5 PENYELENGGARAAN TUGAS PEMBANTUAN

5 PENYELENGGARAAN TUGAS PEMBANTUAN 5.1 Tugas Pembantuan yang Diterima 5.1.1 Dasar Hukum

Berdasarkan ketentuan umum pasal 1 Undang-undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Tugas Pembantuan (TP) adalah penugasan dari pemerintah pusat kepada daerah otonom untuk melaksanakan sebagian urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan pemerintah pusat atau dari pemerintah daerah provinsi kepada daerah kabupaten/ kota untuk melaksanakan sebagian urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah provinsi. Selanjutnya dalam ketentuan umum pasal 1 Undang-Undang Nomor 33 tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah disebutkan bahwa dana tugas pembantuan adalah dana yang berasal dari APBN yang dilaksanakan oleh daerah yang mencakup semua penerimaan dan pengeluaran dalam rangka pelaksanaan TP. Sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2008 tentang Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan, bahwa dana TP merupakan dana APBN yang dilaksanakan oleh daerah dan desa mencakup semua penerimaan dan pengeluaran dalam rangka pelaksanaan TP. Dana TP Provinsi adalah dana yang berasal dari APBD Provinsi yang dilaksanakan oleh kabupaten, atau kota dan desa yang mencakup semua penerimaan dan pengeluaran dalam rangka pelaksanaan tugas pembantuan dari Pemerintah Provinsi kepada Pemerintah Kabupaten, atau Kota, dan/atau Desa.

Laporan Keterangan Pertanggung Jawaban (LKPJ) Gubernur Jambi Tahun 2014

637

5.1.2 Dana dan Instansi Pemberi Tugas Pembantuan Tabel 5.1 Dana TP Yang Dikelola SKPD Provinsi Jambi TA. 2014 No

SKPD/ Satker

K/L Pemberi Dana TP

Total Dana (Rp.juta)

Realisasi (Rp.juta)

%

41.425,90

39.088,79

21.597,80 14.333,88

20.236,14 13.755,10

94,36 93,70 95,96

1 2 3

Dinas Pertanian TP Dinas Perkebunan Dinas Peternakan dan Keswan

Kementan Kementan Kementan

4

Dinas Kebudayaan danPariwisata

Kemen. Parekraf

1.500,00

656,67

43,78

5 6 7

Dinas Sosnakertran Dinas Sosnakertran Dinas Kelautan dan Perikanan Dinas PU JUMLAH

Kemenakertrans Kemen. Sosial KKP

1.595,08 2.570,33 1.001,65

1.179,45 2.525,59 993,88

73,94 98,26 99,22

Kemen. PU

32.515,01 116.539,65

32.408,87 110.844,49

99,67 87,36

8

Sumber: Bappeda Provinsi Jambi, 2015 (data diolah) Dana Tugas Pembantuan yang diberikan kepada Pemerintah Provinsi Jambi melalui SKPD Pemerintah Provinsi Jambi Tahun Anggaran 2014 adalah sebesar Rp116.539.650.000,00 yang berasal dari Kementerian Rp77.357.580.000,00,

Kementerian

pariwisata

Rp.1.500.000.000,00,

Kementerian

Tenaga

dan

Kerja

Pertanian

ekonomi dan

sebesar

kreatif

sebesar

Transmigrasi

sebesar

Rp1.595.080.000,00, Kementerian Sosial sebesar Rp.2.570.330.000,00, Kementerian Kelautan dan Perikanan sebesar Rp.1.001.650.000,- dan Kementerian Pekerjaan Umum sebesar Rp.32.515.010.000,00. Secara keseluruhan realisasi penggunaan dana TP

TA.

2014

yang

dikelola

SKPD/SATKER

Provinsi

Jambi

adalah

sebesarRp110.844.490.000.,00 atau 87,36 %.

5.1.3 Satuan Kerja Pelaksana Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Provinsi Jambi yang melaksanakan TP adalah Dinas Pertanian Tanaman Pangan, Dinas Perkebunan, Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan, Dinas Kebudayaan dan Pariwisata, Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi, Dinas Kelautan dan Perikanan dan Dinas Pekerjaan Umum.

638


5.1.4 Program Kegiatan yang diterima dan Pelaksanaannya 5.1.4.1 Dinas Pertanian Tanaman Pangan 1. Program dan Kegiatan yang diterima dan Pelaksanaannya a. Program Peningkatan Produksi, Produktivitas Dan Mutu Tanaman Pangan Untuk Mencapai Swasembada Dan Swasembada Berkelanjutan Penggunaan dana Tugas Pembantuan (TP) Tahun 2014 dari Direktorat Jenderal Tanaman Pangan Kementerian Pertanian RI oleh Dinas Pertanian Tanaman Pangan Provinsi Jambi dilaksanakan untuk empat Kegiatan yaitu: 1). Pengelolaan

Produksi

Tanaman

Serealia,

dengan

anggaran

sebesar

Rp.578.860.000,00 dan realisasi keuangan sebesar Rp.565.683.200,00 atau 97,72% serta realisasi fisik sebesar 100,00%.Output yang diperoleh dari kegiatan ini adalah: a) Sekolah Lapangan Pengelolaan Tanaman Terpadu (SLPTT) komoditas serealia seluas 4.000 Ha dengan anggaran sebesar Rp.326.400.000,00. Realisasi anggaran dalam pencapaian output sebesar

Rp.315.630.000,00 atau 96,70% dengan

realisasi fisik sebesar 100,00%. b)

Laporan pengelolaan produksi serealia sebanyak 2 laporan dengan anggaran sebesarRp.252.460.000,00. Realisasi anggaran dalam pencapaian output sebesar Rp250.053.200,00 atau 99,05% dengan realisasi fisik sebesar 100,00%.

2). Pengelolaan Sistem Penyediaan Benih Tanaman Pangan,dengan anggaran sebesar Rp.590.000.000,00.Realisasi keuangan kegiatan ini adalah sebesar Rp.510.000.000,00 atau 86,44% dengan realisasi fisik sebesar 100,00%.Output yang diperoleh dari kegiatan ini adalah: a) Pemberdayaan penangkar benih tanaman pangan sebanyak 7 (tujuh) unit dengan anggaran sebesar Rp.590.000.000,00. Realisasi anggaran dalam pencapaian output sebesar Rp.510.000.000,00 atau 86,44% dengan realisasi fisik sebesar 100,00%. 3). Penanganan Pasca Panen Tanaman Pangan, dengan anggaran sebesar Rp.3.120.000.000,00.Realisasi


keuangan

sebesar

Rp.3.103.296.000,00

atau

639

99,46% dengan realisasi fisik sebesar 100,00%.Output yang diperoleh dari kegiatan ini adalah: a) Laporan Kegiatan Penanganan Pasca Panen Tanaman Pangan sebanyak 1 Laporan dengan

anggaran sebesar

Rp.355.000.000,00.

Realisasi anggaran dalam

pencapaian output sebesar Rp354.970.000,00 atau 99,99% dengan realisasi fisik sebesar 100,00%. b) Jumlah Kelompok Tani Yang Mendapatkan Bantuan Sarana Pasca Panen Tanaman Pangan

sebanyak30

Kelompok

dengan

anggaran

sebesar

Rp.2.765.000.000,00. Realisasi anggaran dalam pencapaian output sebesar Rp2.748.326,00 atau 99,40% dengan realisasi fisik sebesar 100,00%. 4). Dukungan Manajemen Dan Teknis Lainnya Ditjen Tanaman Pangan,dengan anggaran

sebesar

Rp.80.000.000,00.Realisasi

keuangan

sebesar

Rp.80.000.000,00 atau 100,00% dengan realisasi fisik sebesar 100,00%.Output yang diperoleh dari kegiatan ini adalah sebagai berikut: a) Rancangan Program, Kegiatan Dan Rencana Kerja Tanaman Pangan sebanyak 2 Rancangan dengan anggaran sebesar Rp.26.900.000,00. Realisasi anggaran dalam pencapaian output sebesar Rp.26.900.000,00 atau 100,00% dengan realisasi fisik sebesar 100,00%. b) Dokumen Perencanaan Kegiatan/Anggaran Tanaman Pangan sebanyak 1 (satu) dokumen dengan anggaran sebesar Rp.1.140.000,00. Realisasi anggaran dalam pencapaian output sebesarRp1.140.000,00 atau 100,00% dengan realisasi fisik sebesar 100,00%. c)

Administrasi Pelaksanaan Kegiatan Manajemen Tanaman Pangan selama 12 (dua belas) bulan dengan anggaran sebesar Rp.39.600.000,00. Realisasi anggaran dalam pencapaian output sebesar Rp.39.600.000,00 atau 100,00% dengan realisasi fisik sebesar 100,00%.

d) Laporan Pelaksanaan Manajemen Tanaman Pangan sebanyak 1 (satu) laporan dengan anggaran sebesar Rp.12.360.000,00. Realisasi anggaran dalam pencapaian

640


output sebesar Rp.12.360.000,00 atau 100,00% dengan realisasi fisik sebesar 100,00%. b. Program Penyediaan Dan Pengembangan Prasarana Dan Sarana Pertanian Penggunaan dana Tugas Pembantuan (TP) Tahun 2014 dari Direktorat Jenderal Sarana Prasarana Kementerian Pertanian RI oleh Dinas Pertanian Tanaman Pangan Provinsi Jambi dilaksanakan untuk 6 (enam) kegiatan yaitu: 1). Pengelolaan

Air

Irigasi

Untuk

Pertanian,dengananggaran

sebesar

Rp.10.580.000.000,00.Realisasi kegiatan ini adalah sebesar Rp.9.868.167.000,00 atau 93,27% dengan realisasi fisik sebesar 90,55%.Output yang diperoleh dari kegiatan ini adalah: a) Pengembangan Jaringan Irigasi seluas 9.300 Ha dengan anggaran sebesar Rp9.300.000.000,00. Realisasi anggaran dalam pencapaian output sebesar Rp8.561.000.000,00 atau 92,37% dengan realisasi fisik sebesar 87,35%. b) Pemberdayaan Kelembagaan sebanyak 16 (enam belas) unit dengan anggaran sebesarRp.1.280.000.000,00. Realisasi anggaran dalam pencapaian output sebesar Rp1.264.197.000,00 atau 98,77% dengan realisasi fisik sebesar 93,75%. 2). Perluasan Areal Dan Pengelolaan Lahan Pertanian,dengan anggaran sebesar Rp.19.878.400.000,00.Realisasi

keuangan

kegiatan

iniadalah

sebesar

Rp.18.837.120.000,00 atau 94,76% dengan realisasi fisik sebesar 85,49%.Output yang diperoleh dari kegiatan ini adalah: a) Pengembangan Optimasi Lahan seluas 1.250 Ha dengan anggaran sebesar Rp.2.625.000.000,00. Realisasi anggaran dalam pencapaian output sebesar Rp.2.569.170.000,00 atau 97,87% dengan realisasi fisik sebesar 88,92%. b) Pengembangan SRI (System of Rice Intensification) seluas 350 Ha dengan anggaran sebesarRp735.000.000,00. Realisasi anggaran dalam pencapaian output sebesar Rp.714.950.000,00 atau 97,27% dengan realisasi fisik sebesar 84,57%.


641

c)

Pra/Pasca Sertifikasi Lahan Pertanian sebanyak 4 (empat) paket dengan anggaran sebesar Rp40.000.000,00. Realisasi anggaran dalam pencapaian output sebesar Rp40.000.000,00 atau 100,00% dengan realisasi fisik sebesar 100,00%.

d) Perluasan Sawah seluas 1.393 Ha dengan anggaran sebesar Rp.15.548.400.000,00. Realisasi anggaran dalam pencapaian output sebesar Rp.15.516.610,00 atau 99,80% dengan realisasi fisik sebesar 89,44%. e) Perluasan Areal Holtikultura/Perkebunan/Peternakan anggaran sebesar

seluas 130 Ha dengan

Rp.910.000.000,00. Realisasi anggaran dalam pencapaian

output sebesar Rp.15.210.000,00 atau 76,05% dengan realisasi fisik sebesar 100,00%. f)

Layanan Perkantoran selama 12 (dua belas) bulan dengan anggaran sebesar Rp20.000.000,00.

Realisasi

anggaran

dalam

pencapaian

output

sebesar

Rp15.210.000,00 atau 76,05% dengan realisasi fisik sebesar 50,00%. 3). Pengelolaan Sistem Penyediaan dan Pengawasan Alat Mesin Pertanian, dengan anggaran

sebesar


kegiatan

ini

sebesar

Rp.144.724.598,00 atau 72,36% dan realisasi fisik sebesar 85,49%.Output yang diperoleh dari kegiatan ini adalah: a) Operasional Pengembangan, Pengawasan, Dan Kelembagaan Alsintan sebanyak 5 paket dengan anggaran sebesar Rp200.000.000,00. Realisasi anggaran dalam pencapaian output sebesarRp.144.724.598,00 atau 72,36% dengan realisasi fisik sebesar 72,38%. 4). Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis Lainnya Ditjen Prasarana dan Sarana

Pertanian,dengan

anggaran

sebesar


keuangan adalah sebesar Rp.683.063.000,00 atau 93,96% dengan realisasi fisik sebesar 72,38%.Output yang diperoleh dari kegiatan ini adalah: a) Proses manajemen dan administrasi perkantoran selama 12 (dua belas) bulan layanan dengan anggaran sebesar Rp.727.000.000,00. Realisasi anggaran dalam

642


pencapaian output sebesar Rp.683.063.000,00 atau 93,96% dengan realisasi fisik sebesar 93,96%. 5). Fasilitas Pupuk dan Pestisida, dengan anggaran sebesar Rp.2.596.160.000,00 dan realisasi kegiatan tersebut sebesar Rp.2.326.051.950,00 atau 89,60% dengan realisasi fisik sebesar 81,63%.Output yang diperoleh dari kegiatan ini adalah: a) Pendampingan Penyaluran Pupuk sebanyak 11 (sebelas) paket dengan anggaran sebesarRp.1.970.360.000,00. Realisasi anggaran dalam pencapaian output sebesar Rp1.843.222.750,00 atau 93,55% dengan realisasi fisik sebesar 93,29%. b) Penguatan Komisi Pengawas Pupuk Pestisida (KP3) sebanyak 11 (sebelas) paket dengan

anggaran

sebesar

Rp520.000.000,00.

Realisasi

anggaran

dalam

pencapaian output sebesar Rp405.210.000,00 atau 77,93% dengan realisasi fisik sebesar 72,74%. c)

Pemberdayaan PPNS Pupuk Dan Pestisida sebanyak 2 (dua) paket dengan anggaran sebesar

Rp105.800.000,00. Realisasi anggaran dalam

pencapaian output sebesar Rp77.619.200,00 atau 73,36% dengan realisasi fisik sebesar 78,86%. 6). Pelayanan Pembiayaan Pertanian Dan Pengembangan Usaha Agribisnis Perdesaan (Puap),dengan anggaran sebesar Rp.250.000.000,00.Realisasi kegiatan tersebut adalah sebesar Rp236.925.400,00 atau 94,77% dengan realisasi fisik sebesar 94,77%.Output yang diperoleh dari kegiatan ini adalah: a) Pembiayaan Operasional PUAP sebanyak 10 (sepuluh) paket dengan anggaran sebesar Rp.250.000.000,00. Realisasi anggaran dalam pencapaian output sebesar Rp.236.925.400,00 atau 94,77% dengan realisasi fisik sebesar 94,77%. C. Program Peningkatan Nilai Tambah, Daya Saing, Industri Hilir, Pemasaran Dan Ekspor Hasil Pertanian Penggunaan dana Tugas Pembantuan (TP) dari Direktorat Jenderal Pengolahan dan Pemasaran Hasil Pertanian (PPHP) Kementerian Pertanian RI oleh


643

Dinas Pertanian Tanaman Pangan Provinsi Jambi dilaksanakan untuk 2 (dua) kegiatan yaitu: 1). Pengembangan

Pemasaran

Rp.300.000.000,00.

Realisasi

Domestik, keuangan

dengan kegiatan

anggaran ini

adalah

sebesar sebesar

Rp.291.597.000,00 atau 97,20% dengan realisasi fisik sebesar 100,00%.Output yang diperoleh dari kegiatan ini adalah: a) Optimalisasi Sarana dan Kelembagaan Pasar Domestik sebanyak 2 (dua) unit dengan

anggaran sebesar

Rp.300.000.000,00.

Realisasi anggaran dalam

pencapaian output sebesar Rp.291.597.000,00 atau 97,20% dengan realisasi fisik sebesar 100,00%. 2). Pengembangan

Pengolahan

Hasil

Pertanian,

dengan anggaran sebesar

Rp.2.525.480.000,00.Realisasi kegiatan ini adalah sebesar Rp.2.468.373.840,00 atau 97,74% dengan realisasi fisik sebesar 100,00%.Output yang diperoleh dari kegiatan ini adalah: a) Pengadaan Unit usaha pengolahan hasil tanaman pangan sebanyak 8 (delapan) unit dengan anggaran sebesar Rp1.500.000.000,00. Realisasi anggaran dalam pencapaian output sebesar Rp.1.470.450.000,00 atau 98,03% dengan realisasi fisik sebesar 100,00%. b) Pengadaan Unit usaha pengolahan hasil hortikultura sebanyak 3 (tiga) unit dengan anggaran sebesar

Rp950.000.000,00. Realisasi anggaran dalam pencapaian

output sebesar Rp.932.119.640,00 atau 98,12% dengan realisasi fisik sebesar 100,00%. c)

Pembuatan Laporan Kegiatan dan Pembinaan sebanyak 1 (satu) laporan dengan anggaran sebesar Rp.75.480.000,00. Realisasi anggaran dalam pencapaian output sebesar Rp.65.759.600,00 atau 87,12% dengan realisasi fisik sebesar 100,00%.

644


2. Sumber dan Jumlah Anggaran Tabel 5.2 Dana TP Yang Dikelola SKPD Dinas Pertanian Tanaman Pangan Provinsi Jambi TA. 2014 No

Eselon I

1.

Ditjen Tanaman Pangan Ditjen PPHP Ditjen PSP

2. 3.

K/L Pemberi Dana TP

Total Dana (RP.000)

Kementan

4.368.860

Realisasi (Rp.000) 4.258.979,2

Kementan Kementan

2.825.480 34.231.560

2.759.970,84 32.069.839,3

Jumlah

41.425.900

39.088.789,34

(%) 97,48 97,68 93,69 94,36

Sumber: Dinas Pertanian Tanaman Pangan Provinsi Jambi, 2015 (data diolah)

Dana Tugas Pembantuan yang dikelola oleh Dinas Pertanian Tanaman Pangan Provinsi Jambi Tahun Anggaran 2014 bersumber dari Kementerian Pertanian

Republik

Indonesia

dengan

jumlah

anggaran

sebesar

Rp.41.425.900.000,00 dengan rincian sebagaimana tabel di atas. Secara keseluruhan realisasi penggunaan dana TP TA. 2014 yang dikelola SKPD/SATKER Dinas

Pertanian

Tanaman

Pangan

Provinsi

Jambi

adalah

sebesarRp39.088.789.340,00atau 94,36%, dan realisasi fisik sebesar 95,49%.

3. Permasalahan dan Solusi Permasalahan -

SK Penunjukan Pejabat Penanggung Jawab Program dan Pejabat Teknis agak terlambat, sehingga pelaksanaan kegiatan pokok dan pendukung belum sesuai jadwal dan berakibat padapenumpukan kegiatan pada triwulan III dan IV.

-

Revisi akun danself blocking pada RKAKL/DIPA-Online menyebabkan proses revisi terhambat, ditambah dengan adanya penghematan 10% akibat kenaikan BBM sehingga pencapaian sasaran output dan outcome cukup terganggu.

-

Belum sesuainya jadwal pengadaan dengan jadwal tanam petani, sehingga jadwal pertanaman bergeser sebagai akibat proses pengadaan oleh pihak ketiga agak terlambat.


645

-

Standarisasi Harga Barang yang belum sesuai untuk belanja bahan pada pengadaan benih dan pupuk, sehingga beberapa komponen pengadaan harus dikembalikan.

-

Droping benih bersubsidi yang tidak sesuai dengan jadwal tanam sehingga terjadi pergeseran waktu tanam bahkan ada yang tidak di tanam.Hal ini menyebabkan luas tanam menurun dan selanjutnya berdampak pada penurunan produksi.

-

Alokasi pupuk bersubsidi tidak sesuai dengan waktu tanam sehingga pemenuhan kebutuhan untuk peningkatan produksi belum tercapai.

-

Jaringan irigasi yang belum sesuai dengan luas areal penanaman sehingga kebutuhan air untuk meningkatkan produksi belum sepenuhnya tercukupi.

Solusi -

Diharapkan kedepan DPA – SKPD dapat diterima akhir bulan Desember atau awal Januari tahun berjalan.

-

Percepatan proses revisi akun dan revisi DIPA dengan intensif melakukan koordinasi dan konsultasi dengan DJPB, KPPN dan Eselon I Kementerian Pertanian Republik Indonesia.

-

Percepatan Proses pengadaan agar sesuai dengan jadwal tanam yang telah ditetapkan oleh kelompok tani.

-

Perbaikan perhitungan standar harga barang dan melakukan survey pasar sesuai harga yang berlaku.

-

Percepatan pengeluaran regulasi kebijakan penggunaan pupuk bersubsidi.

-

Perbaikan koordinasi dengan pihak terkait serta percepatan proses pengajuan kebutuhan pupuk.

-

Koordinasi dengan pihak terkait (PU dan Bappeda) dalam rangka rehabilitasi jaringan irigasi yang tersedia dan rencana pembangunan jaringan irigasi untuk areal sawah yang belum ada, serta rencana design pengembangan sawah sesuai kewenangan.

646


5.1.4.2 Dinas Perkebunan 1.

Program/Kegiatan yang diterima dan Pelaksanaannya Program yang dilaksanakan adalah Program Peningkatan Produksi, Produktivitas dan Mutu tanaman Perkebunan Berkelanjutan, dengan kegiatan – kegiatan sebagai berikut:

2.

-

Peningkatan Produksi, Produkstivitas dan mutu Tanaman Semusim

-

Peningkatan Produksi, Produktivitas dan Mutu Tanaman tahunan

-

Pengembangan Penanganan Pasca panen Komoditas Perkebunan

-

Dukungan Perlindungan Perkebunan

-

Dukungan manajemen dan Dukungan Teknis lainnya Ditjen Perkebunan

Sumber dan Jumlah Anggaran Dana Tugas Pembantuan yang diterima oleh Dinas Perkebunan Provinsi Jambi bersumber dari Kementerian Pertanian dengan total anggaran sebesar Rp.1.561.000.000,00.

3.

Permasalahan dan Solusi Dalam pelaksanaan tugas pembantuan ini tidak ditemukan permasalahan.

