BAB IV. TUGAS PEMBANTUAN TUGAS PEMBANTUAN YANG DITERIMA NAMA SKPD
NO
:
DINAS KP2K
DASAR HUKUM
PROGRAM / KEGIATAN
INSTANSI PEMBERI TUGAS
SUMBER ANGGARAN
REALISASI KEGIATAN REALISASI (Rp)
I.
DIPA : 6378/018-04.4.01/04/2012
A. Program Peningkatan Produksi, Produktifitas dan Mutu Produk Tanaman Kortikultura Berkelanjutan
1.
Peningkatan Produksi, Produktifitas dan Mutu Produk Florikultura berkelanjutan
2.
Dukungan manajemen dan Teknis lainnya pada Ditjen Hortikultura
Ditjen. Hortikultura, Kementerian Pertanian
SARANA DAN PRASARANA YANG DIGUNAKAN
Ditjen. Hortikultura, Kementerian Pertanian 99
Ditjen. Hortikultura, Kementerian Pertanian 60.000.000,00
Gedung 1 ruangan, Komputer 3 unit, Laptop 2 unit, Proyektor 1 unit, dll Gedung 1 ruangan, Komputer 2 unit, Laptop 1 unit, Proyektor 1 unit, dll
100
B
KUALIFIKASI PENDIDIKAN, PANGKAT DAN GOL., JUMLAH PEJABAT STRUKTURAL DAN FUNGSIONAL
NAMA 1. Aaaaaa 2. Bbbbbb 3. Cccccccc 4. Dddddd Dst…….
JABATAN
PEND. TERAKHIR
Kabid Kasubbid Staf staf
S2 S1 D3 SMA
GOL./ PANGKAT IIId / Penata Tingkat I IIIc / Penata
PENDIDIKAN PELATIHAN STRUKTURAL
PERMASALAHAN DAN SOLUSI
KET. Hal lain yang dianggap perlu untuk dilaporkan berdasarkan program dan capaian
775.000.000,00 715.000.000,00 710.000.000,00
60.000.000,00 2
%
JUMLAH
KET
DIKLAT PIM IV
Dto
Kepala SKPD
BAB V. TUGAS UMUM PEMERINTAHAN KERJASAMA ANTAR DAERAH NAMA SKPD :
DAERAH YANG DIAJAK KERJASAMA
BIDANG KERJASAMA
DASAR HUKUM
NAMA KEGIATAN
SUMBER DAN JUMLAH ANGGARAN
JANGKA WAKTU KERJASAMA
HASIL (Output) PERMASALAHAN dari Kerjasama) DAN SOLUSI
KET.
Fotocopy dokumen
1.
2.
KUALIFIKASI PENDIDIKAN, PANGKAT DAN GOL., JUMLAH PEJABAT STRUKTURAL DAN FUNGSIONAL
NAMA
PENDIDIKAN TERAKHIR
JABATAN
GOL./ PANGKAT
PENDIDIKAN PELATIHAN PIM IV
1. Aaaaaa
Kabid
S1
IIId / Penata Tk. I
2. Bbbbbb
Kasubbid
s1
IIId
3. Cccccccc
Staf
S1
IIIa
-
4. Dddddd
staf
D3
Iic
-
JUMLAH
Dst…….
Dto
KET
Kepala SKPD BAB V. TUGAS UMUM PEMERINTAHAN KERJASAMA DAERAH DENGAN PIHAK KETIGA NAMA SKPD :
MITRA YANG DIAJAK KERJASAMA
BIDANG KERJASAMA
DASAR HUKUM
NAMA KEGIATAN
SUMBER DAN JUMLAH ANGGARAN
JANGKA WAKTU KERJASAMA
HASIL (Output) PERMASALAHAN dari Kerjasama) DAN SOLUSI
KET.
Fotocopy dokumen
1. 2.
KUALIFIKASI PENDIDIKAN, PANGKAT DAN GOL., JUMLAH PEJABAT STRUKTURAL DAN FUNGSIONAL
NAMA
PENDIDIKAN TERAKHIR
JABATAN
GOL./ PANGKAT
PENDIDIKAN PELATIHAN PIM IV
1. Aaaaaa
Kabid
S1
IIId / Penata Tk. I
2. Bbbbbb
Kasubbid
s1
IIId
3. Cccccccc
Staf
S1
IIIa
-
4. Dddddd
staf
D3
Iic
-
JUMLAH
Dst……. Dto
KET
Kepala SKPD
BAB V. TUGAS UMUM PEMERINTAHAN KOORDINASI DENGAN INSTANSI VERTIKAL DI DAERAH NAMA SKPD :
FORUM KOORDINASI
MATERI KOORDINASI
SUMBER DAN JUMLAH ANGGARAN
INSTANSI VERTIKAL YANG TERLIBAT
JUMLAH KEGIATAN KOORDINASI YANG DILAKSANAKAN
HASIL DAN MANFAAT KOORDINASI
TINDAK Hal Lain Yang LANJUT HASIL Dianggap Perlu KOORDINASI Untuk Dilaporkan
KET.
Fotocopy dokumen
KUALIFIKASI PENDIDIKAN, PANGKAT DAN GOL., JUMLAH PEJABAT STRUKTURAL DAN FUNGSIONAL
NAMA
PENDIDIKAN TERAKHIR
JABATAN
GOL./ PANGKAT
PENDIDIKAN PELATIHAN PIM IV
1. Aaaaaa
Kabid
S1
IIId / Penata Tk. I
2. Bbbbbb
Kasubbid
s1
IIId
3. Cccccccc
Staf
S1
IIIa
-
4. Dddddd
staf
D3
Iic
-
JUMLAH
Dst…….
Dto
Kepala SKPD
KET
BAB V. TUGAS UMUM PEMERINTAHAN PEMBINAAN BATAS WILAYAH NAMA SKPD :
SENGKETA BATAS WILAYAH DESA/KEL, KEC. KAB/KOTA DAN PROV.
SOLUSI YANG DILAKUKAN DAN TINGKAT PENYELESAIAN (Selesai, Belum Selesai atau Perlu Tindak Lanjut)
SUMBER DAN JUMLAH ANGGARAN
KET.
Fotocopy dokumen
1.
2.
KUALIFIKASI PENDIDIKAN, PANGKAT DAN GOL., JUMLAH PEJABAT STRUKTURAL DAN FUNGSIONAL
NAMA
PENDIDIKAN TERAKHIR
JABATAN
GOL./ PANGKAT
PENDIDIKAN PELATIHAN PIM IV
1. Aaaaaa
Kabid
S1
IIId / Penata Tk. I
2. Bbbbbb
Kasubbid
s1
IIId
3. Cccccccc
Staf
S1
IIIa
-
4. Dddddd
staf
D3
Iic
-
JUMLAH
Dst……. Dto
Kepala SKPD
KET
BAB V. TUGAS UMUM PEMERINTAHAN PENCEGAHAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA NAMA SKPD :
BENCANA YANG TERJADI DAN PENANGGULANGANNYA
STATUS BENCANA(Nasional, Regional/Provinsi atau Lokal/Kabupaten/Kota)
SUMBER DAN JUMLAH ANGGARAN
ANTISIPASI DAERAH KELEMBAGAAN YANG KHUSUS DALAM MENGHADAPI DIBENTUK MENGENAI KEMUNGKINAN BENCANA (bila ada) BENCANA
KUALIFIKASI PENDIDIKAN, PANGKAT DAN GOL., JUMLAH PEJABAT STRUKTURAL DAN FUNGSIONAL NAMA
PENDIDIKAN TERAKHIR
JABATAN
GOL./ PANGKAT
PENDIDIKAN PELATIHAN PIM IV
1. Aaaaaa
Kabid
S1
IIId / Penata Tk. I
2. Bbbbbb
Kasubbid
s1
IIId
3. Cccccccc
Staf
S1
IIIa
-
4. Dddddd
staf
D3
Iic
-
JUMLAH
Dst…….
Dto
Kepala SKPD
KET
POTENSI BENCANA YANG DIPERKIRAKAN TERJADI
KET.
BAB V. TUGAS UMUM PEMERINTAHAN PENGELOLAAN KAWASAN KHUSUS NAMA SKPD :
JENIS KAWASAN KHUSUS
STATUS KEPEMILIKAN KAWASAN KHUSUS (Pusat, Daerah, BUMN, Swasta dan atau kerjasama)
PERMASALAHAN YANG DIHADAPI
SUMBER ANGGARAN
1. 2.
KUALIFIKASI PENDIDIKAN, PANGKAT DAN GOL., JUMLAH PEJABAT STRUKTURAL DAN FUNGSIONAL
NAMA
PENDIDIKAN TERAKHIR
JABATAN
GOL./ PANGKAT
PENDIDIKAN PELATIHAN PIM IV
1. Aaaaaa
Kabid
S1
IIId / Penata Tk. I
2. Bbbbbb
Kasubbid
s1
IIId
3. Cccccccc
Staf
S1
IIIa
-
4. Dddddd
staf
D3
Iic
-
JUMLAH
Dst…….
Dto
Kepala SKPD
KET
SUMBER DAN JUMLAH ANGGARAN
KET.
BAB V. TUGAS UMUM PEMERINTAHAN PENYELENGGARAAN KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM NAMA SKPD :
GANGGUAN YANG TERJADI
KEIKUTSERTAAN APARAT KEAMANAN DALAM PENANGGULANGAN
PENANGGULANGAN DAN KENDALA
SUMBER DAN JUMLAH ANGGARAN
1. 2.
KUALIFIKASI PENDIDIKAN, PANGKAT DAN GOL., JUMLAH PEJABAT STRUKTURAL DAN FUNGSIONAL
NAMA
PENDIDIKAN TERAKHIR
JABATAN
GOL./ PANGKAT
PENDIDIKAN PELATIHAN PIM IV
1. Aaaaaa
Kabid
S1
IIId / Penata Tk. I
2. Bbbbbb
Kasubbid
s1
IIId
3. Cccccccc
Staf
S1
IIIa
-
4. Dddddd
staf
D3
Iic
-
JUMLAH
Dst…….
Dto
Kepala SKPD
KET
KET.
REALISASI ANGGARAN PROGRAM DAN KEGIATAN SKPD PELAKSANA URUSAN YANG DILAKSANAKAN
NO 1 I
URUSAN YG DILAKSANAKAN 2 A
: :
PROGRAM 3 1. AAAAAA
KEGIATAN
ANGGARAN
REALISASI
CAPAIAN (%)
4
5
6
7
KONDISI SARANA DAN PRASARANA 8
MASALAH DAN SOLUSI
KETERANGAN
9
10
1.1. 1.2. 2. BBBBBBB 2.1. 2.2. 3. Dst… II
B
1. AAAAAA 1.1. 1.2. 2. BBBBBBB 2.1. 2.2. 3. Dst… TOTAL
Dto
Kepala SKPD
LAMPIRAN II.1 INDIKATOR KINERJA KUNCI DALAM RANGKA EKPPD TERHADAP LPPD ASPEK PENILAIAN PADA TATARAN PENGAMBIL KEBIJAKAN Kota
: BATAM
No
ASPEK
1 1
2 KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM DAERAH
FOKUS 3 Peraturan ttg ketertiban penataan ruang
No 4 1
2
3 Peraturan ttg kependudukan
Personil Satpol PP (Kebijakan Ketersediaan aparat Trantibum)
4
IKK 5 Keberadaan PERDA IMB
Rasio Rumah ber IMB
RUMUS/ PERHITUNGAN 6 Ada/tidak ada PERDA
Jenis Data
Capaian KInerja
7
8
- Perda No …… Tahun …… ttg Ketentuan Bangunan di Kota Batam - Perda No tentang
Jumlah Rumah ber IMB dibagi jumlah rumah seluruhnya
Bangunan yang ber IMB sampai akhir 2016/ Jumlah Rumah. …………. x 100% ………….
