BAB V PENYELENGGARAAN TUGAS PEMBANTUAN

Pemerintah Kabupaten Sumbawa

BAB V PENYELENGGARAAN TUGAS PEMBANTUAN

5.1. Tugas Pembantuan Yang diterima Upaya pemerintah untuk melaksanakan pembangunan yang bermuara pada kesejahteraan

rakyat

semakin

meningkat.

Penyerahan

wewenang

urusan

pemerintahan kepada daerah Otonom untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dalam sistem desentralisasi merupakan salah satu upaya untuk mempercepat proses pembangunan di daerah. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Pemerintahan Daerah, menyebutkan bahwa Pemerintah daerah mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan. Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2008 tentang Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan, disebutkan bahwa tugas pembantuan adalah penugasan dari pemerintah kepada Daerah dan/atau Desa, dari Pemerintah Provinsi kepada kabupaten, atau kota dan/atau Desa, serta dari pemerintah Kabupaten, atau kota kepada Desa untuk melaksanakan tugas tertentu dengan kewajiban melaporkan dan mempertanggungjawabkan pelaksanaannya kepada yang menugaskan. 5.1.1. Dasar Hukum Peraturan yang mendasari pelaksanaan Tugas Pembantuan telah diatur dalam Undang-undang 32 tahun 2004 sebagaiman telah diubah melalui Undang-undang republic Indonesia Nomor 12 Tahun 2008 tentang Pemerintahan Daerah, sedangkan mengenai dana tugas pembantuan diatur dalam Pasal 94 Undang Undang 33 tahun 2004 tentang perimbangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah yang berisikan penjelasan umum dana tugas pembantuan, penganggaran dana tugas pembantuan, penyaluran dana tugas pembantuan serta pertanggungjawaban dan pelaporan pelaksanaan Tugas Pembantuan. Selain itu, masing-masing jenis tugas pembantuan yang diterima tersebut memiliki Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) sebagai dasar operasional pelaksanaannya oleh SKPD yang menerimanya, meliputi:

Laporan Keterangan Pertanggung Jawaban (LKPJ) Kepala Daerah Kab. Sumbawa Tahun 2014

279


1. Dinas Pertanian Tanaman Pangan : a. DIPA Nomor : 018.03.4.239093/2014 b. DIPA Nomor : 018.08.4.239053/2014 2. Dinas Kesehatan : a. DIPA Nomor : 024.03.4.239269/2014 b. DIPA Nomor : 024.05.4.230575/2014 3. Dinas Sosial :

a. DIPA Nomor : 027.03.4.230574/2014 4. Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi: a. DIPA Nomor : 026.04.4.239270/2014 5. Dinas Kelautan dan Perikanan :

a. DIPA Nomor : 032-07.7.239055./2014 b. DIPA Nomor : 032-07.4.239095/2014 6. Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa :

a. DIPA Nomor : 010.05.5239273/2014 7. Dinas Pekerjaan Umum :

a. DIPA Nomor : 033.05.5.503760/2014 8. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

a. DIPA Nomor : 010-84.4.230578/2014 5.1.2. Instansi Pemberi Tugas Pembantuan Kementerian pemberi Tugas Pembantuan tahun 2014 pada Pemerintah Kabupaten Sumbawa adalah : 1. Kementerian Pertanian (Direktorat Jenderal Tanaman Pangan, Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian); 2. Kementerian Kesehatan (Direktorat Jenderal Bina Gizi dan Kesehatan Ibu dan Anak, Direktorat Jenderal Bina Upaya Kesehatan); 3. Kementerian

Sosial

(Direktorat

Jenderal

Pemberdayaan

Sosial

dan

Penanggulangan Kemiskinan); 4. Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Direktorat Jenderal Pembinaan Pengembangan Masyarakat dan Kawasan Transmigrasi); 5. Kementerian Kelautan dan Perikanan (Direktorat Jenderal Kelautan Pesisir dan Pulau-pulau Kecil/ KP3K, Direktorat Jendral Perikanan budidaya); Laporan Keterangan Pertanggung Jawaban (LKPJ) Kepala Daerah Kab. Sumbawa Tahun 2014