5.1.4.3 Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan 1. Program/Kegiatan yang diterima dan Pelaksanaannya Keseluruhan Program dan Kegiatan yang bersumber dari Dana TP yang Diterima/Dikelola oleh Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Jambi yang diberikan kepada Kabupaten/Kota. 2. Sumber dan Jumlah Anggaran Anggaran Tugas Pembantuan (TP) yang dikelola oleh Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Jambi Tahun 2014 bersumber dari: 1. Dirjen Peternakan dan Kesehatan Hewan (PKH) – Kementerian Pertanian, Jakarta. 2. Dirjen Pengolahan dan Pemasaran Hasil Pertanian (PPHP) – Kementerian Pertanian, Jakarta. 3. Dirjen Prasarana dan Sarana Pertanian (PSP) – Kementerian Pertanian, Jakarta. Adapun Total jumlah anggaran yang diterima adalah sebesar Rp.14.333.880.000,00.


647

4.

Permasalahan dan Solusi Keseluruhan Program dan Kegiatan dapat dilaksanakan oleh Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Jambi dan tidak ditemukan permasalahan dalam pelaksanaannya.

5.1.4.4 Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi 1. Program dan Kegiatan yang diterima dan Pelaksanaannya Program yang dilaksanakan oleh Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi adalah: -

Program Pemberdayaan Sosial dan Penanggulangan Kemiskinan (TP dari Kementerian Sosial), dengan kegiatan Pemberdayaan Komunitas Adat Terpencil (KAT). Dalam pelaksanaannya program ini terlaksana 100% dengan realisasi anggaran sebesar 93,48%

-

Program Pembangunan Kawasan Transmigrasi (TP dati Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi), dengan kegiatan – kegiatan sebagai berikut: a.

Pembangunan permukiman dan Infrastruktur Kawasan Transmigrasi

b. Penyediaan Tanah Transmigrasi c.

Dukungan Teknis dan Manajemen Ditjen P2Ktrans

Dalam pelaksanaannya program ini terealisasi sebesar 75,29%. -

Program pengembangan Masyarakat dan Kawasan Transmigrasi (TP dati Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi), dengan kegiatan – kegiatan sebagai berikut: a. Peningkatan kapasitas Sumber daya Manusia dan Masyarakat di Kawasan Transmigrasi b. Penyerasian Lingkungan di Kawasan transmigrasi c. Perencanan teknis Pengembangan Masyarakat dan Kawasan transmigrasi d. Dukungan manajemen dan dukungan teknis lainnya Ditjen P2MKT Dalam pelaksanaannya program ini terealisasi sebesar 72,18%.

5.1.4.5 Dinas Kelautan dan Perikanan 1.

Program dan Kegiatan yang diterima dan Pelaksanaannya

a.

Program Pengembangan dan Pengelolaan Perikanan Tangkap

648


Tabel 5.3 Pelaksanaan Program Pengembangan dan Pengelolaan Perikanan Tangkap TA. 2014 Alokasi Anggaran (Rp000)

No

Program dan Kegiatan

I.

Pengembangan dan Pengelolaan Perikanan Tangkap Pembinaan dan pengembangan kapal perikanan,alat penangkap ikan dan pengawakan kapal perikanan Pembangunan kapal perikanan > 30 GT Beserta Alat Tangkap ket: adanya penghematan anggaran sehingga 4 unit kapal dibatalkan pembangunannya, sehingga telah dilakukan revisi RKA-K/L untuk melanjutkan kegiatan yang tersisa

1.

a.

Sumber:

Dinas

Kelautan


Realisasi

27.066

Rp. (000) 27.066

Keuangan (%) 100,00

Fisik (%) 100,00

27.066

27.066

100,00

100,00

27.066

27.066

100,00

100,00

dan

Perikanan

Prov.

Jambi,

2015

649

b. Program Peningkatan Produksi Perikanan Budidaya Tabel 5.4 Pelaksanaan Program Peningkatan Produksi Perikanan Budidaya TA. 2014 No


I. 1. a.

Peningkatan Produksi Perikanan Budidaya Pengembangan sistem perbenihan ikan Penyediaan sarana produksi induk (mendukung industrialisasi) Penyediaan sarana produksi benihPengembangan sistem prasarana dan sarana pembudidayaan ikan Peningkatan fasilitas prasarana dan sarana perikanan budidaya Pengembangan dan rehabilitasi UPTD Perbenihan provinsi

b. 2. a. b.

Alokasi Anggaran (Rp000)

Realisasi

556.355 447.205 422.200

Fisik(%)

553.688 444.913 420.621

Keuanga n (%) 99,52 97,09 99,63

25.005

24.291

97,15

100

109.150

108.775

99,66

100

7.650 101.125

100 99,63

100 100

7.650 101.500

Rp.(000)

100 100 100

Sumber: Dinas Kelautan dan Perikanan Prov. Jambi, 2015 c. Program Peningkatan Daya Saing Produk Perikanan Tabel 5.5 Pelaksanaan Program Peningkatan Daya Saing Produk Perikanan TA. 2014 No


I.

Peningkatan Daya Saing Produk Perikanan Fasilitasi pengembangan industri pengolahan hasil perikanan Fasilitasi sarana dan prasarana industri pengolahan hasil perikanan Fasilitasi pengembangan produk hasil perikanan non konsumsi Fasilitasi pembinaan dan pendampingan sarana dan prasarana produk perikanan non konsumsi Peningkatan dukungan manajemen dan pelaksanaan tugas teknis lainnya Ditjen P2HP Perencanaan dan pelaporan kegiatan dan anggaran

1. a. 2. a.

3.

a.


Realisasi

418.220

Rp. (000) 413.119

Keuangan (%) 98,78

Fisik (%) 100

270.000

269.623

99,86

100

270.000

269.623

99,86

100

100.000

96.170

96,17

100

100.000

96.170

96,17

100

48.220

47.326

98,15

100

48.220

47.326

98,15

100

Sumber: Dinas Kelautan dan Perikanan Prov. Jambi, 2015 2. Sumber dan Jumlah Anggaran

650


Dana Tugas Pembantuan yang diterima oleh Dinas Kelautan dan Perikanan bersumber dari Kementerian Kelautan dan Perikanan sejumlah Rp.1.001.641.000,00 dengan rincian sebagai berikut: a. Sumber

dana: DIPA APBN tugas pembantuan satker (109131) ; Jumlah

Anggaran:Rp27.066.000,b. Sumber


Anggaran:Rp556.355.000,c. Sumber


Anggaran:Rp418.220.000,3. Permasalahan dan Solusi Permasalahan yang muncul terkait dengan penghematan anggaran DIPA APBN tugas pembantuan pada Satker DKP (03), sehingga pembangunan kapal perikanan > 30 GT beserta alat tangkap sebanyak 4 unit dibatalkan pembangunannya, kecuali biaya jasa konsultan perencanaan pembangunannya. Solusi yang dilakukan adalah dengan melakukan revisi RKA-K/L dan melanjutkan kegiatan yang tersisa.

5.1.4.6 Dinas Pekerjaan Umum 1. Program dan Kegiatan yang diterima dan Pelaksanaannya Program yang dilaksanakan adalah: a. Program Penyelenggaraan Jalan Kegiatan yang dilaksanakan adalahPelaksanaan Preservasi dan Peningkatan Kapasitas Jalan Nasional dengan pagu anggaran sebesar Rp.27.150.310.000,00 dan terealisasi sebesar Rp.27.044.860.000,00 atau 99,61% b. Program Pengelolaan Sumber Daya Air Program

ini

mendapatkan

alokasi

anggaran

sebesar

Rp.5.364.700.000,00 dan terealisasi sebesar Rp.5.364.010.000,00 atau sebesar 99,99%. Adapun kegiatan yang dilaksanakan adalah: -

kegiatan pengembangan dan pengelolaan jaringan irigasi, rawa dan jaringan pengairan lainnya

-

Kegiatan Peningkatan Kualitas Pengelolaan SDA terpadu


651

2. Sumber dan Jumlah Anggaran Dana Tugas Pembantuan pada satker Dinas Pekerjaan Umum ini bersumber dari Kementerian Pekerjaan Umum dengan total anggaran sebesar

Rp.32.515.010.000,00

dan

terealisasi

sebesar

Rp.32.408.870.000,00 atau 99, 67%. 3. Permasalahan dan Solusi Dalam

pelaksanaan

Tugas

Pembantuan

ini

tidak

ditemukan

permasalahan.

5.2 Dana Dekonsentrasi yang Diterima

5.2.1 Dana dan Instansi Pemberi Dana Dekonsentrasi Dana Dekonsentrasi yang diberikan kepada Pemerintah Provinsi Jambi melalui SKPD

Pemerintah

Provinsi

Jambi

Tahun

Anggaran

2014

adalah

sebesarRp191.065.500.000,00yang berasal dari Kementerian Dalam Negeri, Badan Koordinasi Penanaman Modal, Bappenas, Kementerian Pertanian, Kementerian Kehutanan, Kementerian Kelautan dan Perikanan, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Kementerian Kesehatan, Kementerian

Tenaga dan Transmigrasi,

Kementerian Sosial, Kementerian Lingkungan Hidup, Kementerian Pariwisata dan ekonomi Kreatif, Kementerian Koperasi dan UMKM, Kementerian Pekerjaan Umum, Kementerian Perdagangan, Kementerian Perindustrian, Kementerian Pemuda dan olahraga dan Arsip Nasional Republik Indonesia. Secara keseluruhan realisasi penggunaan dana Dekonsentrasi TA. 2014 yang dikelola SKPD/SATKER Provinsi Jambi adalah sebesarRp169.296.860.000,00atau 88,61%.

652


Tabel 5.6 Dana Dekonsentrasi Yang Dikelola SKPD Provinsi Jambi TA. 2014 No

SKPD/ Satker

K/L Pemberi Dana Dekon


1

- Kemendagri

500,00

387,76

77,55

2 3 4

Badan Penanaman Modal Daerah dan PPT Satpol PP Setda Provinsi Jambi Badan Penanggulangan Bencana Daerah Prov. Jambi

- BKPM Kemendagri Kemendagri Kemendagri

500,00 442,58 2.640,21 960,00

402,46 428,40 1.692,77 863,22

80,49 96,80 64,11 89,92

5

Bappeda Prov. Jambi

6

Badan Diklat Prov. Jambi

- Kemendagri - Bappenas Kemendagri

2.008,63 931,29 200,00

1.632,43 825,03 176,28

81,27 88,59 88,14

7

Badan Pemberdayaan Masyarakat dan PP Prov. Jambi

Kemendagri

18.669,95

15.558,39

78,56

8 9

Dinas Pertanian TP Badan Ketahanan Pangan

Kementan Kementan

12.390,84 4.019,34

12.047,36 3.867,97

97,23 96,23

10 11

Dinas Perkebunan Dinas Peternakan dan Keswan

Kementan Kementan

4.196,67 5.486,56

3.855,95 5.246,10

91,88 95,62

12

Sekretariat Bakorluh

13 14 15

Dinas Pendidikan Dinas Kesehatan Dinas Sosnakertrans

- Kementan - Kemenhut - KKP Kemendibud Kemenkes - Kemen. nakertrans

13.049,76 407,99 685,24 41.442,97 21.413,35 5.814,13

12.024,43 353,81 662,77 36.478,71 19.290,87 5.089,78

92,14 86,72 96,72 88,02 90,09 87,54

- Kemensos Kemenhut Kemenhut

15.851,44 2.448,40 937,82

14.530,20 2.159,16 679,97

91,66 88,19 72,51

6.333,77

89,47

4.198,40 486,92

80,75 97,38

16 17

Dinas Kehutanan UPTD Balai Inventarisasi dan Pemetaan Hutan Jambi

18

Dinas Kelautan dan Perikanan

KKP

19 20

Dinas PU Dinas Budpar

Kemen. PU Kemen. Parekraf


7.079,44 5.199,20 500,00

Realisasi (Rp.juta)

%

653

No

SKPD/ Satker

K/L Pemberi Dana Dekon


Realisasi (Rp.juta)

%

21 22

BLHD Dinas Koperasi dan UMKM

Kemen LH

3.700,00 3.827,05

2.601,85 3.525,18

70,32 92,11

23

Badan Perpustakaan dan Arsip Daerah

332,98

98,87

24

Dinas Perindag

- Kemendag

Dinas ESDM Dispora

- Kemenperin Kemen. ESDM Kemenpora

3.045,69 2.500,00 1.311,198 8.568,998

2.767,81 2.130,96 1.262,47 7.402,70

90,88 85,24 96,80 86,39

191.065,5

169.296,86

88,61

25 26

Kemen. Kop dan UMKM Arsip Nasional RI

JUMLAH

336,79

Sumber: Bappeda Provinsi Jambi, 2015 (data diolah)

5.2.2 Satuan Kerja Pelaksana A. Satuan Polisi Pamong Praja 1. Program/ Kegiatan yang diterima dan Pelaksanaannya Program yang dilaksanakan adalah Program penguatan Penyelenggaraan Pemerintahan

Umum,

dengan

kegiatan

Pembinaan

Ketentraman,

Ketertiban dan Perlindungan Masyarakat. Program ini telah menyerap anggaran sebesar 96,80% dari seluruh total anggaran. 2. Sumber dan Jumlah Anggaran Dana dekonsentrasi ini bersumber dari Kementerian dalam Negeri dengan total anggaran sebesar Rp.442.580.000,00. 3. Permasalahan dan Solusi Dalam pelaksanaan kegiatan ini tidak ditemukan permasalahan dan kegiatan dapat diselesaikan 100%. B. Sekretariat Daerah Provinsi Jambi 1. Program/ Kegiatan yang diterima dan Pelaksanaannya a. Program Penataan Administrasi Kependudukan Realisasi program ini adalah sebesar 45,28%, dengan kegiatan-kegiatan sebagai berikut: -

Kegiatan Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis Lainnya Ditjen Kependudukan dan Pencatatan Sipil

654


Pagu anggaran kegiatan ini adalah sebesar Rp.234.656.000,00 dan terserap sebesar Rp167.096.300,- atau 71,21 %.

-

Kegiatan Pengembangan Sistem Administrasi Kependudukan (SAK) Terpadu.

Pagu anggaran kegiatan ini adalah sebesar Rp1.054.422.000, dan terserap sebesar Rp416.653.400,- atau 39,51 % b. Program Penguatan Penyelenggaraan Pemerintahan Umum -

Kegiatan Fasilitasi Koordinasi Pimpinan Daerah

Kegiatan ini telah dilaksanakan pada tanggal 27 November 2014 di Aula Lembaga Adat Melayu Jambi yang dibuka langsung oleh Menteri Dalam Negeri. Melalui kegiatan ini maka terwujud koordinasi, pembinaan dan pengawasan terhadap ketentraman dan ketertiban di kab/kota -

Kegiatan Koordinasi Penyelenggaraan Pemerintahan Umum di Wilayah Provinsi

Kegiatan ini telah dilaksanakan pada tanggal 17 s.d 19 September 2014 di Hotel Abadi Jambi dengan mengangkat isu-isu terkait penyelenggaraan pemerintahan umum dan penyelenggaraan otonomi daerah serta penyelenggaraan tugas instansi vertikal di wilayah provinsi. -

Kegiatan Kesekretariatan Gubernur sebagai Wakil Pemerintah di Wilayah Provinsi

Rapat Koordinasi Kesekretariatan Gubernur sebagai Wakil Pemerintah telah dilaksanakan tanggal 11 s.d 12 November 2014 di hotel Abadi Jambi, sedangkan Rapat Koordinasi Kelompok Kerja telah dilaksanakan beberapa kali di kantor Gubernur Jambi. c. Program Pengembangan dan Penataan Wilayah Administrasi dan Perbatasan -

Kegiatan Pembinaan dan Pembakuan Nama-nama Rupa bumi Unsur Alami

Kegiatan ini telah dilaksanakan pada tanggal 8 s.d 12 September 2014 di Hotel Abadi Jambi dan diikuti oleh seluruh camat di Provinsi Jambi.


655

-

Kegiatan Koordinasi, Fasilitasi dan Sosialisasi Penegasan Batas Daerah Antar Provinsi dan Antar Kabupaten/Kota

Kegiatan ini dilaksanakan sebanyak dua kali yaitu pada tanggal 5 s.d 7 Mei 2014 dan tanggal 13 s.d 15 Oktober 2014. 2. Sumber dan Jumlah Anggaran Dana Dekonsentrasi pada Sekretariat Daerah Provinsi Jambi ini bersumber dari Kementerian Dalam Negeri sebesar Rp.2.640.210.000,00. 3. Permasalahan dan Solusi Permasalahan 1) Waktu pelaksanaan yang sangat mendesak, dalam hal ini DIPA Revisi APBNP baru disahkan pada tanggal 25 September 2014. 2) Besarnya penambahan dana APBN-P

dengan rasio hampir 5 kali lipat

dibandingkan dana APBN murni sangat mempengaruhi persentase realisasi, yaitu sebelum adanya penambahan dana tersebut realisasi anggaran telah mencapai 61.93 % per bulan September 2014 dengan pagu awal Rp234.656.000, dan pada bulan Oktober turun menjadi 13,97 %. 3) Ada beberapa kegiatan di Satker yang membutuhkan koordinasi dengan Ditjen Dukcapil sehingga jadwal pelaksanaan harus menyesuaikan. 4) Adanya

Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan

Reformasi Birokrasi RI No. 11 Tahun 2014 tentang Pembatasan Kegiatan Pertemuan/Rapat di Luar Kantor, menyebabkan beberapa kegiatan yang pada awalnya di DIPA telah dialokasikan untuk dilaksanakan diluar kantor, maka harus direncanakan ulang dengan beberapa penyesuaian dokumen anggaran dan jadwal pelaksanan, dikarenakan waktu yang sangat mendesak di akhir tahun sehingga tidak bisa terlaksana. 5) Adanya beberapa aplikasi baru pada Ditjen Perbendaharaan pada pertengahan tahun anggaran membuat Satker membutuhkan waktu sedikit lama untuk mempelajarinya

656


6) Adanya surat edaran Menpan yang tidak memperbolehkan kegiatan rapat diselenggarakan di hotel, beberapa rapat tidak bisa diselenggarakan di hotel mengakibatkan anggaran tidak bisa digunakan dan menjadi Silpa. Solusi 1. Rapat tetap dilaksanakan namun tidak dilaksanakan di hotel:

C. Badan Penanggulangan Bencana Daerah 1. Program dan Kegiatan yang diterima dan Pelaksanaannya Dana Dekonsentrasi yang diterima oleh BPBD Provinsi Jambi pada Tahun 2014 digunakan untuk pelaksanaan

Program Peningkatan Profesionalisme Aparat

Pemerintah Daerah, dengan kegiatan: 1. Rapat Fasilitasi Peningkatan Kapasitas Aparat Pemerintah Daerah Dalam Usaha Pengurangan Resiko Bencana. 2. Rapat Fasilitasi Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Daerah dan Pembentukan Kelembagaan Zoonosis 3. Rapat Fasilitasi Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Daerah

Dalam

Pencegahan Penanggulangan Bahaya Kebakaran Adapun hasil pelaksanaan kegiatan yang telah dicapai yaitu: -

Meningkatnya

kapasitas aparatur Pemerintah

Kab/Kota dalam upaya

pengurangan resiko bencana. -

Terbentuknya kelembagaan Zoonosis diKab/Kota dan

-

Upaya pencegahan dan penanggulangan bahaya kebakaran.

2. Sumber dan Jumlah Anggaran Dana dekonsentrasi ini bersumber dari APBN Kementerian Dalam Negeri Cq. Ditjen Pemerintahan Umum dengan jumlah dana sebesar Rp.960.000.000,00. Dana tersebut telahterealisasi sebesar Rp.824.000.000,00atau 82% dan realisasi fisik sebesar 100%.

3. Permasalahan dan Solusi


657

Permasalahan dalam pelaksanaan kegiatan adalahbelum semua BPBD Kabupaten/Kota menyusun rencana kontijensi sesuai dengan ancaman prioritas penanggulangan bencana diwilayah kabupaten/kota masing-masing. Solusi:Kegiatan rencana kontijensi diwilayah kabupaten/kota tersenut dianggarkan pada APBD Kabupaten/Kota. D. Bappeda 1. Program dan Kegiatan yang diterima dan Pelaksanaannya Program yang dilaksanakan oleh Bappeda adalah sebagai berikut: a. Dekonsentrasi yang berasal dari Kementerian Dalam Negeri: - Program Bina Pembangunan Daerah dengan kegiatan – kegiatan sebagai berikut:  Fasilitasi Pengembangan Wilayah Terpadu  Fasilitasi Perencanaan Pembangunan Daerah  Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis Lainnya Ditjen Bina Bangda. Program ini terealisasi sebesar 100% secara fisik dan menyerap anggaran sebesar sebesar 81,27%. b. Dekonsentrasi yang berasal dari Bappenas: - Program Perencanaan Pembangunan Nasional, dengan kegiatan Perencanaan Pembangunan Nasional Lintas Bidang. Program ini terealisasi sebesar 100% dan menyerap anggaran sebesar 88,59%. 2. Sumber dan Jumlah Anggaran Dekonsentrasi yang dilaksanakan oleh Bappeda Provinsi Jambi bersumber dari Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional / Bappenas dengan jumlah anggaran sebesar Rp.931.290.000,00 Kementerian

Dalam

Negeri

dengan

jumlah

anggaran

Dan sebesar

Rp.2.008.632.000,00.

658


3. Permasalahan dan Solusi Dalam pelaksanaan kegiatan dekonsentrasi ini tidak ditemukan permasalahan. E. Badan Pendidikan dan Latihan Daerah 1. Program dan Kegiatan yang diterima dan Pelaksanaannya Sesuai dengan Daftar Isian Pelaksana Anggaran Dekonsentrasi yang diterima pada Badan Pendidikan dan Pelatihan Daerah Provinsi Jambi, adalah untuk pelaksanaan Program Peningkatan Kompetensi Sumber Daya Aparatur melalui pelaksanaan kegiatan: a. Penyusunan Analisis Kebutuhan Diklat b. Rapat Koordinasi Pembinaan Program Kediklatan 2. Sumber dan Jumlah Anggaran Dana dekonsentrasi ini bersumber dari Badan Pendidikan dan Pelatihan Kementerian Dalam Negeri sebesar Rp.200.000.000,00. 3.

Permasalahan dan Solusi Secara umum program dan kegiatan yang didanai dengan anggaran dekonsentrasi pada Badan Pendidikan dan Pelatihan Daerah Provinsi dapat terlaksana, walaupun terlambat.

Permasalahan yang mengakibatkan

terlambatnya pelaksanaan kegiatan tersebut adalah sejalan dengan terjadinya rotasi/mutasi pejabat dan staf yang ada pada Badan Pendidikan dan Pelatihan Daerah Provinsi Jambi, sehingga berkonsekuensi terhadap diperlukannya penataan dan pemahaman terhadap tugas-tugas yang harus dilaksanakan. F. Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemberdayaan Perempuan 1. Program dan Kegiatan yang diterima dan Pelaksanaannya Program yang dilaksanakan adalah Program Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintah Desa dengan kegiatan sebagai berikut: -

peningkatan Kapasitas kelembangaan dan Pelatihan Masyarakat.

