KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
KEBIJAKAN PENGELOLAAN DANA DESA
Direktur Pembiayaan dan Transfer Non Dana Perimbangan
Pada Acara Diseminasi Dana Desa
Desa Ponggok, Kab. Klaten, 23 Agustus 2017
OUTLINE KEBIJAKAN PENGALOKASIAN Dana Desa Tahun 2015-2017
KEBIJAKAN PENYALURAN
Dana Desa: Penyerapan dan Evaluasi 2015-2016
KEBIJAKAN PENGGUNAAN
Dana Desa: Prioritas, Output, dan Evaluasi 2015-2016
TANTANGAN PENGELOLAAN Dana Desa
TRANSFORMASI KEBIJAKAN
Reformulasi Kebijakan Untuk Akselerasi Pengentasan Kemiskinan dan Mengurangi Kesenjangan, serta Akuntabilitas Pelaksanaan Dana Desa 2
Kebijakan Dana Desa: Dasar Hukum PP 43/2014 tentang Peraturan Pelaksanaan UU 6/2014 UU 6/2014 tentang Desa
PP 47/2015 tentang Perubahan atas PP 43/2014
PP 60/2014 tentang Dana Desa Bersumber dari APBN PP 22/2015 tentang Perubahan atas PP 60/2014 PP 8/2016 tentang Perubahan Kedua atas PP 60/2014
PERMENDAGRI: 1. Permendagri No. 111/2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa 2. Permendagri No. 112/2014 tentang Pemilihan Kepala Desa 3. Permendagri No. 113/2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa 4. Permendagri No. 114/2014 Tentang Pedoman Pembangunan Desa PERMENDES: 1. Permendes No.1/205 tentang Pedoman Kewenangan Lokal Berskala Desa 2. Permendes No.2/2015 tentang Musyawarah Desa 3. Permendes No.3/2015 tentang Pendampingan Desa 4. Permendes No.4/2015 tentang Pendirian, Pengurusan, Pengelolaan,dan Pembubaran BUMDes 5. Permendes No.4/2017 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa TA 2017 PMK Nomor 257/PMK.07/2015 Tentang Tata Cara Penundaan dan/atau Pemotongan Dana Perimbangan terhadap Daerah Yang Tidak Memenuhi Alokasi Dana Desa (ADD)*). PMK Nomor 49/PMK.07/2016 Tentang Tatacara Pengalokasian, Penyaluran, Penggunaan, Pemantauan dan Evaluasi Dana Desa PMK Nomor 50/PMK.07/2017 Tentang Pengelolaan Transfer Ke Daerah dan Dana Desa
KEMENTERIAN KEUANGAN
3
SUMBER PENDAPATAN DESA Sesuai Pasal 72 ayat (1) UU 6/2014 tentang Desa, ada 7 (tujuh) sumber Pendapatan Desa, dari ketujuh sumber pendapatan Desa tersebut terdapat 3 (tiga) sumber utama pendapatan Desa, yaitu Dana Desa (DD), Alokasi Dana Desa (ADD), serta Bagi Hasil PDRD Kab/Kota, yang dalam tahun 2017 mencapai Rp97,2 triliun; Dari 3 (tiga) sumber utama Pendapatan Desa tersebut, rata-rata per Desa menerima alokasi Rp1,3 miliar.
Pendapatan Desa 1. Pendapatan Asli Desa 2. Alokasi APBN :
• Dari realokasi anggaran pusat berbasis desa • 10% dari dan diluar dana transfer ke daerah secara bertahap
3. Bagian dari Pajak Daerah & Retribusi Daerah (PDRD) kab/kota Paling sedikit 10%
4. Alokasi Dana Desa (ADD) • Minimal 10% dari Dana Perimbangan yang diterima kab/kota dikurangi Dana Transfer Khusus
5. Bantuan keuangan dari APBD 6. Hibah dan Sumbangan pihak ketiga 7. Lain-lain Pendapatan yang sah
Pendapatan Desa DD, ADD, dan Bagi Hasil PDRD
100,000 80,000 60,000 40,000 20,000 0 2015
2016 DD
Pendapatan Desa DANA DESA (DD) ADD BAGI HASIL PDRD TOTAL JUMLAH DESA RATA-RATA TOTAL PER DESA
ADD
2017 BAGI HASIL PDRD 2015
2016
2017
20.766 M 46.982 M 60.000 M 33.835 M 35.455 M 34.068 M 2.650 M 2.849 M 3.171M 57.251 M 85.286 M 97.239 M 74.093 Desa 74.754 Desa 74.954 Desa
772,6 Jt
1.140,8 Jt
1.297,3 Jt 4
KEBIJAKAN PENGALOKASIAN DANA DESA PADA APBN 2015 - 2017 “Dana Desa adalah anggaran yang diperuntukkan bagi Desa dan Desa Adat yang ditransfer melalui APBD Kabupaten/Kota, dan dialokasikan kepada setiap desa secara merata dan berkeadilan” DIALOKASIKAN UNTUK SELURUH DESA
Berdasarkan: jumlah penduduk desa, angka kemiskinan desa, luas wilayah desa, dan tingkat kesulitan geografis desa. CARA PENGHITUNGAN Proporsi dan bobot formula: 90% Alokasi Dasar (Pemerataan), 10% Berdasarkan variabel: - jumlah penduduk desa (25%), - angka kemiskinan desa (35%), - luas wilayah desa (10%), dan - tingkat kesulitan geografis desa (30%)
PERTIMBANGAN
memerhatikan aspek pemerataan dan keadilan rasio penerima Dana Desa terkecil dan terbesar adalah paling rendah, yakni 1:4 standar deviasi yang paling rendah.
