BAB V PENYELENGGARAAN TUGAS PEMBANTUAN 5.1. Dasar Hukum 1.
Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
2.
Undang-undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara;
3.
Undang Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah;
4.
Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan;
5.
Peraturan
Pemerintah
Nomor
106
Tahun
2000
tentang
Pertanggungjawaban Keuangan Daerah dalam Pelaksanaan
Pengelolaan
dan
Dekonsentrasi dan
Tugas Pembantuan; 6.
Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2008 tentang Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan;
7.
Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/ Kota;
8.
Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2006 tentang Jalan;
9.
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 248/PMK.07/2010 tentang Perubahan Atas Peraturan
Menteri
Keuangan
Nomor
156/PMK.07/2008
tentang
Pedoman
Pengelolaan Dana Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan; 10. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 94/PMK.02/2013 tentang Petunjuk Penyusunan dan Penelaahan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/ Lembaga; 11. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 171/PMK.02/2013 Tahun 2013 tentang Petunjuk Penyusunan dan Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran; 12. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 136/PMK.02/2014 Tahun 2014
tentang
Petunjuk Penyusunan dan Penelaahan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga; 13. Permen PU Nomor 15/PRT/M/2011 tentang Pedoman Pelaksanaan Kegiatan Kementerian Pekerjaan Umum yang merupakan kewenangan pemerintah dan dilaksanakan melalui Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan; 14. Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi RI Nomor : 348 Tahun 2013 tanggal 14 Desember 2013 tentang Pengangkatan Pengelola Keuangan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Dana Tugas Pembantuan Program Ketenagakerjaan dan Ketransmigrasian tahun 2014.
LKPJ GUBERNUR JAWA BARAT ATA 2014
V-1
5.2.
Instansi Pemberi Tugas Pembantuan dan Jumlah Anggaran Penyelenggaraan asas tugas pembantuan merupakan implementasi dari sistem dan prosedur penugasan pemerintah kepada daerah, dari pemerintah provinsi kepada kabupaten/kota dan/atau desa, untuk menyelenggarakan urusan pemerintahan dan pembangunan yang disertai dengan kewajiban melaporkan pelaksanaannya dan mempertanggungjawabkan kepada pemberi penugasan. Anggaran Tugas Pembantuan yang diterima Pemerintah Provinsi Jawa Barat melalui Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Provinsi Jawa Barat pada Tahun 2014 bersumber dari 4 (empat) Kementerian, yaitu Kementerian Pertanian sebesar Rp. 313.645.096.000,
Kementerian
Tenaga
Kerja
dan
Transmigrasi
sebesar
Rp.
3.452.462.000, Kementerian Kelautan dan Perikanan sebesar Rp. 20.732.907.000, dan Kementerian Pekerjaan Umum sebesar Rp. 199.571.638.000,00. Jumlah seluruh anggaran Tugas Pembantuan yang diterima Pemerintah Provinsi Jawa Barat pada Tahun 2014
sebesar
Rp.
537.402.103.000,
dengan
realisasi
anggaran
sebesar
Rp.
493.316.118.296, atau sebesar 91,80%. 5.3. Satuan Kerja yang Melaksanakan Pemberian anggaran Tugas Pembantuan dimaksudkan untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan umum. Adapun tujuan pemberian Tugas Pembantuan tersebut adalah untuk memperlancar pelaksanaan tugas dan penyelesaian permasalahan, membantu penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah. Urusan pemerintahan yang
dapat ditugaspembantuankan
merupakan urusan pemerintahan diluar enam urusan yang bersifat mutlak, yang berdasarkan peraturan perundang-undangan ditetapkan sebagai urusan pemerintah, yaitu politik luar negeri, pertahanan, keamanan, yustisi, moneter dan fiskal nasional, serta agama. Adapun OPD Provinsi Jawa Barat yang melaksanakan Tugas Pembantuan pada Tahun Anggaran 2014 adalah sebanyak 7 (tujuh) OPD, yaitu: 1.
Dinas Pertanian Tanaman Pangan;
2.
Dinas Perkebunan;
3.
Dinas Peternakan;
4.
Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi;
5.
Dinas Perikanan dan Kelautan;
6.
Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air; dan
7.
Dinas Bina Marga.
LKPJ GUBERNUR JAWA BARAT ATA 2014
V-2
5.4. Program dan Kegiatan serta Pelaksanaannya 1. Dinas Pertanian Tanaman Pangan Provinsi Jawa Barat Program dan Kegiatan Pada tahun 2014, Dinas Pertanian Tanaman Pangan Provinsi Jawa Barat memperoleh anggaran
Tugas
Pembantuan
dari
Kementerian
Pertanian
sebesar
Rp.
233.544.699.000,00 dengan realisasi anggaran sebesar Rp. 203.290.523.800,00 atau sebesar 87,05%, dengan rincian program/kegiatan sebagai berikut: 1)
Program Peningkatan Produksi, Produktivitas dan Mutu Tanaman Pangan Untuk Mencapai Swasembada dan Swasembada Berkelanjutan, dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 11.889.813.000,00. Realisasi anggaran sebesar Rp. 7.528.263.500,00 atau 63,32 %. Rincian kegiatan sebagai berikut : - Pengelolaan Produksi Tanaman Aneka Kacang dan Umbi - Pengelolaan Produksi Tanaman Serealia - Pengelolaan Sistem Penyediaan Benih Tanaman Pangan - Penanganan Pasca Panen Tanaman Pangan - Dukungan Manajemen dan Teknis Lainnya pada Ditjen Tanaman Pangan,
Output kegiatan adalah: a)
Laporan Pengembangan budidaya aneka kacang dan umbi, serta Laporan
pelaksanaan
Sekolah
Lapangan
Pengelolaan
Tanaman
Terpadu (SLPTT) / pengembangan budidaya aneka kacang dan umbi; b)
Laporan
Pelaksanaan
Sekolah
Lapangan
Pengelolaan
Tanaman
Terpadu
(SLPTT)
komoditas
serealia 11.500 ha dan Laporan pengelolaan produksi serealia; c)
Laporan Pemberdayaan
Pelaksanaan penangkar
benih
Gerakan Tanam Dalam Kegiatan SLPTT Komoditas Serealia
tanaman pangan, Laporan kegiatan perbenihan; d)
Laporan kegiatan penanganan pasca panen tanaman pangan;
e)
Dokumen Rancangan program, kegiatan dan rencana kerja tanaman pangan.
LKPJ GUBERNUR JAWA BARAT ATA 2014
V-3
Outcome kegiatan adalah: Perluasan penerapan budidaya tanaman pangan untuk mewujudkan produksi tanaman pangan yang berkelanjutan. Permasalahan dan Solusi Permasalahan: Keterbatasan produksi benih. Solusi: Peningkatan pemberdayaan penangkar benih 2) Program
Penyediaan
Dan
Pengembangan
Prasarana
dan
Sarana
Pertanian dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 210.005.173.000,00 realisasi anggaran sebesar Rp. 184.500.348.950,00
atau
87,86%. Rincian kegiatan
sebagai berikut : -
Pengelolaan Air Irigasi untuk Pertanian
-
Perluasan Areal dan Pengelolaan Lahan Pertanian
-
Pengelolaan Sistem Penyediaan dan Pengawasan Alat Mesin Pertanian
-
Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis Lainnya Ditjen Prasarana dan Sarana Pertanian
-
Fasilitas Pupuk dan Pestisida
-
Pelayanan
Pembiayaan
Pertanian
dan
Pengembangan
Usaha
Agribisnis
Perdesaan (PUAP) Dengan Output kegiatan adalah: a)
Pembangunan
Sumber Air 5 unit,
Konservasi Air dan Antisipasi Anomali Iklim
48
Jaringan
unit, Irigasi
Pengembangan 45.750
Ha,
Pemberdayaan Kelembagaan 36 unit. b) Pengembangan Optimasi Lahan 2.480 Ha, Pengembangan SRI (System of Rice
Intensification)
35.420
Ha,
Pra/Pasca Sertifikasi Lahan pertanian 11 pkt, Perluasan sawah 300 Ha, Perluasan
Areal
Perkebunan/Peternakan
Holtikultura/ 240
Ha,
Percepatan Optimasi Lahan 21.850 Ha, Layanan Perkantoran 12 Bulan a)
Pembangunan Jitu dan Jides TA. 2014.
