BAB V PENYELENGGARAAN TUGAS PEMBANTUAN

Bab. V. Penyelenggaraan Tugas Pembantuan

BAB V PENYELENGGARAAN TUGAS PEMBANTUAN A. TUGAS PEMBANTUAN YANG DITERIMA Tugas Pembantuan (TP) yang diterima oleh Pemerintah Daerah Provinsi Kalimantan Selatan, dilaksanakan oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) pada Tahun 2009 berasal dari 6 (enam)

Kementrian/Departemen/Lembaga

dengan

total

anggaran

sebesar

Rp.180.031.929.000,00 terdiri dari :

1. PEKERJAAN UMUM Bidang Pekerjaan Umum mendapat alokasi dana TP sebesar Rp. 133.664.044.000,00 1.1. Dasar Hukum a. DIPA nomor 2115.0/033-04.0/-/2009 tanggal 31 Desember 2008 b. DIPA Nomor 2115.1/033-06.4/-/2009 tanggal 31 Desember 2008 1.2. Instansi Pemberi Tugas Pembantuan Departemen Pekerjaan Umum 1.3. Satuan Kerja Perangkat Daerah Yang Melaksanakan Dinas Pekerjaan Umum Provinsi Kalimantan Selatan 1.4. Program Dan Kegiatan Yang Diterima Dan Pelaksanaannya a. Program Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan dan Jembatan 1) Rehabilitasi Jembatan Ruas Jalan Nasional 11 paket 2) Pemeliharaan Jalan Nasional b. Program Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi, Rawa dan Jaringan Pengairan Lainnya 1) Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi 14482 ha 1.5. Sumber dan Jumlah Anggaran a. Program Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan dan Jembatan 1) Rehabilitasi

Jembatan

Ruas

Jalan

Nasional

11

paket

sebesar

Rp.103.500.000.000,00 2) Pemeliharaan Jalan Nasional sebesar Rp. 27.991.744.000,00 b. Program Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi, Rawa dan Jaringan Pengairan Lainnya 1) Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi 14482 ha sebesar Rp.2.172.300.000,00 1.6. Permasalahan dan Solusi -

LKPJ Kepala Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Akhir Tahun Anggaran 2009

315


2. KELAUTAN DAN PERIKANAN 2.1. Dasar Hukum a. DIPA Nomor 0892.0/032-06.4/-/2009 tanggal 31 Desember 2008 b. DIPA Nomor 0892.0/032-04.4/-/2009 tanggal 31 Desember 2008 2.2. Instansi Pemberi Tugas Pembantuan Departemen Kelautan dan Perikanan 2.3. Satuan Kerja Perangkat Daerah Yang Melaksanakan Dinas Perikanan dan Kelautan Provinsi Kalimantan Selatan 2.4. Program Dan Kegiatan Yang Diterima Dan Pelaksanaannya Program Pengembangan Sumber Daya Perikanan : - Pengelolaan dan Pengendalian Anggaran - Peningkatan Mutu dan Pengembangan Pengolahan Hasil Perikanan - Peningkatan dan Pengembangan Sarana dan Prasarana Perikanan serta Input Produksi Lainnya 2.5. Sumber dan Jumlah Anggaran Anggaran Tugas Pembantuan yang diterima sebesar Rp. 4.570.800.000,00 2.6. Permasalahan dan Solusi Permasalahan dan pemecahan masalah (solusi) yang dihadapi dalam pelaksanaan kegiatan dapat dijelaskan sebagai berikut : 1) Pengembangan Perikanan Budidaya Issue/Permasalahan

yang

dihadapi

serta

solusi

pemecahan

dalam

pengembangan usaha perikanan budidaya adalah sebagai berikut : -

Terbatasnya wawasan dan pengetahuan SDM pembudidaya ikan dalam pengembangan dan pengelolaan usaha. Mengatasi masalah tersebut, Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan melalui Dinas Perikanan dan Kelautan Provinsi Kalimantan Selatan terus berupaya meningkatkan wawasan dan pengetahuan para pembudidaya ikan melalui kegiatan pelatihan, magang, adopsi teknolgi, percontohan, dll

-

Terbatasnya benih ikan unggul, penggunaan bahan residu antibiotik, permodalan, dan penyuluhan merupakan masalah di lapangan yang perlu mendapatkan perhatian tersendiri. Adapun solusi yang dapat dilaksanakan adalah melalui : pengembangan

induk

ikan

unggul,

sertifikasi

benih

ikan

unggul,

monitoring/pembinaan/pemantauan penggunaan bahan residu dalam kegiatan perikanan budidaya yang dibarengi dengan pengelolaan kesehatan lingkungan, penguatan permodalan dengan memberdayakan UPP yang berada di lapangan, meningkatkan system penyuluhan baik sarana/prasarana dan SDM penyuluh di lapangan.


316


-

Terjadinya gangguan alam, seperti : banjir, up welling, blooming plankton, dll. Oleh karena itu, untuk mengantisipasi gagal panen akibat terjadinya gangguan alam, maka upaya yang dapat dilakukan adalah melalui penyuluhan/penghimbauan kepada pembudidaya ikan untuk mengatur musim tebar dan pengaturan kepadatan populasi ikan.

-

Serangan hama dan penyakit ikan, seperti : KHV (Koi Harves Virus) pada ikan mas, Ice-ice pada rumput laut, MBV (Macro Branchium Virus) pada udang, dll. Serangan hama dan penyakit ikan ini pada dasarnya disebabkan karena pengelolaan kesehatan lingkungan dan penerapan system budidaya yang tidak memperhatikan kaidah-kaidah sapta usaha budidaya perikanan di masyarakat. Untuk itu, upaya penyuluhan cara pembudidayaan yang baik yang dibarengi dengan pemantauan kesehatan lingkungan secara rutin terus dilakukan.

