BAB IV TUGAS PEMBANTUAN
A. Tugas Pembantuan Yang Diterima 1. Badan Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan (BKBPP) a. Dasar Hukum : Alokasi Kegiatan dan Anggaran Kabupaten Purbalingga, Program Kependudukan dan Keluarga Berencana Provinsi Jawa Tengah, Perwakilan BKKBN Provinsi Jawa Tengah. 1) Perjanjian Kerjasama Antara Perwakilan BKKBN Provinsi Jawa Tengah dengan BKBPP Kabupaten Purbalingga Nomor 1052.HK.101/J.1/2016 tentang Pelaksanaan Program Kependudukan, Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga yang dilaksanakan di Kabupaten Purbalingga. 2) Daftar kegiatan dan anggaran program KKBPK Kab/Kota TA. 2016 untuk Kabupaten Purbalingga; 3) Surat BKKBN Provinsi Jawa Tengah Nomor 3216/RC.300/J.1/2016, perihal penghematan/pemotongan anggaran belanja BKKBN TA. 2016; 4) Surat BKKBN Provinsi Jawa Tengah Nomor 3568/RC.900/J.1/2016, perihal alokasi biaya tambahan dan realokasi kegiatan kabupaten/kota; 5) Surat BKKBN Provinsi Jawa Tengah Nomor 3877/RC.300/J.1/2016, perihal penangguhan pelaksanaan kegiatan TA. 2016; 6) Surat BKKBN Provinsi Jawa Tengah Nomor 5565/RC.300/J.1/2016, perihal penangguhan kegiatan TA. 2016; 7) Surat BKKBN Provinsi Jawa Tengah Nomor 8249/RC.300/J.1/2016, perihal realisasi anggaran pasca penghematan anggaran belanja BKKBN Tahap 2 TA. 2016; b. Instansi Pemberi Tugas : Badan Keluarga Berencana dan Kependudukan Nasional. c. Program dan Kegiatan yang diterima serta pelaksanaannya : Program : - Kependudukan dan Keluarga Berencana. Kegiatan : -
Kegiatan sebagaimana tercantum dalam tabel di bawah ini :
No. 1 1
Tabel 4.1 Alokasi dan Realisasi Anggaran APBN Tahun Anggaran 2016 BKBPP Kabupaten Purbalingga Program Kegiatan/Sub Kegiatan Anggaran (Rp) Realisasi (Rp) 2 3 4 5 Dukungan Sinkronisasi Perencanaan 1.600.000 1.600.000 Manajemen dan Program dan Kegiatan Pelaksanaan Tugas Prioritas dengan Pemda
Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2016 Bab IV
% 6 100
IV.1
No. 1
2
Program 2 Teknis Lainnya Provinsi
Kependudukan, KB
Kegiatan/Sub Kegiatan 3 (Provinsi dan Kab /Kota) dan Fasilitasi Musrenbang Provinsi Diskusi Penyusunan/ Pengembangan Data Basis untuk Perencanaan Program dan Anggaraan Provinsi dan Kab/Kota Pengelolaan Gudang Alkon Pemetaaan Urusaan Bidang KKBPK di Kab/ Kota (UU 23 Tahun 2014) Honor Pengelola Satker Penyusunan Analisis Parameter dan Profil Penduduk Kewilayahan Sarasehan Pengendalian Penduduk Sosialisasi Kebijakan Dampak Kependudukan Forum Pertemuan FAPSEDU Tingkat Kab/Kota Sosialisasi Standarisasi Pelayanan KB Peningkatan Sosialisasi Kesertaan MKJP TKBK Penggerakan dan Pemantapan Pelayanan KB Baru MKJP (PB) MOP Penggerakan dan Pemantapan Pelayanan KB Baru MKJP (PB) MOW Penggerakan dan Pemantapan Pelayanan KB Baru MKJP (PB) IUD Penggerakan dan Pemantapan Pelayanan KB Baru MKJP (PB) IMPLANT Penggerakan dan Pemantapan Pelayanan KB Ganti Cara MOP Penggerakan dan Pemantapan Pelayanan KB Ganti Cara MOW Penggerakan dan Pemantapan Pelayanan KB Ganti Cara IUD Penggerakan dan Pemantapan Pelayanan KB Ganti Cara Implant Pelayanan Pencabutan Implant Penggerakan/ Pembinaan Kesertaan KB dan KR di Wilayah dan Sasaran Khusus Tingkat Kab/Kota Monitoring Pelayanan KB Kab ke Kec Penguatan Pelayanan KB
