BAB V PENYELENGGARAAN TUGAS PEMBANTUAN

PENYELENGGARAAN TUGAS PEMBANTUAN

BAB V

BAB V PENYELENGGARAAN TUGAS PEMBANTUAN Dalam penyelenggaraan pemerintahan, Negara Kesatuan Republik Indonesia menganut asas desentralisasi, dekonsentrasi, dan tugas pembantuan. Dekonsentrasi dan tugas pembantuan diselenggarakan karena tidak semua wewenang dan tugas pemerintahan dapat dilakukan dengan menggunakan asas desentralisasi. Selain itu, sebagai konsekuensi negara kesatuan, memang tidak dimungkinkan semua wewenang pemerintah didesentralisasi dan diotonomkan sekalipun kepada daerah. Tugas pembantuan diselenggarakan karena tidak semua wewenang dan tugas pemerintahan dapat dilakukan dengan menggunakan asas desentralisasi dan asas dekonsentrasi. Pemberian tugas pembantuan dimaksudkan untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas penyelenggaraan pemerintahan, pengelolaan pembangunan, dan pelayanan umum. Tujuan pemberian tugas pembantuan adalah memperlancar pelaksanaan tugas dan penyelesaian permasalahan, serta membantu penyelenggaraan pemerintahan, dan pengembangan pembangunan bagi daerah dan desa. Dana tugas pembantuan merupakan bagian anggaran kementerian/lembaga yang dialokasikan untuk daerah provinsi atau kabupaten/kota dan/atau desa, sesuai dengan beban dan jenis penugasan yang diberikan dengan kewajiban melaporkan dan mempertanggungjawabkan kepada yang memberi penugasan. Pengalokasian dana tugas pembantuan tersebut dimaksudkan untuk meningkatkan pencapaian kinerja, efisiensi, dan efektifitas penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik, dan pembangunan di daerah, serta menciptakan keselarasan dan sinergi antara program dan kegiatan tugas pembantuan yang didanai oleh APBN dengan program dan kegiatan desentralisasi yang didanai oleh APBD. A.

TUGAS PEMBANTUAN YANG DITERIMA

1

Dasar Hukum Dasar hukum atau peraturan yang digunakan secara umum dalam pengelolaan pelaksanaan dan pengendalian serta evaluasi program/kegiatan tugas pembantuan adalah: 1. Undang - Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara; 2. Undang - Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional; 3. Undang - Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah; 4. Undang - Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pusat dan Daerah;

Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Tahun 2011

V-1

BAB V


5. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan dan Kinerja Keuangan Daerah; dan 6. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2008 tentang Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan. 2

Instansi Pemberi Tugas Pembantuan (Sumber Dana dan Jumlah Anggaran) Pemerintah Provinsi DIY pada tahun anggaran 2011 menerima dana tugas pembantuan sebesar Rp82.910.339 Tabel 5.1 Rekapitulasi Dana Tugas Pembantuan Provinsi DIY Tahun Anggaran 2010 - 2011 No

1 2

3

4

5

6 7

Nama Kementerian Tenaga Kerja Kementerian Pertanian Kementerian Pekerjaan Umum Kementerian Sosial Kementerian Kelautan dan Perikanan Kementerian Kehutanan Kementrian Kebudayaan Jumlah

Tahun 2010 Jumlah Realisasi Pagu Keuangan Rp (000) Rp (000)

Tahun 2011 Jumlah Realisasi Pagu Keuangan Rp (000) Rp (000)

Deviasi Pagu Dana Rp (000)

Ket.

4.608.788

3.783.847

6.693.052

5.538.114

2.085.264

Naik

12.696.022

11.843.091

22.768.746

21.987.590,513

10.072.724

Naik

32.778.369

29.923.950

31.410.435

31.296.065,242

1.367.934

Turun

862.969

845.710

463.580

437.021

400.389

Turun

7.459.855

4.126.813

6.808.746

6.111.864

651.109

Turun

0

0

11.885.540

11.204.186

11.885.540

Baru

0

0

4.850.000

4.499.046

4.850.000

Baru

58.406.003

50.523.411

84.880.099

81.073.886,755

31.312.960

Sumber: Bappeda Provinsi DIY Dana tugas pembantuan yang diterima Provinsi DIY tahun anggaran 2011 naik sebesar 45,32% bila dibanding tahun anggaran 2011 yaitu sebesar Rp26.474.096.000,-

3 Instansi Penerima Tugas Pembantuan (Sumber Dana dan Jumlah Anggaran) 3.1 DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI PROVINSI DIY 3.1.1 Dasar Hukum 1. Undang-Undang nomor 29 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 1997 tentang Ketransmigrasian ; V-2


PENYELENGGARAAN TUGAS PEMBANTUAN 2. 3.

4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11.

12.

13.

14. 15.

16.

17.

BAB V

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara ; Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara ; Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah ; Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 204 tentang Rencana Kerja Pemerintah ; Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah ; Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor : 2 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Transmigrasi ; Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara / Daerah; Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan; Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 7 tahun 2008 tentang Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan ; Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor : 106 Tahun 2000 tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Dalam Pelaksanaan Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan ; Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor : 42/2002 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara sebagaimana beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 53 tahun 2010; Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor : 95 Tahun 2007 tentang Perubahan atas Kepres No. 80 Tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah ; Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang / Jasa Pemerintah; Keputusan Menteri Transmigrasi dan PPH Republik Indonesia Nomor : KEP. 16/MEN/1995 tentang Pelayanan Kesehatan, Pelayanan Permakanan dan Bimbingan Sikap Mental dalam Pemindahan dan Penempatan Transmigrasi ; Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor KEP.208/MEN/2005 tentang Syarat dan Tata cara Penetapan sebagai Transmigran; Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor Republik Indonesia Nomor KEP. 07/MEN/2005 tentang Pedoman Umum Pengelolaan Keuangan Negara Bidang Ketenagakerjaan dan Ketransmigrasian dalam rangka Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) ; Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Tahun 2011

V-3

BAB V


18. Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor Republik Indonesia Nomor KEP. 08/MEN/2005 tentang Pedoman Umum Pelaporan Keuangan Bidang Ketenagakerjaan dan Ketransmigrasian ; 19. Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor Republik Indonesia Nomor KEP. 17/MEN/2002 tentang Pedoman Sistem Pelaporan Bidang Ketenagakerjaan dan Ketransmigrasian ; 20. Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor PER.12/MEN/VIII/2010 tanggal 18 Agustus 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementrian Tenaga Kerja dan Transmigrasi; 21. Surat Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor : KEP. 288/MEN/XII/2011 Tanggal 20 Desember 2010 tentang Penetapan dan Pengangkatan Pejabat Pengelola Keuangan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Dana Tugas Pembantuan Departemen Tenaga Kerja dan Transmigrasi Tahun 2011 22. Surat Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta ( 06 ) Program Pembangunan Kawasan Transmigrasi Tahun Anggaran 2011, Nomor : 0291/02606.4.01/14/2011 tanggal 20 Desember 2010. 23. Petunjuk Operasional Kegiatan (POK) DIPA Nomor SP : 0291/02606.4.01/14/2010 Dirjen Pembinaan Pembangunan Kawasan Transmigrasi (P2KT) Tanggal 3 Januari 2011. 3.1.2 Program dan Kegiatan Pada tahun anggaran 2011 Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja Provinsi DIY mendapatkan Dana Tugas Pembantuan dari Pemerintah Pusat untuk melaksanakan tiga (3) program sebagai berikut: - Program Kawasan Transmigrasi Tahun 2011 (P2KT) - Program Pembinaan Pengembangan Kawasan dan Masyarakat Transmigrasi (P2MKT) - Program Peningkatan Kompetensi Tenaga Kerja dan Produktivitas. 3.1.2.1 Direktorat Jenderal P2KT. Memperhatikan lajunya pertumbuhan penduduk yang terus meningkat dan pembangunan di sektor non pertanian mengakibatkan tekanan penduduk terhadap lahan pertanian cukup tinggi. Disamping itu pada tahun 2010 di Daerah Yogyakarta terjadi bencana alam gunung merapi yang mengeluarkan abu vulkanik yang menutup hampir seluruh wilayah dilereng gunung merapi sehingga menimbulkan banyak korban baik korban manusia, ternak maupun lahan pertanian milik warga dilereng gunung merapi sehingga banyak penduduk dikawasan lereng gunung merapi yang kehilangan mata pencaharian baik dibidang perternakan maupun pertanian. V-4