Bantuan PO, Bantuan Tarktor R-2,
LKPJ GUBERNUR JAWA BARAT ATA 2014
V-4
dan R-4 serta Bantuan Pompa Air 1.440 Ha, Operasional Pengembangan, Pengawasan, dan Kelembagaan Alsintan 9 pkt,
Layanan Perkantoran 12
Bulan b)
Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis Lainnya untuk Layanan Perkantoran 12 Bulan
c)
Pendampingan Penyaluran Pupuk 24 pkt, Penguatan Komisi Pengawas Pupuk Pestisida (KP3) 14 pkt
d)
Operasional PUAP 20 pkt
Outcome kegiatan adalah: Terlaksananya penyediaan dan pengembangan prasarana dan sarana pertanian melalui kegiatan perluasan dan pengelolaan lahan; pengelolaan air irigasi; fasilitasi pembiayaan pertanian; fasilitasi pupuk dan pestisida; serta fasilitasi alat dan mesin pertanian. Permasalahan dan Solusi: Dalam melaksanakan program pengembangan prasarana dan sarana pertanian, permasalahan yang ada antara lain : 1) UU No.41/2009, Perda No.27/2010
dan
PP
No.1/2011
belum
terimplementasikan
secara
menyeluruh di wilayah Provinsi Jawa Barat, sehingga alih fungsi lahan masih tetap ada di Kab/Kota; 2) Kondisi fisik jaringan irigasi pada umumnya dalam keadaan kurang baik; 3) Adanya konflik kebutuhan dan pemanfaatan sumber air; 4) Petani masih beranggapan bahwa operasional dan pemeliharaan jaringan irigasi tanggung jawab Pemerintah; 5) Kondisi modal usaha petani masih sangat terbatas; 6) Belum menyeluruh penerapan teknologi usahatani terutama dikalangan petani pemula. Solusi atas permasalahan tersebut antara lain : Sosialisasi Undang-Undang, Peraturan Pemerintah dan Peraturan Gubernur Jawa Barat tentang Perlindungan program
Lahan
Pertanian
melalui upaya
Pangan
Berkelanjutan;
Melaksanakan
penguatan kelembagaan ( Capacity Building)
pengelola irigasi (KPI) pertanian beririgasi guna mendukung ketahanan pangan; Memperbesar kapasitas produksi; Mengembangkan pendekatan partisipatif; Mewujudkan kemandirian masyarakat; Membangun kreativitas petani;
Menciptakann
keselarasan
techno-farming
dan
eco-farming;
Membangun system kemandirian; Mengoptimalkan pemanfaatan irigasi tidak saja untuk padi; Desentralisasi kewenangan pengelolaan irigasi; Konservasi lingkungan berkelanjutan integrasi dengan program lain; Bimbingan teknis dan pelatihan; Fasilitasi kelembagaan P3A/GP3A; Fasilitasi kemitraan; Peningkatan daya guna lahan; Evaluasi kinerja usahatani; Peningkatan
LKPJ GUBERNUR JAWA BARAT ATA 2014
V-5
peran
serta
pengelolaan
masyarakat irigasi
dan
petani
menjadi
lahan
yang
factor
kunci
berkelanjutan;
keberhasilan Perlu
adanya
keberlanjutan dan penguatan peran dari kelembagaan pengelolaan irigasi provinsi dan kab/kota; dan Membangun komitmen antara pemerintah pusat, Provinsi, dan Kab/Kota untuk keberlanjutan pengelolaan lahan dan pengembangan irigasi 3)
Program Peningkatan Nilai Tambah, Daya Saing, Industri Hilir, Pemasaran dan Ekspor Hasil Pertanian dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 11.649.713.000,00 realisasi anggaran sebesar Rp. 11.261.911.350,00 atau 96,67 %. Rincian Kegiatan sebagai berikut: - Pengembangan Pemasaran Domestik - Pengembangan Pemasaran Internasional - Pengembangan Pengolahan Hasil Pertanian,
Dengan Output kegiatan adalah : optimalisasi sarana dan kelembagaan pasar domestik (6 unit pasar); akselerasi ekspor komoditi pertanian 4 unit; usaha pengolahan hasil tanaman pangan (18 unit); usaha pengolahan hasil hortikultura (12 unit);
laporan kegiatan dan pembinaan (1 laporan); Outcome kegiatan
adalah Meningkatnya usaha pengolahan dan pemasaran hasil pertanian berkelanjutan.
Bangunan Veritcal Dryer
Combine Harvester Kecil
LKPJ GUBERNUR JAWA BARAT ATA 2014
Power Thresher Multiguna
Sarana Pasca panen padi
V-6
Sarana pascapanen ubi kayu (SIPP)
Permasalahan dan Solusi 1)
Masih relatif kecilnya sarana dan kelembagaan pasar di tingkat sentra produksi yang ada sekarang sehingga petani dan pelaku usaha belum dapat mengembangkan usahanya dengan optimal.
2)
Pelaku Usaha/petani yang menerapkan SOP Pasca Panen (GH) yang baik masih relatif kecil.
3)
Pendiversifikasian usaha dari produk segar ke olahan masih relatif kecil. Solusinya adalah:
a)
Adanya penambahan permodalan untuk pelaku usaha yang bermitra dengan STA atau pasar yang sudah terjalin sehingga petani/pelaku usaha dapat meningkatkan usahanya, yaitu dengan cara substitusi dana dari kegiatan UKM APBD Provinsi TA 2014.
b)
Penanganan pasca panen perlu ditingkatkan melalui bimbingan teknis pasca panen, penambahan sarana dan prasarana pasca panen serta permodalan.
c)
Peningkatan SDM pelaku olahan melalui bimbingan teknis (GMP) baik untuk komoditas olahan hortikultura maupun pangan
d)
Penambahan/peningkatan
sarana
prasarana
alat
olahan
serta
permodalannya. 2. Dinas Perkebunan Provinsi Jawa Barat Program dan Kegiatan Pada Tahun Anggaran 2014, Dinas Perkebunan Provinsi Jawa Barat menerima anggaran
Tugas
Pembantuan
dari
Kementerian
Pertanian
sebesar
Rp.
59.716.501.000,00, dengan realisasi anggaran sebesar Rp. 57.572.999.714,00 atau sekitar 96,41%, dan realisasi fisik sebesar 99,71%. Adapun rincian realisasi dari masing-masing Program dan Kegiatan tersebut adalah sebagai berikut:
LKPJ GUBERNUR JAWA BARAT ATA 2014
V-7
1)
Program Peningkatan Produksi, Produktivitas dan Mutu Tanaman Perkebunan Berkelanjutan, dengan pagu sebesar Rp. 54.089.901.000,00, Realisasi sebesar Rp. 52.560.647.214,00 atau 97,17% dengan realisasi fisik 100%. a)
Kegiatan
Peningkatan
Produktivitas
dan
Rempah
dan
alokasi
anggaran
Mutu
Produksi, Tanaman
Penyegar
dengan Pembangunan Tempat Pengolahan Hasil Teh di Kab Tasikmalaya sebesar Rp.
33.017.685.000,00 realisasi anggaran sebesar Rp. 32.741.121.804,00 atau 99,16% dan realisasi fisik sebesar 100%. Output kegiatan adalah: Intensifikasi Tanaman Teh di Kab Bandung, Bandung Barat, Sukabumi, Tasikmalaya, Purwakarta dan Majalengka seluas 1.200 Ha, Rehabilitasi Tanaman Teh di Kab Bandung, Sukabumi dan Tasikmalaya seluas 900 Ha, Pemberdayaan Pekebun Tanaman Rempah dan Penyegar di kab. Bandung, Sukabumi, Tasikmalaya, Majalengka, Purwakarta dan Bandung Barat sebanyak 1.950 orang. b)
Kegiatan
Peningkatan
Produksi,
Produktivitas dan Mutu Tanaman Semusim dengan alokasi anggaran sebesar
Rp.
13.540.005.000,00
realisasi
anggaran
sebesar
Rp.
12.840.323.375,00 atau 94,83% dan realisasi fisik sebesar 100%. Output kegiatan Tanaman
adalah: Tebu
di
Perluasan
Perluasan Tanaman Tebu
Kabupaten
Subang dan Indramayu 150 Ha; Bongkar Ratoon di Kabupaten Kuningan dan Cirebon 200 Ha; Rawat Ratoon di Kabupaten Kuningan, Subang, Indramayu dan Cirebon 450 Ha; Dukungan Penyediaan Benih Tebu di Kabupaten Kuningan, Subang, Indramayu dan Cirebon 33 Ha; Operasional Tenaga Kontrak Pendamping (TKP) dan Pembantu Lapang Petugas Tenaga Kontrak Pendamping (PLP-TKP) 20 orang; Pemberdayaan pekebun dan penguatan kelembagaan petani tebu melalui orientasi dan sosialisasi program, Manajemen Pelatihan dan Pendampingan, Pelatihan Petani, Pelatihan Ketua dan Pengurus Kelompok Tani; Pendampingan, Pengawalan dan pendampingan, bantuan perlatan tebu 80 unit; penataan varietas di Sumedang, Majalengka, Kuningan dan Subang; dan Sensus Data Base Tebu LKPJ GUBERNUR JAWA BARAT ATA 2014
V-8
Sistem On Line, serta pemberian penghargaan kepada petani/kelompok tani berprestasi. c)
Kegiatan
Peningkatan
Produktivitas Tahunan
dan
dengan
Produksi,
Mutu
Tanaman
alokasi
anggaran
sebesar Rp. 2.788.232.000,00 realisasi anggaran sebesar Rp. 2.746.691.585,00 atau 98,51% dan realisasi fisik sebesar 100%.
Output
Peremajaan
kegiatan
ini
Kelapa
adalah:
Peremajaan Kelapa
Kabupaten
Tasikmalaya, Sumedang, Ciamis, Indramayu, Sukabumi dan Kota Banjar 600 ha; Peremajaan Tanaman Karet di Kab. Tasikmalaya dan Sukabumi 150 Ha, Pembinaan dan Pengawalan Revitalisasi Perkebunan (Karet Rakyat); Operasional
Petugas
Pendamping
Revitalisasi
(TKP
dan
PLP-TKP);
Pemberdayaan Pekebun Tanaman Kelapa di Kabupaten Sumedang dan Tasikmalaya 500 orang; Pembangunan Kebun Induk Kemiri Sunan di Kab. Karawang 5 Ha; Pelatihan Fasilitator Daerah Tanaman Tahunan di Provinsi 20 orang. d)
Kegiatan Pengembangan Penanganan Pasca Panen Komoditas Perkebunan dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 1.794.354.000,00 realisasi anggaran sebesar Rp. 1.700.609.850,00 atau 94,78% dan realisasi fisik sebesar 100%.
Output
kegiatan
Pertemuan/ Fasilitasi
adalah:
Koordinasi/Rapat
Penanganan
GUP
dan
Konflik Perkebunan 18 kabupaten; Sosialisasi, Pembinaan, Monev dan Perizinan
Usaha
Perkebunan
10
Kabupaten; Pengadaan alat pasca panen kopi di Bandung Barat 2 KT, peralatan
pasca
panen
pala
di
Sukabumi 1 KT, peralatan pasca panen karet di Sukabumi 2 KT, peralatan pasca panen nilam di Kuningan
1
KT;
peralatan
pascpanen kelapa di Ciamis dan peralatan pasca panen kelapa di
Alat Pasca Panen Kelapa Kelompok Tani Mekarsari, Desa Marga Jaya, Kecamatan Pamarican, Kabupaten Ciamis
Pangandaran 3 KT. LKPJ GUBERNUR JAWA BARAT ATA 2014
V-9
e)
Kegiatan Dukungan Perlindungan Tanaman dengan alokasi anggaran sebesar realisasi
Rp.
2.718.265.000,00
anggaran
sebesar
Rp.
