) Keuangan

Fisik

4

5

Indikator Kinerja Keluaran (Output) *) Outcome Program

Satuan (unit)


6

7

8

Masyarakat

1

2093

Bantuan Operasional Kesehatan (BOK)

2093.001

Bantuan Operasional Kesehatan (00) Perencanaan BOK (00) Dokumen monitoring dan evaluasi BOK (00)

26 1 1

Dokumen Dokumen

Laporan Kegiatan/Sosialisasi/Pemb inaan (00)

1

Laporan

2093.003 2093.004 2093.005

2.409.900

99,10

100,00

Puskesmas

SP DIPA026.04.4.039460/ 2014 4

026.04.07

Program Penempatan dan Perluasan Kesempatan Kerja

760.780

96,72


100,00

01

336

Meningkatnya Penempatan dan Perluasan Kesempatan Kerja Melalui Fasilitasi Pelayanan Penempatan Tenaga Kerja

Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi


No.


Anggaran (Rp.)

2

3

1 1

2175

2175.001 2175.994

Pengembangan dan Peningkatan Perluasan Kesempatan Kerja

Penyerapan (%) Keuangan 4

760.780

BAB V

96,72


Fisik

Outcome Program

Satuan (unit)


5

6

7

8

100,00

Padat Karya Infrastruktur (00) Layanan Perkantoran (00)

264 12

Orang Bulan Layanan

SP DIPA032.04.4.030531/ 2014 5

032.04.07

Program Peningkatan Produksi Perikanan Budidaya

1

2343

Pengembangan Sistem Kesehatan Ikan dan Lingkungan Pembudidayaan Ikan

2343.003

800.000

46.520

83,93

99,15

92,78

01

Dinas Kelautan, Perikanan dan Peternakan

100,00

Jumlah Laboratorium Uji (Lab. Kualitas Air, Lab Hpi, dan Lab Residu) yang Memenuhi Standar Teknis (00)


Meningkatnya Produksi Perikanan Budidaya

1

337

Unit


No.


Anggaran (Rp.)

2

3

1 2

2345

2345.003 3

2346

2346.002

4

2348

2348.001

2348.004

Pengembangan Sistem Prasarana dan Sarana Pembudidayaan Ikan

57.750

Pengembangan Sistem Produksi Pembudidayaan Ikan

615.560

Jumlah Kawasan Minapolitan Berbasis Perikanan Budidaya (00)

Peningkatan Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Ditjen Perikanan Budidaya Layanan Perkantoran (00)

Penyerapan (%)

80.170


Keuangan

Fisik

Outcome Program

Satuan (unit)


4

5

6

7

8

0,00

89,02

Jumlah Pembudidaya yang Menerapkan Teknologi Anjuran Perikanan Budidaya (00)

BAB V

96,48

0,00

Kab/Kota

1

Kelompok

100,00

100,00

Jumlah Perencanaan, Kerjasama, Evaluasi, dan Pelaporan Program dan Anggaran Berdasarkan data Terkini dan Akurat (00)


1

338

12

Bulan Layanan

1

Dokumen


No.


Anggaran (Rp.)

2

3

1

2348.005

BAB V

Penyerapan (%)


Keuangan

Fisik

Outcome Program

4

5

6

Pengelolaan keuangan, aset milik negara (SAI, SABMN, PNBP) dan administrasi persuratan (00) JUMLAH

Satuan (unit)


7

8

1

47.017.501

97,94

98,70

*) dalam ribuan rupiah

Sumber : Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Pekalongan, 2014


339

Dokumen


BAB V

6. PERMASALAHAN DAN SOLUSI a. Permasalahan 1) Adanya keterlambatan atas keluarnya Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA), Petunjuk Teknis (Juknis) Kegiatan, Petunjuk Pelaksanaan (Juklak) Kegiatan; 2) Adanya

keterlambatan

Distribusi

Fasilitator

menyebabkan

keterlambatan tahapan kegiatan; 3) Faktor Cuaca dan gejolak politik di tingkat desa (pilkades) turut menyebabkan terlambatnya pelaksanaan tahapan kegiatan; 4) Kegiatan yang dialokasikan di Kabupaten Pekalongan tidak semua diinformasikan lebih awal di Tahun Anggaran. 5) Masih adanya penafsiran yang berbeda dalam implementasi dilapangan yang berkaitan dengan kegiatan. 6) Adanya keterlambatan atas penerbitan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA), Petunjuk Teknis (Juknis) Kegiatan, Petunjuk Pelaksanaan (Juklak) Kegiatan mengakibatkan waktu untuk pelaksanaan kegiatan menjadi tidak optimal; b. Solusi 1) Koordinasi yang intensif dengan pihak pusat (kementerian pekerjaan umum) terkait dengan tahapan pelaksanaan kegiatan; 2) Antisipasi