-

Fluktuasi harga sarana produksi perikanan (pakan, pupuk, obat-obatan, dll) yang mempengaruhi biaya produksi di lapangan. Khusus mengenai fluktuasi harga pakan ikan pabrikan yang cenderung meningkat, upaya yang dilakukan adalah pengembangan pakan ikan local dengan memanfaatkan bahan baku yang banyak tersedia di lapangan.

-

Tumpang tindih pemanfaatan tata ruang yang telah disepakati. Hal ini merupakan kondisi yang harus segera disikapi untuk pelaksanaan kegiatan pembangunan perikanan dan kelautan kedepan. Bukan tidak mungkin bila tumpang tindih ini masih terus terjadi, maka usaha di kawasan sentra perikanan akan terganggu, yang pada gilirannya dapat mempengaruhi produksi dan produktifitas perikanan budidaya. Pembuatan Perda tata ruang seharusnya segera dibuat oleh provinsi maupun kabupaten/kota, yang selanjutnya agar dipatuhi dan disepakati bersama dalam pemanfaatannya.

2) Perikanan tangkap Permasalahan

yang

dihadapi

serta

solusi

pemecahan

dalam

pengembangan usaha perikanan tangkap adalah sebagai berikut : -

Belum optimalnya penyelenggaraan pelelangan ikan.

Nelayan cenderung

memasarkan hasil tangkapan ikannya kepada penyambang (data hasil tangkapan menjadi tidak tercatat).

Untuk mengatasi masalah ini, maka pembinaan dan

penyuluhan penyelenggaraan pelelangan ikan kepada masyarakat terus digalakkan. Selain itu, peningkatan fasilitas pelelangan di pelabuhan perikanan/pangkalan pendaratan ikan juga terus ditingkatkan keberadaannya. -

Fluktuasi harga BBM yang mempengaruhi biaya produksi di lapangan. Untuk itu pengembangan SPDN/SPBN disentra pemukiman nelayan terus ditingkatkan keberadaannya.


317


3) Pengolahan dan pemasaran hasil perikanan Permasalahan yang dihadapi serta solusi pemecahan dalam pengolahan dan pemasaran hasil perikanan adalah sebagai berikut : -

Terbatasnya diversifikasi hasil ikan olahan yang berdaya saing dan mempunyai nilai jual yang kompetitif. Untuk itu upaya yang dilakukan adalah melalui peningkatan penyuluhan dan pelatihan yang dibarengi dengan pemberian paket bantuan kepada pengolah hasil perikanan yang diarahkan untuk meningkatkan diversivifasi hasil olahan dan peningkatan mutu kemasan produk olahan.

3. TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI 3.1. Dasar Hukum a. DIPA Nomor 0419.0/026-06.4/-/2009 tanggal 31 Desember 2008 b. DIPA Nomor 0419.0/026-074/-/2009 tanggal 31 Desember 2008 3.2. Instansi Pemberi Tugas Pembantuan Departemen Tenaga Kerja dan Transmigrasi RI 3.3. Satuan Kerja Perangkat Daerah Yang Melaksanakan Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Kalimantan Selatan 3.4. Program Dan Kegiatan Yang Diterima Dan Pelaksanaannya •

Program Pengembangan Wilayah Tertinggal (Tugas Pembantuan) NO.

KEGIATAN

TAHUN 2009

1. 2. 3. 4. 5.

Pembangunan rumah transmigran (Unit) Penyiapan Lahan (Ha) Pembangunan Jalan (Km) Pembangunan jembatan (M) Penempatan transmigran (KK)

673 1.009,50 22,2 40 673

Indikator Keberhasilan : Terbentuknya

kawasan-kawasan

pengembangan

ekonomi

baru

melalui

pengembangan Unit Pemukiman Transmigrasi (UPT) dan penempatan transmigran yang dikaitkan dengan program pembangunan daerah. •

Program Pengembangan Wilayah Strategis dan Cepat Tumbuh (Tugas Pembantuan) NO.

KEGIATAN

1. 2. 3 4 5. 6.

Pelatihan Transmigran Pembinaan kesehatan berupa obat-obatan, peralatan, dan perawatan (UPT) Budi daya tanaman pisang Kepok (batang) Budi daya tanaman Jeruk Madang (batang) Budidaya tanaman Pantung (batang) Budi daya tanaman Karet (batang)

7.

UPT yang telah diserahkan (Unit)

2

8.

Pengadaan sarana produksi (Pkt)

1.559


TAHUN 2009 150 10 0 29.672 29.672 42.000

318


Indikator Keberhasilan : Pengembangan Wilayah Strategis dan Cepat tumbuh menitik beratkan kegiatan pada pembinaan dan pengembangan

warga transmigrasi sehingga dalam kurun 5 tahun

transmigran sudah mampu mandiri dan selanjutnya akan diserahkan kepada pemerintah daerah menjadi Desa depinitif. Untuk mendorong kepada sasaran yang diinginkan yaitu peningkatan kesejahteraan transmigran maka dilakukan berbagai kegiatan yaitu pembinaan usaha ekonomi seperti sarana produksi pertanian, pembinaan pendidikan, pelayanan kesehatan, dan pelayanan keagamaan.

Sesuai dengan Kepmentrans nomor 09 tanhun 1999 pada tingkat

pengembangan maka pada umumnya tingkat kesejahteraan transmigran sekitar 3.000 kg setara beras. Indikator keberhasilan pembinaan transmigrasi : Akan diserahkan 2 (dua) Unit Pemukiman Transmigrasi (UPT) kepada pemerintah Kabupaten untuk kemudian menjadi Desa depinitif setelah mendapat pembinaan kurang lebih 5 tahun atau bergabung dengan Desa induk dengan kondisi warga lebih baik dari sisi sosial maupun ekonomi. NO. I. 1. II. 2.

