Kanwil Ditjen Perbendaharaan Propinsi Kalimantan Tengah Kementerian Keuangan
KEBIJAKAN PENGELOLAAN DANA DEKONSENTRASI DAN TUGAS PEMBANTUAN Ludiro Kepala Kanwil Ditjen Perbendaharaan Propinsi Kalimantan Tengah
MUSRENBANG PROPINSI KALTENG PALANGKA RAYA, 30 MARET 2015
Outline Dasar Hukum Pengertian Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan Prinsip Pendanaan Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan Karakteristik Kegiatan Dekon dan Tugas Pembantuan Kebijakan Belanja Pemerintah Pusat Jangka Menengah (DK TP) Timeframe penyusunan RKAKL Dekon TP Hal-hal yang perlu mendapat perhatian dalam penganggaran Dekon dan TP
2
DASAR HUKUM DANA DEKON & TP • • • • • • • • • • • •
UU No.17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara; UU No. 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara; UU No. 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional; UU No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah; UU No. 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah PP No. 20 Tahun 2004 tentang Rencana Kerja Pemerintah; PP No. 21 Tahun 2004 tentang Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga; PP No. 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota; PP No. 7 Tahun 2008 tentang Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan. PP No. 19 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pelaksanaan Tugas dan Wewengan serta Kedudukan Keuangan Gubernur Sebagai Wakil Pemerintah di Wilayah Provinsi yang disempurnakan dengan PP 23 Tahun 2011 PMK 156 Tahun 2008 tentang Pedoman Pengelolaan Dana Dekonsentrasi dan Dana Tugas Pembantuan yang disempurnakan dengan PMK 248 Tahun 2010 SEB 3 Menteri No. 0442/MPPN/11/2010, SE-696/MK/2010, 120/4693/SJ tentang Peningkatan Efektivitas Penyelenggaraan Program dan Kegiatan K/L di Daerah serta Peningkatan Peran Aktif Gubernur Selaku Wakil Pemerintah 3
Pengertian Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan
Dekonsentrasi : pelimpahan wewenang dari Pemerintah kepada gubernur sebagai wakil Pemerintah.
Dana Dekonsentrasi : dana yang berasal dari APBN yang dilaksanakan oleh gubernur sebagai wakil Pemerintah yang mencakup semua penerimaan dan pengeluaran dalam rangka pelaksanaan Dekonsentrasi, tidak termasuk dana yang dialokasikan untuk instansi vertikal pusat di daerah.
Tugas Pembantuan : penugasan dari Pemerintah kepada daerah dan/atau desa atau sebutan lain dengan kewajiban melaporkan dan mempertanggungjawabkan pelaksanaannya kepada yang menugaskan
Dana Tugas Pembantuan : dana yang berasal dari APBN yang dilaksanakan oleh daerah dan desa yang mencakup semua penerimaan dan pengeluaran dalam rangka pelaksanaan Tugas Pembantuan.
4
Prinsip Pendanaan Dekon/TP 1. Pendanaan Dekon/TP hanya dialokasikan untuk membiayai kegiatan yang merupakan kewenangan Pemerintah Pusat di daerah (mengacu PP 38/2007) 2. Pendanaan Dekon hanya diperuntukkan mendukung penguatan dan pemberdayaan peran Gubernur selaku Wakil Pemerintah Pusat, dan kegiatannya bersifat non fisik 3. Pendanaan TP hanya membiayai kegiatan yang bersifat fisik, dan ditujukan kepada Gubernur/Bupati/Walikota selaku Kepala Daerah Otonom 4. Pendanaan Dekon/TP seluruhnya bersumber dari APBN, K/L tidak diperkenankan meminta Daerah menyediakan dana pendamping (cost sharing) 5. Kegiatan Dekon/TP yang didanai mengacu pada RKP dan Prioritas Nasional dalam rangka mendukung penguatan triple track strategy (pro growth, pro job, & pro poor, pro environement) 6. K/L wajib memberitahukan kegiatan Dekon/TP kepada Gubernur/Bupati/ Walikota sebelum pelimpahan/penugasan dalam rangka mendukung terwujudnya sinergisitas pusat dan daerah 7. Gubernur/Bupati/Walikota memberitahukan kepada DPRD saat pembahasan RAPBD perihal rencana Penyelenggaraan Dekon/TP 8. Pengelolaan Dana Dekon/TP dilakukan secara tertib, transparan dan akuntabel guna mewujudkan LKPP yang Wajar Tanpa Pengecualian 5