(Alokasi RataDasar: rata/Desa Formula) (juta)
90:10 80: 20 75: 25 0:100
(full formula)
TA 2016 Rp46,9 Triliun
TA 2015 Rp20,7 Triliun
Proporsi
RataAlokasi Alokasi rata/Desa max min (juta) (juta) (juta)
TA 2017 Rp60,0 Triliun RataRasio rata/Desa
Alokasi max (juta)
Alokasi min (juta)
Rasio
280 280 280
1.121 1.961 2.382
254 228 215
1:4 1:8 1:11
628 628 628
2.221 3.813 4.610
570 512 483
1:4 1:8 1:10
280
8.768
13
1:662
628
16.555
48
1:340
Alokasi max (juta)
Alokasi min (juta)
Rasio
800 800
2.819 4.838 5.848
726 652 616
1:4 1:7 1:10
800
20.992
62,670
1:335
(juta) 800
Proporsi 90:10 dipilih dengan pertimbangan sbb: • Proporsi 90:10 tsb msh mengindikasikan kebutuhan anggaran APBN terendah jika dikaitkan dengan Dana Desa Rp1,4 miliar/desa. • Proporsi 90: 10 tsb menunjukkan rasio perbedaan antara desa penerima terkecil dan terbesar, paling kecil, (1:4) jika dibandingkan dengan opsi lainnya, sehingga tetap menjaga stabilitas . • Cara perhitungan konsisten selama tiga tahun memberikan kepastian bagi daerah dan desa.
5
KEBIJAKAN PENGALOKASIAN DANA DESA PADA APBN 2015 - 2017 “Dana Desa adalah anggaran yang diperuntukkan bagi Desa dan Desa Adat yang ditransfer melalui APBD Kabupaten/Kota dialokasikan secara merata dan berkeadilan”
APBN Transfer ke Daerah
MENTERI KEUANGAN
BUPATI/WALIKOTA
DANA DESA PER KAB/KOTA
DANA DESA PER DESA
90% Alokasi Dasar
10 % Formula
Alokasi Dasar
25% x Jumlah Penduduk Desa
Dana Desa
35% x Jumlah Penduduk Miskin Desa 10% x Luas Wilayah Desa 30% x IKK
KEMENTERIAN KEUANGAN
Formula = PAGU DD ALOKASI DASAR
25% x Jumlah Penduduk Desa ALOKASI DASAR/DESA X JUMLAH DESA
35% x Jumlah Penduduk Miskin Desa
10% x Luas Wilayah Desa 30% x IKG 6
DISTRIBUSI DANA DESA TAHUN 2017 ANTAR WILAYAH KALIMANTAN Provinsi
SUMATERA Provinsi Aceh Sumut Sumbar Riau Jambi Sumsel Babel Kepri Bengkulu Lampung Total
Jumlah Pagu share share Desa (trliiun) pulau nasional 8,2% 6.497 4,9 27,2% 7,0% 5.418 4,2 23,3% 1,3% 928 0,8 4,4% 2,2% 1.592 1,3 7,2% 1,8% 1.399 1,1 6,1% 3,8% 2.859 2,3 12,8% 0,5% 309 0,3 1,7% 0,3% 275 0,2 1,1% 1,7% 1.341 1,0 5,6% 3,3% 2.435 2,0 11,1% 30,0% 23.053 18,0 100%
Jumlah Pagu Desa (triliun)
Share pulau
SULAWESI share nasional
Provinsi
PAPUA & MALUKU
Jumlah Pagu share share Desa (triliun) pulau nasional
Provinsi
Jumlah Pagu share share Desa (triliun) pulau nasional
Kalbar
2.031
1,6
30,8%
2,7%
Sulut
1.508
1,2 17,4%
2,0%
Maluku
1.198
1,0 13,3%
1,7%
Kalteng
1.434
1,1
21,2%
1,8%
Sulteng
1.842
1,4 20,3%
2,3%
Malut
1.064
0,8 10,7%
1,3%
Kalsel
1.865
1,4
26,9%
2,3%
Sulsel
2.257
1,8 26,1%
3,0%
Papua
5.420
4,3 57,3%
7,2%
Kaltim
841
0,7
13,5%
1,2%
Sultra
1.917
1,5 21,7%
2,5%
Papbar
1.743
1,4 18,7%
2,3%
Kaltara
447
0,4
7,7%
0,7%
Gorontalo
657
0,5 7,25%
0,8%
Total
9.425
7,5 100%
12,5%
6.618
5,2
100,%
8,7%
Sulbar
575
0,5 7,25%
0,8%
Total
Total
8.756
6,9
100%
11,5%
JAWA Provinsi
Jumlah Pagu share Desa (triliun) pulau
Jabar
5.312
4,5
Jateng
7.809
6,4
392
0,4
Jatim
7.724
6,3
Banten
1.238
1,0
Total
22.475
18,6
DIY
24,2% 34,4% 2,2% 33,9% 5,4% 100%
Share nasional
7,5% 10,7% 0,7% 10,5% 1,7% 31,0%
BALI & NUSA TENGGARA Jumlah Pagu share share Provinsi Desa (triliun) pulau nasional Bali
636
0,5 13,2%
0,8%
NTB
995
0,9 23,7%
1,5%
NTT
2996
2,4 63,2%
4,0%
4.627
3,8 100%
6,3%
Total
Jumlah Nilai % Desa (miliar) Jawa-Bali 23.111 19,1 31,83% Luar Jawa-Bali 51.843 40,9 68,17% Jumlah 74.954 60,00 100,00% Wilayah
7
KEBIJAKAN PENYALURAN DANA DESA: EVALUASI TAHUN 2015-2016 “Untuk mempercepat penggunaan Dana Desa di Desa, penyaluran Dana Desa tahun 2016 dilakukan dalam 2 (dua) tahap (Tahap 1: 60% dan Tahap 2: 40%), dari sebelumnya tahun 2015 dalam 3 (tiga) tahap”
Kendala penyaluran Dana Desa dari RKUN ke RKUD: • Peraturan Bupati/Walikota ttg tata cara penghitungan DD setiap Desa belum sesuai dengan ketentuan. • Penyampaian laporan penyaluran dan penggunaan belum tertib.
