BAB IV PENYELENGGARAAN TUGAS PEMBANTUAN

LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH ( L P P D ) KOTA SEMARANG TAHUN 2013

BAB IV PENYELENGGARAAN TUGAS PEMBANTUAN Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota diatur dalam Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2007, dimana pengaturan kewenangan Pemerintahan

terbagi

menjadi

Kewenangan

Pusat,

Desentralisasi,

Dekonsentrasi, Tugas Pembantuan. Penyerahan kewenangan kepada Pemerintah

Daerah

diselenggarakan

melalui

asas

desentralisasi.

Sedangkan asas dekonsentrasi dan tugas pembantuan diselenggarakan karena

tidak

semua

wewenang

dan

tugas

pemerintahan

dapat

didistribusikan dengan menggunakan asas desentralisasi. Implikasi dari pembagian kewenangan pusat dan daerah salah satunya adalah dari sisi pendanaan. Artinya terdapat kewenangan pusat yang dibiayai oleh APBN melalui Kementerian/ Lembaga, kewenangan Pemerintah Daerah yang dibiayai oleh APBD, serta terdapat Urusan Bersama Pusat dan Daerah yang diselenggarakan bersama oleh Pemerintah dan Pemerintah Daerah yang dananya bersumber dari APBN (DUB) dan dari APBD (DDUB). Pelaksanaan dekonsentrasi dan tugas pembantuan diatur dalam Pasal 20 ayat (2) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan Pasal 92, Pasal 99, dan Pasal 108 Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang

Perimbangan

Keuangan

antara

Pemerintah

Pusat

dan

Pemerintahan Daerah, sedangkan Pedoman Pendanaan Urusan Bersama Pusat dan Daerah (lingkup PNPM-MP) diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor.168 /PMK.07/2009. Penyelenggaraan asas tugas pembantuan adalah penugasan Pemerintah kepada Daerah dan/atau Desa, dari pemerintah Provinsi kepada

Kabupaten/Kota

Kabupaten/Kota

kepada

dan/atau Desa

Desa,

untuk

serta

dari

Pemerintah

menyelenggarakan

urusan

pemerintahan dan pembangunan yang disertai dengan kewajiban melaporkan

pelaksanaannya

dan

mempertanggung

jawabkannya

kepada yang memberi penugasan. Pemberian tugas pembantuan dimaksudkan

untuk

penyelenggaraan

meningkatkan

pemerintahan,

efisiensi

pengelolaan

dan

efektivitas

pembangunan,

dan

pelayanan umum. Selain itu pengaturan pendanaan kewenangan Pemerintah melalui APBN mencakup pendanaan sebagian urusan pemerintahan yang dilimpahkan kepada Gubernur sebagai wakil pemerintah di daerah

515


berdasarkan asas dekonsentrasi, dan sebagian urusan pemerintahan yang ditugaskan kepada Daerah Provinsi melalui asas tugas pembantuan. Hal ini sejalan dengan Undang-Undang No. 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah yang menyatakan bahwa perimbangan keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah merupakan suatu sistem yang menyeluruh dalam rangka pendanaan atas penyelenggaraan asas desentralisasi, dekonsentrasi, tugas pembantuan dan Urusan Bersama. Berdasarkan

pola

penyelenggaraan

dana

pertanggungjawaban dekonsentrasi

dan

dan tugas

pelaporan pembantuan

sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2008, maka yang menjadi kewajiban Pemerintah Kota Semarang hanyalah pelaporan tugas pembantuan dan urusan bersama. Pada anggaran induk tahun 2013, Pemerintah Kota Semarang memperoleh

alokasi

dana

APBN

untuk

penyelenggaraan

Tugas

Pembantuan dan Urusan Bersama sebesar Rp 20.675.431.000,- yang terdiri dari : 1.

Dana Tugas Pembantuan (TP) sejumlah Rp.6.069.181.000,-

2.

Dana Urusan Bersama (DUB) sejumlah Rp.14.606.250.000,-. Namun pada anggaran perubahan (APBNP), terdapat Revisi DIPA

Tugas Pembantuan dari Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi tanggal 20 September 2013 terkait penambahan

anggaran kegiatan

Padat Karya Infrastruktur sebesar Rp.277.650.000,-, dan revisi DIPA Dana Urusan Bersama (DUB) dari Kementerian Pekerjaan Umum tanggal 21 Oktober 2013 untuk Pendampingan Program Percepatan Perluasan Pembangunan Infrastruktur Permukiman (P4IP) pada 16 Kelurahan di wilayah 6 kecamatan sebesar Rp.4.000.000.000,-. Sehingga jumlah alokasi dana penyelenggaraan Tugas Pembantuan dan Urusan Bersama yang diselenggarakan di Pemerintah Kota Semarang menjadi sebesar Rp 24.953.081.000,- yang terdiri 1.

Dana Tugas Pembantuan (TP) sebesar Rp.6.346.831.000,-

2.

Dana Urusan Bersama (UB) sebesar Rp.18.606.250.000,-. Secara keseluruhan penyelenggaraan Tugas Pembantuan dan

Urusan Bersama di Kota Semarang, mempunyai realisasi fisik sebesar 83,78% dengan realisasi keuangan sebesar Rp.24.103.887.485,- atau sebesar 96,86%.

