BAB IV TUGAS PEMBANTUAN A. TUGAS PEMBANTUAN YANG DI TERIMA DARI PEMERINTAH

BAB IV TUGAS PEMBANTUAN

A. TUGAS PEMBANTUAN YANG DI TERIMA DARI PEMERINTAH

Upaya pemerintah untuk melaksanakan pembangunan yang bermuara kepada kesejahteraan rakyat semakin meningkat. Penyerahan wewenang urusan pemerintahan kepada daerah otonom untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dalam system desentralisasi merupakan salah satu upaya untuk mempercepat proses pembangunan di daerah.

Pemerintah Kabupaten Bangka dalam tahun 2008 untuk melaksanakan pembangunan di daerah disamping menyelenggarakan urusan pemerintahan melalui dana APBD juga dari APBN. Salah satu bentuk APBN yang serahkan yang diserahkan pemerintah pusat kepada Pemkab Bangka adalah dana tugas pembantuan. Dana tugas pembantuan sendiri adalah dana yang berasal dari APBN baik yang bersumber dari Pinjaman Hibah Luar Negeri maupun dari Rupiah Murni yang dilaksanakan oleh daerah, mencakup semua penerimaan dan pengeluaran dalam rangka pelaksanaan tugas pembantuan. Tugas pembantuan merupakan salah satu bentuk kegiatan sektoral di daerah yang sistem pengalokasian

anggarannya

kewenangan/penugasan

dari

dilakukan Pemerintah

setelah melalui

adanya

pelimpahan

anggaran

kementerian

negara/lembaga (K/L).

Tugas pembantuan kepada Pemerintah Kabupaten Bangka pada tahun 2008 terdiri dari beberapa urusan wajib dan pilihan. Beberapa Urusan wajib pada tugas pembantuan meliputi : -

Urusan Perumahan

-

Urusan Tenaga Kerja

-

Urusan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

-

Urusan Ketahanan Pangan

Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Tahun 2008

IV-1

Sedangkan beberapa Urusan Pilihan yang diselenggarakan melaui tugas pembantuan antara lain : -

Urusan Pertanian

-

Urusan Kelautan dan Perikanan

Adapun uraian pelaksanaan tugas pembantuan yang diterima oleh Pemerintah Kabupaten Bangka pada tahun 2008 akan dipaparkan dasar hukum; instansi pemberi tugas pembantuan; program, kegiatan dan pelaksanaannya; sumber dan jumlah anggaran yang digunakan; serta permasalahan dan solusi sebagai mana diamanatkan Pasal 21 ayat (3) PP-03/2007 adalah sebagai berikut :

1. Urusan Wajib Perumahan a. Dasar Hukum Untuk penyelenggaraan urusan wajib perumahan ini yang menjadi dasar hukum adalah : 1) Surat Pengesahan DIPA nomor 1326.0/033-05.0/-/2008 kemudian direvisi dengan nomor 1325.1/033-05.0/-/2008 dan terakhir direvisi dengan DIPA nomor 1325.2/033-05.0/-/2008 tanggal 1 Desember 2008

untuk

Perumahan

pelaksanaan dengan

Program

kegiatan

Pemberdayaan

Pembinaan

Komunitas

Penanggulangan

Kemiskinan Perkotaan (P2K). 2) Surat

Kuasa

Penggunaan

827/WPB.11/KP.02/2008,

Anggaran

nomor:

nomor: 829/WPB.11/KP.02/2008

(SKPA)

nomor:

828/WPB.11/KP.02/2008

dan

untuk pelaksanaan Program

Peningkatan Prasarana dan Sarana Perdesaan dengan kegiatan Pembinaan Pembangunan Infrastruktur Perdesaan (PPIP).

b. Instansi Pemberi Tugas Pembantuan Instansi Pemberi Tugas Pembantuan yakni Direktorat Jenderal Cipta Karya Departemen PU Republik Indonesia.


IV-2

c. Program, Kegiatan dan Pelaksanaannya 1) Program Pemberdayaan Komunitas Perumahan a) Kegiatan : Penanggulangan Kemiskinan perkotaan P2KP Pelaksanaan Kegiatan ini meliputi 11 desa dan kelurahan di 2 Kecamatan yakni Kecamatan Sungailiat 5 kelurahan, serta Kecamatan Pemali 6 desa. Output kegiatan berupa pembangunan infrastruktur pemukiman, bantuan sosial bagi masyarakat serta kegiatan simpan pinjam bagi kelompok masyarakat di perkotaan, yang pengelolaan dana kegiatan dialokasikan pada masing-masing Badan Keswadayaan Masyarakat (BKM). Adapun rincian BKM, serta alokasi dana adalaha sebagai berikut : 

BKM “Kenanga Bersatu” kelurahan Kenanga kecamatan Sungailiat dengan alokasi dana sebesar Rp.60.000.000,-



BKM “Harapan Kita” keurahan Parit Padang kecamatan Sungailiat dengan alokasi dana sebesar Rp. 105.000.000,-



BKM “Maju Bersama” desa Rebo kecamatan Sungailiat dengan alokasi dana sebesar Rp. 60.000.000,-



BKM “Mandiri Sejahtera” kelurahan Sri Menanti kecamatan Sungailiat dengan alokasi dana sebesar Rp. 60.000.000,-



BKM “Al-Ikhlas” desa Sempan kecamatan Pemali dengan alokasi dana sebesar Rp. 45.000.000,-



BKM “Harapan Makmur” desa Air Duren kecamatan Pemali dengan alokasi dana sebesar Rp. Rp. 45.000.000,-



