BAB V PENYELENGGARAAN TUGAS PEMBANTUAN
Pemerintah Kabupaten Wonosobo melaksanakan tugas pembantuan sebagaimana disebutkan dalam Pasal 1 butir 9 Undang Undang Nomor: 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah yaitu: “Penugasan dari Pemerintah kepada daerah dan/atau desa dari pemerintah provinsi kepada kabupaten/kota dan/atau desa serta dari pemerintah kabupaten/kota kepada desa untuk melaksanakan tugas-tugas tertentu”. Pada tahun 2013 tugas pembantuan yang diberikan oleh Pemerintah kepada Pemerintah Kabupaten Wonosobo dan dari Pemerintah Kabupaten Wonosobo kepada desa adalah sebagai berikut :
A. TUGAS PEMBANTUAN YANG DITERIMA URUSAN KESEHATAN DINAS KESEHATAN 1.
Bantuan Operasional Kesehatan Realisasi Anggaran: Rp 2.001.450.000,00 a. Dasar Hukum: Surat Pengesahan DIPA-024.03.4.039575/2013 b. Instansi Pemberi Tugas Pembantuan: Departeman Kesehatan RI c. Realisasi/Output: Bantuan Operasional Kesehatan untuk 23 Puskesmas
2.
Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Sekretariat Ditjen Bina Upaya Kesehatan Realisasi Anggaran: Rp 14.000.000.000,00 a. Dasar Hukum: Surat Pengesahan DIPA-024.04.4.032134/2013 b. Instansi Pemberi Tugas Pembantuan: Departeman Kesehatan RI c. Realisasi/Output: Alat Kedokteran, Kesehatan dan KB sejumlah 7 unit; Layanan Perkantoran ( 9 bulan) dan 1 unit Gedung seluas 2745,95 (m2)
RSUD KRT. SETJONEGORO WONOSOBO 1. Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Sekretariat Ditjen Bina Upaya Kesehatan Realisasi Anggaran: Rp 20.000.000.000,00 a. Dasar Hukum: Surat Pengesahan DIPA-/024-04..//2013 b. Instansi Pemberi Tugas Pembantuan: Departeman Kesehatan RI c. Realisasi/Output: Layanan Perkantoran 9 bulan dan Gedung 3162 m2 LKPJ 2013 Bab V – Penyelenggaraan Tugas Pembantuan
291
URUSAN KETENAGAKERJAAN DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI 1. Pengembangan dan Peningkatan Perluasan Kesempatan Kerja Realisasi Anggaran: Rp 796.931.000,00 a. Dasar Hukum: Surat Pengesahan DIPA-026.04.4.039570/2013 b. Instansi Pemberi Tugas Pembantuan: Departeman tenaga Kerja dan Transmigrasi c. Realisasi/Output: Layanan Perkantoran 6 bulan dan Padat Karya infra struktur dengan melibatkan 264 orang
URUSAN PERTANIAN DINAS PERTANIAN TANAMAN PANGAN 1. Peningkatan Produksi, Produktivitas dan Mutu Produk Florikultura Berkelanjutan Realisasi Anggaran: Rp 750.000.000,00 a. Dasar Hukum: Surat Pengesahan DIPA APBN Nomor DIPA-018.04.4.039574/2013 b. Instansi Pemberi Tugas Pembantuan: Kementrian Pertanian c. Realisasi/Output: Pengembangan Kawasan Tanaman Florikultura seluas 5.000 M2; Sekolah Lapang GAP untuk 1 kelompok; Sekolah Lapang GHP untuk 1 kelompok; Sarana Prasarana Pascapanen 4 unit.
