Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Tahun Anggaran 2010
BAB IV TUGAS PEMBANTUAN
Berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Pasal 1, serta Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2008 tentang Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan, yang dimaksud tugas pembantuan adalah penugasan dari Pemerintah kepada daerah dan/atau desa, dari pemerintah provinsi kepada kabupaten/kota dan/atau desa serta dari pemerintah kabupaten/kota kepada desa untuk melaksanakan tugas tertentu dengan kewajiban melaporkan dan mempertanggungjawabkan pelaksanaannya kepada yang menugaskan. Pembiayaan Tugas Pembantuan dari Pemerintah kepada daerah sesuai dengan Pasal 7 Peraturan Pemerintah Nomor 52 tahun 2001 tentang Penyelenggaraan Tugas Pembantuan dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara. Sedangkan biaya penyelenggaraan Tugas Pembantuan dari Kabupaten kepada desa dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten. Dari uraian diatas, Pemerintah Kabupaten Sleman melaksanakan beberapa tugas pembantuan yang diterima dari Pemerintah dan memberikan tugas pembantuan kepada desa sebagai berikut: A. TUGAS PEMBANTUAN YANG DITERIMA 1. Bidang Tanaman Pangan dan Hortikultura a. Dasar Hukum 1) DIPA Nomor: 0772/018-03.4/-/2010 tanggal 31 Desember 2009 2) DIPA Nomor: 0772/018-04.4/-/2010 tanggal 31 Desember 2009 3) DIPA Nomor: 0772/018-07.4/-/2010 tanggal 31 Desember 2009 b. Instansi Pemberi Tugas Pembantuan Direktorat Jenderal Tanaman Pangan, Direktorat Jenderal Hortikultura, Direktoral Jenderal Pengolahan dan Pemasaran Hasil Pertanian Kementerian Pertanian RI.
376
Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Tahun Anggaran 2010
c. Program dan Kegiatan 1) Program Peningkatan Ketahanan Pangan a) Mekanisasi Kegiatan Produksi Pertanian Primer: Pembinaan dan pengembangan kelembagaan alsintan b) Peningkatan Produksi, Produktivitas dan Mutu Produk Pertanian serta Pengembangan Kawasan: (1) Pendidikan dan pelatihan teknis (pelatihan PL-III SLPTT padi dan kedelai) (2) Penguatan modal usaha kelompok (3) Pembinaan dan pengembangan komoditas tanaman pangan (4) Pengembangan kawasan hortikultura c)
Penguatan
Kelembagaan
Perbenihan:
Pengembangan
perbenihan d) Bantuan Langsung Benih Unggul (BLBU) e) Peningkatan Pasca Panen dan Pemasaran Komoditas Pertanian 2) Program Peningkatan Kesejahteraan Petani a) Fasilitasi Magang Sekolah Lapang Hortikultura (SL GAP Hortikultura) b) Penerapan
dan
Pemantapan
Prinsip
Good
Governance,
Penyelesaian Daerah Konflik, Bencana Alam, Daerah Tertinggal, Pulau Terluar dan Perbatasan: (1) Administrasi kegiatan (2) Pemutakhiran data 3) Program Pengembangan Agribisnis Program Pengembangan Agribisnis dengan kegiatan Integrasi Tanaman Ternak, Kompos, dan Biogas: a) Pengawasan pupuk dan pestisida b) Pembinaan dan pengembangan pupuk d. Realisasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan Realisasi pelaksanaan program dan kegiatan tugas pembantuan tanaman pangan dan hortikultura adalah:
377
Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Tahun Anggaran 2010
1) Program Peningkatan Ketahanan Pangan a) Bantuan uang muka dan bantuan kepemilikan untuk pengadaan 5 jenis alsintan b) Pelaksanaan PL-III SLPTT padi 1 angkatan dan jagung 1 angkatan c)
Bantuan PMUK kepada kelompok tani untuk penyelenggaraan SL/LL ke 684 kelompok tani: (1) Padi non hibrida 620 Kelompok Tani (2) Padi hibrida 10 Kelompok Tani (3) Padi lahan kering 4 Kelompok Tani (4) Kedelai 1 Kelompok Tani
d) Penyusunan petunjuk teknis, koordinasi dan pembinaan upaya peningkatan produksi dan produktivitas padi e) Pengembangan perbenihan jagung komposit 25 ha f) Bantuan dana pengadaan benih: a) Lokasi SLPTT: benih padi non hibrida 387.500 kg, benih padi hibrida 7.500 kg, benih padi lahan kering 2.500 kg, benih jagung hibrida 7.500 kg, benih kedelai 400 kg. b) Lokasi non SLPTT: benih padi hibrida 7.500 kg, jagung hibrida 7.500 kg, benih kacang tanah 36.000 kg. g) Bantuan sosial pengembangan kawasan salak pondoh 4 paket, krisan 2 paket, buah naga 2 paket h) Pembinaan pengembangan kawasan salak pondoh, krisan, dan buah naga i) Pendampingan penerapan GAP/SOP hortikultura salak pondoh, krisan, dan buah naga j) Pengadaan power threser 7 unit dan power reaper 1 unit k) Bimbingan teknis penanganan pasca panen 2 hari 2) Program Peningkatan Kesejahteraan Petani a) Penyusunan laporan fisik dan keuangan per bulan, per tri wulan, dan laporan tahunan
378
Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Tahun Anggaran 2010
b) Penyusunan data statistik tanaman pangan per bulan dan laporan SAI per bulan c) Magang sekolah lapang penerapan GAP/SOP oleh petani dan kelompok tani salak pondoh, krisan, dan buah naga 3) Program Pengembangan Agribisnis a) Kelancaran penyaluran pupuk bersubsidi di 1.111 kelompok tani b) Fasilitasi pembuatan pupuk organik 1 unit
e. Sumber dan Jumlah Anggaran Yang Digunakan 1) DIPA Nomor: 0772/018-03.4/-/2010 tanggal 31 Desember 2009, dengan alokasi anggaran sebesar Rp 2.255.990.000,00, realisasi Rp 2.182.822.500,00 atau 96,76%. 2) DIPA Nomor: 0772/018-04.4/-/2010 tanggal 31 Desember 2009, dengan alokasi anggaran sebesar Rp 300.000.000,00, realisasi Rp 294. 380.000,00 atau 98,134%. 3) DIPA Nomor: 0772/018-07.4/-/2010 tanggal 31 Desember 2009, dengan alokasi anggaran sebesar Rp 300.000.000,00, realisasi Rp 269.612.500,00 atau 89,87%.