280


6. Kementerian Dalam Negeri (Direktorat Jenderal Pemberdayaan Masyarakat Desa); 7. Kementerian Pekerjaan Umum (Direktorat Jenderal Cipta Karya); 8. Kementerian Dalam Negeri (Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil). 5.1.3. Satuan Kerja Perangkat Daerah Pelaksana Tugas Pembantuan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Pemerintah Kabupaten Sumbawa yang melaksanakan Tugas Pembantuan tahun 2014 adalah sebagai berikut. 1. Dinas Pertanian Tanaman Pangan Dan Hortikultura 2. Dinas Kesehatan 3. Dinas Sosial 4. Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi 5. Dinas Kelautan dan Perikanan 6. Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa (BPM-PD) 7. Dinas Pekerjaan Umum 8. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil 5.1.4. Program dan Kegiatan Yang Diterima dan Pelaksanaannya Program dan kegiatan Tugas Pembantuan yang di terima di Kabupaten Sumbawa pada tahun 2014 adalah : 1) Program Peningkatan Produksi, Produktivitas dan Mutu Tanaman Pangan

untuk

Mencapai

Swasembada

dan

Swasembada

Berkelanjutan, yang dialokasikan pada Dinas Pertanian Tanaman Pangan Kabupaten Sumbawa, dengan kegiatan berupa : a)

Pengelolaan Produksi Tanaman Aneka Kacang dan Umbi;

b) Pengelolaan Produksi Tanaman Serelia; c)

Pengelolaan Sistem Penyediaan Benih Tanaman Pangan;

d) Dukungan Manajemen dan Teknis Lainnya pada Ditjen Tanaman Pangan.


281


Untuk Pelaksanaannya terlihat seperti pada tabel berikut. Tabel 5.1 Realisasi Anggaran Program Peningkatan Produksi, Produktivitas dan Mutu Tanaman Pangan untuk Mencapai Swasembada dan Swasembada Berkelanjutan di Kabupaten Sumbawa Tahun 2014 Program Kegiatan

Pagu Rp.000

Realisasi

Output

Instansi

Rp (000) % Program Peningkatan Produksi, Produktivitas dan Mutu Tanaman Pangan untuk Mencapai Swasembada dan Swasembada Berkelanjutan 2.227.300

2.226.810

99,98 - Pengembangan budidaya aneka kacang dan umbi - Lap pelaksanaan SLPTT

Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura

Pengelolaan produksi tanaman serelia

3.579.500

3.470.880

96,97 - Terlaksananya SLPTT komunitas serelia - Laporan pengelolaan produksi serelia


Pengelolaan sistem penyediaan Benih tanaman pangan

25.000

25.000

Dukungan Manajemen dan teknis lainnya

70.000

68.232

5.901.800

5.790.922

Pengelolaan Produksi Tanaman Aneka Kacang dan Umbi

Total

100,00 Laporan perbenihan

kegiatan Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura

97,47 - Rancangan program kegiatan dan rencana kerja tanaman pangan - Administrasi pelaksanaan kegiatan manajemen tanaman pangan - Laporan pelaksanaan manajemen tanaman pangan 98,12



282


2). Program

Peningkatan

Produksi,

Produktivitas

dan

Mutu

Produk

Tanaman Hortikultura Berkelanjutan, yang dialokasikan pada Dinas Pertanian Tanaman Pangan Kabupaten Sumbawa, dengan kegiatan berupa : a) Peningkatan produksi, Produktivitas dan mutu produk tanaman hortikultura berkelanjutan; b) Dukungan manajemen dan teknis lainnya pada Ditjen Hortikultura; Untuk Pelaksanaannya terlihat seperti pada tabel berikut. Tabel 5.2 Realisasi Anggaran Program Peningkatan Produksi, Produktivitas dan Mutu Produk Tanaman Hortikultura Berkelanjutan di Kabupaten Sumbawa Tahun 2014 Program Kegiatan

Pagu (Rp. 000)

Realisasi

Output Instansi Rp % (000) Program Peningkatan Produksi, produktivitas dan mutu produk Tanaman hortikultura Berkelanjutan Peningkatan produksi, Produktivitas dan mutu produk tanaman hortikultura berkelanjutan

676.425

662.693

97,97 Pengembangan kawasan tanaman buah - Sekolah lapang GAP - Sarana prasarana pasca panen


Dukungan Manajemen dan teknis lainnya

120.325

107.053


Total

796.750

769.747

88,97 - Penataan dan Pengelolaan Laporan pelaksanaan kegiatan pengembangan Hortikultura - Penataan dan Pengelolaan, keuangan dan perlengkapan - Layanan perkantoran 96,61

3). Program Bina Gizi dan Kesehatan Ibu dan Anak, yang dialokasikan pada Dinas Kesehatan Kabupaten Sumbawa, dengan kegiatan berupa : a)

Bantuan Operasional Kesehatan (BOK);

b) Perencanaan BOK;


283


c)

Monitoring dan Evaluasi BOK;

d) Laporan Kegiatan/Sosialisasi/Pembinaan. Untuk Pelaksanaannya terlihat seperti pada tabel berikut. Tabel 5.3 Realisasi Anggaran Program Bina Gizi dan Kesehatan Ibu dan Anak di Kabupaten Sumbawa Tahun 2014 Pagu Rp.000

Realisasi (000)