-

Peningkatan Kemandirian Masyarakat Perdesaan(PNPM)


659

2. Sumber dan Jumlah Anggaran Dana Dekonsentrasi ini bersumber dari Kementerian Dalam Negeri dengan jumlah Rp18.669.950.000,00. 3. Permasalahan dan Solusi Secara umum permasalahan yang timbul berkaitan dengan mekanisme administrasi/ Dasar hukum penyelenggaraan sehingga penyerapan dana menjadi kecil. Oleh karena itu Kementerian Dalam Negeri hendaknya dapat memberikan petunjuk teknis pelaksanaan kegiatan yang jelas. G. Dinas Pertanian Tanaman Pangan 1. Program dan Kegiatan yang diterima dan Pelaksanaannya a. Direktorat Jenderal Tanaman Pangan 1. Program Peningkatan Produksi, Produktivitas Dan Mutu Tanaman Pangan Untuk Mencapai Swasembada Dan Swasembada Berkelanjutan Program ini memiliki 6 (enam) Kegiatan yaitu: 1). Pengelolaan

Produksi

Tanaman

Kacang-Kacangan

dan

Umbi-

Umbian.Anggaran untuk kegiatan ini adalah sebesar Rp.400.000.000,00 dan terealisasi sebesar Rp.399.819.800,00 atau 99,95%. Realisasi fisik sebesar 100,00% denganoutput yang diperoleh yaitu: a) Pembuatan laporan pengelolaan produksi aneka kacang dan umbi sebanyak 3 Laporan. 2). Pengelolaan Produksi Tanaman Serealia, dengan anggaran sebesar Rp.668.775.000,00

dan

terealisasi

sebesar

Rp.668.745.000,00 atau 100,00%.Realisasi fisik sebesar 100,00% dengan output yang diperoleh yaitu: a) Pembuatan laporan pengelolaan produksi serealia sebanyak 4 Laporan. 3). Pengelolaan Sistem Penyediaan Benih Tanaman Pangan.Anggaran untuk

660

kegiatan

ini

adalah

sebesar

Rp.590.000.000,00

dengan


realisasisebesar Rp.510.000.000,00 atau 86,44%. Realisasi fisik kegiatan sebesar 100,00% denganoutput yaitu: a. Pembuatan Laporan kegiatan perbenihan sebanyak 2 Laporan. b. Lamanya Proses Administrasi Kegiatan BBI selama 12 Bulan. c. Pembuatan Rancangan pengembangan perbenihan (BBI) sebanyak 1 rancangan. d. Perbanyakan benih sumber tanaman pangan (BBI) seluas 16 Ha. e. Pengadaan Sarana prasarana, peralatan dan inventaris kantor BBI sebanyak 2 Unit. f. Lamanya proses administrasi kegiatan BPSBTPH selama 12 Bulan. g. Pembuatan

Rancangan

pengembangan

perbenihan

(BPSBTPH)

sebanyak 1 rancangan. h. Jumlah hasil penilaian varietas (BPSBTPH) sebanyak 4 unit. i.

Jumlah hasil pengawasan peredaran benih (BPSBTPH) sebanyak 11 unit.

j.

Luas lahan penangkaran benih hasil sertifikasi benih tanaman pangan (BPSBTPH) 1.350 Ha.

k. Pembuatan laporan kegiatan perbenihan (BPSBTPH) sebanyak 3 laporan. l.

Pengadaan sarana prasarana, peralatan laboratorium (BPSBTPH) sebanyak 8 unit.

4). Penguatan Perlindungan Tanaman Pangan Dari Gangguan OPT dan DPI, dengananggaran sebesar Rp.2.167.578.000,00 dan realisasi sebesar Rp.2.158.981.400,00 atau 99,60%.Realisasi fisik sebesar 100,00% denganoutput yang diperoleh dari yaitu: a. Jumlah pembuatan pedoman perlindungan tanaman pangan sebanyak 1 Pedoman. b. Pembuatan database perlindungan tanaman pangan sebanyak 2 database. c. Pembuatan bahan informasi perlindungan tanaman pangan (PHT, OPT dan DPI) sebanyak 1 Bahan.


661

d. Frekuensi pelaksanaan gerakan pengendalian opt tanaman pangan sebanyak 3 kali. e. Melaksanakan penilaian POPT-PHP, LPHP/LAH, Kelompok Tani Berprestasi sebanyak 1 kali. f. Lamanya proses administrasi pelaksana kegiatan perlindungan tanaman pangan selama 12 bulan. g. Melaksanakan Sekolah Lapangan Pengendalian Hama Terpadu (SLPHT) sebanyak 500 orang. h. Melaksanakan Sekolah Lapangan Iklim (SLI) sebanyak 75 orang. i.

Jumlah pengadaan alat operasional Laboratorium Pengamatan Hama Penyakit/Laboratorium Agens Hayati (LPHP/LAH) sesuai standar sebanyak 2 unit.

j.

Jumlah pengadaan operasional Brigade Proteksi Tanaman (BPT) sebanyak 1 unit.

k. Pembuatan laporan kegiatan perlindungan tanaman pangan sebanyak 7 laporan. l.

Jumlah pengadaan sarana penanggulangan OPT/ DPI sebanyak 3 unit.

m. Melaksanaan koordinasi pengelolaan & penanganan perlindungan tanaman pangan sebanyak 1 kali. 5) Penanganan Pasca Panen Tanaman Pangan, dengan anggaran sebesar Rp.150.000.000,00 dan terealisasi sebesar Rp.149.910.000,00 atau 99,94%.Realisasi fisik sebesar 100,00%dengan output yaitu: a. Membuat laporan kegiatan penanganan pasca panen tanaman pangan sebanyak 2 laporan. b. Melaksanakan rapat koordinasi pasca panen sebanyak 1 kali. 6). Dukungan

Manajemen

Dan

Teknis

Lainnya

Ditjen

Tanaman

Pangan,dengan anggaran sebesar Rp.555.390.000,00 dan realisasi sebesar

Rp.553.954.800,00

atau

99,74%.Realisasi

fisik

sebesar

100,00%dengan output yaitu:

662


a. Membuat rancangan program, kegiatan dan rencana kerja tanaman pangan sebanyak 2 Rancangan. b. Menyusun dokumen perencanaan kegiatan/anggaran tanaman pangan sebanyak 2 dokumen. c. Pelaksanaan administrasi pelaksanaan kegiatan manajemen tanaman pangan selama 12 bulan. d. Pembuatan Data dan Informasi Tanaman Pangan sebanyak 2 data. e. Membuat laporan pelaksanaan manajemen tanaman pangan 4 laporan.

b. Direktorat Jenderal Hortikultura 1. Program Peningkatan Produksi, Produktivitas dan Mutu Produk Tanaman Hortikultura Berkelanjutan Program ini memiliki 6 (enam) Kegiatan yaitu: 1).

Peningkatan Produksi, Produktivitas dan Mutu Produk Tanaman Buah Berkelanjutan, anggaran untuk kegiatan tersebut sebesar Rp50.000.000,00 dan realisasi kegiatan tersebut sebesa Rp49.258.000,00 atau 98,52% dengan realisasi fisik sebesar 100,00%.Output yang diperoleh dari kegiatan ini adalah1 (satu)output yaitu: a) Melaksanakan pembinaan pengembangan tanaman buah sebanyak 1 Kabupaten.

2).

Peningkatan Produksi, Produktivitas dan Mutu Produk Florikultura Berkelanjutan,dengan anggaran sebesar Rp.60.000.000,00 dan realisasi sebesar Rp.59.397.600,00 atau 99,00%.Realisasi fisik sebesar 100,00% denganoutput yaitu: a) Melaksanakan

pembinaan

Kabupaten/Kota

yang

dibina

untuk

pengembangan tanaman florikultura sebanyak 1 Kabupaten. 3).

Peningkatan Produksi, Produktivitas dan Mutu Produk Tanaman Sayuran dan

Tanaman

Obat


Berkelanjutan,

dengan

anggaran

sebesar

663

Rp.262.500.000,00

dan

realisasi

sebesar

Rp.261.619.400,00

atau

99,66%.Realisasi fisik sebesar 100,00%dengan output yaitu: a) Jumlah lahan usaha tanaman sayuran dan tanaman obat yang diregistrasi sebanyak 25 Lahan Usaha. b) Jumlah pengembangan kawasan tanaman sayuran seluas 1 Ha. 4).

Pengembangan Sistem Perbenihan Hortikultura,dengan anggaran sebesarRp.1.465.000.000,00 dan realisasi sebesar Rp.1.463.344.400,00 atau 99,89%.Realisasi fisik sebesar 100,00% denganoutput yaitu: a. Melakukan perbanyakan benih tanaman sayuran sebanyak 40.000 Kg. b. Melakukan perbanyakan benih tanaman florikultura sebanyak 15.000 Kg. c. Melakukan perbanyakan benih tanaman buah sebanyak 40.000 batang. d. Melaksanakan penguatan kelembagaan sebanyak 7 lembaga. e. Pengadaan sarana prasarana perbenihan sebanyak 24 unit. f. Lamanya proses pelaksanaan layanan perkantoran selama 12 bulan layanan.

5).

Pengembangan Sistem Perlindungan Tanaman Hortikultura,dengan anggaran

sebesar

Rp.1.849.280.000,00

dan

realisasi

sebesar

Rp.1.848.383.180,00 atau 99,95%.Realisasi fisik sebesar 100,00%dengan output yaitu: a. Melaksanakan Sekolah Lapang Pengendalian Hama Terpadu (SLPHT) sebanyak 25 kelompok. b. Menyusun pedoman adaptasi dan mitigasi iklim sebanyak 5 rekomendasi. c. Melaksanakan pembinaan lapangan pengelolaan dan pengendalian opt hortikultura sebanyak 37 kali. d. Pengadaan sarana dan prasarana untuk pengembangan Lab. PHP/ Lab. Agensia Hayati/ Lab. Pestisida sebanyak 19 unit. e. Lamanya proses pelaksanaan layanan perkantoran selama 12 bulan layanan.

664


6).

Dukungan

Manajemen

dan

Teknis

Lainnya

pada

Ditjen

Hortikultura,dengan anggaran sebesar Rp.578.500.000,00 dan realisasi sebesar Rp.578.393.000,00 atau 99,98%.Realisasi fisik sebesar 100,00% denganoutput yaitu: a. Menyusun laporan penataan dan pengelolaan laporan pelaksanaan kegiatan pengembangan hortikultura sebanyak 4 laporan. b. Menyusun laporan penataan dan pengelolaan perencanaan, keuangan dan perlengkapan, kepegawaian kegiatan pengembangan hortikultura sebanyak 2 dokumen. c. Lamanya proses pelaksanaan layanan perkantoran selama 12 bulan layanan. c. Direktorat Jenderal Sarana Prasarana (PSP) 1. Program Penyediaan Dan Pengembangan Prasarana Dan Sarana Pertanian Program ini memiliki 6 (enam) kegiatan yaitu: 1). Pengelolaan Air Irigasi Untuk Pertanian, dengan anggaran sebesar Rp.76.800.000,00

dan

realisasi

sebesar

Rp.73.945.000,00

atau

96,28%.Realisasi fisik sebesar 100,00%dengan output yaitu: a) Lamanya proses pelaksanaan layanan perkantoran selama 12 bulan layanan. 2). Perluasan Areal Dan Pengelolaan Lahan Pertanian,dengan anggaran sebesar Rp.998.000.000,00

dan

realisasi

sebesar

Rp.866.436.000,00

atau

86,82%.Realisasi fisik sebesar 98,50% denganoutput yaitu: a. Melaksanakan pendampingan cetak sawah seluas 3.000 Ha. b. Lamanya proses pelaksanaan layanan perkantoran selama 12 bulan layanan. 3).

Pengelolaan Sistem Penyediaan dan Pengawasan Alat Mesin Pertanian, dengan anggaran sebesar Rp.117.000.000,00 dan realisasi sebesar Rp.103.986.000,00 atau 88,88%.Realisasi fisik sebesar 97,50%dengan output yaitu:


665

a. Operasional Pengembangan, Pengawasan, Dan Kelembagaan Alsintan sebanyak 1 paket. b. Lamanya proses pelaksanaan layanan perkantoran selama 12 bulan layanan. 4).

Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis Lainnya Ditjen Prasarana dan

Sarana

Pertanian,dengan

anggaran

Rp.296.200.000,00 dan realisasi sebesar

sebesar

Rp.266.687.300,00 atau

90,04%.Realisasi fisik sebesar 94,00% denganoutput yaitu: a) Lamanya proses pelaksanaan layanan perkantoran selama 12 bulan layanan. 5).

Fasilitas

Pupuk

dan

Pestisida,

dengananggaran

Rp.399.220.000,00 dan realisasi sebesar

sebesar

Rp.310.224.000,00 atau

77,71%.Realisasi fisik sebesar 79,50% denganoutput yaitu: a) Pendampingan Penyaluran Pupuk sebanyak 1 (satu) paket. b) Penguatan Komisi Pengawas Pupuk Pestisida (KP3) sebanyak 1 (satu) paket. c) Pemberdayaan PPNS Pupuk Dan Pestisida sebanyak 1 (satu) paket. d) Lamanya proses pelaksanaan layanan perkantoran selama 12 bulan layanan. 6).

Pelayanan Pembiayaan Pertanian Dan Pengembangan Usaha Agribisnis Perdesaan (Puap),dengan anggaran sebesar Rp.82.000.000,00 dan realisasi kegiatan sebesar Rp.75.886.000,00 atau 92,54%.Realisasi fisik sebesar 94,00%dengan output yaitu: a) Pembiayaan Operasional PUAP sebanyak 1 (satu) paket. b) Lamanya proses pelaksanaan layanan perkantoran selama 12 bulan layanan.

D. Direktorat Jenderal Pengolahan dan Pemasaran Hasil Pertanian (PPHP)

666


1. Program Peningkatan Nilai Tambah, Daya Saing, Industri Hilir, Pemasaran Dan Ekspor Hasil Pertanian Program ini memiliki 4 (empat) kegiatan yaitu: 1).

Pengembangan Mutu dan Standardisasi, dengan anggaran sebesar Rp.10.000.000,00 dan realisasi kegiatan sebesar Rp.9.921.700,00 atau 99,22%.Realisasi fisik sebesar 100,00% denganoutput yaitu: a) Jumlah Laboratorium Penerapan Sistim Jaminan Mutu Hasil Pertanian sebanyak 1 unit.

2).

Pengembangan

Pemasaran

Rp.251.450.000,00

dan

Domestik,

realisasi

dengan

sebesar

anggaran

sebesar

Rp.244.219.700,00

atau

97,12%.Realisasi fisik sebesar 100,00% denganoutput yaitu: a) Jumlah lokasi pengembangan informasi pasar sebanyak 12 lokasi. b) Pembuatan laporan kegiatan dan pembinaan sebanyak 3 laporan. 3).

Pengembangan

Usaha

Rp.110.000.000,00

dan

dan

Investasi,

realisasi

dengan

sebesar

anggaran

sebesar

Rp.110.000.000,00

atau

100,00%.Realisasi fisik sebesar 100,00%dengan output yaitu: a) Frekuensi mengikuti pameran, prmosi, eksibisi dan perlombaan dalam negeri maupun luar negeri sebanyak 1 kegiatan. 4.

Pengembangan Pengolahan Hasil Pertanian, dengananggaran sebesar Rp.473.000.000,00

dan

realisasi

sebesar

Rp.462.589.500,00

atau

97,80%.Realisasi fisik sebesar 100,00% denganoutput yaitu: a) Pembuatan laporan kegiatan dan pembinaan sebanyak 7 laporan.

2. Sumber dan Jumlah Anggaran Dana DekonsentrasiKementerian Pertanian Republik Indonesia yang diberikan kepada Pemerintah Provinsi Jambi melalui SKPD Dinas Pertanian Tanaman Pangan Provinsi Jambi Tahun Anggaran 2014 adalah sebesar


667

Rp.12.390.838.000,00 yang berasal dari Direktorat Jenderal Tanaman Pangan sebesar Rp.5.331.888.000,00, Direktorat Jenderal Hortikultura sebesar Rp.4.265.280.000,00,Direktorat Jenderal Pengolahan dan Pemasaran Hasil Pertanian (PPHP) sebesar Rp.844.450.000,00 serta Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian sebesar Rp.1.969.220.000,00. Secara keseluruhan realisasi penggunaan dana Dekonsentrasi TA. 2014 yang dikelola SKPD/SATKER Dinas Pertanian Tanaman Pangan Provinsi Jambi adalah sebesarRp12.047.357.780,00atau 97,23%, dengan realisasi fisik mencapai 98,48%. Tabel 5.7 Dana Dekon Yang Dikelola SKPD Dinas Pertanian Tanaman Pangan Provinsi Jambi TA. 2014 No

Eselon I

1.

Ditjen Tanaman Pangan 2. Diten Hortikultura 3. Ditjen PPHP 4. Ditjen PSP Jumlah

K/L Pemberi Dana TP Kementan

Total Dana (RP.000) 5.311.888

Realisasi (Rp.000) (%) 5.263.067 99,08

Kementan Kementan Kementan

4.265.280 844.450 1.969.220

4.260.395,58 826.730,9 1.697.1664,3

12.390.838

99,89 97,90 93,92 12.047.357,78 97,23

Sumber: Dinas Pertanian Tanaman Pangan Provinsi Jambi, 2014 (data diolah)

3. Permasalahan dan Solusi -

SK Penunjukan Pejabat Penanggung Jawab Program dan Pejabat Teknis agak terlambat, sehingga pelaksanaan kegiatan pokok dan pendukung belum sesuai jadwal dan berakibat padapenumpukan kegiatan pada triwulan III dan IV.

-

Revisi akun danself blocking pada RKAKL/DIPA-Online menyebabkan proses revisi

terhambat,

ditambah

dengan

adanya

penghematan

10%

akibatkenaikan BBM sehingga pencapaian sasaran output dan outcome cukup terganggu.

668


-

Belum sesuainya jadwal pengadaan dengan jadwal tanam petani, sehingga jadwal pertanaman bergeser sebagai akibat proses pengadaan oleh pihak ketiga agak terlambat.

-

Standarisasi Harga Barang yang belum sesuai untuk belanja bahan pada pengadaan benih dan pupuk, sehingga beberapa komponen pengadaan harus dikembalikan.

-

Droping benih bersubsidi yang tidak sesuai dengan jadwal tanam sehingga terjadi pergeseran waktu tanam bahkan ada yang tidak di tanam.Hal ini menyebabkan luas tanam menurun dan selanjutnya berdampak pada penurunan produksi.

-

Alokasi pupuk bersubsidi tidak sesuai dengan waktu tanam sehingga pemenuhan kebutuhan untuk peningkatan produksi belum tercapai.

-

Jaringan irigasi yang belum sesuai dengan luas areal penanaman sehingga kebutuhan air untuk meningkatkan produksi belum sepenuhnya tercukupi. Solusi

-

Diharapkan kedepan DPA – SKPD dapat diterima akhir bulan Desember atau awal Januari tahun berjalan.

-

Percepatan proses revisi akun dan revisi DIPA dengan intensif melakukan koordinasi dan konsultasi dengan DJPB, KPPN dan Eselon I Kementerian Pertanian Republik Indonesia.

-

Percepatan Proses pengadaan agar sesuai dengan jadwal tanam yang telah ditetapkan oleh kelompok tani.

-

Perbaikan perhitungan standar harga barang dan melakukan survey pasar sesuai harga yang berlaku.

-

Percepatan pengeluaran regulasi kebijakan penggunaan pupuk bersubsidi.

-

Perbaikan koordinasi dengan pihak terkait serta percepatan proses pengajuan kebutuhan pupuk.

-

Koordinasi dengan pihak terkait (PU dan Bappeda) dalam rangka rehabilitasi jaringan irigasi yang tersedia dan rencana pembangunan jaringan irigasi untuk areal sawah yang belum ada, serta rencana design pengembangan sawah sesuai kewenangan.


669

H. Badan Ketahanan Pangan 1. Program dan Kegiatan yang diterima dan Pelaksanaannya Program yang diterima yaitu Program Peningkatan Diversifikasi dan Ketahanan Pangan Masyarakat, dengan kegiatan - kegiatan sebagai berikut: 1. Pengembangan Sistim Distribusi dan Stabilitas Harga Pangan. Sub kegiatan yang telah dilaksanakan antara lain; a. Pemberdayaan gapoktan. Telah dilaksanakan kegiatan pemberdayaan terhadap 3 (tiga) gapoktan penerima dana bansos PLDPM tahun 2012 (Tahap Mandiri). b. Pemberdayaan lumbung pangan. Kegiatan yang telah dilaksanakan meliputi pemberdayaan terhadap 6 (enam) unit kelompok lumbung pangan yang telah memasuki tahap kemandirian. Bansos lumbung pangan yang telah disalurkan yakni sebesar Rp20.000.000, per kelompok lumbung pangan. c. Kondisi harga pangan. Telah dilaksanakan pertemuan coaching panel harga dan pertemuan evaluasi analisis harga pangan.

2. Pengembangan Ketersediaan dan Penanganan Rawan Pangan a. Pemberdayaan desa mandiri pangan. Kegiatan yang telah dilaksanakan berupa;  Pendampingan desa mandiri pangan lama (Desa mandiri pangan Tahun

2011

dan

2012),

yang

dananya

dikelola

oleh

kabupaten/kota baik yang menerima dana dekonsentrasi maupun tugas pembantuan.  Pembinaan, pemantauan dan evaluasi, dilakukan oleh provinsi dan kabupaten/kota. b. Penanganan daerah rawan pangan, Sistim Kewaspadaan Pangan dan Gizi.

670


Kegiatan yang telah dilaksanakan diantaranya rapat koordinasi Tim /Pokja SKPG provinsi, penyusunan juknis kegiatan, pengumpulan dan validasi data SKPG ke kabupaten/kota dan penyusunan laporan c. Kajian ketersediaan pangan, rawan pangan dan akses pangan. Kegiatan yang telah dilaksanakan diantaranya analisis ketersediaan pangan, akses pangan dan penyusunan Neraca Bahan Makanan. d. Laporan kegiatan dan pembinaan, meliputi;  Pertemuan evaluasi per tahapan dan kemandirian Desa mandiri Pangan.  Koordinasi

dan

pemantauan

desa

mandiri

pangan

ke

kabupaten/kota. 3. Pengembangan Penganekaragaman Konsumsi Pangan dan Peningkatan Keamanan Pangan Segar. a. Pendampingan Percepatan Penganekaragaman Konsumsi Pangan (P2KP). Kegiatan ini bertujuan untuk melaksanakan pendampingan terhadap desa P2KP atau KRPL. Pada tahun 2013 telah terbentuk 107 desa P2KP atau KRPL di seluruh kab/kota dalam Provinsi Jambi dan pada tahun 2014 dibentuk lagi desa P2KP/KRPL baru sebanyak 54 desa. Pada tahun 2014 dilaksanakan penyaluran Bansos kepada desa – desa P2KP/KRPL baik baru maupun lama. Adapun jumlah dana bansos yang disalurkan sebesar Rp.47.000.000,00 per desa

untuk Desa Baru (2014) dan sebesar

Rp3.000.000,00 per desa untuk desa lama (2013). Adapun rincian penggunaan dana bansos untuk desa baru yakni sebagai berikut; 

Kebun Bibit Desa



Pemanfaatan Pekarangan dan demplot:



SD/MI



Demo Pengolahan pangan lokal

: Rp12.000.000,Rp.30.000.000,-

: Rp 3.000.000,: Rp 2.000.000,-

Sedangkan bansos untuk desa lama sebesar Rp3.000.000, digunakan untuk pengembangan Kebun Bibit Desa.