Adapun

secara

terinci,

Pembantuan dan Urusan Bersama

penyelenggaraan

kegiatan

Tugas

pada masing-masing SKPD adalah

sebagai berikut :

516


1. Dinas Pertanian Kota Semarang (TP) Melaksanakan Kementerian

penugasan Pertanian

dari

melalui

Direktorat DIPA

Jenderal

Hortikultura,

Nomor.018.04.4.0391135/2013

dengan anggaran sebesar Rp. 1.298.000.000,-. 2. Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kota Semarang (TP) Melaksanakan

penugasan

dari

Direktorat

Jenderal

Pembinaan

Penempatan Tenaga Kerja, Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi melalui DIPA Nomor. 026-04.4.039645/2013 dengan anggaran murni sebesar Rp.291.631.000,-. Namun setelah terbit DIPA Revisi tanggal 20 September 2013 yang menambahkan kegiatan Padat Karya Infrastruktur 1 paket sebesar Rp.277.650.000,- sehingga anggaran DIPA menjadi Rp.569.281.000,3. Dinas Kesehatan Kota Semarang (TP) Melaksanakan Penugasan dari Direktorat Jenderal Bina Gizi dan Kesehatan Ibu dan Anak, Kementerian Kesehatan melalui DIPA Nomor.024.03.4.039646/2013

dengan

anggaran

sebesar

Rp.3.179.550.000,4. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Semarang (TP) Melaksanakan penugasan dari Direktorat Jenderal Bina Pembangunan Daerah, Kementerian Dalam Negeri melalui

DIPA

Nomor.

010.06.4.035152/2013 dengan anggaran sebesar Rp.1.300.000.000,5. Dinas Tata Kota dan Perumahan Kota Semarang (UB) Melaksanakan Urusan Bersama dari Direktorat Jenderal Cipta Karya, Kementerian

Pekerjaan

Umum

melalui

DIPA

Nomor.

033.05.5.503118/2013 dengan anggaran sebesar Rp. 14.606.250.000,-. Namun setelah terbit DIPA Revisi tanggal 21 Oktober 2013 yang menambahkan Perluasan

Kegiatan

Pendampingan

Pembangunan Infrastruktur

Program

Permukiman

Percepatan

(P4IP) sebesar

Rp.4.000.000.000,- sehingga anggaran DIPA menjadi Rp. 18.606.250.000,Program

dan

Kegiatan

yang

dilaksanakan

Pemerintah

Kota

Semarang dalam penyelenggaraan Tugas Pembantuan dan Urusan Bersama pada tahun 2013 yang ditugaskan dari Kementerian / Lembaga adalah sebagai berikut : A.

KEMENTERIAN PERTANIAN 1. Dasar Hukum : Nomor.018.04.4.0391135/2013. 2. Instansi Pemberi Tugas : Direktorat Jenderal Hortikultura

517


3. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang melaksanakan : Dinas Pertanian Kota Semarang 4. Realisasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan : Dalam

melaksanakan

Produktivitas

dan

Program

Mutu

Produk

Peningkatan Tanaman

Produksi, Hortikultura

Berkelanjutan dengan anggaran sebesar Rp. 1.298.000.000,melalui 3 kegiatan berikut : a. Kegiatan Peningkatan Produksi, Produktivitas dan Mutu Produk Tanaman

Buah

Berkelanjutan,

anggaran

Rp.473.000.000,- dan terealisasi sebesar

sebesar

Rp.438.140.400,-

(92,63%) dengan fisik 100 % Kegiatan

ini

produktivitas

bertujuan dan

mutu

untuk buah

peningkatan durian

produksi,

lokal

melalui

pengembangan kawasan, sekolah lapang, pemberdayaan usaha serta pelatihan dengan mengambil lokasi kegiatan di Kecamatan Mijen, Gunungpati dan ngaliyan Adapun keluaran dari kegiatan ini adalah : 1) Pengembangan Kawasan Tanaman Buah, anggaran Rp.398.000.000,- dan terealisasi sebesar Rp.386.726.400,(97,17%) dan fisik 100 % Dalam kegiatan ini dilakukan pengembangan Kawasan Tanaman Buah Durian lokal pada lahan seluas 40 hektare di Kecamatan Mijen dan diberikan Bantuan Sosial sebesar Rp.355.570.000,- yang diberikan kepada 4 Kelompok Tani, yaitu : KT. Sumber Rejeki dengan luas areal 15 Ha (Kel. Cangkiran, Kec. Mijen), KT. Mbangun Karso dengan luas areal 15 Ha (Kel. Purwosari, Kec. Mijen), KT. Ngudi Rahayu dengan luas areal 7,5 Ha (Kel. Karangmalang, Kec. Mijen), KT. Amanah dengan luas areal 2,5 Ha (Kel. Karang Malang, Kec. Mijen) Bantuan yang diberikan berupa : bibit buah durian lokal unggulan (kholil) sebanyak 4.400 batang. Berdasarkan surat

dari

Direktorat

Jenderal

Hortikultura

No.216/KV.210/D/6/13 tanggal 6 Juni 2013 tentang Ralat Petunjuk Teknis Pengembangan Hortikultura maka untuk pengembangan kawasan durian diberikan tanaman sela berupa komoditas pisang raja bulu kuning sebanyak 200 batang.

518


2) Sekolah Lapang GAP / Good Agriculture Practice, anggaran

Rp.60.000.000,-

dan

terealisasi

sebesar

Rp.49.514.000,- (82,52%) dan fisik 100 % Pada kegiatan ini diberikan pelatihan baik secara teori maupun praktek mengenai budidaya buah durian sesuai dengan Standar Operasi Prosedur di Kota Semarang yang diikuti oleh 2 kelompok tani , yaitu : Kelompok I :

Gapoktan Subur Sejahtera (Kel. Wonoplumbon, Kec. Mijen)

Gapoktan Ambar Arum ( Kel. Mangunsari, Kec. Gunungpati)

KT. Subur Makmur (Kel. Kandri, Kec. Gunungpati )

KT. Sumber Rejeki (Kel. Patemon, Kec. Gunungpati )

KT. Muda Mandiri (Kel. Kandri, Kec. Gunungpati )

KT. Sejahtera (Kel. Podorejo, Kec. Ngaliyan )

KT. Sumber Raharjo (Kel. Wates, Kec. Ngaliyan)

Kelompok II :

KT. Sumber Rejeki ( Kel. Cangkiran, Kec. Mijen )

KT. Mbangun Karso (Kel. Purwosari, Kec. Mijen)

KT. Ngudi Rahayu (Kel. Karangmalang, Kec. Mijen)

KT. Amanah (Kel. Karang Malang, Kec. Mijen)