Karakteristik Kegiatan Dekonsentrasi •
Sifat kegiatan non-fisik yaitu kegiatan yang menghasilkan keluaran yang tidak menambah aset tetap
•
Sebagian kecil Dana Dekon dapat dialokasikan sebagai dana penunjang untuk pelaksanaan tugas administratif dan/atau pengadaan input berupa pengadaan barang/jasa dan penunjang lainnya
•
Penentuan besarnya alokasi dana penunjang harus memperhatikan asas kepatutan, kewajaran, ekonomis, dan efisiensi, serta disesuaikan dengan karakteristik kegiatan masing-masing K/L Jenis Kegiatan
Akun
Keterangan
Kegiatan Utama (Non Fisik) : Belanja Barang sesuai Tidak menambah Sinkronisasi, Evaluasi, Pengedalian, peruntukannya aset Supervisi, Penyuluhan, dsb. Kegiatan Pendukung/ Penunjang: Pengadaan Barang/ Jasa, penunjang lainnya
Belanja Barang Penunjang Kegiatan Dekon
Tidak menambah aset
* Berdasarkan PMK 156/2008 yang disempurnakan dengan PMK 248/2010
6
Karakteristik Kegiatan Tugas Pembantuan •
Sifat kegiatan fisik, yaitu kegiatan yang menghasilkan keluaran yang menambah nilai aset pemerintah.
•
Sebagian kecil Dana TP dapat dialokasikan sebagai dana penunjang untuk pelaksanaan tugas administratif dan/atau pengadaan input berupa pengadaan barang/jasa dan penunjang lainnya
•
Penentuan besarnya alokasi dana penunjang harus memperhatikan asas kepatutan, kewajaran, ekonomis, dan efisiensi, serta disesuaikan dengan karakteristik kegiatan masing-masing K/L
Jenis Kegiatan
Akun
Keterangan
A. Kegiatan Utama TP : 1.
Fisik : Pengadaan tanah, bangunan, peralatan dan mesin, jalan, irigasi, dan jaringan, serta dapat berupa kegiatan yang bersifat fisik lainnya
Belanja Modal sesuai peruntukannya
Menambah Aset
2.
Fisik Lainnya (Barang Habis Pakai) : Obat-obatan, vaksin, pengadaan bibit dan pupuk yang diserahkan kepada Pemda
Belanja Barang Fisik Lainnya TP
Tidak Menambah Aset
Belanja Barang Penunjang Kegiatan TP
Dapat Menambah Aset Tetap
B. Kegiatan Pendukung/Penunjang : Pengadaan barang/jasa, penunjang lainnya
7
Kebijakan Belanja Pemerintah Pusat, Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan Kebijakan Umum Belanja Pemerintah Pusat
Kebijakan DK / TP Kebijakan Menurut Fungsi :
1. 2. 3. 4. 5. 6. 7.
Fungsi Ekonomi Fungsi Lingkungan Hidup Fungsi Perumahan dan Fasilitas Umum Fungsi Kesehatan FungsiPariwisata dan Ekonomi Kreatif Fungsi Pendidikan Fungsi Perlindungan Sosial
8
Kebijakan Umum Belanja Pemerintah Pusat (K/L) :
1. diarahkan sejalan dengan misi dan arah pembangunan dalam RPJPN tahun 2005-2025. 2. mendukung pelaksanaan penyelenggaraan pemerintahan yang efektif dan efisien melalui: remunerasi K/L terkait reformasi birokrasi. 3. mendukung pencapaian sasaran pembangunan yang berkelanjutan antara lain: (a) mendukung pembangunan konektivitas nasional, (b) percepatan penanggulangan kemiskinan, dan (c) mendukung peningkatan daya saing.
9
Kebijakan Umum Belanja Pemerintah Pusat (K/L) :
1. diarahkan sejalan dengan misi dan arah pembangunan dalam RPJPN tahun 2005-2025. 2. mendukung pelaksanaan penyelenggaraan pemerintahan yang efektif dan efisien melalui: remunerasi K/L terkait reformasi birokrasi. 3. mendukung pencapaian sasaran pembangunan yang berkelanjutan antara lain: (a) mendukung pembangunan konektivitas nasional, (b) percepatan penanggulangan kemiskinan, dan (c) mendukung peningkatan daya saing.