f. SKPD Yang Melaksanakan Tugas Pembantuan SKPD yang melaksanakan tugas pembantuan bidang tanaman pangan dan hortikultura adalah Bidang Tanaman Pangan dan Hortikultura pada Dinas Pertanian, Perikanan dan Kehutanan, dibentuk berdasarkan Perda Nomor : 9 Tahun 2009 tentang Organisasi Perangkat Daerah Pemerintah Kabupaten Sleman dan Peraturan Bupati Sleman Nomor 9 Tahun 2009 tentang Uraian Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Dinas Pertanian, Perikanan dan Kehutanan Kabupaten Sleman. Bidang Tanaman Pangan dan Hortikultura Dinas Pertanian, Perikanan dan Kehutanan
memiliki
pengembangan
tugas
usaha,
menyelenggarakan
produksi,
pengolahan
pembinaan pasca
dan
panen,
penanganan pasca panen, sarana, dan prasarana tanaman pangan dan hortikultura, memiliki fungsi: 379
Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Tahun Anggaran 2010
1. Penyusunan
rencana
kerja
Bidang
Tanaman
Pangan
dan
Hortikultura; 2. Perumusan kebijakan teknis pembinaan dan pengembangan usaha, produksi, pengolahan pasca panen, penanganan pasca panen, sarana, dan prasarana tanaman pangan dan hortikultura; 3. Penyelenggaraan pembinaan dan pengembangan usaha tanaman pangan dan hortikultura; 4. Penyelenggaraan pembinaan dan pengembangan produksi tanaman pangan dan hortikultura; 5. Penyelenggaraan pembinaan dan pengembangan pengolahan dan penanganan pasca panen tanaman pangan dan hortikultura; 6. Penyelenggaraan pembinaan dan pengembangan sarana dan prasarana tanaman pangan dan hortikultura; 7. Evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan rencana kerja Bidang Tanaman Pangan dan Hortikultura.
g. Sumber Daya Manusia Sumber daya manusia penyelenggara tugas pembantuan bidang tanaman pangan dan hortikultura adalah sebagai berikut: Tabel 4.1. SDM Penyelenggara Tugas Pembantuan Bidang Tanaman Pangan dan Hortikultura No. 1 2 3 4 5 6
Jenis Pendidikan SD SMP SMA Sarmud/D3 Strata 1 Strata 2 Jumlah
Jumlah SDM (orang) Jumlah 13 2 8 3 26
No 1. 2. 3. 4.
Golongan I II III IV Jumlah
Jumlah 4 21 1 26
Sumber: Dinas Pertanian, Perikanan dan Kehutanan
Pejabat struktural penyelenggara tugas pembantuan bidang tanaman pangan dan hortikultura terdiri dari 1 orang pejabat eselon II, 1 orang pejabat eselon III dan 4 pejabat eselon IV. 380
Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Tahun Anggaran 2010
h. Sarana dan Prasarana Sarana dan prasarana pendukung penyelenggaraan tugas pembantuan bidang tanaman pangan dan hortikultura sebagai berikut: Tabel 4.2. Sarana dan Prasarana Tugas Pembantuan Bidang Tanaman Pangan dan Hortikultura No. Jenis Jumlah Keterangan 1. Kantor 1 unit 2. UPTD BP3K 8 unit 3. UPTD Sub Terminal Agribisnis 1 unit 4. Gedung gudang obat 1 unit 5. Kendaraan roda 4 1 unit 6. Kendaraan roda 2 8 unit 7. Komputer/Laptop 17 unit 8. LCD 1 unit 9. GPS 2 unit 10. Soil Moisture Tester 8 unit 11. Altimeter 3 unit 12. Kamera 2 unit 13. Handycam 1 unit 14. Brankas 1 unit Sumber: Dinas Pertanian, Perikanan dan Kehutanan 2. Bidang Perikanan a. Dasar Hukum 1) DIPA Nomor: 0240/032-07.4/-/2010 tanggal 31 Desember 2009 2) DIPA Nomor: 0240/032-04.4/-/2010 tanggal 6 Oktober 2010 b. Instansi Pemberi Tugas Pembantuan Direktorat Jenderal Kelautan, Pesisir dan Pulau-pulau Kecil, Direktorat Jenderal Perikanan Budidaya, Kementerian Kelautan dan Perikanan c. Program dan Kegiatan Program Pengembangan Sumberdaya Perikanan dengan kegiatan: 1) Pemberdayaan ekonomi, sosial, budaya, pelaku usaha perikanan dan masyarakat pesisir 2) Pengembangan wirausaha pemula perikanan budidaya 3) Identifikasi, seleksi dan verifikasi bagi calon penerima bantuan 4) Forum wirausaha gurami 5) Pengadaan paket wirausaha gurami 381
Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Tahun Anggaran 2010
d. Realisasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan Realisasi pelaksanaan program dan kegiatan tugas pembantuan bidang perikanan adalah: 1) Sosialisasi program PNPM Mandiri Kelautan-Perikanan 50 orang 2) Pengembangan usaha ekonomi: a) Pengadaan
jasa
konsultasi:
fasilitasi
pengembangan
kelembagaan kelompok masyarakat dan pemetaan swadaya kesejahteraan masyarakat b) Bantuan langsung masyarakat untuk 14 kelompok dan 1 orang wirausaha dengan nilai Rp 474.600.000,00 3) Lokakarya program PNPM Mandiri Kelautan-Perikanan 4) Pendampingan oleh Tenaga pendamping 5) Terpilihnya kelompok penerima bantuan pengembangan wirausaha pemula perikanan budidaya sebanyak 16 kelompok (88 paket) di 16 kecamatan 6) Forum usaha gurami diikuti 88 orang penerima bantuan wirausaha yang berasal dari 16 kelompok di 16 kecamatan 7) Bantuan pengembangan wirausaha gurami sejumlah 88 paket, masing-masing paket terdiri dari benih gurami 750 ekor, pelet 150 kg, batako 1.320 buah, dan semen 12 sak. e. Sumber dan Jumlah Anggaran Yang Digunakan 1) DIPA Nomor: 0240/032-07.4/-/2010 tanggal 31 Desember 2009 dengan alokasi anggaran sebesar Rp 750.000.000,00, realisasi Rp 735.901.300,00 atau 98,52%. 2) DIPA Nomor: 0240/032-04.4/-/2010 tanggal 6 Oktober 2010 dengan alokasi
anggaran
sebesar
Rp
719.810.000,00,
realisasi
Rp
719.810.000,00 atau 100%. f. SKPD Yang Melaksanakan Tugas Pembantuan SKPD penyelenggara tugas pembantuan bidang perikanan adalah Bidang Perikanan pada Dinas Pertanian, Perikanan dan Kehutanan, berdasarkan Perda Nomor : 9 Tahun 2009 tentang Organisasi Perangkat Daerah Pemerintah Kabupaten Sleman dan Peraturan Bupati 382
Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Tahun Anggaran 2010
Sleman Nomor 9 Tahun 2009 tentang Uraian Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Dinas Pertanian, Perikanan dan Kehutanan Kabupaten Sleman. Bidang Perikanan Dinas Pertanian, Perikanan dan Kehutanan memiliki tugas menyelenggarakan pembinaan dan pengembangan usaha dan produksi perikanan, memiliki fungsi: 1. Penyusunan rencana kerja Bidang Perikanan; 2. Perumusan kebijakan teknis pembinaan dan pengembangan usaha dan produksi perikanan; 3. Penyelenggaraan pembinaan dan pengembangan usaha perikanan; 4. Penyelenggaraan
pembinaan
dan
pengembangan
produksi
perikanan; 5. Penyelenggaraan pembinaan dan pengembangan perikanan; 6. Evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan rencana kerja Bidang Perikanan. g. Sumber Daya Manusia Sumber daya manusia penyelenggara bidang perikanan adalah sebagai berikut: Tabel 4.3. SDM Penyelenggara Bidang Perikanan Jumlah SDM (orang) No. Jenis Pendidikan Jumlah 1 SD 2 SMP 3 SMA 6 4 Sarmud/D3 1 5 Strata 1 8 6 Strata 2 2 Jumlah 17 Sumber: Dinas Pertanian, Perikanan dan Kehutanan
No 1. 2. 3. 4.