671

Penggunaan

dana

bansos

disesuaikan

dengan

rencana

kebutuhan kelompok penerima.

b. Pemantauan, monitoring, evaluasi dan perumusan kebijakan P2KP. Kegiatan ini bertujuan untuk mengetahui sejauhmana perkembangan pelaksanaan kegiatan di lapangan, sesuai atau tidak dengan juklak, juknis dan aturan yang berlaku. Untuk itu telah dilakukan pemantauan, dan monitoring perkembangan pelaksanaan kegiatan P2KP / KRPL ke seluruh kab/kota se-Provinsi Jambi. Berdasarkan pemantauan

dan

data

yang

monitoring

telah ke

terkumpul

kab/kota,

dari

maka

hasil untuk

mengevaluasinya dilaksanakan Apresiasi Pelaksanaan kegiatan P2KP tingkat Provinsi Jambi, sehingga dapat dirumuskan kebijakan P2KP kedepannya. c. Promosi P2KP. Kegiatan promosi P2KP bertujuan untuk memperkenalkan kepada

masyarakat

tentang

pentingnya

percepatan

penganekaragaman konsumsi pangan. Beberapa kegiatan yang telah dilaksanakan yaitu gerakan 1 hari kerja tanpa nasi, untuk saat ini hanya terbatas pada karyawan Badan Ketahanan Pangan Provinsi Jambi, dan telah dilaksanakan sebanyak 2 kali dalam setahun. Di samping kegiatan tersebut, juga telah dilaksanakan kegiatan pameran ketahanan pangan dalam rangka peringatan Hari Pangan Sedunia Tahun 2014 tingkat nasional

di

Macini Sombala Kota Makasar Provinsi Sulawesi Selatan pada tanggal 6 s/d 11 November 2014, dari kegiatan tersebut Stand Provinsi Jambi mendapat peringkat juara harapan III terbaik. . d. Situasi konsumsi pangan penduduk. Salah satu cara untuk mengetahui situasi konsumsi pangan penduduk yaitu dengan melaksanakan analisis pola konsumsi pangan penduduk. Untuk itu telah dilakukan workshop analisis pola konsumsi

672


pangan, dengan peserta berasal dari 11 kabupaten/kota. Melalui workshop tersebut diharapkan kabupaten/kota dapat menganalisis pola konsumsi penduduk wilayahnya masing-masing.

e. Koordinasi keamanan pangan segar. Kegiatan koordinasi keamanan pangan segar yang telah dilaksanakan selama tahun 2014 antara lain; uji petik keamanan pangan melalui pemantauan, pengawasan dan pengambilan sampel. Berdasarkan hasil uji laboratorium diperoleh hasil sebagaimana terlihat pada tabel berikut:

Tabel 5.8 Hasil Pengawasan dan Pemantauan Pangan Segar Tahun 2013 Dan 2014

Kegiatan Surveylance/Prima 3 N o

Kabupaten/ Kota

1

Kota Jambi Muaro Jambi Batang Hari Tebo Bungo Merangin

2 3 4 5 6 7 8 9 1 0 1 1

Sarolangun Kerinci Tanjab Barat Tanjab Timur Kota Sungai Penuh JUMLAH

Pemantauan

Tahun 2013 Juml ah Terdet Sam eksi pel 4 2




3

1

7

2

2

-

2

1

2 2

2 1

4 6 6

1 3

5 5 5

2 1 1

2 2 2 2

1

4 -

3 -

6 -

1 -

7 6

3 1

2 2 2

1 -

-

-

-

-

2

-

2

-

-

-

-

-

2

-

2

-

15

9

35

9

40

9

22

5

Ke t.

Sumber: Badan Ketahanan Pangan, 2015

4.

Dukungan Manajemen dan Teknis Lainnya Badan Ketahanan Pangan.


673

a. Dokumen perencanaan, penganggaran dan laporan keuangan. Kegiatan ini pada prinsipnya untuk mempersiapkan rencana program/kegiatan dan anggarannya untuk tahun mendatang. Kegiatan yang telah dilaksanakan berupa pengumpulan data ke kabupaten/kota tentang rencana kegiatan tahun 2015. Berdasarkan data yang telah terkumpul, maka telah tersusun RKA-KL Tahun 2015. b. Hasil pemantauan dan evaluasi program. Kegiatan yang telah dilaksanakan yaitu; Apresiasi pengelolaan kegiatan ketahanan pangan tahun 2014 tingkat Provinsi Jambi. Peserta yakni Kepala Badan/Kantor yang menangani ketahanan pangan, PPK dan Bendahara/PUMK yang berasal dari 11 kabupaten/kota. Melaksanakn monitoring dan evaluasi pelaksanaan kegiatan ketahanan pangan ke 11 kabupaten/kota, guna mengetahui sejauh mana perkembangan pelaksanaan kegiatan di tingkat kabupaten/kota. c. Dukungan manajemen dan administrasi. Kegiatan yang telah dilaksanakan antara lain; sosialisasi Pedoman Umum Penghargaan Adhikarya Pangan Nusantara (APN) Tingkat Provinsi Jambi Tahun 2014. Di samping itu kegiatan ini lebih diprioritaskan untuk pembiayan operasional dan administrasi kegiatan di tingkat kabupaten/kota. 2. Sumber dan Jumlah Anggaran Jumlah anggaran dana dekonsentrasi TA. 2014 yang diterima oleh Satker Badan Ketahanan Pangan Provinsi Jambi dari Kementerian Pertanian secara keseluruhan adalah sebesar Rp.4.019.336.000,00 dan telah terealisasi sebesar Rp.3.867.974.380,00 atau sebesar 96,23 %, yang dialokasikan untuk Badan Ketahanan Pangan Provinsi Jambi dan

7 (tujuh) instansi di

kabupaten/kota dengan alokasi dan realisasi sebagaimana tabel di bawah ini

674


Tabel 5.9 Realisasi Anggaran Dana Dekonsentrasi Tahun 2014 per 31 Desember 2014 dirinci per Prov/Kab/Kota No.

Instansi/Prov/Kab/Kota

Pagu (Rp.)

Realisasi (Rp)

%

1.

Badan Ketahanan Pangan Provinsi Jambi

1,400,416,000

1,327,638,085

94.80

2.

Badan Pelaksana Penyuluhan Pertanian dan Ketahanan Pangan Kab. Tebo

160,950,000

153,335,580

95.27

3.

Badan Pelaksana Penyuluhan Pertanian,Perikanan dan Kehutanan Kab. Merangin

469,490,000

466,390,000

99.34

4.

Badan Pelaksana Penyuluhan Kab. Sarolangun

464,590,000

452,742,040

97.45

5.

Badan Pelaksana Penyuluhan dan Ketahanan Pangan Kab. Batang Hari

481,200,000

477,757,750

99.28

6.

Badan Ketahanan Pangan dan Penyuluhan Kota Jambi

367,900,000

366,646,200

99.66

7.

Badan Pelaksanan Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan dan Ketahanan Pangan Kota Sungai Penuh.

177,260,000

168,259,125

94.92

8.

Kantor Ketahanan Pangan Kabupaten Tanjab Barat.

497,530,000

455,205,600

91.49

4,019,336,000

3,867,974,380

96.23

Jumlah

Sumber: Badan Ketahanan Pangan , 2015

3. Permasalahan dan Solusi Secara umum tidak ditemukan permasalahan dalam pelaksanaan kegiatan, hanya keterlambatan pelaksanaan kegiatan baik ditingkat provinsi maupun ditingkat kabupaten/kota, selain adanya kebijakan dari pusat untuk penghematan dana, sehingga ada beberapa dana yang harus dikurangi d. Dinas Perkebunan 1. Program dan Kegiatan yang diterima dan Pelaksanaannya Program yang dilaksanakan oleh Dinas Perkebunan adalah: a. Program Peningkatan Nilai Tambah, daya saing, industri hilir, pemasaran dan ekspor hasil pertanian, dengan kegiatan sebagai berikut: -

Pengembangan mutu dan standardisasi

-

Pengembangan pemasaran domestik

-

Pengembangan usaha dan investasi

-

Pengembangan pengolahan hasil pertanian

b. Program Penyediaan dan Pengembangan prasarana dan sarana pertanian, dengan kegiatan sebagai berikut:


675

-

pengelolaan air irigasi untuk pertanian

-

Perluasan areal dan pengelolaan lahan pertanian

-

Pengelolaan sistem penyediaan dan pengawasan alat mesin pertanian

-

Dukungan manajemen dan dukungan teknis lainnya Ditjen prasarana dan sarana pertanian

-

Fasilitas pupuk dan pestisida

-

Pelayanan pembiayaan pertanian dan pengembangan usaha agribisnis perdesaan (PUAP)

2. Sumber dan Jumlah Anggaran Dana dekonsentrasi yang diterima oleh Dinas Perkebunan bersumber dari

Kementerian

Pertanian

dengan

jumlah

anggaran

sebesar

Rp.4.196.670.000,00. 3. Permasalahan dan Solusi Dalam pelaksanaan kegiatan dekonsentrasi ini tidak ditemui permasalahan.

e. Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan 1. Program dan Kegiatan yang diterima dan Pelaksanaannya Program

dan

Kegiatan

dana

Dekonsentrasi

yang

dilaksanakan/dikelola oleh Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Jambi adalah sebagai berikut: a. Program Pencapaian Swasembada Daging Sapi dan Peningkatan Penyediaan Pangan Hewani yang Aman, Sehat, Utuh dan Halal (Sumber Dana Dirjen Peternakan dan Kesehatan Hewan (PKH) – Kementerian Pertanian), dengan kegiatan sebagai berikut:  Peningkatan produksi ternak dengan pendayagunaan sumber daya lokal 1. Penggalian Sumber-sumber Corporation Social Responbility (CSR) Kegiatan ini bertujuan untuk menggali sumber-sumber pembiayaan CSR tahun 2014 dan dilaksanakan di Aula Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Jambi tanggal 29 April 2014. Pertemuan ini merekomendasikan Dinas Peternakan Provinsi

676


untuk melakukan koordinasi dengan perusahaan dalam mengakses bantuan. Selain itu direkomendasikan pula untuk melakukan penyatuan visi, misi dan tujuan antar Dinas Provinsi dan Dinas Kabupaten/Kota serta keikutsertaan lembaga perbankan dan perusahaan swasta dalam pembangunan bidang peternakan. 2. Pembinaan Pemanfaatan KPP-E dan UMKM Pertemuan KPP_E dan UKM dilaksanakan tanggal 17 – 18 September 2014 di Shang Ratu Hotel. Adapun kesimpulan dari pertemuan ini adalah: 

Kelompok peternak ataupun peternak dapat mengakses kredit dengan catatan kelompok sudah berkembang atau membutuhkan modal untuk pengembangan modal usahanya.

 Peningkatan produksi pakan ternak dengan pendayagunaan sumber daya lokal 1. Bimbingan Teknis Manajemen dan Teknologi Pakan Sasaran kegiatan ini adalah melatih petani-peternak untuk mengolah pakan ternak baik secara fisik, kimia maupun biologis. Pelatihan dilaksanakan di Hotel Novita Jambi tanggal 12 – 13 Maret 2014.  Pengendalian dan penanggulangan penyakit hewan menular strategis dan penyakin zoonosis 1. Workshop Sikhnas Sikhnas merupakan sistem informasi kesehatan hewan nasional dengan memanfaatkan teknologi internet, sms gateway dalam mengumpulkan data dari lapangan sehingga informasi penyakit, penanggulangan penyakit serta tindaklanjut dapat dapat segera diketahui. Workshop sikhnas dilaksanakan di Hotel Novita Jambi, tanggal 26 – 28 Juni 2014 yang dihadiri oleh petugas medis dan paramedis vateliner se-provinsi Jambi. Hasil yang dicapai adalah: terlatihnya 45 orang petugas yang akan mengoperasikan program Sikhnas di Kabupaten/Kota.


677

Pada Tahun 2014 Kabupaten yang sudah mengaktifkan program Sikhnas berjumlah 5 kabupaten dan semua Kabupaten/Kota ditargetkan sudah memanfaatkan program ini secara optimal pada tahun 2015. 2. Pertemuan Medis dan Para Medis Vateliner Pertemuan dilaksanakan di Hotel Novita tanggal 4 – 5 Desember 2014, dengan hasil rumusan yaitu penguatan puskeswan dan peningkatan pemanfaatan program Sikhnas.  Peningkatan

Kuantitas dan

Kualitas Benih

dan

Bibit

dengan

mengoptimalkan sumber daya lokal 1. Optimalisasi IB Pada tahun 2014, Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Jambi memiliki stock semen beku sebanyak 47.186 dosis dan telah di distribusikan ke Kabupaten/kota sebanyak 23.000 dosis, sedangkan N2 cair yang telah di distribusikan ke Kabupaten/kota sebanyak 23.800 liter. 2. Evaluasi Kinerja IB Pertemuan evaluasi dilksanakan di Dinas Peternakan dan Perikanan Kabupaten Bungo pada tanggal 28 Agustus 2014.

 Penjaminan pangan asal hewan (PAH) yang aman dan halal serta pemenuhan persyaratan produk hewan non PAH 1. Sosialisasi Nomor Kontrol Vateliner (NKV) Sosialisasi

dilaksanakan

agar

pelaku

usaha

dapat

memperoleh NKV sebagai salah satu cara untuk menjamin dan meningkatkan kualitas pangan asal hewan yang ASUH. Sosialisasi NKV dilakukan pada unit usaha pangan asal hewan (PAH) (produk peternakan) dan RPH di Kabupaten/Kota. Sosialisasi dilaksanakan tanggal 11 – 12 Maret 2014 di Hotel Novita Jambi. 2. Evaluasi Kegiatan Kesmavet

678


Pertemuan bertujuan untuk mengevaluasi pelaksanaan kegiatan kesmavet. Pertemuan berlangsung di Aula Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Jambi pada tanggal 10 – 11 Desember 2014 dengan hasil pertemuan sebagai berikut: -

Daging yang beredar di masyarakat harus dipotong di RPH atau di tempat pemotongan hewan yang telah diberi kewenangan oleh RPH.

-

Untuk memperoleh daging ASUH, yang perlu dilakukan adalah memberdayakan/mengoptimalkan

manajemen

RPH/TPH

serta sosialisasi daging konsumsi harus memiliki stempel RPH.

b. Program Peningkatan nilai tambah, daya saing, industri hilir, pemasaran dan ekspor hasil pertanian (Sumber Dana Dirjen Pengolahan dan Pemasaran Hasil Pertanian (PPHP) – Kementerian Pertanian) dengan kegiatan sebagai berikut:  Pengembangan Pemasaran Domestik Salah satu kegiatan yang dilksanakan adalah kegiatan pengembangan informasi pasar (PIP). Tujuan dari kegiatan ini adalah memperoleh data pasar yang berupa harga daging, telur dan jumlah pemotongan ternak harian. Melalui SMS gateway data harian, data dikirim ke pusat.  Pengembangan Pengolahan Hasil Pertanian Kegiatan ini terdiri dari kegiatan ekpose produksi peternakan (bazar produk peternakan dan gelar teknologi produk peternakan), pengumpulan database pelaku usaha pengolahan hasil peternakan dan evaluasi PPHP. Pertemuan evaluasi PPHP dilaksanakan di Gorontalo, tanggal 26 – 28 November 2014. c. Program penyediaan dan pengembangan prasarana dan sarana pertanian (Sumber Dana Dirjen Prasarana dan Sarana Pertanian (PSP) – Kementerian Pertanian) dengan kegiatan meliputi: 1. Pengelolaan Air dan Irigasi Pertanian 2. Perluasan Area dan Pengolahan Lahan Pertanian


679

3. Pengelolaan Sistem Penyediaan dan Pengawasan Alat dan Mesin Pertanian 4. Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis Lainnya 5. Pupuk dan Pestisida 6. Pelayanan Pembiayaan Pertanian dan PUAP

2. Sumber dan Jumlah Anggaran Anggaran Dekosentrasi yang dikelola oleh Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Jambi Tahun 2014 berjumlah Rp.5.486.560.000,00 bersumber dari: 1. Dirjen Peternakan dan Kesehatan Hewan (PKH) – Kementerian Pertanian, Jakarta. 2. Dirjen Pengolahan dan Pemasaran Hasil Pertanian (PPHP) – Kementerian Pertanian, Jakarta. 3. Dirjen Prasarana dan Sarana Pertanian (PSP) – Kementerian Pertanian, Jakarta.

3. Permasalahan dan Solusi Secara umum tidak ditemukan masalah dalam pelaksanaan program/ kegiatan ini.

f. Sekretariat Badan Koordinasi Penyuluh 1. Program dan Kegiatan yang diterima dan Pelaksanaannya Adapun program-program yang dilaksanakan pada tahun 2014 adalah sebagai berikut: a.

Program Pengembangan SDM Pertanian dan Kelembagaan Petani (Dekonsentrasi Kementerian Pertanian) Tujuan

program

Pengembangan

SDM

Pertaniandan

Kelembagaan Petani adalah untuk memfasilitasi pengembangan SDM Pertanian dan untuk meningkatkan Kapasitas Kelembagaan Petani untuk membentuk Kelembagaan Petani berbasis agribisnis yang berbadan hukum dan meningkatkan kemampuan kelembagaan ekonomi petani dalam

680


mengelola usahatani melalui pengembangan jejaring usaha dan kemitraan dengan pelaku usaha lainnya. Program ini dilaksanakan melalui Kegiatan Kelembagaan Penyuluh Pertanian dengan anggaran sebesar Rp.2.880.800.000,-, Kegiatan Kelembagaan Petani dengan anggaran sebesar Rp.975.065.000,-, Kegiatan Ketenagaan Penyuluh Pertanian dengan anggaran Rp.8.161.370.000,meliputi pemberian BOP Penyuluh Pertanian PNS dan BOP dan Honor Penyuluh Pertanian THL-TB, Kegiatan Materi Penyuluhan Pertanian dengan anggaran sebesar Rp.490.496.000,- berupa majalah sinar tani untuk penyuluh pertanian Provinsi dan Kab/Kota, dan Kegiatan Pengawalan dan pendampingan

penyuluh

dilokasi

SL-PT

dengan

anggaran

sebesar

Rp.542.030.000,-. Program Pengembangan SDM Pertanian dan Kelembagaan Petani ini telah terealisasi 100 % secara fisik dan realisasi keuangan sebesar 92,14 %. Adapun alokasi kegiatan tersebut dapat dilihat pada tabel berikut: Tabel 5.10 Data alokasi kegiatan program pengembangan SDM Pertanian dan Kelembagaan Petani Provinsi Jambi

NO

KABUPATEN / KOTA

Fasilitasi Bp3k (unit)

Denfar m (unit)

Pengawalan/ Pendampingan SLPTT(WKPP)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

KERINCI MERANGIN SAROLANGUN BUNGO TEBO TANJAB BARAT TANJAB TIMUR BATANGHARI MUARA JAMBI KOTA JAMBI SUNGAI PENUH

3 5 2 4 4 2 4 2 3 1 1

13 9 7 5 5 17 23 8 9 3 2

1 2 1 1 2 1 1 -

JUMLAH

31

101

9


681

b.

Program Pengembangan SDM Kelautan dan Perikanan (Dekonsentrari Kementerian Kelautan dan Perikanan) Tabel 5.11 Kondisi Penyuluhan Perikanan Provinsi Jambi tahun 2014. PENYULUHAN

NO

KABUPATE N / KOTA

JUMLAH KELOMPOK PERIKANAN KELAS KELOMPOK PERIKANAN

PN S

PPTK

SWA

PEMUL A

MADYA

UTAMA

JML

1

Kota Jambi

5

2

-

31

4

1

36

2

Ma. Jambi

4

3

100

97

5

-

102

3

Batanghari

8

3

100

75

-

-

75

4

Tebo

-

2

-

15

-

-

15

5

Bungo

9

-

-

-

-

-

-

6

Sarolangun

-

1

-

-

-

-

-

7

Merangin Tanjab Timur Tanjab Barat

14

1

-

51

-

-

51

5

4

-

43

-

-

43

-

4

-

47

-

-

47

10

Kerinci

5

4

9

122

-

-

122

11

Sei Penuh

4

2

-

18

1

1

20

12

Provinsi Jambi

7

-

92

-

-

-

-

61

26

301

8 9

JUMLAH

499

10

2

511

Sumber: Sekretariat Bakorluh Prov. Jambi, 2015

Program ini terdiri dari Kegiatan Peningkatan Kelompok Penyuluhan dan Keompok Usaha Mandiri yang Bangkable dengan dana sebesar Rp.169.640.000,-, Penyuluh Perikanan berupa Biaya Operasiona Penyuluh Perikanan(BOP)sebesar Rp.442.790.000,-, Kegiatan Tersedianya Dokumen Perencanaan, data Informasi dan

kerjasama

sebesar

Rp.7.300.000,-,

Kegiatan

Tersedianya

Dokumen

Ketatauasahaan pelaporan keuangan dan pelaporan barang milik daerah yang merupakan laporan bulanan dan laporan semesteran dan tahunan keuangan dan laporan barang Milik Negara yang dananya sebesar Rp.33.000.000,- , kegiatan

682


tersedianya dokumen dan evaluasi pelaporan dan dokumentasi sebesar Rp.1.550.000,- dan kegiatan pelayanan perkantoran sebesar Rp.30.960.000,-. Dana yang disalurkan oleh Badan Pengembangan SDM Kelautan dan Perikanan untuk Sekretariat Badan Koordinasi Penyuluhan Provinsi Jambi sudah terealisasi sebesar Rp.662.769.800,- atau 96.72 % dari Total Anggaran Tahun 2014 sebesar Rp.685.240.000,- .Adapun implikasi dari kegiatan tersebut dapat dilihat pada tabel di atas. c. Program Penyuluhan dan Pengembangan SDM Kehutanan (Dekonsentrasi Kementerian Kehutanan) Program Penyuluhan dan Pengembangan SDM Kehutanan bertujuan untuk Pembangunan Kehutanan yang berorientasi pada hasil hutan bukan kayu (Timber Breed Management).Program penyuluhan dan pengembangan SDM kehutanan terdiri dari beberapa kegiatan yaitu kegiatan laporan Pembinaan dan Kegiatan Penyuluhan Kehutanansebesar Rp.231.480.000,- Kegiatan Kampanye Indonesia Menanam (KIM) dan Kecil menanam Dewasa memanen (KMDM) sebesar Rp.35.000.000,- Kegiatan laporan monitoring dan evaluasi Penyuluhan kehutanan sebesar Rp.13.945.000,-Kegiatan lomba Wana Lestari sebesar Rp.19.450.000,-. Kegiatan Fasilitas percontohan penyuluhan kehutanan dan pemberdayaan masyarakat sebesar

Rp.50.000.000,- dan Kelompok usaha Produktif (KUP)

Kehutanan. Program ini terealisasisebesar Rp.353.810.499,- atau 86,72 % dari total Anggaran. 2. Sumber dan Jumlah Anggaran Dana dekonsentrasi yang dikelola oleh Sekretariat Bakorluh bersumber dari

Kementerian

Kehutanan sebesar

Pertanian

sejumlah

Rp.13.049.760.000,-,

Kementerian

Rp.407.985.000,-, dan Kementerian Kelautan dan Perikanan

sebesar Rp685.240.000.

