BAB IV TUGAS PEMBANTUAN

Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Tahun Anggaran 2009

BAB IV TUGAS PEMBANTUAN Berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Pasal 1, serta Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2008 tentang Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan, yang dimaksud tugas pembantuan adalah penugasan dari Pemerintah kepada daerah dan/atau desa, dari pemerintah provinsi kepada kabupaten/kota dan/atau desa serta dari pemerintah kabupaten/kota kepada desa untuk melaksanakan tugas tertentu dengan kewajiban melaporkan dan mempertanggungjawabkan pelaksanaannya kepada yang menugaskan. Pembiayaan Tugas Pembantuan dari Pemerintah kepada daerah sesuai dengan Pasal 7 Peraturan Pemerintah Nomor 52 tahun 2001 tentang Penyelenggaraan Tugas Pembantuan dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara. Sedangkan biaya penyelenggaraan Tugas Pembantuan dari Kabupaten kepada desa dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten. Dari uraian diatas, Pemerintah Kabupaten Sleman melaksanakan beberapa tugas pembantuan yang diterima dari Pemerintah dan memberikan tugas pembantuan kepada desa sebagai berikut: A. TUGAS PEMBANTUAN YANG DITERIMA 1. Bidang Tanaman Pangan dan Hortikultura a. Dasar Hukum 1) DIPA Nomor: 0660.0/018-04.4/-/2009 tanggal 31 Desember 2008 2) DIPA Nomor: 0660.0/018-08.4/-/2009 tanggal 31 Desember 2008 3) DIPA Nomor: 0660.0/018-03.4/-/2009 tanggal 31 Desember 2008 4) DIPA Nomor: 0660.0/018-07.4/-/2009 tanggal 31 Desember 2008 5) DIPA Nomor: 0660.0/018-11.4/-/2009 tanggal 31 Desember 2008 b. Instansi Pemberi Tugas Pembantuan Direktorat Jenderal Tanaman Pangan, Direktorat Jenderal Hortikultura, Direktoral Jenderal Pengolahan dan Pemasaran Hasil Pertanian,

428


Direktorat Jenderal Pengelolaan Lahan dan Air, Badan Ketahanan Pangan, Departemen Pertanian. c. Program dan Kegiatan 1) Program Pengembangan Agribisnis a) Pengembangan pertanian organik dan pertanian berkelanjutan b) Pengembangan agroindustri terpadu c) Integrasi tanaman ternak, kompos dan biogas 2) Program Peningkatan Ketahanan Pangan a) Pengendalian organisme pengganggu tanaman (OPT), penyakit hewan, karantina dan peningkatan keamanan pangan b) Bantuan benih/bibit kepada petani c) Mekanisasi pertanian pra dan pasca panen d) Peningkatan produksi, produktivitas dan mutu produk pertanian serta pengembangan kawasan e) Penyediaan dan perbaikan infrastruktur pertanian f) Bantuan benih/bibit, sarana produksi pertanian dan penguatan kelembagaan perbenihan g) Mekanisasi pertanian pra dan pasca panen h) Peningkatan pasca panen dan pemasaran komoditas pertanian i) Pengembangan desa mandiri pangan, penanganan daerah rawan pangan dan diversifikasi pangan 3) Program Peningkatan Kesejahteraan Petani a) Peningkatan sistem penyuluhan, sumberdaya manusia pertanian dan pengembangan kelompok tani b) Magang, sekolah lapang dan pelatihan, pendidikan pertanian dan kewirausahaan agribisnis c) Penerapan

dan

pemantapan

prinsip

good

governance,

good

governance,

penyelesaian daerah konflik, bencana alam d) Penerapan

dan

pemantapan

prinsip

penyelesaian daerah konflik bencana alam

429


d. Realisasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan Realisasi pelaksanaan program dan kegiatan tugas pembantuan tanaman pangan dan hortikultura adalah: 1) Program Pengembangan Agribisnis a) Peningkatan produksi dan mutu sayuran dan biofarmaka 1 paket b) Penyelenggaraan kegiatan FATIH di Kabupaten Sleman c) Pemberian bantuan fasilitas pembuatan pupuk organik 3 unit 2) Program Peningkatan Ketahanan Pangan a) Pelaksanaan kegiatan SLPHT b) Pemberian bantuan benih bibit hortikultura c) Pengembangan alat, mesin dan sarana produksi hortikultura d) Penerapan GAP/SOP hortikultura, pengembangan kawasan hortikultura, pertemuan SCM Hortikultura e) Pelaksanaan

kegiatan

pengelolaan

lahan

3

kegiatan,

pengelolaan air 5 kegiatan, WISMP TA. 2009 8 kegiatan f) Bantuan benih tanaman pangan kelompok tani 15.855 ha g) Bantuan pembelian traktor R-2 sebanyak 4 unit, alat bengkel 1 unit h) Fasilitasi sistem PIP 1 paket, pengembangan pasca panen, pengolahan

dan

pemasaran

hasil

hortikultura

1

paket,

peningkatan usaha pengolahan dan pemasaran hasil peternakan 1 paket, pengembangan usaha pasca panen, pengolahan dan pemasaran hasil perkebunan 1 paket, pelaksanaan pasca panen, pengolahan dan pemasaran hasil tanaman pangan 1 paket i) Pelaksanaan kegiatan operasional desa mandiri pangan, gerakan makan beragam bergizi seimbang dan berkembangnya usaha kecil bidang pangan dan pengembangan usaha di tingkat kelompok 2 desa 3) Program Peningkatan kesejahteraan petani a) Pelaksanaan Magang sekolah lapang (SL) penerapan GAP/SOP 1 kegiatan

430


b) Pelaksanaan sekolah lapang P3A 2 kegiatan c) Penyelenggaraan pelatihan teknis tanaman pangan 2 kls, penyelenggaraan sekolah lapang pengelolaan tanaman dan sumberdaya terpadu (SL-PTT/LL) 652 klp/sl, penyelenggaraan koordinasi, pengawalan, pendampingan kegiatan SL-PTT dan kegiatan lainnya dalam rangka pembangunan tanaman pangan 1 tahun d) Penanganan daerah rawan pangan transien/kronis 1 kab e. Sumber dan Jumlah Anggaran Yang Digunakan 1) DIPA Nomor: 0660.0/018-04.4/-/2009 tanggal 31 Desember 2008, dengan alokasi anggaran sebesar Rp864.500.000,00, realisasi Rp494.972.500,00 atau 57,25%. 2) DIPA Nomor: 0660.0/018-08.4/-/2009 tanggal 31 Desember 2008, dengan alokasi anggaran sebesar Rp1.420.290.000,00, realisasi Rp1.267.001.300,00 atau 89,20%. 3) DIPA Nomor: 0660.0/018-03.4/-/2009 tanggal 31 Desember 2008 dengan alokasi anggaran sebesar Rp5.077.110.000,00, realisasi Rp4.678.925.000,00 atau 92,15%. 4) DIPA Nomor: 0660.0/018-07.4/-/2009 tanggal 31 Desember 2008, dengan alokasi anggaran sebesar Rp1.290.000.000,00, realisasi Rp1.093.987.520,00 atau 84,81%. 5) DIPA Nomor: 0660.0/018-11.4/-/2009 tanggal 31 Desember 2008, dengan alokasi anggaran sebesar Rp446.200.000,00, realisasi Rp408.336.900,00 atau 91,51%. f. SKPD Yang Melaksanakan Tugas Pembantuan SKPD yang melaksanakan tugas pembantuan bidang tanaman pangan dan hortikultura adalah Bidang Tanaman Pangan dan Hortikultura, Dinas Pertanian dan Kehutanan dibentuk berdasarkan Perda Nomor : 12 Tahun 2003 tentang Perubahan Pertama atas Peraturan Daerah