Kendala penyaluran DD dari RKUD ke Rekening Kas Desa: • APBDesa belum/terlambat ditetapkan • Laporan penggunaan belum dibuat • Dokumen perencanaan belum ada • Pergantian kepala desa 8
KEBIJAKAN PENGGUNAAN DANA DESA: PRIORITAS DAN EVALUASI “Penggunaan Dana Desa diprioritaskan untuk Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa, terutama untuk peningkatan kualitas hidup, penanggulangan kemiskinan, kesejahteraan masyarakat, serta perluasan skala ekonomi individu dan kelompok”
Prioritas Penggunaan membiayai pembangunan pemberdayaan masyarakat
Prioritas Pelaksanaan Swakelola dengan bahan baku lokal dan tenaga kerja setempat. Kegiatan yang mendorong masyarakat produktif secara ekonomi.
EVALUASI PENGGUNAAN Penggunaan Dana Desa di luar bidang prioritas. Pengeluaran Dana Desa tidak didukung dengan bukti yang memadai. Pekerjaan yang diutamakan secara swakelola dengan memberdayakan masyarakat setempat dan bahan baku lokal, dikerjakan seluruhnya oleh pihak ketiga/penyedia jasa. Pemungutan dan penyetoran pajak tidak sesuai. Desa belum mengenal mekanisme uang persediaan, sehingga dana yang telah disalurkan ke RKDesa, ditarik dan disimpan di luar RKDesa. Belanja di luar yang telah dianggarkan dalam APBDesa. 9
EVALUASI: OUTPUT DAN OUTCOME DANA DESA “Dana Desa berkontribusi positif terhadap pertumbuhan ekonomi dan perbaikan layanan publik”
OUTCOME
OUTPUT BELANJA K/L INFRASTRUKTUR Rp 30,7 T Jalan Nasional
14.983,1 km Jembatan
10.590,73 m Bendungan
37 unit Irigasi
1.025 km Sanitasi
983.250 KK
DANA DESA BIDANG PEMBANGUNAN 2016 Rp 40,8 T
:2.924 lt/dt
SPAM Regional
:300 lt/dt
Kursus pelatihan kerajinan tangan (handycraft)
Jembatan 511.484 M
Pelatihan kewirausahaan desa untuk pemuda
Unit Embung 686
Pelatihan e-marketing & pembuatan website industri rumah tangga
Unit Drainase & Irigasi 65.573
Pelatihan benih kerapu, tukik serta budidaya cemara & bakau
MCK 36.951 Unit
Pelatihan kuliner & pengembangan makanan lokal
Air Bersih 15.948 Unit
Rasio Gini
Setelah diberlakukannya Dana Desa, terjadi perbaikan pemerataan pendapatan di perdesaan, yang ditunjukkan dengan menurunnya rasio Gini di perdesaan dari 0,34 pada tahun 2014 menjadi 0,32 pada tahun 2016.
Pelatihan pengolahan & pemasaran hasil pertanian
Pelatihan pemanfaatan limbah organik rumah tangga
SPAM Kawasan Khusus :75 lt/dt
Perumahan 14.795 unit
BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT 2016 Rp 3,1 T
Jalan Desa 66.179 Km
Air Bersih SPAM Perkotaan
DANA DESA
Posyandu Polindes
: 7.428 Unit : 3.100 Unit
Pasar Desa : 1.810 Unit PAUD : 11.221 Unit
Pelatihan business plan
Penurunan rasio Gini tersebut diikuti dengan menurunnya persentase dan jumlah penduduk miskin di perdesaan, yang berarti naiknya tingkat kesejahteraan yang semakin merata.