faktor-faktor

tak

terduga

(force

majeur)

dalam

pelaksanaan tahapan kegiatan. 3) Melakukan komunikasi aktif dengan Dinas terkait. 4) Melakukan koordinasi sehingga tercipta kesepakatan dengan pengelola program ditingkat pusat. 5) Antisipasi

faktor-faktor

tak

terduga

(force

majeur)

dalam

pelaksanaan tahapan kegiatan; 6) Mempercepat penerbitan DIPA agar waktu pelaksanaan kegiatan dapat dioptimalkan;


340


BAB V

7) Melakukan survey lokasi ke beberapa tempat untuk menentukan lokasi yang benar-benar sesuai dengan ketentuan dan juga benarbenar sesuai dengan kebutuhan masyarakat sekitar; 8) Diharapkan pada tahun 2015 sistem pelaporan agar sudah menggunakan fasilitas online, hal ini untuk efisiensi waktu dan efektivitas informasi dalam rangka evaluasi kegiatan. B. TUGAS PEMBANTUAN YANG DIBERIKAN Di Kabupaten Pekalongan tidak ada tugas pembantuan yang diberikan. C. TUGAS DEKONSENTRASI YANG DITERIMA 1. DASAR HUKUM a. Undang Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945; b. Undang Undang No. 3 Tahun 1951 tentang Pengawasan Perburuhan; c. Undang Undang No. 1 Tahun 1970 tentang Keselamatan Kerja; d. Undang Undang No. 3 Tahun 1992 tentang Jaminan Sosial Tenaga Kerja; e. Undang Undang No. 13 Tahun 1998 tentang Kesejahteraan Lanjut Usia; f. Undang Undang No.39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia; g. Undang Undang No.13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan; h. Undang Undang No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah; i. Undang Undang No 33 Tahun 2004 tentang PerimbanganKeuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah; j. Undang Undang No. 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional; k. Undang Undang No. 39 Tahun 2008 tentang Kementrian Negara; l. Undang Undang No. 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial; m.Peraturan Pemerintah RI No. 43 Tahun 2004 tentang Pelaksanaan Upaya Peningkatan Kesejahteraan Sosial Lanjut Usia; n. Peraturan Presiden RI No. 47 Tahun 2009 tentang Pembentukan dan Organisasi Kementrian Negara;


341


BAB V

o. Instruksi Presiden RI No. 12 Tahun 2005 tentang Pelaksanaan Bantuan Langsung Tunai kepada Rumah Tangga Miskin; p. Permenakertrans

RI

No.

32/MEN/XII/2008

tentang

Tata

Cara

Pembentukan dan Susunan Keanggotaan LKS Tripartit; q. Permenakertrans RI No. KEP48/MEN/VI/2004 jo Permenakertrans Republik Indonesia No. PER08/MEN/III/2006 tentang Tata Cara Pembuatan dan Pengesahan Peraturan Perusahaan serta Pembuatan dan Pendaftaran PKB; r. DIPA No. SP DIPA-026.13.2.452609/2014 (5 Desember 2013) Program Peningkatan Kualitas Tenaga Kerja dan Produktifitas; s. DIPA No. SP DIPA-026.05.3.03.039091/2014 (5 Desember 2013) Program

Pengembangan

Hubungan

Industrial

dan

Peningkatan

Jamsostek; t. DIPA No. SP DIPA-026-08.3.039010/2014 (5 Desember 2013) Program Perlindungan Tenaga Kerja dan Pengembangan Sistem Pengawasan Ketenagakerjaan; u. Surat Direktur Jenderal Pemberdayaan Sosial dan Penanggulangan Kemiskinan

Kementrian

Sosial

Republik

Indonesia

Nomor

1209/Set.DYS-PK/10/2014 Tanggal 7 Oktober 2014 Perihal Pelaksanaan Bedah Kampung; v. Surat dari Dinas Sosial Provinsi Jawa Tengah Nomor 467/407 tanggal 8 Oktober 2014 Perihal Pelaksanaan Bedah Kampung. 2. INSTANSI PEMBERI TUGAS DEKONSENTRASI 1. Kementrian Tenaga Kerja, dan Transmigrasi Repulik Indonesia 2. Kementrian Sosial Republik Indonesia 3. SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH YANG MELAKSANAKAN Dinas Sosial, Tenaga Kerja, dan Transmigrasi Kabupaten Pekalongan.