6.529.000

6.442.164

Perencanaan BOK Monitoring dan Evaluasi BOK

62.730

52.975

43.520

35.760

Laporan Kegiatan/Sosiali

163.250

Program Kegiatan Bantuan Operasional Kesehatan (BOK)

sasi/Pembinaan Total

6.798.500

Rp

Output

Instansi

% 98.67 Bantuan operasional kesehatan

84,45

Pelaporan pencatatan

Dinas Kesehatan

dan Dinas Kesehatan

82,17 Terlaksana Monitoring dan evaluasi Bantuan Operasional Kesehatan 145.097 88,88 Dokumen monitoring dan evaluasi Bantuan Operasional Kesehatan 6.675.997 98,20

Dinas Kesehatan Dinas Kesehatan

4). Program Pengendalian Penyakit dan Penyehatan Lingkungan, yang dialokasikan pada Dinas Kesehatan Kabupaten Sumbawa, dengan kegiatan berupa: a)

Konstruksi Sarana Air Minum,

b) Dokumen Pelaksanaan Peningkatan Akses Air Minum, c) Laporan Keuangan dan BMN, d) Dokumen Penunjang Manajemen Program Penyehatan Lingkungan, e) Dokumen Pelaksanaan Tempat-tempat Umum, f) Dokumen Pelaksanaan Pengawasan Kualitas Air, g) Pemicuan Desa STBM.


284


Untuk Pelaksanaannya terlihat seperti pada tabel berikut. Tabel 5.4 Realisasi Anggaran Program Pengendalian Penyakit dan Penyehatan Lingkungan di Kabupaten Sumbawa Tahun 2014 Program Kegiatan Konstruksi Sarana Minum

Pagu Rp.000

Realisasi (000) Rp

1.000.000

449.900

Dokumen Pelaksanaan Peningkatan Akses Air Minum

3.560

Laporan Keuangan BMN

8.420

Air

dan

Output

Instansi

% 44,99 Konstruksi sarana air minum

Dinas Kesehatan

2.421

68,00 Dokumen Pelaksanaan Peningkatan Akses Air Minum

Dinas Kesehatan

4.840

57,48 Laporan Keuangan dan BMN

Dinas Kesehatan

Dokumen Penunjang 54,30 Manajemen Program Penyehatan Lingkungan

Dinas Kesehatan

Dokumen Penunjang Manajemen

39.040

21.199

Dokumen Pelaksanaan Tempat-tempat Umum

75.175

67.627

Dokumen Pelaksanaan 89,96 Tempat-Tempat Umum

Dinas Kesehatan

3.980

Dokumen Pelaksanaan 49,87 Pengawasan Kualitas Air

Dinas Kesehatan

Dokumen Pelaksanaan Pengawasan Kualitas Air Minum Pemicuan Desa STBM Total

7.980

29.000

24.998

86,20

1.163.175

574.964

49,43

Pemicuan Desa STBM


Dinas Kesehatan

285


5). Program Pemberdayaan Sosial dan Penanggulangan Kemiskinan, yang dialokasikan pada Dinas Sosial Kabupaten Sumbawa, dengan kegiatan berupa : a)

Rumah warga KAT yang mendapat bantuan bahan bangunan,

b) Warga KAT yang mendapat bantuan jaminan hidup, c)

Warga KAT yang mendapat bantuan peralatan kerja, peralatan rumah tangga, bibit tanaman keras dan sertifikasi lahan,

d) Laporan

keuangan/kinerja/monitoring/publikasi/sosialisasi

serta

kegiatan

pendukung pelaksanaan pemberdayaan KAT. Untuk Pelaksanaannya terlihat seperti pada tabel berikut. Tabel 5.5 Realisasi Anggaran Program Pemberdayaan Komunitas Adat Terpencil (KAT) di Kabupaten Sumbawa Tahun 2014 Pagu Rp.000

Realisasi (000)

Rumah warga KAT yang mendapat bantuan bahan bangunan

1.908.000

1.823.857

Warga KAT yang mendapat bantuan Jaminan hidup

339.000

339.000

100,00 Tersalurnya bantuan jaminan Hidup bagi warga

Dinas Sosial

Warga KAT yang mendapat bantuan peralatan kerja, peralatan rumah tangga, bibit tanaman keras dan sertifikasi lahan

238.500

238.500

100,00 Tersalunya bantuan peralatan bagi warga

Dinas Sosial

Laporan Keuangan /kinerja/monito ring/evaluasi/pu blikasi/sosialisa

83.650

81.249

97,13 Terlaksanaya monitoring terhadap pelaksanaan pemberdayaan KAT

Dinas Sosial

Program Kegiatan

Output

Instansi

Rp % Program Pemberdayaan Sosial dan Penanggulangan Kemiskinan 95,59 Terehabilitasinya rumah Dinas Sosial warga KAT