3) Pemberdayaan Kelembagaan Usaha Buah Mendukung Peningkatan Mutu (1 lembaga ), anggaran Rp.15.000.000,dan terealisasi sebesar Rp.15.000.000,- (100%) dan fisik 100 % Pada tahun 2012 telah dibentuk Asosiasi Buah Mutiara Makmur, dan pada tahun 2013 ini dilakukan pemberdayaan Kelembagaan Asosiasi Buah tersebut dengan fasilitasi pertemuan sebanyak 11 kali. Dari sebelas pertemuan tersebut, 7 pertemuan dilakukan di BPP Gunungpati, sedangkan 4 pertemuan lainnya dilakukan di BPP Mijen. Asosiasi tersebut merupakan perkumpulan dari 60 orang dari petani buah jambu delima, jambu Kristal, jambu Citra, pisang Bulu, pisang kepok, sirsat, srikaya,

519


durian, kelengkeng itoh, kelengkeng ping-pong, dan masih banyak lagi lainnya. Tujuan perkumpulan ini adalah membentuk pasar bagi

hasil

buah

anggota

(dengan

kualitas

yang

ditentukan) ke Tempat Penjualan Buah seperti Hortimart, Swalayan dan sebagainya. Sehingga petani anggota tidak lagi kesulitan memasarkan hasil buahnya, selain itu juga untuk standarisasi harga yang akan berdampak kepada penghasilan mereka. Manfaat lainnya adalah petani saling bertukar informasi mengenai budidaya buah sehingga dapat menghasilkan buah berkualitas yang memenuhi standar tertentu. b. Kegiatan Peningkatan Produksi, Produktivitas dan Mutu Produk Florikultura Berkelanjutan, anggaran sebesar Rp.715.000.000,dan terealisasi sebesar Rp.702.246.000,- (98,22%) dengan fisik 100 % Kegiatan

ini

bertujuan

untuk

peningkatan

produksi,

produktivitas tanaman florikultura (anggrek dan tanaman hias lainnya)

melalui

pengembangan

kawasan,

penyediaan

sarana dan prasarana budidaya, dan penyediaan sarana prasarana pasca panen. Adapun

keluaran

dari

Kegiatan

Peningkatan

Produksi,

Produktivitas dan Mutu Produk Florikultura Berkelanjutan sebagai berikut : 1) Pengembangan Kawasan Tanaman Florikultura, anggaran Rp. 545.000.000,-

terealisasi Rp.537.236.000,- (98,58 %)

dengan fisik 100 %. Untuk mendukung pengembangan kawasan tanaman anggrek

di

Kecamatan

Mijen,

Tembalang

dan

Gunungpati pada lahan seluas 10.000. m2, diberikan Bantuan Sosial sebesar

Rp.494.980.000,- berupa benih

/pupuk / pestisida / plastik UV / paranet yang diberikan kepada 8 Kelompok Tani / Gabungan Kelompok Tani yaitu : KT.Barokah (Kel. Polaman, Kec. Mijen), KT. Sumber Makmur I (Kel. Meteseh, Kec. Tembalang), KT. Karya Makmur (Kel. Polaman, Kec. Mijen), KT. Sido Mukti (Kel. Polaman, Kec.

520


Mijen), KT. Rejomulyo (Kel. Purwosari, Kec. Mijen), KT. Mekar II (K el. Wonolopo, Kec. Mijen), KT. Mulya Sejahtera (Kel. Plalangan, Kec. Gunungpati), dan KT. Mekarsari (Kel. Jangli, Kec. Tembalang ) 2) Pengadaan Sarana Prasarana Budidaya

( 1 unit ),

anggaran Rp 100.000.000,- terealisasi Rp.98.830.000,- (98,83 %) dengan fisik 100 %. Pada

kegiatan

Gunungpati

ini

dibangun

beserta

Sarana

green

house

Prasarana

di

BPP

Budidaya

diantaranya : rumah lindung, rak, penyemprot air dan kelengkapan

green

house

lainnya.

Kelompok

Tani

penerima manfaat kegiatan ini adalah KT. BAROKAH (Kelurahan Gunungpati, Kecamatan Gunungpati ). 3) Pengadaan Sarana Prasarana melalui fasilitasi sarana pasca panen ( 2 unit ), anggaran Rp 70.000.000,terealisasi Rp.66.180.000,- (94,54 %) dengan fisik 100 %. Bantuan

Sarana

Prasarana

pasca

panen

senilai

Rp.49.180.000,- diberikan berupa : gerobak dorong / rak tanaman / meja tanaman / fiber box. Kelompok Tani penerima manfaat kegiatan ini adalah : KT. Agri Pesona ( Kelurahan Ngaliyan, Kecamatan Ngaliyan) dan KT. Mawar Indah ( Kelurahan Jerakah Kecamatan Tugu ). c. Kegiatan Dukungan Manajemen dan Teknis lainnya pada Ditjen Hortikultura, anggaran Rp.110.000.000,- dan terealisasi sebesar Rp.98.272.195,- (99,34%) dengan fisik 100 % Kegiatan ini bertujuan untuk mewujudkan administrasi yang tertib serta laporan hasil monitoring dan evaluasi kegiatan. Adapun keluaran yang diharapkan dalam kegiatan ini adalah : 1) Penataan Kegiatan

dan

Pengolahan

Pengembangan

Laporan Hortikultura,

Pelaksanaan anggaran

Rp.20.140.000,- terealisasi sebesar Rp.13.272.750,- ( 65,90 %) dengan fisik 100 %. Target yang ingin dicapai kegiatan ini adalah tersusunnya laporan

pelaksanaan

Kegiatan

Pengembangan

Hortikultura sebanyak 1 laporan.

521


2) Penataan dan Pengelolaan Perencanaan, Keuangan, dan

Perlengkapan

Kepegawaian

Kegiatan

Pengembangan Hortikultura, anggaran Rp.13.860.000,terealisasi sebesar Rp.8.999.445,- ( 64,93 %) dengan fisik 100 %. 3) Layanan

Perkantoran

(12

bulan),

76.000.000,- terealisasi sebesar

anggaran

Rp.

