KEBIJAKAN PENGELOLAAN TRANSFER KE DAERAH & DANA DESA DAN OPTIMALISASI ANGGARAN PENDAPATAN & BELANJA DAERAH UNTUK PEMBANGUNAN DAERAH

KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA

INTEGRITY

PROFESSIONALISM

SYNERGY

SERVICE

PERFECTION

KEBIJAKAN PENGELOLAAN TRANSFER KE DAERAH & DANA DESA DAN OPTIMALISASI ANGGARAN PENDAPATAN & BELANJA DAERAH UNTUK PEMBANGUNAN DAERAH

DIREKTORAT JENDERAL PERIMBANGAN KEUANGAN BIMBINGAN TEKNIS EKSEKUTIF PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH

SURABAYA, 10 MEI 2017

OUTLINE

1 2 3

4

5

KEBIJAKAN FISKAL

INSTRUMEN DESENTRALISASI FISKAL & PEMBANGUNAN NASIONAL

TANTANGAN

PEMBANGUNAN NASIONAL

APBN DAN APBD

SEBAGAI INSTRUMEN KEBIJAKAN FISKAL

ARAH KEBIJAKAN FISKAL

DAN TRANSFER KE DAERAH & DANA DESA

TANTANGAN DAN STRATEGI PENGELOLAAN APBD

2

FUNGSI POKOK KEBIJAKAN FISKAL

ALOKASI Instrumen meningkatkan efisiensi, efektifitas, dan produktivitas penggunaan dan alokasi sumber daya antar bidang/program/kegiatan dan sektor

DISTRIBUSI Alat pemerataan dan mencapai keadilan antarkelompok penghasilan masyarakat dan antarwilayah

STABILISASI • •

Alat untuk memelihara dan mengupayakan keseimbangan fundamental perekonomian Instrumen meredam krisis, menstabilkan fluktuasi perekonomian dan menjaga stabilitas harga

KEMENTERIAN KEUANGAN

KEBIJAKAN FISKAL SEBAGAI INSTRUMEN PELAKSANAAN DESENTRALISASI FISKAL DAN PERCEPATAN PEMBANGUNAN NASIONAL

   

Peningkatan pertumbuhan ekonomi Pengurangan pengangguran Pengentasan kemiskinan Pengurangan kesenjangan antar kelompok penghasilan masyarakat dan antar wilayah

 Implementasi Nawacita ketiga: “Membangun dari pinggiran dengan memperkuat daerah dan desa dalam kerangka NKRI”  Penguatan Otonomi Daerah dan Desentralisasi Fiskal

Peningkatan kualitas layanan publik Peningkatan kesejahteraan masyarakat

TANTANGAN PEMBANGUNAN NASIONAL:

MEWUJUDKAN PERTUMBUHAN EKONOMI YANG INKLUSIF

Mengentaskan Kemiskinan

Mengurangi Ketimpangan

Meningkatkan Produktivitas

Meningkatkan Daya Saing

Tata kelola yang baik

Institusi yang bersih & efektif

• Perekonomian Indonesia tumbuh cukup kuat dalam 10 tahun dengan rerata pertumbuhan 5,64% • Kemiskinan menurun, namun penurunannya melambat Pertumbuhan ekonomi ↑1%:  2011-2012: Kemiskinan ↓0,106%  2013-2015: Kemiskinan ↓0,033% • Kesenjangan meningkat pada periode 2008-2012 setelah itu cenderung stagnan di kisaran 0,4 • Pertumbuhan ekonomi dinikmati oleh seluruh kelompok tercermin dari peningkatan konsumsi di semua kelompok masyrakat. • Namun, pertumbuhan di kelompok kaya jauh lebih tinggi dibandingkan dengan kelompok menengah dan miskin KEMENTERIAN KEUANGAN

ISU STRATEGIS KEMISKINAN DAN KETIMPANGAN • Akses yang terbatas dan belum merata, yaitu layanan dasar (pendidikan, kesehatan, infrastuktur), permodalan, skill, dan pekerjaan • Program pengentasan kemiskinan dan kesenjangan belum efektif:  Sasaran penerima program kurang tepat dan mekanisme penyaluran belum efektif  Disain program belum sempurna dan implementasinya belum optimal  Pemanfaatan DTU untuk belanja produktif dan peningkatan kualitas pemanfaatan DAK Fisik dan Dana Desa di daerah belum optimal  Program pemberdayaan sosial belum optimal. • Sinergi Pemerintah Pusat dan Daerah belum optimal dalam penetapan target sasaran, harmonisasi antar program, dan pelaksanaan program.