286


Program Kegiatan

Pagu Rp.000

Realisasi (000)

Output Rp % Program Pemberdayaan Sosial dan Penanggulangan Kemiskinan si serta kegiatan pendukung pelaksanaan pemberdayaan KAT Total 2.569.150 2.482.606 96,63

Instansi

6). Program Pengembangan Masyarakat dan Kawasan Transmigrasi, yang dialokasikan pada Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Sumbawa, dengan kegiatan berupa : a) Pengembangan sarana dan prasarana kawasan transmigrasi, b) Pengembangan usaha di kawasan transmigrasi, c) Peningkatan kapasitas SDM dan masyarakat di kawasan transmigrasi d) Perencanaan teknis pengembangan masyarakat dan kawasan transmigrasi, e) Dukungan manajemen dan dukungan teknis lainnya Ditjen P2MKT. Untuk Pelaksanaannya terlihat seperti pada tabel berikut. Tabel 5.6 Realisasi Anggaran Program Pengembangan Masyarakat dan Kawasan Transmigrasi di Kabupaten Sumbawa Tahun 2014 Program Kegiatan

Pagu Rp.000

Realisasi (000)

Output Rp % Program Pengembangan Masyarakat dan Kawasan Transmigrasi Pengembangan Pengembangan sarana dan prasarana kawasan transmigrasi

22.000

22.000

Pengembangan usaha di kawasan transmigrasi

324.900

104.813

100,00

Instansi

Berkembangnya Sarana Dinas Tenaga dan Prasarana di Kerja dan Permukiman Transmigrasi Transmigrasi dan Kawasan Transmigrasi.

32,26 Meningkatnya Dinas Tenaga pendapatan transmigran Kerja dan dan masyarakat sekitar Transmigrasi di permukiman transmigrasi/ kawasan transmigrasi dengan


287


Program Kegiatan

Pagu Rp.000

Realisasi (000)

Output Rp % Program Pengembangan Masyarakat dan Kawasan Transmigrasi peningkatan produktivitas lahan, penerapan teknologi tepat guna dan jejaring pemasaran, kelembagaan ekonomi yang fungsional dan kewirausahaa

Instansi

Peningkatan kapasitas SDM dan masyarakat di kawasan transmigrasi

983.500

839.139

85,34 Terwujudnya kapasitas Dinas Tenaga masyarakat transmigrasi Kerja dan yang produktif sehat, Transmigrasi terdidik, berbudaya dan partisipatif serta kelembagaan yang meningkat di kimtrans/ kawasan transmigrasi.

Perencanaan teknis pengembangan masyarakat dan kawasan transmigrasi

112.680

58.064

51,53

- Tersedianya dokumen Dinas Tenaga perencanaan Kerja dan pengembangan Transmigrasi masyarakat dan kawasan transmigrasi yang berkualitas - Tersedianya data dan informasi Permukiman Transmigrasi/Kawasan yang akurat dan Valid

Dukungan manajemen dan dukungan teknis lainnya Ditjen P2MKT Total

344.269

343.615

99,81

Terlaksananya Dinas Tenaga pelayanan teknis dan Kerja dan Administratif Ditjen. Transmigrasi P2MKT

1.787.349

1.367.811

76,53

7). Program Peningkatan Produksi Perikanan Budidaya, yang dialokasikan pada Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Sumbawa, dengan kegiatan berupa : a)

Pengembangan Sistem Kesehatan ikan dan Lingkungan Pembudidayaan Ikan,

b) Pengembangan Sistem Perbenihan Ikan, c)

Pengembangan Sistem Prasarana dan Sarana Pembudidayaan Ikan,


288


d) Pengembangan Sistem Produksi Pembudidayaan Ikan, e)

Pengembangan Sistem Usaha Pembudidayaan Ikan,

f)

Peningkatan Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Direktorat Jendral Perikanan Budidaya.

Untuk Pelaksanaannya terlihat seperti pada tabel berikut.


289


Tabel 5.7 Realisasi Anggaran Program Peningkatan Produksi Perikanan Budidaya di Kabupaten Sumbawa Tahun 2014 Program Kegiatan

Pagu Rp.000

Realisasi (000)

Output

Instansi

Rp % Program Peningkatan Produksi Perikanan Budidaya Pengembangan sistem kesehatan ikan dan lingkungan pembudidayaan ikan

40.140

38.141

95.02 Terbangunnya Laboratorium Uji

Pengembangan sistem prasarana dan sarana pembudidayaan ikan

88.070

88.070

Pengembangan sistem produksi pembudidayaan ikan

282.060

277.209

98,28

Peningkatan dukungan manajemen dan pelaksanan tugas teknis lainnya Ditjen perikanan budidaya Total