Rp.76.000.000,- ( 100 %)

dengan fisik 100%. Secara

keseluruhan,

018.04.4.0391135/2013

pelaksanaan

dengan

alokasi

DIPA

Nomor.

anggaran

sebesar

Rp.1.298.000.000,- oleh Satuan Kerja Dinas Pertanian Kota Semarang mempunyai capaian fisik sebesar 100 % dengan realisasi keuangan Rp.1.251.758.595,- atau sebesar 96,44% . B.

KEMENTERIAN TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI 1. Dasar Hukum : DIPA: Nomor.026-04.4.039645/2013 2. Instansi Pemberi Tugas : Direktorat Jenderal Pembinaan Penempatan Tenaga Kerja 3. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang melaksanakan : Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kota Semarang 4. Program dan Kegiatan yang dilaksanakan : Untuk merelisasikan Program Penempatan dan Perluasan Kesempatan Kerja dengan anggaran Rp.569.281.000,- sesuai DIPA Nomor. 026-04.4.039645/2013 , Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi melaksanakan : a.

Padat Karya Infrastruktur, anggaran Rp. 505.300.000,- terealisasi Rp.505.300.000,- dan fisik 100% . Dalam

kegiatan

ini

diberikan

kerja

waktu

tertentu

(pekerjaan sementara) kepada 176 O/H penganggur yang terbagi dalam 8 kelompok dengan masing-masing kelompok beranggotakan 22 orang ( 1 orang tenaga tukang, 1 orang kepala kelompok dan 20 orang anggota ) selama 30 hari kerja untuk melakukan pekerjaan pengerasan dan pavingisasi jalan. Kegiatan ini dilaksanakan di dua tempat yaitu di Kelurahan Kandri, Kecamatan Gunungpati dan Kelurahan Wonoplumbon, Kecamatan Mijen (termasuk basis kemiskinan).

522


Selain

itu

dilakukan

di

Kelurahan

pekerjaan

Kandri

Kecamatan

pengerasan

dan

sepanjang 400 m dan lebar 3,5 meter

Gunungpati

pavingisasi

jalan

( 2,5 meter paving

dengan 1 meter pengerasan jalan kanan & kiri ) yang dijadwalkan pada tanggal 10 Mei 2013 sampai dengan 26 Juni 2013. Sedangkan di Kelurahan Wonoplumbon Kecamatan Mijen dilakukan pekerjaan pavingisasi panjang 320 m dan lebar 2,5 meter, dan kegiatan pengerasan dengan panjang 320 m dengan lebar 1 m. Dari

anggaran

diantaranya

yang

digunakan

ada,

sebesar

untuk

Rp

200.000.000,-

pengadaan

material

pembangunan jalan untuk 2 paket pekerjaan padat karya infrastruktur. Sedangkan sisanya untuk biaya upah tenaga kerja ( upah kepala kelompok sebesar Rp.55.000,-, tenaga tukang sebesar Rp.50.000,- dan pekerja sebesar Rp.45.000,- perorang per hari kerja). b.

Layanan Perkantoran (9 bulan) , dengan anggaran sebesar Rp. 63.981.000,- terealisasi Rp.63.981.000,- dengan fisik 100% Kegiatan ini merupakan kegiatan administrasi, mulai dari seleksi proposal, identifikasi lapangan sampai dengan pelaporan kegiatan.

. Secara keseluruhan, penyelenggaraan Program Penempatan dan Perluasan Kesempatan Kerja sesuai

DIPA Nomor. 026-

04.4.039645/2013 dengan anggaran sebesar Rp.569.281.000,- yang dilaksanakan oleh Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kota Semarang

pada

Kegiatan

Pengembangan

dan

Peningkatan

Perluasan Kesempatan Kerja telah terlaksana dengan realisasi fisik sebesar 100 % dengan serapan keuangan sebesar Rp.569.281.000,atau sebesar 100 %. Dengan adanya kegiatan ini bisa memberikan pekerjaan sementara bagi 88

penganggur yang terbagi dalam 4 kelompok

dengan anggota setiap kelompoknya sebanyak 22 orang sehingga dapat meningkatkan penghasilan mereka dan peningkatan kualitas jalan lingkungan melalui padat karya infrastruktur.

523


C.

KEMENTERIAN KESEHATAN 1. Dasar Hukum : DIPA Nomor. 024.03.4.039646 / 2013 2. Instansi Pemberi Tugas : Direktorat Jenderal Bina Gizi dan Kesehatan Ibu dan Anak 3. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang melaksanakan : Dinas Kesehatan Kota Semarang 4. Program dan Kegiatan yang dilaksanakan : Dalam melaksanakan Program Bina Gizi dan Kesehatan Ibu dan Anak sesuai

DIPA

Nomor. 024.03.4.039646 / 2013 dengan

anggaran sebesar Rp.3.179.550.000,- meliputi bantuan operasional puskesmas Rp.2.775.000.000,- Dinas Kesehatan telah melakukan : a. Bantuan Operasional Kegiatan untuk 37 Puskesmas, anggaran Rp.3.014.890.000,- terealisasi Rp.3.008.656.640,- (99,79%) dengan fisik 100 % Kegiatan

ini

merupakan

bantuan

dana

melalui

Kementerian Kesehatan kepada pemerintahan Kabupaten/Kota dalam melaksanakan pelayanan kesehatan sesuai Standar Pelayanan Minimal (SPM) Kesehatan menuju MDGs (Millennium Development Goals) dengan meningkatkan kinerja Puskesmas dan