2. Peningkatan Produksi, Produktivitas dan Mutu Produk Tanaman Sayuran dan Tanaman Obat Berkelanjutan Realisasi Anggaran: Rp 525.000.000 a. Dasar Hukum: Surat Pengesahan DIPA APBN Nomor DIPA-018.04.4.039574/2013 b. Instansi Pemberi Tugas Pembantuan: Kementrian Pertanian c. Realisasi/Output: Sekolah Lapang GAP 1,00 Kelompok; Pemberdayaan Kelembagaan Usaha Pemberdayaan Kelembagaan Usaha; Sekolah Lapang GHP 1,00 Kelompok; Sarana Prasarana Pasca Panen Sayuran dan Tanaman Obat 1,00 Unit; Pengembangan Kawasan Tanaman Obat 20,00 Ha 3. Dukungan Manajemen dan Teknis Lainnya pada Ditjen Hortikultura Realisasi Anggaran: Rp 110.000.000 a. Dasar Hukum: Surat Pengesahan DIPA APBN Nomor DIPA-018.04.4.039574/2013 b. Instansi Pemberi Tugas Pembantuan: Kementrian Pertanian c. Realisasi/Output:
LKPJ 2013 Bab V – Penyelenggaraan Tugas Pembantuan
292
Penataan dan Pengelolaan Laporan Pelaksanaan Kegiatan Pengembangan Hortikultura 1,00 Laporan; Penataan dan Pengelolaan Perencanaan, keuangan dan Perlengkapan, Kepegawaian Kegiatan Pengembangan Hortikultura 1,00 Dokumen; Layanan Perkantoran 12,00 Bulan Layanan 4. Pengelolaan Produksi Tanaman Serealia Realisasi Anggaran: Rp 1.521.800.000 a. Dasar Hukum: Surat Pengesahan DIPA APBN Nomor DIPA-018.03.4.039125/2013 b. Instansi Pemberi Tugas Pembantuan: Kementrian Pertanian c. Realisasi/Output: Sekolah Lapangan Pengelolaan Tanaman Terpadu (SLPTT) Komoditas Serealia 10.000,00 Hektar; Laporan Pengelolaan Produksi Serealia 3 laporan 5. Pengelolaan Sistem Penyediaan Benih Tanaman Pangan Realisasi Anggaran: Rp 104.955.000 ,00 a. Dasar Hukum: Surat Pengesahan DIPA APBN Nomor DIPA-018.03.4.039125/2013 b. Instansi Pemberi Tugas Pembantuan: Kementrian Pertanian c. Realisasi/Output: Laporan kegiatan pembenihan 1 laporan 6. Penanganan Pasca Panen Tanaman Pangan Realisasi Anggaran: Rp 345.000.000,00 a. Dasar Hukum: Surat Pengesahan DIPA APBN Nomor DIPA-018.03.4.039125/2013 b. Instansi Pemberi Tugas Pembantuan: Kementrian Pertanian c. Realisasi/Output: Laporan Kegiatan Penanganan Pasca Panen Tanaman Pangan, Jumlah Kelompok Tani yang Mendapatkan Bantuan Sarana Pasca Panen Tanaman Pangan 2 kelompok ; 7. Dukungan Manajemen dan Teknis Lainnya pada Ditjen Tanaman Pangan Realisasi Anggaran: Rp 105.507.000 a. Dasar Hukum: Surat Pengesahan DIPA APBN Nomor DIPA-018.03.4.039125/2013 b. Instansi Pemberi Tugas Pembantuan: Kementrian Pertanian c. Realisasi/Output: Rancangan Program, Kegiatan dan Rencana Kerja Tanaman Pangan 1 rancangan ; Administrasi Pelaksanaan Kegiatan Manajemen Tanaman Pangan 12 bulan ; Laporan Pelaksanaan Manajemen Tanaman Pangan 3 laporan; Perangkat Pengolah Data dan Komunikasi 1 unit.
LKPJ 2013 Bab V – Penyelenggaraan Tugas Pembantuan
293
URUSAN PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN 1. Dukungan Pengembangan Daya Tarik Pariwisata Realisasi Anggaran: Rp 1.000.000.000,00 a. Dasar Hukum: Surat Pengesahan DIPA APBN Nomor DIPA-040.05.4.032133/2013 b. Instansi Pemberi Tugas Pembantuan: Kementrian Pariwisata dan Pengembangan Ekonomi Kreatif c. Realisasi/Output: Fasilitasi /Pendulungan Amenitas/Fasilitas Pariwisata 1 lokasi
B. TUGAS PEMBANTUAN YANG DIBERIKAN 1. Alokasi Dana Desa (ADD) Dalam rangka meningkatkan pemberdayaan, kesejahteraan dan pemerataan pembangunan di pedesaan melalui dana APBD kabupaten, propinsi dan pemerintah, maka perlu direalisasikan dalam APBD masing-masing sebesar 10% untuk dana alokasi desa. Hal tersebut dituangkan dalam ketentuan Pasal 68 Peraturan Pemerintah Nomor 72 tahun 2005 tentang Desa. Di Kabupaten Wonosobo, kebijakan memberikan ruang adanya desentralisasi keuangan ke desa beserta wewenang pengelolaannya melalui kebijakan daerah sudah dimulai sejak tahun 2004 yaitu yang dikenal Dana Perimbangan Desa (DPD). Tabel V.1 Perkembangan Dana Perimbangan Desa dan Alokasi Dana Desa (ADD) Tahun 2004 – 2013 Tahun
Besaran (Rp)
2004
21.228.426.000*
2005
21.228.426.000*
2006
21.228.426.000*
2007
21.228.426.000
2008
40.000.000.000
2009
33.000.000.000
2010
27.000.000.000
2012
27.000.000.000
2013
27.000.000.000
*) Dana Perimbangan Desa Sumber : Bapermasdes