431


Kabupaten Sleman Nomor 12 tahun 2003 tentang Organisasi Perangkat Daerah Pemerintah Kabupaten Sleman dan Keputusan Bupati Sleman Nomor 27/Kep.KDH/A/2003 tentang Struktur Organisasi, Penjabaran Tugas Pokok dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Pertanian dan Kehutanan Kabupaten Sleman. Dinas Pertanian dan Kehutanan memiliki tugas pokok melaksanakan kewenangan bidang pertanian dan kehutanan. Bidang Tanaman Pangan dan Hortikultura memiliki fungsi: 1. Penyelenggaraan perencanaan dan pengembangan pembangunan bidang tanaman pangan dan hortikultura. 2. Penyelenggaraan pemberdayaan bidang tanaman pangan dan hortikultura. 3. Pembinaan

pengembangan

produksi

tanaman

pangan

dan

hortikultura. 4. Pembinaan dan penyelenggaraan perlindungan tanaman pangan dan hortikultura. 5. Pembinaan, pengawasan, dan pengembangan agribisnis tanaman pangan dan hortikultura. g. Sumber Daya Manusia Sumber daya manusia penyelenggara tugas pembantuan bidang tanaman pangan dan hortikultura adalah sebagai berikut: Tabel 4.1. SDM Penyelenggara Tugas Pembantuan Bidang Tanaman Pangan dan Hortikultura No. 1 2 3 4 5 6

Jenis Pendidikan SD SMP SMA Sarmud/D3 Strata 1 Strata 2 Jumlah

Jumlah SDM Jumlah 1 33 25 45 6 110

No 1. 2. 3. 4.

Golongan I II III IV

Jumlah

Jumlah 1 12 91 6

110

Sumber: Dinas Pertanian dan Kehutanan

432


Pejabat struktural penyelenggara tugas pembantuan 1 orang pejabat eselon II, 1 orang pejabat eselon III dan 5 pejabat eselon IV serta pejabat fungsional terdiri dari 4 orang PPS, 41 orang PPL dan 7 PMHP. h. Sarana dan Prasarana Sarana dan prasarana pendukung penyelenggaraan tugas pembantuan tanaman pangan dan hortikultura sebagai berikut: Tabel 4.2. Sarana dan Prasarana Tugas Pembantuan Bidang Tanaman Pangan dan Hortikultura No. Jenis Jumlah Keterangan 1. Kantor 2. Balai Penyuluhan Pertanian 3. UPTD Sub Terminal Agribisnis 4. Kendaraan roda 4 5. Kendaraan roda 2 6. Komputer/Laptop 7. LCD 8. GPS 9. Soil Moisture Tester 10. Kamera 11. Handycam Sumber: Dinas Pertanian dan Kehutanan

1 unit 7 unit 1 unit 1 unit 127 unit 21 unit 2 unit 2 unit 8 unit 2 unit 1 unit

2. Bidang Perikanan a. Dasar Hukum DIPA Nomor: 1038.0/032-07.4/-/2009 tanggal 31 Desember 2008 Revisi I Nomor: 1038.1/032-07.4/-/2009, tanggal 21 Mei 2009 Revisi II Nomor: S-5739/PA/2009/2009, tanggal 17 September 2009 b. Instansi Pemberi Tugas Pembantuan Direktorat Jenderal Kelautan, Pesisir & Pulau-pulau Kecil, Departemen Kelautan dan Perikanan

433


c. Program dan Kegiatan Program Pengembangan Sumberdaya Perikanan dengan kegiatan Pemberdayaan ekonomi, sosial, budaya, pelaku usaha perikanan dan masyarakat pesisir d. Realisasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan Realisasi pelaksanaan program dan kegiatan tugas pembantuan bidang perikanan adalah: Penyelenggaraan pogram PNPM mandiri kelautan perikanan bagi pelaku

usaha

perikanan

dan

masyarakat

pesisir,

fasilitasi

pengembangan usaha ekonomi, sosialisasi program, lokakarya program dan pendampingan masyarakat pesisir e. Sumber dan Jumlah Anggaran Yang Digunakan DIPA Nomor: 1038.0/032-07.4/-/2009 tanggal 31 Desember 2008. dengan

alokasi

anggaran

sebesar

Rp926.300.000.,00,

realisasi

Rp894.613.700,00 atau 96,58% f. SKPD Yang Melaksanakan Tugas Pembantuan SKPD penyelenggara tugas pembantuan bidang perikanan adalah Bidang Perikanan pada Dinas Pertanian dan Kehutanan, berdasarkan Perda Nomor : 12 Tahun 2003 tentang Perubahan Pertama Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 12 tahun 2003 tentang Organisasi Perangkat Daerah Pemerintah Kabupaten Sleman dan Keputusan Bupati Sleman Nomor 27/Kep.KDH/A/2003 tentang Struktur Organisasi, Penjabaran Tugas Pokok dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Pertanian dan Kehutanan Kabupaten Sleman. Dinas Pertanian dan Kehutanan memiliki tugas pokok melaksanakan kewenangan bidang pertanian dan kehutanan. Bidang Perikanan memiliki fungsi: 1) Penyelenggaraan perencanaan dan pengembangan pembangunan bidang perikanan. 2) Penyelenggaraan pemberdayaan bidang perikanan.

434


3) Pembinaan pengembangan produksi perikanan. 4) Pembinaan dan penyelenggaraan perlindungan perikanan. 5) Pembinaan, pengawasan dan pengembangan usaha perikanan. g. Sumber Daya Manusia Sumber daya manusia penyelenggara urusan perikanan adalah sebagai berikut: Tabel 4.3. SDM Penyelenggara Urusan Perikanan Jumlah SDM No. Jenis Pendidikan Jumlah 1 SD 5 2 SMP 1 3 SMA 24 4 Sarmud/D3 14 5 Strata 1 15 6 Strata 2 4 Jumlah 63 Sumber: Dinas Pertanian dan Kehutanan

No 1. 2. 3. 4.