342


4. PROGRAM

DAN

KEGIATAN

YANG

BAB V

DITERIMA

DAN

PELAKSANAANNYA a. Program dan Kegiatan yang bersumber APBN URUSAN KETENAGAKERJAAN 1) Program Penempatan dan Perluasan Kesempatan Kerja a)

Pelatihan Tenaga Kerja Berbasis Kompetensi (Sumber Dana Rupiah Murni) Anggaran

: Rp.346.000.000,-

Realisasi Keuangan : Rp.343.540.200,- (99,29%) Realisasi Fisik

: 100 %

Keluaran (Output)

: Terlaksananya pelatihan tenaga kerja berbasis kompetensi

Hasil (Outcome)

: Meningkatnya kompetensi kerja dan produktifitas tenaga kerja.

b)

Pelatihan Tenaga Kerja Berbasis Kompetensi (Sumber Dana PNBP) Anggaran

: Rp.69.200.000,-

Realisasi Keuangan : Rp.68.655.200,- (99,21%) Realisasi Fisik

: 100 %

Keluaran (Output)

: Terlaksananya pelatihan tenaga kerja berbasis kompetensi.

Hasil (Outcome)

: Meningkatnya kompetensi kerja dan produktifitas tenaga kerja.

2) Program Perlindungan Tenaga Kerja dan Pengembangan Sistem Pengawasan Ketenagakerjaan a)

Penyusunan Program Rencana Kerja/Teknis/ Program Anggaran

: Rp.12.720.000,-

Realisasi Keuangan : Rp. 6.550.000,- (51,49%) Realisasi Fisik

: 100 %

Keluaran (Output)

: Terlaksananya Penyusunan Program Rencana Kerja/Teknis/ Program.


343


Hasil (Outcome)

: Tersusunnya

Program

Kerja/Teknis/ Perlindungan

BAB V

Rencana

Program Tenaga

bidang

Kerja

dan

Pengembangan Sistem Pengawasan Ketenagakerjaan. b)

Pengawasan/Pemeriksaan Ketenagakerjaan Anggaran

: Rp. 37.010.000,-

Realisasi Keuangan : Rp. 36.991.700,- (99,95%) Realisasi Fisik

: 100 %

Keluaran (Output)

: Terlaksananya Pengawasan/Pemeriksaan Ketenagakerjaan.

Hasil (Outcome)

: Terlindunginya

Tenaga

kerja

di

daerah. 3) Program

Pengembangan

Hubungan

Industrial

dan

Peningkatan Jamsostek a)

Kegiatan Penyuluhan, Pembentukan Sarana HI, PP, PKB, LKS Bipartit, dan Koperasi Pekerja Anggaran

: Rp. 24.800.000,-

Realisasi Keuangan : Rp. 24.204.800,- (97,60%) Realisasi fisik

: 100 %

Keluaran(Output)

: Kegiatan Penyuluhan, Pembentukan Sarana HI, PP, PKB, LKS Bipartit, dan Koperasi Pekerja.

Hasil (Outcome)

: Terbentuknya Sarana HI, PP, PKB, LKS Bipartit, dan Koperasi Pekerja.

b)

Kegiatan Sinergitas Pendataan HI dan Jamsostek Anggaran

: Rp. 7.750.000,-

Realisasi Keuangan : Rp. 7.750.000,- (100%) Realisasi fisik

: 100 %


344


Keluaran(Output)

: Terlaksananya

Kegiatan

BAB V

Pelatihan

Berbasis Kompetensi Sumber Dana PNBP Hasil (Outcome)

: Meningkatnya

Standarisasi

Kompetensi Kerja dan Ketrampilan Tenaga Kerja. c)

Kegiatan Verifikasi Keanggotaan SP/SB Anggaran

: Rp. 16.600.000,-

Realisasi Keuangan : Rp. 15.703.600,- (96,21%) Realisasi fisik

: 100 %

Keluaran (Output)

: Terlaksananya

Kegiatan

Verifikasi

Keanggotaan. Hasil (Outcome)

: Terverifikasinya Keanggotaan SP/SB.