UPT yang diserahkan kepada Pemerintah Kabupaten Tahun 2009 Jlh KK KABUPATEN/UPT Kab. Barito Kuala UPT. Cahaya Baru 250 Kab. Kotabaru UPT. Sei Pasir Sambega 200

3.5. Sumber dan Jumlah Anggaran NO. KEGIATAN

TARGET

Ket

REALISASI

1.

Pengembangan Wilayah Tertinggal

4.514.863.000

1.240.675.593

2.

Pengembangan Wilayah Strategis

6.756.019.000

2.991.014.537

11.270.882.000

4.231.690.130

dan Cepat Tumbuh JUMLAH

Realisasi keuangan dan fisik sampai dengan Bulan September 2009 3.6. Permasalahan dan Solusi a. Permasalahan 1) Kondisi lahan yang marginal dan atau gangguan alam yang tidak terdeteksi sebelumnya. 2) Rendahnya kompetensi transmigran b. Solusi 1) Penelitian lahan dengan pemberian input-input pertanian 2) Memberikan pelatihan kepada transmigran


319


4. PERTANIAN Alokasi dana tugas pembantuan bidang pertanian sebesar Rp. 4.230.393.000,00 4.1

Dasar Hukum a. DIPA Nomor 0850.0/018-07.4/-/2009 tanggal 31 Desember 2008 b. DIPA Nomor 1301.0/018-05.4/-/2009 tanggal 31 Desember 2008 c. DIPA Nomor 1787.0/018-06.4/-/2009 tanggal 31 Desember 2008 d. DIPA Nomor 1718.0/018-06.4/-/2009 tanggal 31 Desember 2008 e. DIPA Nomor 1787.0/018-10.4/-/2009 tanggal 31 Desember 2008 f.

4.2

DIPA Nomor 0850.0/018-03.4/-/2009 tanggal 31 Desember 2008

Instansi Pemberi Tugas Pembantuan Departemen Pertanian

4.3

Satuan Kerja Perangkat Daerah Yang Melaksanakan a. Dinas Perkebunan Provinsi Kalimantan Selatan b. Dinas Peternakan Provinsi Kalimantan Selatan c. UPT Balai Benih Provinsi Kalimantan Selatan d. Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Kalimantan Selatan

4.4

Program Dan Kegiatan Yang Diterima Dan Pelaksanaannya a. Dinas Perkebunan : Dengan

dukungan

dana

sebesar

Rp.

925.641.000,-

Realisasi

sebesar

Rp.607.406.000,- atau sebesar 65,62% dengan kegiatan utama sebagai berikut; 1) Fasilitasi sharing peremajaan tanaman perkebunan (karet) 440 ha, Realisasi Fisik 310 ha, atau 70,45%, sedangkan keuangan Target Rp. 660.000.000,- Realisasi sebesar Rp. 432.560.000,- atau 65,54%. 2) Fasilitasi penanaman kayu manis seluas 150 ha, Realisasi Fisik 110 ha, atau 73,33%, sedangkan keuangan Target Rp. 265.641.000,- Realisasi sebesar Rp. 174.850.000,- atau 65,82%. b. Dinas Peternakan : Anggaran Dana Tugas Pembantuan yang dilaksanakan oleh Dinas Peternakan Provinsi Kalimantan Selatan tahun 2009 adalah untuk Program Pengembangan Agribisnis

dan

Rp.1.600.440.000,00.

Program

Peningkatan

Ketahanan

Pangan

sebesar

Realisasi pelaksanaan kegiatan sampai dengan bulan

September 2009 tugas pembantuan sebesar Rp. 340.253.500,- (21,26%) dan realisasi fisik 50% dengan perincian adalah sebagai berikut : 1) Program Pengembangan Agribisnis Jumlah dana sebesar Rp. 615.000.000,- realisasi keuangan dan realisasi fisik belum terlaksana (0%). 2) Program Peningkatan Ketahanan Pangan


320


Jumlah dana sebesar Rp. 985.440.000,- realisasi keuangan dan realisasi fisik belum terlaksana (0%). Sedangkan untuk Kegiatan Penyelenggaraan/Pengembangan Pendidikan Sumber Daya Manusia Program Pendidikan Menengah sebesar Rp. 839.312.000,00 dengan realisasi sebesar 78,33% c. UPT Balai Benih 1) Program Peningkatan Ketahanan Pangan Kegiatan Penguatan Kelembagaan Dalam Mendukung Ketahan Pangan pagu sebesar Rp. 320.000.000,- pencapaian realisasi sebesar Rp 143.693.500,- (39,37 %) dan fisik sebesar 59,58 % - Administrasi Kegiataan pagu sebesar Rp. 30.496.000,- pencapaian realisasi sebesar Rp 14.111.000,- (46,27 %) dan fisik sebesar 60,00 % - Perbanyakan Benih Bibit pagu sebesar Rp. 188.869.000,- pencapaian realisasi sebesar Rp 98.775.000,- (52,30 %) dan fisik sebesar 67,88 % - Pengembangan Kelembagaan Perbenihan Tanaman Pangan pagu sebesar Rp. 100.635.000,- pencapaian realisasi sebesar Rp 30.807.500,- (30,61 %) dan fisik sebesar 63,81 % 2) Program Peningkatan Kesejahteraan Petani Kegiatan Pengembangan Magang Sekolah Lapang pagu sebesar Rp. 45.000.000,- pencapaian realisasi sebesar Rp 0,- (0,00 %) dan fisik sebesar 15,00 % d. Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura : Program Pengembangan Agribisnis pagu sebesar Rp. 500.000.000,- pencapaian realisasi sebesar Rp 152.789.800,- (30,56 %) dan fisik sebesar 45,00 % 1) Kegiatan Peningkatan Kegiatan Eksebisi, Perlombaan dan Penghargaan Kepada Petani/Pelaku Agribisnis pagu sebesar Rp. 500.000.000,- pencapaian realisasi sebesar Rp 152.789.800,- (30,56 %) dan fisik sebesar 45,00 % - Pengembangan Pasca Panen , Pengolahan dan Pemasaran Hasil Tanaman Pangan pagu sebesar Rp. 500.000.000,- pencapaian realisasi sebesar Rp 152.789.800,- (30,56 %) dan fisik sebesar 45,00 % 4.5