Jumlah 3 10 45 5

Jumlah

63

Pejabat struktural penyelenggaraan urusan perikanan adalah 1 orang pejabat eselon II, 1 orang pejabat eselon III dan 4 orang pejabat eselon IV serta pejabat fungsional terdiri dari 2 orang PPS dan 16 orang PPL. h. Sarana dan Prasarana Sarana dan prasarana pendukung penyelenggaraan urusan perikanan sebagai berikut: Tabel 4.4. Sarana dan Prasarana Urusan Perikanan No. Jenis Jumlah 1 2 3 1. Kantor 1 unit 2. UPTD Pengembangan dan 1 unit Pemasaran Ikan Sempu 3. Balai Benih Ikan 5 unit - Rewulu - Moyudan - Tanjungtirto, Berbah - Ngemplak

Keterangan 4 295 m2 1,3 ha 0,8 ha untuk kolam 1,3 ha(0,78 ha kolam) 0,8 ha(0,5 ha kolam) 1 ha (0,8 ha kolam) 1 ha (0,6 ha kolam)

435


1 2 4. Kendaraan roda 4 5. Kendaraan roda 2 6. Komputer/Laptop 7. LCD 8. Kamera 9. Handycam Sumber: Dinas Pertanian dan Kehutanan

3 2 unit 9 unit 11 unit 2 unit 2 unit 2 unit

4

3. Bidang Peternakan a. Dasar Hukum DIPA Nomor: 0660.0/018-06.4/-/2009 tanggal 31 Desember 2008. b. Instansi Pemberi Tugas Pembantuan Direktorat Jenderal Peternakan, Departemen Pertanian. c. Program dan Kegiatan Program

Peningkatan

Ketahanan

Pangan

dengan

kegiatan

pengendalian organisme pengganggu tanaman (OPT), penyakit hewan, karantina dan peningkatan keamanan pangan. d. Realisasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan Realisasi pelaksanaan program dan kegiatan tugas pembantuan bidang peternakan adalah: Program Peningkatan Ketahanan Pangan Pelaksanaan penerapan teknis higiene sanitasi susu melalui pembuatan sarana pencucian alat dan fasilitasi peralatan yang berupa MilkCan berkapasitas 45 Liter. e. Sumber dan Jumlah Anggaran Yang Digunakan DIPA dengan

Nomor: 0660.0/018-06.4/-/2009 tanggal 31 Desember 2008, alokasi

anggaran

sebesar

Rp200.000.000,00

realisasi

Rp200.000.000,00 atau 100%

436


f. SKPD Yang Melaksanakan Tugas Pembantuan SKPD yang melaksanakan tugas pembantuan bidang peternakan adalah Bidang Peternakan pada Dinas Pertanian dan Kehutanan dibentuk berdasarkan Perda Nomor : 12 Tahun 2003 tentang Perubahan Pertama atas Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 12 tahun 2003 tentang Organisasi Perangkat Daerah Pemerintah Kabupaten

Sleman

dan

Keputusan

Bupati

Sleman

Nomor

27/Kep.KDH/A/2003 tentang Struktur Organisasi, Penjabaran Tugas Pokok dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Pertanian dan Kehutanan Kabupaten Sleman. Dinas Pertanian dan Kehutanan memiliki tugas pokok melaksanakan kewenangan bidang pertanian dan kehutanan. Bidang Peternakan memiliki fungsi: 1) Penyelenggaraan perencanaan dan pengembangan pembangunan bidang peternakan. 2) Penyelenggaraan pemberdayaan bidang peternakan. 3) Pembinaan dan penyelenggaraan pengembangan peternakan. 4) Pembinaan dan pengawasan usaha peternakan. 5) Pembinaan dan penyelenggaraan kesehatan hewan. 6) Pembinaan dan penyelenggaraan kesehatan masyarakat veteriner. g. Sumber Daya Manusia Sumber daya manusia penyelenggara tugas pembantuan bidang peternakan adalah sebagai berikut: Tabel 4.5. SDM Penyelenggara Tugas Pembantuan Bidang Peternakan No. 1 2 3 4 5 6


Jumlah SDM Jumlah 1 1 25 30 49 2 108

No 1. 2. 3. 4.


Jumlah

Jumlah 26 73 9

108

Sumber: Dinas Pertanian dan Kehutanan

437


Pejabat struktural penyelenggara tugas pembantuan 1 orang pejabat eselon II, 1 orang pejabat eselon III dan 7 orang pejabat eselon IV serta pejabat fungsional terdiri dari 2 orang PPS, 18 orang PPL dan 6 PMHP. h. Sarana dan Prasarana Sarana dan prasarana pendukung penyelenggaraan tugas pembantuan peternakan sebagai berikut: Tabel 4.6. Sarana dan Prasarana Tugas Pembantuan Bidang Peternakan No. Jenis Jumlah Keterangan 1. Kantor 1 unit 200 m2 2. 3. 4. 5.

Poskeswan Poskeswan pembantu Rumah Potong Hewan UPTD Pelayanan Kesehatan Hewan 6. UPTD Pengembangan Budidaya Peternakan dan Pemotongan Hewan 7. UPTD Pasar Hewan Ambarketawang 8. Kendaraan roda 4 9. Kendaraan roda 2 10. Komputer/Laptop 11. LCD 12. Alat laboratorium 13. Peralatan medis veteriner 14. Milk can 15. Timbangan ternak 16. Kamera Sumber: Dinas Pertanian dan Kehutanan

8 unit 2 unit 3 unit 1 unit 1 unit

1 unit 4 unit 28 unit 14 unit 1 unit 13 paket 11 paket 8 unit 1 unit 1 unit

4. Bidang Kesehatan a. Dasar Hukum DIPA Nomor. 1311.0/024-04.4/-/2009 tanggal 31 Desember 2008 b. Instansi Pemberi Tugas Pembantuan Direktorat Jenderal Bina Pelayanan Medik, Departemen Kesehatan.

438


c. Program dan Kegiatan Program Upaya Kesehatan Perorangan dengan kegiatan pemenuhan dan peningkatan fasilitas sarana dan prasarana kesehatan rujukan. d. Realisasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan Pembangunan gedung/bangsal kelas III 1 pt, penyediaan alat kedokteran dan kesehatan 1 paket e. Sumber dan Jumlah Anggaran Yang Digunakan DIPA Nomor. 1311.0/024-04.4/-/2009 tanggal 31 Desember 2008, dengan alokasi anggaran untuk pelaksanaan tugas pembantuan kesehatan sebesar Rp5.000.000.000,00, realisasi Rp3.920.920.500,00 atau 85,44%. f. SKPD Yang Melaksanakan Tugas Pembantuan SKPD yang melaksanakan tugas pembantuan bidang kesehatan adalah Rumah Sakit Umum Daerah dibentuk berdasarkan Perda Nomor : 12 Tahun 2003 tentang Perubahan Pertama atas Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 12 tahun 2003 tentang Organisasi Perangkat Daerah Pemerintah Kabupaten Sleman dan Surat Keputusan Bupati Sleman Nomor 39/Kep.KDH/A/2003 tentang Struktur Organisasi, Penjabaran Tugas Pokok dan Fungsi serta Tata Kerja Rumah Sakit Umum Daerah. Rumah Sakit Umum Daerah memiliki tugas membantu Bupati dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah di bidang teknis pelayanan kesehatan kepada masyarakat. g. Sumber Daya Manusia Sumber daya manusia penyelenggara tugas pembantuan bidang kesehatan adalah sebagai berikut:

439


Tabel 4.7. SDM Penyelenggara Tugas Pembantuan Bidang Kesehatan No. 1 2 3 4 5 6



No 1. 2. 3. 4.