Keberadaan PERDA RTRW
Ada/tidak ada PERDA RTRW
PERDA RTRW Kota Batam No. .. Tahun …. Tentang …….
Pengurusan E-KTP
Jumlah penduduk yang sudah terekam dalam EKTP dibagi Jumlah penduduk yang wajib ber-KTP Biaya KTP dalam PERDA Jumlah personil Satpol PP pada akhir tahun 2016 dibagi 10.000 penduduk x 100
5
Biaya KTP
6
Rasio personil SatpoL PP terhadap jumlah penduduk
SKPD Penanggun gjawab 9
10 Fotocopy Perda
Ada / Tidak
Tata Kota Rincian Data Perkecamatan
………%
Tata Kota
Ada / Tidak
Bappeda
…………. x 100% ………….
………%
Disuk & Capil
Perwako No … Tahun …… tentang ……….
Rp……..
Disuk & Capil
… per 10.000 penduduk
Satpol PP
…………. x 100%
Dokumen Pendukung
Fotocopy Perda Rincian Data Perkecamatan dan Kelurahan
Fotocopy Perwako Daftar Pegawai menurut DUK
No
ASPEK
FOKUS
1
2
3 Kebijakan bidang PSK dan PKL
2
KESELARASAN DAN EFEKTIVITAS HUBUNGAN ANTARA PEMERINTAHAN DAERAH DAN PEMERINTAH, SERTA ANTAR PEMERINTAHAN DAERAH DALAM RANGKA PENGEMBANGAN OTONOMI DAERAH
No 4 7
Peraturan tentang Kebersihan kota
8
Penyampaian laporan kepada pemerintah
9
Penyampaian laporan keuangan dan kinerja
10
11
IKK
RUMUS/ PERHITUNGAN
Jenis Data
Capaian KInerja
7
8
5 Keberadaan PERDA tentang PSK dan PKL Keberadaan peraturan tentang kebersihan kota
6 Ada atau tidak ada PERDA PSK dan PKL
Ketepatan waktu penyampaian LPPD berdasarkan PP Nomor 3 tahun 2007,
Tepat atau tidak tepat Bukti Pengiriman penyampaian sesuai LPPD 2016 jadwal yang telah ditetapkan oleh peraturan perundangan
Ketepatan waktu penyampaian Laporan keuangan dan Laporan Kinerja berdasarkan PP 8 Tahun 2006
Tepat atau tidak tepat penyampaian sesuai jadwal yang telah ditetapkan oleh peraturan perundangan
Ketepatan waktu penyampaian Laporan Kinerja berdasarkan PP 8 Tahun 2006
Tepat atau tidak tepat penyampaian sesuai jadwal yang telah ditetapkan oleh peraturan perundangan
Ada atau tidak ada PERDA Kebersihan kota
PERDA No … Tahun …. ttg ………
Ada / Tidak
PERDA No. …. Tahun ….. ttg ………..
Laporan Keuangan 2016, disampaikan pd tanggal …..sesuai Surat Pengantar No …. Laporan Kinerja (Lakip) thn 2016, disampaikan pd tanggal …..sesuai Surat Pengantar No ….
Laporan Keuangan 2016, disampaikan pd tanggal …..sesuai Surat Pengantar No …. Laporan Kinerja (Lakip)
SKPD Penanggun gjawab 9
Dokumen Pendukung 10
Dinas Sosial
Fotocopy Perda
DKP
Foto copy Perda
Fotocopy tanda terima
Ada / Tidak
Bag. Tapem
Fotocopy tanda terima
Tepat/Tdk tepat Tepat/Tdk tepat
Tepat/Tdk tepat Tepat/Tdk tepat
Bagian Keuangan dan Bag. Ortal
Bagian Keuangan dan Bag. Ortal
Fotocopy tanda terima
No
ASPEK
FOKUS
No
IKK
RUMUS/ PERHITUNGAN
1
2
3
4
5
6
Jenis Data
Capaian KInerja
7
8
SKPD Penanggun gjawab 9
Dokumen Pendukung 10
thn 2016, disampaikan pd tanggal …..sesuai Surat Pengantar No ….
3
KESELARASAN ANTARA KEBIJAKAN PEMERINTAHAN DAERAH DENGAN KEBIJAKAN PEMERINTAH
Implementasi Standar Pelayanan Minimal (SPM)
12
Hubungan antar daerah
13
Sinkronisasi Pelaksanaan pembangunan nasional dan daerah
14
Kewenangan
15
Keuangan
Urusan yang sudah diterapkan SPM nya berdasarkan pedoman yang diterbitkan oleh Pemerintah Kerjasama dengan daerah lain
Jumlah urusan wajib yang sudah diterapkan SPM nya berdasarkan Penetapan oleh Menteri/ Pimpinan LPND.
Urusan yg sudah ada SPM-nya, termasuk yg diterbitkan oleh Pemkot.
Jumlah MOU yang masih berlaku per tahun
Jumlah MOU yang masih berlaku pada tahun 2016
Kesesuaian prioritas pembangunan
Jumlah prioritas program pembangunan daerah dibagi Jumlah prioritas pembangunan nasional dikali 100
RKPD RKP …………. x 100% ………….
…. urusan
Bag. Ortal
Bag. Hukum … MOU
………%
Bappeda
Urusan wajib yang diselenggarakan daerah
JML urusan yg dilaksanakan daerah dibagi 26 (JML urusan wajib di PP 38/2011) X 100
RPJMD Kota Batam ….... : …… X 100
………%
Bappeda
16
Waktu penetapan PERDA APBD 2016
Tanggal Penetapan PERDA APBD Tahun Anggaran 2016
…, …, 2016
Bag. Hukum / Bag. Keu
17
Keberadaan PERDA tentang pengelolaan keuangan daerah berdasarkan PP
Tepat atau tidak tepat waktu penetapan PERDA APBD TA 2016 Ada atau tidak adanya PERDA ttg pengelolaan keuangan daerah
- Perda No. .. Th …. Ttg -
…… Dst.
Ada/Tdk ada
Bag. Keu
Foto copy dokumen penetapan
Foto copy dokumen MOU
Fotocopy prioritas nasional dan daerah
Dokumen RPJMD
Perda APBD TA 2016 Fotocopy Perda
No
ASPEK
FOKUS
No
1
2
3
4 18
IKK 5 58/2005 Belanja untuk pelayanan dasar
RUMUS/ PERHITUNGAN
Jenis Data
Capaian KInerja
6
7
8
Jumlah belanja untuk pelayanan dasar dibagi Jml total belanja X 100
1) Pendidikan Rp. 2) Urusan Kesehatan Rp. 3) Urusan Lingkungan hidup Rp. 4) Urusan PU Rp. 5) Urusan Sosial Rp. 6) Urusan Tenaga Kerja Rp 7) Urusan Koperasi Rp. 8) Urusan Satpol PP Rp. 9) Urusan Kependudukan dan Capil
SKPD Penanggun gjawab 9
Dokumen Pendukung 10 Uraian belanja pelayanan dasar (realisasi)
……. %
Bag. Keu
Total Belanja pelayanan dasar Rp …………… x Total Belanja APBD 2016, sebesar Rp. ………………
19
PELAYANAN PUBLIK
Kepegawaian
20
21
Belanja untuk urusan pendidikan dan kesehatan Keberadaan PERDA tentang Standar Pelayanan Publik sesuai dengan peraturan perundangundangan Ratio PNS terhadap penduduk
1) Pendidikan Rp. …… Jumlah belanja untuk 2) Urusan Kesehatan Rp. ….. kesehatan dan Total Belanja APBD 2016, pendidikan dibagi Jumlah sebesar Rp. ……… total belanja X 100 Ada atau tidak adanya - Perda No. Tahun standar pelayanan publik ….. ttg ……… Kota Batam
Jml PNS Kota dibagi jml penduduk x 100
Jml PNS kota th 2016 = ……
Uraian belanja
…….. %
Bag. Keu
…. Perda
Bag. Bina Program / Bag. Ortal
……. %
BKD
Fotocopy Perda/perwako
Fotocopy daftar PNS
No
ASPEK
FOKUS
No
IKK
RUMUS/ PERHITUNGAN
1
2
3
4
5
6
22 Kelembagaan
4
5
6
EFEKTIVITAS HUBUNGAN ANTARA PEMDA DAN DPRD
EFEKTIVITAS PROSES PENGAMBILAN KEPUTUSAN OLEH DPRD BESERTA TINDAK LANJUT PELAKSANAAN KEPUTUSAN EFEKTIVITAS PROSES PENGAMBILAN KEPUTUSAN OLEH KEPALA DAERAH
Produk peraturan perundangan
23
24
Jenis Data 7 Jml penduduk th 2016 = ……… Nama Sistem database ………..
Sistem Informasi Kepegawaian
Ada atau tidak adanya data base kepegawaian
Penataan SKPD
Jml Pembentukan SKPD Jml SKPD, sbb : berdasarkan PP 41/2007 1. Bagian (Setda)…unit 2. Dinas……………unit 3. Dst.. ……. Perda, yaitu : Jumlah PERDA yang - Perda No…… Th …. ditetapkan dalam tahun ttg ………. 2016
PERDA yang ditetapkan
Capaian KInerja 8
SKPD Penanggun gjawab 9
Ada/Tdk ada
BKD
Ada/Tdk ada
BKD
…. Perda
Dokumen Pendukung 10 berdasarkan DUK Fotocopy tampilan database Fotocopy Perda
Bag. Hukum
Daftar Rincian Perda
Bag. Hukum
Daftar Ranperda dan Perda 2016
- dst
RAPERDA yang diajukan tahun berjalan
25
keputusan DPRD yang ditindaklanjuti
26
Tindaklanjut keputusan Walikota
27
RANPERDA yang disetujui DPRD tahun 2016
keputusan DPRD yang ditindaklanjuti
Keputusan Walikota yang ditindaklanjuti
Jumlah RANPERDA yang disetujui DPRD tahun 2016 dibagi Jumlah RANPERDA yang diusulkan tahun 2016 dikali 100 Jml Kpts DPRD yg ditindaklanjuti oleh DPRD dibagi jumlah keputusan DPRD yang dihasilkan dlm thn 2016 x 100
Usulan Ranperda…. Ranperda disetujui…
Jumlah keputusan yang ditindaklanjuti dibagi jumlah keputusan
Jlh Kpts Walikota yg diterbitkan thn 2016. …../….. x100 %
… / …. x 100 Kpts DPRD yg ditindaklanjuti oleh DPRD …. Kpts DPRD ……
…… %
Daftar rincian Keputusan
…… %
Bag. Hukum Setwan
……. %
Bag. Hukum Setdako
…… / …… x 100 Daftar rincian keputusan Walikota
No 1
ASPEK
FOKUS
No
IKK
2
3
4
5
BESERTA TINDAK LANJUT PELAKSANAAN KEPUTUSAN
7
8
Tindaklanjut Peraturan Walikota
28
KETAATAN PELAKSANAAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH PADA PERATURAN PERUNDANGUNDANGAN
PERDA yang dibatalkan
29
INTENSITAS DAN EFEKTIVITAS PROSES KONSULTASI PUBLIK ANTARA PEMERINTAHAN DAEAH DENGAN MASYARAKAT ATAS PENETAPAN KEBIJAKAN PUBLIK YANG STRATEGIS DAN RELEVAN
PERDA tentang konsultasi publik
30
Peraturan Walikota yang ditindaklanjuti
Jumlah PERDA yang dibatalkan
Keberadaan PERDA/Perwako tentang konsultasi publik
RUMUS/ PERHITUNGAN
Jenis Data
6 Walikota dalam tahun 2016 x 100
7 Jlh Kpts Walikota yg ditindak lanjuti
Jumlah Peraturan Walikota yang ditindaklanjuti dibagi jumlah Peraturan Walikota dalam tahun 2016 x 100
Jlh Perwalkot yg diterbitkan dibagi Jlh Perwalkot yg ditindak lanjuti dikali 100 …………. x 100 ………….
