KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
KEBIJAKAN TRANSFER KE DAERAH DAN DANA DESA Evaluasi Tahun 2016, Tantangan Tahun 2017 & Perencanaan Tahun 2018 DISAMPAIKAN DIREKTUR JENDERAL PERIMBANGAN KEUANGAN DALAM SOSIALISASI TRANSFER KE DAERAH DAN DANA DESA TAHUN 2017
YOGYAKARTA, 20 FEBRUARI 2017
OUTLINE DESENTRALISASI FISKAL TUJUAN, PENINGKATAN ANGGARAN & REFOCUSING POSTUR TKDD EVALUASI PELAKSANAAN TKDD APBNP TAHUN 2016 KEBIJAKAN DAN TANTANGAN TKDD APBN 2017 PERENCANAAN TKDD APBN 2018
KEMENTERIAN KEUANGAN
2
Desentralisasi diwujudkan melalui penyerahan kewenangan disertai dengan penyerahan sumber-sumber pendanaan 508
491 341
294 26
30
33
34
1998 2000 2010 2015 Prov.
Indonesia merupakan Negara Kesatuan. Sebagai konsekuensi pelaksanaan otonomi daerah, jumlah Pemerintahan Daerah terus berkembang
Kab./Kota
Desentralisasi memberikan konsekuensi dalam pola Hubungan Kewenangan & Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat & Daerah (HKPD)
Money follows function Desentralisasi Kewenangan (otonomi) disertai dengan Desentralisasi Fiskal, Pemerintah Daerah diberikan kewenangan untuk mengelola sumber pendanaan (revenue) dan pengelolaan belanjanya (expenditure)
Coverage HKPD Pemerintah Pusat dengan Pemerintah Daerah Pemerintah Provinsi dengan Pemerintah Kab./Kota Antar Pemerintah Daerah Pemerintah Daerah dengan Lembaga Lainnya
KEMENTERIAN KEUANGAN
Objectives Perbaikan kuantitas dan kualitas pelayanan publik Perbaikan tingkat kesejahteraaan masyarakat
Intermediate target
Penurunan ketimpangan antar wilayah Penurunan tingkat kemiskinan Penciptaan lapangan kerja Pertumbuhan Ekonomi
3
Peningkatan signifikan Transfer ke Daerah dan Dana Desa (TKDD) - konsisten dengan desentralisasi fiskal, namun efektivitas belanja daerah menjadi tantangan selanjutnya Pemerintahan Daerah
HKPD
UU No. 22/1999
UU No. 25/1999
UU No. 32/2004
UU No. 33/2004
Pasca Krisis Sosial Ekonomi 1997/1998, Terjadi perubahan fundamental dalam berbagai aspek kehidupan, termasuk Tata Pemerintahan di Indonesia Pelaksanaan amanat UU No. 22 dan 25 Tahun 1999 menandai era baru tata pemerintahan di Indonesia yakni dengan pelaksanaan otonomi daerah.
UU No. 23/2014
Impelementasi UU No. 32 dan 33 Tahun 2004 dikenal dengan istilah bing bang, pemekaran daerah otonom baru sebagai dampak penguatan pelaksanaan otonomi daerah dan desentralisasi fiskal dengan konsep money follows function
Euforia pelaksanaan otonomi daerah dan desentralisasi fiskal mempengaruhi pembentukan daerah otonom baru beserta peningkatan alokasi TKDD
30
33
34
1998 2000 2010 2015 Prov.
Kab./Kota
KEMENTERIAN KEUANGAN
Triliun
26
776.3
341
294
16.2 81.1 31.8 2001 PAD
130
2004
229.3 2016
TKDD
Triliun
508
491
776.3
130 81.1 95.9 2001
767.8
764.9 763.6
Rasio PAD terhadap TKDD terus meningkat pada tahun 2001 sebesar 19,98% dan pada 2016 mencapai 29,54%
153
2004 TKDD
Jumlah pemerintah daerah terus meningkat: tahun 2001 Provinsi 31 dan Kab./Kota 354, tahun 2017 Provinsi 34 dan Kab./Kota 508.
2016 K/L
2017
Porsi TKDD dalam APBN selalu meningkat dan sejak tahun 2016 lebih besar dibandingkan dengan Belanja K/L
4
Tantangan Pelaksanaan APBN 3 Tahun terakhir (dalam triliun Rp)
Sejak era Kabinet Kerja, Alokasi TKDD dalam APBN mengalami peningkatan yang signifikan dibandingkan dengan belanja KL: bukti penguatan desentralisasi dan implementasi Nawacita ke 3.