TANTANGAN DAN STRATEGI PENGELOLAAN DANA DESA “Diperlukan penguatan peran dan sinergi antarkementerian untuk menghadapi tantangan pengelolaan Dana Desa”. TANTANGAN
KEBIJAKAN
IMPLIKASI
Penggunaan Dana Desa belum Optimal
Mendorong pertumbuhan ekonomi dengan prioritas kegiatan pembangunan pelayanan dasar desa dan pemberdayaan masyarakat desa
Peningkatan pelayanan publik dan kesejahteraan masyarakat desa
Kapasitas Perangkat Desa belum memadai
Sinergi penyelenggaraan pelatihan tatakelola desa & pelatihan pengelolaan dana desa
Peningkatan kualitas dan akuntabilitas pelaporan
Percepatan rekrutmen pendamping desa yang berkompeten
Pengelolaan Dana Desa lebih baik
Mengoptimalkan peran perwakilan Kemenkeu di daerah dalam hal penyaluran dan monev
Optimalisasi penggunaan Dana Desa untuk percepatan pembangunan dan perekonomian
Penyediaan Pendamping Desa: •Kompetensi belum memadai •Proses rekuitmen lama •Mobilisasi yang terlambat Meningkatkan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan dana desa
11
SINERGI PENGELOLAAN DANA DESA “Dalam rangka optimalisasi penggunaan Dana Desa diperlukan penyelarasan dan penguatan kebijakan peraturan pelaksanaan UU Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa”
Kementerian Keuangan • Penganggaran Dana Desa dalam APBN sebesar 10% dari dan di luar TKDD; • Reformulasi kebijakan pengalokasian Dana Desa: memerhatikan pemerataan dan keadilan; afirmasi kepada Desa sangat tertinggal, tertinggal, serta desadesa di daerah tertinggal, kepulauan, dan perbatasan; mengurangi kesenjangan penyediaan infrastruktur dasar publik dan kemiskinan • Penyaluran Dana Desa berbasis kinerja pelaksanaan; • Dapat melakukan penundaan dan/atau pemotongan DAU dan/atau DBH ke Pemda yang tidak menganggarkan ADD ≥10% dari Dana Perimbangan minus Dana Transfer Khusus.
Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, & Transmigrasi • Supervisi penyelengaraan musyawarah Desa; • PenyusunanpPedoman Penggunaan Dana Desa melalui koordinasi dengan kementerian terkait; • Penyusunan konsep pendampingan yang berorientasi kepada pemberdayaan masyarakat desa; • Melakukan perjanjian kerjasama dengan kemenkop UKM dalam pelaksanaan BUMDes dan mendorong penyertaan modal masyarakat Desa.
Kementerian Dalam Negeri • Menyusun Panduan Teknis mekanisme Musyawarah Desa • Menugaskan Gubernur, untuk: 1. Mengevaluasi pemenuhan ADD minimum 10% dalam APBD; 2. Memfasilitasi kab/kota dalam penyelerasan prioritas Dana Desa. • Mendorong Bupati/Walikota, untuk: 1. Sinkronisasi kegiatan yang dibiayai dari dana Desa dan APBD; 2. Supervisi dalam perencanaan, penggunaan Dana Desa dan penyusunan APBDesa; 3. Mengalokasikan dan menyalurkan Daan Desa, ADD, dan PDRD; 4. Fasilitasi penyusunan APBDesa dan RKP Desa. • Penerbitan SE Penataan Desa untuk pembentukan Desa baru.
Kepala Bappenas • Koordinasi dalam sinkronisasi perencanaan pembangunan desa dan kawasan perdesaan. • Pemantauan & evaluasi bersama K/L terkait pencapaian sasaran RPJMN 2015-2019 1. Mengurangi desa tertinggal sampai 5.000 Desa 2. Meningkatkan desa mandiri sedikitnya 2.000 Desa 3. Menguatkan sedikitnya 39 pusat pertumbuhan
• Koordinasi bersama Kemendes dalam pembangunan desa dan kawasan pedesaan bersama OPD kabupaten/kota untuk tercapainya pelayanan dasar, penurunan kemiskinan, dan penguatan lembaga ekonomi.
12
REFORMULASI KEBIJAKAN DANA DESA (1): PENGALOKASIAN DANA DESA “Reformulasi kebijakan Dana Desa diperlukan untuk akselerasi pengentasan kemiskinan, pengurangan kesenjangan, dan pemberian afirmasi bagi desa sangat tertinggal dan desa tertinggal dengan jumlah penduduk miskin tinggi” EXISTING CARA PENGHITUNGAN Proporsi dan bobot formula: 90% Alokasi Dasar (Pemerataan), 10% Berdasarkan variabel: - jumlah penduduk desa (25%), - angka kemiskinan desa (35%), - luas wilayah desa (10%), dan - tingkat kesulitan geografis desa (30%)
REFORMULASI • Menyempurnakan kebijakan pengalokasian, untuk: Pengentasan kemiskinan Perbaikan kualitas hidup masyarakat Desa Mengatasi kesenjangan penyediaan sarpras pelayanan publik antardesa. Afirmasi bagi desa sangat tertinggal dan desa tertinggal yang mempunyai jumlah penduduk miskin (JPM) tinggi.
• Penyempurnaan formula alokasi dilakukan melalui: PERTIMBANGAN
memperhatikan aspek pemerataan dan keadilan rasio penerima Dana Desa terkecil dan terbesar adalah paling rendah, yakni 1:4 standar deviasi yang paling rendah.
Penyesuaian bobot: 1. variabel jumlah penduduk miskin; dan 2. indeks kesulitan geografis.
mengurangi proporsi AD dan menambah proporsi AF. Kebijakan afirmasi dalam perhitungan Dana Desa kepada Desa sangat tertinggal dan tertinggal yang mempunyai jumlah penduduk miskin (JPM) tinggi.