Jumlah PERDA yang dibatalkan dibagi Jumlah PERDA yang dikirim ke pemerintah untuk dievaluasi x 100
Jml Perda yang dibatalkan …. Jml Perda yg dikirimkan utk dievaluasi……. …………. x 100 …………. PERDA/Perwako no. ….. Thn. …. Tentang ……
Ada/tidak PERDA/Perwako
Capaian KInerja 8
…… %
SKPD Penanggun gjawab 9
Bag. Hukum setdako
Dokumen Pendukung 10
Daftar rincian Peraturan Walikota
Bukti pengiriman dan pembatalan
….. %
Bag. Hukum Setda
Fotocopy Perda/ Perwako
Ada/Tdk ada
Bag. Hukum
No 1
9
10
11
ASPEK 2 UNTUK DAERAH
TRANSPARANSI DALAM PEMANFAATAN ALOKASI, PENCAIRAN DAN PENYERAPAN DAU, DAK DAN BAGI HASIL
INTENSITAS, EFEKTIVITAS DAN TRANSPARANSI PEMUNGUTAN SUMBER-SUMBER PAD DAN PINJAMAN / OBLIGASI DAERAH EFEKTIVITAS PERENCANAAN, PENYUSUNAN,
FOKUS
No
IKK
RUMUS/ PERHITUNGAN
Jenis Data
Capaian KInerja
3
4
5
6
7
8
media informasi pemda yang dapat diakses oleh publik
31
Adanya media informasi pemda yang dapat diakses oleh publik (website, kotak pos, bag/biro humas, leaflet/brosur,
Ada/Tidak ada
Serapan dana perimbangan
32
dana perimbangan yang terserap dibanding yang direncanakan
Jumlah dana perimbangan yang terserap dibagi jumlah dana perimbangan x 100
Belanja Publik terhadap DAU
Jumlah belanja publik dibagi DAU x 100
Belanja Langsung terhadap total APBD
Jumlah belanja langsung dibagi APBD x 100
Besaran PAD terhadap seluruh pendapatan dlm APBD
Jumlah PAD dibagi jumlah total pendapatan APBD X 100
Opini BPK terhadap LapKeu Daerah
Jenis opini BPK terhadap Hasil LapKeu Daerah utk 2 tahun terakhir
Alokasi Belanja pada APBD dari DAU Alokasi Belanja pada APBD
33
Besaran Pendapatan Asli Daerah (PAD)
35
Kewajaran Laporan Keuangan
34
36
Perwako no…Th…. Nama media : - ….. - …..
…………. x 100 ………….
SKPD Penanggun gjawab 9
Dokumen Pendukung 10 Fotocopy dasar pelaksanaan
Ada/tidak ada
Kominfo
Fotocopy dokumen dana perimbangan
….. %
Bag. Keu
…………. x 100 ………….
…. %
Bag. Keu
Fotocopy dokumen
…………. x 100 ………….
…. %
Bag. Keu
Fotocopy dokumen Fotocopy dokumen
…………. x 100 ………….
…… %
Bag. Keu
- Laporan Hasil Pemeriksaan BPK RI Tahun 2015 dgn
Opini BPKP WTP/WDP
Inspektorat
Fotocopy dokumen
No
ASPEK
1
2 PELAKSANAAN TATA USAHA, PERTANGGUNG JAWABAN DAN PENGAWASAN APBD
FOKUS 3 (Lapkeu)
13
PENGELOLAAN POTENSI DAERAH
TEROBOSAN / INOVASI BARU DALAM PENYELENGGRAAN PEMERINTAHAN
IKK
RUMUS/ PERHITUNGAN
4
5
6
Jenis Data
Capaian KInerja
7
8
opini….
- Laporan Hasil Pemeriksaan BPK RI Tahun 2016 dgn opini …
Besaran SILPA
37
Realisasi belanja
38
Pengawasan Inspektorat Kota
12
No
39
Peta potensi daerah
40
Peningkatan PAD
41
Penghargaan
42
Rasio SILPA thdp total pendapatan Rasio realisasi belanja thd anggaran belanja Rasio temuan BPK RI yang ditindaklanjuti
Rasio realisasi PAD 2016 terhadap potensi PAD Peningkatan PAD
Penghargaan dari Pemerintah yang diterima oleh Pemko dalam tahun 2016
Besaran SILPA dibagi jumlah pendapatan x 100 Realisasi belanja dibagi total belanja APBD X 100
…………. x 100 ………….
jumlah temuan BPK RI yang ditindaklanjuti dibagi dengan temuan BPK RI sampai dengan akhir tahun 2016
Temuan BPK….. Temuan BPK yg ditindaklanjuti…. …………. x 100 ………….
Jumlah realisasi PAD 2016 dibagi dengan potensi PAD X 100
Kenaikan/penurunan PAD dibagi PAD tahun lalu x 100 (PAD 2016 – PAD 2015) : PAD 2015 Jumlah Penghargaan dari Pemerintah (presiden / kementerian) dalam tahun 2016
…………. x 100 ………….
…………. x 100 ………….
….. % …… %
SKPD Penanggun gjawab 9
10
Bag. Keu
Fotocopy dokumen
Bag. Keu
Fotocopy dokumen Fotocopy dokumen
…. %
Inspektorat
……. %
Dinas Pendapatan
PAD 2015…….. PAD 2016…… (2016 – 2015) x 100 2015 Keterangan Penghargaan Nasional : -
Dokumen Pendukung
Fotocopy dokumen Fotocopy dokumen
Bag. Keu
Fotocopy dokumen
Bag. Humas
No
ASPEK
FOKUS
No
IKK
RUMUS/ PERHITUNGAN
Jenis Data
Capaian KInerja
2
3
4
5
6
7
8
1
SKPD Penanggun gjawab 9
Dokumen Pendukung 10
DAERAH Pengadaan barang dan jasa
43
Keberadaan E-procurement Ada/Tidak
Daya saing daerah
44
Jumlah persetujuan investasi
Jumlah Realisasi izin investasi dalam tahun 2016
Sistem Informasi EProcurement Penerapan EProcurement mulai dilaksanakan pada tahun….
Ada/tidak ada
Bag. aset
Persetujuan izin investasi thn 2016 sebanyak ….
…. ijin
BPM
Fotocopy tampilan proses system
Fotocopy registrasi
LAMPIRAN II.2 TATARAN PELAKSANA KEBIJAKAN (8 ASPEK) ADMINISTRASI UMUM DALAM RANGKA EKPPD TERHADAP LPPD TAHUN 2016
KOTA NAMA SKPD URUSAN YANG DILAKSANAKAN
NO
1 1
2
: BATAM : ………………………........ : ..........................................
CONTOH FORMAT ISIAN UNTUK SKPD YANG MELAKSANAKAN 1 (SATU) URUSAN
ASPEK
FOKUS
NO
IKK
Rumus
2
3
4
5
6
KEBIJAKAN TEKNIS PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN
Program Nasional (yang melekat di kementrian/LPND) yang harus dilaksanakan oleh SKPD
1
2
KETAATAN TERHADAP PERATURAN PER UNDANG-UNDANGAN
Kesesuaian dengan kebijakan teknis yang ditetapkan oleh pemerintah cq Departemen / LPND Jumlah PERDA yang harus dilaksanakan SKPD menurut Peraturan Menteri (PERMEN)
3
Jenis Data
7(a)
Jumlah Program Nasional yang dilaksanakan oleh SKPD
Jumlah program Nasional Nama Program yang dapat dilaksanakan oleh Nasional (RKP) : SKPD dibagi jumlah program - …….. Nasional x 100% - Dst. Nama program Nasional yg dilaksanakan SKPD : - ….. ….. Keberadaan Standard Operating Ada atau tidak ada SOP tentang : Procedure (SOP) 1. …… 2. Dst. Rasio jumlah PERDA pelaksanaan yang ada terhadap PERDA yang harus dilaksanakan menurut PERMEN Daftar PERMEN : (1. SPM Pendidikan, 2. SPM Kesehatan, 3. SPM KBKS, 4. SPM Perempuan dan korban kekerasan, 5. SPM Sosial, 6. SPM Ketenagakerjaan, 7. SPM PU dan Penataan Ruang, 8. SPM Perumahan, 9. SPM Lingkungan, 10. SPM Perhubungan, 11. SPM Ketahanan pangan, 12. SPM Pemerintahan Dalam Negeri, 13. SPM Komunikasi dan informatika, 14. SPM Penanaman modal, dan 15. SPM Kesenian)
Jumlah PERDA pelaksanaan PERMEN yang ada dibagi jumlah PERDA yang harus dilaksanakan menurut PERMEN x 100
Capaian Kinerja
8
…….%
..… jenis
Dokumen Pendukung
9
Daftar kesesuaian program nasional dengan Program daerah
Fotocopy dokumen SOP
........ %
…………… x 100 ……………
Daftar Permen dan daftar Perda 1.
NO
3
ASPEK
PENATAAN KELEMBAGAAN DAERAH
FOKUS
Kesesuaian struktur jabatan dengan PP Nomor 41/2007
NO
4
5
4
PENGELOLAAN Tingkat kompetensi SDM dalam KEPEGAWAIAN DAERAH menyelenggarakan tugas SKPD yang relevan dengan urusan terkait
6
7
8
5
PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
IKK
Rasio struktur jabatan dan eselonering yang terisi
Jenis Data
Jumlah jabatan yang ada (yang diisi) dibagi jumlah jabatan yang harus ada x 100
…………… x 100 ……………
Keberadaan jabatan fungsional dalam struktur organisasi SKPD
Ada atau tidak ada jabatan fungsional dalam struktur organisasi SKPD
Jika Ada, sebutkan nama bidang/jabatan fungsional
Rasio PNS Kota
Jml PNS SKPD terhadap Total PNS Kota x 100
.......... ______x 100
Pejabat yang telah memenuhi Jumlah pejabat yang persyaratan pendidikan pelatihan memenuhi persyaratan kepemimpinan pendidikan pelatihan kepemimpinan dibagi jumlah total pejabat SKPD yang ada x 100 Pejabat yang telah memenuhi Jumlah pejabat yang persyaratan kepangkatan memenuhi persyaratan kepangkatan dibagi Jumlah total pejabat SKPD yang ada x 100
Kelengkapan dokumen perencanaan pembangunan yang dimiliki oleh SKPD
9
Sinkronisasi Program RENJA SKPD dengan Program RKPD
10 Jumlah Program RKPD yang tidak diakomodir dalam RENJA SKPD
Sinkronisasi program RKA SKPD dengan Program RENJA SKPD
Rumus
Keberadaan dokumen perencanaan pembangunan di SKPD -RENSTRA SKPD -RENJA SKPD -RKA-SKPD
Ada atau tidak ada dokumen perencanaan SKPD berikut jumlahnya
Jumlah Program RKPD yang tidak diakomodir dalam RENJA SKPD dibagi jumlah program dalam RENJA SKPD yang ditetapkan pada RPJMD x 100
11 Jumlah Program RENJA SKPD Jumlah Program RENJA yang tidak diakomodir dalam SKPD yang tidak diakomodir RKA SKPD dalam RKA SKPD dibagi jumlah program dalam RKA SKPD x 100
.......... ______x 100 .......... .......... ______x 100 ..........