Jaringannya

serta

Upaya

Kesehatan

Bersumberdaya

Masyarakat (UKBM) dalam menyelenggarakan

pelayanan

kesehatan promotif dan preventif. Meskipun telah terdapat dana BOK, Pemerintah Daerah tetap berkewajiban menyediakan dana operasional yang tidak terbiayai melalui BOK. Alokasi dana BOK ini tidaklah sama besarnya pada setiap puskesmas yang ada, namun sesuai dengan jumlah penduduk miskin, jangkauan pelayanan dan ketersediaan sumberdaya manusia di masingmasing puskesmas. Sedangkan ruang lingkup pemanfaatan dana BOK di Puskesmas dan Jaringannya terdiri dari 3 hal, yaitu : 1. Upaya Kesehatan di Puskesmas, meliputi Kesehatan Ibu dan Anak (KIA) dan Keluarga Berencana (KB) Imunisasi, Perbaikan Gizi Masyarakat, Promosi Kesehatan, Penyehatan Lingkungan, dan Pengendalian Penyakit 2. Penunjang Pelayanan Kesehatan 3. Penyelenggaraan Manajemen Puskesmas

524


Untuk melaksanakan Program ini, Kepala Dinas Kesehatan Kota Semarang menerbitkan Surat Keputusan Nomor.900/052 Tanggal 2 Januari 2013 tentang Tim Pengelola Bantuan Operasional Kesehatan (BOK) di Kota Semarang tahun 2013, Surat Keputusan Nomor. 900/364 Tanggal 14 Januari 2013 tentang Penetapan Tim Pengelola Bantuan Operasional Kesehatan (BOK) di Puskesmas se Kota Semarang Tahun 2013 dan Surat Keputusan Nomor. 900 / 365 tanggal 14 Januari 2013 tentang Penerimaan Dana Bantuan Operasional Kesehatan (BOK) di Puskesmas se Kota Semarang Tahun 2013. Sesuai

dengan

Keputusan

Kepala

Dinas

Kesehatan

Kota

Semarang Nomor 900 / 365 tanggal 14 Januari 2013, Penerimaan Dana Bantuan Operasional Kesehatan (BOK) di Puskesmas se Kota Semarang Tahun 2013 ditetapkan sebagai berikut : 1.

Puskesmas PONCOL menerima alokasi dana BOK sebesar Rp.91.071.000,-

2.

Puskesmas MIROTO menerima alokasi dana BOK sebesar Rp. 69.108.000,-

3.

Puskesmas BANDARHARJO

menerima alokasi dana BOK

sebesar Rp.82.426.000,4.

Puskesmas BULU LOR menerima alokasi dana BOK sebesar Rp.78.484.000,-

5.

Puskesmas HALMAHERA menerima alokasi dana BOK sebesar Rp.74.745.000,-

6.

Puskesmas BUGANGAN menerima alokasi dana BOK sebesar Rp.44.996.000,-

7.

Puskesmas KARANGDORO menerima alokasi dana BOK sebesar Rp.59.817.000,-

8.

Puskesmas PANDANARAN menerima alokasi dana BOK sebesar Rp.90.946.000,-

9.

Puskesmas LAMPER TENGAH menerima alokasi dana BOK sebesar Rp.54.950.000,-

10. Puskesmas KARANG AYU menerima alokasi dana BOK sebesar Rp.53.951.000,11. Puskesmas LEBDOSARI menerima alokasi dana BOK sebesar Rp.65.691.000,12. Puskesmas MANYARAN menerima alokasi dana BOK sebesar Rp.60.072.000,525


13. Puskesmas KROBOKAN menerima alokasi dana BOK sebesar Rp.45.087.000,14. Puskesmas NGEMPLAK SIMONGAN menerima alokasi dana BOK sebesar Rp.44.538.000,15. Puskesmas GAYAMSARI menerima alokasi dana BOK sebesar Rp.97.662.000,16. Puskesmas CANDI LAMA menerima alokasi dana BOK sebesar Rp.64.438.000,17. Puskesmas KAGOK menerima alokasi dana BOK sebesar Rp.63.721.000,18. Puskesmas PEGANDAN menerima alokasi dana BOK sebesar Rp.95.230.000,19. Puskesmas GENUK menerima alokasi dana BOK sebesar Rp.84.623.000,20. Puskesmas BANGET AYU menerima alokasi dana BOK sebesar Rp.89.852.000,21. Puskesmas TLOGOSARI WETAN menerima alokasi dana BOK sebesar Rp.121.462.000,22. Puskesmas TLOGOSARI KULON menerima alokasi dana BOK sebesar Rp.110.609.000,23. Puskesmas KEDUNGMUNDU


sebesar Rp.130.450.000,24. Puskesmas ROWOSARI menerima alokasi dana BOK sebesar Rp.78.152.000,25. Puskesmas NGESREP menerima alokasi dana BOK sebesar Rp.62.845.000,26. Puskesmas

PADANGSARI

menerima

alokasi

dana

BOK

sebesar Rp.57.432.000,27. Puskesmas SRONDOL menerima alokasi dana BOK sebesar Rp.65.810.000,28. Puskesmas PUDAKPAYUNG menerima alokasi dana BOK sebesar Rp.52.810.000,29. Puskesmas

GUNUNGPATI menerima alokasi dana BOK

sebesar Rp.117.359.000,30. Puskesmas SEKARAN menerima alokasi dana BOK sebesar Rp.67.878.000,31. Puskesmas MIJEN menerima alokasi dana BOK sebesar Rp.115.247.000,-

526


32. Puskesmas KARANGMALANG menerima alokasi dana BOK sebesar Rp.53.177.000,33. Puskesmas TAMBAK AJI menerima alokasi dana BOK sebesar Rp.69.973.000,34. Puskesmas