Golongan I II III IV Jumlah
Jumlah 1 15 1 17
Pejabat struktural penyelenggara bidang perikanan terdiri dari 1 orang pejabat eselon II, 1 orang pejabat eselon III dan 3 orang pejabat eselon IV. h. Sarana dan Prasarana Sarana dan prasarana pendukung penyelenggaraan bidang perikanan sebagai berikut:
383
Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Tahun Anggaran 2010
Tabel 4.4. Sarana dan Prasarana Bidang Perikanan No. 1. 2. 3.
Jenis Kantor UPTD Pengembangan Pemasaran Ikan Sempu Balai Benih Ikan - Rewulu - Moyudan - Tanjungtirto, Berbah - Ngemplak
dan
Jumlah 1 unit 1 unit
Keterangan 295 m2 1,3 ha 0,8 ha untuk kolam
5 unit 1,3 ha(0,78 ha kolam) 0,8 ha(0,5 ha kolam) 1 ha (0,8 ha kolam) 1 ha (0,6 ha kolam)
4. Pos penyuluhan 2 unit 5. Kendaraan roda 4 2 unit 6. Kendaraan roda 2 33 unit 7. Komputer/Laptop 10 unit 8. LCD 1 unit 9. Kamera 2 unit 10. Handycam 1 unit Sumber: Dinas Pertanian, Perikanan dan Kehutanan
Seyegan dan Moyudan
3. Bidang Ketenagakerjaan a. Dasar Hukum DIPA Nomor: 0241/026-04.4/-/2010 tanggal 31 Desember 2009 b. Instansi Pemberi Tugas Pembantuan Direktorat Jenderal Pembinaan Penempatan Tenaga Kerja Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi c. Program dan Kegiatan 1) Program Peningkatan Kualitas dan Produktivitas Tenaga Kerja, dengan kegiatan Penyelenggaraan program pelatihan kerja berbasis masyarakat 2) Program Perluasan dan Pengembangan Kesempatan Kerja, dengan kegiatan: a) Konsolidasi program perluasan kesempatan kerja b) Fasilitasi
pendukung
pasar
kerja
melalui
penguatan
kelembagaan, peningkatan informasi, penyelenggaraan bursa kerja
384
Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Tahun Anggaran 2010
d. Realisasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan Realisasi pelaksanaan program dan kegiatan tugas pembantuan bidang ketenagakerjaan adalah: 1) Program Peningkatan Kualitas dan Produktivitas Tenaga Kerja dengan kegiatan Pemberdayaan masyarakat melalui Terapan Teknologi Tepat Guna (TTG) sebanyak 20 orang 2) Program Perluasan dan Pengembangan Kesempatan Kerja a) Padat karya produktif, berupa pembuatan kandang sapi di Desa Tamanmartani Kalasan dan Desa Tridadi Kecamatan Sleman b) Penempatan tenaga kerja AKAD ke Batam sebanyak 178 orang
e. Sumber dan Jumlah Anggaran Yang Digunakan DIPA Nomor: 0241/026-04.4/-/2010 tanggal 31 Desember 2009, dengan alokasi
anggaran
sebesar
Rp
1.299.300.000,00,
realisasi
Rp
631.857.500,00 atau 48,63%
f. SKPD Yang Melaksanakan Tugas Pembantuan SKPD yang melaksanakan tugas pembantuan bidang ketenagakerjaan adalah Bidang Tenaga Kerja Dinas Tenaga Kerja dan Sosial dibentuk berdasarkan Perda Nomor : 9 Tahun 2009 tentang Organisasi Perangkat Daerah Pemerintah Kabupaten dan Peraturan Bupati Sleman Nomor 20 Tahun 2009 tentang Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Dinas Tenaga Kerja dan Sosial. Bidang Tenaga Kerja Dinas Tenaga Kerja dan Sosial memiliki tugas menyelenggarakan, membina, dan mengendalikan pelatihan kerja, produktivitas kerja, penempatan tenaga kerja, perluasan kesempatan kerja, hubungan industrial, dan kesejahteraan pekerja, serta pengembangan dan pengawasan, memiliki fungsi: 1. Penyusunan rencana kerja Bidang Tenaga Kerja; 2. Perumusan kebijakan teknis pelatihan kerja, produktivitas kerja, penempatan tenaga kerja, perluasan kesempatan kerja, hubungan industrial, dan kesejahteraan pekerja, serta pengembangan dan pengawasan ketenagakerjaan; 385
Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Tahun Anggaran 2010
3. Penyelenggaraan, pembinaan, dan pengendalian pelatihan kerja, produktivitas kerja, penempatan tenaga kerja, dan perluasan kesempatan kerja; 4. Penyelenggaraan,
pembinaan,
dan
pengendalian
hubungan
industrial dan kesejahteraan pekerja; 5. Penyelenggaraan, pembinaan, dan pengendalian pengembangan dan pengawasan ketenagakerjaan; 6. Evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan rencana kerja Bidang Tenaga Kerja.
g. Sumber Daya Manusia Sumber daya manusia penyelenggara tugas pembantuan bidang ketenagakerjaan adalah sebagai berikut: Tabel 4.5. SDM Penyelenggara Tugas Pembantuan Bidang Ketenagakerjaan di Dinas Nakersos No. 1 2 3 4 5 6
Jenis Pendidikan SD SMP SMA Sarmud/D3 Strata 1 Strata 2 Jumlah
Jumlah SDM (orang) Jumlah 1 12 2 16 31
No 1. 2. 3. 4.