Sumber dan Jumlah Anggaran a. Dinas Perkebunan 1) Program Pengembangan Agribisnis : -

Integrasi Tanaman Ternak, Kompos dan Biogas sebesar Rp. 66.721.000,00

-

Peningkatan Produksi dan Produktivitas Mutu Produk Perkebunan sebesar Rp. 512.656.000,00

2) Program Peningkatan Kesejahteraan Petani Penerapan dan Pemantapan Prinsip Good Governance, Penyelesaian Daerah Konflik sebesar Rp. 346.264.000,00


321


b. Dinas Peternakan Dana Tugas Pembantuan yang dilaksanakan oleh Dinas Peternakan Provinsi Kalimantan Selatan berasal dari Direktorat Jenderal Peternakan Departemen Pertanian

dengan jumlah anggaran sebesar Rp. 1.600.440.000,00 dan sebesar

Rp.839.312.000,00 untuk Program Pendidikan Menengah. c. UPT Balai Benih Dana Tugas Pembantuan pada UPT Balai Benih bersumber dari Direktorat Jenderal Tanaman Pangan dengan pagu sebesar Rp. 365.000.000,00 d. Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura Dana Tugas Pembantuan pada Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura bersumber dari Direktorat Jenderal Pengolahan dan Pemasaran Hasil Pertanian sebesar Rp. 500.000.000,00 4.6

Permasalahan dan Solusi a. Dinas Perkebunan : Permasalahan ; 1) Tumpang tindih Hak Guna Usaha Perkebunan dengan Tambang Batubara. 2) Tumpang tindih Kawasan Usaha Perkebunan dengan Kawasan Kehutanan. Solusi ; 1) Adanya penertiban, pengaturan antara Perusahaan Perkebunan dengan kawasan Penambang Batubara yang tidak saling merugikan. 2) Adanya penertiban, pengaturan dan kemungkinan revisi kawasan hutan yang kena perkebunan menjadi Hutan Konversi. b. Dinas Peternakan : Permasalahan yang dihadapi dalam pembangunan peternakan tahun 2009 adalah : 1) Dalam rangka mendukung program Swasembada Ternak Sapi Potong di Kalimantan Selatan, Dinas Peternakan Provinsi Kalimantan Selatan setiap tahun mendatangkan ternak bibit sapi dari luar daerah (Nusa Tenggara Barat, Jawa Timur), akan tetapi mulai tahun 2009 daerah Nusa Tenggara Barat membatasi pengeluaran ternak sapi bibit khususnya jenis sapi bali. 2) Daya serap semen beku dari produksi BIBD masih rendah 3) Sarana dan prasarana/peralatan masih kurang, seperti lahan untuk kebun hijauan makanan ternak, peralatan laboratorium, sarana mobilitas, dummy cow untuk pemancing pada saat penampungan, electro ejaculator dan peralatan analisis semen beku ternak serta bull perlu adanya relpacement; 4) Fluktuasi harga ayam broiler masih sering terjadi; 5) Kurang hiegen sanitasi pada Rumah Potong Hewan/Tempat Pemotongan Hewan (RPH/TPH), Rumah Potong Unggas/Tempat Potong Unggas (RPU/TPU) dan kios daging; LKPJ Kepala Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Akhir Tahun Anggaran 2009

322


6) Kasus penyakit hewan menular seperti Rabies, Jembrana dan Bovine Viral Deasease masih terjadi; 7) Mobilitas operasional untuk supervisi, pelayanan masih terbatas; 8) Tenaga kerja medis baik di provinsi dan kabupaten masih sangat kurang; 9) Fasilitas/sarana pelayanan masyarakat masih perlu dibenahi, seperti rumah potomg, pasar hewan, pasar daging, puskeswan dan pos IB; 10) Keterbatasan anggaran untuk operasional dalam rangka pencegahan dan pemberantasan penyakit, pembinaan ternak pemerintah, atif service, monitoring dan evaluasi dan penyiapan data yang up to date;

Solusi 1) Perlunya negosiasi tentang jumlah ternak yang akan didatangkan dari daerah sumber bibit (Nusa Tenggara Barat) dan mencari alternatif daerah sumber bibit sehingga kebutuhan ternak bibit dari luar daerah terpenuhi. 2) Perlunya sosialisasi dan promosi produksi emen beku dari BIBD Banjarbaru 3) Anggaran biaya untuk sarana dan prasarana perlu ditingkatkan 4) Koordinasi antara pelaku usaha dan pemerintah lebih ditingkatkan; 5) Meningkatkan higien sanitasi pada Rumah Potong Hewan/Tempat Pemotongan Hewan (RPH/TPH), Rumah Potong Unggas/Tempat Potong Unggas (RPU/TPU) dan kios daging dengan membangun dan merehabilitasi; 6) Meningkatkan sarana dan prasarana pelayanan kesehatan hewan; 7) Perlu penambahan sarana dan prasarana; 8) Analisa kebutuhan tenaga kerja yang sudah disampaikan oleh provinsi kepada kabupaten masing-masing dan Departemen Pertanian bisa direalisasi untuk pengangkatan tenaga teknis yang baru; 9) Perlu anggaran yang berimbang untuk operasional dan perjalanan dalam pelaksanaan kegiatan di dinas teknis; c. Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura Permasalahan : 1) Penurunan kapasitas sumberdaya pertanian (alih fungsi lahan, kurang optimalnya pemanfaatan sarana dan prasarana, dll) 2) Masih tingginya serangan OPT (terutaman pada jeruk, pisang, dan kedelai) dan Fenomena Iklim yang sulit diprediksi sehingga menyulitkan penyusunan dan pelaksanaan kegiatan, terutama di lahan lebak.