PURWOYOSO

menerima

alokasi

dana

BOK

sebesar Rp.52.069.000,35. Puskesmas NGALIYAN menerima alokasi dana BOK sebesar Rp.96.836.000.000,36. Puskesmas MANGKANG


sebesar Rp.62.643.000,37. Puskesmas KARANGANYAR menerima alokasi dana BOK sebesar Rp.48.840.000,Dari anggaran sebesar Rp.3.179.550.000,-

yang dialokasikan

untuk BOK kepada 37 puskesmas se-Kota Semarang sebesar Rp.2.775.000.000,- sedangkan sebesar Rp.164.660.000,- digunakan untuk biaya pengelolaan Satuan Kerja Bantuan Operasional Kesehatan (BOK) di Dinas Kesehatan. Pemanfaatan dana Bantuan Operasional Kesehatan (BOK) di 37 Puskesmas se Kota Semarang diantaranya untuk penyuluhan KRR (Kesehatan Reproduksi Remaja), Posyandu Lansia, Posyandu Balita, penyuluhan jajanan Anak Sekolah dan Penjaringan Anak Sekolah, BIAS (Bulan Imunisasi Anak Sekolah), Pendataan Ibu hamil,

pelayanan

nifas,

pelacakan

kematian

neonatal,

pemantauan ibu hamil resiko tinggi dan lain sebagainya. b. Pelaporan

dan

Pencatatan

(1

Laporan)

,

anggaran

Rp.22.480.000,- terealisasi Rp.21.158.000,- (94,12 %) dan fisik 100 % Hasil pencatatan semua kegiatan di Puskesmas secara bulanan dilakukan rekapitulasi dalam suatu laporan pelaksanaan dengan

menggunakan

Sistem

Pencatatan

dan

Pelaporan

Bantuan Operasional Kesehatan oleh Puskesmas di Kota (SIKNAS online) yang dikoordinasikan oleh Pusat Data dan Informasi (Pusdatin) Kementerian Kesehatan. Laporan dari Puskesmas diserahkan kepada Dinas Kesehatan Kota dan seterusnya secara berjenjang hingga ke tingkat pusat.

527


c. Perencanaan

BOK

(1

Dokumen),

anggaran

Rp.43.580.000,-

terealisasi Rp.39.780.000,- ( 91,28%) dan fisik 100 % Sesuai

dengan

Petunjuk

Operasional

Kegiatan,

pemanfaatan dana BOK harus berdasarkan hasil perencanaan yang

disepakati

diselenggarakan

dalam secara

Lokakarya rutin

oleh

Mini

Puskesmas

yang

Dinas

Kesehatan

Kota

Semarang. d. Dokumen Monitoring dan Evaluasi BOK (1 Dokumen), anggaran Rp.43.100.000,- terealisasi Rp.41.700.000,- (96,75%) dan fisik 100 % Pada periode akhir kegiatan dilakukan evaluasi oleh Dinas Kesehatan

selaku

leading

sektor

kegiatan

ini,

namun

pelaksanaannya dipadukan dengan pertemuan rutin dengan puskesmas pada setiap bulannya. e. Laporan Kegiatan / Sosialisasi / Pembinaan (1 Laporan), anggaran Rp.55.500.000,- terealisasi Rp.53.280.000,- (96 %) dan fisik 100 % Pada

sub

kegiatan

Laporan

Kegiatan

/

Sosialisasi

/

Pembinaan, sampai dengan semester 2 ini mempunyai realisasi fisik sebesar 100,00 % dengan realisasi keuangan sebesar Rp.51.680.000,- atau sebesar 93,12 %. Secara keseluruhan, penyelenggaraan Program Bina Gizi dan Kesehatan Ibu dan Anak mempunyai realisasi fisik sebesar 100 % dan realisasi keuangan sebesar Rp.3.164.574.640,- atau sebesar 99,53 % dari pagu anggaran yang tersedia D.

KEMENTERIAN DALAM NEGERI 1. Dasar Hukum : DIPA Nomor. 010.06.4.035152/2013 2. Instansi Pemberi Tugas : Direktorat Jenderal Bina Pembangunan Daerah. 3. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang melaksanakan : Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Semarang 4. Program dan Kegiatan yang dilaksanakan : Hal yang melatar belakangi pelaksanaan Kegiatan Fasilitasi Penataan Ruang Daerah dan Lingkungan Hidup di Daerah sesuai DIPA Nomor. 010.06.4.035152/2013 adalah persoalan lahan kritis dan sumber daya air di Indonesia yang sampai saat ini terus

528


terjadi

seiring

berlangsungnya

meningkatnya kegiatan

jumlah

penduduk

dan

Sehingga

perlu

pembangunan.

dilakukan kegiatan penanganan lahan kritis dan sumber daya air yang

berbasis

pada

kegiatan

masyarakat

(PLKSDA-BM).

Keterlibatan masyarakat dalam penanganan lahan kritis tersebut, selain untuk perbaikan kondisi lingkungan lahan juga akan membawa

dampak

positif

bagi

peningkatan

ekonomi

masyarakat, baik yang terlibat langsung maupun masyarakat sekitar lokasi kegiatan. Tujuan pelaksanaan Kegiatan ini adalah memperbaiki lahan berpotensi kritis menjadi lahan produktif yang menghasilkan nilai ekonomis dalam upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat miskin

dengan

melibatkan

kerjasama

dengan

Tenaga

Pendamping Masyarakat. Di Kota Semarang kegiatan PLKSDA-BM ini mengambil lokasi di Kecamatan Tembalang, Kecamatan Banyumanik, Kecamatan Gunungpati, Kecamatan Ngaliyan dan Kecamatan Mijen dengan keluaran kegiatan sebagai berikut : 1)

Penanaman Tanaman Sulaman Konservasi sebanyak 3.854 bibit, yang terdiri dari :

2)

a.

Tanaman Durian sebanyak 129 bibit

b.

Tanaman Kelengkeng sebanyak 1.965 bibit

c.

Tanaman Mahoni sebanyak 1.600 bibit

d.

Tanaman Jambu Air sebanyak 160 bibit

Pendampingan kepada 43 Kelompok Tani Konservasi (639 petani peserta program) dan Fasilitasi Tenaga Pendamping Masyarakat /TPM sebanyak 3 orang.