4

SINERGI ANTARA PEMERINTAH PUSAT DAN DAERAH UNTUK MENGHADAPI TANTANGAN PEMBANGUNAN NASIONAL

EKONOMI

PDB


APBN, APBD Insentif Fiskal

YANG INKLUSIF

a.l. suku bunga, makro dan mikroprudensial

a.l. neraca pembayaran, ekspor - impor, arus modal

5

ARAH KEBIJAKAN PEREKONOMIAN TAHUN 2018 TARGET PEMBANGUNAN 2018

• • •

Target tingkat kemiskinan: 9-10% Target tingkat pengangguran terbuka: 5,3-5,5% Target rasio gini: 0,38

Jumlah penduduk berdasarkan proyeksi = 265,02 juta jiwa

Juta

Jumlah penduduk berdasarkan SUPAS 2015 = 255,18 juta jiwa

300 250 200 150 100 50

0 2015

2016

2017

2018

2019

Bukan Angkatan Kerja

Penganggur

Pekerja

Penduduk Bukan Usia Produktif (0-14)

Dibutuhkan penambahan kesempatan kerja > 2 juta dalam setahun 6

ARAH DAN STRATEGI KEBIJAKAN FISKAL 2018 TEMA RKP 2018 Memacu investasi dan infrastruktur untuk pertumbuhan dan pemerataan

TEMA KEBIJAKAN FISKAL 2018

Memantapkan pengelolaan fiskal untuk akselerasi pertumbuhan ekonomi yang berkeadilan Strategi : stimulus fiskal secara terukur dengan tetap menjaga kesinambungan fiskal Pendapatan Perpajakan (Tax ratio: 11,3-11,7% terhdp PDB) • Optimalisasi Penggalian potensi. • Peningkatan sustainable compliance. • Insentif perpajakan yang efektif. • Penyelesaian RUU perpajakan (KUP, PPh, PPN). • Reformasi administrasi perpajakan. PNBP (meningkat 1,8-2,0% terhdp PDB) • Optimalisasi PNBP melalui penerapan sistem baru (a.l. gross split), perbaikan tata kelola, peningkatan pelayanan BLU dan pemanfaatan BMN. • Pengawasan dan pengelolaan SDA kehutanan, kelautan & pertambangan.

Belanja Peningkatan kualitas Belinda: • Peningkatan belanja Modal • Refocusing anggaran prioritas (Infrastruktur, Pendidikan, dan Kesehatan) • Sinergi antara program yang relevan. • Efisiensi belanja non prioritas (belanja barang & subsidi tepat sasaran); • Memperkuat Desentralisasi Fiskal.

Pembiayaan Keberlanjutan & Efisiensi Pembiayaan

• Pengendalian defisit pada kisaran 1,9-2,3% terhadap PDB • Pengendalian Rasio utang terhadap PDB dan diupayakan menurun dalam jangka menengah; • Pengendalian defisit agar keseimbangan primer menuju positif; • Pengembangan creative financing.

7

ARAH KEBIJAKAN TRANSFER KE DAERAH DAN DANA DESA TAHUN 2018 KEBIJAKAN UMUM Total TKDD 513,3 573,7 Belanja K/L 582,9

623,1 732,1

577,2

710,9 764,9 677,6 763,6

900

1

Penganggaran Transfer ke Daerah dan Dana Desa (TKDD) dialokasikan untuk mendukung implementasi Nawacita ketiga, serta memperkuat pelaksanaan otonomi daerah dan desentralisasi fiskal.

2

Pengalokasian TKDD dilakukan sesuai dengan prinsip money follows functions dan money follows program, dengan memerhatikan pengalihan urusan antar tingkat pemerintahan.

3

Peningkatan efektivitas Penganggaran alokasi penggunaan TKDD untuk mengatasi kemiskinan kesenjangan antardaerah dan antarwilayah.

800

700 600 500

20,8

0

0

46,7

400 300 200

513,3

573,7

602,3

664,2

60

704,9

100

dan dan

0

2013 LKPP

2014 LKPP

2015 LKPP Dana Desa

2016 Realisasi

2017 APBN

4

Penganggaran, pengalokasian, dan penyaluran TKDD berdasarkan kinerja penyerapan anggaran & capaian output.

8

FUNGSI DARI SETIAP KOMPONEN TRANSFER KE DAERAH DAN DANA DESA

DAU

DBH

DTK

Untuk mengatasi ketimpangan fiskal antardaerah

Untuk mengatasi ketimpangan fiskal vertikal antara Pusat & Daerah

Untuk mengatasi ketimpangan infrastruktur & layanan publik antar Daerah

Dana Otsus & Dais

DID

Dana Desa

Untuk mendukung pelaksanaan Otsus dan Keistimewaan DIY

Untuk memberikan reward kepada daerah berkinerja baik

Untuk membangun dan memberdayakan masyarakat desa 9

ARAH KEBIJAKAN DANA TRANSFER UMUM (1) DANA BAGI HASIL  Formula alokasi:  berdasarkan persentase tertentu dari penerimaan Pajak dan PNBP (SDA).  by origin: daerah penghasil menerima alokasi yang lebih besar sesuai dengan potensinya, daerah lain menerima alokasi dalam rangka pemerataan.  Penyaluran dana berbasis realisasi penerimaan. Dalam praktek berdasarkan pada estimasi realisasi dengan menerapkan mekanisme kurang dan lebih bayar setelah dilakukan verifikasi dan audit oleh BPK.