- Renstra - Renja - RKA
Capaian Kinerja
.........%
......Jenis
........%
Dokumen Pendukung
Nama jabatan berdasarkan SOTK, jabatan terisi dan nama Pejabat Daftar nama PNS dan jabatan fungsional Daftar rincian PNS berdasarkan DUK
...... %
Daftar rincian pejabat berdasarkan eselon dan diklat
..... %
Daftar rincian pejabat berdasarkan pangkat dan eselon
Ada/tdk ada Ada/tdk ada Ada/tdk ada
.......... ______x 100 .......... .......%
.......... ______x 100 .......... .......... %
Fotocopy dokumen yang ditandatangani pimpinan SKPD. (Untuk RKA, RKA yang dituang dalam RKPD) Daftar rincian program RKPD, RENJA, dan RPJMD
Daftar rincian Program Renja yang tidak diakomodir dan jumlah program
NO
ASPEK
FOKUS
NO
IKK
Rumus
Jenis Data
Capaian Kinerja
Dokumen Pendukung
RKA Perencanaan Pelaksanaan Program dan Anggaran
6 PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH
Alokasi anggaran
Besaran belanja modal
Besaran belanja pemeliharaan
Laporan keuangan SKPD
7
PENGELOLAAN BARANG Manajemen asset SKPD MILIK DAERAH Penggunaan Asset SKPD
8
PEMBERIAN FASILITASI Bentuk-bentuk fasilitas / TERHADAP PARTISIPASI prasarana partisipasi MASYARAKAT masyarakat
12 Jumlah Program RENJA SKPD Jumlah Program RENJA yang tidak diakomodir dalam SKPD yang tidak diakomodir DPA SKPD dalam DPA SKPD dibagi jumlah program dalam DPA SKPD x 100 -
Program RENJA RKPD yg Tidak diakomodir dalam DPA SKPD Program dalam DPA SKPD .......... ______x 100
Fotocopy DPA ........ %
13 Anggaran SKPD terhadap total belanja APBD
total anggaran SKPD dibagi total APBD x 100
14 Belanja modal terhadap total belanja SKPD
Belanja modal dibagi total belanja SKPD x 100
.......... ______x 100 ..........
15 Total Belanja pemeliharaan dari total belanja barang dan jasa
total belanja pemeliharaan dari total belanja barang dan jasa SKPD) x 100
.......... ______x 100 ..........
........ %
16 Total Belanja pemeliharaan dari total belanja SKPD
total belanja pemeliharaan dibagi total belanja SKPD x 100
.......... ______x 100 ..........
…….%
17 Keberadaan laporan keuangan SKPD (LRA ,Neraca, Calk)
Ada atau tidak ada laporan keuangan SKPD berikut komponen yang ada (LRA,Neraca, Calk)
18 Keberadaan inventarisasi barang Ada atau tidak ada atau asset SKPD inventarisasi barang atau asset SKPD 19 Jumlah yang tidak digunakan % Jumlah asset yang tidak oleh SKPD digunakan SKPD dibagi total asset yang dikuasai SKPD x 100 20 Jumlah fasilitas / prasarana Jumlah fasilitas / prasarana informasi seperti : partisipasi 1. Papan Pengumuman 2. Pos Pengaduan 3. Leaflet 4. Mobil keliling 5. Pengumuman di Mass Media
LRA Neraca Calk
Daftar Inventaris Barang .......... ______x 100 .......... Jumlah fasilitas / prasarana informasi : 1. ……. 2. Dst .
------%
.......... %
Perda APBD 2016
Rincian belanja modal
Rincian belanja pemeliharaan dan belanja barang dan jasa
Fotocopy Ada/Tidak ada
Ada/Tidak Ada ……..%
Ada/Tidak Ada
Fotocopy dokumen (KIB.B) Fotocopy rincian asset (diluar asset tanah ) Foto dokumen fasilitas / prasarana informasi
NO
ASPEK
FOKUS
Responsivitas terhadap partisipasi masyarakat
NO
IKK
21 Keberadaan Survey Kepuasan Masyarakat
Rumus
Jenis Data
Ada atau tidak adanya Hasil Survey Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan publik
Nama survey dan surveyor
Catatan : Contoh format isian diatas adalah untuk SKPD yang melaksanakan 1 (satu) Urusan Kolom 7 dan 8 menunjukkan jumlah Urusan yang dilaksanakan oleh SKPD Jika SKPD melaksanakan lebih dari 1 (satu) Urusan agar menyesuaikan.
Capaian Kinerja
Dokumen Pendukung
Ada/tidak ada
Fotocopy hasil survey
LAMPIRAN II.2 TATARAN PELAKSANA KEBIJAKAN (8 ASPEK) ADMINISTRASI UMUM DALAM RANGKA EKPPD TERHADAP LPPD TAHUN 2016
KOTA NAMA SKPD URUSAN YANG DILAKSANAKAN
NO
1 1
2
ASPEK
2 KEBIJAKAN TEKNIS PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN
FOKUS
3 Program Nasional (yang melekat di kementrian/LPND) yang harus dilaksanakan oleh SKPD
Kesesuaian dengan kebijakan teknis yang ditetapkan oleh pemerintah cq Departemen / LPND KETAATAN Jumlah PERDA TERHADAP yang harus PERATURAN PER dilaksanakan SKPD UNDANG-UNDANGAN menurut Peraturan Menteri (PERMEN)
: BATAM : ………………………......... : 1)....................................... 2)………………………….. 3)…………………………..
NO
4 1
2
3
IKK
CONTOH FORMAT ISIAN UNTUK SKPD YANG MELAKSANAKAN LEBIH DARI 1 (SATU) URUSAN
Rumus
Capaian Kinerja
Jenis Data
Urusan 1 7(a) Nama Program Nasional (RKP) : - …….. - Dst. Nama program Nasional yg dilaksanaka n SKPD : - ….. ….. SOP tentang : 3. …… 4. Dst.
Urusan 2 7(b) Nama Program Nasional (RKP) : - …….. - Dst. Nama program Nasional yg dilaksanaka n SKPD : - ….. ….. SOP tentang : 1. …… 2. Dst.
Urusan 3 7© Nama Program Nasional (RKP) : - …….. - Dst. Nama program Nasional yg dilaksanaka n SKPD : - ….. ….. SOP tentang : 1 …… 2 Dst.
5 Jumlah Program Nasional yang dilaksanakan oleh SKPD
6 Jumlah program Nasional yang dapat dilaksanakan oleh SKPD dibagi jumlah program Nasional x 100%
Keberadaan Standard Operating Procedure (SOP)
Ada atau tidak ada
Rasio jumlah PERDA pelaksanaan yang ada terhadap PERDA yang harus dilaksanakan menurut PERMEN Daftar PERMEN : (1. SPM Pendidikan, 2. SPM Kesehatan, 3. SPM KBKS, 4. SPM Perempuan dan korban kekerasan, 5. SPM Sosial, 6. SPM
Jumlah PERDA pelaksanaan PERMEN yang ada dibagi jumlah PERDA yang harus …………… x …………… x …………… x dilaksanakan 100 100 100 menurut PERMEN x 100 …………… …………… ……………
Dokumen Pendukung
Urusan 1 8(a)
Urusan 2 8(b)
Urusan 3 8©
…….%
…….%
…….%
9
Daftar kesesuaian program nasional dengan Program daerah
..… jenis
..… jenis
..… jenis
........ %
........ %
........ %
Fotocopy dokumen SOP
Daftar Permen dan daftar Perda 2.
NO
3
ASPEK
PENATAAN KELEMBAGAAN DAERAH
FOKUS
Kesesuaian struktur jabatan dengan PP Nomor 41/2007
NO
4
5
4
PENGELOLAAN KEPEGAWAIAN DAERAH
Tingkat kompetensi SDM dalam menyelenggarakan tugas SKPD yang relevan dengan urusan terkait
6
7
8
IKK
Ketenagakerjaan, 7. SPM PU dan Penataan Ruang, 8. SPM Perumahan, 9. SPM Lingkungan, 10. SPM Perhubungan, 11. SPM Ketahanan pangan, 12. SPM Pemerintahan Dalam Negeri, 13. SPM Komunikasi dan informatika, 14. SPM Penanaman modal, dan 15. SPM Kesenian) Rasio struktur jabatan dan eselonering yang terisi
Rumus
Jumlah jabatan yang ada (yang diisi) dibagi jumlah jabatan yang harus ada x 100 Keberadaan jabatan Ada atau tidak ada fungsional dalam jabatan fungsional struktur organisasi dalam struktur SKPD organisasi SKPD
Rasio PNS Kota
Pejabat yang telah memenuhi persyaratan pendidikan pelatihan kepemimpinan
Pejabat yang telah memenuhi persyaratan kepangkatan
…………… x …………… x …………… x 100 100 100
…………… Jika Ada, sebutkan nama bidang/jabat an fungsional Jml PNS SKPD .......... terhadap Total PNS ______ Kota x 100 x 100 Jumlah pejabat yang memenuhi persyaratan pendidikan pelatihan kepemimpinan dibagi jumlah total pejabat SKPD yang ada x 100 Jumlah pejabat yang memenuhi persyaratan kepangkatan dibagi Jumlah total pejabat SKPD yang ada x 100
Capaian Kinerja
Jenis Data
…………… Jika Ada, sebutkan nama bidang/jabat an fungsional .......... ______ x 100
…………… Jika Ada, sebutkan nama bidang/jabat an fungsional .......... ______ x 100
.......... ______x 100 ..........
.......... ______x 100 ..........
.......... ______x 100 ..........
.......... ______x 100 ..........
.......... ______x 100 ..........
.......... ______x 100 ..........