Golongan I II III IV Jumlah
Jumlah 2 28 1 31
Sumber:Dinas Nakersos Pejabat struktural penyelenggara tugas pembantuan 1 orang pejabat eselon II, 1 orang eselon III dan 2 orang eselon IV serta 9 orang pejabat fungsional pengawas ketenagakerjaan.
h. Sarana dan Prasarana Sarana dan prasarana pendukung penyelenggaraan tugas pembantuan bidang ketenagakerjaan sebagai berikut:
386
Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Tahun Anggaran 2010
Tabel 4.6. Sarana dan Prasarana Tugas Pembantuan Bidang Ketenagakerjaan di Dinas Nakersos No. Jenis Jumlah Keterangan 1. Kantor 1 unit 2. Kendaraan roda 4 1 unit 3. Kendaraan roda 2 8 unit 4. Komputer/Laptop 15 unit 5. Kamera 2 unit Sumber: Dinas Nakersos 4. Bidang Pekerjaan Umum (Pengairan) a. Dasar Hukum DIPA Nomor: 0417/033-06.4/XIV/2010 tanggal 31 Desember 2009 b. Instansi Pemberi Tugas Pembantuan Direktorat Jenderal Sumber Daya Air Kementerian Pekerjaan Umum c. Program dan Kegiatan Program Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi, Rawa dan Jaringan Pengairan Lainnya dengan kegiatan Peningkatan pengelolaan irigasi partisipatif Water Resources and Irrigation Sector Management Program (WISMP). d. Realisasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan Realisasi pelaksanaan program dan kegiatan tugas pembantuan bidang pekerjaan umum adalah: 1) Penguatan Kelembagaan: workshop komisis irigasi penyusunan program dan kegiatan Pengelolaan Irigasi Partisipasif (PIP) 1 tahun 2) Fasilitasi
Sekretariat
Unit
Pengelolaan
Proyek,
Sekretariat
Koordinator LOAN 3) Pemberdayaan dan penguatan kelembagaan P3A: pelatihan OP Partisipasif 30 orang e. Sumber dan Jumlah Anggaran Yang Digunakan DIPA Nomor: 0417/033-06.4/XIV/2010 tanggal 31 Desember 2009 alokasi anggaran sebesar Rp 80.000.000,00 realisasi Rp 75.530.000,00 atau 91,91% 387
Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Tahun Anggaran 2010
f. SKPD Yang Melaksanakan Tugas Pembantuan SKPD yang melaksanakan tugas pembantuan bidang pekerjaan umum (pengairan) adalah Bidang Irigasi, Dinas Sumber Daya Air, Energi dan Mineral dibentuk berdasarkan Perda Kabupaten Sleman Nomor 9 Tahun 2009 tentang Organisasi Perangkat Daerah Pemerintah Kabupaten Sleman dan Peraturan Bupati Sleman Nomor 28 Tahun 2009 tentang Uraian Tugas Fungsi dan Tata Kerja Dinas Sumber Daya Air, Energi dan Mineral. Bidang Irigasi mempunyai tugas menyelenggarakan operasi dan pemeliharaan, pengembangan, dan pembinaan irigasi, memiliki fungsi: 1) Penyusunan rencana kerja Bidang irigasi 2) Perumusan
kebijakan
teknis
operasi
dan
pemeliharaan,
pengembangan, dan pembinaan irigasi; 3) Penyelenggaraan operasi dan pemeliharaan irigasi; 4) Penyelenggaraan pengembangan dan pembinaan irigasi: 5) Evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan rencana kerja Bidang Irigasi. g. Sumber Daya Manusia Sumber daya manusia penyelenggara tugas pembantuan bidang pekerjaan umum adalah sebagai berikut: Tabel 4.7. SDM Penyelenggara Tugas Pembantuan Bidang Pekerjaan Umum (Pengairan) di Dinas SDAEM No. 1 2 3 4 5 6
Jenis Pendidikan SD SMP SMA Sarmud/D3 Strata 1 Strata 2 Jumlah
Jumlah SDM (orang) Jumlah 5 4 3 4 16
No 1. 2. 3. 4.
Golongan I II III IV Jumlah
Jumlah 5 7 4 16
Sumber: Dinas SDAEM Pejabat struktural penyelenggara tugas pembantuan bidang pekerjaan umum terdiri dari 1 orang pejabat eselon II, 1 orang pejabat eselon III dan 2 orang pejabat eselon IV.