3. Permasalahan dan Solusi Permasalahan yang dihadapi dalam pelaksanaan program dan kegiatan dari tiga kementerian ini adalah:


683

a. belum adanya pemisahan kelompok tani dan gapoktan dalam 3 subsektor seperti kelompok tani pertanian, kelompok tani perikanan, dan kelompok tani kehutanan. b. Tidak sebandingnya kuantitas tenaga penyuluh pertanian, perikanan dan kehutanan denganluas wilayah dan banyaknya sasaran penyuluhan dan peningkatan produksi yang harus dicapai. c. belum terpenuhinya kuantitas dan kualitas materi penyuluhan d. belum terdistribusinya

teknologi yang sesuai dengan kebutuhan

penyuluh. Solusi yang dianggap bisa mengatasi permasalahan di atas adalahpeningkatan perhatian dari pemerintah pusat dan daerah tentang kapasitas SDM penyuluh pertanian, Perikanan dan Kehutanan untuk meningkatkan produksi petani. g. Dinas Pendidikan 1. Program dan Kegiatan yang diterima dan Pelaksanaannya a.

Ditjen Pendidikan dasar Jenis Program Kegiatan terdiri dari 1.

Peningkatan Akses dan mutu PK dan PKLK

2.

Penjaminan kepastian layanan Pendidikan SMP

3.

Penjaminan kepastian layanan Pendidikan SD

4.

Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan tugas teknis lainnya

5.

Penyediaan dan peningkatan kesejahteraan pendidik

dan tendik yang

kompeten untuk jenjang Pendidikan dasar . b. Ditjen Pendidikan Menengah Jenis program terdiri dari 1.

Penyediaan dan peningkatan layanan pendidikan SMA

2.

Penyediaan dan peningkatan layanan pendidikan SMK

3. Penyediaan dan peningkatan kesejahteraan Pendidikan dan tendik yang kompeten untuk jenjang Pendidikan Menengah .

684


c. Ditjen Pendidikan Anak Usia Dini, Nonformal dan Informal 1. Penyediaan layanan kursus dan pelatihan 2. Penyediaan layanan PAUD 3. Penyediaan dan peningkatan mutu Pendidikan dan Tenaga Kependidikan Pendidikan Anak usia Dini 4. Penyediaan layanan Pendidikan Masyarakat d. Dukungan Manajemen dan pelaksanaan tugas teknis lainnya ditjen Pendidikan Anak Usia Dini.

2. Sumber dan Jumlah Anggaran Anggaran Dinas Pendidikan Provinsi Jambi melalui Dana Dekosentrasi Tahun 2014 yang bersumber dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan dialokasikan sebesar Rp.213.518.807.348,00 dan telah terealisasi sebesar Rp.182.055.751.387 atau 88,02% . 3. Permasalahan dan Solusi Secara umum tidak ditemukan masalah dalam pelaksanaan program/ kegiatan ini. h. Dinas Kelautan dan Perikanan 1. Program dan Kegiatan yang diterima dan Pelaksanaannya a.

Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya KKP Tabel 5.12 Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya KKP

No I.

1. a. b. c.

Program dan Kegiatan Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya KKP Pembinaan dan koordinasi perencanaan, penganggaran dan monev pembangunan KKP Dokumen perencanaan anggaran Dokumen monitoring, evaluasi dan pelaporan Layanan perkantoran


Realisasi

300.000

Rp. (000) 275.535

91,85

Fisik (%) 94,20

300.000

275.541

91,85

94,20

135.010 56.210

114.295 56.052

84,66 99,72

87,11 100

108.780

105.194

96,70

100

Keuangan (%)

b. Program Pengembangan dan Pengelolaan Perikanan Tangkap


685

Tabel 55.13 Pengembangan dan Pengelolaan Perikanan Tangkap No I. 1.

Program dan Kegiatan Pengembangan dan Pengelolaan Perikanan Tangkap Pembinaan dan pengembangan kapal perikanan,alat penangkap ikan dan pengawakan kapal perikanan


Realisasi

1.776.507

Rp. (000) 1.447.396

Keuangan (%) 81,47

Fisik (%) 94,23

220.000

169.506

77,05

100

a.

Jumlah kapal penangkap ikan yang memenuhi standar laik laut, laik tangkap dan laik simpan

100.000

74.251

74,25

100

b.

Jumlah dokumen teknis produktivitas perjenis alat penangkap ikan terkait jenis ikan hasil tangkapan

60.000

47.547

79,24

100

c.

Jumlah kapal perikanan yang telah dilengkapi dengan buku kapal Pengembangan pembangunan dan pengelolaan pelabuhan perikanan Jumlah lokasi pelabuhan yang dibina, termasuk pelabuhan di lingkar luar dan daerah perbatasan yang potensial

60.000

47.709

79,51

100

335.000

269.095

80,33

94,31

83.700

74.687

89,23

93,35

2. a.

b.

Jumlah lokasi penyiapan pembangunan pelabuhan perikanan sesuai dengan rencana induk

67.000

50.197

74,92

100

c.

Jumlah lokasi pelabuhan perikanan yang optimal melakukan kegiatan WKOPP, K3, operasional pelabuhan perikanan

100.500

87.011

86,58

86,58

d.

Jumlah unit pelabuhan perikanan yang melaksanakan kesyahbandaran di pelabuhan perikanan

33.500

23.816

71,09

100

e.

Jumlah unit pelabuhan perikanan yang terpantau dan dievaluasi Pelayanan usaha perikanan tangkap yang efisien, tertib, dan berkelanjutan Jumlah lokasi pembinaan pelayanan usaha penangkapan ikan kewenangan daerah Pengembangan usaha penagkapan ikan dan pemberdayaan nelayan skala kecil Jumlah kawasan minapolitan potensi perikanan tangkap yang memiliki Kelompok Usaha Bersama (KUB) yang mandiri

50.300

33.384

66,37

100

81.340

60.427

74,29

96,98

424.201

333.129

78,53

99,44

52.080

39.693

76,22

96,39

3. a. 4. a.

81.340

b.

Jumlah lokasi pembinaan kenelayanan

55.644

45.367

81,53

100

c.

Jumlah lokasi pengembangan investasi dan permodalan usaha Jumlah lokasi pembinaan dan pengelolaan usaha mendukung minapolitan Pemantauan dan evaluasi usaha penangkapan ikan Jumlah pengembangan kelembagaan KUB yang mandiri Jumlah kelompok nelayan KUB penerima PUMP di lokasi PKN

77.100

61.611

79,91

100

149.300

121.131

81,13

100

24.281

17.536

72,22

100

35.300

13.096

d. 5. a. b.

686

21.196


No


c.

Jumlah kelompok nelayan KUB penerima PUMP di lokasi non PKN Pengelolaan sumber daya ikan (SDI)

6.


Rp. (000) 31.930

Realisasi Keuangan (%)

Fisik (%)

565.966

477.663

84,4

86,12

a.

Kelengkapan data dan statistik perikanan tangkap yang akurat di seluruh provinsi dan UPT pelabuhan perikanan (Provinsi)

403.176

336.442

83,45

86,65

b.

Jumlah perairan yang terevaluasi pengelolaan sumberdaya ikannya (WPP) Jumlah lokasi ekosistem Perairan Umum Daratan (PUD) yang terkelola sumber daya ikannya

32.615

24.390

74,78

100

68.365

62.538

91,48

100

d.

Jumlah perairan laut teritorial dan kepulauan yang terkelola sumber daya ikannya

61.810

54.293

87,84

100

7.

Peningkatan dukungan manajemen dan pelaksanaan tugas teknis lainnya Ditjen Perikanan Tangkap

150.000

137.575

91,72

100

a.

Jumlah perencanaan, kerjasama, evaluasi dan pelaporan program dan anggaran berdasarkan data yang terkini dan akurat

75.000

65.227

86,97

100

b.

Jumlah pengembangan administrasi keuangan, ketatausahaan dan kerumahtanggaan di lingkungan DJPT

75.000

72.348

96,46

100

c.

Sumber: Dinas Kelautan dan Perikanan, 2015


687

c. Program Peningkatan Produksi Perikanan Budidaya Tabel 5.14 Peningkatan Produksi Perikanan Budidaya


Peningkatan Produksi Perikanan Budidaya Pengembangan sistem kesehatan ikan dan lingkungan pembudidayaan ikan Jenis penyakit ikan penting yang dapat dikendalikan Jumlah laboratorium uji (lab.kualitas air, lab HPI, dan lab residu) yang memenuhi standar teknis Jumlah jenis obat ikan, bahan kimia dan biologi sesuai dengan ketentuan Pengembangan sistem perbenihan ikan

Alokasi Realisasi Anggaran R Rp. Keuangan (%) (x1.000)0 (x1.000)0

Fisik (%)

2.348.645

2.114.068

90,01

98,03

207.965

168.561

81,05

88,34

136.655

111.042

81,26

85,91

5.000

3.535

70,7

100

66.310

53.983

81,41

92,46

418.080

394.384

94,33

100

Produksi induk unggul

16.500

16.482

99,9

100

Jumlah benih dengan mutu terjamin

28.500

27.920

97,97

100

268.676

254.316

94,66

100

104.404

95.664

91,63

100

175.030

147.952

84,53

100

126.030

105.147

83,43

100

49.000

42.805

87,36

100

567.284

518.100

91,33

96,12

219.840

184.103

83,74

89,99

30.800

29.477

95,71

100

316.644

304.518

96,17

100

401.581

374.054

93,15

100

337.204

312.088

92,55

100

64.377

61.966

96,26

100

Peningkatan dukungan manajemen dan pelaksanaan tugas teknis lainnya Ditjen Perikanan Budidaya

578.705

511.015

88,3

100

Layanan perkantoran

131.260

127.233

96,93

100

Jumlah perencanaan, kerjasama, evaluasi, dan pelaporan program dan anggaran berdasarkan data terkini dan akurat

222.095

189.886

85,5

100

Jumlah pembenihan yang bersertifikat Jumlah data informasi dan distribusi perbenihan Pengembangan sistem prasarana dan sarana pembudidayaan ikan Jumlah kawasan perikanan budidaya yang memiliki prasarana dan sarana yang memadai Jumlah kawasan minapolitan berbasis perikanan budidaya Pengembangan sistem produksi pembudidayaan ikan Jumlah unit pembudidaya ikan tersertifikat dan memenuhi standar Jumlah pakan ikan yang terdaftar Jumlah dokumen statistik perikanan budidaya yang diterbitkan Pengembangan sistem usaha pembudidayaan ikan Jumlah pemberdayaan kelompok pembudidaya melalui pengembangan usaha mina pedesaan Jumlah informasi dan promosi usaha perikanan bdudiaya

688



Alokasi Realisasi Anggaran R Rp. Keuangan (%) (x1.000)0 (x1.000)0

Fisik (%)

Pengelolaan keuangan, aset milik negara (SAI, SABMN, PNBP) dan administrasi persuratan

77.000

45.997

59,74

100

Kehumasan, organisasi tata laksana serta hukum dan perundangan

148.350

147.897

99,7

100


d. Program Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan Tabel 5.15 Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan

No

I. 1. a.

2. a. 3. a. b.

4.

a. 5. a. b. c. d. e. f. g.


Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan Penyelesaian tindak pidana kelautan dan perikanan Laporan hasil pemantauan dan evaluasi penyelesaian tindak pidana perikanan secara akuntabel dan tepat waktu Peningkatan operasional pengawasan sumber daya kelautan Laporan inventarisasi pengawasan sumber daya kelautan Peningkatan operasional pengawasan sumber daya perikanan Laporan pembinaan, identifikasi dan verifikasi usaha perikanan ijin daerah Kelompok masyarakat pengawas (PokMasWas) yang berperan aktif dalam kegiatan pengawasan Peningkatan operasional pemantauan SDKP dan pengembangan infrastruktur pengawasan Laporan hasil pemantauan dan analisis data pemantauan SDKP Dukungan manajemen dan pelaksanaan tugas teknis lainnya Ditjen PSDKP Sarana dan prasarana perkantoran yang terehabilitasi Laporan penatausahaan Laporan keuangan Laporan SIMAK BMN Dokumen perencanaan dan penganggaran Laporan kegiatan pengawasan SDKP Perangkat pengolah data dan komunikasi

Alokasi Anggaran Rp

Rp.

(000)

(000)

Keuangan (%)

446.420

431.436

96,64

96,64

14.720

13.363

90,78

90,78

14.720

13.363

90,78

90,78

12.100

11.609

95,95

95,95

12.100

11.609

95,95

95,95

84.950

84.305

99,24

99,24

5.400

4.944

91,56

91,56

79.550

79.361

99,76

99,76

73.600

72.415

98,39

98,39

73.600

72.415

98,39

98,39

261.050

249.742

95,67

95,67

15.600

15.600

100

100

83.020 28.100 27.560 62.185 14.585 30.000

82.740 24.714 24.249 58.188 14.547 29.700

99,66 87,95 87,99 93,57 99,74 99

99,66 87,95 87,99 93,57 99,74 99

Realisasi Fisik ( %)



689

e. Program Pengelolaan Sumber Daya Laut, Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil Tabel 5.16 Pengelolaan Sumber Daya Laut, Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil No

I.

1.

a.

2.

a.

3. a. b. 4.

a. b. c. d. e. f.

. g

690



Realisasi

Pengelolaan Sumber Daya Laut, Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil Pengelolaan dan pengembangan konservasi kawasan dan jenis Kawasan konservasi yang dirancang, diidentifikasi, dilindungi, dilestarikan dan dimanfaatkan secara berkelanjutan Pemberdayaan masyarakat pesisir dan pengembangan usaha Kelompok usaha masyarakat pesisir yang terfasilitasi permodalannya Pendayagunaan Pesisir dan Lautan Kawasan pesisir rusak yang pulih kembali Pengendalian pencemaran di kawasan pesisir dan lautan Peningkatan dukungan manajemen dan pelaksanaan tugas teknis lainnya Ditjen KP3K Dokumen perencanaan lingkup KP3K Data dan informasi dan publikasi lingkup KP3K Dokumen kerjasama program Laporan keuangan dan barang

1.085.000

Rp. (000) 1.047.366

Keuanga n (%) 96,53

Fisik (%) 96,53

120.000

117.272

97,73

97,73

120.000

117.272

97,73

97,73

100.000

99.076

99,08

99,08

100.000

99.076

99,08

99,08

365.900

359.539

98,26

98,26

226.900

220.540

97,20

97,20

139.000

138.999

99,99

99,99

499.100

471.477

94,47

94,47

49.100

45.625

92,92

92,92

51.100

49.860

97,57

97,57

84.110 41.600

82.143 34.431

97,66 82,77

97,66 82,77

Peraturan perundangan dan NSPK lingkup Ditjen KP3K Laporan, monitoring dan evaluasi pelaksanaan kegiatan Ditjen KP3K

107.770

98.995

91,86

91,86

84.510

79.547

94,13

94,13

Layanan perkantoran

80.910

80.874

99,96

99,96


2. Sumber dan Jumlah Anggaran Dekonsentrasi ini bersumber dari Kementerian Kelautan dan Perikanan RI dengan jumlah anggaran sebesar Rp.7.079.440.000,-. 3. Permasalahan dan Solusi Tidak adanya permasalahan yang signifikan dalam pelaksanaan kegiatan dekonsentrasi. Namun, khusus pada satker DKP (05.109035.DK) terjadi penghematan anggaran DIPA APBN dekonsentrasi senilai Rp150.000.000,. Selain itu, muncul adanya aturan baru dari Surat Edaran Kemenpan dan Reformasi Birokrasi RI mengenai akun 5241 (perdin paket meeting) yang berlaku per- 1 Desember 2014 sehingga mempengaruhi pelaksanaan kegiatan (realisasi anggaran tidak terserap secara maksimal), dimana akun tersebut tidak bisa direvisi tanpa persetujuan Menteri masing-masing instansi.

Solusinya

dengan

memblokir

kegiatan

tersebut

dan

mengembalikan sisa anggaran ke kas Negara pada akhir tahun anggaran. i.

Dinas Pekerjaan Umum 1. Program dan Kegiatan yang diterima dan Pelaksanaannya Program yang dilaksanakan adalah Program Tata Ruang dengan kegiatan penyelenggaraan Penataan Ruang. Secara keuangan program ini telah terealisasi sebesar 80,75% dan secara fisik telah terealisasi 100% 2. Sumber dan Jumlah Anggaran Dekonsentrasi pada Dinas Pekerjaan Umum ini bersumber dari Kementerian Pekerjaan Umum dengan alokasi anggaran sebesar Rp.5.199.203.000,-. 3. Permasalahan dan Solusi Tidak maksimalnya penyerapan anggaran disebabkan oleh SE Menpan yang melarang untuk mengadakan rapat di hotel, sehingga anggaran tidak bisa terserap maksimal.

j.

Dinas Kebudayaan dan Pariwisata 1. Program dan Kegiatan yang diterima dan Pelaksanaannya Program yang dilaksanakan adalah sebagai berikut:


691

a. Program Pengembangan Pemasaran Pariwisata, dengan kegiatan – kegiatan sebagai berikut: 

Peningkatan Promosi Pariwisata dalam negeri



Peningkatan Pencitraan Pariwisata Program ini telah terealisasi sebesar 99,24%.

b. Program Pengembangan Sumberdaya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, dengan kegiatan Pengembangan Sumber Daya Manusia Pariwisata dan ekonomi Kreatif. Program ini telah terealisasi sebesar 94,60%. 2. Sumber dan Jumlah Anggaran Dekonsentrasi yang diterima oleh Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Jambi bersumber dari Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif dengan jumlah anggaran sebesar Rp.500.000.000,00. 3. Permasalahan dan Solusi Dalam pelaksanaan kegiatan dekonsentrasi pada Dinas Kebudayaan dan Pariwisata ini tidak ditemukan permasalahan dan seluruh program dapat diselesaikan dengan baik. k. Badan Lingkungan Hidup Daerah 1.

Program dan Kegiatan yang diterima dan Pelaksanaannya a. Program Pengelolaan Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup Kegiatan: Peningkatan Pengelolaan Lingkungan Hidup Daerah Subkegiatan yang dilaksanakan: 1) Pengendalian pencemaran lingkungan tingkat provinsi a) Pengawasan pelaksanaan pengelolaan limbah B3, pengelolaan kualitas air dan udara skala nasional melalui program PROPER. Program Penilaian Peringkat Kinerja Perusahaan (PROPER) merupakan salah satu upaya Kementerian Negara Lingkungan Hidup

untuk

mendorong

penaatan

perusahaan

dalam

pengelolaan lingkungan hidup melalui instrumen ekonomi. Instrumen ekonomi lingkungan hidup salah satu program pemberian

692

insentif

dan

/atau

disinsentif

kepada


penanggungjawab usaha dan/atau kegiatan. Program ini sebagai penghargaan pemerintah terhadap

penanggungjawab usaha

dan/atau kegiatan dalam: 1. Pencegahan

Pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan

hidup; 2. Penanggulangan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup dan; 3. Pemulihan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup. Tahun 2014 Penilaian Proper yang dilaksanakan di Provinsi Jambi sebanyak 50 jenis usaha dengan rincian sebagai berikut: 

Penilaian oleh provinsi jambi sebanyak 35 jenis usaha



penilaian mandiri (self assessment/SA) sebanyak 12 jenis usaha



Penilaian oleh KLHK-RI sebanyak 3 jenis usaha

Untuk penetapan peserta Proper dikukuhkan dengan Keputusan Deputi Menteri Lingkungan Hidup Bidang Pengendalian Pencemaran Lingkungan selaku ketua TIM Teknis PROPER Nomor 6 tahun 2014 tanggal 7 Februari 2014 tentang Penetapan Peserta Penilaian Peringkat Kinerja Perusahaan dalam Pengelolaan Lingkungan Hidup (PROPER) tahun 2013-2014. Dalam surat keputusan ini disebutkan bahwa peserta PROPER 2013 -2014 di Provinsi Jambi sebagai berikut: 1. Pertambangan Energy dan Migas (PEM):

13 usaha

2. Agroindustri sebanyak

:

33 usaha.

3. Manufaktur, Sarana dan Jasa (MPJ)

:

4 usaha

Sedangkan Jenis kegiatan atau dunia usaha yang masuk dalam kategori penilaian yang dilakukan oleh BLHD Provinsi Jambi yaitu: 1.

Pertambangan Energy dan Migas (PEM):

8 usaha

2.

Agroindustri sebanyak

:

3.

Manufaktur, Sarana dan Jasa (MPJ)

:

24 usaha. 3 usaha.

Sekretariat PROPER BLHD Provinsi Jambi melakukan pengawasan terhadap 35 usaha dan/atau kegiatan.Hasil dari kegiatan PROPER tahun 2014 di


693

Provinsi Jambi berdasarkan Surat Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor 180 Tahun 2014 Tentang Hasil Penilaian Peringkat Kinerja Perusahaan Dalam Pengelolaan Lingkungan Hidup Tahun 2013 -2014 secara rinci peringkat peserta dari Provinsi Jambi dapat dilihat sebagai berikut: 1.

Peringkat PROPER periode tahun 2013-2014 yang pengawasannya oleh BLHD Provinsi Jambi adalah: 

Peringkat Emas berjumlah

= 0 perusahaan



Peringkat Hijau berjumlah

= 0 perusahaan



Peringkat Biru berjumlah

= 24 perusahaan



Peringkat Merah berjumlah

= 10 perusahaan



Peringkat Hitam berjumlah

= 1 perusahaan

Tabel 5.17 Hasil PROPER 2013-2014 oleh BLHD Provinsi Jambi

PT. Megasawindo Perkasa POM PT. Megasawindo Perkasa CRF PT. Kresna Duta Agroindo - Unit Langling Mill PT. Kresna Duta Agroindo - Unit Jelatang Mill

Agroindustri Agroindustri

Kab. Bungo Kab. Bungo

Hasil PROPER BIRU BIRU

Agroindustri

Kab. Merangin

BIRU

Agroindustri

Kab. Merangin

BIRU

5

PTPN VI (Persero) PKS Bunut

Agroindustri

6 7

PT. REMCO – JAMBI PT. Batanghari Tembesi PT. Inti Indosawit Subur II Tungkal Ulu PT. Angkasa Raya PT. Dasa Anugrah Sejahtera PT. Indofood Sukses Makmur – Jambi


Kab. Muaro Jambi Kota Jambi Kota Jambi

Agroindustri

Kab. Tanjabbar

BIRU


Kota Jambi Kab. Tanjabbar

MERAH BIRU

MPJ

Kota Jambi

BIRU

12

PT. Aneka Bumi Pratama – Jambi

Agroindustri

13

PT. Brahma Bina Bhakti

Agroindustri

14

PT. Jamika Raya PKS PT. Kresna Duta Agro Indo - PKS Pelakar PT. Putra Sumber Utama Timber (PSUT) PTPN VI (Persero) Kayu Aro PT. Djambi Waras II – Jujuhan RSUD Raden Mattaher

Agroindustri

No 1 2 3 4

8 9 10 11

15 16 17 18 19

694

Nama Perusahaan

Sektor

Agroindustri MPJ MPJ Agroindustri MPJ

Kab/Kota

Kab. Batanghari Kab. Muaro Jambi Kab. Bungo Kab. Sarolangun Kab. Muaro Jambi Kab. Kerinci Kab. Bungo Kota Jambi

BIRU BIRU MERAH

BIRU MERAH BIRU BIRU BIRU BIRU BIRU HITAM


Mont'D Or Oil Tungkal, Ltd. PT. Pertamina (Persero) - DPPU Sultan Thaha Petrochina International Jabung Ltd - (Gas)

PEM

Kab. Tebo

Hasil PROPER BIRU

PEM

Kota Jambi

BIRU

PEM

Kab. Tanjabbar

BIRU

23

PT. Jambi Prima Coal

PEM

24

PT. Kuansing Inti Makmur

PEM

25

PT. Minimex Indonesia

PEM

26 27 28 29 30 31 32 33 34

PT. Nusantara Thermal Coal PT. Ricky Kurniawan Persada PT. Bahari Gembira Ria PT. Agroindo Indah Persada PT. Graha Cipta Bangko Jaya PT. Satya Kisma Usaha PT Citra Koprasindo Tani PT. Deli Muda Perkasa PTPN VI (Persero) Rimbo Dua PT. PLN (Persero) Pembangkit Kasang-Jambi

PEM Agroindustri Agroindustri Agroindustri Agroindustri Agroindustri Agroindustri Agroindustri Agroindustri

Kab. Sarolangun Kab. Bungo Kab. Sarolangun Kab. Bungo Ma Jambi Ma Jambi Merangin Merangin Tebo Tanjabbar Batang Hari Tebo

PEM

Kota Jambi

No 20 21 22

35

Nama Perusahaan

2.