Anggaran (Rp) 4
Realisasi (Rp) 5
% 6
800.000
800.000
100
2.400.000
2.400.000
100
2.000.000
2.000.000
100
1.320.000
1.320.000
100
1.325.000
1.325.000
100
4.085.000
4.085.000
100
8.140.000
8.140.000
100
1.220.000
1.220.000
100
1.950.000
1.950.000
100
1.790.000
1.790.000
100
2.700.000 17.400.000
2.700.000 17.400.000
100 100
137.500.000
123.750.000
90
251.125.000
251.125.000
100
333.360.000
333.360.000
100
0
0
0
0
0
0
2.125.000
2.125.000
100
5.130.000
5.130.000
100
102.900.000
102.900.000
100
5.365.000
5.365.000
100
2.304.000
2.296.000
99,65
1.500.000
1.500.000
100
Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2016 Bab IV
IV.2
No. 1
Program 2
Kegiatan/Sub Kegiatan 3 MKJP di Fasilitasi Kesehatan Rujukan Tingkat Lanjutan (FKRTL) dan Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP) Serta Jaringan/Jejaringnya Baik Pemerintah dan Swasta di Tingkat Kab/Kota Penggerakan Faskes Yan KB Melalui Petugas Lapangan (Penghubung Faskes) Pemetaan Jaminan Ketersediaan dan Uji Kualitas Alkon (Tim Jaga Mutu) Era JKN Pemutakhiran Data dan Informasi Program KBKR Promosi dan Konseling Kesehatan Reproduksi dan Hak-hak Reproduksi di Faskes Promosi dan Konseling Kesehatan Reproduksi dan Hak-hak Reproduksi di Kelompok Kegiatan Peningkatan Kualitas Inventarsasi Promosi KKB Penguatan Pelayanan KB MKJP di Fasilitasi Kesehatan Rujukan Tk. Lanjutan (FKRTL) dan Fasilitasi Kesehatan Tk. Pertama (FKTP) Serta Jaringan/ Jejaringnya Baik Pemerintah dan Swasta di Tingkat Kab/Kota Penyusunan Peta Kerja KSPK Kewilayahan Sosialisasi Materi dan Informasi Pembinaan Ketahanan Keluarga (BKB, BKR, BKL, dan PEK/UPPKS) Fasilitasi Pembentukan PPKS Tingkat Kab/Kota (1 Kec. Percontohan di Setiap Kab/Kota) Dukungan Kegiatan PPKS di Kab/Kota Pemutakhiran Data Kelompok BKB Dukungan Pembinaan PIK R/M Melalui Pemilihan PIK R/M Unggulan Dukungan Penggerakan PIK R/M Pemutakhiran Data Kelompok PIK RM Dukungan Penggerakan BKR Pemutakhiran Data Kelompok BKR Dukungan Pembinaan
Anggaran (Rp) 4
Realisasi (Rp) 5
% 6
4.800.000
3.750.000
78,13
2.300.000
2.300.000
100
1.845.000
1.845.000
100
8.400.000
7.100.000
84,52
22.400.000
22.400.000
100
3.000.000
3.000.000
100
1.500.000
1.500.000
100
380.000
380.000
100
3.640.000
3.640.000
100
1.000.000
1.000.000
100
6.400.000
6.400.000
100
685.000
685.000
100
5.000.000
5.000.000
100
14.800.000
14.800.000
100
55.000
55.000
100
10.150.000
10.150.000
100
370.000
370.000
100
17.600.000
17.600.000
100
Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2016 Bab IV
IV.3
No. 1
Program 2