BKM “Tunas Baru” desa Air Ruay kecamatan Pemali dengan alokasi dana sebesar Rp. 60.000.000,-



BKM “Karya Makmur” desa Karya Makmur kecamatan Pemali dengan alokasi dana sebesar Rp. 60.000.000,-



BKM “Mari Membangun” desa Pemali kecamatan Pemali dengan alokasi dana sebesar Rp. 90.000.000,-



BKM

“Harapan

Bersama”

kelurahan

Kuday

kecamatan

Sungailiat dengan alokasi dana sebesar Rp. 90.000.000,

BKM “Jaya Bersama” desa Penyamun kecamatan Pemali dengan alokasi dana sebesar Rp. 60.000.000,-


IV-3

2) Program Peningkatan Prasarana dan Sarana Perdesaan a) Kegiatan : Pembinaan Pembangunan Infrastruktur Perdesaan (PPIP) Pelaksanaan Kegiatan ini meliputi 2 desa di dua kecamatan yaitu desa Jada Bahrin kecamatan Merawang dan desa Kota Waringin kecamatan Puding Besar. Output kegiatan berupa : 

Di desa Jada Bahrin berupa pembangunan siring jalan desa sepanjang 1.000 meter ( 1 km);



Di desa Kota Waringin berupa : pembangunan plat duikers W.06 sebanyak 2 unit, Tempat cucian 1 unit, Jalan rabat beton sepanjang 200 m, Rehab jalan setapak 200 m.

d. Sumber dan Jumlah Anggaran 1) Program Pemberdayaan Komunitas Perumahan. Untuk kegiatan P2KP,

sumber dana tugas pembantuan pada

kegiatan ini adalah APBN dari Rupiah Murni, dengan jumlah anggaran sebesar Rp. 735.000.000,- dengan persentase penyerapan dana sebesar 100 %.

2) Program Peningkatan Prasarana dan Sarana Perdesaan Untuk kegiatan PPIP, sumber dana tugas pembantuan pada kegiatan ini adalah APBN dari Rupiah Murni, dengan jumlah anggaran sebesar Rp.

500.000.000,-,

alokasi

masing-masing

desa

sebesar

Rp.

250.000.000,- dengan persentase penyerapan dana sebesar 100%. Disamping dana pembangunan fisik, untuk kegiatan PPIP juga dialokasikan dana penunjang untuk honorarium Tim pelaksana sebesar Rp. 8.950.000,-, keperluan belanja administrasi sebesar Rp. 10.000.000,- serta keperluan biaya perjalanan dinas sebesar Rp. 6.690.000,- dengan tingkat penyerapan dana sebesar 100 %.


IV-4

e. SKPD Pelaksana SKPD yang melaksanakan tugas pembantuan urusan wajib perumahan ini adalah Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Bangka.

f. Jumlah Pegawai Jumlah pegawai Dinas Pekerjaan Umum sebanyak 36 orang dengan kualifikasi pendidikan S2 sebanyak 1 orang, S1 sebanyak 7 orang, DIII sebanyak 3 orang dan SLTA sebanyak 24 orang dan SLTP 1 orang. Sedangkan bila berdasarkan eselonering sebanyak 1 orang eselon II, 3 orang eselon III dan 9 orang eselon IV. Jika dilihat berdasarkan kepangkatan maka golongan IV sebanyak

4 orang, golongan III

sebanyak 11 orang, golongan II sebanyak 20 orang, dan golongan I sebanyak 1 orang.

g. Kondisi Sarana dan Prasarana yang digunakan Kondisi

sarana

dan

prasarana

yang

digunakan

dalam

rangka

pelaksanaan program Urusan Pekerjaan Umum Kabupaten Bangka saat ini cukup memadai.

h. Permasalahan dan Solusi Permasalahan dalam pelaksanaan program

ini

adalah

terjadinya

beberapa kali revisi DIPA, dan terakhir tertanggal 1 Desember 2008, sehingga waktu persiapan dan penyelesaian administrasi kegiatan sangatlah mendesak.

2. Urusan Wajib Tenaga Kerja a. Dasar Hukum Untuk penyelenggaraan urusan wajib Tenaga Kerja ini, yang menjadi dasar hukum: o

Surat Pengesahan DIPA nomor 1341.0/026-04.1/-/2008, untuk pelaksanaan Program Perluasan dan Pengembangan Kesempatan Kerja.


IV-5

o

Surat Pengesahan DIPA nomor 1341.0/026-05.1/-/2008 untuk pelaksanaan Program Perlindungan dan Pengembangan Lembaga Tenaga Kerja.

b. Instansi Pemberi Tugas Pembantuan Instansi Pemberi Tugas Pembantuan yakni Direktorat Jenderal PHI dan PTK Departemen Tenaga Kerja Republik Indonesia.

c. Program, Kegiatan dan Pelaksanaannya 1) Program Perluasan dan Pengembangan Kesempatan Kerja a) Kegiatan Konsolidasi Program-program perluasan kesempatan kerja. Pelaksanaan Kegiatan ini meliputi : 

Sub kegiatan yakni Padat Karya Produksi.

Output

kegiatan

berupa

pemberdayaan

tenaga

kerja

pengangguran melalui kegiatan padat karya produktif dengan menyerap tenaga kerja sebanyak 40 orang. b) Kegiatan Pengembangan Pasar Kerja dalam Negeri. Pelaksanaan Kegiatan ini meliputi 2 (dua) sub kegiatan yakni : 

Sub Kegiatan Administrasi Kegiatan, dengan output kegiatan berupa penunjang administasi kegiatan.