Jumlah

Jumlah 9 139 150 22

320

Sumber: Rumah Sakit Umum Daerah Pejabat struktural penyelenggara tugas pembantuan 1 orang pejabat eselon II, 4 orang pejabat eselon III dan 8 orang pejabat eselon IV. Pejabat fungsional sejumlah 215 orang meliputi dokter, apoteker, perawat, bidan, nutrisionis, perekam medis, pranata laboratorium kesehatan, sanitarian, dan teknisi elektro medis serta tenaga kontrak 34 orang yang terdiri dari tenaga teknis 27 orang dan 7 orang tenaga administrasi. h. Sarana dan Prasarana Sarana dan prasarana pendukung penyelenggaraan tugas pembantuan bidang kesehatan sebagai berikut: Tabel 4.8. Sarana dan Prasarana Tugas Pembantuan Bidang Kesehatan No. Jenis Jumlah Keterangan 1. RSUD 1 unit Tanah: 23.710m2 Bangunan:7.837m2 2. Kendaraan roda 4 5 unit 3. Kendaraan Ambulance 5 unit 4. Kendaraan roda 2 8 unit 5. Peralatan kesehatan/medik/ 1.716 unit non medik 6. Komputer 64 unit 7. Laptop 5 unit 8. LCD 2 unit 9. Mesin Ketik 8 unit Sumber: Rumah Sakit Umum Daerah

440


5. Bidang Ketenagakerjaan a. Dasar Hukum 1) DIPA Nomor: 1206.0/026-05.4/-/2009 tanggal 31 Desember 2008 2) DIPA Nomor: 1206.0/026-08.4/-/2009 tanggal 31 Desember 2008 3) DIPA Nomor: 0933.0/026-13.4/-/2009 tanggal 31 Desember 2008 b. Instansi Pemberi Tugas Pembantuan Direktorat

Jenderal

Pembinaan

Pengawasan

Ketenagakerjaan

Departemen Tenaga Kerja dan Transmigrasi, Direktorat Jenderal Pembinaan Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan Departemen Tenaga Kerja dan Transmigrasi. Direktorat Jenderal Pembinaan Pelatihan dan Produktivitas Departemen Tenaga Kerja dan Transmigrasi. c. Program dan Kegiatan 1) Program Perlindungan dan Pengembangan Lembaga Tenaga Kerja. a) Pembinaan administrasi dan pengelolaan keuangan. b) Pemberian

dorongan

dan

penyempurnaan

pelaksanaan

negosiasi Bipartit. c) Pembinaan

kelembagaan

dan

pemasyarakatan

hubungan

industrial. d) Penyelesian perselisihan hubungan industrial. e) Pengawasan norma keselamatan dan kesehatan kerja. 2) Program Peningkatan Kualitas dan Produktivitas Tenaga Kerja dengan kehiatan peningkatan fungsi dan revitalisasi BLK menjadi lembaga pelatihan berbasis kompetensi d. Realisasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan Realisasi pelaksanaan program dan kegiatan tugas pembantuan bidang ketenagakerjaan adalah: 1) Program Perlindungan dan Pengembangan Lembaga Tenaga Kerja. a) Kelancaran administrasi kegiatan 12 ob

441


b) Penyuluhan dan penyebaran informasi hubungan industrial 3 kegiatan c) Pengembangan kelembagaan hubungan industrial dan jamsos 4 kegiatan d) Penanganan kasus PHI dan Jamsos 60 OK e) Peningkatan pemeriksaan kasus kecelakaan kerja & PAK, analisa potensi bahaya dan data obyek pengawasan dalam bidang K3, Pembentukan KOMITE AKSI Kabupaten dan pemetaan pengawasan status kerawanan ketenagakerjaan di Kabupaten 2) Program Peningkatan Kualitas dan Produktivitas Tenaga Kerja a) Peningkatan administrasi kegiatan b) Penyusunan evaluasi/laporan kegiatan c) Penyelenggaraan rapat 3 paket d) Rehabilitasi gedung kantor 1 paket e) Penyusunan laporan akuntabilitas instansi di BLK f) Penyelenggaraan pelatihan berbasis kompetensi 1 paket g) Penyelenggaraan pelatihan berbasis masyarakat 10 paket h) Penyelenggaraan pelatihan MTU 14 paket e. Sumber dan Jumlah Anggaran Yang Digunakan 1) DIPA Nomor: 1206.0/026-05.4/-/2009 tanggal 31 Desember 2008, dengan alokasi anggaran sebesar Rp130.000.000,00, realisasi Rp130.000.000,00 atau 100% 2) DIPA Nomor: 1206.0/026-08.4/-/2009 tanggal 31 Desember 2008, dengan alokasi anggaran sebesar Rp134.535.000,00, realisasi Rp125.630.000,00 atau 93,38% 3) DIPA Nomor: 0933.0/026-13.4/-/2009 tanggal 31 Desember 2008. dengan alokasi anggaran sebesar Rp1.100.000.000,00, realisasi Rp937.539.850,00 atau 85,23%.

442


f. SKPD Yang Melaksanakan Tugas Pembantuan SKPD yang melaksanakan tugas pembantuan bidang ketenagakerjaan adalah Bidang Tenaga Kerja dan Transmigrasi, Dinas Tenaga Kerja, Sosial dan Keluarga Berencana (NakersosKB) serta Balai Latihan Kerja dibentuk berdasarkan Perda Nomor : 12 Tahun 2003 tentang Perubahan Pertama atas Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 12 tahun 2003 tentang Organisasi Perangkat Daerah Pemerintah Kabupaten

Sleman

dan

Keputusan

Bupati

Sleman

Nomor

31/Kep.KDH/A/2003 tentang Struktur Organisasi, Penjabaran Tugas Pokok dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Tenaga Kerja, Sosial dan Keluarga Berencana Kabupaten Sleman. Dinas Tenaga Kerja, Sosial dan Keluarga Berencana memiliki tugas melaksanakan kewenangan di bidang ketenagakerjaan, sosial dan keluarga berencana. Bidang Tenaga Kerja dan Transmigrasi memiliki fungsi: 1) Penyelenggaraan dan pembinaan pengembangan dan pengawasan ketenagakerjaan. 2) Penyelenggaraan

dan

pembinaan

hubungan

industrial

dan

kesejahteraan pekerja. 3) Penyelenggaraan dan pembinaan penempatan dan perluasan tenaga kerja. 4) Penyelenggaraan dan pembinaan transmigrasi. Balai Latihan Kerja dibentuk berdasarkan Perda Nomor : 12 Tahun 2003 tentang Perubahan Pertama atas Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor

12

tahun

2003

tentang

Organisasi

Perangkat

Daerah

Pemerintah Kabupaten Sleman dan Keputusan Bupati Sleman Nomor 45/Kep.KDH/A/2003 tentang Struktur Organisasi, Penjabaran Tugas Pokok dan Fungsi serta Tata Kerja Balai Latihan Kerja Kabupaten Sleman. Balai Latihan Kerja memiliki tugas membantu Bupati dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah di bidang pelatihan tenaga kerja.