Kegiatan/Sub Kegiatan 3 Kelompok BKL Dukungan Fasilitasi Pembentukaan Kelompok BKL Melalui Pemilihan Kelompok BKL Pemilihan Keluarga Harmonis Sejahtera Dukungan Pembinaan Kelompok UPPKS Pendampingan Kelompok UPPKS Melalui Pemilihan Kelompok UPPKS Koordinasi/ Fasilitasi dengan Mitra Kerja yang Memiliki Akses Peningkatan Kualitas Bagi Klp UPPKS Pemutakhiraan Data Kelompok UPPKS Pameran dan Gelar Dagang UPPKS pada Hari Keluarga Sosialisasi KIE Berbasis Komunitas Bagi Radio Komunitas Pameran (Kegiatan Momentum/ Harganas) Fasilitasi Peningkatan Gerak Mupen Kab/Kota ke Kecamatan dan Desa/Kelurahan Pertemuan Lengkap IMP Tk Desa/Kelurahan (Pertemuan PPKBD dan Sub PPKBD Tk Desa) Fasilitasi Penggerakan Program KKBPK Bagi Penyuluh KB/Tim Operasional Tk. Desa (TKBK) Pembinaan KKBPK Bagi Masyarakat Oleh PPKBD/Kader Tk. Desa Pertemuan Kemitraan Program KKBPK Tingkat Kecamatan (Rakor Kecamatan) Pertemuan Kemitraan KKBPK Tingkat Desa/Kelurahan (Rakor Desa) Koordinasi dan Evaluasi Pelaksanaan Penyelenggaraan Mekanisme Operasional Lini Lapangan Oleh Provinsi Sosialisasi Penguatan Program KKBPK Meliputi Kelembagaan, Program, Sarana Prasarana, dan SDM di Tk. Prov. dan
Anggaran (Rp) 4
Realisasi (Rp) 5
% 6
3.450.000
3.450.000
100
3.000.000
3.000.000
100
54.800.000
54.800.000
100
3.000.000
3.000.000
100
2.960.000
2.960.000
100
2.180.000
2.180.000
100
2.000.000
2.000.000
100
3.000.000
3.000.000
100
2.500.000
2.500.000
100
2.700.000
2.700.000
100
143.400.000
143.400.000
100
143.400.000
143.400.000
100
143.400.000
143.400.000
100
13.500.000
13.500.000
100
107.550.000
107.550.000
100
3.500.000
3.500.000
100
5.575.000
5.575.000
100
Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2016 Bab IV
IV.4
No. 1
Program 2
Anggaran Biaya Tambahan
Kegiatan/Sub Kegiatan 3 Kab/Kota Peningkatan Kapasitas Mitra Kerja dan Stakeholder Tk. Kab/Kota dalam Implementasi Program KKBPK Lini Lapangan Pembentukan “Kampung KB” (pilot project – 1 Kampung KB percontohan di setiap Kab/Kota) Monitoring / pengamatan Pencatatan dan Pelaporan Laporan Umpan Balik dan Hasil Analisis Evaluasi Sosialisasi Updating Data Keluarga dan Aplikasi R/R Dukungan Operasional Pembinaan Kelompok BKB HI Dukungan Operasional Pembinaan Kelompok BKB Dukungan Operasional PPKS Kab/Kota Analisis dan Evaluasi Data Bulanan (Semester II) JUMLAH
Anggaran (Rp) 4
Realisasi (Rp) 5
% 6
4.730.000
4.730.000
100
20.000.000
20.000.000
100
18.000.000
18.000.000
100
19.905.000
19.905.000
100
4.664.000
4.664.000
100
51.800.000
51.800.000
100
28.000.000
28.000.000
100
750.000
750.000
100
1.620.000
1.620.000
100
1.781.748.000
1.765.640.000
99,10
Sumber data : BKBPP, 2016
d. Satuan Kerja yang melaksanakan Urusan Bersama : Badan Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan Kabupaten Purbalingga. e. Kondisi Sarana dan Prasarana yang digunakan : Pada umumnya untuk kondisi sarana dan prasarana cukup memadai. f.