BAB V

Salah satu upaya untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat di Daerah Istimewa Yogyakarta adalah melalui Program Transmigrasi. Hal ini dikarenakan semakin menyusutnya lahan usaha pertanian, tidak seimbangnya jumlah angkatan kerja dengan ketersediaan lapangan kerja, semakin padatnya penduduk baik di kota maupun kabupaten sehingga mempengaruhi daya tampung dan daya dukung lingkungan. Sejalan dengan berlakunya otonomi daerah, yang mengacu pada Undang – Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang – Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Daerah dan Pemerintah Pusat telah mengamanahkan kepada semua penyelenggara pembangunan untuk merubah tata cara pelaksanaan pembangunan termasuk pembangunan transmigrasi agar lebih mengedepankan peran daerah untuk lebih berdayaguna dalam setiap kegiatannya. Penyelenggaraan Program Transmigrasi harus dilandasi atas kebutuhan daerah, diwujudkan dengan inisiatif daerah dan dilaksanakan daerah serta difasilitasi oleh Pusat yang bermanfaat bagi daerah itu sendiri. Perencanaan dan pelaksanaan program transmigrasi harus memberikan tempat yang proporsional kepada daerah, baik daerah asal maupun daerah tujuan transmigran melalui kerjasama antar daerah. Pembangunan transmigrasi disesuaikan dengan kebutuhan dan permintaan masyarakat dan pemerintah daerah setempat yang melibatkan pemerintah Provinsi dengan dukungan pemerintah kabupaten / kota. Pada Tahun Anggaran 2011 ini, Provinsi DIY memperoleh alokasi target 380 KK ( TULB sebanyak 150 KK, TU-LK sebanyak 190 KK dan , TSB 40 KK ) dengan adanya surat dari Ditjen Pembinaan Pembangunan Kawasan Transmigrasi No. B.1052/P2KTrans/XII/2011 tanggal 12 Desember 2011 perihal Pengembalian Alokasi Program untuk penempatan di lokasi Ds. Makeruh Kabupaten Bengkalis Provinsi Riau sejumlah 15 KK yang semula dialokasikan untuk Provinsi DIY dialihkan untuk Provinsi Jawa Timur maka alokasi target untuk DIY menjadi 365 KK, melalui Dana Tugas Pembantuan Provinsi DIY dibawah Ditjen Pembinaan Pembangunan Kawasan Transmigrasi. Dana Tugas Pembantuan , yang tertuang dalam Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi DIY dengan alokasi sebesar Rp. 3.648.402.000 ,-. Ruang lingkup kegiatan yang terangkum secara garis besar meliputi 3 (tiga) Kegiatan Program Pembangunan Kawasan Transmigrasi Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta dengan kegiatan: 1. Fasilitasi Perpindahan dan Penempatan Transmigran - Pendaftaran dan Seleksi Calon Transmigran - Pengerahan dan Perpindahan Transmigran - Perbekalan Transmigran - Pelatihan Calon Transmigran Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Tahun 2011

V-5

BAB V


2. Pengembangan Peran Serta Masyarakat dalam Pembangunan Transmigrasi - Penyuluhan dan Penyebaran Informasi - Forum Kerjasama Antar Daerah 3. Dukungan Teknis dan Manajemen Ditjen P2KTrans. - Administrasi Kegiatan - Penyusunan Program dan Evaluasi Pelaporan - Pengelolaan Sistem Akuntansi Pemerintah (SAP) - Penyusunan Tata Laksana Pengelolaan Barang Milik Negara (PBMN) - Pengembangan Sistem Informasi Manajemen Pada tahun 2011, alokasi program pengerahan transmigrasi Daerah Istimewa Yogyakarta yang didanai Dana Tugas Pembantuan sebanyak 365 KK (Surat Dirjen P2KTrans tanggal 24 Januari 2011 Nomor B.79/P2KTrans/I/2011 Perihal Program Kegiatan Penempatan Transmigrasi Tahun 2011) kemudian berdasarkan Review Program berubah menjadi 355 KK ( Surat Dirjen P2KTrans. Tanggal 6 Mei 2011 Nomor B.428/P2KTrans/V/2011 Perihal Review Program Kegiatan Penempatan Tahun 2011) Dalam perkembangannya sesuai surat Dirjen P2KTrans tanggal 12 Desember 2011 Nomor B.1052/P2KTrans/XII/2011 perihal Pengembalian Alokasi Program. Alokasi program pengerahan dan Pemindahan Transmigrasi dari DIY menjadi 340 KK karena 15 KK lokasi Makeruh, Kabupaten Bengkalis, Provinsi Riau di alihkan ke Provinsi Jawa Timur. Selain Program dari Pusat, Provinsi DIY juga melakukan rintisan program antara Kabupaten Sleman dengan Kabupaten Tana Tidung Provinsi Kalimantan Timur sejumlah 25 KK, sehingga program Pengerahan dan Pemindahan Transmigrasi dari DIY sejumlah 365 dengan perincian sbb : 1.

2.

V-6

Program Transmigrasi Umum sebanyak 340 KK :  Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam  Provinsi Sumatera Selatan  Provinsi Jambi  Provinsi Kalimantan Barat  Provinsi Kalimantan Tengah  Provinsi Kalimantan Timur  Provinsi Gorontalo  Provinsi Sulawesi Tenggara

= = = = = = = =

25 KK 50 KK 15 KK 50 KK 50 KK 25 KK 75 KK 50 KK

Program Transmigrasi Swakarsa Berbantuan sebanyak 25 KK : Provinsi Kalimantan Barat = 25 KK Adapun alokasi program pengerahan dan penempatan transmigrasi berdasarkan lokasi tujuan dapat dilihat pada tabel berikut ini. Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Tahun 2011


BAB V

Tabel 5.2 Jumlah Animo Catrans Pendaftar dan Catrans Terseleksi per Kabupaten/Kota Kota Se – DIY Tahun 2011 Jumlah Animo

Jumlah Pendaftar

Jumlah Terseleksi

Jumlah Penempatan

Kota Yogyakarta

149

131

25

25

Kab. Sleman

562

540

70

70

Kab. Bantul

1178

589

75

75

Kab. Kulon Progo

609

138

49

49

Kab. Gunung Kidul

134

72

40

40

2.632

1.470

259

259

Kabupaten/Kota

Jumlah

Sumber: Disnakertrans Provinsi DIY

Tabel 5.3 Realisasi Pelaksanaan Program Pembangunan Kawasan Transmigrasi Tahun Anggaran 2011 Realisasi No 1 1.1

Sub Kegiatan Fasilitasi Perpindahan dan Penempatan Transmigran Pendaftaran dan Seleksi Calon Transmigran

Pagu revisi (Rp.)

Keuangan (Rp.)

Fisik %

Sisa Pagu (Rp.)

(%)

2.991.604.000 165.890.000

139.275.325

3,82

4,11

26.614.675

1.692.685.000

1.109.892.937

30,42

32,4

582.792.063

1.2

Pengerahan dan Perpindahan Transmigran

1.3

Perbekalan Transmigran

656.700.000

479.850.000

13,15

14,86

176.850.000

1.4

Pelatihan Calon Transmigran

476.329.000

226.711.500

6,21

6,53

249.617.500

2

Pengembangan Peran Serta Masyarakat dalam Pembangunan Transmigrasi Penyuluhan dan Penyebaran Informasi Forum Kerjasama Antar Daerah Dukungan Teknis dan Manajemen Ditjen P4Trans.

159.749.000

138.297.275

3,79

3,82

21.451.725

162.721.000

158.211.100

4,34

4,46

4.509.900

2.1 2.2 3

322.470.000

334.328.000

3.1

Administrasi Kegiatan

122.728.000

121.085.600

3,32

3,36

1.642.400

3.2

Penyusunan Program dan Evaluasi Pelaporan

110.400.000

105.392.850

2,89

3,03

5.007.150

3.3

Pengelolaan Sistem Akuntansi Pemerintah (SAP)

19.700.000

19.574.000

0,54

0,54

126.000


V-7

BAB V


Realisasi No

Sub Kegiatan

3.4

Pagu revisi (Rp.)

Penyusunan Tata Laksana Pengelolaan Barang Milik Negara (PBMN)

3.5

Pengembangan Sistem Informasi Manajemen JUMLAH

Fisik

Sisa Pagu (Rp.)