139.730

111.784

80,00

550.000

515.204

93,67

Dinas Kelautan dan Perikanan

Dinas 100,00 Terlaksananya koordinasi Kelautan Tim Pokja Minapolitan dan Perikanan

- Terlaksananya pengembangan Denfarm - Terlaksananya Sosialisasi - Terlaksananya Kegiatan

Dinas Kelautan dan Perikanan

Dinas Pelaksanaan program Kelautan (perencanaan, dan monitoring dan Perikanan evaluasi) dan Pengelolaan keuangan (SAI dan SABMN)

8). Program Pengelolaan Sumberdaya Laut, Pesisir dan Pulau-pulau Kecil, yang dialokasikan pada Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Sumbawa, dengan kegiatan berupa : a)

Pemberdayaan masyarakat pesisir dan Pengembangan Usaha.

Untuk Pelaksanaannya terlihat seperti pada tabel berikut.


290


Tabel 5.8 Realisasi Anggaran Program Pengelolaan Sumberdaya Laut, Pesisir dan Pulau-pulau Kecil di Kabupaten Sumbawa Tahun 2014 Program Kegiatan

Pagu Rp.000

Realisasi (000)

Output Instansi Rp % Program Pengelolaan Sumberdaya Laut, Pesisir dan Pulau-pulau Kecil Administrasi PUGAR

Pemberdayaan Usaha PUGAR

152.070

766.160

136.916

747.986

90,03 Terlaksananya administrasi pugar

97,63

-

Total 9).

918.230

Dinas Kelautan dan Perikanan Publikasi Pugar dan Dinas terbangunnya UPG Kelautan Tersosialisasinya dan program di masyarakat Perikanan Tersedianya Tenaga Pendamping Terlaksananya pendanpingan pada Masyarakat Terlaksananya Monev.

884.902 96,37

Program Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa, yang dialokasikan pada Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Kabupaten Sumbawa, dengan kegiatan berupa : a)

Peningkatan Kemandirian Masyarakat Perdesaan (PNPM);

b) Fasilitasi Pemberdayaan Adat dan Sosial Budaya Masyarakat. Untuk Pelaksanaannya terlihat seperti pada tabel berikut.


291


Tabel 5.9 Realisasi Anggaran Program Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa di Kabupaten Sumbawa Tahun 2014 Program Kegiatan

Pagu Rp.000

Realisasi (000)

Output

Instansi

Rp % Program Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Peningkatan kemandirian masyarakat perdesaan (PNPM): - Cakupan PNPM Mandiri Perdesaan

Fasilitasi Pemberdayaan Adat dan Sosial Budaya Masyarakat: - Cakupan Penerapan PNPM Generasi

Total

20.212.904

19.362.176

95,79

Meningkatnya pemberdayaan masyarakat dan kapasitas pemerintahan desa /kelurahan dalam memfasilitasi proses pengelolaan pembangunan yang partisipatif dan demokratis.

Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa

11.098.616

11.011.957

99,22

Meningkatkan pelayanan pengembangan pemberdayaan adat dan sosial budaya masyarakat sesuai standar

Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa

31.311.520

30.374.132 97,01

10). Program Pembinaan dan Pengembangan Infrastruktur Pemukiman, yang dialokasikan pada Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Sumbawa, dengan kegiatan berupa : a)

Pengaturan, pembinaan, pengawasan dan pelaksanaan penataan bangunan dan pengelolaan gedung dan rumah negara.


292


Untuk Pelaksanaannya terlihat seperti pada tabel berikut. Tabel 5.10 Realisasi Anggaran Program Pembinaan dan Pengembangan Infrastruktur Pemukiman di Kabupaten Sumbawa Tahun 2014 Program Kegiatan

Pagu Rp.000

Realisasi (000)

2.042.500

2.042.500

100,00

2.042.500

2.042.500

100,00

Output

Instansi

Rp % Program Pembinaan dan Pengembangan Infrastruktur Permukiman Pengaturan, Pembinaan, Pengawasan dan Pelaksanaan Penataan Bangunan dan Lingkungan, Pengelolaan Gedung dan Rumah Negara: - Bantuan sosial untuk pemberdayaan sosial / keswadayaan masyarakat

Total

Meningkatnya Dinas implementasi produk Pekerjaan pengaturan, pelayanan Umum pembinaan dan pengawasan, kualitas hasil pembangunan dan penyelenggaraan penataan bangunan dan lingkungan.

11). Program Penataan Administrasi Kependudukan, yang dialokasikan pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sumbawa, dengan kegiatan berupa: a) Pengembangan Sistem Administrasi Kependudukan (SAK) Terpadu. Untuk Pelaksanaannya terlihat seperti pada tabel berikut.