Permasalahan Dan Solusi Permasalahan Yang Dihadapi : 1) Bidang Keluarga Berencana : a) Aspek kuantitas atau jumlah dari alat dan obat kontrasepsi belum seluruhnya dapat memenuhi kebutuhan dari seluruh keluarga yang membutuhkan KB. b) Masyarakat pengguna kontrasepsi masih didominasi oleh kontrasepsi yang bersifat hormonal, khususnya suntik dan pil. c) Partisipasi laki-laki terhadap penggunaan kontrasepsi masih sangat rendah. d) Belum efektifnya kelompok-kelompok remaja untuk menyebar luaskan informasi Kesehatan Reproduksi Remaja kepada lingkungan sebayanya. 2) Bidang Keluarga Sejahtera : a) Kesulitan memasarkan hasil produk Kelompok UPPKS dikarenakan kualitas yang masih relatif rendah dari sisi produk maupun kemasan.
Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2016 Bab IV
IV.5
b) Kurangnya modal usaha Kelompok UPPKS untuk mengembangkan usahanya. c) Kesulitan rekruitmen kader yang mempunyai kemampuan dan kemauan dalam menangani Bina Keluarga Sejahtera (BKS). d) Pemahaman keluarga terhadap manfaat kegiatan BKS masih rendah, demikian juga dukungan tokoh masyarakat masih kurang. e) Kurangnya sarana untuk meningkatkan KIE, antara lain brosur, Leaflet. Solusi / Upaya Mengatasi Permasalahan : 1) Bidang Keluarga Berencana : a) Mengusulkan kepada Tingkat Pusat, Tingkat Provinsi agar dapat diberikan alokasi penambahan dana dan kontrasepsi, khususnya untuk Tubektomi, IUD dan kontrasepsi Implant. b) Meningkatkan sosialisasi pemakaian kontrasepsi yang bersifat non hormonal, melalui KIE ke lapangan, dengan melibatkan Tim KB dari Kabupaten. c) Meningkatkan dan mensosialisasikan KIE KB Pria, melalui peningkatan Peran Paguyuban Prio Utomo. d) Mengusulkan kepada Pemerintah Pusat untuk dapat memenuhi sarana pelayanan KB ditingkat fasilitas kesehatan dasar berupa alat kesehatan melalui Dana Alokasi Khusus (DAK). 2) Bidang Keluarga Sejahtera : a) Melaksanakan kegiatan Promosi produk UPPKS pada kegiatan gelanggang dagang Bulan Bakti Gotong Royong Kabupaten Purbalingga dan penilaian Lomba TNI Manunggal KB Kesehatan Tahun 2016. b) Mengembangkan skim modal melalui lembaga keuangan mikro dalam rangka memenuhi kebutuhan pinjaman modal UPPKS melalui Program kemitraan PNM (Permodalan Nasional Madani). c) Meningkatkan pembinaan dan pelatihan Program Ketahanan Keluarga bagi kader, bekerjasama dengan PKK, PGRI dan Lembaga Swadaya Masyarakat lainya. d) Meningkatkan KIE dan Advokasi Program Ketahanan Keluarga pada masyarakat melalui forum pertemuan RT/RW/Dusun maupun Desa bekerjasama kemitraan dengan PKK, PGRI dan tokoh masyarakat. e) Meningkatkan kualitas KIE KB dan KS kepada masyarakat melalui media massa radio maupun melalui Mobil Penerangan KB, serta bekerjasama dengan lembaga ekonomi untuk penyediaan stiker, leaflet maupun baliho. f) Mengusulkan kegiatan peningkatan sarana dan prasarana perkantoran melalui dana DAK. g. Hal lain yang dianggap perlu untuk dilaporkan tidak ada.
Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2016 Bab IV
IV.6
2. Dinas Pertanian, Perkebunan Dan Kehutanan (DINTANBUNHUT) Penyelenggaraan tugas pembantuan (TP Provinsi) yang diterima oleh Dinas Pertanian Perkebunan dan Kehutanan Tahun 2016 dari SKPD Provinsi (Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura dan Dinas Perkebunan) sebanyak 3 (tiga) program dengan jumlah anggaran Rp.10.530.345.000,- dan realisasi Rp.9.515.646.920,- (93,20%) terdiri dari : a. Program Peningkatan Tanaman Pangan.
Produksi,
Produktivitas
dan
Mutu
Hasil
1) Dasar Hukum : DIPA Direktorat Jenderal Tanaman Pangan Kementerian Pertanian Republik Indonesia Nomor 018.03.4-039151/2016 Tanggal 6 Januari 2016. 2) Instansi Pemberi Tugas Pembantuan : Direktorat Jenderal Tanaman Pangan Kementerian Pertanian Republik Indonesia. 3) Program dan Kegiatan yang diterima serta pelaksanaannya : Program yang dilaksanakan adalah Program Peningkatan Produksi, Produktivitas dan Mutu Hasil Tanaman Pangan. Program dimaksud dilaksanakan melalui kegiatan : a) Pengumpulan data luas tanam; b) Pengumpulan data luas panen; c) Produktivitas pajale per desa; d) Pembinaan kelompok LM3. 4) Sumber dan Jumlah Anggaran : Sumber Dana : APBN Jumlah Anggaran : Rp.5.619.705.000,Realisasi Anggaran : Rp.4.722.160.000,- (84,03%) 5) SKPD yang melaksanakan Tugas Pembantuan : Dinas Pertanian Perkebunan dan Kehutanan Kabupaten Purbalingga. 6) Kondisi Sarana dan Prasarana yang digunakan : Pada umumnya untuk kondisi sarana dan prasarana cukup memadai. 7) Permasalahan dan solusi : Tidak ada permasalahan, pelaksanaan program berjalan lancar. 8) Hal lain yang dianggap perlu untuk dilaporkan tidak ada. b. Program Peningkatan Produksi dan Produktivitas Hortikultura Ramah Lingkungan. 1) Dasar Hukum : DIPA Direktorat Jenderal Tanaman Pangan Kementerian Pertanian Republik Indonesia Nomor 018.04.4-039152/2015 Tanggal 6 Maret 2016. 2) Instansi Pemberi Tugas Pembantuan :
Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2016 Bab IV
IV.7
Direktorat Jenderal Tanaman Pangan Kementerian Pertanian Republik Indonesia. 3) Program dan Kegiatan yang diterima serta pelaksanaannya : Program yang dilaksanakan adalah Peningkatan Produksi dan Produktivitas Hortikultura Ramah Lingkungan. Program dimaksud dilaksanakan melalui kegiatan : a) Sl GAP Cabai Merah dan Cabai Rawit Merah; b) Sarana dan prasarana budidaya cabai merah dan cabai rawit merah; c) Fasilitasi sarana dan prasarana pasca panen dan pengembangan kawasan cabai merah 6 (enam) ha. dan cabai rawit merah 4 (empat) ha. 4) Sumber dan Jumlah Anggaran : Sumber Dana : APBN Jumlah Anggaran : Rp.1.729.020.000,Realisasi Anggaran : Rp.1.712.131.920,- atau (99,02%) 5) SKPD yang melaksanakan Tugas Pembantuan : Dinas Pertanian Perkebunan dan Kehutanan Kabupaten Purbalingga. 6) Kondisi Sarana dan Prasarana yang digunakan : Pada umumnya untuk kondisi sarana dan prasarana cukup memadai. 7) Permasalahan dan Solusi : Tidak ada permasalahan, pelaksanaan kegiatan berjalan dengan lancar. 8) Hal lain yang dianggap perlu untuk dilaporkan tidak ada. c. Program Penyediaan dan Pengembangan Prasarana dan Sarana Pertanian 1) Dasar Hukum : DIPA Direktorat Jenderal Tanaman Pangan Kementerian Pertanian Republik Indonesia Nomor 018.08.4-039158/2015 Tanggal 6 Maret 2016. 