Keuangan (Rp.)

%

6.450.000

6.412.500

0,18

0,18

37.500

75.050.000

74.664.400

2,05

2,06

385.600

3.648.402.000

2.579.367.487

70,70

75,35

1.069.034.513

(%)

Sumber: Disnakertrans Provinsi DIY

a.

Permasalahan 1.

Hingga akhir Bulan Desember 2011 realisasi pengerahan dan penempatan transmigrasi ke daerah tujuan dari target 365 KK hanya terealisir sebanyak 259 KK 866 Jiwa atau 70,96 % yaitu : a. b.

2.

b.

V-8

Program Transmigrasi umum sebanyak 234 KK/791 Jiwa Program T S B-Bun sebanyak 25 KK/ 75 Jiwa. Di karenakan kurangnya kesiapan di 5 (lokasi) lokasi penempatan sehingga SPP yang seharusnya 365 KK, terealisir sebanyak 265 KK hingga akhir Tahun Anggaran 2011

Hingga akhir Desember SPP yang tidak terbit sebanyak 100 KK yaitu: a. Lokasi Ds. Samar Kilang SP. 4 (KTM), Kab. Bener Meriah, Provinsi Nanggroe Aceh Daerussalam dikarenakan tidak dikeluarkan STP dari Gubernur Aceh sebanyak 25 KK b. Lokasi Gerbang Perkasa, Sehubungan, Kabupaten Sambas Provinsi Kalimantan Barat dikarenakan lokasi belum siap ditempati dan lahan masih tumpang tindih sebanyak 25 KK. c. Lokasi Sumalata IV, Bualimo Timur, Gorontalo Utara, Provinsi Gorontalo dikarenakan lokasi tidak siap lahan masih belum Clean and Clear (CC) sebanyak 25 KK. d. Lokasi Tana Tidung, UPT Linuang Kayang, Ds. Majelutung, Provinsi Kalimantan Timur dikarenakan lokasi belum siap dan belum bisa masuk program di Pusat, sejumlah 25 KK

Solusi Koordinasi dan konsultasi ke Ditjen P2KTrans dan Pemerintah Daerah tujuan agar penempatan catrans DIY kedepan dapat terealisasi 100 % sesuai alokasi target yang ditetapkan.



BAB V

3.1.2.2 Direktorat Jenderal Pembinaan Pengembangan Kawasan dan Masyarakat Transmigrasi (P2MKT) Sejalan dengan berlakunya otonomi daerah, yang mengacu pada Undang – Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang – Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Daerah dan Pemerintah Pusat telah mengamanahkan kepada semua penyelenggaran pembangunan untuk merubah tata cara pelaksanaan pembangunan termasuk pembangunan transmigrasi agar lebih mengedepankan peran daerah untuk lebih berdayaguna dalam setiap kegiatannya. Penyelenggaraan Program Transmigrasi melalui Program Penataan Kawasan/ Resettlement yang dilaksanakan di daerah asal (Pulau Jawa) dilandasi atas kebutuhan daerah, diwujudkan dengan inisiatif daerah dan dilaksanakan daerah. Latar belakang diselenggarakannya Program Penataan Kawasan adalah untuk menempatkan para pengungsi dari daerah konflik dan rawan bencana alam. Oleh karena itu, peran pemerintah daerah sebagai pelaksana (rowing) disesuaikan dengan kebutuhan dan permintaan masyarakat dan pemerintah daerah setempat yang melibatkan pemerintah propinsi dengan dukungan pemerintah kabupaten. Sehingga kebijakan ini diharapkan mampu mendorong percepatan pembangunan wilayah baru, pertumbuhan ekonomi serta sekaligus pemberdayaan masyarakat. Pada Tahun Anggaran 2011, Provinsi DIY medapat anggaran melalui Dana Tugas Pembantuan dibawah Ditjen Pembinaan Pengembangan Masyarakat dan Kawasan Transmigrasi (P2MKT Kementrian Nakertrans RI). Dana Tugas Pembantuan tsb tertuang dalam dalam Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi DIY Program Pengembangan Masyarakat dan Kawasan Transmigrasi dengan alokasi sebesar Rp. 600.750.000 ,- (Enam ratus juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah). Ruang lingkup kegiatan yang terangkum dalam Laporan Paripurna ini secara garis besar meliputi kegiatan pada Program Pengembangan Masyarakat dan Kawasan Transmigrasi Satker Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi DIY meliputi: Melalui Dana Tugas Pembantuan pada Tahun Anggaran 2011, dengan DIPA Nomor : 0291/026-07.4.01/14/2011 tanggal 20 Desember 2010 Program Pengembangan Masyarakat dan Kawasan Transmigrasi Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta anggaran sebesar Rp. 600.750.000 ,- (Enam ratus juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) yang terdiri dari 2 ( dua ) kegiatan dimana setiap kegiatan terdapat besaran anggaran yang telah ditetapkan untuk mendukung kegiatan tersebut. Adapun perincian dengan alokasi anggaran per Sub Kegiatan dapat dilihat pada tabel berikut ini


V-9

BAB V


Tabel 5.4 Realisasi Program Pengembangan Masyarakat dan Kawasan Transmigrasi Tahun Anggaran 2011 No

Sub Kegiatan

Pagu Awal (Rp.)

Realisasi Keuangan (Rp.)

1 1.1

2

2.1 2.2

2.3 2.4

2.5

Pengembangan Usaha di Kawasan Transmigrasi Pendampingan Pengembangan Usaha Ekonomi Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis Lainnya Ditjen P2MKT Operasional Pelaksanaan SATKER Penyusunan Rencana Kerja/Program dan Pengelolaan Anggaran Pengendalian Pelaksanaan Program P2MKT Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Program P2MKT Rapat Koordinasi/Teknis/Lintas Sektor JUMLAH

Fisik

Sisa

(%)

(%)

98.920.000

99,00

100,00

1.080.000

89.880.000

81.346.920

90,51

94,17

8.533.080

62.130.000

44.762.420

72,05

76,25

17.367.580

125.960.000

107.077.000

85,01

87,50

18.883.000

63.780.000

52.964.750

83,04

90,00

10.815.250

159.000.000

141.707.750

89,12

90,00

17.292.250

600.750.000

526.778.840

87,69

90,34

73.971.160

100.000.000 100.000.000

500.750.000

Sumber: Disnakertrans Provinsi DIY a.

Permasalahan  Hingga akhir Tahun Anggaran 2011 realisasi keuangan sebesar Rp526.778.840,atau 87,69% dan realisasi fisik sebesar 90,34% atau di bawah rencana program kerja yaitu 100,00%

b.

Solusi − Sebagai bahan evaluasi kedepan dalam menyusun rencana kegiatan dan anggaran P2MKT.

3.1.2.3 Program Peningkatan Kompetensi Tenaga Kerja dan Produktivitas di UPTD.BLKPP Dana Tugas Pembantuan yang ada di UPTD BLKPP diperuntukan untuk program Peningkatan Kompetensi Tenaga Kerja dan Produktivitas guna mendukung peningkatan fungsi dan revitalisasi BLK menjadi lembaga pelatihan berbasis kompetensi. Adapun pagu anggaran dan realisasi tahun 2011 sebagai berikut : V - 10



BAB V

Tabel 5.5 Realisasi Progam Peningkatan Kompetensi Tenaga Kerja dan Produktivitas Tahun Anggaran 2011 No. 1 1.1

1.2 1.3

Program /Kegiatan Peningkatan Kompetensi Tenaga Kerja dan Produktivitas Pengembangan standarisasi kompetensi kerja dan program pelatihan binalattas Pelatihan Kewirausahaan Binalattas Pengembangan & Peningkatan Produktivitas Binalattas Jumlah

Pagu (Rp)

446.190.000

Anggaran Realisasi (Rp) (%)

441.136.000

98,87

1.156.770.000 1.150.092.500

99,42

840.940.000

840.740.000

99,98

2.443.900.000 2.431.968.500

99,51

Sumber: Disnakertrans Provinsi DIY a.

Permasalahan 1. POK yang diterima ada beberapa item kegiatan yang belum bisa opersional dilapangan sehingga perlu revisi. 2. Penyerapan anggaran tidak optimal karena dijumpai pengerahan dan pemindahan anggaran. 3. Terbatasnya SDM yang kurang menguasai dalam pembuatan laporan SAI.

b.