10
…Lanjutan 4. mendukung pengelolaan SDA dan lingkungan hidup dalam rangka ketahanan pangan, air, dan energi. 5. meningkatkan dan memperluas akses pendidikan yang berkualitas. 6. meningkatkan kualitas pelaksanaan SJSN di bidang kesehatan dan ketenagakerjaan.
11
Kebijakan Belanja Pemerintah Pusat Jangka Menengah (Tahun 2016-2018) Fungsi Ekonomi : 1. pembangunan sarana dan prasarana penghubung antar dan menuju koridor ekonomi dan kawasankawasan pertumbuhan ekonomi; 2. mendorong pengembangan Sistem Logistik Nasional; 3. penguatan kelembagaan usaha dan koperasi sebagai kemitraan usaha berbasis rantai nilai; 4. peningkatan cadangan, pasokan energi primer dan bahan bakar; dan 5. peningkatan produksi pangan. 12
Fungsi Lingkungan Hidup
1. mengembangkan upaya konservasi dan rehabilitasi keanekaragaman hayati; 2. mengembangkan kebijakan pemanfaatan keekonomian keanekaragaman hayati yang bernilai tambah (bioprospecting); 3. meningkatkan kualitas dan kapasitas pengelolaan lingkungan hidup serta penguatan pemantauan data informasi lingkungan hidup; 13
……lanjutan
4. memperkuat penanganan perubahan iklim dan sistem peringatan dini cuaca dan iklim; 5. penurunan emisi gas rumah kaca (GRK) di bidang pertanian, kehutanan, energi, dan transportasi; dan 6. memantapkan sistem peringatan dini cuaca dan sistem peringatan dini iklim.
14
Fungsi Perumahan dan Fasilitas Umum
1. meningkatkan akses MBR terhadap hunian yang layak aman dan terjangkau; 2. mendukung penyediaan prasarana dan sarana dasar permukiman yang memadai; 3. meningkatkan pengelolaan lahan dan hunian bagi MBR di perkotaan; 4. penguatan kapasitas Pemerintah dalam memberdayakan pasar perumahan; dan 5. peningkatan pemanfaatan teknologi dan bahan bangunan yang aman dan murah serta pengembangan implementasi konsep rumah tumbuh. 15
Fungsi Kesehatan
1. meningkatkan akses dan kualitas pelayanan kesehatan ibu, anak, remaja, dan lanjut usia; 2. meningkatkan akses terhadap pelayanan gizi masyarakat; 3. meningkatkan pengendalian penyakit dan penyehatan lingkungan; 4. mengendalikan kuantitas penduduk dengan meningkatkan akses dan kualitas pelayanan KB yang merata; dan 5. mengembangkan dan meningkatkan efektivitas pembiayaan kesehatan dan pelaksanaan SJSN kesehatan. 16
Fungsi Pariwisata dan Ekonomi Kreatif 1. penguatan sinergitas dan keterpaduan pemasaran dan promosi lokasi destinasi pariwisata; 2. peningkatan dan pengembangan industri pariwisata dan penguatan industri kreatif; 3. penguatan sumber daya dan teknologi ekonomi kreatif; 4. peningkatan akses pembiayaan bagi industri kreatif; dan 5. peningkatan apresiasi dan akses pasar di dalam dan luar negeri bagi industri kreatif. 17
Fungsi Pendidikan 1. meningkatkan kualitas wajib belajar pendidikan dasar sembilan tahun yang merata; 2. meningkatkan akses, kualitas, dan relevansi pendidikan menengah universal (PMU); 3. meningkatkan akses, kualitas, relevansi, dan daya saing pendidikan tinggi; 4. meningkatkan profesionalisme dan pembenahan distribusi guru dan tenaga kependidikan; 18
…Lanjutan 5. meningkatkan akses dan kualitas pendidikan anak usia dini (PAUD), pendidikan nonformal dan pendidikan informal; 6. memantapkan pelaksanaan sistem pendidikan nasional; 7. meningkatkan pendidikan karakter; dan 8. mengurangi kesenjangan taraf pendidikan antarwilayah, antarjenis kelamin, dan antarkelompok sosialekonomi 19