3)

Konservasi lahan Kritis seluas 138,69 Hektare

4)

Sarana Prasarana yang mendukung program konservasi lahan kritis, yaitu : a. Sumur artetis sebanyak 4 unit (di kelurahan Sumurejo, kelurahan Sekaran, kelurahan Kalisegoro dan kelurahan Jatirejo),namun gagal lelang. b. Rehab Balai Pertemuan sebanyak 2 unit c.

Bak Tandon Air sebanyak 1 unit

d. Sumur resapan sebanyak 3 unit e. Sarana dan Prasarana alat pertanian berupa :

Power sprayer 3 unit

Mesin Potong Rumput gendong sebanyak 5 unit

529


Handsprayer sebanyak 3 unit

Instalasi listrik 4 unit

Rorak sebanyak 1 paket

f. Pupuk kandang sebanyak 208.500 kilogram. g. Kebun bibit sebanyak 1 unit 5)

Dukungan kesekretariatan selama 10 bulan dan pembelian : GPS sebanyak 1 unit Camera sebanyak 1 unit Printer mobile sebanyak 1 unit LCD 1 sebanyak unit Filling Kabinet sebanyak 2 unit. Pelaksanaan Kegiatan Fasilitasi Penataan Ruang Daerah

dan

Lingkungan

Hidup

010.06.4.035152/2013

di

Daerah

sesuai

DIPA

Nomor.

secara fisik telah terealisasi sebesar 75 %

dengan realisasi keuangan sebesar Rp.727.645.250,- atau sebesar 55,97% . Rendahnya serapan ini karena gagal lelang pada pekerjaan Sumur artetis sebanyak 4 unit (di kelurahan Sumurejo, kelurahan Sekaran, kelurahan Kalisegoro dan kelurahan Jatirejo) senilai

Rp.380.000.000,-

disamping

adanya

efisiensi

pada

pengadaan Sarana Prasarana pendukung program konservasi lahan kritis lainnya. . E.

KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM (UB) 1.

Dasar Hukum : DIPA Nomor. 033.05.5.503118/2013

2.

Instansi Pemberi Tugas : Direktorat Jenderal Cipta Karya.

3.

Satuan Kerja Perangkat Daerah yang melaksanakan : Dinas Tata Kota dan Perumahan Kota Semarang

4.

Program dan Kegiatan yang dilaksanakan : Terkait dengan pendanaan, sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan

Nomor.168

Pendanaan

Urusan

/PMK.07/2009

Bersama

Pusat

tentang dan

Pedoman

Daerah

untuk

Penanggulangan Kemiskinan, yang disebut dengan Urusan Bersama yang

Pusat dan Daerah

adalah

Urusan Pemerintahan

menjadi kewenangan sepenuhnya Pemerintah, yang

530


diselenggarakan

bersama

oleh

Pemerintah,

Pemerintah

Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota. Untuk tahun 2013 sesuai DIPA No. 033.05.5.503118/2013 anggaran DUB (Dana Urusan Bersama) untuk melaksanakan PNPM

Mandiri

Perkotaan

dengan

sasaran

177

Badan

Keswadayaan Masyarakat (BKM) di 16 Kecamatan sebesar Rp.14.606.250.000,- dengan besarnya DDUB (Dana Daerah untuk Urusan Bersama ) yang disediakan untuk mendampingi BLM APBN (DUB) adalah sebesar Rp.768.750.000,-. Sehingga secara

keseluruhan

Dana

yang

dialokasikan

untuk

penyelenggaraan PNPM Mandiri Perkotaan di Kota Semarang pada tahun 2013 sebesar Rp.15.375.000.000,-. Namun pada tanggal 21 Oktober 2013 terdapat penambahan anggaran (Revisi DIPA) untuk melaksanakan

BLM P4IP

( Program

Percepatan Perluasan Pembangunan Infrastruktur Permukiman) dengan sasaran 16 Kelurahan di 6 Kecamatan. Ke 16 kelurahan tersebut

adalah

Bojongsalam,

Kelurahan

Kelurahan

Banjardowo,

Bongsari,

Kelurahan

Kelurahan

Cabean,

Kelurahan Barusari, Kelurahan Bulustalan, Kelurahan Lamper Lor, Kelurahan Bangunharjo, Kelurahan Gabahan, Kelurahan Brumbungan, Kelurahan Bugangan, Kelurahan Karangtempel, Kelurahan Karangturi, Kelurahan Bulu Lor, Kelurahan Dadapsari, dan Kelurahan Panggung Lor. Dengan demikian jumlah anggaran

DIPA

diselenggarakan Rp.18.606.250.000,-

No.

033.05.5.503118/2013

Pemerintah dengan

Kota Dana

yang

Semarang Daerah

sejumlah

untuk

Urusan

Bersama sebesar Rp.768.750.000,-. Sesuai ketentuan, Dana diberikan berupa Bantuan Langsung Masyarakat (BLM) Bersifat stimulan agar masyarakat belajar

dan

berlatih

melaksanakan

rencana

kegiatan

penanggulangan kemiskinan yang telah ditetapkan pada Perencanaan Jangka Menengah Program Penanggulangan Kemiskinan

(PJM

Pronangkis)

melalui

Rencana

Tahunan

Program Penanggulangan Kemiskinan (Renta Pronangkis). Besarnya dana BLM tiap kelurahan ditentukan berdasarkan jumlah penduduk miskin di kelurahan lokasi PNPM Mandiri Perkotaan.