Pada sisi yang lain juga harus dilakukan: Perkuatan pemantauan atas efektifitas pelaksanaan Dana Desa; dan Penajaman dan refocusing prioritas penggunaan Dana Desa untuk pembangunan dan pemberdayaan masyarakat, yang diarahan pada upaya untuk mengurangi kemiskinan, mengurangi kesenjangan dalam penyediaan infrastruktur dasar, serta memperluas kesempatan kerja. 13
REFORMULASI PENGALOKASIAN 2017
2018 REFORMULASI DANA DESA PER KAB/KOTA
DANA DESA PER KAB/KOTA 90% Alokasi Dasar
Keterangan: JP : Jumlah Penduduk JPM : Jumlah Penduduk Miskin
LW IKK
: Luas Wilayah : Indeks Kemahalan Konstruksi
10 % Formula
77% Alokasi Dasar
3% Alokasi Afirmasi
25% x JP Desa
Desa Sangat Tertinggal
35% x JPM Desa
Desa Tertinggal
10% x LW Desa
30% x IKK
20% Alokasi Formula
10% x JP Desa
50% x JPM Desa 15% x LW Desa
Yang termasuk dalam kelompok desa dengan JPM terbesar
25% x IKK
Keberpihakan terhadap pengurangan kemiskinan dan ketimpangan : Alokasi afirmasi terhadap desa tertinggal dan desa sangat tertinggal dengan jumlah penduduk miskin besar. Porsi alokasi formula meningkat dari 10% menjadi 20% , dengan bobot jumlah penduduk miskin yang juga meningkat dari 35% menjadi 50% Distribusi DD lebih merata, yang ditunjukkan dengan rasio ketimpangan distribusi DD perkapita antardesa yang menurun
POKOK-POKOK PERUBAHAN PENYALURAN DANA DESA “Penyaluran berbasis kinerja memotivasi Desa melaksanakan kegiatan dan menyerap anggaran lebih optimal serta lebih baik sehingga dampak dari pemanfaatan Dana Desa dapat segera dirasakan oleh masyarakat desa” EXISTING Tahap I : 60%, bulan Maret Syarat:
Dari RKUN ke RKUD (KPPN JAKARTA II)
Dari RKUD ke RKD (Oleh Walikota/ Bupati)
1. Perda mengenai APBD TA berjalan; 2. Perkada mengenai tata cara pembagian dan penetapan rincian DD setiap Desa; dan 3. Laporan realisasi penyaluran dan konsolidasi penggunaan DD TA sebelumnya.
Tahap II : 40%, bulan Agustus Syarat:
1. Laporan DD Tahap I telah disalurkan paling kurang 50%;
Tahap I : 60% 7 hari kerja setelah diterima dari RKUN Syarat:
1. Perdes APB Desa;
Tahap II : 40% 7 hari kerja setelah diterima dari RKUN Syarat:
1. Laporan penggunaan DD Tahap I paling kurang 50% DD Tahap I telah digunakan.
KEMENTERIAN KEUANGAN
MENJADI
Dari RKUN ke RKUD (KPPN DAERAH)
2. Laporan DD Tahap I telah digunakan oleh desa paling kurang paling kurang 50%.
2. Laporan realisasi penggunaan DD tahun anggaran sebelumnya
Dari RKUD ke RKD (Oleh Walikota/ Bupati)
Tahap I : 60%, paling cepat bulan Maret, paling lambat bulan Juli Syarat :
1. Perda APBD TA berjalan;
Tahap II : 40%, bulan Agustus Syarat :
1. Laporan DD Tahap I telah disalurkan ke RKD paling kurang 90%;
Tahap I : 60% 7 hari kerja setelah diterima dari RKUN Syarat:
1. Perdes APB Desa; dan
Tahap II : 40% 7 hari kerja setelah diterima dari RKUN Syarat:
1. Laporan penyerapan DD Tahap I menunjukkan rata-rata paling kurang 75%; dan capaian output rata-rata paling kurang 50%.
2. Perkada mengenai tata cara pembagian dan penetapan rincian DD setiap Desa; dan 3. Laporan konsolidsi realisasi penyaluran dan realisasi penyerapan DD TA sebelumnya.