Dokumen Pendukung
.........%
.........%
.........%
......Jenis
......Jenis
......Jenis
........%
........%
........%
...... %
...... %
...... %
..... %
..... %
..... %
Nama jabatan berdasarkan SOTK, jabatan terisi dan nama Pejabat Daftar nama PNS dan jabatan fungsional
Daftar rincian PNS berdasarkan DUK
Daftar rincian pejabat berdasarkan eselon dan diklat
Daftar rincian pejabat berdasarkan pangkat dan eselon
NO
5
ASPEK
PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
FOKUS
NO
Kelengkapan dokumen perencanaan pembangunan yang dimiliki oleh SKPD
9
IKK
Sinkronisasi Program RENJA SKPD dengan Program RKPD
Keberadaan dokumen perencanaan pembangunan di SKPD -RENSTRA SKPD -RENJA SKPD -RKA-SKPD 10 Jumlah Program RKPD yang tidak diakomodir dalam RENJA SKPD
Sinkronisasi program RKA SKPD dengan Program RENJA SKPD
11 Jumlah Program RENJA SKPD yang tidak diakomodir dalam RKA SKPD
Perencanaan Pelaksanaan Program dan Anggaran
6 PENGELOLAAN Alokasi anggaran KEUANGAN DAERAH
Besaran belanja modal
Rumus
Ada atau tidak ada dokumen perencanaan SKPD berikut jumlahnya
Jumlah Program RKPD yang tidak diakomodir dalam RENJA SKPD dibagi jumlah program dalam RENJA SKPD yang ditetapkan pada RPJMD x 100
Jumlah Program RENJA SKPD yang tidak diakomodir dalam RKA SKPD dibagi jumlah program dalam RKA SKPD x 100 12 Jumlah Program Jumlah Program RENJA SKPD yang RENJA SKPD yang tidak diakomodir tidak diakomodir dalam DPA SKPD dalam DPA SKPD dibagi jumlah program dalam DPA SKPD x 100 -
13 Anggaran SKPD total anggaran terhadap total belanja SKPD dibagi total APBD APBD x 100 14 Belanja modal Belanja modal dibagi terhadap total belanja total belanja SKPD x SKPD 100
Capaian Kinerja
Jenis Data
- Renstra - Renja - RKA
- Renstra - Renja - RKA
Dokumen Pendukung
- Renstra - Renja - RKA
.......... ______x 100 ..........
.......... ______x 100 ..........
Ada/tdk ada Ada/tdk ada Ada/tdk ada Fotocopy Ada/tdk ada Ada/tdk ada Ada/tdk ada dokumen yang Ada/tdk ada Ada/tdk ada Ada/tdk ada ditandatangani pimpinan SKPD. (Untuk RKA, RKA yang dituang dalam RKPD) .......... Daftar rincian ______x program RKPD, 100 RENJA, dan .......... .......% .......% .......% RPJMD
.......... ______x 100 ..........
.......... ______x 100 ..........
.......... ______x 100 ..........
Program RENJA RKPD yg Tidak diakomodir dalam DPA SKPD Program dalam DPA SKPD .......... ______x 100
Program RENJA RKPD yg Tidak diakomodir dalam DPA SKPD Program dalam DPA SKPD .......... ______x 100
Program RENJA RKPD yg Tidak diakomodir dalam DPA SKPD Program dalam DPA SKPD .......... ______x 100
.......... ______x 100 ..........
.......... ______x 100 ..........
.......... ______x 100 ..........
.......... %
.......... %
.......... %
Daftar rincian Program Renja yang tidak diakomodir dan jumlah program RKA Fotocopy DPA
........ %
........ %
........ %
------%
------%
------%
Perda APBD 2016
Rincian belanja modal .......... %
.......... %
.......... %
NO
ASPEK
FOKUS
Besaran belanja pemeliharaan
NO
IKK
15 Total Belanja pemeliharaan dari total belanja barang dan jasa
Rumus
total belanja pemeliharaan dari total belanja barang dan jasa SKPD) x 100
Capaian Kinerja
Jenis Data
.......... ______x 100 ..........
.......... ______x 100 ..........
.......... ______x 100 ..........
16 Total Belanja pemeliharaan dari total belanja SKPD Laporan keuangan SKPD
7
PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH
Manajemen asset SKPD Penggunaan Asset SKPD
8
PEMBERIAN FASILITASI TERHADAP PARTISIPASI MASYARAKAT
Bentuk-bentuk fasilitas / prasarana partisipasi masyarakat
Responsivitas terhadap partisipasi masyarakat
total belanja .......... .......... .......... pemeliharaan dibagi ______x ______x ______x total belanja SKPD x 100 100 100 100 .......... .......... .......... 17 Keberadaan laporan Ada atau tidak ada LRA LRA LRA keuangan SKPD laporan keuangan Neraca Neraca Neraca (LRA ,Neraca, Calk) SKPD berikut Calk Calk Calk komponen yang ada (LRA,Neraca, Calk) 18 Keberadaan inventarisasi barang atau asset SKPD 19 Jumlah yang tidak digunakan oleh SKPD
Ada atau tidak ada Daftar inventarisasi barang Inventaris atau asset SKPD Barang % Jumlah asset .......... yang tidak ______x digunakan SKPD 100 dibagi total asset .......... yang dikuasai SKPD x 100 20 Jumlah fasilitas / Jumlah fasilitas / Jumlah prasarana informasi prasarana partisipasi fasilitas / seperti : prasarana 6. Papan informasi : Pengumuman 3. ……. 7. Pos Pengaduan 4. Dst . 8. Leaflet 9. Mobil keliling 10. Pengumuman di Mass Media 21 Keberadaan Survey Ada atau tidak Kepuasan adanya Hasil Survey Nama Masyarakat Kepuasan survey dan Masyarakat surveyor terhadap Pelayanan publik
Daftar Inventaris Barang .......... ______x 100 ..........
Jumlah fasilitas / prasarana informasi : 1……. 2 Dst .
Nama survey dan surveyor
Daftar Inventaris Barang .......... ______x 100 ..........
Jumlah fasilitas / prasarana informasi : 1 ……. 2 Dst .
Nama survey dan surveyor
Dokumen Pendukung
........ %
........ %
........ %
…….%
…….%
…….%
Rincian belanja pemeliharaan dan belanja barang dan jasa
Fotocopy Ada/Tidak ada
Ada/Tidak ada
Ada/Tidak ada
Ada/Tidak Ada
Ada/Tidak Ada
Ada/Tidak Ada
……..%
……..%
……..%
Ada/Tidak Ada
Ada/Tidak Ada
Ada/Tidak Ada
Ada/tidak ada
Ada/tidak ada
Ada/tidak ada
Fotocopy dokumen (KIB.B) Fotocopy rincian asset (diluar asset tanah )
Foto dokumen fasilitas / prasarana informasi
Fotocopy hasil survey
LAMPIRAN II.3 INDIKATOR KINERJA KUNCI DALAM RANGKA EKPPD TERHADAP LPPD TAHUN 2016 ASPEK TINGKAT CAPAIAN KINERJA PENYELENGGARAAN URUSAN WAJIB DAN URUSAN PILIHAN PEMERINTAH KOTA NO
URUSAN
: BATAM NO
IKK
RUMUS
JENIS DATA
Capaian Kinerja
SUMBER DATA
Dokumen Pendukung
URUSAN WAJIB 1
Pendidikan
Jml siswa pada jenjang TK/RA/penitipan anak dibagi jml anak usia 4-6 tahun X 100 Jml penduduk usia 15 thn keatas dapat baca tulis dibagi jml penduduk usia 15 th keatas X 100 Jml siswa usia 7 – 12 thn dijenjang SD dibagi jml penduduk kelompok usia 7-12 thn X 100
……. x100 …….
…..%
……. x100 …….
…..%
Angka Partisipasi Murni (APM) SMP/MTs/Paket B
Jml siswa usia 13-15 thn dijenjang SMP dibagi jml penduduk kelompok usia 1315 thn X 100
.…… x100 .……
Angka Partisipasi Murni (APM) SMA/SMK/MA/Paket C
Jml siswa usia 16-18 thn dijenjang SMA dibagi jml penduduk kelompok usia 1618 thn X 100
.…… x100 .……
Angka Putus Sekolah (APS) SD/MI
Jml putus sekolah pada tingkat dan jenjang SD dibagi jml siswa pada tk. yg sama dan jenjang SD pada tahun ajaran sebelumnya X 100 Jml putus sekolah pada tingkat dan jenjang SMP dibagi jml siswa pada tk. yg sama dan jenjang SMP pada tahun ajaran sebelumnya X 100 Jml putus sekolah pada tingkat dan jenjang SMA dibagi jml siswa pada tk. yg
.…… x100 .……
1
Pendidikan Usia Dini
2
Penduduk yg berusia >15 tahun melek huruf (tidak buta aksara) Angka Partisipasi Murni (APM) SD/MI/Paket A
3
4
5
6
7
8
Angka Putus Sekolah (APS) SMP/MTs Angka Putus Sekolah (APS) SMA/SMK/MA
……. x100 …….