Sub Kegiatan Penyuluhan dan Penyebaran Informasi, dengan output kegiatan Meningkatnya efektivitas IPK dan bursa kerja online.

2) Program Perlindungan dan Pengembangan lembaga tenaga kerja. a) Kegiatan

Pembangunan/Pengadaan/Peningkatan

Sarana

dan

Prasarana. Pelaksanaan Kegiatan ini meliputi sub kegiatan : 

Sub Kegiatan Pengadaan alat pengolah data, dengan output kegiatan tersedianya alat pengolah data sebanyak 2 (dua) unit.

b) Kegiatan Pembinaan Administrasi dan Pengelolaan Keuangan. Pelaksanaan kegiatan ini meliputi sub kegiatan : Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Tahun 2008

IV-6



Sub Kegiatan Administrasi Kegiatan, dengan output berupa terwujudnya pembinaan administrasi keuangan pelaksanaan kegiatan.

c) Kegiatan Pemberian Dorongan dan Penyempurnaan Pelaksanaan Negoisasi Bipartit. Pelaksanaan kegiatan tersebut meliputi sub kegiatan : 

Sub Kegiatan Penyuluhan Pembentukan LKS Bipartit, dengan output kegiatan berupa terlaksananya penyuluhan dan penyebaran informasi mengenai ketenagakerjaan.

d) Kegiatan

Pembinaan

Kelembagaan

dan

Pemasyarakatan

Hubungan Industrial. Pelaksanaan kegiatan ini meliputi dua sub kegiatan, yakni : 

Sub Kegiatan Pemutakhiran Data Verifikasi Keanggotaan SP/SB, dengan output kegiatan berupa tersedianya data SP/SB yang akurat.



Sub Kegiatan Pemutakhiran Data Survey Penetapan Nilai KHL, dengan output kegiatan berupa pemutakhiran data nilau KHL.

e) Kegiatan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial. Pelaksanaan kegiatan ini melalui sub kegiatan : 

Sub Kegiatan Penanganan Kasus Pencegahan/ Penanganan Perselisihan Hubungan Industrial dengan output kegiatan berupa penanganan perselisihan hubungan industrial.

d. Sumber dan Jumlah Anggaran 1) Program Perluasan dan Pengembangan Kesempatan Kerja a) Kegiatan Konsolidasi Program-program perluasan kesempatan kerja. 

Sub kegiatan yakni Padat Karya Produksi, sumber anggaran dari APBN (Rupiah Murni). Jumlah anggaran sebesar Rp. 94.981.000,- dengan tingkat penyerapan sebesar 99,84 %.

b) Kegiatan Pengembangan Pasar Kerja dalam Negeri. 

Sub Kegiatan Administrasi Kegiatan, sumber anggaran dari APBN

(Rupiah

Murni).

Jumlah

anggaran

sebesar

Rp.

46.250.000,- dengan tingkat penyerapan sebesar 93,35 %. Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Tahun 2008

IV-7



Sub Kegiatan Penyuluhan dan Penyebaran Informasi, sumber anggaran dari APBN (Rupiah Murni). Jumlah anggaran sebesar Rp. 57.210.000,- dengan tingkat penyerapan sebesar 98,35 %.

2) Program Perlindungan dan Pengembangan lembaga tenaga kerja. a) Kegiatan

Pembangunan/Pengadaan/Peningkatan

Sarana

dan

Prasarana. 

Sub Kegiatan Pengadaan alat pengolah data, sumber anggaran dari APBN (Rupiah Murni). Jumlah anggaran sebesar Rp. 40.000.000,- dengan tingkat penyerapan sebesar 92,50 %.

b) Kegiatan Pembinaan Administrasi dan Pengelolaan Keuangan. 

Sub Kegiatan Administrasi Kegiatan, sumber anggaran dari APBN

(Rupiah

Murni).

Jumlah

anggaran

sebesar

Rp.

47.295.000,- dengan tingkat penyerapan sebesar 73,00 %. c) Kegiatan Pemberian Dorongan dan Penyempurnaan Pelaksanaan Negoisasi Bipartit. 

Sub Kegiatan Penyuluhan Pembentukan LKS Bipartit, sumber anggaran dari APBN (Rupiah Murni). Jumlah anggaran sebesar Rp. 29.125.000,- dengan tingkat penyerapan sebesar 97,00 %.

d) Kegiatan

Pembinaan

Kelembagaan

dan

Pemasyarakatan

Hubungan Industrial. 

Sub Kegiatan Pemutakhiran Data Verifikasi Keanggotaan SP/SB, sumber anggaran dari APBN (Rupiah Murni). Jumlah anggaran

sebesar

Rp.

20.430.000,-

dengan

tingkat

penyerapan sebesar 100,00 %. 

Sub Kegiatan Pemutakhiran Data Survey Penetapan Nilai KHL, sumber anggaran

anggaran sebesar

dari

APBN

Rp.

(Rupiah

13.150.000,-

Murni).

Jumlah

dengan

tingkat

penyerapan sebesar 100 %.


IV-8

e) Kegiatan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial. 

Sub Kegiatan Penanganan Kasus Pencegahan/ Penanganan Perselisihan Hubungan Industrial, sumber anggaran dari APBN

(Rupiah

Murni).

Jumlah

anggaran

sebesar

Rp.