2. Laporan DD Tahap I telah diserap oleh desa rata-rata paling kurang 75%; ratarata capaian output paling kurang 50%.
2. Laporan realisasi penyerapan DD tahun anggaran sebelumnya.
15
PENYALURAN DANA DESA MELALUI 171 KPPN DI DAERAH JAMBI 5 KPPN RIAU 3 KPPN
KALTIM KALSEL 5 KPPN 5 KPPN
SULBAR 2 KPPN SULSEL 9 KPPN
KALTENG 4 KPPN
SUMBAR 6 KPPN SUMUT 11 KPPN
SULTENG 4 KPPN
KALBAR 6 KPPN
ACEH 7 KPPN
Sebelumnya:
PMK 48/2016, PMK 49/2016 & PMK 187/2016
MALUKU UTARA 2 KPPN MALUKU 4 KPPN
Kantor Pusat Pemda
SULTRA 4 KPPN GORONTAL O 2 KPPN SULUT 4 KPPN
KEPRI 2 KPPN
BABEL 2 KPPN
KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
PAPUA BARAT 3 KPPN PAPUA 2 KPPN
SUMSEL 5 KPPN BENGKULU 4 KPPN
PMK 50/2017 KPPN Setempat Pemda
Mendekatkan pelayanan Kementerian Keuangan kepada Pemerintah Daerah melalui 171 KPPN yang tersebar di seluruh Indonesia
LAMPUNG 4 KPPN NTT 6 KPPN
BANTEN 3 KPPN
NTB 4 KPPN
JABAR 12 KPPN DIY 3 KPPN JATENG 15 KPPN JATIM 15 KPPN BALI 3 KPPN
Tujuan penyaluran DAK Fisik dan Dana Desa melalui KPPN diseluruh Indonesia
Meningkatkan efisiensi koordinasi dan konsultasi antara Pemerintah Daerah dengan Kementerian Keuangan Meningkatkan efektivitas monitoring dan evaluasi serta analisis kinerja pelaksanaan anggaran pusat dan daerah 16
PERKEMBANGAN PENYALURAN DANA DESA TAHAP I TA 2017 Per 16 Agustus 2017 Dari RKUN ke RKUD Jumlah Daerah sudah salur
: 434
Jumlah Daerah sudah di rekomendasikan tapi belum salur
:-
Pagu Dana Desa TA 2017
: Rp60.000,0 M
Pagu Tahap I (60%)
: Rp36.000,0 M
Penyaluran Pagu Tahap I
: Rp35.838,9 M (99,5%)
Dari RKUD ke RKD Jumlah Desa sudah salur
: 65.324
Jumlah Desa belum salur
: 9.586
Pagu Dana Desa TA 2017
: Rp60.000,0 M
Pagu Tahap I (60%)
: Rp36.000,0 M
Penyaluran Pagu Tahap I
: Rp31.096 M (86,3%)
KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
1. Penyaluran dari RKUN ke RKUD: • Realisasi penyaluran sebesar Rp35,8 T atau 99,5% dari pagu Tahap I Rp36 T, untuk 434 daerah (100%) yang terdiri dari 74.910 desa. • Sisa Dana Desa sebesar Rp161,2 M, antara lain karena masih terdapat sisa Dana Desa di RKUD yang diperhitungkan dalam penyaluran Tahap I 2. Penyaluran dari RKUD ke RKD: • Realisasi penyaluran sebesar Rp31,1T (86,3% dari pagu Tahap I Rp36T), untuk 65.324 desa (87,2% dari 74.910 desa penerima Dana Desa) 3. Kendala penyaluran dari RKUD ke RKD: • APBDesa belum/terlambat ditetapkan; • Laporan penggunaan belum dibuat.
17
PEMANTAUAN DAN EVALUASI DANA DESA
“Pengalihan penyaluran melalui kppn daerah akan mendekatkan pelayanan di daerah dan memperkuat governance & akuntabilitas dana desa” • Laporan Realisasi Penyaluran dan Laporan Konsolidasi Penyerapan DD
• Penetapan perkada mengenai tata cara pembagian dan penetapan DD setiap Desa Untuk memastikan hak keuangan desa terpenuhi
KEMENTERIAN KEUANGAN
Untuk memastikan penyaluran DD tepat waktu dan tepat jumlah
Untuk menghindari penundaan penyaluran DD tahap berikutnya
• Sisa DD di RKUD
Untuk mengetahui besaran DD yg belum disalurkan dari RKUD ke RKD TA sebelumnya
• Capaian output
Untuk mengetahui pemanfaatan Dana Desa
18
SANKSI DANA DESA PEMBERI SANKSI
JENIS PELANGGARAN Bupati/walikota tidak menyalurkan Dana Desa tepat waktu dan tepat jumlah sesuai yang telah ditentukan
MENKEU
Bupati/walikota tidak menyampaikan persyaratan penyaluran setiap Tahap; Bupati/walikota tidak menyampaikan perubahan perkada mengenai tata cara pembagian dan penetapan rincian Dana Desa setiap Desa yang dalam perkada sebelumnya tidak sesuai ketentuan.
Bupati/walikota tidak dapat memenuhi persyaratan penyaluran Tahap II sampai dengan berakhirnya tahun anggaran
BUPATI/ WALIKOTA
Penundaan DAU dan/atau DBH Kab./Kota sebesar selisih kewajiban DD yg harus disalurkan ke Desa Penundaan Penyaluran Dana Desa Kab./Kota Sisa angggaran DD Tahap II menjadi SAL pada RKUN dan tidak disalurkan kembali
Laporan penundaan penyaluran dari bupati/walikota; Laporan pemotongan penyaluran Dana Desa dari bupati/walikota
Pemotongan Dana Desa
Kepala Desa tidak menyampaikan Peraturan Desa mengenai APB Desa; Kepala Desa tidak menyampaikan laporan realisasi penggunaan Dana Desa tahap sebelumnya; dan Terdapat usulan dari aparat pengawas fungsional daerah.