URUSAN SOSIAL 1) Program Rehabilitasi Sosial Rumah Tidak Layak Huni (RSRTLH) a)

Penyaluran

Bantuan

Program

Rehabilitasi

Sosial

Rumah Tidak Layak Huni (RSRTLH) Anggaran

: Rp. 500.000.000,-


: 100 %

Keluaran (Output)

: Terlaksananyanya

Program

Rehabilitasi Sosial Rumah Tidak Layak Huni Tahun 2014. Hasil (Outcome)

: Tersalurkannya bantuan Rehabilitasi Sosial Rumah Tidak Layak Huni Tahun 2014

kepada

50

KK

@

Rp.

10.000.000,-.


345


BAB V

2) Program Keluarga Harapan (PKH) a)

Penyaluran Bantuan Program Keluarga Harapan (PKH) Anggaran

: Rp. 23.300.000.000,-

Realisasi Keuangan : Rp. 21.122.484.000,- (90,65%) Realisasi fisik

: 100 %

Keluaran (Output)

: Terlaksananyanya Penyaluran Bantuan Program

Keluarga

Harapan

(PKH)

Tahun 2014. Hasil (Outcome)

: Tersalurkannya

bantuan

Program

Keluarga Harapan (PKH) Tahun 2014 kepada 12.661 RTSM (Rumah Tangga Sangat Miskin) terpilih berdasarkan validasi pada tahun 2014. 5. SUMBER DANA DAN JUMLAH ANGGARAN APBN : Rp24.376.780.000,00 6. PERMASALAHAN DAN SOLUSI a. Permasalahan 1. Kegiatan yang dialokasikan di Kabupaten Pekalongan tidak semua diinformasikan lebih awal di Tahun Anggaran. 2. Masih

adanya

penafsiran

yang

berbeda

dalam

implementasi

dilapangan yang berkaitan dengan kegiatan. b. Solusi 1. Melakukan komunikasi aktif dengan Dinas terkait. 2. Melakukan

koordinasi

sehingga

tercipta

kesepakatan

dengan

pengelola program ditingkat pusat.


346


BAB V

D. APBD PROVINSI JAWA TENGAH YANG DITERIMA 1. DASAR HUKUM a. Undang Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945; b. Undang Undang No. 13 Tahun 1998 tentang Kesejahteraan Lanjut Usia; c.

Undang Undang No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;

d. Undang Undang No 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah; e. Undang Undang No. 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional; f.

Undang Undang No. 39 Tahun 2008 tentang Kementrian Negara;

g. Undang Undang No. 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial; h. Peraturan Pemerintah RI No. 43 Tahun 2004 tentang Pelaksanaan Upaya Peningkatan Kesejahteraan Sosial Lanjut Usia; i.

Peraturan Presiden RI No. 47 Tahun 2009 tentang Pembentukan dan Organisasi Kementrian Negara ;

j.

Instruksi Presiden RI No. 12 Tahun 2005 tentang Pelaksanaan Bantuan Langsung Tunai kepada Rumah Tangga Miskin.

2. INSTANSI PEMBERI TUGAS PEMBANTUAN Pemerintah Provinsi Jawa Tengah 3. SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH YANG MELAKSANAKAN Dinas Sosial, Tenaga Kerja, dan Transmigrasi Kabupaten Pekalongan. 4. PROGRAM

DAN

KEGIATAN

YANG

DITERIMA

DAN

PELAKSANAANNYA a.

Program dan Kegiatan yang bersumber APBD Provinsi Jawa Tengah 1) Kegiatan Rehabilitasi Sosial Penyandang Disabilitas di Kab./Kota Tahun 2014


347


Anggaran

BAB V

: Rp. 63.345.000,-


: 100 %

Keluaran(Output)

: Terlaksananya Sosial

Kegiatan

Penyandang

Rehabilitasi

Disabilitas

di

Kab./Kota Tahun 2014. Hasil (Outcome)

: Meningkatnya kepercayaan diri kelayan.

2) Kegiatan Bantuan Transport Pengobatan Bagi Penderita Penyakit Menahun Terlantar Tahun 2014 Anggaran

:

Rp. 14.000.000,-


: 100 %

Keluaran (Output)

: Tersalurkannya Pengobatan

Bantuan

Bagi

Transport

Penderita

Penyakit

Menahun Terlantar Tahun 2014 (25 orang). Hasil (Outcome)

: Terbantunya Transport Pengobatan Bagi Penderita Penyakit Menahun Terlantar Tahun 2014 (25 orang).