20.000.000,- dengan tingkat penyerapan sebesar 98,80 %.

e. SKPD Pelaksana SKPD yang melaksanakan tugas pembantuan urusan wajib tenaga kerja ini adalah Dinas Sosial dan Tenaga Kerja Kabupaten Bangka.

f. Jumlah Pegawai Untuk melaksanakan seluruh urusan ketenagakerjaan ini, Dinas social dan Tenaga Kerja didukung oleh 24 orang pegawai dengan klasifikasi menurut golongan dan pendidikan sebagai berikut ; Golongan IV = 3 orang , Golongan III =10 orang, Golongan II = 10 orang dan Golongan I = 1 orang. Sedangkan menurut pendidikan Strata 1 = 9 orang, D.III = 4 orang, SLTA =10 orang dan SD = 1 orang.


sarana

dan

prasarana

yang

digunakan

dalam

rangka

pelaksanaan tugas pembantuan Urusan Tenaga Kerja saat ini cukup memadai.

h. Permasalahan dan Solusi Tidak ada permasalahan yang berarti.

3. Urusan Wajib Ketahanan Pangan a. Dasar Hukum Untuk penyelenggaraan urusan wajib Ketahanan Pangan ini,

yang

menjadi dasar hukum: o

Surat Pengesahan DIPA nomor 0432.0/018-03.1/-/2008, untuk pelaksanaan Program Peningkatan Ketahanan Pangan, dengan Kegiatan Bantuan Benih/Bibit, Mendukung Ketahanan Pangan.


IV-9

o

Surat Pengesahan DIPA nomor 1478.0/018-06.1/-/2008 untuk pelaksanaan Program Peningkatan Ketahanan Pangan, dengan Kegiatan

Penyediaan

dan

Perbaikan

Infrastruktur

Pertanian

Mendukung Ketahanan Pangan (PNPM.P). o

Surat Pengesahan DIPA nomor 1432.0/018-08.06/-/2008 untuk pelaksanaan Program Peningkatan Ketahanan Pangan, dengan dengan kegiatan Peningkatan Produksi dan Produktivitas Ternak

o

Surat Pengesahan DIPA nomor 0432.1/018-11.1/-/2008, untuk pelaksanaan Program Peningkatan Kesejahteraan Petani, dengan Kegiatan Pengembangan Desa Mandiri Pangan.

b. Instansi Pemberi Tugas Pembantuan Instansi Pemberi Tugas Pembantuan yakni Direktorat Jenderal Tanaman Pangan, Departemen Pertanian Republik Indonesia. Adapun SKPD pelaksana tugas pembantuan ini adalah Dinas Pertanian dan Peternakan dan Badan Ketahanan Pangan Kabupaten Bangka.

c. Program, Kegiatan dan Pelaksanaannya 1) Program Peningkatan Ketahanan Pangan o

Kegiatan Bantuan Benih/Bibit kepada Petani dalam Mendukung Ketahanan Pangan. Output

kegiatan

ditergetkan

berupa

pemberian

bantuan

benih/bibit kepada petani untuk meningkatkan produksi dan produktivitas dalam rangka mendukung ketahanan pangan tetapi kegiatan ini tidak dapat direalisasikan. o

Penyediaan dan Perbaikan Infrastruktur Pertanian Mendukung Ketahanan Pangan (PNPM.P). Pelaksanaan Kegiatan ini meliputi 3 (tiga) sub kegiatan yakni : 

Sub Kegiatan Pengelolaan Lahan, dengan output kegiatan ditargetkan

berupa

terlaksananya

pengelolaan

lahan

pertanian. 

Sub Kegiatan Pengelolaan Air, dengan output kegiatan ditargetkan berupa terlaksananya pengelolan pengairan.


IV-10



Sub Kegiatan Perluasan Areal, dengan output kegiatan ditargetkan berupa terlaksananya perluasan areal pertanian.

o

Kegiatan Peningkatan Produksi dan Produktivitas Ternak. Output kegiatan ditargetkan berupa peningkatan populasi ternak bibit pada 1 kelompok sasaran.

2) Program Peningkatan Kesejahteraan Petani o

Pengembangan Desa Mandiri Pangan. Output kegiatan ditargetkan berupa pemberian bantuan kepada petani untuk meningkatkan produksi dan produktivitas dalam rangka mendukung ketahanan pangan.

d. Sumber dan Jumlah Anggaran 1) Program Peningkatan Ketahanan Pangan. a) Kegiatan Bantuan Benih/Bibit Kepada Petani dalam Mendukung Ketahanan Pangan. Sumber anggaran dari APBN (Rupiah Murni). Jumlah anggaran sebesar Rp. 218.750.000,- dengan tingkat penyerapan sebesar 0 %. b) Penyediaan dan Perbaikan Infrastruktur Pertanian Mendukung Ketahanan Pangan (PNPM.P). 

Sub Kegiatan Pengelolaan Lahan, sumber anggaran dari APBN

(Rupiah

Murni).

Jumlah

anggaran

sebesar

Rp.

185.000.000,- dengan tingkat penyerapan sebesar 0 % 

Sub Kegiatan Pengelolaan Air, sumber anggaran dari APBN (Rupiah Murni). Jumlah anggaran sebesar Rp. 500.000.000,dengan tingkat penyerapan sebesar 0 %



Sub Kegiatan Pengelolaan Lahan, sumber anggaran dari APBN

(Rupiah

Murni).

Jumlah

anggaran

sebesar

Rp.

720.000.000,- dengan tingkat penyerapan sebesar 0 % c) Kegiatan Peningkatan Produksi dan Produktivitas Ternak Sumber anggaran dari APBN (Rupiah Murni). Jumlah anggaran sebesar Rp. 347.600.000,- dengan tingkat penyerapan sebesar 0 %.


