Catatan : Kebijakan Transfer ke Daerah Dalam rangka RAPBNP Tahun 2011
R
I
Kebijakan belanja daerah atau transfer ke daerah dalam APBN 2011
PR
Belanja daerah atau transfer ke daerah dalam APBN 2011 diarahkan untuk: (1)
EN
D
meningkatkan kapasitas fiskal daerah dan mengurangi kesenjangan fiskal antara pusat dan
TJ
daerah serta antardaerah; (2) menyelaraskan kebutuhan pendanaan di daerah sesuai
SE
dengan pembagian urusan pemerintahan; (3) meningkatkan kualitas pelayananan publik di
BN
–
daerah dan mengurangi kesenjangan pelayanan publik antardaerah; (4) mendukung
AP
kesinambungan fiskal nasional; (5) meningkatkan kemampuan daerah dalam menggali
KS AN AA N
potensi ekonomi daerah; (6) meningkatkan efisiensi pemanfaatan sumber daya nasional; dan (7) meningkatkan sinkronisasi antara rencana pembangunan nasional dengan rencana pembangunan daerah.
PE
LA
Transfer ke daerah disepakati sebesar Rp 392,980 triliun yang mencakup dana perimbangan
AN
sebesar Rp 334,324 triliun dan dana otonomi khusus serta dana penyesuaian sebesar Rp
D
58,656 triliun. Besaran transfer ke daerah naik sebesar Rp 14,561 triliun dari usulan
AR
AN
pemerintah sebesar Rp 378,419 triliun.
G
G
Dana perimbangan sebesar Rp 334,324 triliun terdiri atas: pertama, Dana Bagi Hasil (DBH)
AN
sebesar Rp 83,558 triliun; kedua, Dana Alokasi Umum (DAU) sebesar Rp 225,532 triliun; dan
IS A
ketiga, dan Dana Alokasi Khusus (DAK) sebesar Rp 25,233 triliun. Alokasi Dasar (AD) dalam
AN
AL
DAU tahun 2011 dihitung berdasarkan Belanja Pegawai PNS Daerah dengan memperhatikan
O
kebijakan-kebijakan perbaikan penghasilan PNS antara lain kenaikan gaji pokok sebesar
BI R
10%, pemberian gaji ke-13 bagi PNS Daerah, dan mempertimbangkan formasi CPNS Daerah tahun 2010 (termasuk Sekretaris Desa). Untuk lebih mengoptimalkan peran formula celah fiskal (CF) dalam menghitung DAU, maka disepakati untuk membatasi porsi AD terhadap DAU secara nasional yaitu sebesar 48% untuk DAU pemerintah provinsi dan 45% untuk DAU pemerintah kabupaten/kota. Komponen alokasi dasar dalam DAU tidak dimaksudkan untuk menutup seluruh kebutuhan belanja gaji PNSD khususnya untuk daerah yang memiliki kapasitas fiskal tinggi. Biro Analisa Anggaran dan Pelaksanaan APBN – SETJEN DPR-RI | 36
Sementara dana otonomi khusus dan penyesuaian tahun 2011 disepakati sebesar Rp 58,656 triliun atau naik sebesar Rp 9,336 triliun dari usulan pemerintah sebesar Rp 49,319 triliun. Dana otonomi khusus terdiri atas: (1) dana otonomi khusus untuk Provinsi Papua sebesar Rp 3,157 triliun; (2) dana otonomi khusus untuk Provinsi Papua Barat sebesar Rp 1,353 triliun;
I
dan (3) dana otonomi khusus untuk Provinsi Aceh sebesar Rp 4,510 triliun. Selain itu,
PR
R
Provinsi Papua juga mendapat tambahan dana infrastruktur sebesar Rp 800 miliar dan
EN
D
Provinsi Papua Barat mendapat tambahan dana infrastruktur sebesar Rp 600 miliar.