Dana tersebut dapat direalisasikan untuk pembangunan sumber daya manusia dan prasarana penunjang yang dibutuhkan serta mendorong otonomi desa sekaligus sebagai upaya pemberdayaan pemerintahan desa dan masyarakat. Pemerintah kabupaten berperan sebagai fasilitator dalam memfasilitasi masyarakat desa agar mampu menjalankan fungsi
LKPJ 2013 Bab V – Penyelenggaraan Tugas Pembantuan
294
perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan terhadap penggunaan ADD. Pada tahun 2013 alokasi dana desa untuk 236 desa sebesar Rp 27.000.000.000,-. Sesuai dengan Peraturan Bupati nomor 43 tahun 2012 tentang Pedoman Pelaksanaan Alokasi Dana Desa, pengalokasian keuangan ADD untuk masing – masing desa diberikan berdasarkan asas pemerataan dan keadilan. Artinya 50% dana ADD dibagi rata kepada semua desa sedangkan 50% sisanya dibagi berdasarkan nilai bobot tiap desa yang dihitung berdasarkan indikator – indikator yang telah ditentukan. Adapun indikaor yang digunakan dalam menghitung ADD tahun 2013 berdasarkan faktor berikut :
Jumlah penduduk; Luas wilayah; Prosentase pemasukan PBB; Kondisi masyarakatnya miskin; Letaknya terpencil (keterjangkauan); Keterbelakangan pendidikan; Sarana dan prasarana yang terbatas; Perencanaan ADD; Pelaksanaan ADD Pertanggungjawaban ADD;
a. Dasar Hukum 1) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah. 2) Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Pedoman Umum Pengaturan Mengenai Desa. 3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa; 4) Peraturan Daerah Kabupaten Wonosobo Nomor 11 Tahun 2006 tentang Dana Perimbangan Desa. 5) Peraturan Bupati Nomor 1 Tahun 2009 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengelolaan Keuangan Desa. 6) Peraturan Bupati Nomor 43 Tahun 2012 tentang Pedoman Pelaksanaan Alokasi Dana Desa Kabupaten Wonosobo Tahun 2013. b. Tujuan Tujuan Alokasi Dana Desa adalah : 1) meningkatkan penyelenggaraan pemerintahan desa dalam melaksanakan pelayanan pemerintahan, pembangunan, kemasyarakatan sesuai dengan bidang tugasnya; 2) meningkatkan pemerataan pendapatan, kesempatan kerja dan kesempatan berusaha bagi masyarakat desa dalam rangka menanggulangi kemiskinan, pengembangan sosial ekonomi masyarakat dan mengurangi kesenjangan sosial; 3) meningkatkan kemampuan lembaga dan kelompok kemasyarakatan di desa dalam perencanaan, pelaksanaan dan pengendalian pembangunan serta partisipasi masyarakat sesuai dengan potensi yang dimiliki desa; 4) meningkatkan pembangunan infrastruktur pedesaan; 5) meningkatkan pengamalan nilai-nilai keagamaan, sosial budaya dalam rangka mewujudkan peningkatan kesejahteraan sosial; 6) meningkatkan keharmonisan, ketentraman dan ketertiban masyarakat;
LKPJ 2013 Bab V – Penyelenggaraan Tugas Pembantuan
295
7) meningkatkan pelayanan pada masyarakat desa dalam rangka pengembangan kegiatan sosial dan ekonomi masyarakat; 8) mendorong peningkatan keswadayaan dan gotong royong masyarakat menuju kemandirian desa; 9) meningkatkan pendapatan desa dan masyarakat desa melalui Badan Usaha Milik Desa (BUM Des). c. Penggunaan Dana Dana ADD digunakan untuk mendanai kegiatan desa dalam rangka penyelenggaraan urusan pemerintah yang menjadi kewenangan desa yang disesuaikan dengan kebutuhan dan prioritas desa 1) Kegiatan pengembangan ekonomi kerakyatan dan peningkatan kesejahteraan rakyat Kegiatan ini diprioritas untuk melaksanakan urusan kesehatan, pendidikan dan kebudayaan, sosial, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, keluarga berencana dan keluarga sejahtera, pertanian dan ketahanan pangan, ESDM, kehutanan dan perkebunan, perindustrian dan perdagangan, koperasi dan UKM, penanaman modal, ketenagakerjaan dan transmigrasi, lingkungan hidup dan perumahan dan permukiman. 2) Kegiatan penyelenggaraan pemerintahan. Meliputi bidang politik dalam negeri dan administrasi desa; otonomi desa; pariwisata; pertanahan; kependudukan dan catatan sipil ; kesatuan bangsa dan perlindungan masyarakat; perencanaan; penerangan informasi dan komunikasi, pemuda dan olahraga; statistik; arsip. 3) Kegiatan pembangunan infrastruktur Meliputi bidang penataan ruang; pekerjaan umum; perhubungan.