IV-11

2) Program Peningkatan Kesejahteraan Petani. a) Kegiatan Pengembangan Desa Mandiri Pangan. Sumber anggaran dari APBN (Rupiah Murni). Jumlah anggaran sebesar Rp. 435.000.000,- dengan tingkat penyerapan sebesar 52% atau sebesar Rp. 223.860.000,-

e. SKPD Pelaksana SKPD yang melaksanakan tugas pembantuan urusan wajib ketahanan pangan ini adalah Badan Ketahanan Pangan Kabupaten Bangka.

f. Jumlah Pegawai Pelaksanaan Program dan Kegiatan untuk urusan Ketahanan Pangan dilakukan oleh Badan Ketahanan Pangan Kabupaten Bangka dengan jumlah personil sebanyak 45 orang. Berdasarkan kualifikasi pendidikan terdiri dari S2 berjumlah 1 orang, S1 sebanyak 21 orang, DIII sebanyak 3 orang, dan SLTA sebanyak 20 orang. Sedangkan berdasarkan kepangkatan terdiri atas golongan IV sebanyak 3 orang, golongan III sebanyak 31 orang, golongan II sebanyak 11 orang


sarana

dan

prasarana

yang

digunakan

dalam

rangka

pelaksanaan tugas pembantuan urusan ketahanan pangan saat ini cukup memadai.

h. Permasalahan dan Solusi Adanya perubahan nama Satker dari Dinas Pertanian dan Kehutanan menjadi Dinas Pertanian dan Peternakan maupun pembentukan Satker baru yakni Badan Ketahanan Pangan serta perubahan personil pelaksana kegiatan menyebabkan realisasi kegiatan tidak dapat dilaksanakan secara efektif. Solusi yang dilakukan antara lain dengan melakukan Revisi DIPA

ke

Departemen Pertanian, Konsultasi ke Dinas Pertanian, Perkebunan dan Peternakan Propinsi Kepulauan Bangka Belitung maupun ke Ditjen Anggaran dan KPPN wilayah. Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Tahun 2008

IV-12

4. Urusan Wajib Pemberdayaan Masyarakat dan Desa a. Dasar Hukum Untuk penyelenggaraan urusan wajib Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, yang menjadi dasar hukum: o

Surat Pengesahan DIPA nomor 3231.2/010-05.1/-/2008, untuk pelaksanaan

Program

Peningkatan

Keberdayaan

Masyarakat

Perdesaan.

b. Instansi Pemberi Tugas Pembantuan Instansi

Pemberi

Tugas

Pembantuan

yakni

Direktorat

Jenderal

Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Departemen Dalam Negeri Republik Indonesia.

c. Program, Kegiatan dan Pelaksanaannya 1) Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Perdesaan. a) Kegiatan Peningkatan Pemberdayaan Masyarakat Perdesaan Melalui Program Pengembangan Kecamatan. Output kegiatan berupa Bantuan Langsung Masyarakat dalam rangka meningkatkan peran dan partisipasi masyarakat dan pemerintah

lokal

dalam

Program

Nasional

Pemberdayaan

Masyarakat melalui Program Pengembangan Kecamatan (PNPMPPK) di 39 desa dalam 4 Kecamatan yakni Belinyu, Mendo Barat, Bakam dan Riau Silip. b) Kegiatan Peningkatan Keberdayaan Masyarakat dan PNPM Perdesaan dengan Kecamatan. Output kegiatan berupa Bantuan Langsung Masyarakat dalam rangka meningkatkan peran dan partisipasi masyarakat dan pemerintah

lokal

dalam

Program

Nasional

Pemberdayaan

Masyarakat Mandiri Perdesaan (PNPM-MP) di 56 desa dalam 6 Kecamatan yakni Belinyu, Mendo Barat, Bakam, Riau Silip, Merawang dan Puding Besar. Penggunaan dana Bantuan Langsung Masyarakat pada dua Kegiatan dimaksud, dialokasikan untuk : Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Tahun 2008

IV-13

o

Pembangunan Sarana dan Prasarana Perdesaan (Jalan, Air Bersih, Dinding Pemandian, Jembatan dll).

o

Pembangunan dan Pengadaan Sarana Prasarana Pendidikan (Gedung TKA/TPA, PAUD, Meubelair, Beasiswa dll)

o

Pembangunan dan Pengadaan Sarana Prasarana Kesehatan (Polindes, Poskesdes, Posyandu, Sanitasi dll).

o

Modal Simpan Pinjam khusus kelompok Perempuan (SPP).

o

Dana Operasional Kegiatan (DOK) dan Dana Operasional Pelatihan (DOP) bagi Unit Pengelola Kegiatan (UPK) yang berada di Kecamatan.

d. Sumber dan Jumlah Anggaran 1) Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Perdesaan. a) Kegiatan Peningkatan Pemberdayaan Masyarakat Perdesaan Melalui Program Pengembangan Kecamatan. Sumber anggaran dari APBN (Pinjaman Luar Negeri). Jumlah anggaran sebesar Rp. 700.000.000,- dengan tingkat penyerapan sebesar 100 %. b) Kegiatan Peningkatan Keberdayaan Masyarakat dan PNPM Perdesaan dengan Kecamatan. Sumber anggaran dari APBN (Pinjaman Luar Negeri), dengan jumlah anggaran sebesar Rp. 1.300.000.000,- dengan tingkat penyerapan sebesar 100 %; dan APBN (Rupiah Murni), jumlah anggaran

sebesar

Rp.