Eksisting  Perluasan diskresi penggunaan DBH Cukai Hasil Tembakau dan DBH Dana Reboisasi  UU APBN 2017: • alokasi DBH Dana Reboisasi telah dialihkan ke Provinsi; • perluasan penggunaannya untuk Provinsi belum diatur.  Masih adanya Kurang Bayar DBH.  Penggunaan 25% untuk Infrastruktur

Reformulasi  Memerkuat perluasan diskresi penggunaan DBH Cukai Hasil Tembakau dan DBH Dana Reboisasi, untuk ditujukan pada pengentasan kemiskinan & pengurangan kesenjangan  Memperluas penggunaan DBH Dana Reboisasi bagi provinsi.  Percepatan penyelesaian Kurang Bayar DBH sesuai kemampuan keuangan negara.  Penggunaan 25% untuk Infrastruktur

10

ARAH KEBIJAKAN DANA TRANSFER UMUM (2)  DAU: Mengatasi Ketimpangan Fiskal antardaerah. Eksisting  Pagu DAU Nasional bersifat dinamis.

 Pengalokasian DAU masih memperhitungkan Alokasi Dasar dengan memerhatikan belanja gaji PNSD.  Peningkatan bobot luas wilayah laut untuk memberikan afirmasi bagi daerah kepulauan.

 Alokasi memperhitungkan beban pengalihan urusan antar tingkat pemerintahan.  Penggunaan 25% untuk infrastruktur.

REFORMULASI  Memerkuat penerapan kebijakan Pagu DAU nasional tidak bersifat final, mengikuti dinamika perubahan PDN neto.  Porsi gaji PNSD dalam penghitungan DAU semakin menurun secara gradual, sehingga lebih mencerminkan celah fiskal & pemerataan.  Meningkatkan bobot luas wilayah laut  100%  Memerhitungkan beban pengalihan urusan antar tingkat pemerintahan  porsi Provinsi naik, porsi Kabupaten/Kota turun (maks. 15%:85%).  Memerkuat penggunaan DAU utk infrastruktur.

11

ARAH KEBIJAKAN DANA TRANSFER UMUM (3) Tujuan: penggunaan basis perhitungan yang lebih real untuk menjaga kredibilitas APBN Besaran (pagu) dan realisasi penyaluran DAU per daerah akan mengikuti dinamisasi perkembangan PDN Neto. • Implikasi: Penyesuaian alokasi DAU pd APBN-P dan APBD-P

Penyaluran DAU

Solusi

A Jika PDN Neto naik, Pagu DAU Nasional naik, daerah perlu:  Identifikasi program dan/atau kegiatan urgent, mendesak, & dapat diselesaikan dalam sisa waktu s.d. akhir tahun.  Jika tidak ada program dan/atau kegiatan urgent dan mendesak, maka tambahan DAU digunakan untuk membentuk Dana Cadangan atau Dana Darurat.

B Jika PDN Neto turun, Pagu DAU nasional turun, daerah perlu:  Membuka ruang fleksibilitas penyesuaian belanja APBDP dg identifikasi & efisiensi pos-pos belanja kurang prioritas dan tdk produktif (misal: biaya perjalanan dinas, rapat dinas, konsinyering, honorarium).

 Membuka ruang fleksibilitas kontrak proyek dengan klausul yang relatif fleksibel.  Memperkuat perencanaan kas (cash flow management)

C Untuk jangka panjang, daerah perlu:  Menata kembali jumlah PNSD  Mengoptimalkan pajak daerah dan retribusi daerah  Memperkuat penggunaan sumber pembiayaan lainnya dan kerjasama dengan badan usaha.

12

ARAH KEBIJAKAN DANA ALOKASI KHUSUS FISIK (1)  DAK FISIK: Mengatasi Ketimpangan Penyediaan Layanan Dasar Publik. Eksisting PENGALOKASIAN  Pengalokasian DAK berbasis usulan dan kebutuhan daerah sesuai target output.  Kegiatan yang diusulkan sesuai dengan kewenangan provinsi/kab./kota.  Sinkronisasi DAK Fisik: antarbidang, antardaerah, dan antarsumber pendanaan.  Pemberian afirmasi kepada daerah dengan karakteristik tertentu: perbatasan, tertinggal dan kepulauan

REFORMULASI PENGALOKASIAN  Memerkuat pengalokasian DAK berbasis usulan dan kebutuhan daerah sesuai target output.  Memerkuat sinkronisasi DAK Fisik: antarbidang, antardaerah, dan antarsumber pendanaan, dengan memperkuat peran Provinsi  rekomendasi Provinsi untuk usulan kegiatan DAK Kab/Kota  Meningkatkan pemberian afirmasi kepada daerah dengan karakteristik tertentu: perbatasan, tertinggal dan kepulauan