Sektor

Kab/Kota

BIRU BIRU BIRU BIRU BIRU MERAH BIRU MERAH MERAH MERAH MERAH MERAH MERAH

Peringkat PROPER periode tahun 2013 – 2014 yang pengawasannya oleh KLHK – RI adalah: 


= 0 perusahaan




= 0 perusahaan




= 1 perusahaan




= 2 perusahaan




= 0 perusahaan

Tabel 5.18 Hasil PROPER 2013-2014 oleh KLHK-RI No 1 2 3

Nama Perusahaan PT. Asiatic Persada PKS Sei Kandang PT. Era Mitra Agro Lestari Petrochina International Jabung Ltd - (Minyak)

Sektor

Hasil PROPER

Kab/Kota

Agroindustri

Kab. Batanghari

MERAH

Agroindustri

Kab. Sarolangun Kab. Tanjung Jabung Timur

BIRU

PEM

MERAH

Ketiga perusahaan ini merupakan usulan BLHD Provinsi Jambi melalui Sekretariat

PROPER.

Dasar

pertimbangannya

adalah

dimana

perusahaan ini pada tahun 2012-2013 merupakan perusahaan yang


695

mendapat sorotan dari Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM), masyarakat sekitar perusahaan dan Pemerintah Daerah setempat. Sorotan yang terjadi berkaitan dengan izin lokasi dan konflik lahan. 3.

Peringkat PROPER periode tahun 2013 – 2014 yang pengawasannya mekanisme penilaian mandiri (self assessment/SA) adalah: 


= 0 perusahaan




= 4 perusahaan




= 7 perusahaan




= 1 perusahaan




= 0 perusahaan

Tabel 5.19 Hasil PROPER 2013-2014 mekanisme penilaian mandiri (self assessment/SA) No

Nama Perusahaan

Sektor

Kab/Kota

Hasil PROPER

2

PTPN VI (Persero) PKS Pinang Tinggi PT. Hok Tong – Jambi

3

PT. Agro Mitra Madani

Agroindustri

4 5 6

PT. Sari Aditya Loka 1 PT. Sari Aditya Loka 2 PT. Djambi Waras – Jambi PT. Inti Indosawit Subur I Muara Bulian PT. Lontar Papyrus Pulp & Paper Industry, Ltd. PT. Pertamina (Persero) S&D Reg II - TBBM Jambi PT. Pertamina EP Asset 1 Field Jambi TAC Pertamina - Binawahana Petrindo Meruap Pte.Ltd TAC Pertamina EP - PT. EMP Gelam (d/h TAC Pertamina Insani Mitrasani Gelam (EMP Gelam))

Agroindustri Agroindustri Agroindustri

Kota Jambi Kab. Tanjung Jabung Barat Kab. Merangin Kab. Bungo Kota Jambi

Agroindustri

Kab. Batanghari

BIRU

MPJ

Kab. Tanjung Jabung Barat

BIRU

PEM

Kota Jambi

BIRU

PEM

Kab. Muaro Jambi, Kota Jambi

HIJAU

PEM

Kab. Sarolangun

BIRU

PEM

Kab. Muaro Jambi

HIJAU

1

7 8 9 10 11

12

4.

Agroindustri

Kab. Muaro Jambi

BIRU

Agroindustri

BIRU MERAH HIJAU HIJAU BIRU

Peringkat PROPER periode tahun 2013-2014 secara keseluruhan yang pengawasan lapangannya dilakukan oleh BLHD Provinsi Jambi, KLHK-RI maupun mekanisme penilaian mandiri (self assesment) adalah:

696





= 0 perusahaan




= 0 perusahaan




= 32 perusahaan




= 13 perusahaan




= 1 perusahaan

Dari hasil pencapaian peringkat PROPER di Provinsi Jambi hasil pengawasan BLHD Provinsi Jambi, KLHK-RI maupun mekanisme penilaian mandiri (self assesment/SA), terdapat peningkatan hasil penilaian peserta jika dibandingkan dari tahun sebelumnya (2012-2013) sebagaimana ditunjukkan grafik berikut.

Jumlah Peserta

Hasil PROPER 2012-2013 dan 2013-2014 60 50 40 30 20 10 0 Emas

Hijau

Biru

Merah

Hitam

Tidak Diumumka n

Jumlah

2012-2013

0

3

23

22

0

1

49

2013-2014

0

4

32

13

1

0

50

Gambar 5.1 Grafik Hasil PROPER 2012-2013 DAN 2013-2014


697

Jumlah Peserta

Analisis Tren 55 50 45 40 35 30 25 20 15 10 5 0

Emas,, 04 Hijau

Hijau , 3 Tingkat ketaatan

Hijau , 6 Tingkat ketaatan

Tingkat ketaatan

80.95%

68.29%

Hijau , 6

Biru , 11

Tingkat ketaatan

Biru , 24 57.44%

Biru , 32 72%

Biru , 22 Merah , 20

Merah , 13

Merah , 13

Merah , 4 2011

2012

Hitam , 1 2014

2013

Tahun Pelaksanaan Gambar 5.2 Grafik Tren Analisis Hasil PROPER 2011-2014

Penurunan Beban Pencemaran

Beban Pencemaran

Beban Pencemaran PROPER 20132014 250 200 150 100 50 0

BOD

COD

TSS

NH3

2013

100.757

213.23

140.903

21.132

2014

68.36

143.057

98.406

3.498

Gambar 5.3 Grafik Penurunan Beban Pencemaran PROPER 2012-2013 DAN 2013-2014

Seluruh perusahaan yang dilakukan penghitungan beban ini berada pada aliran sungai Batanghari khususnya pada industri karet. Sedangkan pada industry sawit, limbah cair yang dihasilkan rata-rata digunakan kembali sebagai pupuk pada land aplikasi sehingga tidak dihitung beban pencemarannya. Berdasarkan perhitungan yang didapatkan bahwa terjadi penurunan beban pencemaran dari dua periode penilaian

698


secara umum yaitu untuk parameter BOD sebanyak 32,392 Ton/Tahun, COD sebanyak 69,66 Ton/Tahun, TSS sebanyak 42,497 Ton/Tahun dan Amoniak (NH3) sebanyak 17, 634 Ton/Tahun. Terjadinya penurunan beban pencemaran di Sungai Batanghari disebabkan oleh: 1. Kinerja IPAL yang membaik dari tahun ke tahun. 2. Status Penataan terhadap pengelolaan lingkungan pengendalian limbah cair yang semakin membaik.

b) Pemantauan Sungai skala nasional dan/ atau lintas batas Negara. Pemantauan

terhadap

kualitas

air

sungai

Batanghari

telah

dilaksanakan sebanyak 5 kali (bulan April, Mei, Juli, September dan Oktober) terhadap 16 titk sampel yaitu: 1)Kabupaten Tebo (meliputi Desa Pucuk Jambi, Teluk Kayu Putih, Teluk Kembang Jambu, Mangun Jayo), 2) Kabupaten Batang Hari (meliputi Desa Simpang Sungai Rengas, Pasar Muaro Tembesi, Desa Senaning dan Desa Lubuk Ruso), 3) Kabupaten Muaro Jambi (meliputi Kelurahan Sengeti, Desa Penyengat, Desa Kunangan, Talang Duku, Teluk Jambu, Gedong Karya), serta 4) Kabupaten Tanjab Timur di Desa Kuala Dendang dan Pelabuhan Muara Sabak. Hasil analisa lapangan dan laboratorium terhadap kualitas air sungai Batanghari bila ditinjau semua parameter yang dianalisa baik fisika, kimia dan biologi dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Tabel 5.20 Hasil analisa kualitas air Sungai Batanghari Tahun 2014 No 1 2 3 4 5 6

Lokasi Sampling Desa Pucuk Jambi Desa Teluk Kayu Putih Desa Teluk Kembang Jambu Desa Mangun Jayo Desa Simpang Sungai Rengas Kelurahan Pasar Ma Tembesi

Skor STORET -3

Baik

TSS,BOD

-3

Baik

TSS,BOD

-5

Baik

e-Coli,BOD

-17

Sedang

e-Coli,BOD

-31

Buruk

e-Coli,BOD,pH

-32

Buruk

e-Coli,BOD,pH,TSS


Status Mutu Air

Parameter

699

No

Skor STORET

Lokasi Sampling

Status Mutu Air

Parameter

7

Desa Peninjauan

-28

Sedang

8 9

-27 -26

Sedang Sedang

-27

Sedang

e-Coli,BOD,Phosphat

11 12 13 14

Desa Lubuk Ruso Kelurahan Sengeti Desa Penyengat Olak Desa Kunangan Desa Talang Duku Desa Teluk Jambu Desa Gedong Karya

eColi,BOD,TSS,pH,Phosphat e-Coli,BOD,pH,Phosphat e-Coli,BOD,TSS

-34 -37 -40 -40

Buruk Buruk Buruk Buruk

15

Desa Kuala Dendang

-40

Buruk

e-Coli,BOD,Total coli,pH e-Coli,BOD,Total coli,pH e-Coli,BOD,Total coli,pH e-Coli,BOD,Total coli,pH e-Coli,BOD,Total coli,pH,TDS,Suhu

16

Kelurahan Muara Sabak

-40

Buruk

10

e-Coli,BOD,Total coli,pH

Sumber: BLHD Prov. Jambi, 2015

c) Pemantauan kualitas udara di wilayah perkotaan yang bersifat strategis nasional Tujuan kegiatan ini adalah untuk memperoleh data kualitas udara perkotaan dalam rangka pengendalian pencemaran udara khususnya pencemaran dari sumber bergerak (sektor transportasi).

Tabel 5.21 Waktu dan Lokasi Kegiatan No

Kegiatan

1

Uji Emisi

2

Pemantauan Kualitas Udara Jalan Raya

3

Pemantauan Kinerja Lalulintas

Lokasi Pelaksanaan 3 Juni 2014 4 Juni 2014 5 Juni 2014 Jl. Hos Jln. Sultan Cokroaminoto Jl H.Agus Salim Thaha (Depan (halaman parkir (Halaman WTC) DAMKAR Kota Asrama Haji) Jambi Jl. Hos Jl H.Agus Jl Slamet Riyadi Cokroaminoto Salim (Depan (Depan kantor (halaman parkir Kantor Dinkes Jamsostek) DAMKAR Kota Kota Jambi Jambi Jl. Hos Jl H.Agus Jl Slamet Riyadi Cokroaminoto Salim (Depan (Depan kantor (halaman parkir Kantor Dinkes Jamsostek) DAMKAR Kota Kota Jambi Jambi


700


Tabel 5.22 Hasil Uji Emisi NO

Jenis Kendaraan

1 Bensin 2 Solar Jumlah

Lulus Uji Unit % 1063 84 268 55

Tidak Lulus Uji Unit % 202 16 218 45

Jumlah Unit 1265 486 1751


a. Pemantauan Kualitas Udara Jalan Raya Hasil Laboratorium Kualitas Udara secara rinci dapat dilihat pada tabel berikut: Tabel 5.23 Hasil Laboratorium Kualitas Udara secara No

Parameter

Satuan

Hasil Pengujian

Baku Mutu

Metode

Jl. H. AGUS SALIM 1

SO2

Mg/m3

79,37

365/24H

2

CO

Mg/m3

8589

10000/24 H

3

NO2

Mg/m3

12,19

150/24H

4

03

Mg/m3

101,12

235/1H

5

HC

Mg/m3

417,33

160/3H

6

Debu(partik ulat)

Mg/m3

73,54

230/24H

7

Timbal (Pb)

Mg/m3

0,0014

2/24H

8

PM 10

Mg/m3

17,14

150/24H

SNI 19-7119.72005 22029/IK/SMMAAS(CO meter) SNI 19-7119.72005 SNI 19-7119.72005 SNI 7119.13:2009 SNI 19-7119.72005 SNI 19-7119.72005 40 CFR part 50,Appendic J) MiniVol

Jl. SLAMET RIYADI 1

SO2

Mg/m3

99,39

365/24H

2

CO

Mg/m3

5959

10000/24 H

3

NO2

Mg/m3

23,9

150/24H

4

03

Mg/m3

85,99

235/1H

5

HC

Mg/m3

342,92

160/3H

6

Debu(partik

Mg/m3

217,06

230/24H


SNI 19-7119.72005 22029/IK/SMMAAS(CO meter) SNI 19-7119.72005 SNI 19-7119.72005 SNI 7119.13:2009 SNI 19-7119.7-

701

No

Parameter

Satuan

Hasil Pengujian

Baku Mutu

ulat) 7

Timbal (Pb)

Mg/m3

0,0014

2/24H

8

PM 10

Mg/m3

1145

150/24H

Metode 2005 SNI 19-7119.72005 40 CFR part 50,Appendic J) MiniVol

Jl. HOS COKROAMINOTO 1

SO2

Mg/m3

70,85

365/24H

2

CO

Mg/m3

7787

10000/24 H

3

NO2

Mg/m3

22,45

150/24H

4

03

Mg/m3

5893

235/1H

5

HC

Mg/m3

535,41

160/3H

6

Debu(partik ulat)

Mg/m3

133,58

230/24H

7

Timbal (Pb)

Mg/m3

0,0014

2/24H

8

PM 10

Mg/m3

18,5

150/24H

SNI 19-7119.72005 22029/IK/SMMAAS(CO meter) SNI 19-7119.72005 SNI 19-7119.72005 SNI 7119.13:2009 SNI 19-7119.72005 SNI 19-7119.72005 40 CFR part 50,Appendic J) MiniVol


b. Pemantauan Kinerja Lalu Lintas Tabel 5.24 hasil Pemantauan Kinerja Lalu Lintas No 1 2 3

Jalan H. AGUS SALIM SLAMET RIYADI HOS COKROAMINOTO

Pagi 0.69 0.32 0.69

VCR Maksimum Siang Sore 0.75 0.81 0.35 0.37 0.75 0.81

Malam 0.51 0.20 0.51


Berdasarkan dari tabel criteria diatas, tingkat pelayanan Jl H Agus Salim dan HOS Cokro Maninoto berada pada peringkat C dan D yang berarti kemampuan ruas jalan untuk melayani volume kendaraan yang melintas masuk criteria rendah sampai dengan sedang. Tingkat pelayanan pada Jl Slamet Riyadi berada pada tingkat A dan B berarti bahwa kemampuan ruas jalan untuk melayani volume kendaraan yang melintas masuk criteria sangat tinggi.

702


2) Pelaksanaan Pengendalian Kerusakan Lingkungan Tingkat Provinsi a. Pemantauan dan pengawasan pelaksanaan inventarisasi gas rumah kaca dan rencana aksi mitigasi dan adaptasi perubahan iklim. 

Sektor Limbah

Hasil pemantauan dan pengawasan sektor limbah: -

Kota Jambi merupakan penyumbang emisi CH4 terbesar di Provinsi Jambi.

-

Emisi total limbah padat di Provinsi Jambi tahun 2012 adalah sebesar 145.141 tonCO2-e.

-

emisi total limbah cair Provinsi Jambi tahun 2012 sebesar 286.941 ton CO2-e



Sektor Berbasis Energi:

Jumlah Emisi sektor Energi provinsi Jambi sebesar 7,879 Gg Co2-e. 

Sektor Berbasis Lahan:

Sektor kehutanan yang dominan sebagai Sink pengikat GRK, terbanyak terdapat di hutan produksi (60%) atau sekitar 4.224,6 ton C02 kemudian hutan Suaka (31%) atau sekitar 2.176,8 ton C02 dan hutan lindung (9%) atau sekitar 615,3 ton C02. Apabila di pilah per Kabupaten maka Kabupaten Batanghari memiliki stok karbon 22% atau 2.563,8 ton C02, kemudian Kabupaten Kerinci sebanyak 17% atau 1.957,6 ton C02 dan Kabupaten Merangin sebanyak 14% atau 1.613,6 ton C02. Berdasarkan hasil perhitungan dengan metode Abacus yang menghitung perubahan tutupan lahan di Provinsi Jambi didapat total emisi gas rumah kaca sebesar 30.399.818 ton C02 eq / tahun. Total penyerapan C02 sebesar 1.337.837 ton C02 eq / tahun. Jumlah emisi per hektar sebesar 6,3 ton C02 eq / tahun. Sedangkan jumlah serapan emisi per hektar sebesar 0,2773 ton C02 eq / tahun.

b. Pelaksanaan upaya pencegahan kerusakan lingkungan dalam rangka Program Menuju Indonesia Hijau.


703

Program Menuju Indonesia Hijau (MIH) ditujukan bagi pelaksanaan kebijakan tentang konservasi,pengendalian kerusakan lingkungan dan antisipasi penanganan perubahan iklim. 3) Pelaksanaan peningkatan kapasitas lingkungan tingkat provinsi a. Pemantauan dan pengawasan pelaksanaan kegiatan yang dibiayai DAK bidang LH. Kegiatan meliputi pemantauan dan pengawasan perencanaan yang dilaksanakan melalui Rapat koordinasi pada awal dan akhir tahun anggaran. Tahun 2014 Kabupaten /kota di provinsi Jambi yang mendapat Dana Alokasi Khusus sebanyak 8

(delapan)

Kabupaten/kota

yaitu

Kota

Jambi,

Kabupaten

Muaro

Jambi,

Bungo,Tebo,Sarolangun,Merangin,Kerinci dan Kota Sungai Penuh. Tahun 2014 alokasi DAK Bidang Lingkungan Hidup pemanfaatannya ditujukan pada peningkatan peran pemerintah kabupaten/kota dalam melaksanakan Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang LH, mendukung upaya adaptasi dan mitigasi perubahan iklim dan infrastruktur hijau. Umumnya kabupaten/kota memanfaatkan DAK

pada kegiatan yang

bedampak nyata pada upaya perbaikan dan peningkatan kualitas lingkungan hidup yang meliputi pengadaan sarana dan prasarana pengendalian pencemaran lingkungan hidup, pengadaan sarana dan prasarana untuk mendukung mitigasi dan adaptasi perubahan iklim dan pengadaan sarana dan prasarana pelestarian fungsilingkungan hidup. Hasil pemantauan pelaksanaan DAK pada 8 (delapan) kabupaten/kota sebagai berikut:

704


Tabel 5.25 Hasil Pemantauan Pelaksanaan DAK Kesesuaia Optimalisa Ketersediaa n Output Kesesuaian si n sapras No Kabupaten/Kota Laporan dengan dengan juknis pemanfaat (SDM, IKU an penunjang) 1 Bungo Sesuai Sesuai Optimal Belum Baik, rutin 2 Sarolangun Sesuai Sesuai Optimal Belum Baik, rutin 3 Sungai Penuh Sesuai Sesuai Optimal Belum Baik, rutin 4 Kerinci Sesuai Sesuai Optimal Belum Baik, rutin 5 Merangin Sesuai Sesuai Optimal Belum Baik,rutin 6 Kota Jambi Sesuai Sesuai Sesuai Optimal Belum Baik, rutin 7 Muaro Jambi Sesuai Sesuai Optimal Belum Baik, rutin 8 Tebo Sesuai Optimal Belum Baik,rutin Sumber: BLHD Prov. Jambi, 2015

b. Pembinaan dan pengawasan pelaksanaan Kajian Dampak Lingkungan Daerah Kegiatan Pembinaan dan Pengawasan pelaksanaan kajian dampak lingkungan tahun 2014 meliputi: Pembinaan pelaksanaan RKL-RPL terhadap 30 perusahaan, Kegiatan Pembinaan dan Pengawasan terhadap komisi penilai Amdal dan pelaksanaan evaluasi mutu dokumen Amdal

yang difokuskan kepada Komisi Penilai Amdal

Kabupaten Sarolangun dan Kabupaten Tanjung Jabung Barat. c. Pelaksanaan Identifikasi,Verifikasi dan Klarifikasi Penataan Hukum Kegiatan yang dilakukan adalah dengan melakukan inventarisasi dan klarifikasi pengaduan kasus –kasus lingkungan sehingga terwujudnya perbaikan kualitas fungsi lingkungan hidup selain itu kegiatan inventarisasi dan klarifikasi pengaduan lingkungan hidup merupakan tahapan dalam memberikan pemahaman kepada pejabat pengawas lingkungan hidup. Pada tahun 2014 kasus yang berhasil ditindaklanjuti sebanyak 8 kasus dengan rincian sbb: -

PKS 2 kasus

-

Pabrik Karet 1 kasus

-

Rumah Sakit 3 Kasus

-

Migas 1 kasus

-

Galian Optik 1 kasus


705

d. Pembinaan Sekolah Adiwiyata Pada tahun 2014 BLHD Provinsi Jambi ikut membantu mengembangkan Sekolah Adiwiyata yang berwawasan lingkungan dengan cara melakukan pembinaan terhadap sekolah di 9 (Sembilan) kabupten/kota dalam provinsi Jambi yaitu Kota Sungai Penuh, Kabupaten Sarolangun,MuaroJambi,Kerinci,Bungo,Tebo,Merangin,Kota Jambi dan Kabupaten Tanjung Jabung Barat. Tahun 2014 BLHD Provinsi Jambi juga telah melakukan penilaian terhadap 27 sekolah pada 5 kabupaten yang ada di Provinsi Jambi dengan jenjang yang berbeda. Rincian dari 27 Sekolah dan kabupaten dari Sekolah Adiwiyata yang dinilai tersebut dapat dilihat pada tabel berikut: Tabel 5.26 Hasil Penilaian Sekolah Adiwiyata No 1