.…… x100 .…… .…… x100 .……
…..%
…….%
…..%
…..%
……..% …..%
Data siswa TK Dinas Pendidikan Data Anak usia 4-6 Disduk Capil thn Data anak usia >15 Dinas Pendidikan th yg melek huruf Disduk Capil Data Anak >15 thn Data seluruh siswa Dinas Pendidikan SD Disduk Capil Data Anak usia 712 thn Data seluruh siswa Dinas Pendidikan SMP Data Anak usia 13Disduk Capil 15 thn Data seluruh siswa Dinas Pendidikan SMA Disduk Capil Data Anak usia 1618 thn Fotocopy data Dokumen Dinas Pendidikan
Dinas Pendidikan Dinas Pendidikan
Fotocopy data Dokumen Fotocopy data Dokumen
9
Angka Kelulusan (AL) SD/MI
10
Angka Kelulusan (AL) SMP/MTs
11
Angka Kelulusan (AL) SMA/SMK/MA
12
13
14
2
Kesehatan
15
16
Angka Melanjutkan (AM) dari SD/MI ke SMP/MTs Angka Melanjutkan (AM) dari SMP/MTs ke SMA/SMK/MA Guru yg memenuhi kualifikasi S1/D-IV
Cakupan komplikasi kebidanan yg ditangani
Cakupan pertolongan persalinan oleh tenaga kesehatan yg memiliki kompetensi kebidanan
sama dan jenjang SMA pada tahun ajaran sebelumnya X 100 Jml kelulusan pada jenjang SD/MI dibagi siswa tkt. tertinggi pada jenjang SD/MI pada tahun ajaran sebelumnya Jml kelulusan pada jenjang SMP dibagi siswa tkt. tertinggi pada jenjang SMP pada tahun ajaran sebelumnya Jml kelulusan pada jenjang SMA dibagi siswa tkt. tertinggi pada jenjang SMA pada tahun ajaran sebelumnya
.…… x100 .……
…..%
Fotocopy data Dinas Pendidikan Dokumen
.…… x100 .……
…..%
Fotocopy data Dinas Pendidikan Dokumen
.…… x100 .……
Jml siswa baru tkt I pada jenjang SMP/MTs dibagi jml lulusan pada jenjang SD/MI tahun tahun ajaran sebelumnya Jml siswa baru tkt I pada jenjang SMA/SMK/MA dibagi jml lulusan pada jenjang SMP/MTs tahun ajaran sebelumnya Jml guru berijazah kualifikasi S1/D-IV dibagi jml guru SD/MI, SMP/MTs, SMA/SMK/MA X 100
.…… x100 .……
Jml komplikasi kebidanan yg mendapat penanganan difinitif di satu wilayah kerja pada kurun waktu tertentu dibagi jml ibu dgn komplikasi kebidanan di satu wilayah kerja pada kurun waktu yg sama X 100 Jml ibu bersalin yg ditolong oleh tenaga kesehatan di satu wilayah kerja pada kurun waktu tertentu dibagi jml seluruh sasaran ibu bersalin di satu wilayah kerja dalam kurun wkt yg sama X 100
.…… x100 .……
.…… x100 .……
…..%
Dinas Pendidikan
Fotocopy data Dokumen Fotocopy data Dokumen
…….%
Dinas Pendidikan
…..%
Fotocopy data Dokumen Fotocopy Dinas Pendidikan data Dokumen
.…… x100 .…… …..%
…..%
Fotocopy data Guru Tk. SD/MI, SMP/MTs dan Dinas Pendidikan SMA/SMK/MA. (Guru status ASN) Profil Dinas Pendidikan Fotocopy data Rincian perkecamatan Dinas Kesehatan
.…… x100 .…… …..%
Fotocopy data Rincian perkecamatan Dinas Kesehatan
17 18
19
20
21 22
3
Lingkungan Hidup
23
24
25
Jml desa/kelurahan UCI dibagi jml seluruh desa/kelurahan X100
.…… x100 .……
Jml balita gizi buruk mendapat perawatan di sarana pelayanan kesehatan di satu wilayah pada kurun waktu tertentu dibagi jml seluruh balita gizi buruk yg ditemukan di satu wil. kerja dalam waktu yg sama Jml penderita baru TBC BTA (+) yg ditemukan dan diobati di satu wil. kerja selama 1 tahun dibagi jml perkiraan penderita baru TBC BTA (+) dalam kurun waktu yg sama Jml penderita DBD yg ditangani sesuai SOP di satu wil kerja selama 1 tahun dibagi jml penderita DBD yg ditemukan di satu wil dalam kurun waktu yg sama Jml kunjungan pasien maskin di sarana kesehatan Strata 1 dibagi jml seluruh maskin di Kab/Kota Jml kunj. bayi memperoleh pelayanan kesesuai standar di satu wil kerja pada kurun wkt tertentu dibagi jml seluruh bayi lahir hidup di satu wil kerja pada kurun wkt yg sama X 100 Vol sampah yg ditangani (m3) dibagi vol produksi sampah (m3) X 100
.…… x100 .……
Jlh Pasar tradisional yang tergolong baik (sesuai criteria Adipura)
Jlh pasar tradisional tergolong baik dibagi jlh pasar tradisional dikali 100
.…… x100 .……
Tempat pembuangan sampah (TPS) per satuan penduduk
Jml daya tampung TPS (m3) dibagi jml penduduk X 100
.…… x100 .……
Cakupan Desa/Kelurahan Universal Child Immunization (UCI) Cakupan Balita Gizi Buruk mendapat perawatan
Cakupan penemuan dan penanganan penderita penyakit TBC BTA Cakupan penemuan dan penanganan penderita penyakit DBD Cakupan pelayanan kesehatan rujukan pasien masyarakat miskin Cakupan kunjungan bayi
Penanganan Sampah
.…… x100 .……
.…… x100 .…… .…… x100 .…… .…… x100 .……
.…… x100 .……
…..%
Dinas Kesehatan
…..%
Dinas Kesehatan
…..%
Dinas Kesehatan
…..%
Dinas Kesehatan
…..%
Dinas Kesehatan
…..%
Dinas Kesehatan
…..%
DKP
…..%
DKP dan PMPK UKM
……..%
DKP
Fotocopy data Rincian perkecamatan Fotocopy data Rincian perkecamatan
Fotocopy data Rincian perkecamatan Fotocopy data Rincian perkecamatan Fotocopy data Rincian perkecamatan Fotocopy data Rincian
Rincian penanganan sampah perkecamatan Daftar nama pasar tradisional dan penggolongannya Fotocopy data TPS dan daya tampung per Kecamatan
4
Pekerjaan Umum
Perencanaan Pembangunan
31
32 33
34 35
7
Perumahan
Luas irigasi dalam kondisi baik dibagi luas seluruh irigasi dikali 100
.…… x100 .……
Rumah tangga ber-sanitasi
Jml rumah tangga bersanitasi dibagi jml total rumah tangga X 100
.…… x100 .……
Luas kawasan kumuh dibagi luas wilayah X 100
.…… x100 .……
Luas ruang terbuka hijau dibagi luas wilayah ber HPL/HGB X 100
.…… x100 .……
Panjang jalan kota dalam kondisi baik
30
6
Luas irigasi kabupaten dalam kondisi baik
27
29
Tata Ruang
.…… x100 .…… .…… x100 .……
Penegakan hukum lingkungan
28
5
Jml kasus lingk.yg ditangani dibagi jml kasus lingk. yg harus ditangani X 100 Panjang jalan kota dlm kondisi baik dibagi panjang seluruh jalan kota didaerah X 100
26
36
37
Kawasan kumuh
Ruang terbuka hijau per satuan luas wilayah ber HPL/HGB Tersedianya dokumen perencanaan RPJPD yg telah ditetapkan dengan Perda Tersedianya dokumen perencanaan RPJMD yg telah ditetapkan dengan Perda / Perwako Tersedianya dokumen perencanaan RKPD yg telah ditetapkan dengan Perwako Konsistensi penjabaran program RPJMD kedalam RKPD Rumah tangga yg menggunakan air bersih Luasan lingkungan permukiman kumuh
Dokumen Ada / tidak ada Dokumen Ada / tidak ada Dokumen Ada / tidak ada
…..%
Bapedalda
…..%
Dinas PU
Tidak ada
Dinas PU
…..%
Dinas PU
…..%
Dinas PU
…..%
Bappeda dan Dinas Tata Kota
Ada / tidak ada
Bappeda
Daftar kasus lingkungan Daftar rincian kondisi dan panjang jalan kota Daftar rincian jml rumah perkecamatan/kel urahan Daftar rincian kawasan kumuh perkecamatan/kel urahan Daftar rincian per kecamatan dan kriteria Dokumen RPJPD Dokumen RPJMD
Ada / tidak ada
Bappeda
Ada / tidak ada
Bappeda
Dokumen RKPD
Jml program RKPD th 2016 dibagi jml program RPJMD th 2016 X 100
.…… x100 .……
…...%
Bappeda
Jml rumah tangga pengguna air bersih dibagi jml seluruh rumah tangga X 100
.…… x100 .……
…..%
Dinas PU
Luas lingkungan permukiman kumuh dibagi luas wilayah X 100
.…… x100 .……
…..%
Dinas Tata Kota
Daftar rincian perkecamatan / kelurahan Daftar rincian perkecamatan / kelurahan
38
8
Kepemudaan dan Olahraga
39 40
9
10
Penanaman Modal
Koperasi & UKM
41
42 43
11
12
Kependudukan & Catatan Sipil
Ketenagakerjaan
44
Jml rumah layak huni dibagi jml seluruh rumah diwilayah pemda ybs X 100
.…… x100 .……
Gelanggang/balai remaja selain Jml gelanggang/balai remaja dibagi jml milik swasta) penduduk per 1000 X 100 Rasio lapangan olahraga Jml lap. olahraga (milik pemerintah) dibagi jml penduduk X 100 - Lap sepakbola = - Lap volley = - Lap basket = - Lap bulutangkis = - Kolam renang = - dll Kenaikan / penurunan Nilai Realisasi PMDN tahun 2016 dikurang Realisasi PMDN (milyar rupiah) realisasi PMDN tahun 2015 dibagi realisasi PMDN 2016 X 100 PMDN 2015 Rp. .... PMDN 2016 Rp. .... Koperasi aktif Jml koperasi aktif dibagi jml seluruh koperasi X 100 Usaha Mikro dan Kecil Jml usaha mikro dibagi jml seluruh UKM X 100
.…… x100 .… : 1000 .…… x100 …. : 1000
Kepemilikan KTP
Jml penduduk yg memiliki KTP dibagi jml penduduk wajib KTP (>17 dan / pernah / sudah menikah) X 100
.…… x100 …….
….. %
Jml penduduk memiliki akta lahir dibagi jml penduduk X 1000
.…… x1000 ……
….. %
Rumah layak huni
45
Kepemilkan Akte Kelahiran per 1000 penduduk
46
Penerapan KTP Nasional berbasis NIK
47
48
.…… x100 .……
.…… x100 .…… .…… x100 .……
Sudah / belum
Tingkat partisipasi angkatan kerja
Jml penduduk angkatan kerja dibagi Jml penduduk usia kerja (15-64 thn) X 100
Pelayanan kepesertaan jaminan sosial bagi pekerja/buruh
Jml pekerja/buruhpeserta jamsostek aktif dibagi Jml pekerja/buruh dikali 100
.…… x100 .……
…..%
Dinas Sosial
….. %
Kantor Pemuda dan Olahraga
….. %
Kantor Pemuda dan Olahraga
…. %
Badan Penanaman Modal
….. %
Dinas PMPK dan UKM
….. %
Daftar rincian perkecamatan / kelurahan Fotocopy dokumen Daftar rincian sarana olahraga yg dikelola Pemerintah termasuk yg dikelola oleh Sekolah Negeri Daftar rincian PMDN (jlh. Investor dan nilai Rp.)