Dalam rangka memberikan mewujudkan tertib administrasi keuangan pengelolaan ADD dan untuk memberikan penghargaan bagi desa dengan administrasi keuangan pengelolaan ADD tepat waktu dan sesuai ketentuan, sejak tahun 2012 diberikan mekanisme sanksi dan penghargaan sebagai berikut: a) Desa yang mengajukan permohonan pencairan ADD Tahap I kepada Bupati lebih dari bulan Juni tahun berjalan, dikenai sanksi pengurangan jumlah ADD yang diterima pada tahun berikutnya sebesar 15% (lima belas persen). b) Desa yang mengajukan permohonan pencairan ADD Tahap II kepada Bupati lebih dari bulan Oktober tahun berjalan, dikenai sanksi pengurangan jumlah ADD yang diterima pada tahun berikutnya sebesar 15% (lima belas persen). c) Desa yang mengirimkan SPJ ADD Tahap II lebih dari tanggal 10 Januari tahun berikutnya, dikenai sanksi pengurangan jumlah ADD yang diterima pada tahun berikutnya sebesar 5% (lima persen). d) Desa yang sama sekali tidak mengajukan permohonan pencairan ADD kepada Bupati dikenai sanksi pengurangan jumlah ADD yang diterima pada tahun berikutnya sebesar 40% (empat puluh persen). Akumulasi pengurangan nilai ADD atas sanksi di atas, digunakan untuk memberikan penghargaan kepada desa yang berhasil dalam mengelola ADD pada tahun sebelumnya. Penghargaan kepada desa diwujudkan dalam penambahan jumlah ADD tahun berjalan
LKPJ 2013 Bab V – Penyelenggaraan Tugas Pembantuan
296
yang besarannya berdasarkan indikator kualitas perencanaan, pengelolaan, pertanggungjawaban serta dengan mempertimbangkan hasil penilaian Tim Pendamping Kecamatan dan Tim Fasilitasi Kabupaten. Salah satu hal yang ingin dicapai dalam pengelolaan ADD adalah meningkatnya peran serta masyarakat dalam pembangunan, yang salah indikatornya adalah meningkatnya partisipasi dan swadaya masyarakat. Selengkapnya data tentang penerimaan masing-masing desa, jumlah swadaya dan hasil pembangunan menggunakan dana ADD bisa dilihat pada tabel-tabel di bawah ini: Tabel V.2 Realisasi Alokasi Dana Desa (ADD) Di Kabupaten Wonosobo Tahun Anggaran 2012 – 2013 dan Dana Swadaya per Desa No.
Kecamatan/Desa
Penerimaan
Swadaya
2012
2013
2012
2013
737.210.500
737.210.500
242.000.000
529.270.000
A
Wonosobo
1
Wonolelo
110.004.900
112.510.400
20.000.000
86.400.000
2
Jogoyitnan
94.445.700
100.848.900
53.000.000
225.000.000
3
Sariyoso
123.706.200
119.170.700
45.000.000
54.720.000
4
Pancurwening
106.912.700
110.075.900
10.000.000
13.150.000
5
Bomerto
109.864.400
119.227.000
75.000.000
55.000.000
6
Wonosari
85.101.400
102.264.200
16.000.000
7
Tlogojati
107.175.200
106.454.600
23.000.000
95.000.000
B
Kertek
2.211.369.700
2.207.440.600
1.895.656.000
2.743.831.012
1
Banjar
101.344.600
113.189.400
27.000.000
52.200.000
2
Bejiarum
105.350.300
110.057.800
125.000.000
300.000.000
3
Bojasari
114.177.500
108.377.900
145.000.000
4
Candiyasan
124.763.100
120.329.500
419.656.000
633.560.000
5
Candimulyo
116.564.100
116.756.000
40.000.000
85.800.000
6
Damarkasian
107.264.200
110.359.200
10.000.000
20.000.000
7
Kapencar
115.498.400
121.398.000
246.500.000
202.000.000
8
Karangluhur
123.063.400
121.964.100
67.500.000
9
Ngadikusuman
129.468.900
126.869.300
30.500.000
10
Pagerejo
136.307.700
134.794.500
60.000.000
11
Purwojati
113.706.200
111.604.600
73.000.000
345.000.000
12
Purbosono
110.023.800
114.718.100
70.000.000
70.000.000
13
Reco
122.561.100
128.813.800
151.000.000
185.000.000
14
Sindupaten
110.098.600
102.152.300
87.500.000
15
Sudungdewo
110.660.900
106.792.900
15.000.000
307.771.012
16
Sumberdalem
109.578.700
116.982.500
158.000.000
183.000.000
17
Surengede
128.859.800
126.416.400
14.000.000
259.500.000
18
Tlogodalem
126.283.000
112.797.700
100.000.000
100.000.000
19
Tlogomulyo
105.795.400
103.066.600
56.000.000
LKPJ 2013 Bab V – Penyelenggaraan Tugas Pembantuan
297
No.