3) Kegiatan

Penanganan

Terhadap

Anak

dan

Remaja

Terlantar Tahun 2014 Anggaran

: Rp. 50.000.000,-


: 100 %

Keluaran (Output)

: Terlaksananya

Kegiatan

Penanganan

Terhadap Anak dan Remaja Terlantar Tahun 2014. Hasil (Outcome)

: Tertanganinya

Anak

dan

Remaja

Terlantar Tahun 2014. 4) Kegiatan Penjaringan dan Pendampingan Sosial bagi PGOT dan Kelompok Rentan Tahun 2014


348


Anggaran

BAB V

: Rp. 35.000.000,-


: 100 %

Keluaran (Output)

: Terlaksananya Kegiatan Penjaringan dan Pendampingan Sosial bagi PGOT dan Kelompok Rentan Tahun 2014.

Hasil (Outcome)

: Terbinanya PGOT dan Kelompok Rentan Tahun 2014.

5) Kegiatan

Pelayanan

Sosial

Terhadap

Pengemis

Gelandangan dan Orang Terlantar Tahun 2014 Anggaran

: Rp. 40.000.000,-


: 100 %

Keluaran (Output)

: Terlaksananya

Kegiatan

Kegiatan

Pelayanan Sosial Terhadap Pengemis Gelandangan dan Orang Terlantar Tahun 2014. Hasil (Outcome)

: Terlayaninya Pengemis Gelandangan dan Orang Terlantar Tahun 2014.

6) Kegiatan Peningkatan Ketrampilan bagi Anak Putus Sekolah Luar Balai Anggaran

: Rp. 90.000.000,-


: 100 %

Keluaran (Output)

: Terlaksananya

Kegiatan

Peningkatan

Ketrampilan bagi Anak Putus Sekolah Luar Balai. Hasil (Outcome)

: Meningkatnya Ketrampilan bagi Anak Putus Sekolah Luar Balai.

7) Kegiatan Bantuan UEP bagi Karang Taruna Anggaran

: Rp. 12.500.000,-


349


BAB V


: 100 %

Keluaran (Output)

: Terlaksananya Kegiatan Bantuan Usaha Ekonomis

Produktif

Karang

Taruna

(UEP). Hasil (Outcome)

: Meningkatnya

Produktifitas

Karang

Taruna, Kabupaten/Kota. 8) Kegiatan Bantuan Kelembagaan Karang Taruna Anggaran

: Rp. 5.000.000,-


: 100 %

Keluaran (Output)

: Terlaksananya Kelembagaan

Kegiatan Karang

Bantuan

Taruna

Tahun

berkembangnya

Karang

2014. Hasil (Outcome)

: Terbina

dan

Taruna tahun 2014. 9) Kegiatan Bantuan Sapras bagi Orsos Anggaran

: Rp. 5.575.000,-


: 100 %

Keluaran (Output)

: Terlaksananya Kegiatan Bantuan Sapras bagi Orsos.

Hasil (Outcome)

: Meningkatnya Sarana Prasarana Orsos.

10) Kegiatan Pembinaan Orsos Anggaran

:

Rp. 1.934.000,-

Realisasi Keuangan

:

Rp. 1.934.000,- (100%)

Realisasi fisik

:

100 %

Keluaran (Output)

:

Terlaksananya Kegiatan Pembinaan Orsos

di

wilayah

Kabupaten

Pekalongan.


350


Hasil (Outcome)

:

Terbinanya

Orsos

BAB V

di

wilayah

Kabupaten Pekalongan. 11) Bimbingan Pemantapan Kelembagaan (Pengembangan UEP) Anggaran

:

Rp. 1.410.000,-

Realisasi Keuangan

:

Rp. 1.410.000,- (100%)

Realisasi fisik

:

100 %

Keluaran (Output)

:

Terlaksananya

Kegiatan

Bimbingan

Kegiatan

Pemantapan

Kelembagaan (Pengembangan UEP). Hasil (Outcome)

:

Terbinanya Kelembagaan UEP.

12) Fasilitasi Bantuan Sapras Anggaran

:

Rp. 1.288.000,-

Realisasi Keuangan

:

Rp. 1.288.000,- (100%)

Realisasi fisik

:

100 %

Keluaran (Output)

:

Terlaksananya

Kegiatan

Fasilitasi

Bantuan Sapras. Hasil (Outcome)

:

Terfasilitasinya bantuan sapras.