293


Tabel 5.11 Realisasi Anggaran Program Penataan Administrasi Kependudukan di Kabupaten Sumbawa Tahun 2014 Program Kegiatan

Pagu Rp.000

Realisasi (000)

Output

Instansi

Rp % Program Penataan Administrasi Kependudukan Pengembangan Sistem Administrasi Kependudukan (SAK) Terpadu

Total

1.201.905

1.201.905

480.765

40,00 - Tertibnya database kependudukan berbasis NIK dan pelayanan Dokumen kependudukan - Terwujudnya pemberian NIK pada setiap penduduk 480.765 40,00

Dinas Kependu dukan dan Pencatat an Sipil

5.1.5. Sumber dan Jumlah Anggaran Pelaksanaan Tugas Pembantuan di Kabupaten Sumbawa Tahun 2014 sebesar Rp. 55.040.879.000,- (Lima Puluh Lima Milyar Empat Puluh Juta Delapan Ratus Tujuh

Puluh Sembilan Ribu Rupiah) yang terdiri dari Tugas Pembantuan sebesar Rp. 21.686.859.000,- (Dua Puluh Satu Milyar Enam Ratus Delapan Puluh Enam Juta

Delapan Ratus Lima Puluh Sembilan Ribu Rupiah) dan Urusan Bersama sebesar Rp. 33.354.020.000,- (Tiga Puluh Tiga Milyar Tiga Ratus Lima Puluh Empat Juta Dua

Puluh Ribu Rupiah). Adapun alokasi anggaran pada masing-masing SKPD Pelaksana Tugas Pembantuan Kabupaten Sumbawa tahun 2014 berasal dari : 1. Direktorat Jenderal Tanaman Pangan Kementerian Pertanian Tugas Pembantuan pada Dinas Pertanian Tanaman Pangan Kabupaten Sumbawa, berdasarkan DIPA TA. 2014 Nomor : 018.03.4.239093/2014, Tanggal 5 Desember 2013, dengan Pagu Anggaran sebesar Rp. 5.901.800.000,- (Lima Milyar Sembilan

ratus Satu Juta Delapan Ratus Ribu Rupiah). 2. Direktorat Jenderal Holtikultura Kementerian Pertanian Tugas Pembantuan pada Dinas Pertanian Tanaman Pangan Kabupaten Sumbawa, berdasarkan DIPA TA. 2014 Nomor : 018.08.4.230576/2014, Tanggal 5 Desember 2013, dengan Pagu Anggaran sebesar Rp. 796.425.000,- (Tujuh Ratus Sembilan


294


Puluh Enam Juta Empat Ratus Dua Puluh Lima Ribu Rupiah). 3. Direktorat Jenderal Bina Gizi dan Kesehatan Ibu dan Anak Kementerian Kesehatan Tugas Pembantuan pada Dinas Kesehatan Kabupaten Sumbawa berdasarkan DIPA TA. 2014 Nomor : 024.03.4.239269/2014, Tanggal 5 Desember 2013, dengan Pagu Anggaran sebesar Rp. 6.798.500.000,- (Enam Milyar Tujuh Ratus Sembilan Puluh

Delapan Juta Lima Ratus Ribu Rupiah). 4. Direktorat Jenderal Pengendalian Penyakit dan Penyehatan Lingkungan Kementerian Kesehatan Tugas Pembantuan pada Dinas Kesehatan Kabupaten Sumbawa, berdasarkan DIPA TA. 2013 Nomor : 024.05.4.230575/2014, Tanggal 5 September 2014, dengan Pagu Anggaran sebesar Rp1.163.175.000,- (Satu Milyar Seratus Enam Puluh Tiga

Juta Seratus Tujuh Puluh Lima Ribu Rupiah). 5. Direktorat

Jenderal

Pemberdayaan

Sosial

dan

Penanggulangan

Kemiskinan Kementerian Sosial Tugas Pembantuan pada Dinas Sosial Kabupaten Sumbawa, berdasarkan DIPA TA. 2014 Nomor : 027.03.4.230574/2014, Tanggal 5 Desember 2013, dengan Pagu Anggaran sebesar Rp. 2.569.150.000,- (Dua Milyar Lima Ratus Enam Puluh

Sembilan Juta Seratus Lima Puluh Ribu Rupiah). 6. Direktorat Jenderal Pembinaan Pengembangan Masyarakat dan Kawasan Transmigrasi Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi Tugas Pembantuan pada Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Sumbawa, berdasarkan DIPA TA. 2014 Nomor : 026.07.4.239270/2014, Tanggal 5 Desember 2013, dengan Pagu Anggaran sebesar Rp. 1.787.349.000,- (Satu Milyar

Tujuh Ratus Delapan Puluh Tujuh Juta Tiga Ratus Empat Puluh Sembilan Riibu Rupiah). 7. Direktorat Jenderal Kelautan Pesisir dan Pulau-pulau Kecil Kementerian Kelautan dan Perikanan Tugas Pembantuan pada Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Sumbawa, berdasarkan DIPA TA. 2014 Nomor : 032-07.7.239055/2014, Tanggal 5 Desember 2013, dengan Pagu Anggaran sebesar Rp. 918.230.000- (Sembilan Ratus Delapan

Belas Juta Dua Ratus Tiga Puluh Ribu Rupiah).