Solusi 1. Dilakukan uapaya revisi ke Eselon I Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi serta pengesahan di Ditjen Perbendaharaan Kanwil Provinsi DIY 2. Dikoordinasikan dengan Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi dan Dinas yang terkait 3. Perlu dilakukan pelatihan pelatihan petugas yang mengelola SAI.

3.2 DINAS PERTANIAN 3.2.1 Dasar Hukum 1. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Yogyakarta sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UndangUndang Nomor 9 Tahun 1955; 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4286); Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Tahun 2011

V - 11

BAB V


3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4355); 4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4400); 5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4421); 6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437); 7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438); 8. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2010 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2011 (Lembaran Negara Tahun 2010 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5167); 9. Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2004 tentang Tatacara Penyampaian Rencana dan Laporan Realisasi Penerimaan Negara Bukan Pajak (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4353); 10. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4503); 11. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4614); 12. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Tahun 2006 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4663); 13. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4737); 14. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2008 tentang Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4816); 15. Keputusan Presiden Nomor 42 Tahun 2002 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4212) juncto V - 12



BAB V

Keputusan Presiden Nomor 72 Tahun 2004 (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4418); 16. Keputusan Presiden Nomor 84/P Tahun 2009 tentang Pembentukan Kabinet Indonesia Bersatu II; 17. Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2009 tentang Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara; 18. Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 tentang Kedudukan, Tugas, dan Fungsi, serta Susunan Organisasi, Tugas, dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara; 19. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2010 tentang Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2011; 20. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 61/Permentan/OT.140/10/2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pertanian; 21. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 91/PMK.05/2007 tentang Bagan Akun Standar; 22. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 96/PMK.06/2007 tentang Tata Cara Pelaksanaan Penggunaan,Pemanfaatan, Penghapusan, dan Pemindahtanganan Barang Milik Negara; 23. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 171/PMK.05/2007 tentang Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Pusat; 24. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 156/PMK.07/2008 tentang Pedoman Pengelolaan Dana Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan; 25. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 70/Permentan/Ot.140/12/2010 Tentang Penugasan kepada Gubernur dalam Pengelolaan Kegiatan dan Tanggung Jawab Dana Tugas Pembantuan Provinsi Tahun Anggaran 2011. 3.2.2 Instansi Pemberi Dana Direktorat Jenderal Tanaman Pangan, Direktorat Jenderal Peternakan, Direktorat Jenderal Pengolahan dan Pemasaran Hasil Pertanian. 3.2.3 Program dan Kegiatan Kegiatan pembangunan pertanian yang dilaksanakan melalui Dana Tugas Pembantuan tahun anggaran 2011 merupakan penjabaran dari tiga program yaitu: (1) Program Peningkatan Produksi, Produktivitas dan Mutu Tanaman Pangan Untuk Mencapai Swasembada dan Swasembada Berkelanjutan ; (2) Program Pencapaian Swasembada Daging Sapi dan Peningkatan Penyediaan Pangan Hewani yang Aman, Sehat, Utuh dan Halal; (3) Program Peningkatan Nilai Tambah, Daya Saing, Industri Hilir, Pemasaran dan Ekspor Hasil Pertanian. Kegiatan dan keluaran masing-masing tugas pembantuan adalah sebagai berikut:


V - 13

BAB V


Tabel 5.6 Realisasi Pelaksanaan Program/Kegiatan Tugas Pembantuan Kementrian Pertanian di Provinsi DIY Tahun Anggaran 2011 No

Program/Kegiatan

Program Peningkatan Produksi, Produktivitas Dan Mutu Tanaman Pangan Untuk Mencapai Swasembada Dan Swasembada Berkelanjutan 1.1 Pengelolaan sistem penyediaan benih tanaman pangan

Keluaran

Volume

Realisasi

1.

Program Pencapaian Swasembada Daging Sapi Dan Peningkatan Penyediaan Pangan Hewani Yang Aman, Sehat, Utuh Dan Halal 2.1 Peningkatan Produksi Ternak dengan Pendayagunaan Sumber Daya Lokal

Perbanyakan benih sumber tanaman pangan (padi, jagung, kedelai dan kacang tanah) kelas beih dasar (BD) dan benih pokok (BP)

15,5 ha

15,5 ha

1 paket 10 klmpk

1 paket 10 klmpk

1 klmpok 8 unit

1 klmpok 8 unit

1 klmpk

1 klmpk

1 sample

1 sample

10 unit

10 unit

1 lap

1 lap

1 unit pasar

1 unit pasar

3 klmpk

3 klmpk

1 klmpk

1 klmpk

1 klmpk

1 klmpk

2.

   

2.2 Peningkatan Produksi Pakan Ternak dengan Pendayagunaan Sumber Daya Lokal



2.3 Peningkatan Kuantitas dan Kualitas Benih dan Bibit dengan Mengoptimalkan Sumber Daya Lokal 2.4 Penjaminan Pangan Asal Hewan yang Aman dan Halal serta Pemenuhan Persyaratan Produk Hewan Non Pangan 3. Program Peningkatan Nilai Tambah, Daya Saing, Industri Hilir, Pemasaran dan Ekpor Hasil Pertanian 3.1 Pengembangan Pemasaran domestik



3.2 Pengembangan Pengolahan Hasil Pertanian









 

V - 14

Pembangunan pos IB Pengembangan budidaya ternak perah Restrukturisasi perunggasan Pengadaan roda 2 bagi inseminator Pengembangan pakan dan alsin ternak Pengujian mutu pakan ternak Fasilitasi KUPS melalui penyediaan reader

Monitoring dan surveilance residu

Optimalisasi sarana kelembagaan pasar domestik Unit usaha pengolahan hasil tanam pangan Unit usaha pengolahan hasil hortikultura Unit usaha pengolahan hasil


PENYELENGGARAAN TUGAS PEMBANTUAN No

Program/Kegiatan

Keluaran 

Volume

peternakan Laporan kegiatan dan pembinaan

5 klmpk

BAB V Realisasi 5 klmpk

Sumber: Dinas Pertanian Provinsi DIY Tabel 5.7 Realisasi Pelaksanaan Program/Kegiatan APBN Kementrian Pertanian di Provinsi DIY Tahun Anggaran 2011 No 1

1.1 2

2.1

2.2

2.3

2.4

3

3.1 3.2

Program/kegiatan Program peningkatan produksi produktivitas dan mutu tanaman pangan untuk mencapai swasembada dan swasembada berkelanjutan Pengelolaan sistem penyediaan benih tanaman pangan

Pagu Anggaran (Rp) 275.000.000

Realisasi Keuangan (%) 254.815.000 92,66

Fisik (%) 100,00

275.000.000

254.815.000

92,66

100,00

Program pencapaian swasembada daging sapi dan peningkatan penyediaan pangan hewani yang aman sehat utuh dan hahal Peningkatan produksi ternak dengan pendayagunaan sumber daya lokal Peningkatan produksi pakan ternak dengan pendayagunaan sumber daya lokal Peningkatan kuantitas dan kualitas benih dan bibit dengan mengoptimalkan sumber daya lokal

20.243.746.000

19.549.425.113

96,57

100,00

9.120.746.000

8.463.140.213

92,79

100,00

900.000.000

900.000.000

100,00

100,00

9.923.000.000

9.886.284.900

99,63

100,00

Penjaminan pangan asal hewan yang aman dan halal serta pemenuhan persyaratan produk hewan non pangan Program peningkatan nilai tambah daya saing industri hilir pemasaran dan ekpor hasil pertanian

300.000.000

300.000.000

100,00

100,00

2.250.000.000

2.183.340.400

97,04

100,00

300.000.000

272.903.800

90,97

100,00

1.950.000.000

1.910.436.600

97,97

100,00

22.768.746.000

21.987.590.513

96,57

100,00

Pengembangan pemasaran domestik Pengembangan pengolahan hasil pertanian Jumlah

Sumber: Dinas Pertanian Provinsi DIY


V - 15

BAB V


3.2.4 Permasalahan dan Solusi a. Permasalahan 1. POK yang diterima ada beberapa item kegiatan yang belum bisa operasional dilapangan sehingga perlu revisi. 2. Pedoman umum kegiatan pembangunan puskeswan belum diterima sampai akhir tahun anggaran. b. Solusi 1. Menyampaikan usulan Revisi ke Kementerian Pertanian c.q. Eselon I yang bersangkutan. 2. Melaksanakan komunikasi dan koordinasi dengan Kementerian Pertanian c.q. Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan.