Daftar rincian perkecamatan/kel Daftar rincian Dinas PMPK dan perkecamatan/kel UKM urahan Daftar rincian Dinas perkecamatan/kel Kependudukan urahan Daftar rincian Dinas perkecamatan/kel Kependudukan urahan
Sudah / belum Jelaskan
Dinas Kependudukan
…..%
Dinas Tenaga Kerja Disduk Capil
…..%
Dinas Tenaga Kerja
Daftar rincian Daftar penduduk usia 15-64 thn Daftar rincian / profil dinas
13
14
Ketahanan Pangan
Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
49
Regulasi ketahanan pangan
Ada / tidak ada
50
Ketersediaan pangan utama
51
Partisipasi perempuan di lembaga pemerintah
Rata-rata jml ketersediaan pangan utama th 2016 (kg) dibagi jml penduduk Pekerja perempuan di lembaga pemerintah dibagi jml pekerja perempuan X 100 DPRD =
Angka melek huruf perempuan usia diatas 15 tahun keatas
Jml anak perempuan usia >15 tahun yg melek huruf dibagi jml anak perempuan >15 tahun X 100
.…… x100 .……
Partisipasi angkatan kerja perempuan
Jml partisipasi angk kerja perempuan dibagi jml angk kerja perempuan X 100
.…… x100 .……
54
Prevalensi peserta KB aktif
55
Rasio petugas lapangan KB/penyuluh KB (PLKB/PKB) di setiap desa/kelurahan Jumlah angkutan darat dibandingkan dengan jmlh penumpang Website milik pemda
Jml peserta program KB aktif dibagi jml pasangan usia subur X 100 Jml PLKB/PKB dibagi jml Kelurahan X 100
.…… x100 .…… .…… x100 .……
Jml angkutan darat dibagi Jumlah penumpang angkutan darat dikali 100
.…… x100 .……
52
53
15
KB dan KS
16
Perhubungan
56
17
Komunikasi dan Informasi
57
Ada / tidak ada 58
18
Pertanahan
Perda/Perwa ko/Kepwako .…… x100 .…… .…… x100 .……
59
Pameran/expo
Luas lahan bersetifikat
Ada / tidak ada Jelaskan
Ada / tidak ada …..%
…..%
…..%
………..% ………..% ………..% ………..%
Disnaker BKD Badan Pemb. Perempuan & KB Dinas Pendidikan dan Disduk Capil Badan Pemb. Perempuan & KB Disnaker Badan Pemb. Perempuan & KB
Badan Kominfo dan Bag. Humas
…….kali
Kominfo Dinas Pariwisata BPM Disperindag PMPK UKM Bag. Humas
………..%
Badan Pertanahan Bag. Aset & Perlengkapan
.…… x100 .……
Fotocopy Daftar rincian Fotocopy Daftar rincian
Daftar rincian perkecamatan Daftar nama Badan Pemb. petugas Perempuan & KB perkecamatan Daftar rincian / Dinas profil dinas Perhubungan
Nama website
Menunjukkan jumlah pameran/expo per tahun
Luas lahan bersertifikat disuatu daerah dibagi luas lahan yg seharusnya bersertifikat di suatu daerah X 100
Fotocopy Perda / Perwako / SK Fotocopy Daftar Disperindag rincian per bulan Fotocopy Daftar Badan Pemb. Perempuan & KB rincian KP2K
Fotocopy tampilan layar dan perwako
Fotocopy Daftar rincian Foto Dokumen
Daftar rincian Lahan Bersertifikat milik Pemko Batam
Penyelesaian kasus tanah Negara
Jml kasus yg diselesaiakan dibagi jml kasus yg terdaftar X 100
.…… x100 .……
61
Penyelesaian ijin lokasi
62
Kegiatan pembinaan politik daerah
Jml ijin lokasi dibagi permohonan ijin lokasi X 100 Menunjukkan jml kegiatan pembinaan politik daerah
.…… x100 .…… Ada/Tdk ada
63
Kegiatan pembinaan thd LSM, Ormas dan OKP
Menunjukkan jml kegiatan pembinaan thd LSM, Ormas dan OKP
Ada/Tdk ada
64
Sistem informasi manajemen pemda
Menunjukkan jml sistem informasi manajemen pemda yg telah dibuat oleh pemda Ada / tidaknya survey IKM di pemda
Ada/Tdk ada
Jml PKK aktif dibagi jml PKK X 100
.…… x100 .…… .…… x100 .…… Ada/Tdk ada
60
19
20
Kesbang & Politik
Otonomi Daerah
65 21
22
Pemberdayaan Masyarakat & Desa
Sosial
66
Indeks kepuasan layanan masyarakat PKK aktif
67
Posyandu
68
Jml sarana sosial seperti panti asuhan, panti jompo dan panti rehabilitasi
69
70
23
Budaya
71 72
Persentase penyandang cacat baik fisik dan mental, serta lanjut usia yang tidak potensial yang telah menerima jaminan sosial PMKS yg memperoleh bantuan sosial Penyelenggaraan festival seni dan budaya Sarana penyelenggaraan seni dan budaya
Jml posyandu aktif dibagi total posyandu X 100 Menunjukkan jml sarana sosial seperti panti asuhan, panti jompo dan panti rehabilitasi, rumah singgah dll yg terdapat di suatu daerah Jml penyandang cacat fisik dan mental serta lanjut usia tidak potensial yg menerima jamsos thn 2016 dibagi jml Jml penyandang cacat fisik dan mental serta lanjut usia tidak potensial yg seharusnya menerima jamsos X 100 Jml PMKS yg diberikan bantuan dibagi Jml PMKS yg seharusnya menerima bantuan dikali 100 Jml penyelenggaraan seni dan budaya Jml sarana penyelenggaraan seni dan budaya
Ada/Tdk ada
………..%
Badan Pertanahan
………..%
Badan Pertanahan Badan Kesbangpol Linmas Badan Kesbangpol Linmas
…....keg. …...keg.
…..buah
Badan Kominfo
Ada/ tidak ada
Bag. Ortal
………..%
Kecamatan
………..%
Kecamatan
…..buah
Dinas Sosial
.…… x100 .……
.…… x100 .……
Daftar rincian jml kasus tanah Negara Daftar rincian Daftar rincian kegiatan pembinaan politik Daftar rincian pembinaan thd LSM, Ormas & OKP Print out laman muka Copy hasil survey dan surveyor Daftar rincian perkecamatan/kel Daftar rincian perkecamatan/kel Daftar rincian dan lokasi Daftar rincian perkecamatan
………..%
Dinas Sosial
………..%
Dinas Sosial
……kali
Dinas Pariwisata & Kebudayaan Dinas Pariwisata & Kebudayaan
……buah
Daftar rincian perkecamatan Daftar rincian Daftar rincian
73
24
Statistik
74 75
25
Kearsipan
76
77
26
Perpustakaan
78
79
Benda, Situs dan Kawasan Cagar Budaya yang dilestarikan
Penyusunan buku Kota dalam angka Penyusunan buku PDRB kota
Ada / tidak ada
Penerapan pengelolaan arsip secara baku
Jml SKPD yg telah menerapkan arsip secara baku dibagi jml SKPD X 100%
Jml kegiatan pembinaan petugas pengelola pengarsipan
Menunjukkan jml kegiatan pembinaan petugas pengelola pengarsipan
Koleksi buku yg tersedia di perpustakaan daerah Jml pengunjung perpustakaan
Daftar rincian
Jml benda, situs dan kawasan Cagar Budaya yg dilestarikan dibagi total benda, situs & kawasan yg dimilki daerah Ada / tidak ada
Jml koleksi judul buku yg tersedia di perpustakaan daerah dibagi jml koleksi jml buku yg tersedia di perpustakaan daerah X 100 Jml kunjungan ke perpustakaan selama th 2016 dibagi jml orang dalam populasi yg harus dilayani (usia 10 s/d 59 th)
.…… x100 .……
.…… x100 .…… .…… x100 .……
…… buah
Dinas Pariwisata
Ada/Tdk ada
Bappeda
Dokumen
Ada/Tdk ada
Bappeda
Dokumen PDRB 2016
………..%
Kantor Perpustakaan Umum dan Arsip
… keg.
Kantor Perpustakaan Umum dan Arsip
…..%
Kantor Perpustakaan Umum dan Arsip
…..……..
Kantor Perpustakaan Umum dan Arsip
Daftar nama SKPD yang menerapkan arsip secara baku Nama Kegiatan dan Laporan kegiatan peningkatan SDM pengelola arsip Daftar rincian koleksi buku Daftar rincian yg menunjukkan jumlah kunjungan th 2016
NO
URUSAN
NO
IKK
JENIS DATA
RUMUS
CAPAIAN KINERJA
SUMBER DATA
…..%
Dinas KP2K
…..%
Dinas KP2K
….. %
Dinas KP2K
…..%
Dinas KP2K
…..%
Dinas KP2K
…..%
Dinas KP2K
…..%
Bapedalda
…..%
Dinas Perindag & ESDM
… orang
Dinas Pariwisata
…..%
Bappeda
…..%
Bappeda
…..%
Dinas Perindag & ESDM
…..%
Bappeda
US$..........
Dinas Perindag & ESDM
-
-
KET
URUSAN PILIHAN 1
2
Kelautan dan Perikanan
Pertanian
1
Produksi perikanan
2
Jumlah rata-rata konsumsi ikan
3
Produktivitas padi atau bahan pangan utama lokal lainnya per hektar Kontribusi sektor pertanian thd PDRB Rehabilitasi hutan dan lahan kritis
4 3
4
5
Kehutanan
Energi dan SDM
Pariwisata
5 6
Kerusakan kawasan hutan
7
Pertambangan tanpa ijin/liar
8
Kontribusi sektor pertambangan thd PDRB
9
Kunjungan wisata
10 6
Industri
11 12
7
8
Perdagangan
Transmigrasi
13
Kontribusi sektor pariwisata thd PDRB Kontribusi sektor industri thd PDRB Pertumbuhan Industri Kontribusi sektor perdagangan thd PDRB
14
Ekspor bersih perdagangan
15
Transmigrasi swakarsa
Jml produksi ikan (ton/tahun) dibagi target daerah (ton/tahun) X 100 Jml konsumsi ikan (Kg) dibagi target daerah (Kg) X 100 Produksi tanaman padi/bahan pangan utama lokal lainnya (ton) dibagi luas areal tanaman padi/ bahan (ha) Jml kontribusi PDRB dari sektor pertanian dibagi jml total PDRB X 100 Luas hutan dan lahan kritis yg direhabilitasi dibagi luas total hutan dan lahan kritis X 100 Luas kerusakan kawasan hutan dibagi luas kawasan hutan X 100% Luas penambangan liar yg ditertibkan dibagi luas area penambangan liar Jml kontribusi PDRB dari sektor pertambangan dibagi jml total PDRB X 100 Menunjukkan total jml wisatawan th 2016 Jml kontribusi PDRB dari sektor pariwisata dibagi jml total PDRB X 100 Jml kontribusi PDRB dari sektor industri (Rp) dibagi jml total PDRB X 100 Jml industri th 2016 dikurang jml industri th 2013 dibagi jml industri th 2016 X 100 Jml kontribusi PDRB dari sektor perdagangan dibagi jml total PDRB X 100 Nilai ekspor (konfersi ke Rupiah) dikurang nilai impor (konversi ke Rupiah) Jml transmigrasi swakarsa dibagi Jml transmigrasi X 100
.…… x100 .…… .…… x100 .…… .…… x100 .…… .…… x100 .…… .…… x100 .…… .…… x100 .…… .…… x100 .…… .…… x100 .……
.…… x100 .…… .…… x100 .…… .…… x100 .…… .…… x100 .……
-
Daftar rincian dan profil SKPD Daftar rincian perkecamatan Daftar rincian perkecamatan Daftar rincian perkecamatanl Daftar rincian perkecamatan Daftar rincian Daftar rincian / profil SKPD Daftar rincian Daftar rincian perbulan / profil SKPD Dokumen PDRB Dokumen PDRB Daftar rincian Dokumen PDRB Daftar rincian -
PROGRAM NASIONAL
KEMENTERIAN DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA DIREKTORAT JENDERAL OTONOMI DAERAH JL. MEDAN MERDEKA UTARA NO. 7-8 JAKARTA PUSAT 10110
A. URUSAN WAJIB 1. PENDIDIKAN
No 1 2 3 4 5 6 7 8
PROGRAM NASIONAL Program Pendidikan Anak Usia Dini Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar SembilanPendidikan Program Tahun Menengah Program Pendidikan Tinggi Program Pendidikan Non Formal Program Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan Program Manajemen Pelayanan Pendidikan Program Penelitian dan Pengembangan Pendidikan Jumlah
PROVINSI
V V V
KABUPATEN/ KOTA V V V V
V V
V
V 6
5
2. KESEHATAN
No 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