443


g. Sumber Daya Manusia Sumber daya manusia penyelenggara tugas pembantuan bidang ketenagakerjaan adalah sebagai berikut: Tabel 4.9. SDM Penyelenggara Tugas Pembantuan Bidang Ketenagakerjaan di Dinas Nakersos KB No. 1 2 3 4 5 6



No 1. 2. 3. 4.


Jumlah

Jumlah 6 32 1

38

Sumber:Dinas Nakersos KB Pejabat struktural penyelenggara tugas pembantuan 1 orang pejabat eselon II, 1 orang eselon III dan 3 orang eselon IV serta 9 orang pejabat fungsional pengawas ketenagakerjaan. Tabel 4.10. SDM Penyelenggara Tugas Pembantuan Bidang Ketenagakerjaan di Balai Latihan Kerja No. 1 2 3 4 5 6



No 1. 2. 3. 4.


Jumlah

Jumlah 1 8 56 2

67

Sumber: Balai Latihan Kerja Pejabat struktural penyelenggara tugas pembantuan 1 orang pejabat eselon III, 3 orang eselon IV dan pejabat fungsional instruktur sebanyak 37 orang.

444


h. Sarana dan Prasarana Sarana dan prasarana pendukung penyelenggaraan tugas pembantuan bidang ketenagakerjaan sebagai berikut: Tabel 4.11. Sarana dan Prasarana Tugas Pembantuan Bidang Ketenagakerjaan di Dinas Nakersos KB No. Jenis Jumlah Keterangan 1. Kantor 1 unit 2. Kendaraan roda 4 3. Kendaraan roda 2 4. Komputer/Laptop 5. Kamera Sumber: Dinas NakersosKB

1 unit 9 unit 16 unit 1 unit

Tabel 4.12. Sarana dan Prasarana Tugas Pembantuan Bidang Ketenagakerjaan di Balai Latihan Kerja No. Jenis Jumlah Keterangan 1. Kantor 1 unit Tanah: 2 ha 2.

Gedung

3. 4. 5. 6.

Kendaraan roda 4 Kendaraan roda 2 Komputer/Laptop Peralatan jurusan teknologi mekanik 7. Peralatan jurusan aneka kejuruan 8. Peralatan jurusan bangunan 9. Peralatan jurusan pertanian 10. Peralatan jurusan listrik 11. Peralatan jurusan otomotif 12. Peralatan jurusan tata niaga Sumber: Balai Latihan Kerja

25 unit 5 unit - unit 10 unit 32 unit 110 unit 16 unit 16 unit 25 unit 33 unit 24 unit

6. Bidang Pekerjaan Umum (Pengairan) a. Dasar Hukum 1) DIPA Nomor: 1985.0/033-06.4/-/2009 tanggal 31 Desember 2008 b. Instansi Pemberi Tugas Pembantuan Direktorat Jenderal Sumber Daya Air, Departemen Pekerjaan Umum

445


c. Program dan Kegiatan Program Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi, Rawa dan Jaringan Pengairan Lainnya dengan kegiatan Peningkatan pengelolaan irigasi partisipatif Water Resources and Irrigation Sector Management Program (WISMP). d. Realisasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan Realisasi pelaksanaan program dan kegiatan tugas pembantuan bidang pekerjaan umum adalah: 1) Pelatihan tentang pengelolaan barang milik/kekayaan negara 30 orang staf, 2) Terlaksananya pembentukan forum koordinasi Daerah Irigasi Van Der Wijck dan workshop 3) Terlaksananya monitoring dan evaluasi pelaksanaan pemeliharaan jaringan irigasi primer dan sekunder di 6 daerah irigasi 4) Terlaksananya

fasilitasi

sekretariat

unit

pengelolaan

proyek,

sekretariat koordinator loan 1 kegiatan 5) Pemberdayaan dan penguatan kelembagaan P3A 2 sub kegiatan 6) Rehabilitasi jaringan irigasi 2 sub kegiatan e. Sumber dan Jumlah Anggaran Yang Digunakan DIPA Nomor: 1985.0/033-06.4/-/2009 tanggal 31 Desember 2008 alokasi

anggaran

sebesar

Rp830.500.000,00

realisasi

Rp703.605.300,00 atau 84,72 % f. SKPD Yang Melaksanakan Tugas Pembantuan SKPD yang melaksanakan tugas pembantuan bidang pekerjaan umum (pengairan) adalah Bidang Pengairan, Dinas Pengairan, Pertambangan dan

Penanggulangan

Bencana

Alam

(Dinas

P3BA)

dibentuk

berdasarkan Perda Kabupaten Sleman Nomor 12 Tahun 2003 tentang Perubahan Pertama Atas Perda Kabupaten Sleman Nomor 12 Tahun

446


2000 tentang Organisasi Perangkat Daerah Pemerintah Kabupaten Sleman dan Keputusan Bupati Sleman Nomor 26/Kep.KDH/A/2003 tentang Struktur Organisasi, Penjabaran Tugas Pokok dan Fungsi serta Tata Kerja Pengairan, Pertambangan, dan Penanggulangan Bencana Alam. Bidang Pengairan memiliki fungsi: 1) Penyelenggaraan dan pembinaan pengembangan dan konservasi. 2) Penyelenggaraan dan pembinaan operasional dan pemeliharaan. 3) Penyelenggaraan, pembinaan dan pemanfaatan. g. Sumber Daya Manusia Sumber daya manusia penyelenggara tugas pembantuan bidang pekerjaan umum adalah sebagai berikut: Tabel 4.13. SDM Penyelenggara Tugas Pembantuan Bidang Pekerjaan Umum (Pengairan) di Dinas P3BA No. 1 2 3 4 5 6



No 1. 2. 3. 4.


Jumlah

Jumlah 16 94 20 1

131

Sumber: Dinas P3BA Pejabat struktural penyelenggara tugas pembantuan 1 orang pejabat eselon II, 1 orang pejabat eselon III dan 3 orang pejabat eselon IV. h. Sarana dan Prasarana Sarana dan prasarana pendukung penyelenggaraan tugas pembantuan bidang pekerjaan umum (pengairan) sebagai berikut:

447


Tabel 4.14. Sarana dan Prasarana Tugas Pembantuan Bidang Pekerjaan Umum (Pengairan) di Dinas P3BA No. Jenis Jumlah Keterangan 1. Kantor 1 unit Tanah: 560 m2 2. Kantor Pengamatan 3. Kendaraan roda 4 4. Kendaraan roda 2 5. Komputer 6. Laptop 7. Theodolit 8. GPS 9. Waterpass 10. Pengukur debit 11. Current meter 12. LCD 13. Printer 14. Mesin ketik Sumber: Dinas P3BA

11 unit 2 unit 12 unit 8 unit 1 unit 1 unit 1 unit 1 unit 1 unit 1 unit 1 unit 7 unit 18 unit