388
Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Tahun Anggaran 2010
h. Sarana dan Prasarana Sarana dan prasarana pendukung penyelenggaraan tugas pembantuan bidang pekerjaan umum (pengairan) sebagai berikut: Tabel 4.8. Sarana dan Prasarana Tugas Pembantuan Bidang Pekerjaan Umum (Pengairan) di Dinas SDAEM No. Jenis Jumlah Keterangan 1. Kantor 1 unit 2. Kendaraan roda 4 2 unit 3. Kendaraan roda 2 11 unit 4. Laptop 1 unit 5. LCD 1 unit 6. Kamera digital Canon 1 unit 7. Handycam 1 unit 8. Wireless 1unit Sumber: Dinas SDAEM 5. Bidang Pemberdayaan Masyarakat a. Dasar Hukum 1) DIPA Nomor: 0131/010-05.5/-/2010 tanggal 31 Desember 2009 revisi DIPA Nomor: 0803/010-05.5/-/2010 tanggal 31 Desember 2009, revisi DIPA Nomor: 0803/010-05.5/-/2010 tanggal 1 Oktober 2010 2) DIPA Nomor: 0342/999-08.1/-/2010 tanggal 14 Oktober 2010 b. Instansi Pemberi Tugas Pembantuan Direktorat Jenderal Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Direktorat Jenderal Pembangunan Daerah, Kementerian Dalam Negeri. c. Program dan Kegiatan 1) Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Perdesaan dengan kegiatan: a) Semiloka DPRD, SKPD, dan pelatihan bagi aparat pemerintah daerah b) Pemberian bantuan langsung masyarakat bagi masyarakat miskin
di
pedesaan
pembangunan
untuk
peningkatan
sarana/prasarana
dasar,
usaha
produktif,
pendidikan
dan
kesehatan di kecamatan Prambanan dan Cangkringan 389
Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Tahun Anggaran 2010
c) Bantuan Langsung Masyarakat Dana Operasional Kegiatan (DOK) Pelatihan masyarakat di Kecamatan Prambanan dan Cangkringan d) Bantuan Langsung Masyarakat Dana Operasional Kegiatan (DOK) Perencanaan di Kecamatan Prambanan dan Cangkringan e) BLM
DOK
RPJM
Desa
di
Kecamatan
Prambanan
dan
Cangkringan 2) Program Pemberdayaan Masyarakat dengan kegiatan Pembinaan perkuatan kelembagaan sumber daya air Kabupaten Sleman d. Realisasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan Realisasi pelaksanaan program dan kegiatan tugas pembantuan bidang pemberdayaan masyarakat adalah : 1) Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Perdesaan a) Pelatihan Badan Kerjasama Antar Desa (BKAD), Pembinaan BKAD, fasilitasi penyusunan AD/ART dan Forum Komunikasi BKAD b) Monitoring ke lokasi pasca PNPM-PPK dan lokasi PNPM Mandiri Perdesaan,
termasuk
monitoring
penanganan
aset
pasca
program, serta evaluasi kegiatan c) Pengamanan dan penanganan aset dengan memfasilitasi Penyusunan Peraturan Bupati Sleman Nomor 16 Tahun 2009 tanggal 18 Agustus 2009 tentang Perlindungan dan Pelestarian Hasil Kegiatan PNPM Mandiri Perdesaan d) Sosialiasi Peraturan Bupati Sleman Nomor 16 Tahun 2009 tanggal 18 Agustus 2009 tentang Perlindungan dan Pelestarian Hasil Kegiatan PNPM Mandiri Perdesaan e) Fasilitasi keikutsertaan UPK dalam Pameran Gelar Teknologi Tepat Guna Tingkat Nasional di Jogja Expo Center (JEC) Yogyakarta f) Semiloka DPRD, semiloka SKPD, dan Pelatihan Setrawan Kabupaten Sleman 390
Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Tahun Anggaran 2010
g) Pemberian bantuan langsung masyarakat bagi masyarakat miskin
di
pedesaan
pembangunan
untuk
peningkatan
sarana/prasarana
dasar,
usaha
produktif,
pendidikan
dan
kesehatan di semua desa Kecamatan Prambanan sebesar Rp 1.000.000.000,00 dan semua desa di Kecamatan Cangkringan sebesar Rp 800.000.000,00. Peruntukkan dana untuk: 1) Bidang Ekonomi: Simpan Pinjam Perempuan, 2) Bidang Kesehatan, meliputi Posyandu balita, Posyandu lansia, dan Posyandu PMT lansia, 3) Bidang Sarana Prasarana meliputi revitalisasi saluran irigasi, pembangunan jembatan
beton,
pembangunan/perkerasan
rabat
beton,
pembangunan polindes, pembangunan talud jalan, pembangunan gorong-gorong,
dan
4)
administrasi/operasional
bagi
Tim
Pengelola Kegiatan (TPK) dan Unit Pelaksana Kegiatan (UPK) 2) Program Pemberdayaan Masyarakat a) Pengadaan 1 Koordinator Tenaga Pendamping Masyarakat (KTPM)
dan
6
Tenaga
Pendamping
Masyarakat
(TPM)
Kabupaten b) Pelatihan Profil Sosial Ekonomi Teknis Kelembagaan (PSETK) 40 orang anggota P3A c) Penyusunan
Profil
Sosial
Ekonomi
Teknis
Kelembagaan
(PSETK) WISMP 2010 untuk 4 GP3A dan 12 P3A d) Tenaga sekretariat Kabupaten Proyek Manajemen Unit (KPMU) 1 orang e. Sumber dan Jumlah Anggaran Yang Digunakan 1) DIPA Nomor: 0131/010-05.5/-/2010 tanggal 31 Desember 2009 revisi DIPA Nomor: 0803/010-05.5/-/2010 tanggal 31 Desember, revisi DIPA Nomor: Nomor: 0803/010-05.5/-/2010 tanggal 1 Oktober 2010 dengan alokasi anggaran sebesar Rp 2.108.1705.000,00 realisasi Rp 2.108.1705.000,00 atau 100%. 391
Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Tahun Anggaran 2010
2) DIPA Nomor: 0342/999-08.1/-/2010 tanggal 14 Oktober 2010, dengan alokasi anggaran sebesar Rp 132.150.000,00, realisasi Rp 109.782.000,00 atau 83,07%
f. SKPD Yang Melaksanakan Tugas Pembantuan SKPD yang melaksanakan tugas pembantuan bidang pemberdayaan masyarakat adalah Bagian Kesejahteraan Rakyat, Sekretariat Daerah Pemerintah Kabupaten Sleman dan Bidang Perencanaan Perdesaan, Bappeda. Sekretariat Daerah Pemerintah Kabupaten Sleman dibentuk dengan berdasarkan Perda Kabupaten Sleman Nomor 9 Tahun 2009 tentang Organisasi Perangkat Daerah Pemerintah Kabupaten Sleman dan Peraturan Bupati Sleman Nomor 40 Tahun 2009 tentang Uraian Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Sekretariat Daerah. Bagian Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah mempunyai tugas menyelenggarakan perumusan kebijakan, pengoordinasikan pelaksanaan tugas perangkat daerah,
pemantauan
pembinaan
dan
administrasi
evaluasi pelaksanaan dan
aparatur
bidang
kebijakan,
dan
pemberdayaan
masyarakat, mental spiritual, dan sosial kemasyarakatan, mempunyai fungsi: 1) Penyusunan rencana kerja Bagian Kesejahteraan Rakyat; 2) Perumusan kebijakan bidang pemberdayaan masyarakat, mental spiritual, dan sosial kemasyarakatan; 3) Penyelenggaraan pengoordinasian pelaksanaan tugas perangkat daerah, pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan, dan pembinaan
administrasi
dan
aparatur
bidang
pemberdayaan
masyarakat; 4) Penyelenggaraan pengoordinasian pelaksanaan tugas perangkat daerah, pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan, dan pembinaan administrasi dan aparatur bidang mental spiritual;
392
Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Tahun Anggaran 2010
5) Penyelenggaraan pengoordinasian pelaksanaan tugas perangkat daerah, pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan, dan pembinaan administrasi dan aparatur bidang sosial kemasyarakatan; 6) Evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan rencana kerja Bagian Kesejahteraan Rakyat.
Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dibentuk berdasarkan Perda Kabupaten Sleman Nomor 9 Tahun 2009 tentang Organisasi Perangkat Daerah dan Peraturan Bupati Sleman Nomor 37 Tahun 2009 tentang Uraian Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Sleman. Bidang Perdesaan Bappeda mempunyai tugas menyelenggarakan, mengoordinasikan, dan membina perencanaan tata ruang, sarana, prasarana, lingkungan hidup, dan sumber daya alam perdesaan, mempunyai fungsi: 1) Penyusunan rencana kerja Bidang Perdesaan; 2) Perumusan kebijakan teknis perencanaan tata ruang, sarana, prasarana, lingkungan hidup, dan sumber daya alam perdesaan; 3) Penyelenggaraan, pengoordinasian, dan pembinaan perencanaan sarana dan prasarana perdesaan; 4) Penyelenggaraan, pengoordinasian, dan pembinaan perencanaan lingkungan hidup dan sumber daya alam perdesaan; 5) Penyelenggaraan evaluasi kebijakan teknis perencanaan tata ruang, sarana, prasarana, lingkungan hidup, dan sumber daya alam perdesaan; 6) Evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan rencana kerja Bidang Perdesaan. g. Sumber Daya Manusia Sumber daya manusia penyelenggara tugas pembantuan bidang pemberdayaan masyarakat adalah sebagai berikut:
393
Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Tahun Anggaran 2010
Tabel 4.9. SDM Penyelenggara Tugas Pembantuan Bidang Pemberdayaan Masyarakat (Bagian Kesejahteraan Rakyat) No. 1 2 3 4 5 6
Jenis Pendidikan SD SMP SMA Sarmud/D3 Strata 1 Strata 2 Jumlah
Jumlah SDM (orang) Jumlah 1 6 10 17
No 1. 2. 3. 4.
Golongan I II III IV Jumlah
Jumlah 6 10 1 17
Sumber: Sekretariat Daerah Pejabat
struktural
penyelenggara
tugas
pembantuan
bidang
pemberdayaan masyarakat terdiri dari 1 orang pejabat eselon III, dan 3 orang pejabat eselon IV. Tabel 4.10. No. 1 2 3 4 5 6
SDM Penyelenggara Tugas Pembantuan Bidang Pemberdayaan Masyarakat (Bidang Perdesaan Bappeda)
Jenis Pendidikan SD SMP SMA Sarmud/D3 Strata 1 Strata 2 Jumlah
Jumlah SDM (orang) Jumlah 1 1 3 5 10
No 1. 2. 3. 4.
Golongan I II III IV Jumlah
Jumlah 8 2 10
Sumber: Bappeda Pejabat
struktural
penyelenggara
tugas
pembantuan
bidang
pemberdayaan masyarakat terdiri dari 1 orang pejabat eselon III dan 3 orang pejabat eselon IV. h. Sarana dan Prasarana Sarana dan prasarana pendukung penyelenggaraan tugas pembantuan bidang pemberdayaan masyarakat sebagai berikut: Tabel 4.11. Sarana dan Prasarana Tugas Pembantuan Bidang Pemberdayaan Masyarakat (Bagian Kesejahteraan Rakyat) No. Jenis Jumlah Keterangan 1 2 3 4 1. Kantor 1 unit 2. Kendaraan roda 4 1 unit 3. Kendaraan roda 2 4 unit 4. Komputer 2 unit 394
Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Tahun Anggaran 2010
1 2 5. Laptop 6. LCD 7. Printer 8. Kamera Digital 9. Sound system portable Sumber: Sekretariat Daerah
3 4 unit 1 unit 7 unit 1 unit 4 unit
4
Tabel 4.12. Sarana dan Prasarana Tugas Pembantuan Bidang Pemberdayaan Masyarakat (Bidang Perdesaan) di Bappeda No. Jenis 1. Kantor 2. Kendaraan roda 4 3. Kendaraan roda 2 4. Komputer 5. Laptop 6. Printer 7. Mesin ketik 8. Kamera Digital 9. Brankas Sumber: Bappeda
Jumlah 1 unit 1 unit 4 unit 6 unit 3 unit 4 unit 1 buah 1 unit 1 buah
Keterangan
6. Bidang Pekerjaan Umum (Perumahan) a. Dasar Hukum 1) DIPA Nomor: 0847/033-05.5/XIV/2010 tanggal 31 Desember 2009 2) DIPA Nomor: KU.0602/Satker PPIP/119/2010 tanggal 13 Desember 2010 b. Instansi Pemberi Tugas Pembantuan Direktorat Jenderal Cipta Karya Kementerian Pekerjaan Umum c. Program dan Kegiatan 1) Program Pemberdayaan Komunitas Perumahan dengan kegiatan Penanggulangan Kemiskinan Perkotaan (P2KP) 2) Program
Peningkatan
Prasarana
Sarana
Perdesaan
dengan
kegiatan pembangunan infrastruktur perdesaan d. Realisasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan Realisasi pelaksanaan program dan kegiatan tugas pembantuan bidang pekerjaan umum (perumahan) adalah:
395
Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Tahun Anggaran 2010
1) Lingkungan: jalan 20.789 m, drainase 2.374 m, jembatan 149 m, perumahan 1.073 unit, MCK 1.584 unit, air bersih 363 m, irigasi 1.523 m, saluran pembuangan limbah 35 m 2) Sosial: santunan sosial 368 orang, peningkatan SDM 876 orang, beasiswa 86 orang, peningkatan kesehatan 443 orang 3) Ekonomi: perdagangan 616 orang, industri rumah tangga 51 orang, jasa 25 orang, peningkatan SDM 51 orang 4) Pembangunan
saluran
irigasi
tersier
di
Desa
Bangunkerto
Kecamatan Turi sepanjang 530,25 m 5) Pengaspalan jalan (rehabilitasi) sepanjang 979 m dengan lebar 3 m dan pembangunan jalan aspal baru (peningkatan) sepanjang 660 m dengan lebar 3 m di Desa Ambarketawang Kecamatan Gamping 6) Pengaspalan jalan sepanjang 580 m dengan lebar 3,5 m dan pembangunan saluran drainase sepanjang 250 m di Desa Sukoharjo, Kecamatan Ngaglik
e. Sumber dan Jumlah Anggaran Yang Digunakan 1) DIPA Nomor: 0847/033-05.5/XIV/2010 tanggal 31 Desember 2009 dengan alokasi anggaran sebesar 5.640.000.000,00, realisasi Rp 5.640.000.000,00 atau 100% 2) DIPA Nomor: KU.0602/Satker PPIP/119/2010 tanggal 13 Desember 2010 dengan alokasi anggaran Rp 750.000.000,00, realisasi Rp 750.000.000,00 atau 100%. f. SKPD Yang Melaksanakan Tugas Pembantuan SKPD yang melaksanakan tugas pembantuan bidang pekerjaan umum (perumahan) adalah Bidang Permukiman, Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan dibentuk berdasarkan Perda Kabupaten Sleman Nomor 9 Tahun 2009 tentang dan Peraturan Bupati Sleman Nomor 21 Tahun 2009 tentang Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Dinas Pekerjaaan Umum dan
Perumahan.