13

ARAH KEBIJAKAN DAK FISIK (2): KLUSTERISASI BIDANG DAK FISIK BERDASARKAN KEWENANGAN PEMERINTAH DAERAH Bidang

Pendidikan

Sub Bidang a. SDLB/SMPLB/SMLB/SLB

Kabupaten/Kota

b. SKB

Kabupaten/Kota

c. SD

Kabupaten/Kota

d. SMP

Kabupaten/Kota

e. SMA

Provinsi

f. SMK

Provinsi

a. Pelayanan Kesehatan Dasar Kabupaten/Kota

Kesehatan

b. Pelayanan Kesehatan Rujukan

a. Provinsi b. Kabupaten/Kota

c. Pelayanan Kesehatan Kefarmasian


d. Keluarga Berencana

Kabupaten/Kota

Pertanian

-


Industri Kecil dan Menengah

-

Kabupaten/Kota

Lingkungan Hidup dan Kehutanan

Bidang

Kewenangan

a. Lingkungan Hidup


b. Kehutanan


Sub Bidang

Kewenangan

Jalan

-


Irigasi

-


Air Minum

-

Kabupaten/Kota

Sanitasi

-

Kabupaten/Kota

Perumahan

-

Kabupaten/Kota

Pasar

-

Kabupaten/Kota

Kelautan Perikanan

-


Pariwisata

-


Energi Skala Kecil Menengah

-

Provinsi

Transportasi

-

Kabupaten/Kota

19

ARAH KEBIJAKAN DAK FISIK (3): PRINSIP-PRINSIP PENGALOKASIAN DAK FISIK

Prinsip Pembangunan Berkelanjutan

Prinsip Percepatan Penyediaan Infrastruktur di Daerah

Prinsip Sinkronisasi Pendanaan Pembangunan Daerah

Prinsip Pengalokasian DAK Berbasis Kinerja pelaksanaan

Usulan kegiatan harus: 1. Menjadi kewenangan daerah; 2. Bagian dari RPJMD dan RKPD yang telah disinkronisasi dengan prioritas nasional; dan 3. Kegiatannya harus menghasilkan output/ outcome yang bermanfaat langsung bagi masyarakat

Prioritas alokasi DAK: Mempercepat pembangunan infrastruktur di daerah yang terkait dengan: 1. pelayanan dasar untuk pemenuhan SPM; 2. pengembangan industri, perdagangan, pariwisata, sektor perekonomian lainnya Sinkronisasi usulan kegiatan antara: 1. Bidang yang satu dengan bidang lainnya; 2. Daerah yang satu dengan daerah lainnya, termasuk antara kabupaten/kota dengan provinsi; dan 3. Kegiatan DAK dengan kegiatan yang didanai dari non DAK Alokasi DAK memperhitungkan tingkat penyerapan anggaran dan capaian output/outcome tahun sebelumnya, dengan tujuan agar: 1. Daerah punya komitmen untuk melaksanakan apa yang telah diusulkan; 2. Daerah melaksanakan DAK sesuai dengan target output dan lokasi kegiatan serta batas waktu yang ditetapkan. 15

ARAH KEBIJAKAN DAK NONFISIK Tujuan: mendukung operasional penyelenggaraan layanan publik dalam rangka mengurangi beban ekonomi dan langsung dinikmati masyarakat

Formula Alokasi Unit Cost Bantuan Operasional Sekolah (BOS)

•

Bantuan Operasional • Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (BOP PAUD) Bantuan Operasional Kesehatan (BOK)

•

Jumlah

 Contoh: TPG PNSD

Frekuensi

untuk pencapaian program wajib belajar 12 Tahun.

untuk meringankan beban masyarakat dalam memperoleh akses PAUD. untuk meringankan beban masyarakat terhadap pembiayaan kesehatan, khususnya pelayanan promotif dan preventif, serta Jampersal.

Gaji Pokok Guru bersetifikasi Pendidik x jumlah guru x 12 bulan

•

Bantuan Operasional Keluarga Berencana (BOKB)  Tunjangan Profesi Guru PNSD  Tambahan Penghasilan Guru PNSD  Tunjangan Khusus Guru di Daerah Sangat Tertinggal

Peningkatan Kapasitas Koperasi dan UKM (PK2UKM) Administrasi Kependudukan

•

•

untuk mendukung program KB.

untuk meningkatkan kapasitas SDM koperasi dan UKM melalui pelatihan dan pendampingan.

untuk keberlanjutan dan keamanan sistem administrasi kependudukan

16

ARAH KEBIJAKAN DANA INSENTIF DAERAH DIALOKASIKAN KEPADA PROVINSI KRITERIA UTAMA • Opini BPK • Penetapan Perda APBD tepat waktu.

KABUPATEN BERDASARKAN

KOTA KRITERIA KINERJA • Kesehatan fiskal dan pengelolaan keuangan daerah • Pelayanan dasar publik; dan • Ekonomi dan kesejahteraan.

2018 Memberikan rewards kepada daerah berkinerja baik dalam: • tata kelola keuangan daerah, a.l. e-planning, ebudgeting, dan eprocurement. • pelayanan publik, a.l. penurunan gizi buruk. • kesejahteraan, pengurangan kemiskinan & pengangguran. 17

ARAH KEBIJAKAN DANA DESA Dana Desa dialokasikan kepada setiap desa secara merata dan berkeadilan berdasarkan: jumlah penduduk desa, angka kemiskinan desa, luas wilayah desa, dan tingkat kesulitan geografis desa. EXISTING CARA PENGHITUNGAN

 Proporsi dan bobot formula:  90%  Alokasi Dasar (Pemerataan),  10%  Berdasarkan variabel: - jumlah penduduk desa (25%), - angka kemiskinan desa (35%), - luas wilayah desa (10%), dan - tingkat kesulitan geografis desa (30%)

PERTIMBANGAN  memperhatikan aspek pemerataan dan keadilan  rasio penerima Dana Desa terkecil dan terbesar adalah paling rendah, yakni 1:4  standar deviasi yang paling rendah.