3.3

DINAS KEHUTANAN Dana Tugas Pembantuan merupakan penugasan dari pemerintah pusat kepada daerah (provinsi/kabupaten/kota) untuk melaksanakan tugas tertentu dengan kewajiban melaporkan dan mempertanggungjawabkan pelaksanaannya kepada pemerintah pusat yang dialokasikan untuk kegitan fisik. Kementerian Pertanian mencanangkan 4 (empat) target utama, yaitu Pencapaian Swasembada dan Swasembada Berkelanjutan, Peningkatan Diversifikasi Pangan, Peningkatan Nilai Tambah, Daya Saing, dan Ekspor, Peningkatan Kesejahteraan Petani. Keempat target utama tersebut dicapai melalui penyediaan dan pengembangan prasarana dan sarana pertanian; peningkatan produksi, produktivitas dan mutu tanaman perkebunan berkelanjutan serta peningkatan nilai tambah, daya saing, industri hilir, pemasaran dan ekspor hasil pertanian yang dialokasikan melalui Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian, Direktorat Jenderal Perkebunan, serta Direktorat Jenderal Pengolahan dan Pemasaran Hasil Pertanian. Kebijakan umum pembangunan perkebunan adalah memberdayakan di hulu dan memperkuat di hilir guna menciptakan peningkatan mutu, nilai tambah dan daya saing usaha perkebunan, dengan penciptaan iklim usaha yang kondusif dan peningkatan partisipasi masyarakat perkebunan serta penerapan organisasi yang berlandaskan kepada penerapan IPTEK. 3.3.1 Dasar Hukum Dinas Kehutanan dan Perkebunan Provinsi DIY menerima 2 (dua) alokasi Dana Tugas Pembantuan Provinsi dari Kementrian Pertanian dengan dasar hukum :

V - 16

-

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;

-

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara; Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Tahun 2011


BAB V

-

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;

-

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;

-

Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah;

-

Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2010 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2011;

-

Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;

-

Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2008 tentang Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan;

-

Keputusan Presiden Nomor 42 Tahun 2002 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;

-

Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 2004 tentang Perubahan Keputusan Presiden Nomor 42 Tahun 2002;

-

Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2010 tentang Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2011;

-

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 91/PMK.05/2007 tentang Bagan Akun Stándar.

-

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 134/PMK.06/2005 tentang Pedoman Pembayaran Dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;

-

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 156/PMK.07/2008 tentang Pedoman Pengelolaan Dana Dekonsentrasi dan Dana Tugas Pembantuan;

-

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 100/PMK.02/2010 tentang Standar Biaya Umum Tahun Anggaran 2011;

-

Peraturan Menteri Pertanian Nomor 70/Permentan/OT.410/12/2010 tentang Penugasan Kepada Gubernur Dalam Pengelolaan Kegiatan dan Tanggung Jawab Dana Tugas Pembantuan Provinsi Tahun Anggaran 2011;

-

Keputusan Menteri Pertanian Nomor 720.1/KPTS/OT.140/12/2006 tentang Pedoman Administrasi Keuangan Departemen Pertanian;

-

Keputusan Menteri Keuangan Nomor 171/KMK.05/2007 tentang Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan;

-

Keputusan Menteri Pertanian Nomor 120/Kpts/KU.410/1/2010 tanggal 6 Januari 2011 tentang Penetapan Kuasa Pengguna Anggaran, Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), Pejabat Penandatangan Surat Perintah Membayar (PP-SPM), Bendahara Pengeluaran dan Bendahara Penerimaan Dana Tugas Pembantuan pada SKPD Dinas/Badan/Kantor yang Membidangi Pengolahan dan Pemasaran Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Tahun 2011

V - 17

BAB V


Hasil Pertanian Provinsi dan Kabupaten/Kota di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun Anggaran 2011; -

Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2008 tanggal 15 Agustus 2008 tentang Organisasi dan Tatakerja Dinas Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta;

-

Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 40 Tahun 2008 tentang Rincian Tugas dan Fungsi Dinas dan Unit Pelaksana Teknis pada Dinas Kehutanan dan Perkebunan Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta;

-

Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Tahun Anggaran 2010 Nomor : : 0660/018-05.4.01/14/2011 tertanggal 20 Desember 2010. Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Tahun Anggaran 2010 DIPA Nomor : 0660/018-07.4.01/14/2011 tertanggal 20 Desember 2010.

-

3.3.2 Instansi Pemberi Tugas Pembantuan Instansi yang memberikan dana untuk pelaksanaan dana Tugas Pembantuan di Satuan Kerja Dinas Kehutanan dan Perkebunan Provinsi D.I. Yogyakarta adalah : Kementrian Pertanian - Direktorat Jenderal Perkebunan - Direktorat Jenderal Pengolahan dan Pemasaran Hasil Pertanian 3.3.3 Program dan Kegiatan Alokasi dana dan Tugas Pembantuan yang diperoleh dari Kementrian Pertanian tahun 2011 adalah : 1) Direktorat Jenderal Perkebunan Program Peningkatan Produksi, Produktivitas dan Mutu Tanaman Perkebunan Berkelanjutan 1) Peningkatan Produksi, Produktivitas dan Mutu Tanaman Rempah dan Penyegar. 2) Peningkatan Produksi, Produktivitas dan Mutu Tanaman Semusim. 3) Peningkatan Produksi, Produktivitas dan Mutu Tanaman Tahunan 4) Dukungan Perlindungan Perkebunan 5) Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis lainnya Ditjen Perkebunan 2) Direktorat Jenderal Pengolahan dan Pemasaran Hasil Pertanian Program Peningkatan Nilai Tambah, Daya Saing, Industri Hilir, Pemasaran dan Ekspor Hasil Pertanian 1) Pengembangan Mutu dan Standardisasi Pertanian 2) Pengembangan Pengolahan Hasil Pertanian

V - 18



BAB V

Tabel 5.8 Realisasi Fisik Dan Keuangan Alokasi Dana Direktorat Jenderal Pengolahan Dan Pemasaran Hasil Pertanian Tahun Anggaran 2011 Nomor

Program/Kegiatan

Pagu (Rp)

1

Program Peningkatan Nilai Tambah, Daya Saing, Industri Hilir, Pemasaran dan Ekspor Hasil Pertanian Pengembangan Mutu dan Standardisasi Pertanian Pengembangan Mutu Kopi di Kabupaten Kulonprogo Pengembangan Mutu Kopi di Kabupaten Sleman Pengembangan Mutu Kakao Fermentasi di Kabupaten Kulonprogo Pengembangan Pengolahan Hasil Pertanian Pengembangan Agroindustri Mete di Kabupaten Gunungkidul Pengembangan Agroindustri Kelapa di Kabupaten Bantul Pengembangan Agroindustri Kelapa di Kabupaten Gunungkidul Administrasi dan Pembinaan

2.350.000.000

Realisasi Keuangan Rp % 2.348.051.700 99,92

1.050.000.000

1.049.300.200

1.1 1.1.1 1.1.2 1.1.3

1.2 1.2.1

1.2.2 1.2.3

1.2.4

Fisik (%) 100,00

99,93

100,00

350.000.000

349.986.700 100,00

100,00

350.000.000

349.401.000

99,83

100,00

350.000.000

349.912.500

99,98

100,00

1.300.000.000

1.298.751.500

99,90

100,00

550.000.000

550.000.000 100,00

100,00

250.000.000

249.951.500

99,98

100,00

400.000.000

400.000.000 100,00

100,00

100.000.000

98.800.000

98,80

100,00

Sumber: Dishutbun Provinsi DIY Tabel 5.9 Realisasi Fisik Dan Keuangan Alokasi Dana Direktorat Jenderal Perkebunan Tahun Anggaran 2011 Realisasi Nomor 1 1.1 1.1.1 1.1.2 1.1.3

Program/Kegiatan Program Peningkatan Produksi, Produktivitas dan Mutu Tanaman Perkebunan Berkelanjutan Peningkatan Produksi, Produktivitas dan Mutu Tanaman Rempah dan Penyegar Perluasan, Peremajaan dan Rehabilitasi Tanaman Kopi Peremajaan, Rehabilitasi dan Intensifikasi Tanaman Cengkeh Sinkronisasi dan Koordinasi Kegatan Revitalisasi