Bidang
Permukiman
mempunyai
tugas
menyelenggarakan, membina, dan mengendalikan pembangunan,
396
Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Tahun Anggaran 2010
pemeliharaan,
dan
pengelolaan
prasarana
dan
sarana
dasar
permukiman, bangunan gedung, dan drainase, mempunyai fungsi: 1) Penyusunan rencana kerja Bidang Permukiman; 2) Perumusan kebijakan teknis pembangunan, pemeliharaan, dan pengelolaan prasarana dan sarana dasar permukiman, bangunan gedung, dan drainase; 3) Penyelenggaraan, pembinaan, dan pengendalian pembangunan, pemeliharaan, dan pengelolaan prasarana dan sarana dasar permukiman; 4) Penyelenggaraan, pembinaan, dan pengendalian pembangunan dan pemeliharaan bangunan gedung; 5) Penyelenggaraan, pembinaan, dan pengendalian pembangunan, pemeliharaan, dan pemanfaatan drainase; 6) Evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan rencana kerja Bidang Permukiman. g. Sumber Daya Manusia Sumber daya manusia penyelenggara tugas pembantuan bidang pekerjaan umum (perumahan) adalah sebagai berikut: Tabel 4.13. SDM Penyelenggara Tugas Pembantuan Bidang Pekerjaan Umum No. 1 2 3 4 5 6
Jenis Pendidikan SD SMP SMA Sarmud/D3 Strata 1 Strata 2 Jumlah
Jumlah SDM (orang) Jumlah 1 10 2 6 5 24
No 1. 2. 3. 4.
Golongan I II III IV Jumlah
Jumlah 6 16 2 24
Sumber: Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Pejabat struktural penyelenggara tugas pembantuan bidang pekerjaan umum terdiri dari 1 orang pejabat eselon II, 1 orang pejabat eselon III dan 3 orang pejabat eselon IV. h. Sarana dan Prasarana Sarana dan prasarana pendukung penyelenggaraan tugas pembantuan bidang pekerjaan umum (perumahan) sebagai berikut: 397
Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Tahun Anggaran 2010
Tabel 4.14. Sarana dan Prasarana Tugas Pembantuan Bidang Pekerjaan Umum (Perumahan) No. Jenis Jumlah Keterangan 1. Kantor 1 unit 2. Kendaraan roda 4 2 unit 3. Kendaraan roda 2 2 unit 4. Komputer 8 unit 5. Laptop 3 unit 6. Kamera Digital 3 unit Sumber : Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan
B. TUGAS PEMBANTUAN YANG DIBERIKAN KEPADA DESA Berdasarkan Pasal 9 Peraturan Pemerintah Nomor 72 tahun 2005 tentang Desa disebutkan bahwa urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan desa mencakup urusan pemerintahan yang sudah ada berdasarkan hak asal usul desa, urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan kabupaten/propinsi yang diserahkan pengaturannya kepada desa, tugas pembantuan dari Pemerintah, Pemerintah Propinsi, Pemerintah Kabupaten/Kota, dan urusan pemerintahan lainnya yang oleh peraturan perundang-undangan diserahkan kepada desa. Dalam rangka penyerahan sebagian urusan pemerintahan kepada desa sebagai tindak lanjut Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 30 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyerahan Urusan Pemerintah Kabupaten/Kota kepada Desa, Pemerintah Kabupaten Sleman telah mengkaji beberapa urusan pemerintahan yang dapat diserahkan kepada desa dan menyusun rancangan Peraturan Daerah tentang Penyerahan Urusan Pemerintah Kabupaten kepada Desa. Seiring ditetapkannya Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah
Propinsi
dan
Pemerintahan
Daerah
Kabupaten/Kota,
maka
penyerahan urusan pemerintahan kepada desa perlu dikaji kembali. Meskipun sebagian urusan kepada desa belum diserahkan, namun demikian dalam berbagai penyelenggaraan urusan pemerintahan telah diserahkan kewenangannya kepada desa.
398
Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Tahun Anggaran 2010
Dalam rangka mempersiapkan desa untuk melaksanakan sebagaian urusan yang akan diserahkan, pada tahun 2010 upaya penguatan kelembagaan desa telah dilaksanakan hal-hal sebagai berikut: 1. Penetapan produk hukum: a) Penyusunan Peraturan Bupati Nomor 44 Tahun 2010 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 4 Tahun 2010 tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa b) Keputusan Bupati Sleman Nomor 269/Kep. KDH/A/2010 tentang Perubahan atas Keputusan Bupati Sleman Nomor 130/Kep. KDH/ A/2010 tentang Besaran Alokasi Dana Desa Tahun 2010. 2. Pemilihan kepala desa 1 orang, dukuh 34 orang, dan pengisian kepala bagian/urusan sebanyak 10 orang 3. Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Desa a) Pelatihan Aparatur Pemerintah Desa dalam bidang Pengelolaan Keuangan Desa (86 bendahara desa) b) Pelatihan Aparatur Pemerintah Desa dalam bidang Manajemen Pemerintah Desa (10 orang kepala bagian/kepala urusan) 4. Penguatan keuangan desa Dalam rangka penguatan keuangan desa, telah diberikan Alokasi Dana Desa (ADD), Dana Penyeimbang Desa (PBB dan BPHTB), Bagi Hasil Pajak dan Retribusi, Dana Gotong Royong, Dana Pemberdayaan Masyarakat dan bantuan lainnya dengan rincian masing-masing sebagai berikut: Tabel 4.15. Dana Pemberdayaan Masyarakat dan Desa No
Rincian
Jumlah
1
2
3
1. 2.