URAIAN
APBN
2015
APBN-P
APBN
2016
APBN-P
2017 APBN
TKDD
647,0 664,6 770,1 776,3 764,9 6,2 ; 0,81% -11,4 ; -1,5% 17,6 ; 2,7% 105,5 ; 15,9%
K/L
647,3 795,5 784,1 767,8 763,6 148,2 ; 22,9% 11,4 ; -1,4% -4,2 ; -0,5% -16,3 ; -2,1%
APBN adalah jangkar pengelolaan ekonomi makro yang sehat, sehingga harus dikelola secara kredibel. (dalam triliun Rp)
Tantangan terbesar dalam beberapa tahun terakhir dalam pengelolaan APBN: Proyeksi pendapatan negara (Pajak + PNBP) terlalu optimis dan akhirnya tidak tercapai shortfall penerimaan pajak sebesar Rp255,6 T (Target APBNP 2016 Rp1,539,2 T, realisasi Rp1,283,6 T) Overtarget di sisi penerimaan diikuti dengan peningkatan belanja yang sangat signifikan (termasuk TKDD) pada saat penerimaan tidak tercapai terjadi overbudgeting sehingga harus dilakukan penyesuaian belanja (target belanja Negara APBNP 2016 adalah sebesar Rp2.082,9 T, direalisasikan sebesar Rp1.859,5 T, atau hanya sebesar (89,3%) Dalam rangka mengembalikan kredibilitas APBN, maka pelaksanaan APBNP 2016 harus disesuaikan secara signifikan (pemotongan belanja K/L dan penundaan beberapa jenis TKDD) KEMENTERIAN KEUANGAN
5
Evaluasi Pelaksanaan APBN 2016 (1): Pengendalian Belanja dalam APBNP 2016 Langkah Pengamanan APBNP 2016 TANTANGAN
1. Pemulihan ekonomi global yang lambat 2. Penurunan Harga Komoditas Utama 3. Risiko pasar finansial yang meningkat
Optimalisasi Peningkatan Penerimaan Perpajakan Pengendalian Belanja Negara Menjaga Defisit prognosis APBNP 2016 tetap dibawah 3,0% thd PDB
Pengendalian Belanja Negara Penghematan belanja K/L Rp114,7T Penghematan belanja TKDD Rp72,9T
DAMPAK
Shortfall penerimaaan perpajakan Menyebabkan APBN mengalami pelebaran defisit
KEMENTERIAN KEUANGAN
Penghematan alamiah DBH 4,2 T DAK Fisik 6,0 T DAK Nonfisik 23,8 T Dana Desa 2,8 T
Penundaan DAU 19,4 T DBH Pajak 16,7 T
Realisasi APBNP 2016 Defisit Rp307,7 T Radio Defisit : PDB (2,46)%
6
Evaluasi Pelaksanaan TKDD 2016 (2): Realisasi Sementara APBN 2016 2015
Realisasi mencapai Rp710,9 T, lebih tinggi dari realisasi belanja K/L Rp677,6 T Penundaan DAU tidak jadi dilaksanakan dan seluruh DAU yang semula sebagian ditunda sudah ditransfer pada bulan Desember 2016.
KEMENTERIAN KEUANGAN
2016
Realisasi TKDD 2016 secara nominal lebih tinggi Rp87,8 T (14,1%) dari realisasinya pada tahun 2015. Namun persentase realisasi TKDD 2016 lebih rendah (91,6%) dibandingkan tahun 2015 (93,8%), terutama berkaitan dengan: Lebih rendahnya realisasi DBH Rp18,5 T dari pagu APBN-P 2016 (Penundaan Tw. IV Rp11,5 T dan penghematan alamiah Rp7 T), Lebih rendahnya realisasi Dana Transfer Khusus Rp46,5 T dari pagu APBN-P 2016, terutama karena: •Penghematan alamiah DAK Non Fisik Rp32 T, •Penyerapan DAK Fisik yang belum optimal Rp14,6T.