REFORMULASI • Menyempurnakan kebijakan pengalokasian, untuk:  Mempercepat pengentasan kemiskinan  Mengatasi kesenjangan penyediaan sarana & prasarana pelayanan publik antardesa.  Memberikan afirmasi pada desa tertinggal dan sangat tertinggal, serta desa di daerah tertinggal, perbatasan, dan kepulauan. • Penyempurnaan formula alokasi dilakukan melalui:  Penyesuaian bobot variabel dengan penekanan pada variabel jumlah penduduk miskin.  Perubahan formulasi proporsi Alokasi dasar (AD) untuk pemerataan, dan Alokasi Formula (AF) untuk distribusi yang lebih berkeadilan.  Kebijakan afirmasi dalam perhitungan Dana Desa kepada daerah sangat tertinggal dan tertinggal, serta memerhatikan aspek kewilayahan untuk mempercepat pembangunan desa di daerah terluar, terdepan, perbatasan, dan kepulauan.

18

TANTANGAN & STRATEGI PENGELOLAAN APBD (1): SIKLUS DAN POSTUR APBD disusun sesuai dengan kebutuhan penyelenggaraan Pemerintahan dan kemampuan keuangan daerah

Jan-Juli Perencanaan & Penganggaran Okt-Nov Pemeriksaan & Pertanggungjawaban

Pembahasan

Pelaporan & Pencatatan

1

Pendapatan

2

Belanja

+

Penetapan

Surplus/ Defisit

Des

3

Pelaksanaan


Jan-Des

Pembiayaan 19

TANTANGAN & STRATEGI PENGELOLAAN APBD (2): Tantangan Perencanaan dan Penyusunan APBD PERMASALAHAN PROSES PERENCANAAN DAN PENYUSUNAN APBD

Penetapan anggaran belanja cenderung lebih tinggi dari anggaran pendapatan

1

Kurangnya keterpaduan, konsistensi dan sinkronisasi perencanaan dengan penganggaran.

4

2

Kurangnya keterpaduan, konsistensi dan sinkronisasi perencanaan antar SKPD KEMENTERIAN KEUANGAN

Waktu penyusunan panjang dan lambat

5 3

Spesifikasi indikator kinerja dan target kinerja masih relatif lemah.

6

Intervensi hak budget DPRD terlalu kuat

20

TANTANGAN & STRATEGI PENGELOLAAN APBD (3): Strategi Perencanaan dan Penyusunan APBD Penyusunan anggaran mengacu pada RPJMD dan RKPD, serta memerkuat sinergi antara DPKAD/BPKAD dengan Bappeda dibawah koordinasi Sekretaris Daerah.

Pemberian sanksi atas keterlambatan penetapan APBD dilaksanakan secara tegas

Penguatan kapasitas dan komitmen, baik bagi kalangan Pemda maupun DPRD.

4

2

6

1

3

5

Optimalisasi PAD, Refocusing anggaran belanja, dan pengendalian defisit

Penguatan koordinasi, sinkronisasi dan harmonisasi program/kegiatan antara SKPD, DPKAD/BPKAD, dan Bappeda dibawah koordinasi Sekretaris Daerah

Penerapan penganggaran berbasis kinerja


TANTANGAN DAN STRATEGI PENGELOLAAN APBD (4): STRATEGI OPTIMALISASI PAJAK DAERAH Peranan APBD sebagai instrumen fiskal di daerah belum optimal, sehingga diperlukan berbagai upaya untuk meningkatkan penerimaan APBD terutama pajak daerah sebagai komponen terbesar dari PAD. Peningkatan Basis Data Perpajakan • Mendata ulang WP & objek pajak • Meningkatkan koordinasi internal pemda, antara lain dengan bagian penerbitan izin • Memanfaatkan data pihak ketiga (BPN utk PBB)

Sumber Pendapatan APBD 22%

54%

Penyesuaian Dasar Pengenaan Pajak

• Dibidang penilaian dan penagihan dapat dikerjasamakan dengan DJP dan DJKN. • Dibidang pemeriksaan dapat berkoordinasi dengan Polri, Kejaksaan, BPK & BPKP KEMENTERIAN KEUANGAN

3% 5%

69%

• Pemanfaatan Teknologi Informasi dalam pengelolaan basis data. • Penggunaan Teknologi Informasi dalam pelayanan perpajakan, misalnya e-SKPD dan e-payment.

Lain-Lain Pendapatan Daerah

• Membangun organisasi perpajakan daerah berdasarkan fungsi: pengelola data, pelayanan, penagihan, pemeriksaan, dan pengawasan.

Pendapatan Asli Daerah 23%

Modernisasi

Dana Perimbangan

STRATEGI OPTIMALISASI PAJAK DAERAH

Melakukan penilaian ulang atas dasar pengenaan disesuaikan dengan potensi dan kemampuan pembayar pajak

Penilaian, Penagihan, dan Pemeriksaan

24%

Pendapatan Asli Daerah

• Menyusun SOP setiap pelayanan.

Peningkatan SDM • Menambah jumlah diklat utk ahli penilaian, penagihan, dan pemeriksaan.