TJ
Dana penyesuaian adalah sebesar Rp 48,235 triliun atau naik sebesar Rp 9,190 triliun dari
SE
usulan pemerintah sebesar Rp 39,045 triliun. Dana penyesuaian untuk daerah terdiri atas:
BN
–
(1) tunjangan profesi guru PNSD sebesar Rp 18,538 triliun; (2) dana tambahan penghasilan
AP
guru PNSD sebesar Rp 3,696 triliun; (3) dana insentif daerah untuk program pendidikan
KS AN AA N
sebesar Rp 1,388 triliun; (4) kurang bayar dana sarana dan prasarana infrastruktur Provinsi Papua Barat sebesar Rp 100,5 miliar; (5) bantuan operasional sekolah (BOS) sebesar Rp 16, 812 triliun; dan (6) dana penyesuaian infrastruktur daerah (DPID) sebesar Rp 7,7 triliun.
PE
LA
Dana tambahan penghasilan guru PNSD diberikan kepada guru yang belum memperoleh
AN
tunjangan profesi yaitu sebesar Rp 250.000 perbulan selama 12 bulan. Dana BOS yang
D
dialokasikan ke daerah terdiri atas dana BOS untuk sekolah (SD dan SMP) sebesar Rp 16,266
AR
AN
triliun dan dana cadangan sebesar Rp 545,966 miliar guna mengantisipasi penambahan data
G
G
siswa yang ada di kabupaten/kota.
AN
Dana alokasi khusus (DAK) sebesar Rp 25,233 triliun dialokasikan untuk: (1) DAK Pendidikan
IS A
Rp 10,041 triliun; (2) DAK Kesehatan Rp 3,0 triliun; (3) DAK Infrastruktur Jalan Rp 3,9 triliun;
AL
(4) DAK Infrastruktur Irigasi Rp 1,312 triliun; (5) DAK Infrastruktur Air Minum Rp 419,6
O
AN
miliar; (6) DAK Infrastruktur Sanitasi Rp 419,6 miliar; (7) DAK Prasarana Pemerintahan
BI R
Daerah Rp 400,0 miliar; (8) DAK Kelautan dan Perikanan Rp 1,500 triliun; (9) DAK Pertanian Rp 1,806 triliun; (10) DAK Lingkungan Hidup Rp 400,0 miliar; (11) DAK Keluarga Berencana Rp 368,1 miliar; (12) DAK Kehutanan Rp 400,0 miliar; (13) DAK Sarana Perdagangan Rp 300 miliar; (14) DAK Sarana dan Prasarana Perdesaan Rp 315,5 miliar; (15) DAK Listrik Perdesaan Rp 150 miliar; (16) DAK Perumahan dan Pemukiman Rp 150,0 miliar; (17) DAK Transportasi Darat Rp 100 miliar; (18) DAK Transportasi Perdesaan Rp 150 miliar; dan (19) DAK Sarana dan Prasarana Kawasan Perbatasan sebesar Rp 100 miliar. Biro Analisa Anggaran dan Pelaksanaan APBN – SETJEN DPR-RI | 37
Demikian halnya Dana Penyesuaian Infrastruktur Daerah (DPID) sebesar Rp 7,7 triliun juga digunakan untuk mendanai 19 kegiatan seperti rincian jenis-jenis DAK tersebut di atas dan tidak dapat digunakan untuk mendanai kegiatan di luar bidang tersebut. Akan tetapi alokasi DPID tidak diberikan kepada daerah-daerah yang memiliki kemampuan keuangan daerah tinggi (kapasitas fiskal tinggi), dikecualikan untuk daerah tertinggal. Kebijakan pengalokasian
I
DPID ke daerah dimaksudkan untuk meningkatkan kapasitas fiskal daerah dan mengurangi
dan
mengurangi
kesenjangan
pelayanan
publik
antardaerah.
Kebijakan
D
daerah
PR
R
kesenjangan fiskal antardaerah, serta untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik di
TJ
EN
pengalokasian DPID ke daerah merupakan usulan Badan Anggaran DPR-RI, yang semula
BN
–
SE
pemerintah keberatan dengan kebijakan tersebut, tetapi akhirnya bisa disepakati.