7
Evaluasi Pelaksanaan TKDD 2016 (3): Dana Desa EVALUASI PENYALURAN
REALISASI PENYALURAN 28,1 triliun
Tahap I
Tahap II
27,9 triliun; 99,2%
18,8 triliun 18,7 triliun; 99,5% Pagu
Total Tahap I & II Rp 46,6T dari 46,9T 99,4%
Realisasi
PENGGUNAAN Tak terduga, 0.02% Pemberdayaan masyarakat, 6.8%
Pembinaan kemasyarakatan, 1.8%
EVALUASI PENGGUNAAN
Penyelenggaraan pemerintahan, 3.6%
Pembangunan, 87.7% KEMENTERIAN KEUANGAN
• Kendala penyaluran DD dari RKUN ke RKUD: a. Peraturan Bupati/Walikota tentang tata cara penghitungan DD setiap Desa belum sesuai dengan ketentuan. b. Laporan realisasi penyaluran dan laporan konsolidasi penggunaan belum disampaikan atau disampaikan secara terpisah. c. Sebagian daerah mengajukan penyaluran tahap II pada bulan terakhir tahun anggaran, mengakibatkan menumpuknya permintaan penyaluran. • Kendala penyaluran DD dari RKUD ke RKD: a. APBDesa belum/terlambat ditetapkan b. Perubahan regulasi c. Dokumen perencanaan belum ada d. Laporan penggunaan belum dibuat e. Pergantian kepala desa
• Penggunaan Dana Desa di luar bidang prioritas. • Pengeluaran Dana Desa tidak didukung dengan bukti yang memadai. • Pekerjaan yang diutamakan secara swakelola dengan memberdayakan masyarakat setempat dan bahan baku lokal, dikerjakan seluruhnya oleh pihak ketiga/penyedia jasa. • Pemungutan dan penyetoran pajak tidak sesuai. • Desa belum mengenal mekanisme uang persediaan, sehingga dana yang telah disalurkan ke RKDesa, ditarik dan disimpan di luar RKDesa. • Belanja di luar yang telah dianggarkan dalam APBDesa.
88
8
Kebijakan Transfer ke Daerah dan Dana Desa APBN 2017 (1):
APBN 2017 disusun secara lebih kredibel dan realistis, dimana Belanja Negara melalui TKDD diharapkan dapat memberikan kontribusi maksimal dalam pembangunan ekonomi ... • Alokasi TKDD sebesar Rp764,9 T, naik Rp 54,1 T dari realisasi APBNP 2016 sebesar Rp710,8 T
• Perencanaan, penganggaran, pengalokasian dan penyaluran TKDD berbasis pada kinerja (performance based)
• Anggaran TKDD 2017 lebih besar dari anggaran K/L untuk memperkuat implementasi desentralisasi dan mewujudkan nawa cita ke tiga (membangun Indonesia dari pinggir dengan memperkuat pembangunan Daerah dan Desa). • TKDD diarahkan untuk meningkatkan pemerataan kemampuan keuangan antardaerah dan peningkatan pelayanan dasar publik dan pencapaian prioritas nasional. KEMENTERIAN KEUANGAN
• Meningkatkan Dana Insentif Daerah untuk memberikan reward pada daerah berkinerja baik. • Mengarahkan penggunaan Dana Transfer Umum (DAU dan DBH) untuk belanja infrastruktur pelayanan publik dan pembangunan ekonomi
T
• Meningkatkan secara bertahap anggaran Dana Desa untuk penguatan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa.
9
Kebijakan Transfer ke Daerah dan Dana Desa APBN 2017 (2): Dana Perimbangan Dana Transfer Umum ditingkatkan dan didorong seoptimal mungkin untuk peningkatan kualitas layanan publik DANA BAGI HASIL (DBH): Tujuan: mengatasi ketimpangan fiskal vertikal, dengan fokus alokasi kepada daerah penghasil. Pagu Tahun 2017 Rp92,8 T, naik Rp2,3 T dari realisasi APBNP 2016 sebesar Rp90,5 T
DANA ALOKASI UMUM (DAU)
Tujuan: mengatasi ketimpangan fiskal horizontal.
Pagu Tahun 2017 Rp410,8 T, naik Rp25,4 T dari realisasi APBNP 2016 sebesar Rp385,4 T
Alokasi telah memperhitungkan pengalihan urusan pendidikan SMA/SMK dan urusan lainnya dari kab./kota ke provinsi masih perlu rekonsiliasi data yang lebih cermat, untuk diperhitungkan kembali pada RAPBNP 2017
Formulasi 2017 memberikan afirmasi kepada daerah kepulauan dengan meningkatkan bobot luas wilayah laut, yaitu: untuk provinsi naik dari 40% menjadi 45% untuk kab/kota naik dari 45% menjadi 50%.