2.365.585.000,00 atau 87,03% dan realisasi fisik sebesar 100%. Output kegiatan adalah: SL-PHT Tanaman Perkebunan (Karet) di Kab Sukabumi 2 KT, SL-PHT Tanaman Perkebunan (Kopi) di Kab. Bandung Barat 2 KT,
Dukungan Perlindungan Tanaman
SL-PHT Tanaman Perkebunan (Teh) di Kab Tasikmalaya 2 KT; Pengendalian OPT Tanaman Kopi di Kab Bandung dan Garut 300 Ha, Pengendalian OPT Tembakau di Kab Bandung 25 Ha, Pengendalian OPT (Tikus) Tebu di Kab Subang dan Indramayu 250 Ha, Pengendalian OPT Karet di Kab Garut 60 Ha, DemFarm Pengendalian JAP pada Tanaman Karet di Kab Garut 10 Ha, Pengendalian OPT Kelapa (Oryctes rhynoceros) di Kab Tasikmalaya 250 Ha. f) Kegiatan Dukungan Manajemen dan Dukungan
Teknis Lainnya
Ditjen
Perkebunan dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 231.360.000,00 realisasi anggaran sebesar Rp. 166.315.60000- (100,%) dan realisasi fisik sebesar 100%. Output
kegiatan adalah: Administrasi Kegiatan Dana Tugas
Pembantuan 12 bulan; Operasional Tim Teknis Kabupaten 6 bulan. Adapun
Outcome dari kegiatan ini adalah terfasilitasinya Administrasi Kegiatan Dana Tugas Pembantuan selama 12 bulan; terfasilitasinya Operasional Tim Teknis Kabupaten selama 6 bulan. 2)
Program Peningkatan Nilai Tambah, Daya saing, Industri Hilir, Pemasaran dan Ekspor Hasil dengan pagu sebesar Rp. 2.934.000.000,00, Realisasi sebesar Rp. 2.320.402.500,00 atau sekitar 79,09% dengan realisasi fisik 94,13%. a)
Kegiatan Pemasaran Internasional dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 1.500.000.000,00 dan realisasinya sebesar Rp. 1.324.271.750,00 atau 88,28% dan realisasi fisiknya sebesar 100%.
Output
kegiatan
adalah
terlaksananya akselerasi ekspor kopi sebanyak 3 unit yang tersebar di Kab. Garut, Kab. Bandung dan Kab. Bandung Barat, Adapun Outcome kegiatan adalah terpenuhinya alat
LKPJ GUBERNUR JAWA BARAT ATA 2014
Rumah-Bangunan Pengolahan Kopi
V-10
pengolahan beserta bangunannya dalam rangka meningkatkan kualitas hasil olahan kopi sehingga layak untuk diekspor. b)
Kegiatan
Pengembangan
Pengolahan
Hasil Pertanian dengan alokasi anggaran sebesar
Rp.
1.434.000.000,00
dan
realisasinya sebesar Rp. 996.130.750,00 atau 69,47% dengan realisasi fisiknya sebesar 88,00%. Output kegiatan adalah fasilitasi alat pengolahan teh celup dan bangunan pengolahan teh hijau tepung di
Alat Pengolahan Teh Celup di Kab Bandung
Kab. Bandung, fasilitasi pengolahan bokar bersih sebanyak 1 unit alat pengolahan karet di Kab. Ciamis, fasilitasi agro industri gula aren di Kab. Sukabumi berupa bangunan dan alat pengolahan sebanyak 1 unit, adapun
Outcome
kegiatan
adalah
terpenuhinya
alat
pengolahan
beserta
bangunannya dalam rangka meningkatkan kualitas hasil olahan tanaman perkebunan. 3)
Program Penyediaan dan Pengembangan Prasarana dan Sarana Pertanian dengan
pagu
sebesar
Rp.
2.692.600.000,00,
Realisasi
sebesar
Rp.
2.691.950.000,00 atau 99,98% dengan realisasi fisik 100%.
a)
Kegiatan Pengelolaan Air Irigasi Untuk Pertanian dengan alokasi nggaran sebesar Rp. 840.000.000,00. Realisasi sebesar Rp. 840.000.000,00 atau 100,00% dengan realisasi fisik 100%. Output kegiatan adalah terlaksananya
pengembangan
konservasi
dan
air
antisipasi
anomali iklim (embung) sebagai suplesi air pada musim kemarau untuk
usaha
tanaman
Pengembangan Sumber Air di Kab Sumedang
perkebunan sebanyak 120 unit di 4 kabupaten yaitu Kabupaten Garut 24 unit, Majalengka 24 unit, Tasikmalaya 24 unit dan Bogor 48 unit, serta Pengembangan Sumber Air 9 unit di 5 kabupaten yaitu Kabupaten Bandung 2 unit, Cirebon 2 unit, Garut 2 unit, Sukabumi 1 unit, Sumedang 2 Unit, Adapun Outcome kegiatan adalah tersedianya air untuk tanaman perkebunan di areal perkebunan rakyat.
LKPJ GUBERNUR JAWA BARAT ATA 2014
V-11
b)
Kegiatan
Perluasan
Areal
dan
Pengelolaan Lahan Pertanian dengan alokasi
anggaran
1.660.000.000,00
sebesar dan
Rp.
realisasinya
sebesar Rp. 1.659.960.000,00 atau 99,99% dengan realisasi fisik 100%.
Output kegiatan adalah terlaksananya
Optimasi Lahan di Kab Bandung
pengembangan optimasi lahan seluas 400 Ha di 3 kabupaten yaitu kabupaten Bandung 150 ha, Ciamis 50 ha dan Tasikmalaya 200 ha, Pra Sertifikasi Lahan Pertanian 10 paket di Kabupaten Bandung 5 paket = 250 persil, Kabupaten Ciamis 5 paket = 250 persil, Pasca Sertifikasi Lahan Pertanian 2 paket di Kabupaten Sumedang, Perluasan Areal Perkebunan 100 ha di Kabupaten Garut 40 ha, Sumedang 40 ha, Tasikmalaya 20 ha. Adapun
Outcome kegiatan adalah meningkatnya areal tanam pada kawasan perkebunan menjadikan meningkatnya produksi komoditas perkebunan. c)
Kegiatan Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis Lainnya Ditjen PSP dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 192.600.000,00 dengan realisasi sebesar Rp. 191.990.000,00 atau 99,68% dengan realisasi fisik sekitar 100%. Output kegiatan adalah terlaksananya dukungan manajemen terhadap program, penyediaan dan pengembangan prasarana dan sarana pertanian Adapun Outcome kegiatan adalah terlaksananya kelancaran kegiatan administrasi di kabupaten. Permasalahan dan Solusi a. Program Peningkatan Produksi, Produktivitas dan Mutu Tanaman Perkebunan Berkelanjutan: Keterlambatan pencairan dana Bansos KBD Tebu sehubungan dengan adanya edaran dari KPK tentang larangan pencairan dana Bansos sebelum penyelenggaraan Pileg dan Pilpres 2014, sehingga waktu penanaman KBD terlambat; Pelaksanaan lelang sering gagal sehingga harus lelang ulang sehingga menghambat pelaksanaan kegiatan; Beberapa kegiatan yang pelaksanaannya tersebar di kabupaten/kota khususnya dalam pelaksanaan fisik seperti pemberdayaan kelompok tani tanaman semusim, tahunan, dan tanaman rempah penyegar maupun kelompok tani yang mendukung pengendalian OPT, sehingga memerlukan pengawalan pada saat pelaksanaan dan evaluasi yang lebih intensif baik setelah melewati tahun berjalan, oleh sebab itu
LKPJ GUBERNUR JAWA BARAT ATA 2014
V-12
seyogianya perlu difasilitasi secara berkesinambungan baik dialokasi di APBN,
APBD
bersangkutan.
Provinsi
maupun
APBD
kabupaten/kota
yang
Melihat pengalaman di tahun-tahun ke belakang
sering kali terabaikan mengevaluasi kegiatan yang telah dilaksanakan sehingga outcome dan dampak kegiatan yang telah dilaksanakan tersebut kurang termonitor dengan baik, sehingga kehilangan informasi untuk salah satu bahan penyusunan kebijakan lanjutan dari kegiatan yang telah dilaksanakan. b. Program Peningkatan Nilai Tambah, Daya saing, Industri Hilir, Pemasaran dan Ekspor Hasil: Penghematan anggaran sehingga kegiatan sempat tertunda selama kurang lebih 2 bulan, adanya gagal lelang sehingga lelang harus diulang yang berakibat menambah waktu proses lelang, kemudian terjadi gagal lelang yang proses lelangnya tidak bisa diulang yaitu untuk pengadaan alat pengolahan teh hijau tepung di Kab. Bandung Barat. Adapun solusi atas permasalahan tersebut adalah melakukan koordinasi dan konsultasi lebih intensif dengan berbagai pihak terkait, serta alokasi anggaran untuk sub-sub kegiatan yang tidak dapat dilaksanakan disetor kembali ke KAS Negara, kemudian khusus untuk pengadaan alat pengolahan teh hijau tepung pengangggarannya diupayakan dari APBD Provinsi Jawa Barat TA. 2015. 3.
Dinas Peternakan Provinsi Jawa Barat Program dan Kegiatan Pada Tahun 2014 Dinas Peternakan Provinsi Jawa Barat menerima anggaran Tugas Pembantuan dari Kementerian Pertanian sebesar Rp. 20.383.896.000,00, dengan realisasi anggaran sebesar Rp. 17.400.710.082,00 atau sebesar 85,36%, dengan rincian program/kegiatan sebagai berikut: 1)
Program Pencapaian Swasembada Daging Sapi dan Peningkatan Penyediaan Pangan Hewani yang Aman, Sehat, Utuh dan Halal. a)
Kegiatan Peningkatan Produksi Ternak dengan Pendayagunaan Sumber Daya Lokal, dengan alokasi anggaran Rp.
4.373.251.000,-
anggaran
sebesar
realisasi Rp.