Pajak Daerah

• Menambah jumlah diklat terkait dengan praktik pemungutan perpajakan yang baik.

Retribusi Daerah

• Kerjasama kemitraan dengan pemda lain yang dinilai sukses dalam pemungutan perpajakan.

Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan Lain-Lain PAD yang Sah

22

TANTANGAN DAN STRATEGI PENGELOLAAN APBD (5): OPTIMALISASI BERBAGAI ALTERNATIF PEMBIAYAAN Strategi Pembiayaan Daerah Regional Infrastructure Development Fund (RIDF)

OPTIMALISASI SUMBER PINJAMAN 

Pemerintah Pusat



Pemerintah Daerah Lain;



Lembaga Keuangan Bank;



Lembaga Keuangan Bukan Bank;



Masyarakat, dalam bentuk Obligasi Daerah

• menyediakan pinjaman mulai dari jumlah kecil hingga besar; • meningkatkan kapasitas Pemda dalam mengelola pinjaman dengan pembentukan debt; • mengatasi keterbatasan Pemda dalam penyiapan proyek yang baik; • meningkatkan kapasitas Pemda dalam melaksanakan pembangunan proyek infrastruktur yang berkelanjutan.

Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha Tahap Perencanaan KPBU: a. penyusunan rencana anggaran KPBU; b. identifikasi dan penetapan KPBU; c. penganggaran dana tahap perencanaan; d. pengambilan keputusan lanjut/tidak lanjut rencana KPBU; e. penyusunan Daftar Rencana KPBU; dan f. pengkategorian KPBU.

Tahap Penyiapan KPBU: a. penyiapan Prastudi Kelayakan termasuk kajian pengembalian investasi Badan Usaha Pelaksana; b. pengajuan Dukungan Pemerintah dan/atau Jaminan Pemerintah; dan c. pengajuan penetapan lokasi KPBU.

Tahap Transaksi KPBU: a. penjajakan minat pasar (market sounding); b. penetapan lokasi KPBU; c. pengadaan Badan Usaha Pelaksana yang mencakup persiapan dan pelaksanaan pengadaan Badan Usaha Pelaksana; d. penandatanganan perjanjian KPBU; dan e. pemenuhan pembiayaan (financial close).

23

TANTANGAN & STRATEGI PENGELOLAAN APBD (6): REFOCUSING PRIORITAS ARAHAN PRESIDEN RI: FOKUS 2 PRIORITAS NASIONAL

Musrenbangnas, 26 April 2017: “Agar Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah lebih berfokus pada pemberian pelayanan kepada masyarakat serta peningkatan infrastruktur dan investasi.” “Perencanaan yang lebih terfokus dapat memberikan hasil yang lebih baik.”


24

TANTANGAN DAN STRATEGI PENGELOLAAN APBD (7): PENINGKATAN KUALITAS BELANJA DAERAH 248,82

NASIONAL

915,51

PROVINSI

617,75 519,05

121,50 105,89

73,91 108,99 105,94

715,63

130,36 120,57

163,05 144,44

230,21

260,94

286,64

2011

2012

2013

Belanja Pegawai

Belanja Barang dan jasa

179,31

184,82 139,92 180,93 165,37

208,65 192,86

109,73 132,23

2014

329,19

2015

Belanja Modal

41,96 29,91

36,45

36,85

45,15

41,25

48,03

47,37

50,52

33,54

30,37

33,85

36,44

38,32

43,42

2011

Belanja Lainnya

82,06

96,71

74,31 26,37

312,68

219,26 202,98

798,90

Belanja Pegawai

2012

2013


2014

Belanja Modal

2015

Belanja Lainnya

666,70 579,64

Kab/Kota

512,65 438,44

386,81 31,95 82,62 72,40 199,84

2011

Belanja Pegawai

31,58 100,45 79,32 227,10

2012

39,44

43,20 144,08

126,60 96,41 250,20

2013



75,09 163,50

118,00

142,34

274,36

285,77

2014

Belanja Modal

2015

Belanja Lainnya

Belanja pegawai masih merupakan porsi terbesar dalam belanja APBD khususnya di kab/kota. Perlu melakukan refocusing anggaran: Mengurangi anggaran untuk belanja yang tidak produktif dan fokus terhadap belanja yang berhubungan langsung dengan pelayanan publik. 25

TANTANGAN DAN STRATEGI PENGELOLAAN APBD (8): PENYUSUNAN APBD BERBASIS KINERJA Dalam rangka meningkatkan kualitas layanan pemerintahan dibutuhkan integrasi Proses bisnis instansi ke dalam Sistem Informasi yang menciptakan efisiensi dan efektifitas dalam pelayanan.

E-Planning

Penerapan e-planning dalam tahapan penyusunan rancangan RPJMD

E-Budgeting

Penerapan e-budgeting dalam tahapan penyusunan RKA OPD yang menggunakan sumber data dari e-planning

E-Procurement

Penerapan e-procurement dalam tahapan pelaksanaan proyek dan kegiatan belanja daerah, khususnya dalam proses pengadaan barang dan jasa.