Memperluas diskresi penggunaan DBH CHT, Dana Reboisasi dan 0,5% Tambahan DBH SDA Migas agar dana dapat digunakan lebih optimal dan mengurangi SiLPA. Mempercepat penyelesaian kurang bayar DBH sesuai kemampuan keuangan negara masih terdapat sisa kurang bayar dan penundaan Tw IV 2016 sebesar Rp14,5 T yang perlu diusulkan dalam RAPBNP 2017 Dalam upaya meningkatkan kualitas belanja dan mendorong pembangunan ekonomi, Dana Transfer Umum (DBH + DAU, setelah dikurangi DBH yg diearmarked dan kewajiban 10% ADD), minimal 25% digunakan untuk belanja infrastruktur layanan dasar publik yang berorientasi pada pengurangan kemiskinan dan pembangunan ekonomi KEMENTERIAN KEUANGAN
Dalam APBN 2017 alokasi DAU kab/kota tidak mengalami penurunan dibandingkan tahun 2016. Pagu DAU nasional dalam APBN tidak bersifat final atau dapat berubah sesuai perubahan PDN neto implikasi: daerah harus menyusun strategi penyesuaian dalam APBDP 2017.
10
Kebijakan Transfer ke Daerah dan Dana Desa APBN 2017 (3): Dana Perimbangan … Alokasi dan Penyaluran Dana Transfer Khusus berbasis kinerja pelaksanaan... DANA ALOKASI KHUSUS FISIK (DAK Fisik)
DANA ALOKASI KHUSUS NonFisik (DAK Non Fisik)
Tujuan: mengatasi ketimpangan penyediaan infrastruktur layanan publik
Tujuan: mendukung operasional penyelenggaraan layanan publik
Pagu Tahun 2017 Rp58,3 T, turun Rp16,9 T dari realisasi APBNP 2016 sebesar Rp75,2 T Alokasi berdasarkan usulan daerah dan diselaraskan dg prioritas nasional dengan afirmasi untuk daerah tertinggal, perbatasan, kepulauan, dan transmigrasi. Sinkronisasi rencana kegiatan DAK Fisik antar bidang/subbidang, antardaerah, dan antara DAK dengan pendanaan lainnya, dengan mengoptimalkan peran Provinsi. Petunjuk teknis ditetapkan dalam Perpres dan dapat berlaku lebih dari satu tahun. Penyaluran berbasis kinerja penyerapan dan pelaksanaan fisik, dan disalurkan melalui KPPN setempat guna efisiensi dan meningkatkan governance:
Pagu Tahun 2017 Rp115,1 T, naik Rp 8,4 T dari realisasi APBNP 2016 sebesar Rp89,3 T Pengalokasian disesuaikan dengan kebutuhan riil di daerah, sesuai dengan jumlah sasaran yang dibutuhkan dalam upaya mencapai SPM, terutama di bidang pendidikan dan kesehatan DAK Non Fisik juga diarahkan untuk meningkatkan kapasitas koperasi dan usaha kecil dan menengah, serta menjamin keberlanjutan dan keamanan Sistem Administrasi Kependudukan (SAK) terpadu
Sinergi DJPK dan DJPB perubahan peraturan (Revisi PMK 48 jo 187 PMK.07/2016) serta pembuatan aplikasi penyaluran Daerah tidak harus ke Pusat untuk meminta penyaluran (lebih efisien) dan verifikasi langsung dilakukan oleh unit yg terdekat dg daerah (governance lebih terjaga) KEMENTERIAN KEUANGAN
11
Kebijakan Transfer ke Daerah dan Dana Desa APBN 2017 (4): Dana Insentif Daerah dan Dana Desa Dana Insentif Daerah • Memberikan rewards kepada daerah. Meningkatkan pagu DID sebagai rewards untuk daerah yang berkinerja baik dalam: kesehatan fiskal & pengelolaan keuangan daerah. pelayanan dasar publik. ekonomi dan kesejahteraan. Pagu alokasi 2017 Rp7,5 T, naik Rp 2,5 T dari realisasi APBNP 2016 sebesar Rp5 T •
•
Daerah penerima DID sebanyak 317 daerah: 21 provinsi, 232 kabupaten 64 kota Peningkatan dari DID 2016 ke 2017: Jumlah penerima DID naik dari 271 menjadi 317, Jumlah daerah yang lulus passing grade naik dari 109 menjadi 121; Jumlah daerah penerima AM naik dari 228 menjadi 279, Jumlah daerah penerima AM dan AK naik dari 66 menjadi 83.