KS AN AA N
AP
Catatan terhadap Kebijakan belanja daerah atau transfer ke daerah dalam APBN 2011
Besaran Transfer ke Daerah dan Belanja Modal
LA
Kebijakan transfer ke daerah sudah cukup besar selama beberapa tahun terakhir. Tahun
AN
PE
2005 transfer ke daerah masih Rp 150 triliun, sedangkan di tahun 2011 sudah sampai Rp 393
D
triliun. Namun, kualitas belanja Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) di daerah-
AN
daerah masih belum terjaga. Banyak belanja daerah yang tidak digunakan untuk
G
AR
pembangunan infrastruktur, malah lebih digunakan untuk belanja pegawai.
AN
G
Empat tahun terakhir, ternyata alokasi belanja modal menurun dari Rp 105 triliun menjadi
IS A
Rp 96 triliun. Bahkan alokasi belanja pegawai malah naik dari Rp 123 triliun, meningkat
AL
menjadi Rp 198 triliun. Belanja pegawai di daerah pada tahun 2010 sebesar Rp 198 triliun,
AN
naik Rp 75 triliun dibandingkan tahun sebelumnya, sedangkan belanja modal justru turun Rp
BI R
O
8 triliun menjadi Rp 96 triliun.
Nomenklatur Dana Penyesuaian Sejak 2005 hingga 2011 nomenklatur Dana penyesuaian berubah-ubah setiap tahun tergantung pada kesepakatan antara Pemerintah dengan DPR.
Biro Analisa Anggaran dan Pelaksanaan APBN – SETJEN DPR-RI | 38
Perkembangan Dana Penyesuaian dapat dilihat pada tabel berikut :
R PR D
EN
Nomenklatur 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 Dana Penyesuaian Murni Dana Penyesuaian DAU Dana Penyeimbang DAU Dana Tunjangan Kependidikan Dana Tambahan DAU Dana Penyesuaian Ad Hoc Dana Penyesuaian Infrastruktur Jalan Dana Penyesuaian Infrastruktur Sarana dan Prasarana (DISP) Dana Penguatan Desentralisasi Fiskal & Percepatan Pembangunan Daerah (DPDF & PPD) Dana Penguatan Infrastruktur dan Prasarana Daerah (DPIPD) Dana Percepatan Pembangunan Infrastruktur Pendidikan (DPPIP) Dana Insentif Daerah Dana Tambahan Penghasilan Guru Kurang Bayar DAK dan DISP Dana Tambahan Profesi Guru Bantuan Operasional Sekolah (BOS)
SE
TJ
No. 1. 2. 3. 4.
I
Tabel Perkembangan Nomenklatur Dana Penyesuaian 2005 – 2011
KS AN AA N
AP
BN
–
5. 6. 7. 8.
D
G
AL
AN
O
12. 13.
IS A
AN
G
11.
AR
AN
10.
AN
PE
LA
9.
BI R
14. 15. 16.
Biro Analisa Anggaran dan Pelaksanaan APBN – SETJEN DPR-RI | 39
Ketersediaan dana APBN untuk infrastruktur sangat penting bagi pertumbuhan ekonomi. Pada Tahun 2011 dan tahun-tahun selanjutnya, pemerintah sebaiknya mematok persentase minimal bagi dana infrastruktur dalam APBN. Hal ini akan menjamin ketersediaan dana bagi pembangunan infrastruktur. Saat ini pertumbuhan ekonomi kurang berdampak pada pengurangan kemiskinan dan
R
I
pengangguran. Kemiskinan hanya turun dari 14,5 persen ke 13 persen (2008-2010). Ini
PR
terjadi karena pertumbuhan ekonomi hanya ditopang sektor nontradable, seperti
EN
D
telekomunikasi dan transportasi.
SE
TJ
Adapun sektor-sektor yang menjadi konsentrasi penduduk miskin seperti pertanian hanya
–
tumbuh 2,9 persen pada tahun 2010. Padahal sektor pertanian menyerap sekitar 41,8
BN
persen tenaga kerja. Data sektor transportasi yang tumbuh 13,5 persen, tetapi hanya
AP
mampu menyerap tenaga kerja yang lebih sedikit. Untuk itu dukungan pendanaan APBN
BI R
O
AN
AL
IS A
AN
G
G
AR
AN
D
AN
PE
LA
KS AN AA N
untuk alokasi pembangunan infrastruktur pertanian menjadi sangat penting.
Biro Analisa Anggaran dan Pelaksanaan APBN – SETJEN DPR-RI | 40