Kondisi rusak Kondisi rusak

7. Bidang Pemberdayaan Masyarakat a. Dasar Hukum 1) DIPA Nomor: 2695.0/010-05.4/-/2009 tanggal 31 Desember 2008 2) DIPA Nomor: 0308.0/999-06.1/-/2009 b. Instansi Pemberi Tugas Pembantuan Direktorat Jenderal Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Direktorat Jenderal Pembangunan Daerah, Departemen Dalam Negeri. c. Program dan Kegiatan 1) Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Perdesaan dengan kegiatan

peningkatan

keberdayaan

masyarakat

dan

PNPM

perdesaan dengan kecamatan. 2) Program Pemberdayaan Masyarakat dengan kegiatan peningkatan kapasitas kelembagaan pengelolaan irigasi

448


d. Realisasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan Realisasi pelaksanaan program dan kegiatan tugas pembantuan bidang pemberdayaan masyarakat adalah : 1) Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Perdesaan a) Penyusunan laporan penyelenggaraan semiloka DPRD dan SKPD b) Pemberian bantuan langsung masyarakat miskin di perdesaan untuk

peningkatan

usaha

produktif,

pembangunan

sarana/prasarana dasar pendidikan dan kesehatan 2 paket c) Penyediaan peralatan kantor untuk mendukung kinerja fasilitator Kabupaten PNPM mandiri perdesaan 1 unit 2) Program Pemberdayaan Masyarakat a) Peningkatan kinerja pengembangan sumberdaya air dan sistem irigasi

partisipatif

dalam

rangka

mewujudkan

optimalisasi

kelembagaan sumberdaya air sebanyak 6 paket b) Peningkatan

kemampuan

dan

kapasitas

kelembagaan

pengelolaan irigasi dalam partisipatif sebanyak 6 paket e. Sumber dan Jumlah Anggaran Yang Digunakan 1) DIPA Nomor: 2695.0/010-05.4/-/2009 31 Desember 2008, dengan alokasi

anggaran

sebesar

Rp2.719.285.000,00

realisasi

Rp1.978.279.840,00 atau 72,75%. 2) DIPA Nomor: 0308.0/999-06.1/-/2009 31 Desember 2008, dengan alokasi

anggaran

sebesar

Rp199.907.000,00,

realisasi

Rp118.078.600,00 atau 59,07% f. SKPD Yang Melaksanakan Tugas Pembantuan SKPD yang melaksanakan tugas pembantuan bidang pemberdayaan masyarakat adalah Bagian Pemerintahan Desa, Sekretariat Daerah dan Bidang Perencanaan Perdesaan, Bappeda dibentuk dengan dibentuk berdasarkan Perda Kabupaten Sleman Nomor 12 Tahun 2003 tentang

449


Perubahan Pertama Atas Perda Kabupaten Sleman Nomor 12 Tahun 2000 tentang Organisasi Perangkat Daerah Pemerintah Kabupaten Sleman dan Keputusan Bupati Sleman Nomor 23/Kep.KDH/A/2003 tentang Struktur Organisasi, Penjabaran Tugas Pokok dan Fungsi serta Tata Kerja Sekretariat Daerah Kabupaten Sleman. Sekretariat Daerah mempunyai

tugas

pemerintahan,

pokok

administrasi,

melaksanakan organisasi

tugas

dan

tata

penyelenggaraan laksana

serta

memberikan pelayanan administrasi kepada seluruh perangkat daerah. Sedangkan fungsi Sekretariat Daerah adalah: 1) Pengkoordinasian perumusan kebijakan pemerintah daerah 2) Penyelenggaraan administrasi pemerintahan 3) Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya. Bagian Pemerintahan Desa dalam melaksanakan tugas mempunyai fungsi: 1) pelaksanaan analisis dan penyiapan rancangan kebijakan serta pelayanan administrasi penyelenggaraan pemerintahan desa 2) pelaksanaan analisis dan penyiapan rancangan kebijakan serta pelayanan administrasi pengelolaan pendapatan dan kekayaan desa 3) pelaksanaan anilisis dan penyiapan rancangan kebijakan serta pelayanan administrasi pengembangan desa dan lembaga desa 4) pelaksanaan analisis dan penyiapan rancangan kebijakan serta pelayanan administrasi pemberdayaan masyarakat desa 5) penyelenggaraan tata usaha Bagian Pemerintahan Desa Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dibentuk berdasarkan Perda Kabupaten Sleman Nomor 12 Tahun 2003 tentang Perubahan Pertama Atas Perda Kabupaten Sleman Nomor 12 Tahun 2000 tentang Organisasi Perangkat Daerah Pemerintah Kabupaten Sleman dan Keputusan Bupati Sleman Nomor 34/Kep.KDH/A/2003 tentang Struktur Organisasi, Penjabaran Tugas Pokok dan Fungsi serta Tata Kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah. Bappeda mempunyai

450


tugas membantu bupati dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah di bidang perencanaan pembangunan daerah, yang mempunyai fungsi: 1) Perumusan kebijakan teknis bidang perencanaan pembangunan daerah, 2) Pemberian perizinan dan pelaksanaan pelayanan umum bidang perencanaan pembangunan daerah, 3) Pemberian pelayanan penunjang penyelenggaraan pemerintahan daerah. Bidang Perencanaan Perdesaan memiliki fungsi: 1) pelaksanaan perencanaan dan evaluasi tata ruang perdesaan 2) pelaksanaan perencanaan dan evaluasi sarana dan prasarana perdesaan 3) pelaksanaan perencanaan dan evaluasi lingkungan hidup dan sumber daya alam g. Sumber Daya Manusia Sumber daya manusia penyelenggara tugas pembantuan bidang pemberdayaan masyarakat adalah sebagai berikut: Tabel 4.15. SDM Penyelenggara Tugas Pembantuan Bidang Pemberdayaan Masyarakat (Bagian Pemerintahan Desa) No. 1 2 3 4 5 6


Jumlah SDM Jumlah 9 1 10 4 24

No 1. 2. 3. 4.


Jumlah

Jumlah 5 17 2

24

Sumber: Sekretariat Daerah Pejabat struktural penyelenggara tugas pembantuan 1 orang pejabat eselon III, dan 4 orang pejabat eselon IV.

451


Tabel 4.16. SDM Penyelenggara Tugas Pembantuan Bidang Pemerintahan Umum No. 1 2 3 4 5 6


Jumlah SDM Jumlah 1 5 5 11

No 1. 2. 3. 4.