KEMENTERIAN KEUANGAN
Dana Desa Kebijakan mendorong pertumbuhan ekonomi: • Menjaga tingkat konsumsi Rumah Tangga • Peningkatan konektivitas melalui pembangunan infrastruktur utk mendorong stabilitas harga dan distribusi yang merata. Prioritas penggunaan: • membiayai pembangunan • pemberdayaan masyarakat Pelaksanaan diutamakan melalui: • Swakelola dengan menyerap tenaga kerja setempat dan kegiatan yang mendorong masyarakat produktif secara ekonomi
Pagu alokasi 2017 Rp60 T, naik Rp13,4 T dari realisasi AP 2016 sebesar Rp46,6 T Kab/Kota diwajibkan menganggarkan Alokasi Dana Desa (ADD) sekurangnya 10% dari Dana Perimbangan setelah dikurangi DAK (Pasal 72 UU No 6 Tahun 2014 tentang Desa).
12
Tantangan Pelaksanaan Transfer ke Daerah dan Dana Desa tahun 2017
Pagu DAU tidak final. • Penyesuaian alokasi DAU pd APBN-P dan APBD-P • Implikasi: Penyesuaian kontrak, penyesuaian belanja • Solusi: fleksibilitas kontrak, cash planning
Pengalihan urusan pemerintahan. • Beban pengalihan sdh ditampung Rp15,4 T pd APBN 2017 • Potensi tambahan beban pengalihan Rp3,6 T. • Solusi: Penyesuaian porsi DAU dlm APBN-P.
Penyelesaian Kurang Bayar DBH • Kurang bayar DBH sd 2015 sudah sebagian diselesaikan (Rp28,9 T) • Sisa Kurang Bayar Rp25,3 T, termasuk penundaan Thn 2016 (Rp11,5 T). • Telah dianggarkan Rp10,9 T pada APBN 2017, sehingga kurang bayar tersisa Rp14,5 T.
Kurang Bayar DAK Fisik • Direncanakan di-carry over pd APBN-P 2017 . • Syarat Carry over: output tercapai 100% pd 2016 Laporan disampaikan pd 2016 dilakukan verifikasi teknis & administrasi
KEMENTERIAN KEUANGAN
Pengalihan urusan konkuren daerah -> pusat. • Pengalihan urusan konkuren butuh Rp3 T (belum termasuk BPKB dan Dikti kesehatan) • Implikasi: 6 bulan pembayaran belanja pegawai telah dan akan menjadi beban APBD 2017. • 6 bulan menjadi beban APBN (Rp1,5 T). • Solusi: Rp 756 M diperhitungkan sbg pengurang DAU.
Rencana Penyaluran DAK dan Dana Desa melalui Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN): • Penyampaian laporan ke KPPN & Verifikasi oleh KPPN. • Efisiensi, waktu dan biaya untuk penyampaian laporan. • Good Governance, karena realisasi dapat dipantau secara langsung.
13
Time Schedule Transisi Penyaluran Melalui KPPN
JAN MINGGU 3
PENYUSUNAN POKJA DJPK & DJPB
JAN MINGGU 3-4
FEB MINGGU 1-4
PENYUSUNAN
PENYIAPAN REGULASI: REVISI PMK 187/2016
PROSES BISNIS
JAN MARET
PENYUSUNAN
SOP LINK
FEB MARET
PENYIAPAN PERANGKAT (APLIKASI)
MARET
APRIL
SOSIALISASI KEPADA SELURUH KPPN & PEMDA
PENYALURAN TRIWULAN I
1. PELAKSANAAN PENYALURAN MELALUI KPPN DITARGETKAN MULAI BULAN APRIL 2017 (TRIWULAN 1) 2. PERLU MEMPERHITUNGKAN MASA TRANSISI: • PERALIHAN KPA DARI DJPK KE DJPB • PERALIHAN DIPA, PPSPM, PPSPP, DAN PPK
KEMENTERIAN KEUANGAN
14
Pengendalian Belanja APBD Paling lambat tgl 20 bulan berikutnya, Pemda wajib menyampaikan:
1
Perkiraan belanja operasi & belanja modal bulanan untuk 12 bulan
2
DAU/DBH salurkan tepat jumlah
Uang kas dan/atau simpanan pemda di bank jumlahnya tidak wajar*)
Terlambat
DAU/DBH disalurkan dalam bentuk nontunai (SBN)
Laporan posisi kas bulanan
3
KEMENTERIAN KEUANGAN
Tepat Waktu
Ringkasan realisasi APBD bulanan
DAU/DBH tunda max 50%
Keterangan: *) Posisi Kas Tidak wajar adalah selisih lebih posisi kas dan setara kas setelah dikurangi dengan belanja operasi dan 30% belanja modal 3 bulan berikutnya, serta rasionya terhadap penerimaan DAU mencapai di atas 100%.