2) Instansi Pemberi Tugas Pembantuan : Direktorat Jenderal Tanaman Pangan Kementerian Pertanian Republik Indonesia. 3) Program dan Kegiatan yang diterima serta pelaksanaannya : Program yang dilaksanakan adalah Program Penyediaan dan Pengembangan Prasarana dan Sarana Pertanian. Program dimaksud dilaksanakan melalui kegiatan : a) Rehabilitasi/pembangunan konstruksi jaringan irigasi dan insentif kerja seluas 1.200 ha; b) Pengembangan optimasi lahan tanaman pangan 1.000 ha; c) Optimasi lahan mendukung upsus 1.000 ha; d) Pengembangan SRI 1.000 ha; e) Alsintan combine harvester 17 unit; f) Corn sheller 10 unit; g) Traktor roda dua 22 unit; Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2016 Bab IV
IV.8
4)
5) 6) 7) 8)
h) Pompa air 3 unit; i) RMU 2 unit; j) Pendampingan penyaluran pupuk, dan PUAP. Sumber dan Jumlah Anggaran : Sumber Dana : APBN Tahun 2016 Jumlah Anggaran : Rp.3.181.620.000,Realisasi Anggaran : Rp.3.081.355.550,- (96,85%) SKPD yang melaksanakan Tugas Pembantuan : Dinas Pertanian Perkebunan dan Kehutanan Kabupaten Purbalingga. Kondisi Sarana dan Prasarana yang digunakan : Pada umumnya untuk kondisi sarana dan prasarana cukup memadai. Permasalahan dan solusi : Tidak ada permasalahan, pelaksanaan program berjalan dengan lancar. Hal lain yang dianggap perlu untuk dilaporkan tidak ada.
3. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (DINPENDUKCAPIL) Penyelenggaraan tugas pembantuan yang diterima pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Tahun 2016 sebanyak 1 (satu) program dan 9 (sembilan) kegiatan bersumber dari APBN sebesar Rp.1.882.683.000,- dengan realisasi Rp.1.599.231.700,- (84,94%). a. Dasar Hukum : 1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan. 2) DIPA Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor SP.DIPA.010.08.4.031752/2015 tanggal 24 Desember 2015. b. Instansi Pemberi Tugas Pembantuan : Direktorat Jenderal Administrasi Kependudukan Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia. c. Program dan Kegiatan yang di terima serta pelaksanaanya : Program yang dilaksanakan adalah Penataan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil. Program dimaksud dilaksanakan melalui kegiatan sebagaimana tercantum dalam tabel di bawah ini :
No. 1 1
2 3 4
Tabel 4.2 Tabel Alokasi dan Realisasi APBN Tahun Anggaran 2016 DINPENDUKCAPIL Kabupaten Purbalingga Anggaran Kegiatan Realisasi (Rp.) (Rp.) 2 3 4 Penyusunan Laporan Pengelolaan 95.140.000 73.716.900 Kegiatan Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan Kab/Kota Koordinasi dan Konsultasi Administrasi 179.264.000 107.701.000 Kependudukan Monitoring dan Evaluasi Kecamatan 142.560.000 96.800.000 Perencanaan dan Pelaksanaan Program 16.650.000 10.623.000 dan Anggaran
Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2016 Bab IV
% 5 77,48
60,08 67,90 63,80
IV.9
No.
Kegiatan
1 5
2 Pengelolaan Akutansi Administrasi Kependudukan Sosialisasi Kebijakan Kependudukan dan Pencatatan Sipil Pelayanan Dokumen Kependudukan Penerbitan Dokumen Kependudukan Pengelolaan Sistem Informasi Administrasi Kependudukan JUMLAH
6 7 8 9
Anggaran (Rp.) 3 36.840.000
Realisasi (Rp.)