Time frame Penyusunan RKA K/L Dekon - TP INSTANSI
KEGIATAN
BULAN
Setelah ditetapkan pagu indikatif, memprakarsai dan merumuskan Maret/ sebagian urusan pemerintahan yang akan dilimpahkan kepada Gubernur April atau ditugaskan kepada Gubernur/Bupati/Walikota, dan/atau Kepala Desa Rumusan sebagian urusan pemerintahan yang akan dilimpahkan kepada Maret / Gubernur atau ditugaskan kepada Gubernur/Bupati/Walikota dan/atau April Kepala Desa dituangkan dalam rancangan Renja K/L dan disampaikan kepada Bappenas sebagai bahan koordinasi pada Musrenbangnas
KEMENTERIAN NEGARA/ LEMBAGA
Memberitahukan kepada Gubernur lingkup urusan pemerintahan yang akan dilimpahkan dan kepada Gubernur atau bupati/walikota, dan/atau Juni kepala desa yang akan ditugaskan setelah Pagu Sementara ditetapkan. Menteri/Pimpinan Lembaga menyampaikan RKA K/L yang telah Nov. ditetapkan oleh DJA kepada Gubernur. Menteri/Pimpinan Lembaga menetapkan lingkup urusan pemerintahan yang akan dilimpahkan/ditugaskan dalam bentuk Peraturan Menteri/Pimpinan Lembaga dan disampaikan kepada Gubernur atau Bupati/Walikota dan/atau Kepala Desa, dengan tembusan kepada Mendagri, Menkeu, dan Menneg PPN/Bappenas setelah ditetapkannya Perpres tentang RABPP.
Paling lambat minggu I Desember
Time frame Penyusunan RKA K/L Dekon - TP INSTANSI
BAPPENAS
GUBERNUR, BUPATI/ WALIKOTA
KEGIATAN
BULAN
Bersama dengan Menteri/Pimpinan Lembaga, Menteri Dalam Negeri dan Menteri Keuangan melakukan penelaahan rancangan Renja K/L yang memuat rumusan Maret tentang sebagian urusan pemerintahan yang akan dilimpahkan atau ditugaskan, dan hasilnya akan digunakan sebagai bahan penyusunan Renja K/L dan RKP. 1. Sinkronisasi dengan penyelenggaraan urusan pemda. Maret 2. Penyiapan perangkat daerah (SKPD) yang akan melaksanakan program dan kegiatan dekonsentrasi/tugas pembantuan. 3. Koordinasi, pengendalian, pembinaan, pengawasan dan Minggu I Juli pelaporan. 4. Membentuk tim koordinasi yang ditetapkan dengan Peraturan Gubernur/Bupati/Walikota. 5. Memberitahukan kepada DPRD berkaitan dengan penyelenggaraan urusan pemerintahan yang dilimpahkan/ditugaskan.
Hal-Hal yang Diperhatikan dalam Penganggaran Dana Dekon/TP 1. Pagu dana yang akan dilimpahkan/ditugaskan merupakan pagu dari K/L. 2. Untuk mendukung pelaksanaan program dan kegiatan, K/L harus memperhitungkan kebutuhan anggaran: a) Biaya penyusunan dan pengiriman laporan oleh SKPD; b) Biaya operasional dan pemeliharaan atas hasil pelaksanaan kegiatan yang belum dihibahkan; c) Honorarium pejabat pengelola keuangan; d) Biaya lainnya dalam rangka pencapaian target pelaksanaan kegiatan. 3. Sejalan dengan penerapan Penganggaran Berbasis Kinerja mulai tahun 2011, maka dalam penyusunan RKA-KL agar diperhatikan hal-hal sbb: a) Kegiatan yang dituangkan dalam RKA-KL merupakan kegiatan Eselon I sesuai dengan hasil restrukturisasi; b) Target kinerja (kuantitas, kualitas, jenis dan satuan output) dan besarnya alokasi anggaran yang menjadi tanggung jawab masing-masing SKPD dituangkan dengan jelas dalam RKA-KL; c) Dokumen pendukung dari masing-masing SKPD harus sudah dilengkapi pada saat penelaahan RKA-KL. 22