3.507.400.000,-

dengan

tingkat

penyerapan sebesar 100 %.

e. SKPD Pelaksana SKPD

yang

melaksanakan

tugas

pembantuan

urusan

wajib

Pemberdayaan Masyarakat dan Desa ini adalah Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Kabupaten Bangka.

f. Jumlah Pegawai Jumlah pegawai yang melaksanakan program dan urusan pemberdayaan masyarakat dan desa sebanyak 34 pegawai yang terdiri dari : PNS 28 Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Tahun 2008

IV-14

orang, Pegawai Kontrak Pemda 6 orang. PNS sesuai dengan Golongan terdiri dari : Gol. IV = 2 orang, Gol. III = 15 orang, Gol. II = 9. orang dan golongan I = 1 orang. Sesuai tingkat Pendidikan terdiri dari : Pendidikan S2 = 2 orang, Pendidikan S1 = 12 orang, Pendidikan Diploma = (-) orang, Pendidikan SLTA = 11 orang, dan Pendidikan SLTP = 2 orang, SD = 1 orang


sarana

dan

prasarana

yang

digunakan

dalam

rangka

pelaksanaan tugas pembantuan urusan pemberdayaan masyarakat dan desa memadai.

h. Permasalahan dan Solusi Permasalahan dalam Pelaksanaan Tugas Pembantuan ini adalah bahwa dengan berakhirnya Pelaksanaan PNPM-Mandiri Perdesaan pada Tahun 2008, maka akan berakhir pula tugas Fasilitator Pendamping Kegiatan. Sementara kapasitas dan kemampuan para pelaku PNPM-Mandiri Perdesaan khususnya yang ada di kecamatan masih memerlukan pendampingan dan pembinaan, mengingat dana yang dikelola oleh UPK untuk kegiatan Simpan Pinjam khusus kelompok Perempuan (SPP) tidaklah sedikit. Solusi yang diharapkan adalah tetap menyediakan tenaga pendamping yang dibiayai dari APBD Kabupaten Bangka.

5. Urusan Pilihan Pertanian

a. Dasar Hukum Penyelenggaraan Urusan Pertanian bidang Pertanian Untuk penyelenggaraan urusan pilihan Pertanian bidang pertanian, yang menjadi dasar hukum: o

Surat Pengesahan DIPA nomor 0432.0/018-03.1/-/2008, untuk pelaksanaan program : Program Pengembangan Agribisnis, dengan kegiatan:


IV-15



Revitalisasi Unit Pelayanan Jasa Alsintan (UPJA) dan Kelompok UPJA (KUPJA).



Mekanisasi Kegiatan Produksi Pertanian Primer.



Peningkatan Produksi Produktivitas dan Mutu Produksi Pertanian serta Pengembangan Kawasan.



Perbaikan Mekanisme Subsidi Pupuk.



Penyusunan Kebijakan Program Monitoring Evaluasi dan Data Base.

Program Peningakatan Kesejahteraan Petani, dengan kegiatan: 

o

Penguatan Kelembagaan Ekonomi Petani melalui PMUK dan LM3.

Surat Pengesahan DIPA nomor 1432.0/018-06.1/-/2008 untuk pelaksanaan Program : Program Pengembangan Agribisnis, dengan kegiatan Peningkatan Populasi Sapi Potong pada Kelompok Tani

Penyelenggaraan Urusan Pertanian bidang Perkebunan Untuk penyelenggaraan urusan pilihan Pertanian bidang perkebunan, yang menjadi dasar hukum: o

Surat Pengesahan DIPA nomor 0432.0/018-05.1/-/2008, untuk pelaksanaan program : Program Pengembangan Agribisnis, dengan kegiatan: 

Pengembangan Bahan Baku Bioenergi.



Pengembangan Desa Mandiri Energi.



Peremajaan Tanaman Perkebunan Rakyat.



Bantuan

Benih/Bibit

kepada

Petani

dalam

Mendukung

Pengembangan Agribisnis. o


Penyediaan

dan

Perbaikan

Infrastruktur

Pertanian

dalam

Mendukung Pengembangan Agribisnis (PNPM.P).


IV-16

o


Pengembangan Agroindustri Perdesaan.

b. Instansi Pemberi Tugas Pembantuan Penyelenggaraan Urusan Pertanian bidang Pertanian Instansi Pemberi Tugas Pembantuan yakni Direktorat Jenderal Pertanian Tanaman Pangan Departemen Pertanian Republik Indonesia. Adapun SKPD pelaksana tugas pembantuan ini adalah Dinas Pertanian dan Peternakan Kabupaten Bangka.

Penyelenggaraan Urusan Pertanian bidang Perkebunan Instansi

Pemberi

Tugas

Pembantuan

yakni

Direktorat

Jenderal

Perkebunan Departemen Pertanian Republik Indonesia. Adapun SKPD pelaksana

tugas

pembantuan

ini

adalah

Dinas

Kehutanan

dan

Perkebunan Kabupaten Bangka.

c. Program, Kegiatan dan Pelaksanaannya Penyelenggaraan Urusan Pertanian bidang Pertanian 1) Program Pengembangan Agribisnis, dengan kegiatan : a) Revitalisasi Unit Pelayanan Jasa Alsintan (UPJA) dan Kelompok UPJA (KUPJA). Output

kegiatan

ditargetkan

berupa

pembinaan

dan

pengembangan kelembagaan Alsintan. b) Mekanisasi Kegiatan Produksi Pertanian Primer. Output kegiatan ditargetkan berupa bantuan uang muka alsintan (BUMA) untuk mekanisasi produksi pertanian primer. c) Peningkatan Produksi Produktivitas dan Mutu Produksi Pertanian serta Pengembangan Kawasan. Output kegiatan ditargetkan berupa koordinasi pembinaan dan pengembangan serealia.