PROGRAM NASIONAL Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat Program Lingkungan Sehat Program Upaya Kesehatan Masyarakat Program Upaya Kesehatan Perorangan Program Pencegahan dan Pemberantasan Penyakit Perbaikan Gizi Masyarakat Program Program Sumber Daya Kesehatan Program Obat dan Perbekalan Kesehatan Program Kebijakan Manajemen Kesehatan Masyarakat Program Kebijakan dan Manajemen Pembangunan Kesehatan
11 12
Program Pengawasan Obat dan Program MakananPengembangan Obat Asli Indonesia Jumlah
PROVINSI
KABUPATEN/ KOTA
V V V V
V V V V
V V V V V
V V V V V
V
V
V
V
V
V
12
12
3. LINGKUNGAN HIDUP
No 1 2 3 4
PROGRAM NASIONAL Program Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Alam Program Pengembangan Kapasitas Pengelolaan Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup Program Peningkatan Kualitas dan Akses Informasi Sumber Daya Alam Program Pengendalian dan Lingkungan Hidup Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup Jumlah
PROVINSI V
KABUPATEN/ KOTA V
V V
V
V 4
V 3
4. Pekerjaan Umum
No 1 2 3 4 5 6 7 8
PROGRAM NASIONAL Program Pengembangan, Pengelolaan, dan Konservasi Sungai, Danau, dan ProgramAir Pengembangan dan Sumber Lainnya Pengelolaan Jaringan Irigasi, Rawa, dan Jaringan Program Banjir dan PengairanPengendalian Lainnya Pengamanan Pantai Program Penyediaan dan Pengelolaan Air Baku Program Rehabilitasi/ Pemeliharaan Jalan dan Jembatan Program Peningkatan/ Pembangunan Jalan dan Jembatan Program Pembangunan Ekonomi Lokal Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Air Minum dan Air Limbah Jumlah
PROVINSI
KABUPATEN/ KOTA
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V V
V V
V
V
8
8
5. Penataan Ruang
No 1
PROGRAM NASIONAL Program Penataan Ruang Jumlah
V 1
KABUPATEN / KOTA V 1
PROVINSI
KABUPATEN/ KOTA
PROVINSI
6. Perencanaan Pembangunan
No
PROGRAM NASIONAL Tidak Ada Jumlah
7. Perumahan
No 1 2 3
PROGRAM NASIONAL Program Pengembangan Perumahan Program Pemberdayaan Komunitas Perumahan Program Peningkatan Kinerja Pengelolaan Persampahan dan Jumlah Drainase
PROVINSI V
KABUPATEN/ KOTA V
V
V
V 3
V 3
8. Kepemudaan & Olah Raga
No 1 2 3 4 5
PROGRAM NASIONAL Program Pengembangan dan Keserasian Program KebijakanPembinaan Pemuda dan Peningkatan Partisipasi Pemuda Program Pembinaan dan Pemasyarakatan Olah Program Raga Peningkatan Sarana dan Prasarana Olah Raga Program Pengembangan Kebijakan dan Manajemen Olahraga Jumlah
PROVINSI V
KABUPATEN/ KOTA V
V
V
V
V
V
V
V 5
4
9. Penanaman Modal
No 1 2 3
PROGRAM NASIONAL Program Peningkatan Iklim Investasi dan Realisasi Program Peningkatan Investasi Promosi dan Kerjasama Investasi Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Jumlah
PROVINSI V
KABUPATEN/ KOTA V
V
V
V
V
3
3
10. Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah
No 1 2 3 4 5
PROGRAM NASIONAL Program Penciptaan Iklim Usaha Bagi UMKM Program Pengembangan Sistem Pendukung Usaha Bagi Program Pengembangan UMKM Kewirausahaan Dan Keunggulan Program Pemberdayaan Kompetitif UKM Usaha Skala Mikro Program Peningkatan Kualitas Kelembagaan Jumlah Koperasi
V V
KABUPATEN/ KOTA V V
V
V
V V
V V
5
5
PROVINSI
11. Kependudukan dan Catatan Sipil
No 1 2
PROGRAM NASIONAL Program Keserasian Kebijakan Kependudukan Program Penataan Administrasi Kependudukan Jumlah
PROVINSI V V
KABUPATEN/ KOTA V V
2
2
PROVINSI
KABUPATEN/ KOTA
V
V
V
V
V
V
3
3
12. Ketenagakerjaan
No 1 2 3
PROGRAM NASIONAL Program Peningkatan Kualitas dan Produktivitas Tenaga Kerja Program Perlindungan dan Pengembangan LembagaPerluasan Program Tenaga Kerja. dan Pengembangan Kesempatan Kerja Jumlah
13. Ketahanan Pangan
No 1
PROGRAM NASIONAL Program Peningkatan Ketahanan Pangan Jumlah
PROVINSI V 1
KABUPATEN/ KOTA V 1
14. Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
No 1 2 3
PROGRAM NASIONAL Program Peningkatan Kualitas Hidup dan Perlindungan Perempuan Program Peningkatan Kesejahteraan dan Perlindungan Anak Program Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender dan Anak Jumlah
PROVINSI V
KABUPATEN/ KOTA V
V
V
V
V
3
3
15. Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera
No 1 2 3 4
PROGRAM NASIONAL Program Keluarga Berencana Program Kesehatan Reproduksi Remaja Program Ketahanan dan Pemberdayaan Keluarga Program Penguatan Pelembagaan Keluarga Kecil BerkualitasJumlah
PROVINSI V V V
KABUPATEN/ KOTA V V V
V
V
4
4
16. Perhubungan
No 1 2 3 4 5 6
PROGRAM NASIONAL Program Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Program Pembangunan dan Fasilitas LLAJ Prasarana dan Fasilitas LLAJ Program Peningkatan Aksesibilitas Pelayanan Angkutan LLAJ Program Restrukturisasi Kelembagaan dan Prasarana Program Rehabilitasi LLAJ: Prasarana Dermaga ProgramDanau, Pembangunan Prasarana dan Sungai, dan Penyebrangan Sarana ASDP Jumlah
V
KABUPATEN/ KOTA V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
6
6
PROVINSI
17. Komunikasi dan Informatika
No 1 2
PROGRAM NASIONAL Penguasaan serta Pengembangan Aplikasi dan Program Teknologi Peningkatan Informasi Kualitas dan Pelayanan informasi PublikJumlah
PROVINSI V
KABUPATEN/ KOTA V
V
V
2
2
PROVINSI
KABUPATEN/ KOTA
PROVINSI V
KABUPATEN/ KOTA V
V 2
V 2
18. Pertanahan
No
PROGRAM NASIONAL
1 19. Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri
No 1 2
PROGRAM NASIONAL Program Pemberdayaan Potensi Keamanan Program Pemeliharaan Kamtibmas Jumlah
20. Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi
Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian, dan Persandian No 1 2 3 4.
PROGRAM NASIONAL Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Pemerintah Daerah Program Peningkatan Profesionalisme Aparatur Pemerintah Daerah Program Peningkatan Kapasitas Keuangan Daerah Peningkatan Kerja sama antar Program Daerah Jumlah
V
KABUPATEN/ KOTA V
V
V
V
V
PROVINSI
V 4
3
21. Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
No 1 2 3
PROGRAM NASIONAL
PROVINSI
Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Perdesaan Program Pengembangan Ekonomi Lokal Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Pedesaan Jumlah
V
KABUPATEN/ KOTA V
V
V V
2
3
22. Sosial
No 1 2
3 4 5
PROGRAM NASIONAL Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial Program Pemberdayaan Fakir Miskin, Komunitas Adat Terpencil (KAT), dan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial Lainnya Program Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial Program Peningkatan Kualitas Penyuluhan Kesejahteraan Program Bantuan Sosial dan Jaminan Kesejahteraan Sosial Jumlah
PROVINSI V
KABUPATEN/ KOTA V
V
V
V
V
V
V
V
V
5
5
23. Budaya
No 1 2 3 4
KABUPATEN/ KOTA V V V V
PROGRAM NASIONAL
PROVINSI
Program Pengelolaan Keragaman Budaya Program Pengembangan Nilai Budaya Program Pengelolaan Kekayaan Budaya Program Pengembangan Kemitraan
V V V V
Jumlah
4
4
PROVINSI V
KABUPATEN/ KOTA V
1
1
PROVINSI
KABUPATEN/ KOTA
24. Statistik
No 1
PROGRAM NASIONAL Program Penyempurnaan dan Pengembangan Statistik Jumlah
25. Kearsipan
No
PROGRAM NASIONAL Jumlah
26. Perpustakaan
No 1 2
KABUPATEN/ KOTA V
PROGRAM NASIONAL
PROVINSI
Program Pengembangan Budaya Baca dan Pengembangan Nilai Budaya Pembinaan Perpustakaan
V V
V
Jumlah
2
2
B. URUSAN PILIHAN 1. Kelautan dan Perikanan
No 1 2
PROGRAM NASIONAL Program Pengembangan Sumber Daya Perikanan Program Pengembangan dan Pengelolaan Sumber Daya Kelautan Jumlah
PROVINSI V
KABUPATEN/ KOTA V
V
V
2
2
2. Pertanian
No 1 2
PROGRAM NASIONAL Program Pengembangan Agribisnis Program Peningkatan Kesejahteraan Petani Jumlah
PROVINSI V V 2
KABUPATEN/ KOTA V V 2
3. Kehutanan
No 1 2 3 4
PROGRAM NASIONAL Program Pemantapan Pemanfaatan Potensi Sumber Daya Hutan. Program Pengembangan Kapasitas Pengelolaan Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup Program Peningkatan Kualitas dan Akses Informasi Sumber Daya Alam dan Program Rehabilitasi Lingkungan Hidup dan Pemulihan Cadangan Sumber Daya Alam Jumlah
PROVINSI V
KABUPATEN/ KOTA V
V
V
V
V
V 4
3
4. Energi dan Sumber Daya Mineral
No 1 2 3
PROGRAM NASIONAL
PROVINSI
Program Pembinaan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara Progam Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Alam Program Peningkatan aksebilitas Pemda dan Koperasi Masyarakat Terhadap Jasa Pelayanan Sarana dan Prasana Jumlah
V
KABUPATEN/ KOTA V
V
V
V
V
3
3
5. Pariwisata
No 1 2 3
PROGRAM NASIONAL Program Pengembangan Pemasaran Pariwisata Program Pengembangan Destinasi Pariwisata Program Pengembangan Kemitraan Pariwisata Jumlah
PROVINSI V
KABUPATEN/ KOTA V
V
V
V
V
3
3
6. Industri
No 1 2 3
PROGRAM NASIONAL Program Pengembangan Industri Kecil dan Menengah (IKM) Program Peningkatan Kemampuan Teknologi Industri Program Penataan Struktur Industri Jumlah
PROVINSI V
KABUPATEN/ KOTA V
V
V
V 3
2
7. Perdagangan
No 1 2 3 4
PROGRAM NASIONAL
PROVINSI
KABUPATEN/ KOTA V V
Peningkatan dan Pengembangan Ekspor Peningkatan Efisiensi Program Perdagangan Dalam Negeri Program Persaingan Usaha
V V
Program Perlindungan Konsumen dan Pengamanan Perdagangan Jumlah
V
V
4
4
PROVINSI
KABUPATEN/ KOTA V
V
8. Transmigrasi
No 1
PROGRAM NASIONAL Program Pengembangan Wilayah Tertinggal Jumlah
1
KUALIFIKASI PENDIDIKAN, PANGKAT DAN GOLONGAN, JUMLAH PEJABATN STRUKTURAL DAN FUNGSIONAL NAMA SKPD : ……… URUSAN YANG DISELENGGARAKAN : 1). …………… 2) ……………. 3) ……………. NamaJabatan (sesuai Status Jabatan KlasifikasiPendidikan (terakhir) PERDA) Perda No. …..Thn Isi Kosong SLTP SLTA D1 D2 D3 S1 ….. Urusan 1) : Kepala … v Nama ………. Sekretaris … x Nama …….. Kasubbid/Kasi Kasubbid/Kasi staf Dst. Urusan 2) : Kabid Kasubbid/Kasi Kasubbid/Kasi stsf Dst. Urusan3) : JabatanFungsional Fungsional ……… Nama ……. Fungsional Nama ……
GolongandanPangkat S2
S3
I
II
II
IV
PendidikandanPelatihan PIM I
PIM II
PIM III
Dto
Kepala SKPD
PIM IV
Jumlah
Ket.