Jumlah

Jumlah 9 2

11

Sumber: Bappeda Pejabat struktural penyelenggara tugas pembantuan 1 orang pejabat eselon III, dan 3 orang pejabat eselon IV.

h. Sarana dan Prasarana Sarana dan prasarana pendukung penyelenggaraan tugas pembantuan bidang pemberdayaan masyarakat sebagai berikut: Tabel 4.17. Sarana dan Prasarana Tugas Pembantuan Bidang Pemberdayaan Masyarakat (Bagian Pemerintahan Desa) No. Jenis Jumlah Keterangan 1. Kantor 1 unit 2. Kendaraan roda 4 2 unit 3. Kendaraan roda 2 5 unit 4. Komputer 4 unit 5. Laptop 2 unit 6. LCD 1 unit 7. Kamera Digital 1 unit Sumber: Sekretariat Daerah Tabel 4.18. Sarana dan Prasarana Tugas Pembantuan Bidang Pemberdayaan Masyarakat (Perencanaan Perdesaan) di Bappeda No. Jenis Jumlah Keterangan 1. Kantor 1 unit 2. Kendaraan roda 4 1 unit 3. Kendaraan roda 2 3 unit 4. Komputer 4 unit 5. Laptop 2 unit 6. Kamera Digital 1 unit Sumber: Bappeda

452


8. Bidang Pemerintahan Umum a. Dasar Hukum DIPA Nomor: 2322.0/010-07.4/-/2009 tanggal 31 Desember 2008 DIPA Revisi Nomor 2322.1/010-07.4/-/2009 b. Instansi Pemberi Tugas Pembantuan Direktorat Jenderal Otonomi Daerah, Departemen Dalam Negeri. c. Program dan Kegiatan Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Pemerintah Daerah dengan kegiatan Pengembangan Kapasitas Berkelanjutan untuk Desentralisasi Sustainable Capacity Building and Development (SCBD). d. Realisasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan Realisasi pelaksanaan program dan kegiatan tugas pembantuan bidang pemerintahan umum adalah : 1) Pelatihan penyusunan kurikulum 2) Pelatihan analisa kebutuhan diklat 3) Pelatihan sistem teknologi informasi 4) Pelatihan sistem informasi daerah (e-gov) 5) Pelatihan analisis pengembangan wilayah 6) Pelatihan pembangunan karakter melalui pengembangan potensi diri dan kepribadian tangguh 7) Pelatihan kebijakan gender dan permasalahan 8) Pelatihan konsepsi gender dan permasalahannya 9) Pelatihan manajemen dan sumber daya manusia 10) Pelatihan integrasi kebijakan dan implementasinya pada pelaku Kelompok Usaha Menengah Kecil dan Mikro (KUMKM) 11) Pelatihan manajemen lingkungan 12) Pelatihan analisis dampak lingkungan 13) Pelatihan manajemen keuangan

453


14) Pelatihan Public Relation 15) Pelatihan investasi daerah 16) Pelatihan manajemen pemerintah desa 17) Pelatihan manajemen aset 18) Pelatihan Pengembangan kerjasama daerah 19) Pelatihan anggaran berbasis kinerja 20) Pelatihan kebijakan pengentasan kemiskinan dan pengangguran 21) Pelatihan penanggulangan kemiskinan 22) Pelatihan perencanaan pengembangan ekonomi lokal 23) Pelatihan manajemen dan akuntansi keuangan 24) Pelatihan perencanaan dan manajemen ekonomi daerah 25) Pelatihan perencanaan peningkatan pendapatan daerah 26) Penyusunan SIM Perijinan Terpadu (SIM Keluhan dan saran) SIM Perijinan Terpadu (SIM Perijinan Industri dan Pariwisata) e. Sumber dan Jumlah Anggaran Yang Digunakan DIPA Nomor: 2322.0/010-07.4/-/2009 tanggal 31 Desember 2008 dan DIPA Revisi Nomor : 2322.1/010-07.4/-/2009 dengan alokasi anggaran sebesar

Rp4.495.708.000,00,

realisasi

Rp2.341.667.930,00

atau

52,09%. f. SKPD Yang Melaksanakan Tugas Pembantuan SKPD yang melaksanakan tugas pembantuan bidang pemerintahan umum adalah Bidang Perencanaan Teknologi dan Kerjasama, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dibentuk berdasarkan Perda Kabupaten Sleman Nomor 12 Tahun 2003 tentang Perubahan Pertama Atas Perda Kabupaten Sleman Nomor 12 Tahun 2000 tentang Organisasi Perangkat Daerah Pemerintah Kabupaten Sleman dan Keputusan Bupati Sleman Nomor 34/Kep.KDH/A/2003 tentang Struktur Organisasi, Penjabaran Tugas Pokok dan Fungsi serta Tata Kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah. Bappeda mempunyai

454


tugas membantu bupati dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah di bidang perencanaan pembangunan daerah, yang mempunyai fungsi: 4) Perumusan kebijakan teknis bidang perencanaan pembangunan daerah, 5) Pemberian perizinan dan pelaksanaan pelayanan umum bidang perencanaan pembangunan daerah, 6) Pemberian pelayanan penunjang penyelenggaraan pemerintahan daerah. Bidang Perencanaan Teknologi dan Kerjasama memiliki fungsi: 4) pelaksanaan perencanaan dan evaluasi ilmu pengetahuan dan teknologi 5) pelaksanaan perencanaan dan evaluasi kerjasama 6) pelaksanaan perencanaan dan evaluasi data dan informasi g. Sumber Daya Manusia Sumber daya manusia penyelenggara tugas pembantuan bidang pemerintahan umum adalah sebagai berikut: Tabel 4.19. SDM Penyelenggara Tugas Pembantuan Bidang Pemerintahan Umum No. 1 2 3 4 5 6


Jumlah SDM Jumlah 2 5 4 11

No 1. 2. 3. 4.


Jumlah

Jumlah 7 4

11

Sumber: Bappeda Pejabat struktural penyelenggara tugas pembantuan 1 orang pejabat eselon II, 1 orang pejabat eselon III dan 3 orang pejabat eselon IV.

455


h. Sarana dan Prasarana Sarana dan prasarana pendukung penyelenggaraan tugas pembantuan bidang pemerintahan umum sebagai berikut: Tabel 4.20. Sarana dan Prasarana Tugas Pembantuan Bidang Pemerintahan Umum No. Jenis Jumlah Keterangan 1. Kantor 1 unit 2. Kendaraan roda 4 1 unit 3. Kendaraan roda 2 2 unit 4. Komputer 6 unit 5. Laptop 2 unit 6. LCD 1 unit 7. Kamera Digital 1 unit Sumber : Bappeda 9. Bidang Pekerjaan Umum (Perumahan) a. Dasar Hukum DIPA Nomor: 0747.0/033-05.1/-/2009 tanggal 31 Desember 2008 , DIPA Revisi Nomor : 0747.0.1/033-5.1/XIV/2009 b. Instansi Pemberi Tugas Pembantuan Direktorat Jenderal Cipta Karya, Departemen Pekerjaan Umum c. Program dan Kegiatan Program Pemberdayaan Komunitas Perumahan dengan kegiatan Penanggulangan Kemiskinan Perkotaan (P2KP) d. Realisasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan Realisasi pelaksanaan program dan kegiatan tugas pembantuan bidang pekerjaan umum (perumahan) adalah: 1) Pelaksanaan

pemberian

bantuan

bagi

Badan

Keswadayaan

Masyarakat di 75 desa untuk kegiatan unit pengelolaan lingkungan berupa perbaikan resapan air, pembuatan jamban komunal dan talud; unit pengelolaan sosial berupa santuan warga miskin,