Kecamatan/Desa
Penerimaan
Swadaya 2012
2012
2013
1.509.156.700
1.487.379.300
2.746.430.000
2.410.135.000 228.000.000
2013
C
Leksono
1
Pacarmulyo
111.129.400
113.302.900
226.400.000
2
Lipursari
109.133.600
107.906.700
180.000.000
3
Sawangan
113.378.200
123.284.500
468.500.000
4
Jlamprang
121.985.800
120.019.900
172.285.000
5
Kalimendong
120.405.900
114.563.600
303.330.000
456.935.000
6
Wonokerto
100.454.400
111.208.100
25.000.000
43.300.000
7
Selokromo
112.206.900
113.189.700
76.000.000
70.000.000
8
Sojokerto
127.514.300
111.992.400
326.500.000
229.000.000
9
Besani
127.688.600
115.755.500
550.025.000
10
Jonggolsari
129.154.000
125.831.900
115.500.000
11
Manggis
109.489.700
111.208.400
15.000.000
12
Durensawit
108.552.500
100.377.700
62.840.000
13
Timbang
118.063.400
118.738.000
225.050.000
364.900.000
D
Garung
1.577.618.000
1.653.602.400
678.110.000
492.350.001
1
Lengkong
122.814.500
121.360.100
26.000.000
2
Larangan Lor
68.579.700
104.528.500
21.400.000
52.750.000
3
Kayugiyang
112.605.300
108.874.700
30.000.000
25.000.001
4
Sitiharjo
119.562.600
119.242.300
15.000.000
5
Siwuran
116.388.500
118.567.500
6.000.000
6
Menjer
110.602.400
123.548.900
266.960.000
7
Maron
112.694.300
115.567.300
8
Tlogo
106.463.000
109.906.400
143.500.000
9
Sendangsari
129.045.700
130.096.300
500.000
10
Mlandi
109.489.700
118.284.500
12.000.000
22.000.000
11
Tegalsari
124.763.100
125.247.400
12
Gemblengan
123.357.600
131.077.900
30.000.000
52.600.000
13
Kuripan
107.756.100
110.359.200
10.250.000
17.500.000
14
Jengkol
113.495.500
116.941.400
116.500.000
222.500.000
E
Sapuran
1.583.876.700
1.600.096.400
818.863.400
1.145.660.000
1
Bogoran
119.643.200
117.076.200
65.000.000
2
Karangsari
110.895.100
108.208.100
30.000.000
144.900.000
3
Pecekelan
124.716.300
135.587.300
75.000.000
152.450.000
4
Glagah
109.255.300
110.642.300
45.000.000
5
Surojoyo
97.249.700
85.384.800
73.000.000
6
Talunombo
98.713.700
103.679.400
73.000.000
7
Tempursari
109.723.800
113.377.900
20.000.000
43.300.000
8
Jolontoro
121.174.700
117.528.800
45.000.000
214.085.000
LKPJ 2013 Bab V – Penyelenggaraan Tugas Pembantuan
43.000.000
975.000.000
50.000.000 50.000.000
32.000.000
298
No.
Kecamatan/Desa
Penerimaan
Swadaya 2012
2012
2013
122.561.100
121.624.200
80.000.000
30.000.000
96.893.700
104.415.300
44.000.000
6.625.000
Tempuranduwur
111.597.900
114.321.900
75.000.000
9.000.000
12
Marongsari
112.300.700
116.057.200
70.000.000
220.000.000
13
Batursari
118.063.400
117.322.100
40.063.400
254.000.000
14
Banyumudal
131.088.100
134.870.900
83.800.000
39.300.000
15
Ngadikerso
129.562.600
130.096.000
65.000.000
78.059.000
16
Rimpak
108.243.400
111.944.300
20.000.000
F
Kalikajar
2.033.319.600
2.040.414.900
539.855.000
734.300.000
1
Mangunrejo
123.892.100
124.718.400
50.000.000
50.000.000
2
Mungkung
103.867.400
80.905.600
7.000.000
0
3
Perboto
116.892.100
122.982.800
10.000.000
10.000.000
4
Kedalon
87.141.900
89.102.600
0
0
5
Rejosari
109.267.100
108.874.700
30.000.000
80.000.000
6
Simbang
89.282.900
97.419.800
0
-
7
Karangduwur
111.363.600
107.637.800
0
0
8
Kwadungan
141.836.200
141.304.800
105.505.000
196.550.000
9
Purwojiwo
115.720.800
107.799.100
0
15.000.000
10
Wonosari
104.008.000
95.698.900
0
-
11
Kalikuning
114.381.300
118.887.700
64.000.000
73.500.000
12
Maduretno
108.154.400
106.185.700
10.500.000
33.000.000
13
Tegalombo
129.562.600
131.794.300
45.000.000
43.000.000
14
Kembaran
129.937.400
131.398.000
72.350.000
73.250.000
15
Lamuk
97.486.600
117.039.100
50.000.000
50.000.000
16
Bowongso
118.203.900
113.069.400
7.500.000
33.000.000
17
Butuh Kidul
96.092.700
112.963.000
6.000.000
0
18
Butuh
136.228.600
132.633.200
82.000.000
77.000.000
G
Kepil
2.274.834.700
2.341.136.900
520.715.000
554.313.000
1
Gondowulan
111.626.100
110.380.500
2
Jangkrikan
111.270.000
124.416.700
226500000
142.475.000
3
Tegeswetan
106.151.500
112.340.600
20000000
30.000.000,00
4
Gadingsukuh
106.908.200
95.826.300
5
Burat
124.952.000
129.964.400
27000000
27.000.000
6
Bener
116.329.900
119.303.500
33000000
33.000.000
7
Gadingrejo
122.664.300
131.644.200
28000000
39.000.000
8
Beran
120.078.000
124.567.800
39700000
56.200.000
9
Kapulogo
114.315.300
119.586.200
3000000
3.000.000
10
Kagungan
109.958.100
112.906.400
22000000
22.000.000
11
Randusari
104.682.700
109.906.400
44500000
118.638.000
9
Sedayu
10
Ngadisalam
11
LKPJ 2013 Bab V – Penyelenggaraan Tugas Pembantuan
2013
20.000.000,00
299
Penerimaan
Swadaya 2012
No.