4.072.674.500,00 atau 93,15.%. Hasil kegiatan
adalah
diperolehnya 9
kelompok
pengembangan
kawasan
sapi potong di Kabupaten Indramayu, LKPJ GUBERNUR JAWA BARAT ATA 2014
Kelompok Ternak Mekar Mulya Kecamatan Banjaran Kabupaten Majalengka
V-13
Kuningan,
dan
Majalengka;
diperolehnya 1 kelompok budidaya sapi potong di Kabupaten Karawang, diperolehnya 3 kelompok budidaya sapi perah di Kabupaten Sumedang, Majalengka dan Kuningan; berkembangnya 1 kelompok peternak ayam lokal di kabupaten Kuningan;
terlaksananya pengadaan ternak sapi
potong PO betina sebanyak 216 ekor dan sarana penunjangnya untuk pengembangan kawasan sapi potong di Kabupaten Indramayu, Majalengka dan Kuningan dengan agro input masing-masing kelompok mendapat ternak sapi potong
PO (Peranakan Ongole) betina 24 ekor, pakan
konsentrat 25 ton dan 1 paket obat-obatan; terlaksananya pengadaan ternak sapi potong PO Betina sebanyak 24 ekor dan sarana penunjangnya untuk pengembangan budidaya sapi potong di Kabupaten Karawang dengan agro input masing-masing kelompok mendapat ternak sapi potong PO (Peranakan Ongole) betina 24 ekor, pakan konsentrat 8 ton dan 1 paket obat-obatan; terlaksananya pengadaan ternak sapi perah FH dan sarana penunjangnya untuk pengembangan budidaya sapi perah di Kabupaten Sumedang, Majalengka dan Kuningan dengan agro input masing-masing kelompok mendapat ternak sapi perah Holstain Friesan (FH) betina 19 ekor dan 7 ton pakan konsentrat;
serta terlaksananya
pengadaan ternak ayam buras (DOC : 1.600 ekor dan Pullet : 506 ekor) untuk pengembangan unggas lokal di Kabupaten Kuningan. b)
Kegiatan Peningkatan Produksi Pakan Ternak dengan Pendayagunaan Sumber Daya Lokal dengan alokasi anggaran Rp. 4.280.645.000,00 realisasi anggaran sebesar Rp. 3.963.761.800,00
atau 93,60%. Hasil
kegiatan adalah terbentuknya kelompok pengolah bahan pakan di Kabupaten Indramayu sebanyak 1 kelompok, terbentuknya kelompok yang mengintegrasikan ternak sapi dengan padi di Kabupaten Majalengka sebanyak 1 kelompok, terbentuknya kelompok Pengembangan Hijauan Pakan Ternak di Lahan Kehutanan di Kabupaten Indramayu sebanyak 1 kelompok, terbentuknya kelompok Pengembangan Lumbung Pakan di kabupaten Indramayu, Kuningan dan Majalengka sebanyak masing-masing 1 kelompok. Terlaksananya dukungan pakan sapi perah berkualitas di 20 kelompok peternak sapi perah di kabupaten Kuningan. Tersedianya penguatan sumber bibit/benih hijauan pakan ternak di UPTD sebanyak 2 unit yaitu di UPTD BPTD Margawati dan SUPPTD Bunihayu; terbantunya LKPJ GUBERNUR JAWA BARAT ATA 2014
V-14
kelancaran produksi unit pengolah pakan unggas di 1 kelompok di Kabupaten Cirebon;
berkembangnya 6 kelompok peternak pengelola
tanaman pakan berkualitas serta tersedianya bibit pakan hijauan ternak sebanyak 120.000 stek untuk penanaman dan pengembangan pakan hijauan ternak, melalui pengadaan chopper sebanyak 6 unit, alat angkut roda tiga 6 unit, roda dorong 6 unit dan timbangan 4 unit; c)
Kegiatan Peningkatan Kuantitas dan Kualitas Benih dan Bibit dengan Mengoptimalkan Sumber Daya Lokal, dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 1.800.000.000,00 realisasi keuangan sebesar Rp. 1.620.000.000,00 atau 90,00%, dengan target ternak bunting 1.562 ekor dari 9 kelompok di 9 kabupaten yaitu Ciamis, Kuningan, Bogor, Cianjur,
Sukabumi,
Purwakarta,
Subang,
Cirebon dan Bekasi. Hasil kegiatan adalah terselamatkannya sapi/kerbau betina bunting sebanyak 1.418 ekor dari 8 kelompok tani ternak di 8 kabupaten dalam penguatan sapi/kerbau betina bunting, dengan realisasi
Kelompok Makmur Agro Satwa Kecamatan Sukaraja Kabupaten Sukabumi
sebanyak 8 kelompok sehubungan 1 kelompok dari kabupaten Bekasi tidak melaksanakan kegiatan ini dikarenakan keterbatasan jumlah ternak yang bunting dan jangka waktu pelaksanaannya. Permasalahan dan Solusi Kegiatan Peningkatan Produksi Ternak dengan Pendayagunaan Sumber Daya Lokal sering terjadinya keterlambatan dalam proses pencairan pelaksanaan kegiatan di KPPN Bandung I yang disebabkan oleh adanya update aplikasi SILABI dan SPAN (Sistem Perbendaharaan dan Anggaran Negara) yaitu tidak sinkronnya antara pemaketan pekerjaan di ULP-LPSE Jawa Barat dengan proses pendaftaran ADK Kontrak di KPPN Bandung I. Solusinya adalah perlu adanya Sosialisasi Kebijakan Updating Aplikasi SILABI dan SPAN oleh pihak Direktorat Jenderal Perbendaharaan Negara/KPPN Bandung I kepada Pelaksana kegiatan pada Satker dan ULP-LPSE Jawa Barat (Contoh : pada Rencana Umum Pengadaan Barang/Jasa di ULP-LPSE hanya tercantum 6 digit Kode Akun, sedangkan pada pendaftaran ADK Kontrak di KPPN Bandung I tercantum 9 Digit).
LKPJ GUBERNUR JAWA BARAT ATA 2014
V-15
2)
Program Peningkatan Nilai Tambah, Daya Saing, Industri Hilir, Pemasaran dan Ekspor Hasil Pertanian. a)
Kegiatan
Pengembangan
Pemasaran
Domestik dengan alokasi anggaran Rp. 7.250.000.000,00
realisasi
anggaran
sebesar Rp. 5.295.138.982,00,00 atau 73,04 %. Hasil kegiatan Pengembangan Pemasaran
Domestik
Pasar Hewan Ciawi Desa Pakemitan Kecamatan Ciawi Kabupaten Tasikmalaya
adalah
terlaksananya fasilitasi sarana dan kelembagaan pasar ternak di Kabupaten Cirebon, Kabupaten Purwakarta, Kabupaten Garut, Kabupaten Subang, Kabupaten
Bandung,
Kabupaten
Tasikmalaya,
Kabupaten
Ciamis;
tersedianya fasilitasi pemasaran untuk poktan dan gapoktan di Kabupaten Garut, Kabupaten Sukabumi, Kabupaten Majalengka untuk menunjang pemasaran ternak
dan
hasil
ternak
melalui
ketersediaan 1 unit pasar ternak dan 1 paket peralatan sarana pemasaran hasil peternakan yang berlokasi di UPT Pasar Hewan
Ciledug
Desa
Sukadana
Pasar Hewan Desa Ciwareng Kecamatan Babakan Cikao Kabupaten Purwakarta
Kecamatan Pabuaran Kabupaten Cirebon, 1 buah kendaraan roda empat untuk operasional pembinaan pasar ternak serta terlaksanakannya bimbingan teknis pemasaran hasil peternakan di Kabupaten Cirebon; ketersediaan 1 unit pasar ternak dan 1 paket peralatan sarana pemasaran hasil peternakan yang berlokasi di UPTD Pasar Hewan Desa Ciwareng Kecamatan babakan Cikao Kabupaten Purwakarta serta terlaksananya bimbingan teknis pemasaran hasil peternakan Kabupaten Purwakarta; ketersediaan 1 paket peralatan sarana pemasaran hasil peternakan yang berlokasi di Pasar Ternak Pagaden Kampung Julang
Pasar Hewan Ciledug Desa Sukadana Kec. Pabuaran Kabupaten Cirebon
Desa Sukamulya Kecamatan Pagaden Kabupaten Subang, 8 buah kendaraan motor roda dua untuk operasional petugas pasar ternak serta terlaksananya bimbingan teknis pemasaran hasil peternakan Kabupaten Subang; Ketersediaan 1 unit pasar ternak dan 1 paket peralatan sarana pemasaran hasil peternakan yang berlokasi di Pasar Ternak Wanaraja Desa Wanajaya Kecamatan Wanaraja Kabupaten Garut terlaksananya bimbingan LKPJ GUBERNUR JAWA BARAT ATA 2014
V-16
teknis
pemasaran
hasil
peternakan
Kabupaten Garut; ketersediaan 1 unit pasar ternak dan 1 paket
peralatan sarana
pemasaran hasil peternakan yang berlokasi di Pasar Hewan Ciawi Desa Pakemitan Kecamatan Ciawi Kabupaten Tasikmalaya serta
terlaksananya
bimbingan
teknis
Pasar Ternak Pamarican Desa Pamarican Kecamatan Pamarican Kabupaten Ciamis
pemasaran hasil peternakan Kabupaten Tasikmalaya; ketersediaan 1 unit pasar ternak dan 1 paket peralatan sarana pemasaran hasil peternakan yang berlokasi di Pasar Ternak Pamarican Desa Pamarican Kecamatan Pamarican Kabupaten Ciamis dan Pasar Ternak Terpadu Ciamis Kelurahan Cigembor Kecamatan Ciamis Kabupaten Ciamis, 1 unit kendaraan roda empat pengangkut ternak, 2 unit motor roda dua serta terlaksananya bimbingan teknis pemasaran hasil peternakan Kabupaten Ciamis; Terlaksananya bimbingan teknis pemasaran hasil peternakan Kabupaten Bandung; Ketersediaan 1 unit sarana fasilitasi pemasaran hasil peternakan untuk poktan dan gapoktan di Kelompok Peternak Rundayan Sawargi Desa Karyamukti Kecamatan Cibalong Kabupaten Garut; Ketersediaan 1 unit sarana fasilitasi pemasaran hasil peternakan untuk poktan dan gapoktan di Kelompok Makmur Agro Satwa Kecamatan Sukaraja Kabupaten Sukabumi; dan Ketersediaan 1 unit bangunan dan 1 paket alat pemasaran hasil peternakan untuk poktan dan gapoktan di KT Mekar Mulya Kecamatan Banjaran Kabupaten Majalengka. b)
Kegiatan Pengembangan Pengolahan Hasil Pertanian dengan alokasi anggaran
Rp.