IV-17

d) Perbaikan Mekanisme Subsidi Pupuk. Output kegiatan ditargetkan berupa pengawasan peredaran dan penggunaan pupuk dan pestisida, kegiatan ini belum dapat direaliasasikan . e) Penyusunan Kebijakan Program Monitoring Evaluasi dan Data Base. Output kegiatan ditargetkan berupa pengelolaan data statistik dan SAP dalam menunjang program pengembangan tanaman pangan.

2) Program Peningkatan Kesejahteraan Petani, dengan kegiatan : a) Penguatan Kelembagaan Ekonomi Petani melalui PMUK dan LM3. Output kegiatan ditargetkan berupa pemberdayaan kelompok tani melalui penyelenggaraan SL/LL.

3) Program Pengembangan Agribisnis, dengan kegiatan : a) Peningkatan Populasi Sapi Potong pada Kelompok Tani. Output kegiatan ditargetkan berupa peningkatan populasi ternak pada kawasan integrasi untuk 1 kelompok tani ternak.

Penyelenggaraan Urusan Pertanian bidang Perkebunan 1) Program Pengembangan Agribisnis, dengan kegiatan : a) Pengembangan Bahan Baku Bioenergi. Output kegiatan ditargetkan berupa pembangunan kebun jarak pagar non Desa Mandiri Energi seluas 75 ha. Kegiatan ini tidak dapat direalisasikan. b) Pengembangan Desa Mandiri Energi. Output kegiatan ditargetkan berupa Kebun Induk jarak pagar desa mandiri energi 5 ha. Kegiatan ini tidak dapat direalisasikan. c) Peremajaan Tanaman Perkebunan Rakyat. Output kegiatan ditargetkan berupa revitalisasi perkebunan seluas 1000 ha. Kegiatan ini tidak dapat direalisasikan.


IV-18

d) Bantuan

Benih/Bibit

kepada

Petani

dalam

Mendukung

Pengembangan Agribisnis. Output kegiatan ditargetkan berupa pembangunan kebun induk kelapa seluas 5 ha, kebun entres karet seluas 5 ha, kebun induk lada 2 ha, pemeliharaan kebun induk lada 2 ha, pemurnian kebun entres karet . Kegiatan ini tidak dapat direalisasikan. e) Penyediaan

dan

Perbaikan

Infrastruktur

Pertanian

dalam

Mendukung Pengembangan Agribisnis (PNPM.P). Output kegiatan ditargetkan berupa jalan produksi kawasan perkebunan sepanjang 1 km, reklamasi kawasan perkebunan 40 ha, pembangunan irigasi tanah dangkal 1 unit. Kegiatan ini tidak dapat direalisasikan. f) Pengembangan Agroindustri Perdesaan. Output kegiatan ditargetkan berupa pembangunan gedung penampungan bokar sebanyak 4 unit dan pengadaan peralatan pascapanen karet 1 paket. Kegiatan ini tidak dapat direalisasikan.

d. Sumber dan Jumlah Anggaran Penyelenggaraan Urusan Pertanian bidang Pertanian 1) Program Pengembangan Agribisnis. a) Revitalisasi Unit Pelayanan Jasa Alsintan (UPJA) dan Kelompok UPJA (KUPJA). Sumber anggaran dari APBN (Rupiah Murni). Jumlah anggaran sebesar Rp. 9.000.000,- dengan tingkat penyerapan sebesar 41,06 % atau sebesar Rp. 3.695.000,-. b) Mekanisasi Kegiatan Produksi Pertani Primer. Sumber anggaran dari APBN (Rupiah Murni). Jumlah anggaran sebesar Rp. 17.960.000,- dengan tingkat penyerapan sebesar 10,86 % atau sebesar Rp. 1.950.000,c) Peningkatan Produksi Produktivitas dan Mutu Produksi Pertanian serta Pengembangan Kawasan. Sumber anggaran dari APBN (Rupiah Murni). Jumlah anggaran sebesar Rp. 52.500.000,- dengan tingkat penyerapan sebesar 13,43 %, atau sebesar Rp. 7.052.000,Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Tahun 2008

IV-19

d) Perbaikan Mekanisme Subsidi Pupuk. Sumber anggaran dari APBN (Rupiah Murni). Jumlah anggaran sebesar Rp. 16.048.000,- dengan tingkat penyerapan sebesar 0%. e) Penyusunan Kebijakan Program Monitoring Evaluasi dan Data Base. Sumber anggaran dari APBN (Rupiah Murni). Jumlah anggaran sebesar Rp. 16.500.000,- dengan tingkat penyerapan sebesar 37,29 %, atau sebesar Rp. 6.153.000,-

2) Program Peningkatan Kesejahteraan Petani, dengan kegiatan : a) Penguatan Kelembagaan Ekonomi Petani melalui PMUK dan LM3. Sumber anggaran dari APBN (Rupiah Murni). Jumlah anggaran sebesar Rp. 65.823.000,- dengan tingkat penyerapan sebesar 0%.

3) Program Pengembangan Agribisnis, dengan kegiatan : a) Peningkatan Populasi Sapi Potong pada Kelompok Tani. Sumber anggaran dari APBN (Rupiah Murni). Jumlah anggaran sebesar Rp. 327.600.000,- dengan tingkat penyerapan sebesar 100 %.

Penyelenggaraan Urusan Pertanian bidang Perkebunan 1) Program Pengembangan Agribisnis, dengan kegiatan : a) Pengembangan Bahan Baku Bioenergi. Sumber anggaran dari APBN (Rupiah Murni). Jumlah anggaran sebesar Rp. 281.268.000,- dengan tingkat penyerapan sebesar 0%. b) Pengembangan Desa Mandiri Energi. Sumber anggaran dari APBN (Rupiah Murni). Jumlah anggaran sebesar Rp. 19.170.000,- dengan tingkat penyerapan sebesar 0%.