Kecamatan/Desa
2012
2013
12
Rejosari
116.457.300
117.019.600
8500000
9.000.000
13
Ngalian
110.366.600
117.302.600
4000000
4.000.000
14
Kalipuru
106.537.900
109.453.500
4000000
10.000.000
15
Tanjunganom
110.023.800
115.850.300
30000000
30.000.000
16
Kaliwuluh
117.829.100
116.586.200
10000000
10.000.000
17
Tegalgot
106.444.200
104.679.900
10000000
18
Warangan
103.792.500
111.321.600
19
Ropoh
123.451.300
125.643.700
20
Pulosaren
130.995.900
132.436.500
10515000
H
Kaliwiro
2.239.314.280
2.166.239.700
1.036.370.000
1
Ngadisono
125.465.900
128.643.900
50.000.000
2
Medono
50.036.280
62.792.100
3
Bendungan
100.587.800
106.509.800
35.000.000
4
Selomanik
114.783.800
113.642.300
91.650.000
5
Kauman
104.504.700
111.661.200
82.600.000
6
Tracap
122.922.800
120.704.500
89.000.000
7
Grugu
119.783.800
115.944.000
25.000.000
8
Purwosari
110.895.100
106.509.800
50.000.000
9
Lebak
113.846.700
113.094.900
10.000.000
10
Ngasinan
104.570.200
104.245.500
10.000.000
11
Kaliguwo
115.720.800
109.793.100
65.000.000
12
Pesodongan
118.391.400
121.964.100
80.000.000
13
Lamuk
140.010.500
124.114.900
96.800.000
14
Pucungkerep
124.829.100
144.701.100
70.000.000
15
Gambaran
116.069.400
105.603.000
15.000.000
16
Tanjunganom
117.946.300
119.092.600
139.500.000
17
Kemiriombo
122.580.200
120.302.900
36.820.000
18
Sukoreno
100.142.800
67.146.800
19
Winongsari
114.608.200
106.723.500
20
Cledok
101.618.500
63.049.700
1.953.699.400
2013
236.540.000
114.540.000
12.000.000 45.000.000
5.000.000 90.000.000
60.000.000
1.932.023.500
430.925.000
530.540.000
I
Wadaslintang
1
Kaligowong
135.136.400
131.492.800
60.000.000
2
Sumbersari
114.943.500
109.518.600
6.200.000
2.000.000
3
Sumberejo
115.769.200
114.623.300
37.500.000
7.500.000
4
Erorejo
112.300.700
112.453.800
18.100.000
13.500.000
5
Karanganyar
119.048.800
117.897.900
18.500.000
12.150.000
6
Panerusan
112.441.200
123.869.300
9.500.000
3.000.000
7
Plunjaran
113.471.900
106.293.300
16.785.000
38.750.000
8
Kumejing
115.955.100
121.567.500
4.000.000
4.000.000
LKPJ 2013 Bab V – Penyelenggaraan Tugas Pembantuan
300
No.
Kecamatan/Desa
Penerimaan
Swadaya 2012
2012
2013
9
Lancar
136.382.300
140.022.100
6.000.000
10
Trimulyo
133.042.700
123.825.100
5.000.000
11
Tirip
130.619.600
124.362.900
71.000.000
250.000.000
12
Besuki
134.622.600
139.606.300
91.440.000
91.440.000
13
Gumelar
119.703.200
119.699.700
45.800.000
68.600.000
14
Ngalian
127.480.500
119.146.400
11.000.000
13.500.000
15
Kalidadap
116.704.700
112.692.900
10.000.000
16
Somogede
116.077.000
114.951.600
20.100.000
20.100.000
1.705.221.400
1.733.995.300
800.700.000
1.862.160.000
2013 6.000.000
J
Kejajar
1
Buntu
112.441.200
120.171.000
32.000.000
125.000.000
2
Sigedang
120.111.700
116.585.900
10.000.000
85.000.000
3
Tambi
126.202.400
124.548.600
4
Kreo
116.912.700
121.887.700
107.500.000
159.500.000
5
Serang
125.312.200
128.549.100
125.000.000
363.520.000
6
Igirmranak
110.213.000
112.943.500
59.700.000
187.140.000
7
Surengede
115.018.000
120.718.400
10.000.000
170.000.000
8
Tieng
121.531.800
126.945.400
9
Parikesit
104.008.000
110.642.300
64.000.000
70.000.000
10
Sembungan
106.022.600
100.622.500
17.500.000
159.000.000
11
Jojogan
102.696.100
104.528.500
12
Patakbanteng
113.612.500
118.001.500
13
Dieng
105.179.200
106.396.600
14
Sikunang
109.630.100
104.132.200
70.000.000
15
Campursari
116.329.900
117.322.100
55.000.000
215.000.000
K
Sukoharjo
1.974.359.500
1.940.555.900
696.545.500
726.340.000
1
Sempol
113.318.300
118.038.500
16.350.000
33.500.000
2
Karanganyar
112.958.100
116.302.900
11.000.000
11.000.000
3
Rogojati
123.143.900
117.245.700
10.000.000
10.000.000
4
Sukoharjo
122.703.200
119.888.000
15.000.000
10.000.000
5
Mergosari
117.300.700
117.359.000
148.000.000
149.000.000
6
Kupangan
106.537.900
103.396.100
14.000.000
14.000.000
7
Kajeksan
116.751.500
121.114.700
2.620.500
85.000.000
8
Gunungtugel
119.409.000
120.284.200
5.000.000
7.000.000
9
Gumiwang
113.003.400
113.755.500
31.000.000
37.000.000
10
Plodongan
108.786.800
109.264.200
22.675.000
12.370.000
11
Suroyudan
112.300.700
99.302.100
38.500.000
25.000.000
12
Pulus
117.079.500
116.340.000
85.000.000
20.720.000
13
Pucungwetan
114.174.700
110.642.000
65.750.000
68.000.000
14
Tlogo
130.385.300
125.530.500
115.800.000
115.800.000
LKPJ 2013 Bab V – Penyelenggaraan Tugas Pembantuan
78.000.000 250.000.000
250.000.000
301
Penerimaan
Swadaya 2012
No.