Kabupaten/Kota Kota Sungai Penuh

2

Kabupaten Batanghari

3

Kabupaten Muaro Jambi

SD

SMP

SMA/SMAK

-

SMPN 3 Sungai Penuh

-

-

SMAN 1 Sungai Penuh SMKN 1 Sungai Penuh

SDN 13/I Batanghari SDN 25/IX Muaro Jambi -

4

5

6

Kabupaten Sarolangun

Kabupaten Bungo

Kabupaten Kerinci

SDN 03 /VII Sarolangun SDN 96 Sarolangun SDN 123 Sarolangun SDN 145 Sarolangun SDN 100 /II Bungo SDN 134 Pelepat Ilir Bungo SDN 164 /II Pelepat Bungo SDN 31 /III Kerinci

-

-

SMPN 6 Muaro Jambi SMPN 8 Muaro Jambi SMPN 21 Muaro Jambi SMPN 2 Sarolangun SMPN 7 Sarolangun

SMAN 8 Muaro Jambi -

SMPN 1 Pelepat Ilir Bungo

SMAN 4 Sarolangun SMAN 8 Sarolangun SMKN 1 Sarolangun SMKN 4 Sarolangun SMAN 2 Pelepat Ilir Bungo

SMPN 1 Bungo

SMAN 4 Bungo

-

-

-

-

-


706


Dari 27 (Duapuluh tujuh) Sekolah Adiwiyata Tingkat Kabupaten /kota yang dinilai hanya 9 (Sembilan) sekolah yang layak untuk ditetapkan sebagai sekolah Adiwiyata tingkat Provinsi Jambi yaitu: 1. SDN 03 /VII Kecamatan Sarolangun, Kabupaten Sarolangun 2. SDN 100 /II Bungo, Kabupaten Bungo 3. SDN 13/I Batanghari, Kabupaten Batanghari 4. SDN 25/IX Muaro Jambi, Kabupaten Muaro Jambi 5. SDN 164 /II Pelepat Bungo, Kabupaten Bungo 6. SDN 31 /III Kerinci, kabupaten Kerinci 7. SMAN 8 Muaro Jambi, kabupaten Muaro Jambi 8. SMAN 2 Pelepat Ilir Bungo, Kabupaten Bungo 9. SMAN 4 Bungo, Kabupaten Bungo Tahun 2014 BLHD Provinsi Jambi juga telah melakukan pembinaan calon sekolah Adiwiyata Nasional dan Mandiri terhadap 17 sekolah untuk diikutkan dalam penilaian tingkat nasional . Dari 17 sekolah tersebut hanya 7 sekolah yang mendapat verifikasi calon sekolah Adiwiyata tingkat nasional. Berdasarkan penilaian dan hasil verifikasi yang dilaksanakan oleh Tim Penilai Sekolah Adiwiyata Nasional dari Kementerian Lingkungan Hidup maka 6 (enam) sekolah memperoleh penghargaan Sekolah Adiwiyata Nasional yaitu: 1. SDN 49/ IV Jambi Timur, Kota Jambi 2. SMPN 41 Kabupaten Muaro Bungo 3. SDN 02/VII Pasar Sarolangun, Kabupaten Sarolangun 4. SMPN 1 Kabupaten sarolangun 5. SDN 131 /II SKB Bathin III Kabupaten Bungo 6. SMAN 1 Pelepat Ilir Kabupaten Bungo.

e. Pembinaan Laboratorium Lingkungan Hidup Lingkup kegiatan berupa pemberian Bimbingan Teknis Peningkatan Kapasitas SDM kabupaten/kota dengan materi antara lain: 1. Kebijakan pembinaan laboratorium lingkungan


707

2. Evaluasi laboratorium kab/kota di provinsi Jambi 3. Dasar-dasar pemantauan kualitas air 4. Teori teknik sampling air 5. Teori

pengujian

kualitas

air

secara

Spektrofotometer

dan

spektrofotometer serapan atom 6. Dasar-dasar Uji kinerja spektrofotometer dan spektrofotometer serapan atom 7. Teori dasar pengendalian mutu 8. Praktek uji nitrit dan sulfat dalam air secara spektrofotometri 9. Praktek

pengujian

logam,besi,mangan

dalam

air

secara

Spektrofotometer Serapan Atom (AAS) 10. Praktek uji kinerja alat AAS dan Spektrofotometer. Peserta yang mengikuti Bimbingan Teknis dimaksud sebanyak 33 orang yang berasal dari 11 kabupaten/kota yang ada di Provinsi Jambi. Dari hasil pelaksanaan Bimbingan Teknis tahap I dan II didapat peserta terbaik yaitu: Tahap I 1. Khairil dari Kota Jambi 2. Anggun Saputri dari Kabupaten Muaro Jambi 3. Suci Leoni Murni dari Kabupaten Kerinci Tahap II 1. Desi Arisandi dari Kabupaten Batanghari 2. Lukman dari Kabupaten Sarolangun 3. Suci Leoni Murni dari Kabupaten Kerinci

708


Tabel 5.27 Realisasi Penyerapan Dana Dekonsentrasi Tahun 2014 Program/ Kegiatan Program Pengelolaan Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup Kegiatan Pengelolaan Lingkungan Hidup Regional

Indikator Kinerja

Alokasi (Rp) 1.200.000.000

Pengendalian pencemaran lingkungan tingkat provinsi 2. Pengendalian 500.000.000 kerusakan lingkungan tingkat provinsi 3. Peningkatan 2.000.000.000 Kapasitas lingkungan tingkat provinsi

Jumlah

3.700.000.000

Realisasi (Rp) 1.097.170.701

% Capaian Keuangan 91.43

475.701.100

95,14

1.698.250.282

84,91

3.271.122.083

88,41


b. Sumber dan Jumlah Anggaran Badan Lingkungan Hidup Daerah Provinsi Jambi mendapat dana dekonsentrasi dari Kementerian Lingkungan Hidup Republik Indonesia sebesar Rp3.700.000, - (Tiga Milyar Tujuh Ratus Juta Rupiah).

3. Permasalahan dan Solusi Permasalahan: a. Keterlambatan petunjuk teknis yang ditetapkan oleh Kementerian Lingkungan Hidup b. Kurangnya sumber daya manusia yang ahli dibidang pengelolaan keuangan dana APBN sesuai dengan Standar Akutansi Pemerintahan. Solusi: a. Memberikan

masukan

kepada

Kementerian

Lingkungan

Hidup

agar

memberikan juknis setelah dana diperoleh agar kegiatan tetap dilaksanakan. b. Memberikan usulan kepada Pemerintah Provinsi Jambi agar

mendapat

tenaga ahli terutama bidang akutansi dan tekhnis lainnya. c. Melakukan percepatan kegiatan dana dekonsentrasi agar tepat waktu diakhir anggaran.


709

U. Dinas Koperasi dan UMKM 1. Program dan Kegiatan yang diterima dan Pelaksanaannya Program Pemberdayaan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah: 1) Kegiatan Rapat – rapat Koordinasi Pemberdayaan KUMKM, dengan alokasi anggaran sebesar Rp1.885.314.000,- realisasi anggaran sebesar Rp1.752.260.300 atau 92,94 % hasil pelaksanaan kegiatan adalah terlaksananya rapat – rapat koordinasi antara daerah dan pusat, Provinsi dan Kabupaten/Kota dan pendataan Koperasi dan UMKM. 2) Kegiatan Pameran Produk KUMKM, dengan alokasi anggaran sebesar Rp623.490.000,- realisasi anggaran sebesar Rp573.266.800 atau 91,94 % hasil pelaksanaan kegiatan adalah terlaksananya pameran hari Koperasi Nasional Ekspo 2014 di Sumatera Utara, terlaksananya Pameran SME Tower di Jakarta, terlaksananya Pasar Rakyat sebanyak 2 kali dan terlaksananya ekspose produk unggulan melalui display permanen dan transaksi penjualan di tower SME Jakarta 3) Kegiatan Evaluasi dan Laporan, dengan alokasi anggaran sebesar Rp350.197.000,- realisasi anggaran sebesar Rp316.323.800 atau 90,33 % hasil pelaksanaan kegiatan adalah tersedianya dokumen laporan Koperasi dan UMKM. 4) Kegiatan Sosialisasi dan Penyuluhan, dengan alokasi anggaran sebesar

Rp148.644.000,- realisasi anggaran sebesar Rp98.101.400

atau 66 % hasil pelaksanaan kegiatan adalah terlaksananya sosialisasi sumber-sumber pembiayaan. 5) Kegiatan Revitalisasi Petugas Penyuluh Koperasi Lapangan (PPKL), dengan alokasi anggaran sebesar Rp119.400.000,- realisasi anggaran sebesar Rp119.40-0.000 atau 100 % hasil pelaksanaan kegiatan adalah melaksanakan pembinaan dan penyuluhan koperasi.

710


6) Kegiatan Fasilitasi Penguatan PLUT-KUMKM, dengan alokasi anggaran sebesar Rp700.000.000,- realisasi anggaran sebesar Rp665.830.600 atau 95,12 % hasil pelaksanan kegiatan adalah terlaksananya bimbingan teknis pengembangan usaha KUMKM sebanyak 24 kali dan pendampingan penerapan teknologi tepat guna sebanyak 20 kali.

3. Sumber dan Jumlah Anggaran Dana dekonsentrasi pada Dinas Koperasi dan UMKM Provinsi Jambi bersumber dari APBN Kementerian Koperasi dan UKM RI dengan dana sebesar Rp3.827.045.000,00.

3. Permasalahan dan Solusi Permasalahan: Terbatasnya Sumber Daya Manusia pembina koperasi dan UMKM yang berdampak pada tidak mengalirnya data secara rutin dari Kabupaten/Kota ke Provinsi Solusi: Program pendidikan dan pelatihan bagi aparat pembina koperasi dan UMKM.

l.

Dinas Perindustrian dan Perdagangan 1. Program dan Kegiatan yang diterima dan Pelaksanaannya Pada tahun 2014, program dan kegiatan yang dilaksanakan oleh Disperindag Provinsi Jambi yang dibiayai melalui dana Dekosentrasi (APBN) terdiri dari 4 (empat) Program dan 4 (empat) Kegiatan. Adapun program dan kegiatan dimaksud adalah sebagai berikut: a.

Program yang didanai oleh dana dekonsentrasi bersumber dari Kementerian Perindustrian RI 1. Program Revitalisasi dan Penumbuhan Industri Kecil dan Menengah.

Program Revitalisasi dan Penumbuhan Industri Kecil Menengah terdiri hanya 1 (satu) kegiatan pokok yang dilaksanakan yaitu Penyebaran dan Penumbuhan Industri


711

Kecil dan Menengah Wilayah I. Adapun keluaran (output) dari kegiatan ini adalah Daerah pengembangan industrI melalui dekosentrasi Realisasi Kegiatan Penyebaran dan Penumbuhan Industri Kecil dan Menengah Wilayah I sebagaimana tersebut diatas telah terealisasi 100%. Tolak Ukur Kinerja (Outcome) sebagai berikut: a. Pengembangan Sentra IKM Melalui OVOP telah melatih perajin IKM sebanyak 169 orang dengan rincian sebagai berikut: 1. Pelatihan Diversifikasi Produk olahan Hasil Laut di Kab. Tanjab Timur pada tanggal 18-20 September 2014 sebanyak 20 orang. 2. Sosialisasi OVOP di Jambi pada tanggal 10-113 September 2014 sebanyak 40 orang. 3. Pelatihan HACCP/GMP Industri Kecil Pengolahan Pangan di Kota Sungai Penuh tanggal 18-22 Maret 2014 sebanyak 20 orang. 4. Pelatihan Teknis Peningkatan Mutu Kerajinan Bambu di Kerinci tanggal 22-26 September 2014 sebanyak 20 orang. 5. Pelatihan Penerapan SNI Bagi Produk IKM di Jambi tanggal 9-11 September 2014 sebanyak 22 orang. 6. Magang Desain dan diversifikasi Produk Bordir di Solok Sumatera Barat tanggal 19-27 September 2014 sebanyak 5 orang 7. Sosialisasi HAKI/Merek di Jambi tanggal 2-4 September 2014 sebanyak 22 orang. 8. Pelatihan Diversifikasi Produk Kerajinan Batu Alam (Batu sungkei) di Kab. Merangin tanggal 19-23 Nivember 2014 sebanyak 20 orang.

b.

Penumbuhan dan Pengembangan IKM Melalui Kewirausahaan telah melatih perajin IKM sebanyak 59 orang dengan rincian sebagai berikut: 1. Pelatihan Kewirausahaan (CEFE) IKM Kerajinan di Jambi tanggal 21 Mei – 3 Juni 2014 sebanyak 22 orang.

712


2. Pelatihan Teknis Membatik bagi Puteri Remaja Dalam Rangka Penumbuhan Wirausaha Baru di Kab. Muaro Jambi pada tanggal 13-17 November 2014 sebanyak 22 orang. 3. Pelatihan Kewirausahaan Baru Perbengkelan Elektronika di Kota Jambi pada tanggal 17-26 November 2014 sebanyak 15 orang

c. Pendukung 1. Administrasi kegiatan Merupakan fasilitas pendukung dalam rangka pembinaan dan pengembangan industri kecil dan menengah di Provinsi Jambi. Target keluarannya adalah terlaksananya semua kegiatan dengan baik, lancar dan mencapai target pada setiap tolak ukur yang terdiri dari: 1) Honor operasional satker 2) Belanja bahan 3) Belanja Barang Non Operasional Lainnya. 4) Belanja perjalanan lainnya. 2. Pengelolaan Sistem Akuntansi Pemerintah (SAP) selama 12 bulan. 3. Penerapan Aplikasi MONEV Kinerja dan Pengendalian Program Kegiatan selama 12 bulan. 4. Rakor Pengarahan Pelaksanaan Program/Kegiatan (DIPA) TA 2013 di Bandung tanggal 17-20 Pebruari 2014 sebanyak 3 orang. 5. Konsultasi Program Kegiatan IKM tahun 2014 di Jakarta sebanyak 2 kali. 6. Pengolahan Data Direktori IKM, Potensi IKM dan Sentra IKM Melalui Web sebanyak 5 data. 7. Monev Program dan Kegiatan Tahun 2014 sebanyak 1 kali ke Kab/Kota. 8. Rakor Penyusunan Program Tahun 2014 dengan Kab/Kota Se Provinsi Jambi tanggal 15-16 April 2014 sebanyak 25 orang. 9. Partisipasi Rakornas Penyusunan Program dan Kegiatan IKM 2014 di Gorontalo tanggal 20-12 April 2014 sebanyak 3 orang. 10. Penyusunan RKA KL, TOR dan RAB Program Kegiatan 2015 di Bali, Bandung dan Jakarta sebanyak 3 Dokumen.


713

11. Operasional TPL Penerima Beasiswa Kementerian Perindustrian tanggal 28-29 Januari 2014. 12. Operasional Unit Pendampingan Langsung (UPL) Provinsi sebanyak 4 orang. 13. Operasional Unit Pendampingan Langsung (UPL) Kab. Merangin sebanyak 3 orang. 14. Operasional Unit Pendampingan Langsung (UPL) Kab. Tanjab Barat sebanyak 3 orang. 15. Partisipasi Diklat Tingkat Dasar dan Ahli bagi PFPP di Makasar tidak diikuti Provinsi Jambi 16. Pemberian penghargaan Upakarti hanya masuk Nominasi Calom Penerima Upakarti Tingkat nasional an. Yamama IKM Songket Bungo Tanjung) 17. Pelatihan fasilitator GKM di Provinsi Jambi sebanyak 22 orang.

2. Program Revitalisasi dan Penumbuhan Industri Agro Program Revitalisasi dan Penumbuhan Industri Agro terdiri hanya 1 (satu) kegiatan pokok yang dilaksanakan yaitu Revitalisasi dan Penumbuhan Industri Hasil Hutan dan Perkebunan. Adapun keluaran (output) dari kegiatan ini adalah Pengembangan Klaster Industri Berbasis Pertanian, Oleochamical. Kegiatan pokok yang dilaksanakan yaitu Revitalisasi dan Penumbuhan Industri Hasil Hutan dan Perkebunan. Adapun realisasi dan pelaksanaan kegiatan tersebut adalah 100%. Tolak Ukur Kinerja (Outcome) sebagai berikut: a.

Penguatan Kelembagaan Klaster Industri Karet

Klaster

industri

merupakan

kelompok

industri

spesifik

yang

dihubungkan oleh jaringan mata rantai proses peningkatan nilai tambah baik melalui hubungan bisnis maupun non bisnis.laster industri yang berkembang dan berdaya saing tidak terpaku pada satu produk, tetapi bersifat lintas sektoral. Output dari kegiatan ini yaitu dilaksanakannya indentifikasi karet

714


sebagai cikal bakal dalam pengembangan industri karet dengan pendekatan klaster di 9 Kabupaten. Terpilihnya 3 Kabupaten yaitu Bungo, Muaro Jambi dan Merangin sebagai pensuplai bahan baku pembuatan compon karet di Kab. Sarolangun. b.

Forum Komunikasi Pengembangan Industri Karet

Dilaksanakan pada tanggal 27 November 2014 di Hotel Grand yang dihadiri petani karet yang berasal dari kelompok tani karet di Provinsi Jambi. c.

Penyusunan laporan Akhir

Berupa Laporan Kinerja Akhir Tahun, Calk PRP-IA dan Pokja Industri karet. d. Pengembangan Industri Karet Terlaksananya operasional Program Revitalisasi dan Penumbuhan Industri Agro (PRP-IA).

b. Program yang didanai oleh dana dekonsentrasi bersumber dari Kementerian Perdagangan RI 1.

Program Peningkatan Perdagangan Luar Negeri.

Program Peningkatan Perdagangan Luar Negeri terdiri dari 1 (satu) kegiatan pokok yang dilaksanakan yaitu Pengembangan Fasilitasi Perdagangan Luar Negeri Daerah dengan keluaran (output) sebagai berikut: a. Laporan kegiatan/pembinaan/koordinasi/monitoring evaluasi perdagangan luar negeri daerah. b. Layanan fasilitasi Perdagangan Luar Negeri Daerah c. SDM Peserta Pendidikan dan Pelatihan di Bidang Perdagangan Luar Negeri. Kegiatan pokok yang dilaksanakan yaitu Peningkatan Perdagangan Luar Negeridan telah terealisasi 100%.

Tolak Ukur Kinerja (Outcome) sebagai berikut: a.

Focus Group Discusion Penanganan Hambatan PLN di Daerah


715

Telah dilaksanakan pada tanggal 24 sd/25 Juni 2014 bertempat Hotel Novita Jambi dengan peserta sebanyak 40 orang. Adapun tujuan sub kegiatan ini yaitu mencari informasi sebanyak-banyaknya mengenai hambatan-hambatan perdagangan luar negeri daerah. b.

Kordinasi Peningkatan Ekspor Daerah

Telah dilaksanakan pada tanggal 29 sd/30 April 2014 bertempat Hotel Novita Jambi dengan peserta sebanyak 40 orang. Kordinasi Peningkatan Ekspor Daerah ini dlakukan dalam rangka sosialisasi dan sinergi antara pemerintah daerah terkait dengan kebijakan perdagangan laur negeri. c.

Pelatihan Peningkatan Nilai Tambah Produk Komoditi Ekspor Dalam Rangka Hilirisasi

d.

Layanan Penerbitan API Online Penerbitan API sepanjang Tahun 2014 ini sebanyak 21 buah

permohonan baru (16 API Umum dan 5 API Produsen) meningkat sebesar 16,67 persen bila dibandingkan peserbitan API pada tahun 2013 sebanyak 18 buah. Adapun rincian penerbitan API adalah sebagai berikut:

Tabel 5.28 Daftar Nama Perusahaan yang telah diterbitkan API Tahun 2014 No. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17.

716

Jenis API Umum Produsen Umum Umum Produsen Umum Umum Umum Umum Umum Umum Produsen Umum Umum Umum Umun Produsen

Nama Perusahaan Mitra palma Sejahtera Putra Sumber Kimindo Sarana Indah Pertiwi Kedatan Mulia Primas Proteindo Sumber Sejahtera Cahaya Bungo Sarkopalma Jasmine Indah Bentara Batanghari Mandiri Agrisains Tri Karya Usaha Mandiri Nitra Usaha Jaya Metra Cakrawala Duta Tegas Mandiri Sejahtera Lestari Abadi Sejahtera Mahaka Media Purnama Tiga Pilar Akasha Purnama Biccon Agro Makmur

Lokasi Kota Jambi Kab. Muaro jambi Kota Jambi Kab. Muaro jambi Kota Jambi Kab. Tanjab Barat Kab.Muaro Jambi Kab. Sarolangun Kota Jambi Kota Jambi Kab. Merangin Kota Jambi Kota Jambi Kota Jambi Kota Jambi Kota Jambi Kota Jambi


No. 18. 19. 20. 21.

Jenis API Umum Produsen Umum Umum

Nama Perusahaan Pelayaran Nasional Mitra Samudra Usaha Sawit Mandiri Bara Ria Sukses Bintang Baru Sejahtera

Lokasi Kota Jambi Kota Jambi Kota Jambi Kota Jambi

Sumber: Dinas Perindag Prov. Jambi, 2015

e. Layanan Penerbitan SKA Penerbitan Surat Keterangan Asal (SKA) yang diberikan kepada para Eksportir. SKA mempunyai peranan dan fungsi penting dalam kegiatan ekspor baik untuk meningkatkan daya saing harga melalui pengurangan atau pembebasan bea masuk maupun sebagai syarat diterimanya produk sesuai kesepakatan perdagangan antar Negara. Jumlah penerbitan SKA sampai dengan akhir Tahun 2014 mencapai 1.775 set atau meningkat sebesar 19,37 % dibandingkan Tahun 2013 yang mencapai 1.487 set. Penerbitan terbanyak berdasarkan Form pada Tahun 2014 adalah: Form D sebanyak 388 set, Form B sebanyak 337 set, Form A sebanyak 216 set, Form E sebanyak 142 set dan Form lain (Form AI, AANZ, AJ, AK, GSTP, IJETA dan IP) sebanyak 692 set. Adapun komoditi yang diekspor antara lain pulp dan tissue, crode coconut (CCD), CPO, crumb rubber, plywood dan ayu olahan, pinang/jahe/kacang dan batubara f. Fasilitasi Pameran Dalam Daerah Terdapat 2 kegiatan promosi dalam bentuk partisipasi pameran dalam negeri sedangkan pameran luar negeri tidak ada.Adapun pameran yang telah diikuti adalah Pameran Expo Batam dan Pameran Trade Expo indonesia. g. UKM Daerah yang mendapat Fasilitasi Diklat Ekspor Sepanjang tahun 2014, UKM Daerah yang mendapat Fasilitasi Diklat Ekspor yaitu sebanyak 70 UKM dengan rincian sebagai berikut: 1. Workshop Pengembangan Produk pada tanggal 25 September 2014 Di Hotel Ratu telah mengikutsertakan sebanyak 40 UKM. 2. Diklat Prosedur Ekspor pada tanggal 26 September 2014 di Hotel Grand Abadi telah mengikutsertakan sebanyak 30 UKM.