1.000.000.000,00,
realisasi
anggaran
sebesar
Rp.
774.851.800,00 atau 77.49%. Realisasi fisik sebesar 100%. Hasil Kegiatan Pengembangan
Pengolahan
Hasil
Pertanian
adalah
terlaksananya
pengadaan Fasilitasi Pengolahan Hasil Peternakan (Susu) di Jawa Barat meliputi 4 kabupaten/Kota yaitu Kota Tasikmalaya, Kabupaten Kuningan, Kabupaten Sukabumi dan Kabupaten Bogor dan Kegiatan Fasilitasi Pengolahan Hasil Peternakan (Daging) di Jawa Barat yaitu Kabupaten Bandung.
Terfasilitasinya
Pengolahan
Hasil
Peternakan
(Susu)
di
Kabupaten Sukabumi yaitu untuk Kelompok Tunggal Jaya yang berlokasi di Kampung Nagrog Rt 04/01 Kelurahan Indihiang Kecamatan Indihiang Kota Tasikmalaya dan Terlaksananya bimbingan teknis pengolahan susu bagi anggota Kelompok Tunggal Jaya; Terfasilitasinya Pengolahan Hasil Peternakan (Susu) di Kabupaten Kuningan yaitu untuk Kelompok Ternak LKPJ GUBERNUR JAWA BARAT ATA 2014
V-17
Sapi Perah "Sinar Jaya" yang berlokasi di Kampung Palutungan Desa Cisantana Kecamatan Cigugur Kabupaten Kuningan dan terlaksananya bimbingan teknis pengolahan susu bagi anggota kelompok Ternak Sapi Perah "Sinar Jaya"; Terfasilitasinya Pengolahan Hasil Peternakan (Susu) di Kabupaten Sukabumi yaitu untuk Kelompok P4S Liseli yang berlokasi di Kp. Palasari RT 24/07 Desa Sudajaya Girang Kec. Sukabumi Kab. Sukabumi dan terlaksananya bimbingan teknis pengolahan susu bagi anggota kelompok P4S Liseli; Terfasilitasinya Pengolahan Hasil Peternakan (Susu) di Kabupaten Bogor yaitu untuk Gabungan Kelompok Tani Ternak Sapi Perah "ASTER" yang berlokasi di Kawasan Usaha Peternakan KPS Bogor, Ds. Situ Udik Kec. Cibungbulang Kab. Bogor dan terlaksananya bimbingan teknis pengolahan susu bagi anggota Gabungan Kelompok Tani Ternak Sapi Perah "ASTER"; Terfasilitasinya Pengolahan Hasil Peternakan (Daging) di Kabupaten Kuningan yaitu untuk Kelompok Aster Mekar yang berlokasi di Kp. Babakan Cimahi RT 03 RW 06 Ds. Giri Mekar Kec. Cilengkrang Kab. Bandung dan terlaksananya bimbingan teknis pengolahan susu bagi anggota Kelompok Aster Mekar. Permasalahan dan Solusi Pembangunan pasar ternak di Kecamatan Pagaden Kabupaten Subang dan pasar ternak di Kecamatan Majalaya, Kabupaten Bandung tidak bisa direalisasikan pemenang
(gagal
lelang
kontrak/pemutusan
tidak
dapat
kontrak)
melanjutkan
karena
pembangunan
perusahaan disebabkan
kekurangan modal. Solusinya adalah: b.
Telah dilakukan teguran dan peringatan dari konsultasi pengawas dan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) kepada perusahaan/kontraktor dan perusahaan kontraktor dimasukan ke daftar hitam ( black list) di Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa (LKPP).
c.
Pekerjaan pembangunan pasar ternak tidak dibayar dan uang muka dikembalikan ke negara.
d.
Melakukan
koordinasi
dengan
Direktorat
Jenderal
Pengolahan
dan
Pemasaran Hasil Pertanian Kementerian Pertanian RI untuk kelanjutan pembangunan pasar ternak tahun 2015. 3)
Program Penyediaan dan Pengembangan Prasarana dan Sarana Pertanian a.
Kegiatan Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis lainnya Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian dengan alokasi anggaran Rp. 150.000.000,00 realisasi anggaran sebesar Rp. 144.283.000,00 atau
LKPJ GUBERNUR JAWA BARAT ATA 2014
V-18
96,19%. Hasil pelaksanaan kegiatan adalah terbinanya pelaksanaan administrasi dan teknis di kabupaten; terencananya program dan kegiatan PSP tahun 2015; terlaksananya evaluasi dan pengawasan kegiatan Ditjen PSP Tahun 2014; terkoordinasinya kegiatan Ditjen PSP Tahun 2014 melalui pembinaan administrasi dan teknis di kabupaten; dan penyusunan SAI Ditjen PSP Tahun 2014. b.
Kegiatan Pengelolaan Air Irigasi untuk Pertanian dengan alokasi anggaran Rp. 900.000.000,00 realisasi anggaran sebesar Rp. 900.000.000,00 atau 100,00%. Hasil kegiatan adalah terantisipasinya kebutuhan sumber air untuk mendukung peternakan di Kabupaten Ciamis sebanyak 1 unit, Sumedang
sebanyak
2
unit,
dan
Tasikmalaya
sebanyak
2
unit;
meningkatnya kinerja pembangunan peternakan melalui konservasi air dan antisipasi
anomali iklim mendukung peternakan di Kabupaten Ciamis,
Garut, Tasikmalaya, Sukabumi, dan Bogor melalui pembuatan embung di Kabupaten Ciamis sebanyak 48 unit, Garut sebanyak 48 unit, Tasikmalaya sebanyak 42 unit, Sukabumi sebanyak 48 unit, dan Bogor sebanyak 48 unit, serta pembinaan administrasi kegiatan di Kabupaten Ciamis, Sumedang, Garut, Bogor, Tasikmalaya dan Sukabumi. c.
Kegiatan Perluasan Areal dan Pengelolaan Lahan Pertanian dengan alokasi anggaran
Rp.
630.000.000,00
630.000.000,00 atau
100%.
realisasi Hasil
anggaran
pelaksanaan
sebesar
kegiatan
Rp.
adalah
meningkatnya luas areal peternakan di Kabupaten Sumedang, Garut, Bogor, Indramayu, Cianjur, dan Tasikmalaya, melalui perluasan areal peternakan di Kabupaten Sumedang seluas 10 ha, Garut seluas 20 ha, Bogor seluas 10 ha, Indramayu seluas 20 ha, Cianjur seluas 10 ha, dan Tasikmalaya seluas 20 ha. 4.
Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Jawa Barat Program dan Kegiatan Pembangunan transmigrasi bersifat lintas Provinsi dan Kabupaten/Kota dalam rangka pengembangan suatu kawasan yang membutuhkan sumberdaya manusia dari daerah lain yang lebih baik untuk menstimulan sumber daya manusia yang ada. Oleh karenanya pembangunan transmigrasi di suatu daerah merupakan inisiatif Pemerintah Daerah setempat yang didasarkan oleh suatu kondisi obyektif adanya kebutuhan. Karena program transmigrasi merupakan kegitan lintas Provinis maka ada dua Provinsi yang terlibat secara langsung yakni pemerintah daerah asal dan pemerintah daerah penempatan dimana setiap derah memiliki tugas dan kewajiban yang
LKPJ GUBERNUR JAWA BARAT ATA 2014
V-19
berbeda, untuk daerah asal seperti Jawa Barat maka tugas yang harus dilaksanakan adalah menyiapkan calon transmigran yang berkompeten, melaksanakan pelayanan bagi calon transmigran dari mulai pendaftaran seleksi, penampungan sampai dengan pemindahan dan pemberangkatan sampai debarkasi di daerah penempatan Bidang transmigrasi khususnya seksi Pemindahan dan Pembinaan berperan dalam hal pelayanan transmigran selama dipenampungan/transito baik di Kabupaten/Kota maupun Provinsi sampai dengan pemindahan transmigran di debarkasi denga tujuan agar calon transmigran merasa aman, nyaman dan tertib selama dalam pelayanan di penampungan dan perjalanan Menuju daerah penempatan. Pada tahun 2014 pemindahan dari Jawa Barat ke daerah penempatan dari alokasi target 130 KK yang terbit Surat Perintah Pemberangkatan (SPP) sebanyak 93, sedangkan realisasinya yang di berangkatkan hanya 91 KK 331 jiwa. Selebihnya SPP yang tidak terealisasi sebanyak 17 KK, SPP yang tidak turun sebanyak 17 KK yang Drop sebanyak 22 KK dan dikembalikan ke Jakarta. Pemberdayaan dan pengembangan masyarakat di permukiman transmigrasi merupakan hal yang penting dalam upaya meningkatkan derajat kehidupan transmigran. Untuk itu diperlukan sinergitas dan koordinasi dengan unit kerja dan Instansi/Lembaga
terkait
dalam
upaya
optimalisasi
kegiatan
pemberdayaan
masyarakat transmigran. Pembinaan dan pengembangan tersebut tidak hanya bagi masyarakat yang berada di Lokasi Resettlement Jawa Barat tetapi juga masyarakat trasmigran asal Jawa Barat yang berada di Lokasi Transmigran Antar Daerah. Pembangunan resettlement (Transmigrani Lokal) di Jawa Barat yang dimulai sejak tahun 2000, adalah wujud implementasi dari penyelenggaraan transmigrasi. Sampai saat ini terdapat 21 lokasi Transmigrasi Lokal yang tersebar di 11 kabupaten dimana merupakan kebijakan dari Pemerintah Pusat, diharapkan dapat menjadi solusi dalam mengatasi masalah kependudukan, penanggulangan eksodan korban kerusuhan sosial dan pemerataan pembangunan Jawa Barat bagian selatan. Pada Tahun 2014 Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Jawa Barat menerima anggaran Tugas Pembantuan dari Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi sebesar Rp. 3.452.462.000,00 dengan realisasi anggaran sebesar Rp. 2.821.309.090,00 atau 81,72%, dengan rincian program/kegiatan sebagai berikut: 1)
Program Pembangunan Kawasan Transmigrasi dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 3.207.566.000,00 realisasi anggaran sebesara Rp. 2.603.186.090,atau 81,16% Output Keluarga yang difasilitasi perpindahannya ke kawasan transmigrasi di wilayah strategis, Lembaga pemerintah yang berpartisipasi dalam pembangunan kawasan transmigrasi di wilayah tertinggal/perbatasan,
LKPJ GUBERNUR JAWA BARAT ATA 2014
V-20
Pelayanan teknis administrasi Outcome Terwujudnya pemukiman dalam kawasan transmigrasi sebagai tempat tinggal dan tempat berusaha yang layak. 2)
Program Pengembangan Masyarakat dan Kawasan Transmigrasi dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 244.896.000,00 realisasi anggaran sebesar Rp. 218.123.000,00 atau 89,07%. Output Layanan perkantoran
Outcome Berkembangnya
masyarakat
dan
kawasan
transmigrasi
yang
teritegrasi dalam satu kesatuan sistem pengembangan ekonomi wilayah yang berdaya saing.