Implementasi e-Government di pemerintah daerah juga merupakan salah satu upaya untuk menciptakan transparansi dan peningkatan layanan publik untuk menjawab kebutuhan birokrasi dan administrasi di Pemerintah Daerah KEMENTERIAN KEUANGAN

26

PENYUSUNAN APBD BERBASIS KINERJA (1) E-Planning Definisi merupakan sebuah tool untuk membantu proses perencanaan (dalam hal pengusulan dan review kegiatan) yang akan dilaksanakan untuk tahun anggaran berikutnya.

Mekanisme • •

Menghitung perkiraan kemampuan keuangan daerah tahun rencana (pendapatan dan pembiayaan) Menghitung perkiraan kemampuan belanja langsung untuk membiayai seluruh program dan kegiatan tahun rencana Menyusun referensi perencanaan (prioritas, sasaran, program dan indikatornya) Menentukan pagu indikatif di setiap SKPD & Kab/Kota Menyusun kegiatan di setiap SKPD sesuai dengan pagu indikatif serta prioritas, sasaran dan program yang sudah “given”

• • •

Manfaat • • • •

Mensinergikan perencanaan program dan kegiatan antar SKPD Meningkatkan transparansi perencanaan, Menyajikan analisa yang informatif bagi pemangku kepentingan , Meningkatkan efisiensi anggaran melalui ketepatan perencanaan.


27

PENYUSUNAN APBD BERBASIS KINERJA (2) E-Budgeting Definisi adalah sistem yang dikembangkan untuk merencanakan anggaran daerah. Dengan tujuan memberikan panduan dalam proses penyusunan APBD dan juga Perubahannya.

Mekanisme • • • • •

Pengajuan rencana program, kegiatan dan anggaran kegiatan Verifikasi dokumen dan kebutuhan anggaran Validasi dokumen sesuai dengan perencaanaan dan target output dan outcome Penyampaian surat usulan ke unit yang berwenang Penetapan anggaran.

Manfaat • • •

Pengendalian rancangan dan realisasi anggaran akan lebih mudah dilakukan, Pengendalian pelaksanaan pemanfaatan anggaran dapat dilakukan sejak tahap perencanaan, Meningkatkan transparansi anggaran.


28

PENYUSUNAN APBD BERBASIS KINERJA (3) E-Procurement Definisi merupakan integrasi dan manajemen elektronik terhadap semua aktivitas pengadaan termasuk permintaan pembelian, pemberian hak pemesanan, pengiriman dan pembayaran antara pembeli dan pemasok.

Mekanisme • • •

E-Procurement dilakukan secara elektronik dengan cara e-tendering atau e-purchasing E-Purchasing menggunakan e-catalog E-tendering melalui e-lelang dan e-seleksi

Manfaat 1. Menekan biaya. 2. Pemotongan waktu siklus pengadaan barang/jasa. 3. Kontrol manajemen yang lebih besar. 4. Sesuai kebutuhan. 5. Pengurangan tingkat kesalahan pemesanan. KEMENTERIAN KEUANGAN

29

TANTANGAN & STRATEGI PENGELOLAAN APBD (9): Tantangan Pelaksanaan APBD PERMASALAHAN PROSES PELAKSANAAN APBD Pelaksanaan lelang yang lambat

1

Penyerapan belanja yang menumpuk di akhir tahun

3

2

Kekhawatiran kriminalisasi

4

Rendahnya kompetensi Pengelola Keuangan Daerah.

5 KEMENTERIAN KEUANGAN

Permasalahan lahan dan pelaksanaan di lapangan 30

TANTANGAN & STRATEGI PENGELOLAAN APBD (10): Strategi Perencanaan dan Penyusunan APBD 1

2

3

Proses pelaksanaan tender pengadaan barang/jasa segera dilakukan sebelum awal tahun anggaran dan menetapkan kontrak diawal tahun setelah penetapan DPA-SKPD.

Optimalisasi pemanfaatan dana APBD, antara lain melalui efisiensi belanja operasional, mempertajam prioritas belanja modal dengan tetap menjaga prioritas pembangunan daerah.

4

5

6

Optimaliasasi pelaksanaan kas (cash management) untuk menjaga likuiditas pendanaan dan menghindari penumpukan penyerapan belanja di daerah pada akhir tahun.

Peningkatan peran Sistem Pengendalian Internal Pemerintah, penyusunan SOP yang jelas, dan sinergi dengan aparat penegak hukum.

Pelaksanaan bimbingan teknis dan pendidikan/pelatihan bagi pengelola keuangan daerah.


Optimalisasi penyerapan dan pemanfaatan dana transfer ke daerah dan dana desa.

31

TANTANGAN DAN STRATEGI PENGELOLAAN APBD (11): PENYERAPAN APBD BELUM OPTIMAL Besarnya dana idle pemerintah daerah menghambat akselerasi pembangunan daerah Tren 2013-2015, posisi simpanan pemda di perbankan: January-Juni naik; Oktober-Desember menurun.  Triwulan 1 dan 2: • Realisasi belanja operational besar; • Belanja modal belum terealisasi secara optimal. Implikasi:  output dan outcome tidak dapat langsung memberikan dampak pada kesejahteraan masyarakat.  Penumpukan belanja pada akhir tahun.  SILPA menjadi lebih besar.