295


8. Direktorat

Jenderal

Perikanan

Budidaya

Kementerian

Kelautan

dan Perikanan Tugas Pembantuan pada Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Sumbawa, berdasarkan DIPA TA. 2014 Nomor : 032.07.4.239095/2014, Tanggal 5 Desember 2013, dengan Pagu Anggaran sebesar Rp. 550.000.000,- (Lima Ratus Lima Puluh

Juta Rupiah). 9. Diraktorat Jenderal Pemberdayaan Masyarakat Desa Kementerian Dalam Negeri Urusan Bersama pada Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Kabupaten Sumbawa, berdasarkan DIPA TA. 2014 Nomor : 010.05.5239273/2014, Tanggal

5

Desember

2013,

dengan

total

Pagu

Anggaran

sebesar

Rp.

33.850.703.000,- (Tiga Puluh Tiga Milyar Delapan Ratus Lima Puluh Juta Tujuh

Ratus Tiga Ribu Rupiah). 10. Direktorat Jenderal Cipta Karya Kementerian Pekerjaan Umum Urusan Bersama pada Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Sumbawa, berdasarkan DIPA TA. 2014 Nomor : 033.05.5.503760/2013, Tanggal 5 Desember 2013, dengan Pagu Anggaran sebesar Rp. 2.042.500.000,- (Dua Milyar Empat Puluh Dua Juta

Lima Ratus Ribu Rupiah). 11. Ditjen

Kependudukan

dan

Pencatatan

Sipil

Kementerian

Dalam Negeri Tugas Pembantuan pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sumbawa, berdasarkan DIPA TA. 2014 Nomor : 010.08.4.230578/2014 Tanggal 25 September 2014, dengan Pagu Anggaran sebesar Rp.1.201.905.000,- (Satu Milyar

Dua Ratus Satu Juta Sembilan Ratus Lima Ribu Rupiah). 5.1.6. Permasalahan dan Solusi Beberapa permasalahan yang timbul dalam penerimaan bantuan/Dana Tugas Pembantuan yaitu : 1. Permasalahan : a) Belum

optimalnya

sistem

pelaporan

berbasis

web

(e-Monev)

dari

Kementerian Bappenas, karena sebagian program yang DIPAnya keluar di pertengahan tahun belum dapat ditampilkan pada aplikasi tersebut, seperti pada Program Pengendalian Penyakit dan Penyehatan Lingkungan di Dinas


296


Kesehatan dan Program Penataan Administrasi Kependudukan di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, sehingga sistem pengendalian dan evaluasi yang dilaksanakan masih bersifat manual. b) Pada Program Peningkatan Produksi, Produktivitas dan Mutu Produk Tanaman Hortikultura Berkelanjutan, mengalami keterlambatan dalam proses pelaksanaannya karena menunggu datangnya musim penghujan, sehingga bibit yang akan diberikan kepada petani mengalami penundaan tanam. c) Masih adanya DIPA-DIPA yang turun di pertengahan dan di akhir tahun, seperti pada Program Pengendalian Penyakit dan Penyehatan Lingkungan di Dinas Kesehatan dan Program Penataan Administrasi Kependudukan di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, sehingga berdampak terhadap lambatnya proses-proses penyelesaian pekerjaan secara administratif seperti penunjukan PPK, Pejabat Penandatangan SPM dan Bendahara Pengeluaran. Kondisi lambatnya proses administratif ini, akan berdampak terhadap lambatnya pelaksanaan operasional dilapangan. d) Adanya revisi DIPA dan POK yang dilaksanakan oleh SKPD pengelola Tugas Pembantuan, karena tidak sesuai dengan kebutuhan. Hal ini berdampak pada tertundanya realisasi serapan anggaran seperti yang ditargetkan, sehingga terjadi penumpukan realisasi diakhir tahun. 2. Solusi

a) Melakukan koordinasi dan konsultasi secara berjenjang ke Provinsi dan ke Pusat mengenai program-program yang DIPAnya terbit di pertengahan tahun untuk dapat diakses secara on line, sehingga realisasi anggaran dan realisasi kinerja dapat dimonitor melalui sistem e-Monev. Selain itu, penyempurnaan terhadap sistem aplikasi ini perlu terus dilaksanakan melalui penyederhanaan format yang ada, sehingga sistem pelaporan yang dilaksanakanan dapat berjalan optimal.