3. 4.
Alokasi Dana Desa Dana Penyeimbang Desa PBB BPHTB Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Bantuan keuangan kepada Desa
Rp Rp Rp Rp Rp Rp
6.844.516.200 6.945.669.375 4.176.780.975 2.768.888.400 5.738.372.720 18.726.347.000
399
Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Tahun Anggaran 2010
1
2
5.
3
Bantuan sosial kemasyarakatan
Rp
31.308.449.062
Dana Gotong Royong
Rp
3.500.000.000
Dana Pemberdayaan Masyarakat
Rp
4.300.000.000
Bantuan lainnya :
Rp
23.508.449.062
Rp
3.909.255.425
Bantuan kepada masyarakat Bantuan kepada organisasi keagamaan Bantuan kepada kelompok binaan 6.
Bantuan aspal (3.377 drum)
Realisasi penggunaan dana pemberdayaan masyarakat dan desa sebagai berikut: 1. Bantuan keuangan bagi hasil kepada desa: Bantuan keuangan bagi hasil kepada desa yang meliputi Alokasi Dana Desa, Dana Penyeimbang Desa, dan Bagi Hasil Pajak dan Retribusi diberikan kepada 86 desa. Bantuan tersebut digunakan untuk pemberdayaan masyarakat, operasional pemerintah desa dan BPD, intensifikasi PBB/retribusi daerah, dan tertib administrasi pertanahan. 2. Bantuan keuangan kepada Desa: a)
Penyampaian TPAPD kepada 86 desa (Kepala Desa, Sekretaris Desa, Kepala Bagian, Kepala Urusan, Dukuh, Staf Desa, dan tambahan tunjangan bagi aparat desa minus)
b)
Penyampaian tunjangan BPD kepada 86 desa (ketua, wakil ketua, sekretaris, ketua pokja, anggota)
c)
Penyampaian bantuan RTRW sebanyak 11.000 orang
d)
Tunjangan operasional dukuh sebanyak 1.212 dukuh
e)
Bantuan pemilihan 34 dukuh
f)
Bantuan dana pilkades
g)
Pemberian dana purna tugas bagi Sekdes, Kepala bagian dan kepala dukuh
h)
Penghargaan kepada kepala desa yang habis masa jabatan (kepala desa Pakembinangun)
i)
Hadiah lunas PBB 400
Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Tahun Anggaran 2010
3. Bantuan sosial kemasyarakatan: a)
Dana Gotong Royong: Penyaluran dana gotong royong didasarkan pada proposal yang diajukan masyarakat dan hasil verifikasi tim kabupaten. Pada tahun 2010 dana gotong royong telah disalurkan untuk kegiatan: 1)
Prasarana dasar permukiman 1.655 proposal
2)
Tempat ibadah 208 proposal
3)
Sumur Peresapan Air Hujan (SPAH) 92 proposal
4)
Irigasi 369 proposal
5)
Pasar Desa 5 proposal
Dari total dana gotong royong sebesar 3.500.000.000,00 mampu meraih swadaya masyarakat sebesar Rp 36.159.123.567,00. b)
Dana Pemberdayaan Masyarakat: Penyaluran dana pemberdayaan masyarakat didasarkan pada proposal yang diajukan masyarakat dan hasil verifikasi tim kabupaten. Pada tahun 2010 dana pemberdayaan masyarakat sebesar Rp 4.300.000.000,00 telah disalurkan kepada 810 kelompok usaha ekonomi masyarakat, terdiri dari 490 kelompok usaha simpan pinjam, 152 kelompok usaha peternakan, 78 kelompok usaha perikanan, 30 kelompok usaha pertanian (TPH), 44 kelompok usaha industri, dan 7 kelompok usaha pengelolaan lingkungan.
c)
Bantuan kepada masyarakat Bantuan diberikan kepada 179 kelompok pemuda, 130 kelompok olah raga, 346 kelompok agama, dan 825 kelompok lainnya (wanita, karang taruna, lansia, dan lain lain)
d)
Bantuan kepada organisasi keagamaan Bantuan diberikan kepada pemuka agama (ro’is, prodiakon, bhiksu, dan pendeta hindu)
e)
Bantuan kepada kelompok binaan Bantuan diberikan kepada siswa dari keluarga kurang mampu, penyandang cacat, dan biaya pengobatan keluarga tidak mampu
401
Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Tahun Anggaran 2010
4. Bantuan aspal: Pada tahun 2010 dialokasikan pengadaan aspal sebanyak 3.377 drum senilai Rp 3.909.255.425,00. Penyaluran bantuan aspal didasarkan pada proposal yang diajukan masyarakat dan hasil verifikasi tim kabupaten. Sampai dengan akhir tahun 2010 telah didistribusikan sebanyak 1.790 drum untuk menstimulasi program perkerasan jalan yang dilaksanakan secara swadaya oleh masyarakat yang mencapai panjang 125.148 meter di 17 kecamatan. Program bantuan aspal dapat meraih swadaya masyarakat sebesar Rp 6.076.583.783,00. Sisa aspal yang belum didistribusikan sebanyak 1.587 drum, digunakan untuk melanjutkan pemberian bantuan dan akan disalurkan pada tahun berikutnya berdasarkan proposal yang masuk dan kesesuaian hasil verifikasi.
5. Aset Telah dilakukan upaya-upaya penertiban administrasi dan pemanfaatan asset
desa
antara
lain
meliputi
pensertifikatan
tanah
kas
desa,
pengendalian perizinan pemanfaatan tanah kas desa, monitoring dan evaluasi peraturan desa. Sampai dengan tahun 2010 telah dilaksanakan: a. Inventarisasi peta persil tanah kas desa yang bersertifikat sejumlah 1.225 bidang (102%) dari rencana 1.200 bidang b. Pensertifikatan tanah kas desa sebanyak 185 bidang (154%) dari rencana 120 bidang c. Pengawasan dan penyelesaian masalah tanah kas desa di 56 lokasi (112%) dari rencana 50 lokasi d. Penyelesaian sewa tanah kas desa sebanyak 44 bidang dan penyelesaian LHP sebanyak 44 LHP Secara bertahap proses ini terus dilakukan untuk meningkatkan ketertiban dan kepastian hukum status tanah kas desa.
402