Penundaan Penyaluran Dana Desa ke Desa
Terdapat Sisa Dana Desa > 30% selama 2 tahun berturut-turut KEMENTERIAN KEUANGAN
JENIS SANKSI
Berdasarkan penjelasan dan hasil pemeriksaan ditemukan penyimpangan berupa SiLPA tidak wajar
Pemotongan Dana Desa ke Desa
19
SISA DANA DESA Sisa Dana Desa di RKUN
Apabila kab/kota blm menyampaikan dokumen sebagai persyaratan penyaluran Dana Desa tahap I paling lambat bulan Juli dan tahap II sampai dengan berakhirnya tahun anggaran Desember
Sisa Dana Desa di RKUD
• Sisa DD dianggarkan dalam APBD TA 2017 • Jika APBD 2017 telah ditetapkan, dilakukan perubahan penjabaran APBD 2017, kemudian dimasukkan dalam APBD-P
Sisa Dana Desa di RKD
KEMENTERIAN KEUANGAN
Januari - Maret
• Sisa Dana Desa tidak dapat disalurkan. • Dana Desa yang tidak disalurkan tsb menjadi sisa Dana Desa di RKUN. • Sisa Dana Desa tsb merupakan Sisa Anggaran Lebih (SAL) APBN April - Juli
Setelah Juli
• Melaporkan Sisa DD ke Dirjen PK
• Jika belum menyalurkan s.d. • Sisa DD 2016 di penyaluran tahap I, Transfer RKUD yang tidak Tahap I dikurangi sebesar Sisa disalurkan menjadi • Menyalurkan ke RKD jika DD 2016 yang belum SAL di RKUN Desa telah menyampaikan disalurkan persyaratan • Menyalurkan kembali DD yang • Melaporkan penyaluran diperhitungkan berdasarkan Sisa DD kepada Dirjen PK permintaan bupati/walikota
Apabila Sisa Dana Desa di RKD kurang dari/sama dengan 30%
Dana Desa tahap I TA berikutnya disalurkan sesuai besaran dan waktu yg ditentukan
Apabila Sisa Dana Desa di RKD lebih dari 30%
Dana Desa tahap I TA berikutnya ditunda penyalurannya sebesar sisa tsb
Dana Desa tahap I yg ditunda, dapat disalurkan kembali sebelum bulan Juli TA berikutnya apabila Sisa Dana Desa tsb telah digunakan sehingga sisanya kurang dari 30% Apabila sampai bulan Juli TA berikutnya Sisa Dana Desa masih lebih besar dari 30%, maka Dana Desa tahap I yang ditunda tsb tidak disalurkan. 20
EVALUASI PERKADA TATA CARA PEMBAGIAN DAN PENETAPAN DD SETIAP DESA tata cara penghitungan pembagian Dana Desa
penetapan rincian Dana Desa
Evaluasi terhadap peraturan bupati/walikota, dilakukan paling sedikit terhadap unsur:
mekanisme dan tahap penyaluran Dana Desa
prioritas penggunaan Dana Desa
penyusunan dan penyampaian laporan realisasi penggunaan Dana Desa
sanksi administratif
jumlah desa (tambahan)
KEMENTERIAN KEUANGAN
21
POKOK-POKOK PENGAWASAN DANA DESA UU 6 Tahun 2014 Pasal 112 ayat (1) dan (2): Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota membina dan mengawasi penyelenggaraan pemerintahan Desa yang pelaksanaannya dapat didelegasikan kepada perangkat daerah
Provinsi (Psl 114)
Pemerintah (Psl 113) Antara lain: 1. memberikan pedoman dan standar pelaksanaan penyelenggaraan Pemerintahan Desa 2. Memberikan bimbingan, supervisi dan konsultasi penyelenggaraan Pemerintahan Desa, Badan Permusyawaratan Desa, dan lembaga kemasyaratan 3. Menyusun dan memfasilitasi petunjuk teknis bagi BUM Desa dan lembaga kerjasama Desa
Antara lain: 1. Melakukan pembinaan dalam rangka penyusunan Perda Kabupaten/Kota yang mengatur Desa. 2. Melakukan pembinaan peningkatan kapasitas Kepala Desa dan Pperangkat Desa, Badan Permusyawaratan Desa, dan lembaga kemasyarakatan. 3. Melakukan pembinaan upaya percepatan pembangunan desa melalui bantuan keuangan, bantuan pendampingan, dan bantuan teknis. 4. Melakukan pembinaan dan pengawasan atas penetapan RAPBD Kabupaten/Kota dalam pembiayaan Desa.
Kab/Kota (Psl 115) Antara lain: 1. Mengawasi pengelolaan keuangan desa dan pendayagunaan asset desa. 2. Melakukan pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan desa. 3. Melakukan upaya percepatan pembangunan desa melalui bantuan keuangan, bantuan pendampingan, dan bantuan teknis. 4. Memberikan sanksi atas penyimpangan yang dilakukan oleh Kepala Desa sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan.
22
SINERGI PENGAWASAN PENYALURAN DANA DESA Pengawasan atas penyaluran Dana Desa tidak hanya dilakukan oleh kementerian Keuangan, namun juga memerlukan sinergi antar pemangku kepentingan, baik di pusat maupun di daerah. Memantau dan mengevaluasi penyaluran Dana Desa
mendorong Bupati/Walikota untuk: • memfasilitasi penyusunan RKPDesa & APBDesa • mengoptimalkan peran OPD kab/kota & kecamatan dalam pendampingan penyelenggaraan Pemerintahan Desa • memberdayakan aparat pengawas fungsional • membina pelaksanaan keterbukaan informasi di desa.
• menyusun kerangka pendampingan untuk peningkatan kapasitas masyarakat desa • pemantauan dan evaluasi kinerja pendamping profesional setiap triwulan
bersinergi dalam pemantauan dan evaluasi terhadap: • peraturan bupati/walikota mengenai tata cara pembagian dan penetapan besaran Dana Desa setiap desa; • realisasi penyaluran dari RKUD ke RKD; • sisa Dana Desa di RKUD dan RKD; • penggunaan Dana Desa sesuai dengan prioritas yang ditetapkan; • ketercapaian hasil penggunaan Dana Desa; dan 23
ALOKASI DANA DESA (ADD)
1
2
Dasar Hukum ADD:
• Pasal 72 Ayat (1) huruf d dan Ayat (4) UU Nomor 6 Desa Tahun 2014: Alokasi Dana Desa (ADD) merupakan bagian dari Dana Perimbangan yang diterima Kab/Kota. ADD paling sedikit 10% dari Dana Perimbangan yang diterima Kab/Kota dalam APBD setelah dikurangi DAK.