Kecamatan/Desa
2012
2013
15
Kalibening
116.517.300
110.864.500
55.000.000
67.000.000
16
Garunglor
117.454.300
111.887.700
27.000.000
7.000.000
17
Jebengplampitan
112.534.900
109.340.300
33.850.000
53.950.000
L
Selomerto
2.472.863.600
2.504.952.100
1.348.181.800
914.887.200
1
Kecis
117.240.600
120.585.700
19.000.000
25.000.000
2
Kaliputih
116.817.500
119.850.000
51.900.000
138.865.000
3
Candi
106.772.200
101.560.800
66.000.000
0
4
Balekambang
117.895.100
119.453.800
60.000.000
60.000.000
5
Karangrejo
118.003.400
114.718.100
47.000.000
47.000.000
6
Krasak
115.111.700
109.057.200
35.000.000
35.500.000
7
Gunungtawang
101.344.600
122.850.000
172.000.000
8
Pakuncen
116.537.900
114.152.000
51.156.800
52.072.200
9
Sumberwulan
112.534.900
122.000.900
114.500.000
137.600.000
10
Plobangan
115.880.500
118.434.800
61.575.000
11
Simbarejo
115.646.200
104.679.900
18.900.000
12
Wulungsari
108.552.500
104.811.600
45.000.000
13
Bumitirto
105.741.500
102.797.700
7.500.000
14
Semayu
98.896.600
108.774.200
10.000.000
15
Adiwarno
105.975.700
112.908.100
21.000.000
16
Kadipaten
117.360.600
112.908.100
177.200.000
185.000.000
17
Sinduagung
106.678.500
109.340.300
9.000.000
15.000.000
18
Wilayu
108.880.500
109.736.500
54.000.000
54.000.000
19
Kalierang
116.657.800
116.403.700
134.950.000
121.950.000
20
Sidorejo
104.195.400
109.170.400
14.000.000
14.000.000
21
Tumenggungan
125.091.100
127.341.900
164.000.000
22
Ngadimulyo
121.048.800
123.416.400
14.500.000
M
Mojotengah
1.576.814.540
1.607.645.000
949.402.000
1.353.550.000
1
Guntur Madu
125.405.900
130.643.700
31.824.000
113.700.000
2
Pungangan
105.038.800
113.472.700
30.000.000
12.000.000
3
Larangan Kulon
93.867.100
102.660.400
4
Candirejo
101.524.800
94.462.000
5.850.000
5
Mojosari
125.766.100
70.515.000
530.500.000
447.850.000
6
Keseneng
119.769.200
116.623.300
190.000.000
305.000.000
7
Bumirejo
120.940.400
121.435.100
8
Kebrengan
106.444.200
110.113.300
9
Blederan
123.237.600
124.152.000
10
Wonokromo
107.147.000
82.943.500
11
Krasak
109.489.600
102.797.700
12
Sukorejo
LKPJ 2013 Bab V – Penyelenggaraan Tugas Pembantuan
55.482.500
2013
18.900.000
10.000.000
29.028.000 14.500.000
15.500.000 48.000.000
302
Penerimaan
Swadaya 2012
No.