323


3) Sebagian besar petani masih belum menguasai pengendalian OPT secara tepat dan benar terutama yang terkait dengan pengendalian OPT ramah lingkungan. 4) Sumber Daya Manusia (SDM) Pengelola dan Pengurus FKPP dan LKMA-BMT FKPP belum memiliki ketrampilan dan kemampuan yang memadai dalam menjalankan manajemen organisasi dan manajemen usaha bisnis serta manajemen keuangan. 5) Perangkat Kelembagaan FKPP dan LKMA-BMT FKPP belum terpenuhi secara memadai untuk menunjang operasional pelayanan model unit banking sistem profesional. 6) Masih kurangnya sarana dan prasarana usaha tani (JUT, JITUT, JIDES, TAM, Gudang, Alsintan dll) terutama disentra Produksi 7) Pengelola UPJA dan Petugas Operator Alsintan masih belum memiliki kemampuan dan ketrampilan yang memadai terutama dalam pengembangan UPJA dan pemeliharaan Alsintan. 8) Jumlah PHP yang ada, masih kurang ideal dibandingkan dengan jumlah kecamatan yang ada. 9) Belum terciptanya kemandirian petani dalam penerapan PHT.

Solusi : 1) Meningkatkan Pengendalian terhadap serangan OPT terutama di sentra produksi dan meningkatkan koordinasi dengan BMG sehingga dapat diprediksi tentang fenomena iklim dan antisipasinya. 2) Memperbanyak Sekolah Lapang (SL) bagi petani/kelompok tani dalam hal pengendalian dan aplikasi bahan pengendalian serta mengoptimalkan petugas khusus PHP dan Penyuluh Pertaniandalam meningkatkan bimbingan teknis pengendalian. 3) Meningkatkan Fasilitasi dalam pelatihan dan peningkatan wawasan untuk pengelola dan pengurus FKPP dan LKMA-BMT FKPP. 4) Melakukan pendampingan berkelanjutan oleh lembaga pendamping PINBUK Provinsi dan unsur terkait sehingga pelayanan operasional lebih profesional. 5) Meningkatkan pelaksanaan CPCL yang lebih teliti dan melaksanakan sharing dengan Pemerintah Kabupaten/Kota untuk pengalokasian dana bantuan yang diperlukan. 6) Mengoptimalkan ketersediaan sarana dan prasarana usaha tani (JUT, JITUT, JIDES, TAM, Gudang). 7) Melaksanakan pelatihan-pelatihan bagi pengelola UPJA dan petugas operator alsintan dalam pengembangan UPJA dan Pemeliharaan Alsintan.


324


8) Penambahan PHP di lapangan dengan pengajukan permohonan pengandaan formasi PHP pada BKD Provinsi. 9) Melatih secara kontinyu petani dalam penerapan PHT sehingga dapat mempercepat kemandirian petani.

4. KESEHATAN Alokasi dana TP untuk bidang kesehatan adalah sebesar Rp. 24.075.000.000,00 4.1

Dasar Hukum a. DIPA Nomor 1573.0/024-04.4/-/2009 tanggal 31 Desember 2008 b. DIPA Nomor 1582.0/024-04.4/-/2009 tanggal 31 Desember 2008 c. DIPA Nomor 1580.0/024-04.4/-/2009 tanggal 31 Desember 2008 d. DIPA Nomor 1581.0/024-04.4/-/2009 tanggal 31 Desember 2008 e. DIPA Nomor 0320.0/024-01.4/-/2009 tanggal 31 Desember 2008

4.2

Instansi Pemberi Tugas Pembantuan Departemen Kesehatan

4.3

Satuan Kerja Perangkat Daerah Yang Melaksanakan a. RSU Daerah Ulin Banjarmasin b. RSU Dr.H.M.Ansari Saleh Banjarmasin c. Rumah Sakit Jiwa Sambang Lihum d. Laboratorium Kesehatan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan e. Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Selatan

4.4

Program Dan Kegiatan Yang Diterima Dan Pelaksanaannya a. RSU Daerah Ulin Banjarmasin 1) Program

: Upaya Kesehatan Perorangan

2) Kegiatan

: Pemenuhan dan Peningkatan fasilitas sarana dan prasarana

kesehatan rujukan b. RSU Dr.H.M.Ansari Saleh Banjarmasin 1) Program


2) Kegiatan


kesehatan rujukan c. Rumah Sakit Jiwa Sambang Lihum 1) Program: Program Upaya Kesehatan Perorangan 2) Kegiatan: Pemenuhan dan Peningkatan Fasilitas Sarana dan Prasarana Kesehatan Rujukan Sub Kegiatan: No

Sub Kegiatan

1.