15
Pokok-Pokok Kebijakan Transfer ke Daerah dan Dana Desa 2018 1
Dana Transfer Umum •
•
•
Dalam hal masih terdapat kurang bayar, perlu percepatan penyelesaian kurang bayar DBH Penyempurnaan Formula DAU dengan memperhitungkan pengalihan kewenangan antar tingkat pemerintahan. Pemantauan penggunaan DTU untuk belanja infrastruktur layanan publik
3 Dana Insentif Daerah
• Kriteria utama menambah variabel: e-planning dan e-procurement. • Kriteria pelayanan publik menambah variabel : Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) dan Gizi Buruk (Stunting) • Kriteria ekonomi dan kesejahteraan: penyempurnaan variabel yang dapat dikontrol pemda
KEMENTERIAN KEUANGAN
2
Dana Transfer Khusus:
• Penyempurnaan Jenis & Bidang DAK Fisik sesuai prinsip money follow program, berbasis proposal, serta sinkronisasi DAK dg belanja K/L • Penguatan peran Propinsi dalam sinkronisasi usulan DAK Fisik daerah • peningkatan kualitas DAK Nonfisik melalui penerapan performance based & pemantauan penggunaan
4
Dana Desa
• Memenuhi janji kampanye Presiden agar setiap desa menerima minimal Rp1 M s.d. Rp.1,4 M • Meningkatkan anggaran Dana Desa hingga 10% dari dan di luar Dana Transfer ke Daerah untuk memenuhi amanat UU No.6 Tahun 2014. 16
UPAYA PENINGKATAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH Sesuai arahan Menteri Keuangan untuk meningkatkan pengetahuan dan koordinasi terkait pengelolaan hubungan keuangan pusat dan daerah....
BIMTEK PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH Tujuan • menciptakan kesetaraan pemahaman dan keterampilan para pengelola keuangan daerah di seluruh Indonesia untuk mendukung harmonisasi HKPD Target/Sasaran: • Peningkatan Kesehatan Keuangan Daerah di 200 daerah Modul: • Analisis Potensi Pajak • Penilaian, Pemeriksaan, dan penagihan Pajak Daerah) • Perencanaan dan Penganggaran • Pengelolaan • Belanja Daerah • Penatausahaan Perbendaharaan Daerah • Akuntansi Berbasis Akrual • Pengelolaan Barang Milik Daerah KEMENTERIAN KEUANGAN
Secondment
Internship Internship Pemda • •
Meningkatkan pengetahuan pengelolaan keuangan daerah Meningkatkan pengetahuan potensi PDRD
Secondment ke Pemda & KPPN Meningkatkan pengetahuan pengelolaan keuangan daerah dan HKPD Meningkatkan pengetahuan tentang peningkatan potensi PDRD implementasi pada Pemda
• •
Internship Kanwil DJPBN •
•
Meningkatkan koordinasi dalam bidang: Pemantauan penerimaan dana transfer & hibah Pemantauan laporan realisasi penggunaan dana transfer dari Kepala Daerah ke DJPK Fasilitasi penyampaian informasi keuangan daerah melalui sistem elektronik Bimbingan Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah Meningkatkan Sinergi yang baik DJPK & DJPBN
Secondment ke Kanwil DJPBN •
•
Meningkatkan koordinasi dalam bidang: Pemantauan penerimaan dana transfer dan hibah Pemantauan laporan realisasi penggunaan dana transfer dari Kepala Daerah kepada DJPK Fasilitasi penyampaian informasi keuangan daerah melalui sistem elektronik Bimbingan Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah Meningkatkan Sinergi yang baik antara DJPK dan DJPBN
Terima Kasih
KEMENTERIAN KEUANGAN
18