Kecamatan/Desa
2012
2013
13
Sojopuro
50.373.600
70.515.000
14
Derongisor
49.856.340
65.919.800
15
Deroduwur
119.562.600
121.114.700
4.000.000
16
Slukatan
118.391.300
124.794.300
113.700.000
N
Watumalang
1.793.646.100
1.780.979.700
692.992.300
1
Wonosroyo
120.546.500
117.039.100
2
Gumawang Kidul
114.643.200
121.491.400
3
Banyukembar
128.577.200
130.265.800
4
Kuripan
115.486.500
117.888.000
15.000.000
5
Limbangan
111.269.900
103.496.800
36.000.000
6
Gondang
117.521.700
121.321.600
15.000.000
7
Bumiroso
110.192.300
109.057.200
110.192.300
8
Pasuruhan
124.234.700
118.554.800
124.000.000
9
Watumalang
114.549.500
111.294.700
124.000.000
10
Binangun
136.228.600
127.482.000
50.000.000
142.500.000
11
Lumajang
125.531.900
135.643.700
114.000.000
97.000.000
12
Wonokampir
116.504.200
118.284.500
19.000.000
19.000.000
13
Krinjing
126.028.100
128.775.600
27.800.000
29.300.000
14
Mutisari
118.157.100
110.326.700
3.000.000
31.000.000
15
Kalidesel
114.174.700
110.057.800
970.108.700
924.856.700
86.750.000
120.660.000
55.000.000
2013
411.500.000
707.050.000 57.000.000 110.000.000 36.000.000
184.000.000
1.250.000
O
Kalibawang
1
Kalikarung
130.947.500
134.323.300
7.500.000
7.500.000
2
Pengarengan
116.423.600
117.453.800
7.500.000
7.500.000
3
Tempurejo
129.448.300
118.716.100
6.500.000
61.160.000
4
Dempel
121.640.600
119.791.700
15.000.000
10.000.000
5
Karangsambung
121.952.000
131.681.300
7.500.000
7.500.000
6
Depok
108.020.900
84.755.000
15.250.000
7
Kalialang
125.955.000
129.982.800
20.000.000
8
Mergolangu
115.720.800
88.152.700
7.500.000
Jumlah Total
26.613.413.420
26.658.528.900
13.483.496.000
27.000.000 15.061.586.213
Sumber: Bapermasdes(2014)
LKPJ 2013 Bab V – Penyelenggaraan Tugas Pembantuan
303
Tabel V.3 Data Hasil pembangunan menggunakan dana ADD Tahun 2013 No.
Jenis Kegiatan
Jumlah
Satuan
1
Jalan telasah / rolak
14.255
m2
2
Rabat beton
27.660
m
3
Talud / senderan
4
Jembatan
102
unit
5
Aspal
100
m
6
Air bersih
7
Irigasi
8
Pavingisasi
3.154
m
28
unit
344
m
8.140
m
9
Pemugaran rumah
10
Bantuan sosial masyarakat miskin
11
Bantuan ke TK/PAUD
404
lembaga
12
Bantuan ke TPQ
524
lembaga
13
Bantuan ke SD/MI
65
lembaga
14
Bantuan/fasilitasi sarpras perpustakaan desa
22
unit
15
Beasiswa bagi siswa kurang mampu
1.323
16
Bantuan kesehatan/ untuk Polindes
136
unit
17
Pelayanan kesehatan (posyandu-PMT)
3.889
kali
18
Bantuan Penyandang Masalah Sosial
1.828
orang
19
Fasilitasi KB bagi warga miskin
131
orang
20
Fasilitasi kelas ibu hamil
156
kelompok
21
Penyuluhan Penanggulangan HIV/AIDS
60
kali
22
Pengadaan Papan Senja Keluarga
49
unit
23
Pembuatan MCK
10
unit
24
Pembuatan bak sampah
79
unit
25
Jambanisasi
15
unit
26
Rehab gedung balai desa
58
buah
27
Fasilitasi penerangan jalan
11
unit
28
Gapura Desa
60
buah
29
Tugu Batas Desa
43
buah
30
Rehab kantor Desa
23
unit
31
Pengadaan Sepeda motor
9
unit
32
Pengadaan tanah kas desa
225
m2
33
Pelatihan tentang pemerintahan desa
34
Rehabilitasi Lapangan OR
50
buah
35
Fasilitasi Kegiatan Pemuda dan OR
21
kelompok
36
Bantuan alat kesenian
217
kelompok
37
Pelatihan keterampilan usaha
65
kelompok
38
99
lembaga
39
Penguatan modal koperasi/ kelompok usaha/ BUMDes Fasilitasi pengadaan bibit tanaman
40
Fasilitasi pengadaan bibit ternak
LKPJ 2013 Bab V – Penyelenggaraan Tugas Pembantuan
102 1.633
1.025
rumah KK
orang
orang
43.774
buah
174
ekor
304
No. 41
Jenis Kegiatan Fasilitasi kepada Gapoktan
42
Bantuan sarpras pertanian
Jumlah 22 3
Satuan kelompok unit
Sumber: Bapermasdes (analisis, 2014)
Ke depan, mekanisme pengelolaan ADD perlu didorong untuk memberikan keleluasaan bagi desa dalam menentukan program dan kegiatan yang akan dilakukan agar berdasarkan kebutuhan/ permasalahan serta prioritas dan fokus pembangunan yang dimiliki masingmasing desa. Sehingga hasil capaian kegiatan bisa menjadi lebih efektif dan efisien. Pendampingan oleh kecamatan dan kabupaten dalam bentuk monitoring dan evaluasi intensif berkelanjutan juga sangat diperlukan untuk memastikan bahwa kegiatan yang direncanakan dan dilaksanakan tepat sasaran dan tujuan.
LKPJ 2013 Bab V – Penyelenggaraan Tugas Pembantuan
305