IV-20

c) Peremajaan Tanaman Perkebunan Rakyat. Sumber anggaran dari APBN (Rupiah Murni). Jumlah anggaran sebesar Rp. 32.310.000,- dengan tingkat penyerapan sebesar 0%. d) Bantuan

Benih/Bibit

kepada

Petani

dalam

Mendukung

Pengembangan Agribisnis. Sumber anggaran dari APBN (Rupiah Murni). Jumlah anggaran sebesar Rp. 184.910.000,- dengan tingkat penyerapan sebesar 0%. e) Penyediaan

dan

Perbaikan

Infrastruktur

Pertanian

dalam

Mendukung Pengembangan Agribisnis (PNPM.P). Sumber anggaran dari APBN (Rupiah Murni). Jumlah anggaran sebesar Rp. 295.000.000,- dengan tingkat penyerapan sebesar 0%. f) Pengembangan Agroindustri Perdesaan. Sumber anggaran dari APBN (Rupiah Murni). Jumlah anggaran sebesar Rp. 295.000.000,- dengan tingkat penyerapan sebesar 0%.

e. Permasalahan dan Solusi Tugas Pembantuan Urusan pertanian bidang perkebunan tidak dapat dilaksanakan karena berkenaan dengan adanya pembentukan SKPD Dinas Kehutanan dan Perkebunan yang merupakan pemecahan dari Dinas Pertanian dan Kehutanan karena pemberlakuan PP/41 tahun 2007, maka terdapat perbedaan data yang tercantum dalam DIPA. Adanya perubahan nama Satker dari Dinas Pertanian dan Kehutanan menjadi Dinas Pertanian dan Peternakan maupun pembentukan Satker baru yakni Badan Ketahanan Pangan serta perubahan personil pelaksana kegiatan menyebabkan realisasi kegiatan tidak dapat dilaksanakan secara efektif. Solusi yang dilakukan antara lain dengan melakukan Revisi DIPA

ke

Departemen Pertanian, Konsultasi ke Dinas Pertanian, Perkebunan dan Peternakan Propinsi Kepulauan Bangka Belitung maupun ke Ditjen Anggaran dan KPPN wilayah. Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Tahun 2008

IV-21

6. Urusan Pilihan Kelautan dan Perikanan a. Dasar Hukum Untuk penyelenggaraan urusan pilihan kelautan dan perikanan,

yang

menjadi dasar hukum: o

Surat Pengesahan DIPA nomor 0959.0/032-07.1/-/2008, untuk pelaksanaan Program Pengembangan Sumberdaya perikanan.

b. Instansi Pemberi Tugas Pembantuan Instansi Pemberi Tugas Pembantuan yakni Direktorat Jenderal Kelautan Pesisir dan Pulau-pulau Kecil Departemen Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia.

c. Program, Kegiatan dan Pelaksanaannya 1) Program Pengembangan Sumberdaya Perikanan. a) Kegiatan Pemberdayaan Ekonomi, Sosial, Budaya, Pelabuhan Perikanan dan Masyarakat Pesisir. Kegiatan ini tidak dapat dilaksanakan disebabkan karena karena keterlambatan

menerima

Petunjuk

Pelaksanaan

Bantuan

Masyarakat Bidang Kelautan dan Perikanan yang diterima pada tanggal 27 Oktober 2008, sementara Perangkat Pengelola Tugas Pembantuan belum diproses dan belum ditetapkan.

d. Sumber dan Jumlah Anggaran 1) Program Pemberdayaan Ekonomi Sosial Budaya Pelaku Usaha Perikanan dan Masyarakat Pesisir. a) Kegiatan Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Pesisir. Sumber anggaran dari APBN (Rupiah Murni). Jumlah anggaran sebesar Rp. 835.000.000,- dengan tingkat penyerapan sebesar 0 %.


IV-22

e. SKPD Pelaksana Adapun SKPD pelaksana tugas pembantuan ini adalah Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Bangka.

f. Jumlah Pegawai Jumlah pegawai yang melaksanakan program dan urusan Kelautan dan Perikanan sebanyak 37 orang PNS. Berdasaarakan Golongan terdiri dari : Gol. IV = 2 orang, Gol. III = 24 orang, Gol. II = 14 orang. PNS sesuai dengan Pendidikan terdiri dari : Pendidikan S2 = 4 orang, Pendidikan S1 = 12 orang, Pendidikan SLTA = 19 orang, dan Pendidikan SLTP = 1 orang.


sarana

dan

prasarana

yang

digunakan

dalam

rangka

pelaksanaan tugas pembantuan urusan kelautan dan perikanan cukup memadai.

h. Permasalahan dan Solusi Terlambatnya menerima Petunjuk Pelaksanaan, sehingga solusi yang diusulkan adalah untuk dilaksanakan melalui DIPA luncuran tahun 2009.

B. Tugas Pembantuan yang di Terima dari Pemerintah Propinsi Untuk tahun 2008 tidak terdapat tugas pembantuan yang diterima dari Pemerintah Propinsi Kepulauan Bangka Belitung.

C. Tugas Pembantuan Yang Diberikan Tidak terdapat tugas pembantuan yang diberikan kepada Desa di Kabupaten Bangka.


IV-23

BAB IV TUGAS PEMBANTUAN A. TUGAS PEMBANTUAN YANG DI TERIMA DARI PEMERINTAH

Recommend Documents