PENGENDALIAN APBD

32

TANTANGAN DAN STRATEGI PENGELOLAAN APBD (12): PENGUATAN KOMPETENSI PENGELOLA KEUANGAN DAERAH

Untuk memperkuat kapasitas pengelola keuangan daerah dalam meningkatkan kualitas perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, dan penyusunan laporan pertanggungjawaban keuangan daerah.

Kementerian Desa & PDTT

Kementerian Dalam Negeri

Kementerian Keuangan

Pengelola Keuangan Daerah

Universitas/Perguruan Tinggi

 Menyusun APBD berbasis kinerja

 Melakukan cash management dgn baik

 Meningkatkan kualitas belanja

 Menjaga disiplin fiskal daerah

 Memproyeksi anggaran & realisasi APBD secara tepat

 Melakukan pemungutan/pemotongan pajak sesuai ketentuan

 Mengendalikan defisit APBD

 Memperkuat Sistem Informasi Keuangan Daerah


33

TANTANGAN & STRATEGI PENGELOLAAN APBD (13): Tantangan dan Strategi Pertanggungjawaban APBD

PERMASALAHAN Pertanggungjawaban kinerja kegiatan masih cenderung fokus pada pelaporan penggunaan dana

Laporan pertanggungjawaban terlalu banyak untuk tujuan yang sama

Masih terdapat LKPD yang belum mendapat opini WTP dan WDP


STRATEGI

1

1

Laporan pertanggungjawaban perlu mempersyaratkan kinerja penyerapan anggaran dan capaian output

2

2

Simplifikasi dokumen dan mekanisme pelaporan

3

3

LKPD disusun berdasarkan prinsip-prinsip good governance dan berpedoman pada SAP

34

Terima Kasih


35

APBN SEBAGAI KEBĲAKAN FISKAL OPTIMALISASI PENERIMAAN NEGARA PENGELOLAAN PEMBIAYAAN YANG PRUDEN

0.1% 14%

BELANJA NEGARA YANG PRODUKTIF DAN BERKUALITAS

1.750,3 T

37%

86%

2.080,5 T

63%

330,2 T pajak

PNBP

Hibah

Pembiayaan

APBN YANG KREDIBEL, EFISIEN DAN EFEKTIF, SERTA

Belanja Pem.Pusat Transf.ke Daerah & DanaDesa

BERKESINAMBUNGAN

STIMULUS YANG OPTIMAL BAGI PERTUMBUHAN EKONOMI 36

APBN DIOPTIMALKAN UNTUK MENDUKUNG PEMBANGUNAN NAMUN DISIPLIN DAN KESINAMBUNGAN FISKAL TETAP DIJAGA • Tingkat Belanja selalu lebih tinggi dibanding Pendapatan, untuk memberi dorongan bagi perekonomian dan penyediaan layanan publik. • Namun defisit selalu dijaga di bawah 3 persen untuk menjaga disiplin dan kesinambungan fiskal • Pendapatan Negara harus ditingkatkan untuk menciptakan ruang fiskal lebih besar dan memperkuat daya dukung APBN bagi pertumbuhan.

15

POSISI APBN (RP Triliun)

3,000

0.0%

-0.7% -1.1% -1.6%

-1.8% -2.3%

2,250

-2.3%

-2.6%

-2.5%

-2.4%

-2.0%

1,500

-4.0%

750

-6.0%

0

-8.0% 2009

2010

2011

Pendapatan

2012

2013

Belanja

2014

2015

2016

2017

Defisit Fiskal (RHS)

37

TANTANGAN PENGELOLAAN APBN

MASYARAKAT YANG ADIL DAN MAKMUR • Membuat estimasi penerimaan yang akurat dan kredibel • Meningkatkan kapasitas dalam mengumpulkan penerimaan negara • Memperlebar ruang fiskal a.l. dgn meningkatkan rasio penerimaan perpajakan

Efisiensi-Efektivitas-Produktivitas Belanja K/L, Belanja Non K/L, TKDD • Membuat keputusan belanja yang strategis • Memprioritaskan belanja produktif dan mendukung pembangunan • Mengurangi kemiskinan, kesenjangan, dan pemerataan kesejahteraan • Memerangi inefisensi

OPTIMALISASI PENDAPATAN

STIMULUS FISKAL YANG TERUKUR

• Pengendalian defisit • Optimalisasi pembiayaan • Pengendalian rasio utang terhadap PDB • Reformasi sektor keuangan, e.g. Melalui pendalaman pasar keuangan • Mendukung keuangan inklusif • Diimbangi dengan stabilitas sistem keuangan

PENGENDALIAN PEMBIAYAAN

REFORMASI FISKAL YANG KOMPREHENSIF UNTUK OPTIMALISASI PENDAPATAN, BELANJA YANG BERKUALITAS, SERTA PEMBIAYAAN YANG SUSTAINABLE

FISCAL SUSTAINABILITY

38

KEBIJAKAN PENGELOLAAN TRANSFER KE DAERAH & DANA DESA DAN OPTIMALISASI ANGGARAN PENDAPATAN & BELANJA DAERAH UNTUK PEMBANGUNAN DAERAH

Recommend Documents