%
4 18.677.800
5 50,70
50.000.000
50.000.000
100
249.400.000 1.065.829.000 47.000.000
190.760.000 1.026.953.000 24.000.000
76,49 96,35 51,06
1.882.683.000
1.599.231.700
84,94
Sumber data : DINPENDUKCAPIL, 2016
d. Sumber dan Jumlah Anggaran : Sumber Dana : APBN Tahun 2016 Jumlah Anggaran : Rp.1.882.683.000,Realisasi Anggaran : Rp.1.599.231.700,- (84,94%) e. SKPD yangmelaksanakan Tugas Pembantuan : Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Purbalingga. f. Kondisi Sarana dan Prasarana yang digunakan : Pada umumnya untuk kondisi sarana dan prasarana cukup memadai. g. Permasalahan dan solusi : Tidak ada permasalahan, pelaksanaan program berjalan dengan lancar. h. Hal lain yang dianggap perlu untuk dilaporkan tidak ada. 4. Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi (DINPERINDAGKOP) Penyelenggaraan tugas pembantuan yang diterima oleh Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi Tahun 2016 sebanyak 1 (satu) program dan 1 (satu) kegiatan bersumber dari APBN awal sebesar Rp.6.000.000.000,- yang direvisi menjadi Rp.5.691.460.000,- dengan realisasi Rp.5.691.460.000,(100%). a. Dasar Hukum : 1) Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Tahun Anggaran 2016 Nomor SP.DIPA-090.02.4.031750/2016 tanggal 25 April 2016. 2) DIPA revisi ke-01 Nomor SP.DIPA-090.02.4.031750/2016 tanggal 4 Agustus 2016. b. Instansi Pemberi Tugas Pembantuan Direktorat Jenderal Perdagangan Dalam Negeri Kementerian Perdagangan Republik Indonesia. c. Program dan Kegiatan yang diterima serta pelaksanaanya Program yang dilaksanakan adalah Pengembangan Perdagangan Dalam Negeri. Program dimaksud dilaksanakan melalui kegiatan Pengembangan Kapasitas Logistik Perdagangan dan Sarana Perdagangan berupa tersedianya pasar yang aman dan nyaman sebanyak 1 (satu) pasar. Realisasi pelaksanaan program dan kegiatan adalah tersedianya pasar
Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2016 Bab IV
IV.10
Bobotsari yang aman dan nyaman, alokasi anggaran Rp.5.691.460.000,- realisasi Rp.5.691.460.000,- (100%).
sebesar
d. Sumber dan Jumlah Anggaran : Sumber Dana
:
APBN (Revisi) Tahun 2016
Jumlah Anggaran
:
Rp.5.691.460.000,-
Realisasi Anggaran
:
Rp.5.691.460.000,- (100%)
e. SKPD yangmelaksanakan Tugas Pembantuan : Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi Kabupaten Purbalingga. f.
Kondisi Sarana dan Prasarana yang digunakan : Pada umumnya untuk kondisi sarana dan prasarana cukup memadai.
g. Permasalahan dan Solusi : Permasalahan : dengan anggaran yang tersedia, masih ada beberapa item pekerjaan yang tidak dapat dilaksanakan karena kekurangan anggaran untuk penyempurnaan pasar Bobotsari : 1) Membangun kios sejumlah 64 buah; 2) Membuat pintu besi untuk keamanan; 3) Pengadaan genset; 4) Membuat bak sampah. Solusi : menganggarkan kembali kekurangan dana untuk penyempurnaan pasar Bobotsari di tahun 2017. h. Hal lain yang dianggap perlu untuk dilaporkan tidak ada. B. Tugas Pembantuan Yang Diberikan Tidak ada tugas pembantuan yang diberikan.
Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2016 Bab IV
IV.11