531


Adapun pencairan dana dan Pemanfaatan Dana BLM Tahun Anggaran 2013 kepada BKM melalui 2 tahap, yaitu tahap I sebesar 60 % dan tahap II sebesar 40 %, dengan syarat pencairan dan pemanfaatan sebagaimana diatur pada Petunjuk Operasional Kegiatan yang oleh Direktorat Jenderal Cipta Karya, Kementerian Pekerjaan Umum. Sedangkan

untuk

pengelolaan

dana

BLM,

Badan

Keswadayaan Masyarakat (BKM) berhak memperoleh Biaya Operasional

(BOP)

Kegiatan,

dengan

besaran

yang

disesuaikan dengan kategori besar / kecil kelurahan, tetapi tidak diperkenankan untuk membayar honor / insentif anggota Badan Keswadayaan Masyarakat (BKM) atau membiayai Fasilitator. Pada tahun 2013, untuk melaksanakan Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat- Mandiri Perkotaan (PNPM-MP) di Kota Semarang dengan anggaran sebesar Rp. 18.606.250.000,terjadi pengalihan Satker SKPD yang semula dilaksanakan Dinas PSDA dan ESDM, dialihkan pada Dinas Tata Kota dan Perumahan. Dan karena program ini pemberdayaan

masyarakat,

berkaitan dengan sehingga

dalam

penyelenggaraan Urusan Bersama ini Dinas Tata Kota dan Perumahan

selaku

Pemberdayaan

Satker

Masyarakat

bersinergi

dengan

Perempuan

dan

Badan KB

Kota

Semarang (sebagai pengampu DDUB sebesar Rp.768.750.000,), sehingga alokasi Bantuan

Langsung

Masyarakat / BLM

diharapkan dapat tepat sasaran, yaitu untuk meningkatkan keswadayaan masyarakat melalui Pembangunan Infrastruktur, Kegiatan Sosial Produktif dan Kegiatan Ekonomi. Secara organisasi kegiatan, dalam Pejabat Pembuat Komitmen Kegiatan berada di Bapermas Perempuan dan KB Kota Semarang, sedangkan Kuasa Pengguna Anggaran, Bendahara Pengeluaran dan Pejabat Penandatangan SPM diampu oleh Dinas Tata Kota dan Perumahan. Secara

keseluruhan,

penyelenggaraan

Program

Pembinaan dan Pengembangan Infrastruktur Permukiman sesuai DIPA Nomor. 033.05.5.503118/2013 serapan keuangan sebesar Rp.18.456.250.000,- atau sebesar 99,19 % dari pagu yang

tersedia,

dan

sampai

dengan

30

Januari

532

2014


pemanfaatan di KSM

/ realisasi fisik sebesar 80 % . Sesuai

Keppres 42 Tahun 2003, Kepmen PU No. 128/KPTS/1995 dan SE Menteri PU No.12/SE/M/2006 bahwa penyerahan pekerjaan selesai dilaporkan secara tahunan pada Bulan Maret tahun selanjutnya.

Sehingga

meskipun

Dana

tersebut

sudah

ditransfer ke rekening BKM, namun terdapat dana yang belum dimanfaatkan di KSM (kekurangsiapan KSM) seperti masih dalam proses verifikasi proposal. Sedangkan ketidakterserapan anggaran sebesar 100 % disebabkan BLM Program Percepatan Perluasan Pembangunan Infrastruktur Permukiman (P4IP) tahap 2

dan

3

kelurahan

Bangunharjo

tidak

cair

sebesar

Rp.150.000.000,- dari pagu sebesar Rp.250.000.000,- karena sampai batas waktu penerbitan SP2D di KPPN tanggal 23 Desember 2013 kegiatan Sumur Artetis tidak disetujui oleh Kepala

Kelurahan

dan

belum

mempunyai

Rencana

Penggunaan Dana penggantinya. F.

PERMASALAHAN DAN TINDAK LANJUT. 1. Terdapat

beberapa

kendala

yang

ditemui

dalam

penyelenggaraan Tugas Pembantuan dan Urusan Bersama di Kota Semarang pada tahun 2013, yaitu : a. Ke-lima Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) yang turun di Kota Semarang, semuanya harus dilakukan revisi terkait pelaksana kegiatan (Kuasa Pengguna Anggaran, Pejabat Penandatangan SPM dan Bendahara Pengeluaran), selain itu juga

terjadi

pengalihan

Satuan

Kerja

pada

DIPA

No.033.05.5.503118/2013 dari Satuan Kerja yang lama pada Dinas PSDA dan ESDM beralih pada Dinas Tata Kota dan Perumahan. b. Terdapat penambahan anggaran sejumlah Rp.4.277.650.000,pada APBN-P, yang DIPA revisinya baru turun pada bulan September dan Oktober 2013. c. Terdapat Kegiatan yang gagal lelang pada pengadaan 4 paket sumur siraman senilai Rp.380.000.000,- pada Kegiatan Fasilitasi Penataan Ruang Daerah dan Lingkungan Hidup di Daerah. Juga terdapat Bantuan Langsung Masyarakat di Kelurahan Bangunharjo yang tidak dapat dilakukan pencairan senilai Rp.150.000.000,- karena kegiatan sumur artetis tidak

533


disetujui dan belum mendapatkan Rencana Penggunaan Dana pengganti sampai dengan batas akhir pengajuan SP2D di KPPN. d. Kurang

terintegrasinya

perencanaan

kelompok

swadaya

masyarakat yang didampingi fasilitator PNPM-MP dengan perencanaan masyarakat di tingkat kelurahan (wilayah). e. Masih kurangnya kapasitas Sumber Daya Manusia dalam kelembagaan

masyarakat

yang

dibentuk

oleh

program

pemberdayaan masyarakat.

2. Tindak Lanjut a. Meningkatkan koordinasi, baik dengan SKPD pelaksana kegiatan Bappeda

Tugas

Pembantuan

Provinsi

Kementerian

/

Jawa Lembaga

dan

Urusan

Bersama,

Tengah,

KPPN,

maupun

(K/L),

sehingga

dapat

meminimalisir kendala baik yang bersifat teknis maupun administratif. b. Peningkatan

kapasitas

Sumber

Daya

Manusia

kelembagaan di Badan Keswadayaan Masyarakat (BKM) maupun Kelompok Swadaya Masyarakat (KSM)

agar

pemahaman dan tanggung jawab masyarakat terkait program pengentasan kemiskinan berbasis pemberdayaan masyarakat di wilayahnya dapat terwujud.

534

BAB IV PENYELENGGARAAN TUGAS PEMBANTUAN

Recommend Documents