Fasilitasi Kerjasama Antar Daerah Bidang Ketransmigrasian n
Rapat Evaluasi Pemberdayaan Masyarakat Transmigrasi Lokal (Resettlement)
Pemberangkatan Transmigran
Permasalahan dan Solusi: a)
Minat bertransmigrasi cukup banyak, sementara target yang tersedia dari pusat terbatas.
b)
Kesiapan
daerah
penempatan
dalam
pelaksanaan
pembangunan
pemukiman transmigrasi belum semuanya dapat terselesaikan sehingga berdampak pada realisasi penempatan transmigran asal Jawa Barat tidak sesuai dengan target dan jadwal. c). Petugas Kab/Kota dalam melaksanakan pendafsi belum mengacu pada kepmen 208/men/X/2004 sehingga masih ditemukan usia yang melebihi batas usia maksimal. Solusinya adalah: a)
Koordinasi dengan Kemnakertrans RI dan daerah penempatan.
b)
Melakukan koordinasi dengan Kepala UPT dan Kabupaten penempatan setempat.
c)
Melakukan
pembinaan
dan
pemantauan
terhadap
pendafsi
di
Kabupaten/Kota. 5. Dinas Perikanan dan Kelautan Provinsi Jawa Barat Program dan Kegiatan Pada tahun 2014 Dinas Perikanan dan Kelautan Provinsi Jawa Barat menerima anggaran Tugas Pembantuan dari Kementerian Kelautan dan Perikanan sebesar Rp.
LKPJ GUBERNUR JAWA BARAT ATA 2014
V-21
20.732.907.000,00 dengan realisasi anggaran sebesar Rp. 20.285.332.200 atau sebesar 97,84% dengan rincian program/kegiatan sebagai berikut: 1) Program Pengembangan dan Pengelolaan Perikanan Tangkap a) Kegiatan Pembinaan dan Pengembangan Kapal Perikanan, Alat Penangkap Ikan dan Pengawakan alokasi
Kapal
Perikanan
anggaran
dengan
sebesar
Rp.
15.845.190.000,00, dan realisasi anggaran sebesar
Rp.
15.744.471.500,00
atau
Kapal Inkamina
99,36%. Rincian pekerjaan adalah: 1) Pembangunan kapal perikanan >30 GT Rp. 14.515.190.000,00,
2)
palkanisasi
refrigasi
kapal,
Laminasi palka
kapal, dan
sarana penangkapan ikan diatas kapal Rp. 872.500.000,00. Output kegiatan adalah terlaksananya
pembangunan
kapal
perikanan >30 GT sebanyak 10 unit;
Coolbox
terlaksananya pengadaan Freezer sebanyak 1 buah, Cool Box 600 liter sebanyak 25 buah, Laminasi Kapal Perikanan > 30 GT sebanyak 2 unit dan Laminasi Kapal Perikanan < 30 GT sebanyak 3 unit, serta tray (keranjang buah)
sebanyak
100
buah.
Outcome kegiatan adalah meningkatnya
produktivitas perikanan tangkap dan kesejahteraan nelayan. b) Kegiatan Pengelolaan Sumber Daya Ikan (SDI) dengan alokasi anggaran sebesar Rp.
234.000.000,00,
dan
realisasi
anggaran sebesar Rp. 232.140.000,00 atau
99,21%.
Rincian
pekerjaan:
pengadaan Rumah Ikan (Fish Apartemen) Rp. 200.000.000,00.
Output kegiatan adalah terlaksananya pengadaan rumah ikan (Fish Apartemen) sebanyak 1 (satu) unit. Outcome kegiatan adalah
meningkatnya
produktivitas
perikanan tangkap dan kesejahteraan nelayan.
LKPJ GUBERNUR JAWA BARAT ATA 2014
Rumah Ikan sebelum dan setelah ditenggelamkan
V-22
Permasalahan dan Solusi Secara umum pelaksanaan program berjalan lancar, namun dalam pencapaian outcome masih terdapat beberapa permasalahan yaitu : 1)
Struktur armada penangkapan masih menggunakan armada penangkapan tradisional, untuk itu dilakukan upaya restrukturisasi armada penangkapan diantaranya melalui peningkatan kualitas dan kuantitas sarana dan prasarana penangkapan ikan,
2)
Terbatasnya kualitas dan kuantitas sarana dan prasarana perikanan seperti prasarana TPI/PPI, untuk itu dilaksanakan pengembangan PPI/TPI melalui penyempurnaan sarana dan prasarana, dan
3)
Menurunnya stok sumber daya ikan di laut dan perairan umum dikarenakan terjadi degradasi kualitas lingkungan, untuk itu dilakukan upaya rehabilitasi lingkungan perairan yang ditindaklanjuti dengan pengkayaan stok sumber daya ikan.
2). Program Peningkatan Produksi Perikanan Budidaya. a) Kegiatan Pengembangan Sistem Perbenihan Ikan dengan alokasi anggaran sebesar
Rp. 2.725.580.000,00, dan realisasi anggaran sebesar
2.541.945.700,00
atau
93,26%.
Rincian
pekerjaan
:
1)
Rp.
Akselesari
peningkatan produksi induk unggul Ikan Nila Nirwana dan Ikan Mas di BPBIAT Wanayasa Rp. 956.835.000,00; 2) Akselerasi peningkatan kualitas induk Ikan Gurame dan Tawes di BPPBAT Singaparna Tasikmalaya Rp. 518.885.000,00; 3) Akselerasi peningkatan produksi induk unggul Ikan Lele Sangkuriang di BPBAT Cijengkol Subang Rp. 773.233.000,00; 4) Akselerasi peningkatan produksi benih unggul Ikan Nila Nirwana dan Ikan Mas di BPBIAT Wanayasa Rp. 178.300.000,00; 5) Akselerasi peningkatan produksi benih unggul Ikan Kerapu di BPBIAPL Pangandaran Rp. 102.050.000,00; 6) Akselerasi peningkatan produksi benih unggul Ikan Nila Salin di BPBAPL Karawang Rp. 103.475.000,00; 7) Pengadaan bahan operasional produksi bibit
Rumput
Laut
di
Pulau
Gosong
Kabupaten
Indramayu
Rp.
88.000.000,00. Output kegiatan adalah terpenuhinya induk unggul sebanyak 2.236.067 induk; terpenuhinya benih ikan yang bermutu sebanyak 7.460.049 ekor; terpenuhinya produksi bibit rumput laut sebanyak 100 Ton.
Outcome kegiatan adalah meningkatnya produksi perikanan budidaya sebesar 871.572 Ton. b)
Kegiatan Pengembangan Sistem Prasarana dan Sarana Pembudidayaan Ikan yang dilaksanakan oleh Dinas Perikanan dan Kelautan Provinsi Jawa Barat
LKPJ GUBERNUR JAWA BARAT ATA 2014
V-23
dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 1.611.337.000,00 dan realisasi anggaran sebesar Rp. 1.453.955.000,00 atau 90,23%. Rincian pekerjaan : 1) Pembuatan kolam dalam dengan konstruksi beton di BPPBAT lokasi Ceungceum, Singaparna Kabupaten Tasikmalaya Rp. 974.617.000,00; 2) Pembangunan pintu air dan saluran intake di BPBAT Instalasi Jatisari Karawang Rp. 109.500.000,00; 3) Pembangunan bak pembenihan ikan Lele Sangkuriang di Instalasi Jatisari Karawang Rp. 97.450.000,00; 4) Rehabilitasi bak induk ikan laut di BPBIAPL Pangandaran Rp. 300.000.000,00. Output kegiatan adalah terfasilitasi dan teridentifikasinya lahan budidaya sesuai target produksi perikanan budidaya, tersedianya jumlah kawasan perikanan budidaya yang memiliki prasarana dan sarana yang memadai, tersedianya jumlah kawasan minapolitan berbasis perikanan budidaya, tersusunnya RSNI, teridentifikasinya kawasan potensi perikanan budidaya. Outcome kegiatan adalah meningkatnya sarana dan prasarana pembudidayaan ikan di Jawa Barat. c)
Kegiatan Peningkatan Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Direktorat Jenderal Perikanan Budidaya yang dilaksanakan oleh Dinas Perikanan dan Kelautan Provinsi Jawa Barat dengan alokasi anggaran sebesar
Rp.
80.040.000,00
dan
realisasi
anggaran
sebesar
Rp.
80.040.000,00 atau 100,00%. Rincian pekerjaan : 1) Pengelolaan Satker Tugas Pembantuan Provinsi Rp. 72.840.000,00; 2) Pengelolaan keuangan dan asset milik Negara Rp. 7.200.000,00.