Administrasi Kegiatan

Pelaksana - Pengelola teknis Realisasi keuangan : Rp. 0,-


Peruntukan - Belanja honor - Belanja ATK kegiatan - Pengumuman lelang 325


No

Sub Kegiatan

Pelaksana Realisasi fisik: 20 %

Pengadaan Meubelair Pengadaan alat kedokteran, kesehatan dan KB

Dalam proses lelang Dalam proses lelang

Peruntukan - Makan-minum rapat - Belanja perjalanan dinas dalam negeri - Kursi tunggu pasien poliklinik, 10 paket - Bed pasien, 12 paket - Suction Unit, 4 buah - Oxygen Concentrate, 4 buah

d. Laboratorium Kesehatan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan 1) Program


2) Kegiatan


kesehatan rujukan e. Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Selatan Alokasi anggaran Tugas Pembantuan Program Kebijakan dan Manajemen Pembangunan Kesehatan Tahun 2009 sebesar Rp. 20.000.000.000,- (dua puluh milyar) yang diperuntukkan pagi pemenuhan kebutuhan sarana fisik dan peralatan kesehatan untuk Rumah Sakit Ansar Saleh Banjarmasin, Rumah Sakit Jiwa Sambang Lihum, Rumah Sakit Brigjen H. Hasan Basry Kandangan, Balai Laboratorium Kesehatan, Balai Kesehatan Olahraga Masyarakat (BKOM), Instalasi Farmasi dan Gudang Perlengkapan dan Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Selatan. 4.5

Sumber dan Jumlah Anggaran Dana Tugas Pembantuan untuk urusan kesehatan pada tahun 2009 sebesar Rp.24.075.000.000,00

4.6

Permasalahan dan Solusi a. RSU Daerah Ulin Banjarmasin Permasalahan : Keterlambatan DIPA (Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran) yang turunnya pada Triwulan ke-4 sehingga menyebabkan keterlambatan pada pelaksanaan kegiatan yang akhirnya juga terjadi keterlambatan pada pelaporan dan evaluasi kegiatannya. Solusi : Adanya kerjasama dari pihak terkait, antara pemerintah pusat dan daerah ( Dinas Kesehatan Propinsi ) untuk lebih memperhatikan dan menindaklanjuti usulan dana Tugas Pembantuan yang diusulkan oleh SKPD dalam hal ini RSUD Ulin Banjarmasin pada awal tahun anggaran. b. RSU Dr.H.M.Ansari Saleh Banjarmasin -


326


c. Rumah Sakit Jiwa Sambang Lihum Permasalahan: - Terima DIPA di triwulan ketiga tahun anggaran berjalan - Pengelola APBN ada yang merupakan orang-orang baru Solusi: - Terima DIPA diupayakan lebih awal - Pengelola APBN harus bergerak cepat dan sigap, serta lebih berkoordinasi dengan pihak-pihak terkait

d. Laboratorium Kesehatan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan e. Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Selatan Secara umum permasalahan yang dihadapi dalam pelaksanaan kegiatan program pembangunan kesehatan tahun 2009 di Propinsi Kalimantan Selatan adalah sebagai berikut : 1. Terbatasnya kemampuan pemerintah, baik pusat maupun daerah dalam pemenuhan pembiayaan. 2. Belum maksimalnya sharing kegiatan antara pusat, daerah tingkat I maupun daerah tingkat II . 3. Untuk pengadaan bidan PTT belum dapat terserap 100% disebabkan kurang pendaftar bidan di Provinsi Kalimantan Selatan, hal ini disebabkan karena kelulusan sekolah bidan yang ada di Prov.Kalsel belum memenuhi dari segi jumlah. 4. Droping tenaga PTT baik dokter maupun dokter gigi Depkes RI tidak dapat terdata pada tahun sebelumnya (n-1) sehingga berdampak terhadap daya serap biaya penempatan dan pengembaliannya Upaya-upaya yang telah dilakukan dalam rangka mengatasi permasalahanpermasalahan yang dihadapi adalah : 1. Konsolidasi internal melalui peningkatan kemampuan dan pengetahuan teknis dan manajerial petugas. 2. Melaksanakan kegiatan secara efektif dan efisien dan berkesinambungan serta tepat waktu dan sasaran 3. Pengawasan berjenjang sesuai hirarkis 4. Melakukan koordinasi lintas program dan lintas sektoral sehingga kegiatan dapat berjalan lebih terarah dan optimal.


327


5. SOSIAL Alokasi dana TP sebesar Rp. 2.220.810.000,00 5.1

Dasar Hukum a. DIPA Nomor 0076.0/027-03.4/-/2009 tanggal 31 Desember 2008 b. DIPA Nomor 0076.0/027-05.4/-/2009 tanggal 31 Desember 2008

5.2

Instansi Pemberi Tugas Pembantuan Departemen Sosial

5.3

Satuan Kerja Perangkat Daerah Yang Melaksanakan Dinas Sosial Provinsi Kalimantan Selatan

5.4

Program Dan Kegiatan Yang Diterima Dan Pelaksanaannya a. Pembangunan/Pengadaan/Peningkatan

Sarana

dan

Prasarana

dengan

dana

Rp.500.000.000,- telah melaksanakan sebagai berikut : 1) Bantuan Sarana dan Prasarana, yaitu rehabilitasi TMP Bumi Kencana 2) Realisasi sampai dengan akhir September tahun 2009 adalah Fisik 100% dan Keuangan 92,05% b. Penyelenggaraan Pencarian dan Penyelamatan Musibah Bencana Alam dan Bencana Lainnya dengan dana Rp.1.010.080.000,- telah melaksanakan sebagai berikut : 1) Administrasi Kegiatan 2) Bantuan Penanggulangan Bencana Alam dan Kerusuhan 3) Realisasi sampai dengan akhir September tahun 2009 adalah Fisik 29,84% dan Keuangan 21,31% c. Penyempurnaan Pelaksanaan Pemberian Bantuan Sosial (Pemberdayaan Sosial Korban Bencana Sosial) dengan dana Rp.303.000.000,- telah melaksanakan sebagai berikut : 1) Administrasi Kegiatan 2) Bantuan Penanggulangan Bencana Alam dan Kerusuhan 3) Realisasi sampai dengan akhir September tahun 2009 adalah Fisik 28,84% dan Keuangan 15,44% d. Penyempurnaan Pelaksanaan Pemberian Bantuan Sosial (Perlindungan Sosial Tindak Kekerasan dan Pekerja Migran) dengan dana Rp.407.730.000,- telah melaksanakan sebagai berikut : 1) Administrasi Kegiatan 2) Bantuan Usaha Ekonomi Produktik 3) Realisasi sampai dengan akhir September tahun 2009 adalah Fisik 62,85% dan Keuangan 19,81% e. Sumber dan Jumlah Anggaran Dana Tugas Pembantuan untuk urusan sosial pada tahun 2009 sebesar Rp. 2.220.810.000,00


328


f.