Pemenuhan ADD paling sedikit 10% Dana Transfer Umum (DTU)
• Pasal 96 Ayat (6) PP Nomor 47 Tahun 2015: Dalam hal kab/kota tidak mengalokasikan ADD paling sedikit 10%, menkeu dapat melakukan penundaan dan/atau pemotongan alokasi Daper setelah dikurangi DAK yang seharusnya disalurkan ke Desa
Dari total 434 kab/kota penerima Dana Desa, sebanyak 347 Kab/kota (80%) telah memenuhi ketentuan minimum ADD 10% DTU dalam APBD TA 2017
Sesuai dengan PMK Nomor 257/PMK.07/2015 tentang Tata Cara Penundaan dan/atau Pemotongan Dana Perimbangan Terhadap Daerah Yang Tidak MemenuhiAlokasi Dana Desa, diatur bahwa bagi daerah yang tidak memenuhi ADD minimal 10% dari Dana Perimbangan setelah dikurangi DAK dalam APBD, dapat dikenakan penundaan/pemotongan DAU atau DBH 24
TATA CARA PEMOTONGAN/PENUNDAAN DAU/DBH TERHADAP DAERAH YANG TIDAK MEMENUHI ADD (PMK257/PMK.07/2015) DJPK
KAB/KOTA
Melakukan evaluasi I thd penganggaran ADD dalam perkada / APBD
Menyampaikan perkada/perubahan perkada tentang ADD
• Memenuhi 10 % dari DAU + DBH
• Surat Pemberitahuan
• Kurang dari 10 % dari DAU + DBH
• Surat Peringatan
• Surat Komitmen • Tidak menyampaikan komitmen Melakukan evaluasi II thd pengalokasian ADD dalam perkada/perkadaP/APBD-P
ADD dalam PAPBD kurang dari 10% dari DAU+DBH
• Menunda penyaluran DAU/DBH
Menyampaikan perkada/perkada-P tentang ADD • Memotong DAU/DBH
PROVINSI • Menampung dalam rekening transito • Menyalurkan ke RKD
DESA • Mencatat Penerimaan APB Desa
Keterangan: •Evaluasi I Perbup/Perwali tentang ADD dilakukan bulan Jan-April •Pemberitahuan kepada Pemda ttg hasil evaluasi Perbup/Perwali: Januari - April •Penundaan tahap I penyaluran DAU/DBH bulan September dan tahap II bulan Oktober •Pemotongan DAU/DBH setelah melalui rapat koordinasi Kemenkeu, Kemendagri, dan Kemendes bulan November •Dana hasil pemotongan ditransfer ke RKUD Provinsi bulan Desember •Gubernur menyalurkan dana hasil pemotongan DAU/DBH tsb ke Desa bulanDesember dan melaporkan kepada DJPK 25
25
25
Terima Kasih 26
27
PROFIL DANA DESA DAN ALOKASI DANA DESA KAB. KLATEN ALOKASI DANA DESA
DANA DESA 391
JUMLAH DESA
311,087,447,000
PAGU PERPRES
KLATEN
KPPN
186,652,468,200
TAHAP I (60%)
1000
SISA DD DI RKUD
186,652,467,200
PENYALURAN TAHAP I
PENGGUNAAN DANA DESA
DBH
36,099,972,000
DAU
1,237,967,327,000
DBH + DAU
1,274,067,299,000
10% (DBH + DAU)
127,406,729,900
Dana Desa
311,087,447,000
Belanja Bantuan keuangan kpd Pemdes
572,546,658,000
Belanja Bagi hasil kpd Pemdes
9,445,017,800
Belanja Bantuan Keuangan dikurangi DD (ADD Perhitungan) STATUS ADD
261,459,211,000 MEMENUHI
PEMERINTAHAN (0,7%) PEMBANGUNAN (91,9%)
STATUS DESA
PEMBERDAYAAN (4,9%) KEMASYARAKATAN (2,5%) TAK TERDUGA (0,0%)
IDM
NAMA DAERAH Kab. Klaten
JPM
222,478
Desa Sangat Tertinggal
Desa Tertinggal
1
97
Desa Desa Berkemba Mandiri ng 213
77
Desa Maju 3
28
PROFIL DESA PONGGOK, KAB. KLATEN Prestasi :
BUMDes Terbaik 2016 Desa Wisata Terbaik 2017
Luas wilayah : Jumlah Penduduk : Jumlah Penduduk Miskin :
7,72 km2 2.097 jiwa 56 jiwa
Sumber Pendapatan Desa 1. PADes 2. Dana Desa 3. Alokasi Dana Desa 4. Bagi Hasil Pajak/Retribusi 5. Pendapatan Lain-lain Total
Nilai (Rp. Juta)
Belanja Desa 1. Belanja Penyelenggaraan Pemerintahan 2. Belanja Kemasyarakatan 3. Belanja Pembangunan 4. Belanja Pemberdayaan Masyarakat 5.Belanja Tak Terduga Total
Nilai (Rp. Juta)
697,5 793,7 345,0 100,7 1.795,0 3.731,9
% 18,7% 21,3% 9,2% 2,7% 48,1% 100,0%
1.347,7 195,8 2.156,7 145,7 15,0 3.860,9
% 34,9% 5,1% 55,9% 3,8% 0,4% 100,0%