717

h. Identifikasi Produk Ekspor yang pelaksanaannya di 8 daerah Kab/Kota dalam Provinsi Jambi. Buku Produk Unggulan Daerah terdiri dari 3 sektor unggulan yaitu Industri Pengolahan (Crumb Rubber, CPO, CCO, Cold Storage, Frozen Shrimp), Perkebunan (Casiavera, Kopi Robusta, Pinang, Kelapa Biji, Kentang dan Kakao) dan Pertambangan (Batubara) i.

Sosialisasi Edukasi Publik Dalam Rangka Menghadapi Masyarakat Economi Asean /AEC 2015 telah dilaksanakan di Hotel Novita pada tanggal 26 Novemver 2014 dengan peserta sebanyak 150 orang yang berasal dari perusahaan/instansi dan pada tanggal 27 November 2014 dengan peserta sebanyak 150 orang yang berasal dari mahasiswa UNJA.

2. Program Pengembangan Perdagangan Dalam Negeri Program Pengembangan Perdagangan Dalam Negeri terdiri dari 1 (satu) kegiatan pokok yang dilaksanakan yaitu Pengembangan Perdagangan Dalam Negeri Daerah dengan keluaran (output) sebagai berikut: -

Laporan informasi harga bahan pokok

-

Kegiatan Pasar Murah

-

Partisipasi pada pameran produk dalam negeri

-

Layanan managemen pengembangan perdagangan dalam negeri daerah Kegiatan pokok yang dilaksanakan yaitu Pengembangan Perdagangan

Dalam Negeri Daerah. Seluruh kegiatan tersebut dapat diselesaikan 100%.

Tolak Ukur Kinerja Kegiatan (Outcome) sebagai berikut: 1. Kegiatan pasar Murah Dalam rangka menghadapi hari raya Idul Fitri, maka dilaksanakan kegiatab Pasar Murah untuk membantu masyarakat dalam memenuhi kebutuhannya. Kegiatan Pasar Murah telah dilaksanakan di 6 lokasi yaitu di Kabupaten Bungo, dan Tanjab Timur, Tebo, Muaro Jambi, Sarolangun dan Batanghari yang bekerjasama dengan Disperindag Kabupaten dan Tim Penggerak PKK setempat. Adapun barang yang diperjual belikan adalah minyak kemasan, tepung terigu, gula pasir, kacang tanah dan mentega.

718


2. Partisipasi pada Pameran Produk Dalam Negeri Dilaksanakan sebanyak 3 kali di 3 Daerah yaitu Pameran Mataram Expo, Pameran Bandung Fashion and Craft 2014 dan Pameran Crafina. 3. Layanan Managemen Pengembangan Perdagangan Dalam Negeri Aktifitas administrasi yang dilakukan untuk mendukung kelancaran seluruh kegiatan dekosentrasi Pengembangan Perdagangan Dalam Negeri selama tahun 2014. 4. Pemberdayaan Perlindungan Konsumen a. Sosialisasi Pembentukan BPSK pada tanggal 4 Juni 2014 bertempat Di Hotel Grand Malioboro Jambi. Peserta sosialisasi sebanyak 50 orang yang terdiri dari Dinas Instansi terkait Kab/Kota dan Provinsi Jambi serta calon anggota BPSK. Tujuan dilaksanakannya sosialisasi yaitu untuk meningkatkan pemahaman peserta tentang pentingnya BPS bagi konsumen dalam penyelesaian sengketa antara produsen/pedagang dan konsumen. b. Sosialisasi Peningkatan Pemahaman Standarisasi Bidang Perdagangan pada tanggal 10 Juni 2014 bertempat Di Hotel Grand Malioboro Jambi. Peserta sosialisasi sebanyak 50 orang yang terdiri dari Dinas Instansi terkait Kota Jambi dan Provinsi Jambi serta pealku usaha perdagangan baik pengecer maupun konsumen. Tujuan dilaksanakannya sosialisasi yaitu

untuk

meningkatkan

pemahaman

tentang

standarisasi

perdagangan di Provinsi Jambi. 5. Barang Beredar dan Jasa yang Diawasi Pengawasan barang beredar dan jasa dilakukan untuk memastikan kesesuaian barang/jasa dalam memenuhi standar mutu barang dan jasa. Kegiatan yang telah dilaksanakan antara lain Pengawasan Barang Beredar Ber SNI Wajib. Pada Tahun 2014 pengawasan diprioritaskan terhadap 6 (enam) jenis Barang antara lain: produk melamin perlengkapan makan dan minum, ban luar sepeda motor, selang karet kompor gas, kipas angin, lampu swaballast dan


719

regulator tekanan rendah untuk tabung baja LPG. Pengawasan dilaksanakan di Kab. Tanjab Barat, Tanjab Timur, Bungo, Kerinci, sarolangun dan Merangin. 6. Sosialisasi dan Publikasi Pasar Lelang dan SRG a. Penyuluhan dan Penyebaran Informasi Kegiatan penyuluhan dan penyebaran informasi dilaksanakan dalam bentuk kegiatan Sosialisasi mengenai Pasar Lelang dan Undang-undang Resi Gudang yang dilaksanakan sebanyak 2 (dua) kali pada tanggal 15 April 2014 dan 14 Oktober 2014 bertempat di Restoran Bumi Pasundan dengan peserta sebanyak 50 orang tiap kegiatan terdiri dari pelaku usaha ( pedagang, Pemilik/pengelola gudang) SKPD terkait tingkat Provinsi dan Kab/Kota se Provinsi Jambi). b. Penyelenggaraan Pasar Lelang Agro Kegiatan pelaksanaan pasar lelang di daerah dimaksudkan untuk menciptakan sistem perdagangan yang lebih baik melalui transparansi mekanisme pembentukan harga dan peningkatan efisiensi pemasaran (tata niaga) dalam bentuk pasar yang terorganisir yang mempertemukan antara penjual dan

pembeli untuk melakukan transaksi meng-gunakan sistem

lelang. Komoditi yang dilelang petani diantaranya kerajinan maupun hasil perkebunan/pertanian yang mereka tanam seperti: bawang merah, karet, kentang, kopi bubuk, coklat biji, gula merah, kulit manis, bibit nilam, pinang, pisang sale dll. Adapun peserta lelang berasal dari Provinsi Jambi dan Luar Provinsi Jambi. Nilai transaksi yang dihasilkan sepanjang 6 kali/Edisi pelaksanaan pasar lelang agro pada tahun 2014 dengan total transaksi sebesar Rp24.626.311.000,- dengan rincian sebagai berkut ;

720


Tabel 5.29 Jumlah Nilai Transaksi Pasar Lelang Agro di Provinsi Jambi Tahun 2014 No. 1. 2. 3. 4. 5. 6.

Waktu Pelaksanaan 15 April 2013 22 Mei 2014 27 Agustus 2014 14 Oktober 2014 17 Nopember 2014 3 Desember 2014 Total

Nilai Transaksi (Rp) 3.692.809.000 1.946.432.000 6.813.000.000 3.990.200.000 668.400.000 7.515.470.000 24.626.311.000


Berdasarkan atas nilai transaksi pada tabel diatas, menunjukan bahwa kinerja pasar lelang ditinjau dari produktivitasnya belum stabil meskipun terjadi peningkatan dalam penyelenggaraannya. Beberapa permasalahan yang ditenggarai sebagai penyebab diantaranya: 1. Keanggotaan pasar lelang yang masih sedikit 2. Penjamin terhadap transaksi perdagangan masih rendah 3. Belum ada kesesuaian antara harga dan kualitas serta jenis komoditi yang dilelang dengan kebutuhan dari pihak pembeli. 4. Pelaksanaan pasar

lelang

dirasakan sangat tergantung dengan

kehadiran pembeli dari luar daerah. Untuk

perkembangan

lelang

agro

tahun

berikutnya,

Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Jambi akan mensosialisasikan merevitalisasi pasar lelang

melalui

Sistem On line,

Dinas dan

dengan demikian

diharapkan mampu menciptakan dan menumbuhkan mekanisme pertumbuhan pasar yang transparan, memperpendek jalur pemasaran dan meningkatkan akses para petani terhadap informasi pasar. Pengembangan pasar seperti ini akan mendorong terjadinya peningkatan mutu dan produksi karena

pertanian

akan timbul persaingan yang sehat secara berkelanjutan. Aktivitas perdagangan melalui kegiatan pasar lelang agro pada tahun

2014 mengalami peningkatan yang sangat signifikan yaitu sebesar 14,82 persen (Rp24.626.311.000,-) bila dibandingan dengan target tahun 2013 dan target Renstra (Rp21.447.628.000) serta juga mengalami peningkatan sebesar 54,27 persen

bila

dibandingkan


dengan

realisasi

pada

tahun

2012

721

(Rp15.963.000.000,-). Adapun data perkembangan realisasi nilai transaksi pasar lelang komoditi agro sejak tahun 5 tahun terakhir (2010-2014) dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

Tabel 5.30 Rekapitulasi Transaksi Lelang Agro Jambi 2010-2013 No. 1. 2. 3. 4. 5.

Tahun 2010 2011 2012 2013 2014 Jumlah

Jumlah 4.399.692.000 25.843.899.468 16.018.180.000 21.447.628.000 24.626.311.000 92.335.710.468

Transaksi Realisasi 4.399.692.000 23.817.649.468 15.963.180.000 21.447.628.000 24.626.311.000 90.254.460.468

Persentase 100,00 92,16 99,66 100,00 100,00 97,75


2. Sumber dan Jumlah Anggaran Dana dekonsentrasi yang dikelola oleh Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Jambi bersumber dari Kementerian Perindustrian RI dan Kementerian Perdagangan RI dengan alokasi sebagai berikut: a. Dari Kementerian Perindustrian sebesar Rp2.500.000.000,- terealisasi sebesar Rp2.130.960.420,- atau sebesar 85,24 persen b. Dari Kementerian Perdagangan sebesar Rp3.045.687.000,- terealisasi sebesar Rp2.767.814.150,- atau sebesar Rp90,88 persen. c. Total anggaran dari kedua Kementerian tersebut yaitu Rp5.545.687.000,terealisasi sebesar Rp4.898.774.570,- atau sebesar 89,93 persen dengan sisa anggaran sebesar Rp515.669.764,00.

3. Permasalahan dan Solusi Permasalahan: a. Keterlambatan

informasi

tentang

pelaksanaan

kegiatan

yang

diselenggarakan oleh Kementerian Perindustrian seperti kegiatan Diklat Tingkat Dasar dan Ahli Bagi Pejabat Fungsional Penyuluh Perindustrian sehingga kegiatan dimaksud tidak dapat diikuti.

722


b. Tidak adanya dana subsidi untuk pembelian paket sembako yang akan dijual untuk masyarakat menengah ke bawah pada saat kegiatan pasar murah ini sangat menyulitkan dalam pelaksanaan operasionalnya. Sehingga dana Dekosentrasi dari Kementerian Perdagangan ini hanya digunakan untuk biaya operasional di 2 Kabupaten saja yaitu Kab. Muaro

Jambi

dan

Merangin

selebihnya

tidak

dapat

digunakan/terealisasi. c. Belum optimalnya koordinasi program promosi antar instansi/lembaga terkait, Provinsi/Kabupaten/Kota di Provinsi Jambi yang terkesan berjalan sendiri-sendiri sehingga sulit untuk memantau/mengevaluasi UKM dalam rangka pengembangan Lebih Lanjut. d. Kurangnya sumber daya manusia yang ahli dibidang pengelolaan keuangan dana APBN sesuai dengan Standar Akutansi Pemerintahan.

Solusi: a. Memberikan masukan kepada Kementerian terkait dalam hal ini Kementrian Perindustrian dan Perdagangan agar memberikan juknis setelah dana diperoleh agar kegiatan tetap dilaksanakan. b. Melakukan koordinasi dengan Kementerian Perdagangan agar kegiatan Pasar Murah ditunjang juga dengan dana subsidi jangan hanya dana operasional saja. c. Meningkatkan koordinasi antar instansi/lembaga dengan menyebarkan informasi mengenai pameran dalam negeri maupun luar negeri. d. Melakukan percepatan kegiatan dana dekon agar tepat waktu diakhir anggaran.

m. Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral 1. Program dan Kegiatan yang diterima dan Pelaksanaannya Program yang dilaksanakan adalah Program Dukungan manajemen dan Pelaksanaan tugas teknis lainnya Kementerian ESDM dengan kegiatan pembinaan dan koordinasi perencanaan dan kerjasama KESDM. Adapun hal – hal yang dilaksanakan


723

terkait

dengan

Pengawasan

Pengusahaan

Mineral

dan

Batubara.

Dalam

pelaksanaannya telah terealisasi sebesar Rp1.262.472.600,00 atau 96,28%.

2. Sumber dan Jumlah Anggaran Sumber dana kegiatan ini berasal dari Sekretariat Jenderal Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral dengan jumlah anggaran sebesar Rp.1.311.198.000,00. 3. Permasalahan dan Solusi Permasalahan: Terbatasnya Jumlah aparatur di Bidang Pertambangan Umum yang memiliki kompetensi untuk melakukan pembinaan dan pengawasan kegiatan usaha pertambangan mineral dan batubara, beberapa aparatur lain yang memiliki kompetensi tersebut, masih tersebar di Bidang-bidang lain, hal ini menjadi kendala karena aparatur tersebut juga harus melaksanakan tugas-tugas di Bidang tempatnya bertugas. Solusi: 1. Meningkatkan

jumlah

aparatur

yang

mengikuti

diklat

pembinaan dan pengawasan kegiatan usaha pertambangan mineral dan batubara ,dan mengangkat aparatur yang telah memiliki sertifikat Inspektur Tambang menjadi Inspektur Tambang. 2. Bagi aparatur yang memiliki kompetensi untuk melakukan pembinaan dan pengawasan kegiatan usaha pertambangan mineral dan batubara agar seluruhnya tempatkan di Bidang Pertambangan Umum

n. Dinas Pemuda dan Olahraga 1. Program dan Kegiatan yang diterima dan Pelaksanaannya

724


Kementerian Pemuda dan Olahraga melalui Dana Dekonsentrasi telah memprogramkan Program Kepemudaan dan Keolahragaan, dengan 11 (sebelas) kegiatan yaitu: 1. Pengembangan Kewirausahaan Pemuda 2. Pengembangan Kepedulian dan Kepeloporan Pemuda 3. Pengembangan Kepemimpinan Pemuda 4. Pemberdayaan Organisasi Kepemudaan 5. Pengembangan Kepramukaan 6. Peningkatan Wawasan Pemuda 7. Pengembangan Olahraga Layanan Khusus 8. Pengembangan Olahraga Rekreasi dan Pelayanan Informasi Keolahragaan 9. Pengembangan Sentra Keolahragaan 10. Pengembangan Pembibitan Keolahragaan 11. Pengembangan Tenaga Keolahragaan

Adapun kegiatan yang telah dilaksanakan pada tahun anggaran 2014 adalah sebagai

berikut: 1. Pengembangan Kewirausahaan Pemuda Tabel 5.31 Pengembangan Kewirausahaan Pemuda

No

Jenis Kegiatan

Volume

1.

Pelatihan Kewirausahaan Pemuda

136 orang

2.

Bantuan Kewirausahaan Pemuda

8 Paket


Waktu Pelaksanaan 1 s.d. 3 Sept. 2014 (Gel. I) 5 s.d. 7 Sept, (Gel. II)

Tempat Hotel Novita Dana Tidak Terealisasi, dengan alasan: Keterlambatan Juknis/Juklak Ketidaksesuaian Akun

725

2. Pengembangan Kepedulian dan Kepeloporan Pemuda Tabel 5.32 Pengembangan Kepedulian dan Kepeloporan Pemuda No

Jenis Kegiatan

Pemuda Sarjana Penggerak Pembangunan Pedesaan

1.

Volume

55 orang

Waktu Pelaksanaan

Tempat

Januari s.d. Desember

- Kab.Batanghari - Kota Sungai penuh - Sumatera Utara - Sumatera Barat - Kepri - Lampung - Bali

3. Pengembangan Kepemimpinan Pemuda Tabel 5.33 Pengembangan Kepemimpinan Pemuda No

Jenis Kegiatan Pelatihan Kepemimpinan Pemuda

1.

Volume 85 orang

Waktu Pelaksanaan

Tempat

13 s.d. 15 Agustus 2014

Hotel Mega Indah

4. Pemberdayaan Organisasi Kepemudaan Tabel 5.34 Pemberdayaan Organisasi Kepemudaan No

Jenis Kegiatan Pelatihan Peningkatan Mutu Pengelolaan Organisasi Pemuda

1.

Volume

75 orang

Waktu Pelaksanaan

Tempat

10 s.d. 12 Agustus 2014

Hotel Mega Indah

5. Pengembangan Kepramukaan Tabel 5.35 Pengembangan Kepramukaan No

1.

726

Jenis Kegiatan Bantuan dana Kegiatan untuk Kwarda dan Kwarcab Provinsi Jambi

Keterangan Dana Tidak Terealisasi, dengan alasan: Keterlambatan Juknis/Juklak Ketidaksesuaian Akun


6. Peningkatan Wawasan Pemuda Tabel 5.36 Peningkatan Wawasan Pemuda No 1.

2. 3.

Jenis Kegiatan Pembekalan Peserta Jambore Pemuda Indonesia-BPAP Mengikuti Jambore Pemuda IndonesiaBPAP BPAP Tk. Provinsi Jambi

Volume

Waktu Pelaksanaan

Tempat

64 Orang

19 s.d. 26 Oktober 2014

Hotel Ratu Residence

64 Orang

27 Okt. s.d. 2 Nopember 2014

Yogyakarta

64 Orang

3 s.d. 27 Nopember 2014

Kab. Kerinci

7. Pengembangan Olahraga Layanan Khusus Tabel 5.37 Pengembangan Olahraga Layanan Khusus No 1.

Jenis Kegiatan Festival Olahraga Lansia

Volume 10 Orang

Waktu Pelaksanaan 30 September s.d. 2 Oktober 2014

Tempat

Ket.

DKI Jakarta

8. Pengembangan Olahraga Rekreasi dan Pelayanan Informasi Keolahragaan Tabel 5.38 Pengembangan Olahraga Rekreasi dan Pelayanan Informasi Keolahragaan No 1. 2.

Jenis Kegiatan Festival Olahraga Tradisional Festival Senam Kebugaran Jasmani


Volume 24 orang 12 orang

Waktu Pelaksanaan 19 s.d. 21 Juni 2014 19 s.d. 21 September 2014

Tempat

Ket.

DKI Jakarta DKI Jakarta

727

9. Pengembangan Sentra Keolahragaan Tabel 5.39 Pengembangan Sentra Keolahragaan No 1. 2. 3.

Pembinaan Pusat Pendidikan dan Latihan Olahraga Pelajar (PPLP) Tray Out Antar PPLP Cabor Taekwondo Tray Out Antar PPLP Cabor Atletik

Waktu Pelaksanaan Januari s.d Desember 2014 16 s.d. 18 Mei 2014

Jambi

12 Orang

12 s.d. 14 Juni 2014

Sumsel

Volume 45 Orang 7 Orang

Tempat

Ket.

Sumsel

4.

Tray Out Antar PPLP Cabor Gulat

12 Orang

11 s.d. 13 April 2014

Sumsel

5.

Tray Out Antar PPLP Cabor Panahan

10 Orang

7 s.d. 9 Nop 2014

Lampung

2 emas, 2 perak, 2 perunggu

8 Orang

20 s.d. 24 September 2014

KendariSulteng

3 perunggu

13 Orang

14 s.d. 18 Oktober 2014

TondanoSulut

1 perunggu

15 Orang

10 s.d. 14 Desember 2014

MakasarSulsel

2 perunggu

13 Orang

14 s.d. 19 Oktober 2014

PadangSumbar

-

10.

Tuan Rumah Penyelenggara Kejurnas Antar PPLP Tahun 2014

205 Orang

13 s.d. 17 Oktober 2014

Jambi


11.

Pembinaan PPLM

7 Orang

12.

Tes dan Pengukuran Atlet PPLP dan PPLM

52 Orang

6.

7.

8.

9.

728

Jenis Kegiatan

Kejuaraan Nasional Antar PPLP Cabor Taekwondo Kejuaraan Nasional Antar PPLP Cabor Atletik Kejuaraan Nasional Antar PPLP Cabor Dayung Kejuaraan Nasional Antar PPLP Cabor Gulat

Januari s.d Desember 2014 25 s.d. 26 Juni 2014

Jambi Jambi


10. Pengembangan Pembibitan Keolahragaan Tabel 5.40 Pengembangan Pembibitan Keolahragaan No

Jenis Kegiatan

Volume

1.

Bantuan Pembinaan Club Olahraga Junior

8 Klub

2.

Tuan Rumah Penyelenggara Pekan Olahraga Pelajar Wilayah (POPWIL)

1.127 orang

Waktu Pelaksanaan

Tempat

Ket. Dana Tidak Terealisasi, dengan alasan: Keterlambata n Juknis/Juklak Ketidaksesuai an Akun

15 s.d. 21 Nopember 2014


Jambi

11. Pengembangan Tenaga Keolahragaan Tabel 5.41 Pengembangan Tenaga Keolahragaan No

1.

Jenis Kegiatan Pelatihan Pelatih Usia Dini

Volume

30 Orang

Waktu Pelaksanaan 15 s.d. 19 Desember 2014

Tempat

Ket.

GOS Sungai Kambang Jambi

2. Sumber dan Jumlah Anggaran Dana Dekonsentrasi yang diterima oleh Satuan Kerja Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Jambi bersumber dari Kementerian Pemuda dan Olahraga dengan total anggaran sebesar Rp.8.568.998.000,00, dengan rincian

sebagai berikut:

-

Pengembangan Kewirausahaan Pemuda

320.000.000

-

Pengembangan Kepedulian dan Kepeloporan Pemuda

737.504.000

-

Pengembangan Kepemimpinan Pemuda

100.000.000

-

Pemberdayaan Organisasi Kepemudaan

148.000.000

-

Pengembangan Kepramukaan

-

Peningkatan Wawasan Pemuda


792.000.000 660.164.000

729

-

Pengembangan Olahraga Layanan Khusus

56.000.000

-

Pengembangan Olahraga Rekreasi dan Pelayanan

189.600.000

Informasi Keolahragaan -

Pengembangan Sentra Keolahragaan

3.112.425.000

-

Pengembangan Pembibitan Keolahragaan

2.388.305.000

-

Pengembangan Tenaga Keolahragaan

65.000.000

Semua kegiatan telah dilaksanakan dengan baik dengan realisasi fisik sebesar 91.57% dan realisasi keuangan sebesar 86.39%.

3. Permasalahan dan Solusi Permasalahan: Terdapat beberapa kegiatan ada yang tidak dapat direalisasikan, yaitu kegiatan Bantuan Kewirausahaan Pemuda, kegiatan Bantuan Pramuka pada Kwarda dan Kwarcab dan kegiatan Bantuan Klub Olahraga Junior. Hal ini dikarenakan Keterlambatan Juknis/Juklak dan ketidak sesuai akun yang tertera dalam RKA-KL Solusi: Untuk masa mendatang agar pelaksanaan Bintek dilakukan awal tahun anggaran.

730


5 PENYELENGGARAAN TUGAS PEMBANTUAN

Recommend Documents