Pagu (Rp)

Keuangan

9.535.540.000

Rp 8.856.134.300

% 92,88

Fisik (%) 97,19

3.769.775.000

3.395.006.650

90,06

98,09

270.000.000

270.000.000

100,00

100,00

60.000.000

60.000.000

100,00

100,00

6.307.000

6.206.000

98,40

100,00


V - 19

BAB V


Realisasi Nomor

Program/Kegiatan

Pagu (Rp)

Keuangan Rp

%

Fisik (%)

Kakao 1.1.4

1.2.1

Operasional Petugas Pendamping Revitalisasi Perkebunan (kakao) Pengawalan, Pendampingan, Sinkronisasi, Koordinasi, Monev Pelaksanaan Kegiatan Tanaman Rempah dan Penyegar Peningkatan Produksi, Produktivitas dan Mutu Tanaman Semusim Perluasan Tebu Rakyat, Bongkar/ Rawat Ratoon

1.2.2

Penanaman Tanaman Kapas

525.975.000

525.555.000

99,92

100,00

1.2.3

Pemberdayaan pekebun tanaman semusim

265.269.000

257.835.950

97,20

100,00

1.2.4

Operasional Petugas Pendamping Tanaman Semusim Pengawalan, pembinaan dan pendampingan kegiatan tanaman semusim Peningkatan Produksi, Produktivitas dan Mutu Tanaman Tahunan Peremajaan tanaman kelapa

89.900.000

89.900.000

100,00

100,00

59.726.000

59.031.660

98,84

80

468.840.000

463.383.250

98,84

91,93

338.000.000

338.000.000

98,84

100,00

92.990.000

88.599.400

95,28

100,00

1.1.5

1.2

1.2.5 1.3 1.3.1 1.3.2

5.000.000

5.000.000

100,00

100,00

3.428.468.000

3.053.800.650

89,07

100,00

3.946.870.000

3.732.312.610

94,56

97,44

3.025.000.000

2.799.990.000

92,56

97,01

Pembangunan dan pemeliharaan kebun sumber bahan tanaman tahunan Pengawalan, pembinaan dan pendampingan kegiatan tanaman tahunan Dukungan Perlindungan Perkebunan

37.850.000

36.783.850

97,18

100,00

727.555.000

721.145.100

99,12

100,00

1.4.1

Pengendalian OPT Tanaman Perkebunan

386.430.000

383.081.550

99,13

100,00

1.4.2

Operasional Laboratorium

160.700.000

157.867.600

98,24

100,00

1.4.3

Mitigasi dan adaptasi perubahan iklim

36.500.000

36.330.550

99,54

100,00

1.4.4

Pelaksanaan SL-PHT Perkebunan

143.925.000

143.865.400

99,96

100,00

Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis lainnya Ditjen Perkebunan Peningkatan Kapabilitas Pegawai/ Petugas

603.500.000

544.286.690

90,19

96,29

22.420.000

0

0

0

Pembinaan , Pengawalan, Pendampingan dan Monev kegiatan Pembangunan Perkebunan Sertifikasi, pengujian, pengawasan mutu benih dan penerapan teknologi proteksi tanaman perkebunan

190.880.000

167.250.490

87,62

100,00

390.200.000

377.036.200

89,91

100,00

1.3.3 1.4

1.5 1.5.1 1.5.2 1.5.3

Sumber: Dishutbun Provinsi DIY 3.3.4 Permasalahan dan Solusi a. Permasalahan 1. SDM dan kelembagaan petani kebun masih belum sepenuhnya melaksanakan pengelolaan agribisnis perkebunan secara utuh. 2. Produksi dan produktifitas tanaman perkebunan masih rendah. 3. Produk primer dan atau produk olahan perkebunan secara keseluruhan belum memenuhi standart mutu. V - 20


PENYELENGGARAAN TUGAS PEMBANTUAN 4.

5. 6. 7.

8. 9.

b. 1.

2.

3.

BAB V

Belum adanya kejelasan pembagian kewenangan antar unit Eselon I seperti yang terjadi pada Direktorat Jenderal PPHP dan Direktorat Jenderal Perkebunan terkait dengan adanya Direktorat baru yaitu Direktorat Pasca Panen pada Ditjen Perkebunan dimana sebelumnya semua kewenangan penanganan pasca panen sampai dengan pengolahan dan pemasaran diampu oleh Ditjen PPHP namun mulai tahun 2011 ada beberapan kegiatan yang ditangani Ditjen Perkebunan. Khusunya untuk komoditas kakao di DIY pengolahan kakao masih sebatas pada pengolahan dari gelondong kakao menjadi kakao fermentasi belum sampai ke produk olahan seperti coklat bubuk/pasta dan menurut Direktorat Pasca Panen Pengolahan Kakao Fermentasi adalah kewenangan Direktorat Pasca Panen namun menurut Ditjen PPHP masih kewenangan Direktorat Pasca Panen. Adanya pembatalan efisiensi anggaran yang jatuh pada akhir triwulan ketiga pada Direktorat Jenderal Perkebunan sehingga penyerapan anggaran agak terhambat Adanya revisi DIPA sehingga sebagian besar kegiatan baru bisa dilaksanakan pada semester ke-2 Pada beberapa kegiatan CP/CL dilakukan pada tahun berjalan sehingga proses bansos/pengadaan tidak bisa dilaksanakan pada awal tahun anggaran sehinga mempengaruhi penyerapan anggaran Banyaknya kegiatan pusat yang dirubah agenda pelaksanaannya menjadi di Jawa/DIY sehingga banyak anggaran yang disetor kembali/tidak terserap. Keterlambatan proses lelang sehingga mempengaruhi waktu pelaksanaan kegiatan seperti pemupukan dan penanaman.

Solusi a. Meningkatkan pelatihan, magang petani, studi orientasi bagi petani/kelembagaan petani sehingga semakin meningkat pengetahuan, kemampuan dan keterampilan di dalam melaksanakan kegiatan pembangunan perkebunan. b. Memfasilitasi paket-paket produktif dalam rangka meningkatkan agribisnis perkebunan. a. Mendorong kemandirian kelembagaan petani di dalam memperbaiki teknik budidaya tanaman b. Memfasilitasi paket-paket kunci dalam penerapan intensifikasi tanaman dan teknologi tepat guna sesuai masing-masing komoditas. c. Mendorong pengutuhan tegakan tanaman sesuai skala ekonomi. a. Mitra/pedagang pengumpul diharapkan memberikan harga yang sesuai dengan standar pasar dan hanya mau menerima produk yang sesuai standar mutu agar mendorong petani untuk melakukan pengolahan yang sesuai dengan GHP. b. Melaksanakan pelatihan pengolahan dari produk primer menjadi produk olahan sesuai permintaan konsumen. Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Tahun 2011

V - 21

BAB V

4. 5.

6. 7. 8. 9.


c. Mendorong penerapan sertifikasi sesuai standart mutu bagi produk-produk olahan yang dihasilkan petani/kelompok tani. Pemerintah Pusat harus segera memberikan batasan yang jelas agar tidak menimbulkan kebingungan daerah didalam pengajuan usulan. Seyogyanya pembatalan efisiensi dari Eselon I bisa dilakukan pada awal tahun anggaran agar waktu pelaksanaan kegiatan tidak terlalu mepet sehingga kegiatan dapat dilaksanakan secara optimal. Seyogyanya didalam proses perencanaan menyesuaian Pedoman Umum dan Pedoman Teknis masing-masing kegiatan untuk meminimalisir revisi. Penentuan CP/CL harusnya n-1 sehingga pelaksaan kegiatan bisa tepat waktu. Seyogyanya pada saat proses perencanaan dalam penentuan jadwal atau agenda pertemuan sudah pasti/tidak berubah-rubah. Perlunya ketepatan waktu lelang sehingga tidak mengganggu waktu pelaksanaan kegiatan (tidak terlambat).