13) Klarifikasi dan Perijinan Orsos Anggaran

:

Rp. 150.000,-

Realisasi Keuangan

:

Rp. 150.000,- (100%)

Realisasi fisik

:

100 %

Keluaran (Output)

:

Terlaksananyanya

Kegiatan

Klarifikasi dan Perijinan Orsos Tahun 2014. Hasil (Outcome)

:

Terklarifikasinya perijinan orsos.

14) Kegiatan Penyuluhan Sosial Keliling dalam Rangka Peningkatan

Kualitas

Tanggung

Jawab

dan

Kesetiakawanan Sosial Anggaran

:

Rp. 5.475.000,-

Realisasi Keuangan

:

Rp. 5.475.000,- (100%)


351


Realisasi fisik

:

100 %

Keluaran (Output)

:

Terlaksananya

BAB V

Penyuluhan

Sosial

Keliling dalam Rangka Peningkatan Kualitas

Tanggung

Jawab

dan

Kesetiakawanan Sosial. Hasil (Outcome)

:

Meningkatnya

Kualitas

Tanggung

Jawab dan Kesetiakawanan Sosial. 15) Kegiatan

Penyuluhan

Sosial Massa

dalam Rangka

Peningkatan Tanggung Jawab dan Kesetiakawanan Sosial Tahun 2014 Anggaran

:

Rp. 2.990.000,- (100%)

Realisasi fisik

:

100 %

Keluaran (Output)

:

Terlaksananya Kegiatan Penyuluhan Sosial

Massa

dalam

Rangka

Peningkatan Tanggung Jawab dan Kesetiakawanan Sosial Tahun 2014. Hasil (Outcome)

:

Meningkatnya

Kualitas

Tanggung

Jawab dan Kesetiakawanan Sosial. 16) Kegiatan Penyuluhan Sosial Kelompok dalam Rangka Peningkatan Tanggung Jawab dan Kesetiakawanan Sosial Tahun 2014 Anggaran

:

Rp. 5.420.000,-

Realisasi Keuangan

:

Rp. 5.420.000,- (100%)

Realisasi fisik

:

100 %

Keluaran (Output)

:

Terlaksananya Kegiatan Penyuluhan Sosial

Kelompok

dalam

Rangka

Peningkatan Tanggung Jawab dan Kesetiakawanan Sosial Tahun 2014. Hasil (Outcome)

:

Meningkatnya

Kualitas

Tanggung

Jawab dan Kesetiakawanan Sosial.


352


17) Kegiatan

Peningkatan

Kemampuan

BAB V

Ketrampilan

Keluarga Rawan Sosial Ekonomi (PKK-KRSE) Anggaran

:

Rp. 4.800.000,-

Realisasi Keuangan

:

Rp. 4.800.000,- (100%)

Realisasi fisik

:

100 %

Keluaran (Output)

:

Terlaksananya Kegiatan Peningkatan Kemampuan Ketrampilan Keluarga Rawan Sosial Ekonomi (PKK-KRSE).

Hasil (Outcome)

:

Meningkatnya Ketrampilan Keluarga Rawan Sosial Ekonomi (PKK-KRSE).

18) Kegiatan Peltihan Ketrampilan Wanita Rawan Sosial Ekonomi (WRSE) Anggaran

:

Rp. 47.815.000,-

Realisasi Keuangan

:

Rp. 47.815.000,- (100%)

Realisasi fisik

:

100 %

Keluaran (Output)

:

Terlaksananya Kegiatan Peningkatan Kemampuan

Ketrampilan

Wanita

Rawan Sosial Ekonomi (WRSE). Hasil (Outcome)

:

Meningkatnya

Ketrampilan

Wanita

Rawan Sosial Ekonomi (WRSE)). 5. SUMBER DANA DAN JUMLAH ANGGARAN APBD Provinsi Jawa Tengah : Rp. 386.702.000,00 6. PERMASALAHAN DAN SOLUSI a. Permasalahan 1. Kegiatan yang dialokasikan di Kabupaten Pekalongan tidak semua diinformasikan lebih awal di Tahun Anggaran. 2. Masih adanya penafsiran yang berbeda dalam implementasii di lapangan yang berkaitan dengan kegiatan.


353


BAB V

b. Solusi 1. Melakukan komunikasi aktif dengan Dinas terkait di Provinsi. 2. Melakukan koordinasi sehingga tercipta kesepakatan dengan pengelola program ditingkat provinsi.


354

BAB V PENYELENGGARAAN TUGAS PEMBANTUAN

Recommend Documents