Permasalahan dan Solusi Permasalahan 1) Terbatasnya SDM dibidang pekerjaan sosial baik di Provinsi, Kabupaten sampai ke Kecamatan 2) Belum lengkapnya data by name by address dari Kab/Kota, karena di tingkat desa belum begitu mengerti tentang kriteria PMKS 3) Nomenklatur Dinas Sosial pada Kabupaten / Kota tidak berdiri sendiri, sehingga pembangunan bidang kesejahteraan sosial kurang menjadi prioritas. 4) Usulan-usulan anggaran yang belum terakomodasi baik pada Dekon maupun APBD, sehingga jumlah sasaran PMKS yang telah ditetapkan pada RJPMD tidak dapat tercapai. Solusi 1) Penambahan SDM khususnya dibidang pekerjaan sosial 2) Peningkatan koordinasi lintas sektor 3) Penanganan pembangunan kesos sebaiknya ditangani Dinas tersendiri 4) Peningkatan informasi tentang PMKS

untuk petugas Kab/Kota, Kecamatan

maupun aparat desa/kelurahan 5) Mengoptimalkan pemanfaatan SDM yang tersedia agar kegiatan dapat dilaksanakan dengan baik 6) Menjalin hubungan baik dan kerjasama intern maupun eksternal. 7) Meningkatkan kepedulian sosial masyarakat 8) Meningkatkan potensi tenaga operasional 9) Menyusun program kegiatan sesuai dengan kebutuhan di daerah dan sesuai dengan pagu anggaran yang tersedia 10) Memperbaharui data-data pendukung program kegiatan 11) Perlu adanya evaluasi akhir pasca pemberdayaan 12) Perlu dilakukan pendataan PMKS setiap tahun dan diseluruh desa secara bertahap agar data by name by address tersedia 13) Meningkatkan kerjasama antara Depsos, Dinas Provinsi, Dinas Sosial Kab/Kota, kecamatan, Aparat Desa/Kelurahan dan TKSM. 14) Pendayagunaan dana kegiatan yang efektif dan efesien 15) Pengembangan program dan kegiatan didukung dengan peningkatan anggaran. 16) Adanya sinkronisasi terutama dalam menyusun pagu dan Mak kegiatan


329


Secara ringkas alokasi dana Tugas Pembantuan tahun anggaran 2009 di lingkup Pemerintah Provinsi kalimantan Selatan, dapat digambarkan sebagaimana tabel berikut ini : NO

PROGRAM/KEGIATAN

JUMLAH ALOKASI DANA (Rp)

INSTANSI PELAKSANA

PEKERJAAN UMUM 1

2

Program Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan dan Jembatan - Rehabilitasi Jembatan Ruas Jalan Nasional - Pemeliharaan Jalan Nasional Program Pengembangan Pengelolaan Jaringan Irigasi, Rawa dan Jaringan Pengairan Lainnya - Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi

131.491.744.000

Dinas Pekerjaan Umum Provinsi Kalimantan Selatan

2.172.300.000

KELAUTAN DAN PERIKANAN 3

Program Pengembangan Sumberdaya Perikanan - Pengelolaan dan Pengendalian Anggaran - Peningkatan Mutu dan Pengembangan Pengolahan Hasil Perikanan - Peningkatan dan Pengembangan Sarana dan Prasarana Perikanan serta Input Produksi Lainnya

4.570.800.000

Dinas Kelautan dan Perikanan Prov.Kalsel

4.514.863.000

Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Prov.Kalsel

TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI 4

5

Program Pengembangan Wilayah Tertinggal - Fasilitasi Dukungan Manajemen Ketransmigrasian di Wilayah Tertinggal - Perencanaan Teknis Permukiman dan Perpindahan di Wilayah Tertinggal - Pembinaan Promosi, Investasi dan Kemitraan di Wilayah Tertinggal - Penyediaan Tanah Transmigrasi di Wilayah Tertinggal - Pembangunan Permukiman Tranmigrasi di Wilayah Tertinggal - Pengerahan dan Fasilitasi Perpindahan serta Penempatan Transmigrasi di Wilayah Tertinggal - Pengembangan Kawasan Transmigrasi Kota Terpadu Mandiri (KTM) di Wilayah Tertinggal Program Pengembangan Wilayah Strategis dan Cepat Tumbuh - Fasilitas Dukungan Manajemen Ketransmigrasian di Wilayah Cepat Tumbuh - Peningkatan Kapasitas SDM , Pemda dan Masyarakat Transmigrasi di Wilayah Strategis dan Cepat Tumbuh - Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat Transmigrasi di Wilayah Strategis dan Cepat Tumbuh