b) Perlunya penyelarasan diawal tahun antara rencana operasional yang telah disusun dengan kondisi iklim yang terjadi pada tahun-tahun sebelumnya, sehingga

keterlambatan

pembagian

bibit

kepada

masyarakat

tidak

terkendala oleh faktor-faktor non teknis.

c) Koordinasi dan konsultasi yang intensif dengan Pemerintah Pusat melalui Kementerian/Lembaga pemberi bantuan, agar DIPA dapat turun pada awal


297


tahun, sehingga pelaksanaan pekerjaan dapat berjalan sesuai dengan yang direncanakan guna menghasilkan pekerjaan yang berkualitas. Demikian pula dengan SKPD pengelola Tugas Pembantuan tersebut, untuk dapat mempersiapkan sedini mungkin kelengkapan administrasi guna berjalannya pelaksanaan kegiatan dilapangan.

d) Mengecek kesesuaian POK dengan DIPA dan peraturan perbendaharaan, sehingga revisi dapat segera terealisasi sesuai kebutuhan, dengan tetap berpedoman pada peraturan dan ketentuan yang berlaku. Hal ini sebagai langkah

percepatan

serapan

anggaran

sesuai

dengan

yang

telah

ditargetkan, guna menghindari terjadinya penumpukan realisasi di akhir tahun. 5.2. Tugas Pembantuan yang Diberikan 5.2.1. Dasar Hukum Tugas pembantuan yang dilimpahkan oleh Pemerintah Kabupaten Sumbawa ke desa sebagaimana telah diatur dalam Undang Undang 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan daerah, sedangkan mengenai dana tugas pembantuan diatur dalam Pasal 94 Undang Undang 33 tahun 2004 tentang perimbangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah yang berisikan penjelasan umum dana tugas pembantuan, penganggaran dana tugas pembantuan, penyaluran dana tugas pembantuan

serta

pertanggungjawaban

dan

pelaporan

pelaksanaan

Tugas

Pembantuan. Lebih lanjut diturunkan dalam Peraturan Pemerintah No. 7 Tahun 2008 Tentang

Dekonsentrasi

dan

Tugas

Pembantuan,

pada

Bab

VII

tentang

penyelenggaraan tugas pembantuan. 5.2.2

Urusan Pemerintahan yang Ditugasperbantukan Kepada Desa Dalam

rangka

pelaksanaan

kewenangan

Pemerintah

Desa

sebagaimana

ditetapkan dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah kedua dengan Undang-Undang nomor 12 tahun 2008 pada pasal 212 dan ditindaklanjuti dengan Peraturan Pemerintah nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa pasal 67 perihal keuangan Desa, dijelaskan bahwa keuangan desa hak dan kwajiban desa dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan desa yang dapat dinilai dengan uang termasuk didalamnya segala bentuk kekayaan


298


yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban desa tersebut, sehingga perlu dikelola dalam suatu sistem pengelolaan keuangan desa. Pengelolaan keuangan desa merupakan subsistem dari sistem pengelolahan Keuangan Negara

dan Daerah

dalam mendanai penyelenggaraan desa dan

pemberdayaan masyarakat desa. Sehubungan dengan hal tersebut, maka dalam pengelolahan keuangan desa diperlukan suatu standar pengaturan yang dimulai dari aspek perencanaan dan penganggaran maupun aspek pelaksanaan, penatausahaan, keuangan desa dan pertanggungjawaban keuangan desa. Seluruh kegiatan yang didanai Alokasi Dana Desa (ADD) direncanakan, dilaksanakan dan dievaluasi secara terbuka dengan melibatkan seluruh masyarakat di desa,

dimana

seluruh

kegiatan

harus

dapat

dipertanggungjawabkan

secara

administrasi, teknis dan hukum. Alokasi Dana Desa (ADD) dilaksanakan dengan menggunakan prinsip hemat, terarah dan terkendali. Pemberian Alokasi dana Desa (ADD) merupakan wujud dari pemenuhan hak desa untuk menyelenggarakan otonominya agar tumbuh dan berkembang mengikuti pertumbuhan dari desa itu sendiri berdasarkan keanekaragaman, partisipasi, demokratisasi dan pemberdayaan masyarakat. 5.2.3 Sumber dan Jumlah Anggaran Sumber anggaran yang digunakan berasal dari APBD Kabupaten Sumbawa. Adapun jumlah kumulatif anggaran yang dialokasikan untuk diberikan ke desa sebagai pelimpahan kewenangan/penugasan pemerintah daerah yang terdiri dari: a.

Bantuan Keuangan Ke Pemdes :Rp. 32.499.058.504,-

b.

Pajak/Retribusi

:Rp. 329.700.000,-

c.

Hibah kepada Desa

:Rp. 793.000.000,-


299

BAB V PENYELENGGARAAN TUGAS PEMBANTUAN

Recommend Documents