Output kegiatan adalah
terlaksananya pengelolaan satuan kerja selama 12 bulan, tersusunnya dokumen pengelolaan keuangan dan aset milik negara sebanyak 2 (dua) dokumen. Outcome kegiatan adalah meningkatnya tertib administrasi kegiatan. Permasalahan dan Solusi Dalam pencapaian outcome masih terdapat beberapa permasalahan yaitu : a.
Kualitas dan kuantitas benih dan induk ikan masih rendah, untuk itu dilakukan peningkatan penyediaan induk/benih yang berkualitas dengan menerapkan Cara Budidaya Ikan yang Baik (CBIB), dan Cara Pembenihan Ikan yang Baik (CPIB),
b.
Sarana dan prasarana budidaya masih rendah, dilakukan peningkatan sarana prasarana perikanan budidaya.
LKPJ GUBERNUR JAWA BARAT ATA 2014
V-24
3) Program Peningkatan Daya Saing Produk Perikanan a)
Kegiatan
Fasilitasi
Penguatan
dan
Pengembangan Pemasaran Dalam Negeri Hasil Perikanan dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 100.000.000,00, dan realisasi anggaran sebesar Rp. 99.000.000,00 atau 99,00%. Rincian pekerjaan: 1) Pengadaan sarana
pemasaran
Indramayu
Rp.
Pengadaan
sarana
Kabupaten
Output
di
Kabupaten
50.000.000,00;
Ciamis
kegiatan
pemasaran Rp.
2)
Sepeda motor roda-3
di
50.000.000,00.
adalah
tersedianya
sarana pemasaran hasil perikanan di Kabupaten Indramayu berupa : trays 50 unit, motor roda-3 sebanyak 1 unit, timbangan digital 10 unit, sepatu boot 15
Freezer
unit; Kabupaten Ciamis berupa: tabung gas 5 buah, blong plastic 20 buah,
freezer 2 unit, regulator 5 buah, jerigen 110 unit, Happa 30 unit, jolang 30 unit, serokan 30 unit, drum plastic 10 unit. Outcome kegiatan adalah meningkatnya produk perikanan yang berdaya saing. b)
Kegiatan Fasilitasi Pengembangan Industri Pengolahan
Hasil
Perikanan
dilaksanakan
dengan
alokasi
yang
anggaran
sebesar Rp. 100.000.000,00, dan realisasi anggaran sebesar Rp. 99.380.000,00 atau 99,38%. Rincian pekerjaan : pengadaan sistem
rantai
dingin
di
Kabupaten
Coolbox
Karawang Rp. 100.000.000,00 Output kegiatan adalah terlaksananya pengadaan sarana sistem rantai dingin (SRD) di Kabupaten Karawang berupa coolbox sebanyak 28 unit, freezer sebanyak 4 unit, dan showcase sebanyak 2 unit. Outcome kegiatan adalah meningkatnya mutu produk hasil perikanan dan kelautan. c)
Kegiatan Fasilitasi Pengembangan Produk Hasil Perikanan Non Konsumsi dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 36.760.000,00, dan realisasi anggaran sebesar Rp. 34.400.000,00 atau 93,58%. Rincian pekerjaan: Perencanaan dan pelaporan kegiatan. Output kegiatan adalah tersedianya dokumen perencanaan anggaran dan pelaporan 1 paket. Outcome kegiatan adalah
LKPJ GUBERNUR JAWA BARAT ATA 2014
V-25
meningkatnya kualitas dokumen perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan kegiatan ragam produk hasil perikanan non konsumsi di Jawa Barat. 6. Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air Provinsi Jawa Barat Program dan Kegiatan Pada Tahun 2014 Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air Provinsi Jawa Barat menerima anggaran Tugas Pembantuan Operasi dan Pemeliharan (TPOP) dari Kementerian Pekerjaan Umum sebesar Rp. 128.648.638.000,00. Realisasi anggaran sebesar Rp. 125.232.387.610,00 atau 97,34 % dan progres fisik 99,69 %. Rincian kegiatan terdiri dari : 1. Kegiatan penelusuran/survey Jaringan Irigasi; 2. Kegiatan Operasi Rutin; 3. Kegiatan Pemeliharaan Rutin; 4. Kegiatan Pemeliharaan Berkala; 5. Kegiatan Administrasi Kegiatan (AP) & Pendaftaran dan Seleksi; dan 6. Kegiatan Pelaporan secara Elektronik. Dari 6 kegiatan tersebut mencakup 17 Daerah Irigasi kewenangan pusat, terdiri dari: Daerah Irigasi Cipamingkis Kabupaten Bogor dan Bekasi, Daerah Irigasi Jatiluhur Kabupaten Bekasi, Karawang, Subang dan Indramayu, Daerah Irigasi Cipancuh Kabupaten Indramayu, Daerah Irigasi Cileuleuy Kabupaten Subang, Daerah Irigasi Leuwi Nangka Kabupaten Subang, Daerah Irigasi Cihea Kabupaten Cianjur, Daerah Irigasi Cikaranggeusan Kabupaten Sukabumi, Daerah Irigasi Ciletuh Kabupaten Sukabumi, Daerah Irigasi Rentang Kabupaten Indramayu dan Cirebon, Daerah Irigasi Ciwaringin Kabupaten Cirebon, Daerah Irigasi Cikeusik Kabupaten Cirebon, Daerah Irigasi Seuseupan Kabupaten Cirebon, Daerah Irigasi Cipanas II Kabupaten Indramayu, Daerah Irigasi Kamun Kabupaten Majalengka, Daerah Irigasi Cikunten I Kabupaten Tasikmalaya, Daerah Irigasi Cikunten II Kabupaten dan Kota Tasikmalaya Daerah Irigasi Lakbok Utara Kabupaten Ciamis.
LKPJ GUBERNUR JAWA BARAT ATA 2014
V-26
Gambar 5.1 Peta Lokasi Daerah Irigasi Kegiatan SKPD TPOP inas PSDA Provinsi Jawa Barat DI.JATILUHUR 237.790 HA
GAMBARAN UMUM LOKASI TP OP DI.KAMUN 8.462 HA
DI.CIPAMINGKIS 4.591 HA
DI.CIPANAS II 3.265 HA
DI.SEUSEUPAN 3.897 HA
DI.LEUWINANGKA 4.387 HA
DI.CIPANCUH 6.318 HA
DI.CILEULEUY 5.378 HA
DI.CIKEUSIK 6.924 HA DI.CIWARINGIN 4.364 HA
DI.CIHEA 5.484 HA
DI.CILETUH 3.378 HA
DI.RENTANG 87.232 HA
DI.CIKARANGGEUSAN 4.038 HA
DI.LAKBOKUTARA 6.673 HA
DI.CIKUNTEN I 3.222 HA
DI.CIKUNTEN II 4.387 HA
Pelaksanaan Kegiatan 1)
Kegiatan Penelusuran/Survey Jaringan Irigasi Kegiatan ini dilaksanakan dengan alokasi anggaran Rp. 1.742.800.000,00 realisasi anggaran sebesar Rp. 1.685.082.850,00 atau 96,69%, realisasi fisik 100%, Output kegiatan adalah terlaksananya penelusuran/survey jaringan irigasi yang dilaksanakan dalam bentuk pemeriksaan/inspeksi saluran dan bangunan seluruh jaringan irigasi yang bertujuan untuk mengetahui kondisi jaringan irigasi baik saluran ataupun bangunan dan perhitungan Angka Kebutuhan Nyata Operasi dan Pemeliharaan (AKNOP) sehingga dapat tersusunnya buku laporan AKNOP di 17 Daerah Irigasi Kewenangan Pusat. Dalam pelaksanannya melibatkan peran serta dari Staf Pelaksana Kegiatan sebanyak 80 orang dan Kelembagaan O&P di Daerah (UPT/Pengamat, Juru/Mantri Pengairan, P3A/GP3A/ IP3A Mitra Cai). Outcome kegiatan adalah tercapainya penyusunan program
O & P Jaringan Irigasi di 17 Daerah Irigasi
Kewenangan Pusat. 2)
Kegiatan Operasi Kegiatan ini dilaksanakan dengan alokasi anggaran Rp. 30.844.050.000,00, realisasi anggaran sebesar Rp. 30.534.799.000,00 atau 99%, realisasi fisik 100%. Output kegiatan adalah terlaksananya operasi dan pengaturan Jaringan Irigasi sebanyak 17 Daerah Irigasi kewenangan pemerintah pusat yang berada di provinsi Jawa Barat berupa pekerjaan pengumpulan data (data debit, data curah hujan, data luas tanam, dll); Pekerjaan kalibrasi alat pengukur debit; Pekerjaan
LKPJ GUBERNUR JAWA BARAT ATA 2014
V-27
membuat Rencana Penyediaan Air Tahunan, Pembagian dan Pemberian Air Tahunan, Rencana Tata Tanam Tahunan, Rencana Pengeringan, dll; Pekerjaan melaksanakan pembagian dan pemberian air (termasuk pekerjaan : membuat laporan permintaan air, mengisi papan operasi, mengatur bukaan pintu); Pekerjaan mengatur pintu-pintu air pada bendung berkaitan dengan datangnya debit sungai banjir; Pekerjaan mengatur pintu kantong lumpur untuk menguras endapan lumpur; Koordinasi antar instansi terkait; dan Monitoring dan Evaluasi Kegiatan Operasi Jaringan Irigasi. Outcome kegiatan adalah terkelolanya jaringan irigasi pada 17 Daerah Irigasi kewenangan Pemerintah Pusat yang berada di Provinsi Jawa Barat dengan baik sehingga dapat mengalirkan air ke petak persawahan sesuai dengan kebutuhan Ruang Lingkup Kegiatan Operasi Jaringan Irigasi meliputi: a)
b)
Perencanaan 1)
Perencanaan Penyediaan Air Tahunan
2)
Perencanaan Tata Tanam Detail
3)
Rapat Komisi Irigasi untuk Menyusun Rencana Tanam
4)
SK Bupati/Walikota atau Gubernur Mengenai Rencana Tata Tanam
5)
Perencanaan Pembagian dan Pemberian Air Tahunan
Pelaksanaan 1)
Laporan keadaan air dan tanaman (04-O)
2)
Penentuan rencana kebutuhan air di pintu pengambilan (05-O)
3)
Pencatatan Debit Saluran (06-O)
4)
Penetapan Pembagian Air pada Jaringan Sekunder dan Primer (07-O)
5)
Pencatatan Debit Sungai/Bangunan Pengambilan (08-O)
6)
Perhitungan faktor-K atau Faktor Palawija Relatif (FPR) (09-O)
7)
Laporan Produktivitas dan Neraca Pembagian Air per Daerah Irigasi (10-O)
8)
Rekap Kabupaten per Masa Tanam (11-O)
9)
Rekap Provinsi (12-O)
10) Pengoperasian Bangunan Pengatur Irigasi c)
Monitoring dan Evaluasi 1)
Monitoring Pelaksanaan Operasi
2)
Kalibrasi alat ukur
3)
Monitoring Kinerja Daerah Irigasi
Disamping itu dalam kegiatan ini terdapat juga pengadaan bahan operasi dan pemeliharaan untuk menunjang sarana pendukung yaitu:
LKPJ GUBERNUR JAWA BARAT ATA 2014
V-28
penyedian blangko-blangko, (blangko operasi dan blangko pemeliharaan), serta bahan lainnya. 3)
Kegiatan Pemeliharaan Rutin Kegiatan ini dilaksanakan dengan alokasi anggaran Rp. 33.030.306.000,00 realisasi anggaran
sebesar
Rp.