6.756.019.000

PERTANIAN 6

7

8

9

Program Pengembangan Agribisnis - Integrasi Tanaman Ternak, Kompos dan Biogas - Peningkatan Produksi dan Produktivitas Mutu Produk Perkebunan Program Peningkatan Kesejahteraan Petani - Penerapan dan Pemantapan Prinsip Good Governance, Penyelesaian Daerah Konflik Program Pengembangan Agribisnis - Pengembangan Agro Industri Terpadu - Integrasi Tanaman Ternak, Kompos dan Biogas Program Peningkatan Ketahananan Pangan - Pengendalian Organisme Pengganggu Tananaman (OPT), Penyakit Hewan, Karantina & Peningkatan Keamanan Pangan - Penanganan dan Pengendalian Wabah Virus Flu Burung Pada Hewan dan Restrukturisasi Pertunggasan (TP) LKPJ Kepala Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Akhir Tahun Anggaran 2009

579.377.000

Dinas Perkebunan Prov.Kalsel

346.264.000

615.000.000

Dinas Peternakan Prov.Kalsel

985.440.000

330


NO

PROGRAM/KEGIATAN Peningkatan Produksi, Produktivitas dan Mutu Produk Pertanian, Serta Pengembangan Kawasan (TP) Program Pendidikan Menengah - Penyelenggaraan/Pengembangan Pendidikan Sumber Daya Manusia Program Peningkatan Ketahanan Pangan - Penguatan Kelembagaan Perbenihan Dalam Mendukung Pertahanan Pangan Program Peningkatan Kesejahteraan Petani - Pengembangan Magang Sekolah Lapang Program Pengembangan Agribisnis - Peningkatan Kegiatan Eksibisi, Perlombaan dan Penghargaan Kepada Petani/Pelaku Agribisnis

JUMLAH ALOKASI DANA (Rp)

INSTANSI PELAKSANA

-

10

11

12 13

839.312.000

320.000.000

UPT Balai Benih Prov.Kalsel

45.000.000 500.000.000

Dinas Pertanian Prov.Kalsel

KESEHATAN 14

15

16

17

18

Program Upaya Kesehatan Perorangan - Pemenuhan dan Peningkatan Fasilitas Sarana dan Prasarana Kesehatan Rujukan Program Upaya Kesehatan Perorangan - Pemenuhan dan Peningkatan Fasilitas Sarana dan Prasarana Kesehatan Rujukan Program Upaya Kesehatan Perorangan - Pemenuhan dan Peningkatan Fasilitas Sarana dan Prasarana Kesehatan Rujukan Program Upaya Kesehatan Perorangan - Pemenuhan dan Peningkatan Fasilitas Sarana dan Prasarana Kesehatan Rujukan Program Kebijakan dan Manajemen Pembangunan Kesehatan - Penyelenggaraan Sarana, Prasarana dan Peralatan Kesehatan

2.000.000.000

RSU Ulin Banjarmasin

1.025.000.000

RSU Drs.H.M.Ansari Saleh

550.000.000

RSJ Sambang Lihum

500.000.000

Laboratorium Kesehatan Daerah Prov.Kalsel

20.000.000.000

Dinas Kesehatan Prov.Kalsel

SOSIAL 19

20

Program Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial - Pembangunan/Pengadaaan/Peningkatan Sarana dan Prasarana Program Bantuan dan Jaminan Kesejahteraan Sosial - Penyelenggaraaan Pencarian Penyelamatan Musibah Bencana Alam dan Bencana Lainnya - Penyempurnaan Pelaksanaan Pemberian Bantuan Sosial (Perlindungan Sosial Tindak Kekerasan dan Pekerja Migrasi) - Penyempurnaan Pelaksanaan Pemberian Bantuan Sosial (Pemberdayaan Sosial Korban Bencana Sosial)

JUMLAH Sumber : Bappeda Prov.Kalsel 2009


500.000.000

Dinas Sosial Prov.Kalsel

1.720.810.000

180.031.929.000

331


B. TUGAS PEMBANTUAN YANG DIBERIKAN Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 7 tahun 2008 tentang Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan, disebutkan bahwa Pemerintah dapat memberikan tugas pembantuan kepada Pemerintah Provinsi atau Kabupaten/Kota dan/atau Pemerintah Desa untuk melaksanakan sebagian urusan pemerintahan yang sumber dananya dari APBN. Untuk lingkup Pemerintah Provinsi dapat memberikan tugas pembantuan kepada pemerintah kabupaten/kota dan/atau pemerintah desa untuk melaksanakan sebagian urusan pemerintahan provinsi yang sumber dananya dari APBD Provinsi. Sedangkan dalam lingkup Pemerintah Kabupaten/Kota dapat memberikan tugas pembantuan kepada Pemerintah Desa untuk melaksanakan sebagian urusan pemerintahan kabupaten/kota yang sumber dananya dari APBD Kabupaten/Kota. Tindaklanjut dari Peraturan Pemerintah dimaksud berupa pedoman penyelenggaraan tugas pembantuan dari pemerintah provinsi kepada pemerintah kabupaten/kota

dan

pemerintah desa dan dari pemerintah kabupaten/kota kepada pemerintah desa, baru dikeluarkan oleh Kementerian Dalam Negeri melalui Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 56 tahun 2009, yang ditetapkan pada tanggal 20 Nopember 2009. Memperhatikan ketentuan dimaksud, bahwa untuk tugas pembantuan yang diberikan Pemerintah Provinsi kepada Pemerintah Kabupaten/Kota dan/atau Pemerintah Desa untuk melaksanakan sebagian urusan pemerintahan provinsi yang sumber dananya dari APBD Provinsi tahun anggaran 2009, belum bisa dilaksanakan. Efektivitas pemberian tugas pembantuan baru dapat dilaksanakan pada tahun anggaran 2011, dan akan diatur dalam Peraturan Gubernur mengenai mekanisme penyelenggaraannya..


332

BAB V PENYELENGGARAAN TUGAS PEMBANTUAN

Recommend Documents