456


beasiswa, dan perbaikan rumah kumuh; dan unit pengelolaan ekonomi berupa perguliran modal kepada kelompok keswadayaan masyarakat di tingkat padukuhan. 2) Pemberian bantuan bagi BKM Tirtoadi Mlati (dana luncuran tahun 2008) e. Sumber dan Jumlah Anggaran Yang Digunakan DIPA Nomor: 0747.0/033-05.1/-/2009 tanggal 31 Desember 2008, DIPA Revisi Nomor : 0747.0/033-05.1/-/2009 dengan alokasi anggaran sebesar Rp12.060.000.000,00, realisasi Rp12.060.000.000,00 atau 100% f. SKPD Yang Melaksanakan Tugas Pembantuan SKPD yang melaksanakan tugas pembantuan bidang pekerjaan umum (perumahan) adalah Bidang Permukiman, Dinas Permukiman, Sarana Prasarana Wilayah dan Perhubungan. dibentuk berdasarkan Perda Kabupaten Sleman Nomor 12 Tahun 2003 tentang Perubahan Pertama Atas Perda Kabupaten Sleman Nomor 12 Tahun 2000 tentang Organisasi Perangkat Daerah Pemerintah Kabupaten Sleman dan Keputusan Bupati Sleman Nomor 25/Kep.KDH/A/2003 tentang Struktur Organisasi, Penjabaran Tugas Pokok dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Permukiman, Sarana Prasarana Wilayah dan Perhubungan. Dinas Permukiman, Sarana Prasarana Wilayah dan Perhubungan mempunyai tugas melaksanakan kewenangan bidang permukiman, prasarana wilayah dan perhubungan. Bidang Permukiman yang mempunyai fungsi: 1) Penyelenggaraan dan pengendalian bangunan, 2) Pengelolaan,

pembinaan,

dan

pengendalian

perumahan

dan

permukiman, 3) Penyelenggaraan

perizinan,

pengawasan

dan

pengendalian

bangunan,

457


4) Penyelenggaraan perencanaan dan pengendalian tata bangunan dan lingkungan. g. Sumber Daya Manusia Sumber daya manusia penyelenggara tugas pembantuan bidang pekerjaan umum (perumahan) adalah sebagai berikut: Tabel 4.21. SDM Penyelenggara Tugas Pembantuan Pekerjaan Umum No. 1 2 3 4 5 6



No 1. 2. 3. 4.


Jumlah

Jumlah 19 31 3

53

Sumber: Dinas Permukiman, Prasarana Wilayah dan Perhubungan Pejabat struktural penyelenggara tugas pembantuan 1 orang pejabat eselon II, 1 orang pejabat eselon III dan 3 orang pejabat eselon IV. h. Sarana dan Prasarana Sarana dan prasarana pendukung penyelenggaraan tugas pembantuan bidang pekerjaan umum (perumahan) sebagai berikut: Tabel 4.22. Sarana dan Prasarana Tugas Pembantuan Bidang Pekerjaan Umum (Perumahan) No. Jenis Jumlah Keterangan 1. Kantor 1 unit 2. Kendaraan roda 4 1 unit 3. Kendaraan roda 2 2 unit 4. Komputer 6 unit 5. Laptop 2 unit 6. LCD 1 unit 7. Kamera Digital 1 unit Sumber : Dinas Permukiman, Prasarana Wilayah dan Perhubungan

458


B. TUGAS PEMBANTUAN YANG DIBERIKAN KEPADA DESA Berdasarkan Pasal 9 Peraturan Pemerintah Nomor 72 tahun 2005 tentang Desa disebutkan bahwa urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan desa mencakup urusan pemerintahan yang sudah ada berdasarkan hak asal usul desa, urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan kabupaten/propinsi yang diserahkan pengaturannya kepada desa, tugas pembantuan dari Pemerintah, Pemerintah propinsi, Pemerintah Kabupaten/Kota, dan urusan pemerintahan lainnya yang oleh peraturan perundang-undangan diserahkan kepada desa. Dalam rangka penyerahan sebagian urusan pemerintahan kepada desa sebagai tindak lanjut Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 30 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyerahan Urusan Pemerintah Kabupaten/Kota kepada Desa, Pemerintah Kabupaten Sleman telah mengkaji beberapa urusan pemerintahan yang dapat diserahkan kepada desa dan menyusun rancangan Peraturan Daerah tentang Penyerahan Urusan Pemerintah Kabupaten kepada Desa. Seiring ditetapkannya Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah

Propinsi

dan

Pemerintahan

Daerah

Kabupaten/Kota,

maka

penyerahan urusan pemerintahan kepada desa perlu dikaji kembali. Meskipun sebagian urusan kepada desa belum diserahkan, namun demikian dalam berbagai penyelenggaraan urusan pemerintahan telah diserahkan kewenangannya kepada desa. Dalam rangka mempersiapkan desa untuk melaksanakan sebagaian urusan yang akan diserahkan, pada tahun 2009 upaya penguatan kelembagaan desa telah dilaksanakan hal-hal sebagai berikut: 1. Penetapan Peraturan Bupati - Peraturan Bupati Sleman Nomor 82 Tahun 2009 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa. 2. Pemilihan kepala desa 38 orang , dukuh 36 orang dan Kabag 16 orang.

459


3. Peningkatan kualitas SDM - Pelatihan motivasi perangkat desa - Pembinaan dan peningkatan kapasitas wawasan anggota BPD - Pembinaan dan peningkatan wawasan anggota LPMD - Gladi manajemen bagi kepala desa, kepala bagian, dukuh baru dan kepala bagian kemasyarakatan 4. Penguatan keuangan desa Dalam rangka penguatan keuangan desa, telah diberikan Alokasi Dana Desa (ADD), Dana Penyeimbang Desa (PBB dan BPHTB), Bagi Hasil Pajak dan Retribusi, Dana Gotong Royong, Dana Pemberdayaan Masyarakat dan bantuan lainnya dengan rincian masing-masing sebagai berikut: Tabel 4.23. Dana Pemberdayaan Masyarakat dan Desa No Rincian 1. Alokasi Dana Desa 2. Dana Penyeimbang Desa PBB BPHTB 3. Bagi Hasil Pajak dan Retribusi 4. Dana Gotong Royong 5. Bantuan kepada Desa 6. Bantuan sosial kemasyarakatan 7. Dana Pemberdayaan Masyarakat

Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp

Jumlah 10.198.348.059 5.322.353.760 3.721.179.499 1.601.174.261 4.996.872.448 5.780.000.000 20.764.885.000 46.289.513.890,87 4.300.000.000

5. Aset Telah dilakukan upaya-upaya penertiban administrasi dan pemanfaatan asset

desa

antara

lain

meliputi

pensertifikatan

tanah

kas

desa,

pengendalian perizinan pemanfaatan tanah kas desa, monitoring dan evaluasi peraturan desa, dan persiapan regulasi tentang Badan Usaha Milik Desa (BUMDes). Sampai dengan tahun 2009 jumlah tanah kas desa yang telah bersertifikat sebanyak 5.768

sertifikat dari 17.031 bidang tanah

(33,87%). Secara bertahap proses ini terus dilakukan untuk meningkatkan ketertiban dan kepastian hukum status tanah kas desa.

460

BAB IV TUGAS PEMBANTUAN

Recommend Documents