32.688.086.100,00
atau 98,96%, realisai fisik 100%. Output kegiatan adalah terlaksananya pemeliharaan rutin
melalui
perawatan
mempertahankan
kondisi
dalam
rangka
Jaringan
Irigasi
yang dilaksanakan secara terus menerus tanpa ada bagian konstruksi yang diubah atau diganti berupa pemberian minyak pelumas pada bagian pintu, pembersihan saluran dan bangunan dari tanaman liar dan semak-semak, pembersihan saluran dan bangunan dari sampah dan kotoran, Pembuangan endapan lumpur di bangunan ukur, dan pemeliharaan tanaman lindung di sekitar bangunan dan di tepi luar tanggul saluran, serta yang bersifat perbaikan ringan berupa penutupan lubang-lubang bocoran kecil di saluran/bangunan dan perbaikan kecil pada pasangan. Kegiatan ini banyak melibatkan peran petugas operasi dan pemeliharaan dalam penggunaan peralatan lapangan seperti cangkul, parang, sabit, garuk, sepatu kerja, topi, jas hujan, senter, meteran/ rol meter, rompi dan pelampung. Outcome kegiatan adalah mempertahankan kondisi jaringan irigasi pada 17 Daerah Irigasi kewenangan Pemerintah Pusat yang berada di Provinsi Jawa Barat terus menerus sehingga adapat mengalirkan debit air sesuai rencana dalam rangka menunjang/mendukung ketahanan pangan nasional. 4)
Kegiatan Pemeliharaan Berkala Kegiatan ini dilaksanakan dengan alokasi anggaran Rp. 60.997.207.000, realisasi anggaran sebesar Rp. 58.443.932.500 atau 95,81%, realisasi fisik 99,79%. Output kegiatan adalah terlaksananya perawatan dan perbaikan saluran irigasi sepanjang 685,02 Km dan 1.623 buah bangunan, terbagi dalam tiga pekerjaan yaitu pemeliharaan yang bersifat perawatan, pemeliharaan yang bersifat perbaikan, dan pemeliharaan yang bersifat penggantian, meliputi: a)
b)
Pemeliharaan Berkala Yang Bersifat Perawatan 1)
Pengecatan pintu
2)
Pembuangan lumpur di bangunan dan saluran
Pemeliharaan Berkala Yang Bersifat Perbaikan 1)
Perbaikan Bendung, Bangunan Pengambilan dan Bangunan Pengatur
LKPJ GUBERNUR JAWA BARAT ATA 2014
V-29
2)
Perbaikan Bangunan Ukur dan kelengkapannya
3)
Perbaikan Saluran
4)
Perbaikan Pintu-pintu dan Skot Balk
5)
Perbaikan Jalan Inspeksi
6)
Perbaikan fasilitas pendukung seperti kantor, rumah dinas, rumah PPA dan PPB, kendaraan dan peralatan
c)
Pemeliharaan Berkala Yang Bersifat Penggantian 1)
Penggantian Pintu
2)
Penggantian alat ukur
3)
Penggantian peil schall
Kegiatan ini dilaksanakan oleh SKPD Tugas Pembantuan Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air Provinsi Jawa Barat dibantu oleh para pekerja harian lepas Perkumpulan Petani Pemakai Air (P3A), Kelompok Tani dan Gapoktan dengan menggunakan
cara
swakelola
yang
dilaksanakan dengan rekanan sesuai dengan ketentuan dan kompetensinya. Pelaksanaan
pemeliharaan
berkala
dilaksanakan secara periodik sesuai kondisi Jaringan Irigasinya. Setiap jenis kegiatan pemeliharaan berkala dapat berbeda-beda
periodenya,
misalnya
setiap tahun, 2 tahun, 3 tahun dan pelaksanaannya
disesuaikan
jadwal
tanam
musim
serta
dengan waktu
pengeringan. Outcome kegiatan adalah mengembalikan fungsi dan kondisi jaringan irigasi pada 17 Daerah Irigasi kewenangan Pemerintah Pusat yang berada di Provinsi Jawa Barat sehingga dapat mengalirkan debit air irigasi sesuai rencana dalam rangka menunjang/mendukung ketahanan pangan nasional. 5)
Kegiatan Administrasi Kegiatan (AP) & Pendaftaran dan Seleksi Kegiatan
ini
dilaksanakan
dengan
alokasi
anggaran
sebesar
Rp.
1.966.275.000, realisasinya sebesar Rp. 1.812.547.660,00 atau 92.18%, realisasi fisik 100%. Output kegiatan adalah terlaksananya Administrasi Kegiatan Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi di 17 Daerah Irigasi
LKPJ GUBERNUR JAWA BARAT ATA 2014
V-30
Kewenangan Pusat.
Outcome
kegiatan adalah terlaksananya
kegiatan
Layanan Perkantoran Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi. 6)
Kegiatan Pelaporan secara Elektronik Kegiatan ini dilaksanakan dengan alokasi anggaran Rp. 68.000.000, realisasi anggaran sebesar Rp. 67.998.500,00 atau 100%, realisasi fisik 100%. Output kegiatan adalah terlaksananya pelaporan pelaksanaan Tugas Pembantuan melalui sistem pelaporan elektronik (E-Monitoring) secara periodik (dwibulanan dan triwulanan). Outcome kegiatan adalah terkendalinya pelaksanaan Tugas Pembantuan dan terselenggaranya sistem pelaporan secara elektronik (EMonitoring).
7.
Dinas Bina Marga Provinsi Jawa Barat Program dan Kegiatan Pada tahun 2014 Dinas Bina Marga Provinsi Jawa Barat menerima anggaran Tugas Pembantuan dari Kementerian Pekerjaan Umum sebesar Rp. 70.923.000.000,00 dengan realisasi anggaran sebesar Rp. 70.918.998.000,00 atau 99,99%. Anggaran tersebut dialokasikan untuk Program Penyelenggaraan Jalan, yaitu Pelaksanaan Preservasi dan Peningkatan Kapasitas Jalan Nasional. Hal ini bertujuan untuk mempertahankan kondisi kemantapan jalan agar tetap dapat memberikan pelayanan yang optimal terhadap arus lalu lintas yang melewatinya dalam batas repetisi beban standar maupun struktur yang direncanakan. Hasil pelaksanaan kegiatan adalah : 1). Kegiatan Pemeliharaan Rutin Jalan alokasi anggaran sebesar Rp. 8.035.480.000,00 realisasi anggaran sebesar Rp. 8.035.357.000,00 atau 100%. Output kegiatan adalah terlaksananya pemeliharaan berkala/rehabilitasi jalan nasional sepanjang 51,99 km, outcome kegiatan adalah terpertahankannya nilai struktur jalan sesuai dengan umur rencana. Pemeliharaan Rutin Jalan Bts Banten–Bagbagan–Cikembang Sebelum Sesudah
2).
Kegiatan
Pemeliharaan
Rutin
Jembatan
alokasi
anggaran
sebesar
Rp.
674.000.000,00 realisasi anggaran sebesar Rp. 673.828.000,00 atau 99,97%. Output kegiatan adalah terlaksananya pemeliharaan berkala/rehabilitasi jalan
LKPJ GUBERNUR JAWA BARAT ATA 2014
V-31
nasional sepanjang 51,99 km, outcome kegiatan adalah terpertahankannya nilai struktur jembatan sesuai dengan umur rencana. Pemeliharaan Rutin Jembatan Bts Banten–Bagbagan–Cikembang Sebelum
Sesudah
3). Kegiatan Pemeliharaan Berkala/Rehabilitasi Jalan alokasi anggaran sebesar Rp. 59.073.200.000,00 realisasi anggaran sebesar Rp. 59.070.760.000,00 atau 100%. Output kegiatan adalah terlaksananya peliharaan berkala/rehabilitasi jalan nasional sepanjang 27,33 m, outcome kegiatan adalah terpertahankannya nilai struktur jalan sesuai dengan umur rencana. Pemeliharaan Berkala/Rehabilitasi Jalan Cikembang-Bagbagan Sebelum
Sesudah
Pemeliharaan Berkala/Rehabilitasi Jalan Bts Banten - Cisolok Sebelum
Sesudah
4). Kegiatan Pemenuhan Kebutuhan Sarana dan Prasarana Perkantoran (Layanan Perkantoran) serta Sistem Pelaporan (e-Monitoring) dengan alokasi dana sebesar Rp. 3.140.320.000,00 reallisasi anggaran Rp. 3.139.054.000,00 atau 99,96%. Output
kegiatan
adalah
terlaksananya
perkantoran, outcome kegiatan adalah
penyelenggaraan
administrasi
terpenuhinya kebutuhan sarana dan
prasarana aparatur untuk menunjang peningkatan kinerja. LKPJ GUBERNUR JAWA BARAT ATA 2014
V-32