3.4 DINAS PEKERJAAN UMUM 3.4.1 Dasar Hukum Dasar hukum dari pelaksanaan Program tersebut melalui DIPA No. 03304.4.01/14/2011 tanggal 20 Desember 2010 untuk sektor ke Bina Margaan dan DIPA No. 033.06.4.01/14/2011 untuk sektor sumber daya air yang berasal dari APBN Murni dengan masa pelaksanaan 1 Tahun. 3.4.2

Instansi Pemberi Dana Tahun Angaraan 2011 Kementrian Pekerjaan Umum, dalam rangka pelaksanaan program dan kegiatan yang merupakan kewenangan pemerintah yang dilaksanakan melalui Dekonsentrasi dan Tugas Perbantuan, memberikan tugas dan wewenang dalam menjalankan program tersebut salah satunya kepada Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan ESDM provinsi D.I.Yogyakarta. Dalam pelaksanaannya melalui Satuan Kerja Perangkat Daerah Dinas PUP dan ESDM Provinsi DIY yang melaksanakan Program Peyelenggaraan Jalan dengan Kegiatan Pelaksanaan Preservasi dan Peningkatan Kapasitas Jalan Nasional dan Program Pengelolaan SDA (Sumber Daya Air). 3.4.3 Program dan Kegiatan Penyusunan program kerja dan anggaran Sektor ke Bina Margaan dan Sumber Daya Air disusun berdasarkan penganggaran berbasis kinerja sesuai dengan Renstra yang telah disusun, sejalan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 105 Tahun 2000 tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah. Satuan Kerja Perangkat Daerah Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan ESDM Provinsi DIY pada Tahun Anggaran 2011 menangani Program Penyelenggaraan Jalan yang V - 22



BAB V

tertuang dalam DIPA No. 0918/033-04.4.01/14/2011 tanggal 20 Desember 2010 dan Program Pengelolaan Sumber Daya Air yang tertuanng dalam DIPA 0918/03306.4.DI/14/2011. Adapun dalam pencapaian kinerja dapat di lihat dari capaian akhir Tahun Anggaran 2011 adalah sebagai berikut: Tabel 5.10 Capaian Kinerja Tugas Pembantuan Dinas Pekerjaan Umum Akhir Tahun Anggaran 2011 No.

Program

A

Program Penyelenggaraan Jalan

1.

Kegiatan Pelaksanaan Preservasi dan Peningkatan Kapasitas Jalan Nasional, meliputi output :

Jumlah Kegiatan

1.1 1.2 1.3

Pemeliharaan Rutin Jalan Pemeliharaan Rutin Jembatan Pemeliharaan Berkala/ Rehab Jalan 1.4 Pemenuhan Kebutuhan Prasarana & Sarana Perkantoran B Program Pengelolaan SDA 1 Pembinaan dan Pelaksanaan OP SDA serta Penanggulangan Darurat akibat bencana JUMLAH

Nilai DPA (Rp.)

94 KM 1237 M 10,8 KM

5.234.598 1.205.370 22.295.317

1 TH

705.390

1

1.969.760

2

31.410.435

Sumber: DPUPESDM Provinsi DIY Dalam pelaksanaan program tersebut meliputi kegiatan yang di jabarkan dalam beberapa keluaran (Output) sebagai berikut:

No A 1 1.1 1.2 1.3

Tabel 5.11 Program dan Kegiatan Tahun 2011 Progres Program/Kegiatan/output Fisik (%) Program Penyelenggaraan Jalan Pelaksanaan Preservasi dan Peningkatan Kapasitas Jalan Nasional Pemeliharaan Rutin Jalan Pemeliharaan Rutin Jembatan Pemeliharaan Berkala/Rehabilitasi

100,00 100,00 100,00

Nilai Kegiatan (Rp)

5.230.025.098 1.204.792.265 22.187042.086


V - 23

BAB V


No

Program/Kegiatan/output

A

Program Penyelenggaraan Jalan

1.4 B

Jalan Pemenuhan Kebutuhan Prasarana & Sarana Perkantoran Program Pengelolaan SDA Jumlah Realisasi

Progres Fisik (%)

Nilai Kegiatan (Rp)

100,00

704.445.793

100,00

1.969.760.000 31.296.065.242

Sumber: DPUPESDM Provinsi DIY

3.4.4 Permasalahan Dalam pelaksanaan Tahun Anggaran 2011 Satuan Kerja Perangkat Daerah Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan ESDM provinsi DIY dengan kode satker 040077, tidak ada kendala dan permasalahan yang timbul baik administrasi maupun fisik.

3.5

DINAS SOSIAL Dana Tugas Pembantuan Urusan Sosial di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta dilaksanakan oleh Dinas Sosial dengan ketentuan sebagai berikut : 3.5.1 Dasar Hukum 1. Undang-Undang Nomor 3 tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Yogyakarta jo. Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1950 sebagaimana telah diubah dan ditambah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 26 Tahun 1959 2. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah 3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah 4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial 5. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000, tentang Kewenangan Pemerintah Provinsi sebagai Daerah Otonom 6. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2001, tentang Penyelenggaraan Dekonsentrasi 7. Peraturan Pemerintah nomor : 21 Tahun 2004 tentang Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian/ Lembaga 8. Keputusan Presiden RI Nomor 42 Tahun 2002 tentang Pedoman Pelaksanaan APBN

V - 24



BAB V

9. Keputusan Presiden RI No. 80 Tahun 2003 Tentang Pedoman Pelaksanaan Pengelolaan Barang/Jasa Pemerintah;Jo Keputusan Presiden No. 61 Tahun 2004 Tentang Perubahan Keputusan Presiden No. 80 Tahun 2003 10. Keputusan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor : 44 Tahun 2008 tentang Rincian Uraian Tugas dan Fungsi Dinas Unit Pelaksana Teknis pada Dinas Sosial Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta 11. Keputusan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor : 89/KEP/2011 Tanggal 13 April 2011 tentang Pengangkatan Pejabat Pengelola Kegiatan Dekonsentrasi pada Dinas Sosial Provinsi DIY Tahun Anggaran 2011 12. Surat Kepala Kanwil XIV DJP Provinsi DIY Nomor : 0082/027-01.3/XIV/2010 tanggal 31 Desember 2010 tentang Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) tahun 2010 13. Surat Keputusan Kepala Dinas Sosial Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor: 188/18391/I.3, tanggal 15 April 2011 tentang Pengangkatan Pejabat Pengelola Kegiatan Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan pada Dinas Sosial Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun Anggaran 2011. 3.5.2 Instansi Pemberi Tugas Pembantuan Instansi pemberi Tugas Pembantuan adalah Kementerian Sosial Republik Indonesia 3.5.3 Program dan Kegiatan Tabel 5.12 Dana Tugas Pembantuan yang Dilaksanakan Dinas Sosial Provinsi DIY Pagu Realisasi Program/kegiatan % (Rp) (Rp) Rehabilitasi sosial

200.000.000

193.023.950 96,51

Rehabilitasi sosial korban penyalahgunaan napza

200.000.000

193.023.950 96,51

Perlindungan dan jaminan sosial

263.580.000

243.997.400 92,57

Perlindungan sosial korban bencana alam

263.580.000

243.997.400 92,57

Sumber: Dinas Sosial Provinsi DIY


V - 25

BAB V


3.5.4 Permasalahan dan Solusi a. Permasalahan Untuk pencairan dana Tugas Pembantuan khususnya Program Perlindungan dan Jaminan Sosial Kegiatan Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam mengalami kendala dikarenakan panduan yang berlaku dari pusat sangat sulit diterapkan di D.I. Yogyakarta, yakni untuk korban bencana alam dengan jumlah korban 1 sampai dengan 9 dalam satu tahun maka menjadi kewenangan kabupaten/kota untuk mengatasinya. Sedangkan untuk korban bencana 10 sampai 29 baru menjadi kewenangan provinsi dan selebihnya menjadi kewenangan pusat. Sementara bencana yang terjadi di wilayah DIY seringkali hanya menimpa beberapa orang saja sehingga untuk pencairan dana harus menunggu minimal 10 orang tertimpa bencana terlebih dahulu. Untuk korban dibawah 10 seharusnya menjadi kewenangannya kabupaten/kota, akan tetapi pihak kabupaten/kota sendiri tidak didukung anggaran untuk itu. b.

Solusi Memberikan usulan kepada pemerintah pusat supaya panduan pencairan dana Tugas Pembantuan Kegiatan Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam agar dapat disesuaikan dengan kondisi daerah

3.6

DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN Penyelenggaraan Tugas Pembantuan oleh SKPD Dinas Kelautan dan Perikanan dengan ketentuan sebagai berikut: 3.6.1 Dasar Hukum a. Undang-undang nomor 3 tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 3) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 3 jo, Nomor 19 tahun 1950 tentang Pembentukan daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1955 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 827); b. Undang-undang Nomor 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286); c. Undang-undang Nomor 1 tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355) d. Undang-undang Nomor 31 tahun 2004, tentang Perikanan; e. Peraturan Presiden No. No. 47 Tahun 2009 tentang Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara; V - 26



BAB V

f. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 141 Tahun 2000, tentang Usaha Perikanan; g. Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor. 18 tahun 2002, tentang Rencana Setrategis Pembangunan Kelautan dan Perikanan; h. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 07 tahun 2005, tentang Organisasi dan tata kerja Kementerian Kelautan dan Perikanan; i. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 05 tahun 2008, tentang Usaha Perikanan Tangkap; j. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan nomor 20 tahun 2008, tentang Pemanfaatan Pulau-pulau kecil; k. Peraturan Daerah Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 6 tahun 2008 tentang Organisasi danTatakerja Dinas Daerah Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta; l. Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Program Pengembangan dan Pengelolaan Perikanan Tangkap tahun 2011 nomor 0257/032-03.4.01/14/2011 tanggal 20 Desember 2010 m. Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Program Peningkatan Produksi Perikanan Budidaya tahun 2011 nomor 0257/032-04.4.01/14/2011 tanggal 20 Desember 2010 n. Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Program Peningkatan Daya Saing Produk Perikanan tahun 2011 nomor 0257/032-06.4.01/14/2011 tanggal 20 Desember 2010 3.6.2 Instansi Pemberi Tugas Pembantuan Instansi pemberi Tugas Pembantuan adalah Kementerian Kelautan dan Perikanan 3.6.3 Program dan Kegiatan Tabel 5.13 Tugas Pembantuan Kementerian Perikanan Kelautan di Provinsi DIY Pagu Realisasi Sumber No Program/kegiatan % Keterangan (Rp 1000) (Rp 1000) Dana 1 Program Pengembangan TP KKP dan Pengelolaan Perikanan Tangkap 1.1 Pembinaan dan 3.000.000 2.746.556,5 91,55 TP KKP Pengembangan kapal Perikanan, Alat penangkap ikan dan pengawasan kapal perikanan 1.2 Pengembangan 1.000.000 874.070,9 87,41 TP KKP Sisa lelang Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Tahun 2011

V - 27

BAB V

No


Program/kegiatan

Pagu (Rp 1000)

Realisasi (Rp 1000)

%

Sumber Dana

Keterangan

pembangunan dan Pengelolaan Pelabuhan Perikanan serta Input Produksi lainnya 1.3 Pengelolaan Sumber Daya 360.000 349.232,8 97,01 TP KKP Ikan 2 Program Peningkatan TP KKP Produksi Perikanan Budidaya 2.1 Pengembangan Sistem 893.302 726.420 81.32 TP KKP Sisa lelang Perbenihan Ikan 2.2 Pengembangan Sistem 1.200.000 1.064.384 88.70 TP KKP Sisa lelang Prasarana dan Sarana Pembudidaya Ikan 3 Program Peningkatan TP KKP Daya Saing Produk Perikanan 3.1 Fasilitasi Pengembangan 355.444 351.200 98.81 TP KKP Industri Pengolahan Hasil Perikanan jumlah 6.808.746 6.111.864 Sumber: Dinas Perikanan Dan Kelautan Provinsi DIY 3.6.4 Permasalahan dan Solusi Tidak ada permasalahan dalam pelaksanaan Tugas Pembantuan. Adapun realisasi yang kurang dari 90% dikarenakan terdapat dana sisa lelang.

3.7

DINAS KEBUDAYAAN Dalam rangka menunjang pelaksanaan program dan kegiatan pada Dinas kebudayaan Prov. DIY, kementrian kebudayaan dan pariwisata memberikan anggaran melalui Tugas pembantuan dan Dekonsentrasi melalui DIPA no. 0030/040-04.4.01/14/2011 dengan anggaran sebesar Rp4,500,000.000,- Dan DIPA no.0030/040-03.3.01/14/2011 dengan Anggaran sebesar Rp350,000,000. 3.7.1 Dasar Hukum 1. UU no. 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan negara 2. UU no. 1 Tahun 2004 Tentang Perbendaharaan negara 3. UU no. 10 Tahun 2010 Tentang APBN TA 2011 4. Keputusan Presiden No. 26 Tahun 2010 Tentang Rincian ABPP dan SPRKAKL NO. STAP-040.04.07-0/AG/2011 dan DNA NO. 04/040.04/2011

V - 28



BAB V

5. Keputusan Presiden No. 26 Tahun 2010 Tentang Rincian ABPP dan SPRKAKL NO. STAP-040.03.06-0/AG/2011 dan DNA NO. 04/040.03/2011 3.7.2 Instansi Pemberi Dana Kementerian Kebudayaan dan Pariwisata 3.7.3 Program dan Kegiatan a. Program Kesejarahan, Pengelolan Museum.

Kepurbakalaan,

dan

Permuseuman/Pengembangan

Pada tahun 2010 pemerintah pusat melalui Departemen Kebudayaan dan Pariwisata Republik Indonesia mencanangkan gerakan nasional cinta museum. Untuk mensukseskan gerakan tersebut pemerintah pusat melaksanakan berbagai macam kegiatan baik yang dilaksanakan Departemen atau melalui dana Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan yang diberikan kepada provinis-provinsi di seluruh indonesia hingga tujuan dari gerakan tersebut bisa tercapai salah satu kegiatan yag dilakukan oleh direktorat museum agar gerakan nasional cinta museum adalah revitalisasi museum negeri di seluruh indonesia. Sejalan dengan upaya Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah Provinsi DIY melalui Dinas Kebudayaan Prov. DIY dengan dana yang bersumber APBN melaksanakan kegiatan-kegiatan yang mengarah pada pencapaian gerakan cinta museum dan visi pemerintah daerah yakni untuk mewujudkan Yogyakarta sebagai pusat pendidikan, pusat budaya dan pusat pariwisata melalui bidang permuseuman. Anggaran APBN dari Kementrian Kebudayaan dan Pariwisata pada tahun 2011 digunakan untuk revitalisasi museum yang terdiri dari 3 sasaran 1. Museum Negeri Sonobudoyo Yogyakarta dengan Anggaran Rp. 2,500,000,000 2. Museum Wayang kekayon dengan Anggaran Rp. 1,000,000,000 3. Museum Afandi dengan Anggaran Rp.1,000,000,000 b.

Program Pengembangan Nilai Budaya, seni dan Perfilman/ Pelestarian dan Pengembangan Kesenian Pada Tahun 2011, Kementrain Kebudayaan dan pariwisata, melalu Direktorat jenderal Nilai budaya seni dan film memberikan anggaran Dana Dekonsentrasi kepada Dinas kebudayaan yang diperuntukkan fasilitasi barang seni/budaya kepada 6 lembaga seni dan budaya yang ada di Kab/Kota di Provinsi DIY terdiri dari: - 5 bantuan untuk lembaga seni dan budaya di kabupaten/kota berrupa pakaian adat, peralatan (gamelan) sound system. - 1 bantuan untuk lembaga seni budaya tingkat Provinsi yaitu TBY berupa alat musik yaitu gitar, bass, lighting equipment.


V - 29

BAB V


Tabel 5.14 Tugas Pembantuan Kementerian Kebudayaan dan Pariwisata di Provinsi DIY Realisasi No. Program/Kegiatan Pagu Fisik Keuangan % (%) 1 Program Kesejarahan, 4.500.000.000 4.184.160.200 92,98 100,00 Kepurbakalaan, dan Permuseuman/Pengembangan Pengelolan Museum 2 Program Pengembangan Nilai 350.000.000 314.886.000 89,97 100,00 Budaya, seni dan Perfilman/ Pelestarian dan Pengembangan Kesenian Sumber: Dinas Kebudayaan Provinsi DIY

B

TUGAS PEMBANTUAN YANG DIBERIKAN Untuk tahun 2011 tidak ada Tugas Pembantuan yang diberikan oleh Pemerintah Provinsi DIY kepada Pemerintah Kabupaten/Kota ataupun Desa. Adapun kegiatan yang sifatnya hampir sama dengan Tugas Pembantuan tetap dilaksanakan oleh setiap SKPD yang ada di Provinsi DIY.

V - 30


BAB V PENYELENGGARAAN TUGAS PEMBANTUAN

Recommend Documents